KERANGKA PEMBINAAN KONSTRUKSI

KERANGKA PEMBINAAN KONSTRUKSI Disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dalam Rangka Workshop Continuing Professional Development/Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (CPD) Ahli Bangunan Gedung dan Ahli Manajemen Proyek

Jakarta, 6 Oktober 2016

OUTLINE PEMBAHASAN 2016

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1

POTENSI DAN PERMASALAHAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI NASIONAL

2

STRATEGI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN YANG BERDAYA SAING

3

PERAN KEMENTERIAN PUPR DALAM MENGHADAPI MEA

2

1

POTENSI DAN PERMASALAHAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI NASIONAL

SISTEM INPUT, PROSES DAN OUTPUT KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR 2016


INPUT ≈ RANTAI PASOK

PROSES ≈ BUJK

Feedback

MATERIAL

Feedback BUJK ASING

MESIN/PERALATAN SDM TEKNOLOGI

• Produk Dalam Negeri • Produk Luar Negeri • Tenaga Kerja Nasional – Tenaga Kerja Asing • Kompeten – Tidak Kompeten • Bersertifikat – Tidak Bersertifikat • Teknologi Maju – Teknologi Standar

OUTPUT ≈ INFRASTRUKTUR

BUJK NASIONAL

• Persaingan antar kontraktor/konsultan nasional, • Persaingan antar kontraktor/konsultan lokal • Persaingan antara kontraktor/konsultan lokal dengan nasional • Persaingan antara kontraktor/konsultan nasional dengan asing Kontraktor Nasional…..., Konsultan Nasional...... Kontraktor Asing......, Konsultan Nasional.......

PUBLIK Swasta KPBU • Waktu • Biaya • Kualitas • Keamanan • Lingkungan Nilai Investasi Infrastruktur Nasional ….....Trilyun

4

GAMBARAN INDONESIA: NEGARA KEPULAUAN TERBESAR 2016


255 JUTA PENDUDUK (TERBESAR KE-4 DI DUNIA) USIA PRODUKTIF ANGKATAN KERJA (2015)

PDB (2013)

120,8 JUTA

TOTAL LUAS

5,020,606 km2

US$ $ 868.34 Bi PDB PERKAPITA (2013)

US$ 3,510 PRIORITAS

UUD 45 : KEWAJIBAN NEGARA MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA

Berbagai Sumber

PEMBANGUNAN Melalui

Infrastruktur,

perumahan , pertambangan & energi 5

LINGKUNGAN STRATEGIS INDUSTRI KONSTRUKSI 2016


PASAR TERBESAR NO 1 DI ASEAN INDEKS DAYA SAING GLOBAL INDONESIA (GCI)

CHINA

$1,78 Ti.

Tahun

Ranking

KOREA

2010 – 2011

44

$154 Bi.

2011 – 2012

46

2012 - 2013

50

2013 - 2014

38

2014 - 2015

34

2015 - 2016

37

JEPANG

$742 Bi.

HONGKONG

PAKISTAN BANGLADES

$8,4 Bi.

$24 Bi.

INDIA

$427 Bi.

THAILAND

$3 Bi.

$17 Bi.

MALAYSIA

VIETNAM

$32 Bi.

$16 Bi.

TAIWAN

$42 Bi. FILIPHINA

$26 Bi.

SINGAPURA

$24 Bi. MULTIPLIER EFFECT 1,81,9X

INDONESIA

267 Bi.

$

Perlu PERAN AKTIF Pembinaan Konstruksi untuk MenSINERGIkan Kekuatan Nasional untuk Mempertahankan Pasar Nasional dan Merebut Pasar Konstruksi Regional

6

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL 2016


Forward Linkage (Industri Hilir)

Backward Linkage (Industri Hulu)

