Program Pembinaan Sektor Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selain melaksanakan program-program pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah juga aktif dalam programprogram pembinaan, pemberdayaan, pengawasan sektor konstruksi, di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam kapasitasnya sebagai leading sektor pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, yang turut berperan dalam pengembangan sektor konstruksi yang maju, akuntabel dan handal. Hal ini disesuaikan dengan dinamisnya perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ada persamaan persefsi dan pemenuhan aspek legal formal dalam konteks sektor konstruksi , agar sasaran dari pembangunan dapat dicapai secara optimal. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan tersebut, Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan seperti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya Bidang Bina Konstruksi dalam peranannya turut melakukan pendistribusian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang up to date, sehingga tercapai pemahaman dan kesamaan persepsi mengenai aturan-aturan yang baru untuk dapat diimplementasikan secara merata kepada para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Murung Raya, Seruyan, dan Kotawaringin Barat
Pelaksanaan sosialisasi tahun 2014 ini mengangkat substansi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali masing-masing pada 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Seruyan. Peserta kegiatan adalah Perwakilan unsur Muspida Kabupaten, SKPD, Badan Usaha bidang Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan, serta pemangku kepentingan bidang jalan di Kabupaten. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan adanya kesepahaman antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan para pemangku kepentingan, dalam hal ini dunia usaha pertambangan, perkebunan, dan kehutanan untuk dapat turut berperan aktif
dalam
pembangunan
mengedepankan
kepentingan
sesuai
dengan
bersama
peranannya
dalam
wadah
masing-masing upaya
dengan
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Sebagai amanat dari Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Jo Peraturan Menteri PU Nomor 23/PRT/M/2009, Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Forum Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait, guna membahas isu-isu strategis dunia jasa konstruksi untuk menemukan solusi bersama demi kemajuan jasa konstruksi. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh Bidang Bina Konsatruksi Dinas Pekerjaan
Umum, mengingat dinamika dan perkembangan yang terus terjadi dalam dunia jasa konstruksi, yang membutuhkan perhatian dan solusi tepat demi pembangunan yang tertib, akuntabel, serta sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 diselenggarakan di Palangka Raya. Adapun peserta terdiri dari Unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah), unsur asosiasi badan usaha, unsur asosiasi profesi, mitra usaha (perbankan dan distributor bahan konstruksi), dan masyarakat intelektual. Dengan mengangkat tema “Kepastian Hukum Dan Pranata Jasa Konstruksi Serta Persiapan Menyongsong Pasar Bebas ASEAN 2015”, sebagai pembicara adalah narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
Pelaksanaan Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Diklat pemberdayaan Aparatur Bidang Bina Marga Se Provinsi Kalimantan Tengah Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah juga merupakan fokus pembinaan yang dilakukan oleh bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan keterisolasian wilayah. Tuntutan akan prasarana infrastruktur yang layak dan handal berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut upaya maksimal dari sektor kebinamargaan yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum yang ada di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme di bidangnya. Perencanaan yang baik, pelaksanaan pekerjaan yang bertanggung jawab sesuai kaidah-kaidah teknis, serta akuntabilitas pengawasan menjadi kunci utama
terlaksananya pembangunan infrastruktur yang baik. Dalam upaya mencapai hal tersebut, salah satu agenda pembinaan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Diklat Pemberdayaan Aparatur Bidang Bina Marga, yang merupakan wadah pembelajaran dan konsultasi aparatur mengenai aturan, norma dan kaidah teknis yang melekat pada tugas dan fungsi bidang kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum se Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Palangka Raya, dengan mengundang para peserta dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum yang ada pada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Instruktur dan narasumber dalam kegiatan ini adalah tenaga-tenaga ahli dan praktisi dari Kementerian Pekerjaan Umum RI, yang mengangkat materi teknis kebinamargaan dikaitkan dengan aturan perundangundangan yang relevan. Dalam rangkaian kegiatan ini di sampaikan materi mengenai kriteria-kriteria perencanaan yang baik, tata kelola dan tata laksana lapangan, serta teknik dan manajemen pengawasan yang ideal sebagai upaya melaksanakan pembangunan yang baik dan benar. Dalam kesempatan ini disampaikan pula aturan-aturan pemerintah sebagai dasar hukum proses pengadaan kontruksi dan konsultansi yang menaunginya. Sehingga diharapkan para aparatur bina marga yang ada di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah memahami betul landasan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan, berikut aturan-aturan yang mengikat yang harus dipatuhi selama masa konstruksi, sekaligus menyesuaikan antara kaidah-kaidah teknis dengan aspek legal formal yang berlaku di Indonesia.
