DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
RENCANA PROGRAM
PEMBINAAN KONSTRUKSI TA. 2018 Jakarta, 8-9 Juni 2017 Disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Dalam Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2017
KONDISI DAN TANTANGAN INDUSTRI KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017
Tuntutan Good Governance.
Tuntutan mutu produk konstruksi.
Perkembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi. Tantangan penyelenggaraan jasa konstruksi sudah banyak berubah & semakin besar. Lingkungan strategis telah berubah secara signifikan sehingga memerlukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya penyempurnaan pada aspek: pembinaan, penyelenggaraan, penegakan ketertiban/hukum, partisipasi masyarakat, dan keamanan keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi.
2
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBINAAN KONSTRUKSI SESUAI UU. NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017
Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional; Terciptanya iklim usaha yang kondusif, transparan, persaingan usaha yang sehat serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban Pengguna dan Penyedia Jasa; Terselenggaranya Jasa Konstruksi sesuai Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan (K4);
Meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional; Meningkatnya kualitas pengguna material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri; Meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
Tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.
3
SASARAN STRATEGIS 2015-2019 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017 OUTPUT
20 NSPK Pengaturan Pembinaan Investasi Infrastruktur 20 Profile Pembinaan Investasi Infrastruktur
PEMBINAAN KONSTRUKSI
35 NSPK Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi 20 Profile Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi
OUTCOME
SASARAN STRATEGIS
Rp.15 Triliun Ekspor jasa konstruksi ke luar negeri
40 % penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaran konstruksi
40 NSPK Pengaturan Pembinaan Kelembagaan & Sumber Daya Jakons
125 BUJK Kualifikasi Besar B2
40 Profile Pembinaan Kelembagaan & Sumber Daya Jakons
30% Penggunaan beton pracetak
155 NSPK Pengaturan Pembinaan Kompetensi & Produktivitas Kerja Konstruksi 15 Profile Pembinaan Kompetensi & Produktivitas Kerja Konstruksi
5 Profile Kerjasama pembinaan konstruksi 25 Dokumen Pelayanan administrasi teknis
10.000 Orang TenagaAhli/ Manajer Proyek Terlatih
200 Kerja Sama Strategis
40.000 Orang Supervisor/Foreman Terlatih
10.000 orang instruktur/asesor pelatihan konstruksi
15% kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional. 40% budaya penerapan manajemen mutu, SMK3, tertib penyelenggaraan, dan konstruksi berkelanjutan
90% BUJK yang berkualifikasi besar
15% nilai tambah produk konstruksi unggulan.
27% produktivitas tenaga kerja konstruksi dan partisipasi masyarakat
750.000 Orang Tenaga kerja konstruksi bersertifikat
4
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DJBK TA.2018 (1/2) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017
1.
Peningkatan kapitalisasi konstruksi melalui simpul KPBU untuk meningkatkan investasi: • Perluasan akses pasar konstruksi • Penyusunan kebijakan pola investasi/pembiayaan infrastruktur • Sinkronisasi/harmonisasi kebijakan/strategi NSPK di bidang investasi infrastruktur • Fasilitasi penyelesaian masalah dan mitigasi resiko investasi infrastruktur
2.
Peningkatan tertib penyelenggaraan konstruksi melalui : • Penerapan sistem manajemen mutu • Peningkatan penerapan K3 Konstruksi • Peningkatan tertib pengadaan barang dan jasa dan • Peningkatan tertib administrasi kontrak konstruksi
3. Peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan utilitas produk unggulan dalam negeri melalui : • Penataan regulasi dan perangkat kelembagaan jasa konstruksi di pusat dan daerah • Peningkatan kapasitas rantai pasok material dan peralatan konstruksi • Pengembangan penerapan teknologi dan produksi dalam negeri • Peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi pada BUJK Nasional 5
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DJBK TA.2018 (2/2) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017
4.
Peningkatan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten dan produktifitas kerja konstruksi melalui : • Penyediaan standar dan materi kompetensi kerja konstruksi • Peningkatan penerapan kompetensi kerja konstruksi • Pengembangan profesi konstruksi berkelanjutan dan MRA (Mutual Recognition Arrangement) • Peningkatan produktifitas kerja konstruksi
5.