SEWA ALAT BERAT

JASA ANGKUTAN JALAN RAYA

LISTRIK

PENGARUH TIDAK LANGSUNG

PENAMBANGAN BATU KAPUR

SEKTOR KONSTRUKSI

PENTING

JASA PERDAGAANGAN

BBM

PENGARUH LANGSUNG ASPAL

JASA REAL ESTATE

PEKERJAAN SEKTOR KONSTRUKSI

MENDUKUNG

PENGARUH TIDAK LANGSUNG

PENGARUH LANGSUNG

PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL

JASA PERHOTELAN

SEMEN

JASA PARIWISATA

JASA KESEHATAN PENAMBANGAN BIJI BESI

BAJA TULANGAN

JASA BANK

JASA PERSEORANGAN

JASA PENDIDIKAN

Derajat Kepekaan (Industri Hilir)

Daya Penyebaran (Industri Hulu)

HUBUNGAN KETERKAITAN ANTARA SEKTOR KONSTRUKSI DENGAN SEKTOR EKONOMI LAINNYANYA

Contoh Multipliers Effect di Inggris

£1

INVESTASI KONSTRUKSI

>

£1

DAMPAK LANGSUNG

+

£1,09

DAMPAK TIDAK LANGSUNG

+

£0,75

DAMPAK AKIBAT LAINNYA

=

£2,84

TOTAL PERPUTARAN AKTIVITAS EKONOMI

7

TINGKAT KESEJAHTERAAN NEGARA – NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH DAN RENDAH 2016


INDONESIA

Sumber : EUI (2009)-Indonesia President Visit-Michael E. Porter 2009

Indonesia berada di kelompok negara berpendapatan menengah tapi bawah. Melihat gambar ini yang dapat menjadi pesaing tenaga kerja Indonesia antara lain India, Filiphina, Vietnam, Bangladesh dan kemungkinan China karena membawa investasi.

8

ISU STRATEGIS PEMBINAAN KONSTRUKSI 2016


KELEMAHAN PENGUASAAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAMPAK MENINGKATNYA NILAI KAPITALISASI SEKTOR KONTRUKSI KETIDAKMAPANAN KELEMBAGAAN KONSTRUKSI

MASIH TERBATASNYA INFRASTRUTKUR PENUNJANG INVESTASI

MASIH LEMAHNYA SDM APARATUR LEMBAGA MASYARAKAT KONSTRUKSI

TERBATASNYA DAYA SAING, PRODUKTIFITAS, EFISIENSI, KREATIFITAS DAN INOVASI SEKTOR KONSTRUKSI TERFRAGMENTAS INYA KEGIATAN SEKTOR KONSTRUKSI (RANTAI PASOK DAN SIKLUS PROYEK)

MASIH RENDAHNYA MUTU KONSTRUKSI

KEGAGALAN & KECELAKAAN KONSTRUKSI

KETERBATASAN KOMPETENSI SDM KONSTRUKSI

Sumber : Permen PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 tentang Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015 – 2019 – 8 April 2015

PENYELENGGAR AAN PROYEK KONSTRUKSI BELUM EFISIEN DAN EFEKTIF

RENDAHNYA DAYA SAING BUJK NASIONAL

GOOD CONSTRUCTION GOVERNANCE BELUM TERWUJUD

9

NEGARA BESAR ‘MISKIN’ INSINYUR: JUMLAH INSINYUR INDONESIA TERENDAH DI ASEAN 2016


Sudah Siapkah Kita? Perbandingan Kuantitas SDM Insinyur ASEAN dan Asia Jumlah Insinyur Profesional

3,490

11,170

23,000

14,250

9,000

n/a

50

28,235 KORSEL

3.375

Jumlah Total Insinyur

25,310

8.917

Jumlah Insinyur Per Satu Juta Penduduk

4.121

5.170

3.844

3.038

Singapore

Malaysia

Thailand

Philippines

Indonesia

Vietnam

Myanmar

150,000

100,000

276,000

500,000

750,000

800,000

205,000

CINA 5,730

Perbandingan dengan Negara Maju

SUMBER: Persatuan Insinyur Indonesia, AFEO 10

GAMBARAN KURANGNYA TENAGA INSINYUR:

PERKIRAAN DEFISIT 120,000 ORANG DI LIMA TAHUN MENDATANG 2016


Ketimpangan jumlah insinyur di Indonesia 2015 - 2019

SUMBER: Buku Putih PII, DIKTI, Project Management Institute

11

GAMBARAN LINGKUNGAN BERBISNIS DI INDONESIA HAL KRITIS YANG MENJADI KEKUATAN DAN KELEMAHAN 2016


KEKUATAN

KELEMAHAN

•

•

•

• •

•

Tersedianya jumlah tenaga kerja yang memiliki keterampilan Reformasi peraturan dan kebijakan yang menjanjikan terkait dengan kemudahan bisnis (Top Asian reformer in 2010 World Bank Doing Business Ranking) Sistem keuangan yang kuat Terbukanya peluang ekonomi dalam pengembangan perdagangan dan investasi (New investment law passed in 2007) Munculnya beragam kelompok potensial terutama dalam sektor sumber daya alam

• • • • • • • • • •

Lemahnya infrastruktur logistik dan komunikasi Terpatasnya pasokan listrik Pasar tenaga kerja yang kaku Peraturan dan tata cara yang cenderung rumit Terbatasnya kedalaman sistem keuangan Lemahnya kualitas pendidikan Sistem peraturan yang tidak pasti terhadap investor terutama dalam lingkup provinsi Dominasi kelompok bisnis dan perusahaan milik negara (BUMN) Lemahnya kolaborasi dan pengembangan Adanya gap kompetensi Lemahnya sistem teknologi 12

2

STRATEGI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN YANG BERDAYA SAING

VISI MISI PEMBINAAN KONSTRUKSI 2016


VISI 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia 2. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektorsektor Strategis Ekonomi Domestik (NAWA CITA PRESIDEN RI BUTIR 5,6 DAN 7)

MISI

1. Meningkatkan kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional. 2. Meningkatkan persentase BUJK yang berkualifikasi besar. 3. Meningkatkan budaya penerapan manajemen mutu, SMK3, tertib penyelenggaraan, dan konstruksi berkelanjutan. 4. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja konstruksi dan partisipasi masyarakat. 5. Meningkatkan nilai tambah produk konstruksi unggulan. Pengembangan Konstruksi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Pembinaan Produktivitas Badan Usaha dan Sumber Daya Konstruksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Masyarakat

IklimUsaha Tertib dan Mutu Produk Unggulan Kompetensi dan kesadaran masyarakat

UUJK 18/99 1. Iklim Pengusahaan 2. Tertib Penyelenggaraan 3. Partisipasi Masyarakat RPJMN/RENSTRA 2015-2019 1. Tertib Penyelenggaraan 2. Pengunaan Dan Nilai Tambah DN 3. Produktivitas BU & TK 4. Volume Pengusahaan 5. Penguasaan Pasar/ Kemandirian KEBUTUHAN STAKEHOLDER ISU REGIONAL & INTERNASIONAL DAN DAYA SAING REFORMASI BIROKRASI Ketahanan Masyarakat Konstruksi (Mandiri, Berdaulat Daya Saing, Nilai Tambah)

14

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN 2016


SASARAN PEMBINAAN PENYEDIA PENGGUNA MASYARAKAT

PP 30/2000

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

PENGATURAN kebijakan nasional pengembangan dan pengaturan, peraturan perundang-undangan

PEMBERDAYAAN

PENGAWASAN

pengembangan SDM, pengembangan usaha dan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib kemitraan, dukungan lembaga keuangan untuk pemanfaatan prioritas-pelayanan-kemudahan dan akses memperoleh pendanaan, dukungan lembaga pertanggungan untuk prioritas-pelayanan-kemudahan dan akses dalam perolehan jaminan pertanggungan risiko, peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi, litbang teknologi 15

STRATEGI PEMBINAAN KONSTRUKSI 2016


Manajemen lapangan: mengatasi ketimpangan kompetensi dan perlindungan tenaga kerja.

Manajemen proyek:

peningkatan jaminan kualitas dan produktivitas kontraktor, subkontraktor, vendor, dan supplier.