Pelaksanaan Pemberdayaan Konstruksi Diklat Pemberdayaan Aparatur Bidang Bina Marga
Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Sesuai amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, pembinaan jasa konstruksi diwujudkan melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Fungsi pembinaan yang merupakan amanat Undang Undang dituangkan dalam kegiatan Bidang Bina Konstruksi yaitu salah satunya adalah dengan melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pembinaan, penyamaan persepsi, sosialisasi, dan distribusi informasi terkait sektor jasa konstruksi. Selain itu pula, kegiatan ini dilakukan demi kesinambungan pembinaan serta harmonisasi antara pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pada tahun anggaran 2014 ini, pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten/Kota dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Peserta yang diundang adalah unsur pemerintah (SKPD) kabupaten, unsur badan usaha, dan unsur pemerhati jasa konstruksi. Pelaksanaan kegiatan ini bersinergi dengan LPJK Provinsi Kalimantan Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai narasumber. Substansi materi adalah peraturan perundang-undangan bidang kePUan, mekanisme penerbitan SBU dan SKA/SKT di LPJK Provinsi Kalimantan Tengah, serta Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pemerintah. Dengan adanya kegiatan pembinaan jasa konstruksi ini, diharapkan adanya pemahaman yang sama dan benar mengenai sektor jasa konstruksi, batasan-batasan yang ada, potensi kendala yang dihadapi, serta sinergisitas antar pihak dalam memajukan dunia jasa konstruksi sebagai pondasi yang kokoh dari pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu pula, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu wadah bagi setiap elemen pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan untuk dapat bersama-sama membangun komitmen yang serius, terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam membangun sektor jasa konstruksi.
Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur
Survey Harga Dasar Upah Kerja dan Bahan Bangunan Dalam melaksanakan fungsi pengawasan menurut konteks pembinaan yang diamanatkan dalam Undang-undang Jasa Konstruksi dan peraturan pemerintah sebagai turunannya, Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan survey harga dasar upah kerja dan bahan bangunan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memantau, melakukan kompilasi dan sinkronisasi data harga yang dijadikan dasar perencanaan pekerjaan konstruksi. Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan survey harga untuk mengambil sampel data primer dari toko dan suplier bahan bangunan, serta galangan kayu di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota per Triwulan selama Tahun Anggaran 2014. Selain itu juga berkoordinasi dengan SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Basic Price yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Data yang didapatkan tersebut kemudian dikonsolidasikan dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, untuk kemudian dilakukan kompilasi data secara keseluruhan. Data tersebut kemudian dilakukan kompilasi dan analisa sebagai bahan masukan/referensi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, khususnya pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mempermudah para perencana konstruksi di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Provinsi Kalimantan Tengah
untuk
membuat
rencana
biaya
pelaksanaan
pekerjaan
konstruksi
di
Kabupaten/Kota, menurut daerah kewenangannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan Survey Harga Satuan di Kabupaten/Kota Tahun 2014
Dengan semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur pada saat ini, semakin banyak keragaman serta permintaan akan kebutuhan material bahan bangunan serta jasa tenaga kerja di bidang konstruksi, sehingga kebutuhan pasar semakin meningkat seiring dengan fluktuasi harga. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pengendalian penyelenggaraan pembangunan baik mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) sebagai elemen penting dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sektor konstruksi, maka bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tukang, guna peningkatan profesionalisme dan legalitas menyesuaikan kebutuhan persaingan usaha sektor konstruksi di Indonesia, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan pelatihan dan sertifikasi tukang ini dilaksanakan dengan mengacu pada kebutuhan pasar konstruksi akan tenaga-tenaga terampil yang bersertifikat. Selain dilatarbelakangi oleh sistim pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menuntut Sertifikat Keterampilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dan kompetensi, kegiatan ini juga bertujuan untuk secara bertahap mempersiapkan tenaga kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghadapi era Asean Free Trade Area (AFTA) tahun
2015 mendatang. Adanya AFTA 2015 nantinya akan sangat berpengaruh bagi ketersediaan lapangan kerja, berikut dengan penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan berbagai sektor, termasuk didalamnya adalah sektor konstruksi. Untuk itu, tenaga kerja lokal yang ada sangat dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, dengan berbasiskan Sertifikasi yang diakui oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Untuk itu,
pelaksanaan
kegiatan
ini
telah
disesuaikan
dengan
nomenklatur
Sertifikat
