tam: R15T€KDIKTI
SKEMA SERTIFIKASI
AHLI K3 KONSTRUKSI
(603)
KEMENTERIAN PEKRIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKTAT
20L6
SKEMA SERTIFIXASI AHLI K3 KONSTRUKSI
SKEMA SERTIFIKASI
AHLI K3 KONSTRUKSI
Disahkan Tempa! Tanggal : Jakarta, 2O lanuari 2o1,6
( Ir. Yusid Toyib. M.Eng, Sc Direktur Jenderal Bina Konstruksi
5,*,u lr. Sumarna Abdurrahman. Msi Ketua Badan Nasional -. Profesi Sertifikasi
^k^^9"^-R
Prof. Intan Ahmad. Ph. D Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
l
ORGANISASI:
LEMBAGA SERTIFIKASI
JUDUL: AHLI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
KONSTRUKSI Skema sertiftkasi Ahli Kesehatan dan Keselamatan Keia Konstruksi merupakan skema okupasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi ISP ..,....., Kemasanan kompetenrt yang digunakan mengacu pada Standar Kompetnnsi Kerja Khusus sekar Jasa Konstruksi yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepuarsan menteri Pekerjaan Umum Nomor Skema sertifikasi ini digunakan unfitk memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada jabatan kerja sertiftkasi Ahli Kesehatan dan Keselamatan Keia Konstruksi dan dlgunakan sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh ISP di lingkungan Jasa Kons-truksi dan asesor kompetensi ,
Iakarta,
Tanggal,
Ditetapkan Oleh:
Disahkan Oleh
Ketua
Ketua Komite Skema
Nomor Dokumen
:
LSP
SSK-TS-01/2014
Nomor Salinan Status Distribusi
:
fETerkendali f___-l Takterkendali
il
SKEMA SERTIFIKASI AHtI X3 I(ONSTRUKSI
1.
LATARBELAKANG
Pada Tahun 2015 AEC IASEAN ECONOMICS COMMUNITY) akan mulai diterapkan. Setiap negara dalam kawasan asean akan bebas bekerja di negara-negara kawasan Asean. Dan pada
tahun 2020 diterapkan WTO dimana lebih dari 130 negara
dapat bebas bekerla pada negara lain yang ikut di dalamnya. Sehingga untuk meniamin
kesetaraan kompetensi maka setiap calon pekerja yang akan melamar pekerjaan diwajibkan memilki sertifikat sesuai bidang pekerjaan yang akan ditekuninya, hal ini
tertuang Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Disamping itu, pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
yaitu setiap tenaga kerja yg bekerja pada jasa konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi. Didikung dengan Undang-Undang Nomor 12 th 20LZ tentang Perguruan
Tinggi bahwa hak
mahasiswa setelah selesai kuliah adalah mendapat ilazal dan
sertifikat kompetensi
.
Sertifikasi sertifikasi AhIi Kesehaton dan Keselamatan
Keia
Konsfruksi
merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap calon pekeria di bidang Teknik
Sipil. Kompetensi
ini
merupakan prasyarat penting yang harus
dimilih
sebelum
kompetensi lain pada level selanjutnya.
2.
RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI 2.1. Ruang Lingkup : Bidang Sipil 2.2. Lingkup Penggunaannya Ke selamatan
3.
:
Sertifikasi Pada sertifikasi Ahli Kesehatan dan
Keia Konstruksi
TUJUANSERTTFTKAST 3,1. Memastikan dan memelihara kompetensi kerja tenaga kerja yang berprofesi
sertilikosi Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstuksi 3.2. Menjadi panduan (guidance) dalam Pelaksanaan Asesmen oleh Lembaga sebagai
Sertifikasi Kompetensi (LSP) dan perekrutan tenaga kerja yang berprofesi sebagai sertifikasi Ahli Kesehatan dan Keselamatan
Keia Konstuksi.
r
SKEMA SERTIFIXASI AHLI IC} XONSTRUKSI
4.
ACUANNORMATIF
1. 2. 3. 4. 5.
Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2004 Tentang Badan
Nasional
Sertifikasi Profesi
6.
Peraturan Pemerintah Nomor
04 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010
tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.
7.
Peraturan Presiden Nomer
I
Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional lndonesia
8.
Peraturan Menteri Tenaga Kerla dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Sistem SKKNI
9.
Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor
Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian
-
r L/
BNSP
/lll/
2014
Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Profesi
10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor
: 4/
BNSP
/lll/
20La
Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi
s.
KEMASAN
/ PAIGT
KOMPETENSI
S.l.fenis Kemasan +{Q0II / OKUPASI NASIONAL / ISJSIER 5.2. Rlncian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas
KODE UNIT
NO I
NA.5220.2 13.06.01.05
JUDUL UNIT
Menerapkan ketentuan peraturan perundang-
1.
undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi INA.5220.2 13.06.02.05
Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja
2.
pelaksanaan konstruksi 3.
INA.5220.213.06.03.05
Merencanakan dan men)rusun program K3
il
SKEMA SERTIFIKASI AHLI K3 KONSTRUKSI
Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan 4.
1NA.5220.213.06.04.05
ketentuan K3 Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan 5.
INA.5220.213.06.05.05
pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi
kerja K3 6.
I
NA.5220.2 13.06.06.05
Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teloris K3 konstruksi
7.
I
NA.5220.2 13.06.07.05
Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan
konstruksi berbasis K3, lika diperlukan 8.
6.
INA.5220.213.06.08.05
Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan
penyakit ahbat kerja serta keadaan darurat
PERSTARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI 6.1. Lulusan Program Diploma Tiga
(
D3J Jurusan Teknik
Sipil/ Teknik Konsrruksi
Bangunan Gedung/ Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, atau 6.2. Memiliki
sertifikat pelatihan kerja berbasis kompetensi pada jabatan dalam
bidang penanganan K3 Konstruksi , atau 5.3. Tenaga Kerja pada jabatan serti/'if,asi Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Konstruksi yang berpengalaman keria minimum selama
5 tahun secara
berkelanjutan.
7.
HAK PESERTA SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1. Hak Pemohon
7.1.1. Medapatkan penjelasan tentang sertifikasi yang hendak diikuti 7.1.2. Mendapatkan perlakuan yang sama selama asesmen dalam lingkup sertifi kasi yang diajukan
7.1.3. Mendapatkan sertifikat kompetensi bila kompeten dalam asesmen sesuai dengan aturan yang berlaku
7.1.4. Menggunakan sertifikat sebagai promosi diri
7.1.5 Berhak mengajukan banding untuk hasil uji kompetensi
SKEMA SERTIFIKASI AHTI K3 KONSTRUXSI
7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 7.2.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi 7.2.2. Tidak menggunakan dan membuat pernyataan terkait sertifikasi yang
oleh LSP dianggap menyesatkan atau tidak dapat
dipertanggung
jawabkan 7.2.3. Tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP. 7.2.4 Sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah
diberikan
7.2.5 Menaati perjanjian mengikat berkaitan antara LSP dengan pemegang
sertifikat BI.AYA SERTIFIKASI
Struktur biaya sertifikasi mencakupi biaya asesmen, surveilan dan administrasi dan
penerbitan sertifikat kompetensi dengan biaya sertifikasi sebesar Rp............,[Terbilang .................). 9.
PROSES SERTIFIKASI
9.1. Persyaratan Pendaftaran
9.1.1. pemohon memahami proses asesmen iabatan sertif kasi Ahli Kesehatan dan Keselamoun Keia Konsf;uksi yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya
sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
9.1.2. pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi IAPL 01) dan formulir asesmen mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-buki pendukung berupa
.
:
copy karnr mahasiswa/ kartu peserta latih dari Diklat/ surat keterangan sebagai kariawan industri pada bidang pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung
.
copy bukti pembayaran
o
copy sertifikat latih kompetensi yang mendukung sertifikasi Ahli Kesehotan dan Keselamatan Kerja Konstruksi
o
Daftar Riwayat Hidup [CV)
SKEMA SERTIFIKASI AHTI K3 KONSTRUKSI
.
Riwayat pekeqaan bagi tenaga kerja industri pada bidang sercifikqsi
Ahli Kesehatan dan Keselomatan Kerja Konstruksi
o
Surat bukti sehatjasmani dari dokter
9.1.3. Pemohon Telah Memenuhi Persyaratan Dasar Sertifikasi Yang Telah Ditetapkan
9.1.4. Pemohon Menyatakan Setuju Untuk Memenuhi Persyaratan Sertifikasi Dan Memberikan Setiap Informasi Yang Diperlukan Untuk Penilaian
9.1.5.
LSP.......................
menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa
pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema
sertifikasi.
9.2.