Manajemen usaha:

memperbaiki struktur komposisi usaha kontraktor besar-kecil, generalis-spesialis, dan meningkatkan bentuk kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

Manajemen industri:

mengoptimalkan dukungan kelembagaan, pembinaan, dan pengembangan. Memperkuat rantai pasok, dan mengurangi distorsi pada pengadaan dan kontrak konstruksi pemerintah. 16

FIVE FORCES MODEL DALAM PERSAINGAN INDUSTRI KONSTRUKSI 2016


Barrier to Entry dalam Industri Konstruksi cukup tinggi terutama untuk pelaku baru. Keberadaan asosiasi cenderung membentuk kartel

Ketergantungan terhadap supplier tinggi. Diperlukan adanya penguatan rantai pasok. Sejauh ini beberapa mekanisme dilakukan oleh pelaku pasar: BUJK Besarkontrak jangka panjang, aliansi BUJK Kecilmasih cenderung tanpa kontrak, informal, Economic of Scale

Tidak ada substitusi

Barrier to Entry

Tekanan Tinggi dengan posisi yang tidak setara, dengan kecenderungan posisi BUJK di bawah pengguna jasa. Kontrak dokumen dan model kerjasama masih belum merefleksikan manajemen modern

Tinggi, Kecenderungan adanya kartel Masuknya BUJK Asing dengan modal kuat dan penguasaan teknologi tinggi Proses pengadaan yang lebih menitik beratkan administrasi Kompetisi didominasi “COST LEADERSHIP” dan masih sedikit sekali dengan “DIFFERENTIATION”

PENGUATAN KELEMBAGAAN 2016


Organisasi MELALUI

Norma

1) manajemen knowledge, 2) manajemen aset, dan 3) manajemen sumber daya manusia (instruktur, asesor, EO)

Sumber Daya

18

3

PERAN KEMENTERIAN PUPR DALAM MENGHADAPI MEA

PROSES BISNIS PEMBINAAN KONSTRUKSI 2016


5 direktorat

Kampanye Publik dan Distant Learning 35 prov

200 mitra strategis Strategi 1. Kerja sama pemberdayaan 2. Push and pull 3. Hukum Pareto

150 ribu tenaga inti

20

DUKUNGAN REGULASI DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA 2016


Peraturan Menteri PU 10/2014: “Untuk pekerjaan konsultansi, kerja sama operasi antara BUJKA dengan BUJK Nasional dilakukan dengan persyaratan: 1. seluruh pekerjaan perencanaan teknis dilakukan di dalam negeri; dan 2. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan perencanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK. PERMEN PU 08/2011: 1. Mendorong Agar Usaha Jasa Konsultan Nasional Memiliki Spesialisasi Melalui Persyaratan Penanggung Jawab Subklasifikasi Adalah Tenaga Ahli Tetap Dengan Bidang Keahlian Yang Sesuai 2. Penyelarasan subklasifikasi dengan standar internasional (CPC) 3. Penambahan Subklasifikasi Usaha Jasa Enjiniring Terpadu untuk kualifikasi besar dan pekerjaan kompleks, berisiko tinggi, berteknologi tinggi dan berbiaya besar.(rencana revisi PERMEN OU 08/2011 SE Menteri PU Nomor : 03/SE/M/2013 :  Billing Rate Maksimal tenaga ahli konstruksi PERMEN PU 14/2013: Pekerjaan konsultansi di bawah Rp 750 juta diperuntukkan bagi usaha kecil UU KEINSINYURAN: 1. memberikan jaminan bagi praktik keinsinyuran yang berazaskan profesionalisme dan bertanggung jawab serta meningkatkan daya saing insinyur Indonesia. 2. Meningkatkan jumlah Insinyur Indonesia 21

SAPTA AGENDA PEMBERDAYAAN SDM BIDANG JASA KONSTRUKSI 2016


1 3 5 7

Penciptaan Instruktur, Asesor, Mandor Jakons yang Kompeten

Harmonisasi dan Standardisasi USTK LPJK – LSP BNSP Program Pelatihan Mandiri/Plasma

Perluasan Program Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi

Penyusunan dan Pemberlakukan Skema Sertifikasi Dunia Pendidikan (Link and Match)