Keterampilan yang ada di Unit Sertifikasi Tenaga Kerja di LPJK Provinsi, sehingga dapat dilakukan penerbitan sertifikat keterampilan kerja yang diakui dalam proses seleksi yang dilakukan dalam sektor konstruksi. Mekanisme kegiatan meliputi pembekalan yang dilaksanakan dengan penyampaian materi, tanya jawab tentang materi pelaksanaan pekerjaan gedung. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan asesment, yang menentukan kelayakan peserta untuk mendapatkan sertifikat keterampilan. Instruktur dan assesor berasal dari Ikatan Instruktur dan Assesor Pelatihan Konstruksi Indonesia (IIALKI) Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pada Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Tahun 2014
Adanya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sektor jasa konstruksi, dalam sisi penyediaan tenaga kerja terampil yang handal dan profesional dan tersertifikasi. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan dan dikembangkan sebagai salah satu upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Bina Konstruksi sebagai leading sektor pekerjaan konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelatihan Administrasi Kontrak, SMM dan K3 Konstruksi
Seiring perkembangan sektor jasa konstruksi yang menuntut pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang handal dan akuntabel, dibutuhkan aparatur dan elemen terkait yang cakap dalam pelaksanaannya, dengan mengacu pada peraturan dan perundangundangan yang berlaku, sistim pengadaan konstruksi yang kontraktual, ketepatan mutu dan keselamatan kerja. Untuk itu bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi pembinaan melalui Pelatihan Administrasi Kontrak, Sistim Manajemen Mutu, dan K3 Konstruksi. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Sasaran utama peserta kegiatan adalah aparatur Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang terlibat aktif dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk terus melaksanakan pembinaan berbasis kinerja bagi para pelaku dunia konstruksi. Tuntutan perkembangan dunia jasa konstruksi dewasa ini memacu setiap komponen yang bergerak dalam dunia jasa konstruksi untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaianpenyesuaian yang diperlukan untuk mengimbangi majunya ilmu pengetahuan dan teknologi konstruksi. Dinamisnya ketentuan dan peraturan yang berlaku yang terus berkembang sesuai tuntutan jaman juga merupakan hal mutlak yang harus difahami dan dikuasai oleh para pelaku konstruksi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pelaku konstruksi dalam aspek kepastian hukum dan legalitas dalam bekerja dan berusaha di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelatihan Administrasi Kontrak, SMM dan K3 Konstruksi
Dengan adanya kegiatan yang dilasanakan oleh Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum ini, diharapkan adanya penyegaran, dan updating pengetahuan mengenai manajeman kontrak, sistem manajemen mutu, dan keselamatan kerja yang akan melindungi hak para pekerja yang selama ini hampir dikesampingkan. Adanya pemahaman yang sama dari sisi administrasi kontrak, manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan akan menciptakan suatu pelaksanaan konstruksi yang menghasilkan konstruksi handal yang bermanfaat guna bagi masyarakat.
Fasilitasi Sertifikasi Keahlian Sebagai upaya turut berpartisipasi dalam penyediaan tenaga ahli bidang konstruksi, maka Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan fasilitasi sertifikasi keahlian yang bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Tenaga Ahli yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan 2 (dua) tahapan dengan masingmasing komposisi peserta sebanyak 30 orang. Peserta adalah para tenaga kerja potensial setingkat sarjana teknik seperti alumni universitas, dan praktisi konstruksi aktif yang ada di Palangka Raya yang belum memiliki Sertifikat Keahlian. Kegiatan Fasilitasi ini terbatas hanya melaksanakan pembekalan dan assesment peserta. Sedangkan proses Sertifikasi diserahkan kepada mekanisme yang ada melalui asosiasi dan LPJK Provinsi Kalimantan Tengah
Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung dan Ahli Teknik Jalan
Penerbitan Buku Daftar Proyek-Proyek Konstruksi di Provinsi Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembinaan yaitu pengawasan dan pemberdayaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan monitoring, pendataan, dan publikasi, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mengenai kegiatankegiatan konstruksi yang dilaksanakan dalam ruang lingkup tugas dan fungsi pembangunan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan pihak media masa dalam rangka publikasi dan edukasi konstruksi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menghasilkan beberapa output yang diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu bagian informasi yang terdokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan proyek yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014. Adapun data tersebut memuat tentang rincian kegiatan, alokasi anggaran, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, foto-foto pelaksanaan kegiatan, status pelaksanaan pekerjaan dan informasi lainnya dalam suatu stuktur keproyekan yang ada. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah akan dapat dengan mudah diakses dan diinformasikan bagi masyarakat yang berkepentingan, untuk dapat turut mengawal proses pembangunan yang dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas dan fungsi pemerintah bagi pembangunan dan bagi masyarakat. Selain itu, pada kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, yang dimulai dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini difasilitasi oleh Bidang Bina Konstruksi bekerja sama dengan awak media sebagai fasilitator dan supervisi kegiatan, sehingga diharapkan adanya transfer knowledge dari instansi teknis secara langsung kepada masyarakat.