PersyaratanAsesmen
9.2.1. Proses sertifikasi dilaksanakan pada TUK Telmik Sipil yang telah diverivifikasi oleh
LSP ........... dan
ditetapkan melalui keputusan Ketua
LSP.
9.2.2. Asesmen sertifikasi Ahli Kesehaton dan Keselamatan Kerja Konstruksi
direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin
bahwa
sertifikasi Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti persyaratan skema
terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
.
9.2.3. Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Asse*sment tools) atau perangkat asesmen
sertilikasi Ahli Kesehaton dan Keselamatan Keia Konstruksi
dipilih dan diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
9.2.4. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen serttfikasi Ahli Kesehatan dan Keselamoun
Keia Konstruki
dijelaskan, dibahas dan
diklarifi kasi dengan Peserta sertifi kasi
9.2.5. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan
bukti
diterapkan sesuai
dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
9.2.6. Bukti yang dikumpulkan pada asesmen mandiri (APL 02 ) diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti
il
SKEMA SERTIFIKASI AHtI K3 KONSTRUKSI
yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
9.2.7.
Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan
bukti
direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti
direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi
9.3.
Proses Uii Kompetensi
9.3.1. Uii kompetensi sertifikosl Ahli Keshatan dan Keselamatan Keda Konstruftsi dirancang untuk menilai kompetensi secara Praktek, Tertulis,
Lisan dengan handal dan objektif, serta berdasarkan
pada
skema
sertifikasi.
9.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian sertifikasi Ahli
Kesehotan
dan Keselamatan Keia Konsfuksi diverifikasi
atau
dikalibrasi secara tepat
9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan
bukti
diterapkan sesuai
dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uii praktek , uji tulis, uji lisan diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan
bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi
telah
memenuhi aturan bukti
9.3.5. Hasil proeses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Memadai, Autentik dan Memadai (VATM) direkomendasikan "Kompeten" dan yang
belum memenuhi aturan bukti
VATM
direkomendasikan "Belum
Kompeten"
9.4.
KeputusanSertinkasi 9.4.1. Informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
o .
mengambil keputusan sertifikasi; melakukan penelusuran apabila terjadi, banding atau keluhan
SKEMA SERTIFIKASI AHtI X3 KONSTRUXSI
9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang berhak menentukan keputusan sertifikasi adalah Komite
Telmik Komite Telcrik yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.
9.4.4
LSP memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta
Sertifikasi yang
dalam rapat teknis LSP .......dinyatakan kompeten dan apabila peserta
belum kompeten diberikan kesempatan mengulang uji kompetensi sebanyak satu (1J kali.
9.4.5. Masa berlaku sertifikat ini untuk waktu 3 tahun
,
Pembekuan dan Pencabutan Sertifi kasi
9.5.1
LSP melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikasi sesuai dengan
kebijakan dan prosedur
.
9.5.2 LSP membuat perianjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikat atau
sertifikat, pemegangsertifikat tidak
setelah pencabutan menggunakan serti
fi
diperkenankan
katnya
9.6. Pemeliharaan sertifi kasi
9.6.1. Pemeliharaan sertifikasi dilakukan LSP dengan mengadakan surveilan kepada peserta sertifi kasi.
9.7. Proses Sertifikasi Ulang
9.7.1. LSP menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang melalui permohonan perpanjangan sertifikaL mengisi
formulir asesmen mandiri , menyampaikan bukti kompetensi pemegang sertifikat terpelihara
9.7.2. Metoda yang digunakan dalam sertifikasi ulang , berupa antara lain a. asesmen di tempat kerja; b. pengembangan profesional;
c, wawancaraterstruktur;
:
S(EMA SERTIFIKASI AHLI K3 KONSTRUKSI
konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja; Uji prohsiensi
9.8, Penggunaan Sertifi
9.8.1.
LSP
kat
mensyaratkan pemegang sercifikat kompetensi untuk
menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi; b. membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan;
c. tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan
LSP, dan
tidak
membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung iawabkan;
d. menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP atau sertifikasi LSP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSp;
e. tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan. 9.9.Banding 9.9.1. LSP menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidalnya unsur-unsur dan metoda berikue
a. proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding
dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapinya, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
b. penelusuran dan perekaman banding termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
c. memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.
SI(EMA SERTIFIKASI AHTI K3 KONSTRUXSI
9.9.2. LSP bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
r