2

Perluasan & Percepatan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Terampil On Site Project

4

Perluasan Penggunaan Persyaratan SKTK di Proyek Strategis Nasional

6 22

PRINSIP SDM/TENAGA AHLI KONSTRUKSI 2016

DALAM PELAKSANAAN CPD DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Lingkungan Profesi

Jasa Konstruksi

SDM/ TENAGA AHLI KONSTRUKSI* TANGGUNG JAWAB SOSIALI

* Termasuk instruktur dan assesor

Masyarakat 23

PERAN ASOSIASI DALAM CPD (SESUAI UU 11/2014) 2016


PERGURUAN TINGGI

Sarjana Pendidikan Tinggi Teknik/Sains atau terapan bidang teknik

(bekerja sama dengan Kementerian, industri dan PII)

Lembaga Sertifikasi Profesi

Sertifikat Profesi Insinyur

Sertifikat Kompetensi Insinyur

Program Profesi Insinyur

UJI KOMPETENSI

PII

Surat Tanda Registrasi Insinyur

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (CPD)

STANDAR

Dewan Insinyur Indonesia 24

MENJADI SPESIALIST 2016


ASOSIASI DALAM PERANANNYA (PENINGKATAN KOMPETENSI, ETIKA PROFESI, PENGABDIAN) HARUS DPT MENGHASILKAN

Menjadi

SDM Tenaga Ahli Konstruksi :  Ahli Pengkajian Dan Penguasaan Manajemen Konstruksi Baik Pada Tataran Mikro (Project/ Activity Level), Meso (Corporate), Dan Makro (Industry/ National Level)  Produk Studi Konstruksi Adalah Position Paper, Working Paper Dan Policy Paper.

SPESIALIS PADA TATARAN

MIKRO (PROJECT/ ACTIVITY LEVEL), MESO (CORPORATE), DAN MAKRO (INDUSTRY/ NATIONAL LEVEL) 25

SPESIALIST 2016


FINEST BUILT ENVIRONMENT HANDAL, KOKOH DAN DAYA SAING TINGGI PRODUCTIVITY

SAFETY

MicroEnvironment

QUALITY

MANAGEMENT

SECURITY

CONSTRUCTION

BUSINESS INVOVATION

CONSTRUCTION INDUSTRY STRUCTURE

DELIVERY SYSTEMS

MARKET ENTRY

Mesoenvironment

FINANCING

MARKET DEVELOPMENT

HUMAN DEVELOPMENT

ENVIRONMENTAL FEATURES

Macroenvironment

SOCIO-ECONOMIC EQUITY

INFORMATION SERVICES

CONSTRUCTION GOVERNANCE INSTITUTION , POLICY AND REGULATION

26

STRATEGI PEMBINAAN KONSTRUKSI 2016


K/L Terkait : Infrastruktur berkualitas, Penyedia Jasa Kompeten, SDM Proyek Kompeten

Asosiasi Profesi

Kewajiban Pengembangan Profesionalisme Anggota

PERAN PEMERINTAH adalah berupaya

Pemda Prov.Kab/Kota

Pelaksanaan UU 23/2014 : Pelatihan Ahli/Terampil dan Pemeliharaan SIPJAKI

mendekatkan buah tersebut

kepada masyarakat

Asosiasi BU Kewajiban Pengembangan Usaha Anggota

BUJK Besar

Lembaga Diklat

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Diklat

Proyek Strategis

Fasilitasi Pendidikan Profesi Insinyur, Tenaga Terampil dan Pelatihan Mandiri

Pelaksanaan PSO Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM Konstruksi

Supplier & Sub Kon.

Mensertifikasi Tenaga Teknisi dan Terampil

Masyarakat /LSM

Partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan konstruksi

Peningkatan Kelembagaan: 1. Organisasi 2. NSPK 3. Sumber Daya (Program, Instruktur/Assesor/Pe nyelenggara, Sapras, Informasi/Teknologi, dsb

27

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TERIMA KASIH

©2016

KERANGKA PEMBINAAN KONSTRUKSI

Recommend Documents