Pelaksanaan kerjasama strategis dan pemberdayaan melalui : • Peningkatan kerjasama strategis dengan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan SDM konstruksi yang kompeten. • Pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi dalam meningkatkan pembinaan konstruksi nasional • Penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan konstruksi
6.
Pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan/pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi di wilayahnya yang akan dilakukan oleh balai-balai di lingkungan DJBK.
7.
Pengelolaan informasi teknologi konstruksi dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materi penerapan teknologi konstruksi
8.
Pendayagunaan dan pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi 6
PROSES BISNIS PEMBINAAN KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
APBN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017
Infrastruktur yang berdaya saing dan handal
NORMA, STANDAR, PEDOMAN DAN KRITERIA INVESTASI
PENYELENGGARAAN
SUMBER DAYA
Peningkatan kapitalisasi konstruksi
Peningkatan tertib penyelenggaraan konstruksi
Peningkatan kinerja BUJK dan utilitas produk unggulan dalam negeri
KOMPETENSI Peningkatan SDM penyedia jakons yg kompeten & produktifitas kerja konst.
PEMBERDAYAAN Pelaksanaan kerjasama strategis dan pemberdayaan
BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI PAJAK DAN RETRIBUSI
KNOWLEDGE MANAGEMENT, ASSET MANAGEMENT, HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
K/L
LPJK
PEMDA
PROYEK KONSTRUKSI
PENGGUNA JASA
Balai Satminkal
TPJKP/D
Asosiasi Profesi KPBU
Unit Sertifikasi
PENYEDIA JASA
Asosiasi Badan Usaha LDK
Lembaga Non Pemerintah
TENAGA KERJA
PT/Politeknik/SMK
Masyarakat
INVESTOR
BUJK Media
MASYARAKAT
PRODUKTIF, BERMUTU DAN IKLIM USAHA KONSDUSIF
PENGUASAAN PANGSA PASAR
LAPANGAN PEKERJAAN
MASYARAKAT SEJAHTERA
7
IDENTIFIKASI PERATURAN TURUNAN
UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI UU RI NOMOR 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
PERPRES Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilakukan sendiri (psl. 38)
1. Permen Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (psl. 20) 2. Permen Sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi nasional dan akreditasi Asosiasi BUJK Nasional (psl. 30) 3. Permen Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (psl. 35) 4. Permen Pengembangan usaha Jasa Konstruksi Berkelanjutan (psl. 37)
5. Permen Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi (psl. 68)
PP Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi
PP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP Usaha Jasa Konstruksi
PERPRES Penyediaan Bangunan (psl. 36)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017
PERPRES Penjaminan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (psl. 57)
1. Permen Pedoman Penilai Ahli dan Penilaian Kegagalan Bangunan (psl. 64) 2. Permen Tata Cara Pelaporan Terjadinya Kegagalan Bangunan (psl. 66) Kebijakan khusus Gubernur (Pergub) Kerjasama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah dan penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi daerah (psl. 24)
Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kab/kota (psl. 29)
1. 2.
3.
4.
5. 6.
Permen Tata cara registrasi Lembaga Diklat Konstruksi (psl. 69) Permen Tata cara Akreditasi asosiasi profesi jasa konstruksi dan Tata cara sertifikasi, registrasi Kompetensi kerja Konstruksi (psl. 71) Permen Tata cara registrasi tenaga kerja asing. (psl. 74)
Permen Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (psl. 83) Permen Partisipasi Masyarakat jasa konstruksi (psl. 84) Pembentukan Lembaga Masyarakat Jasa Konstruksi (psl. 84)
8
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UU JASA KONTRUKSI TERKAIT TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG BERSERTIFIKAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017
Penyedia Jasa
Pengguna Jasa
TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Pasal 70 ayat (1)
Pasal 70 ayat (3)
Pasal 70 ayat (2)
WAJIB memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja, diperoleh melalui Uji Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan diregistrasi oleh Menteri
Setiap pengguna dan/atau penyedia jasa wajib memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat
Tindak lanjut amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 untuk persyaratan memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang berkompeten, adalah diterbitkannya Surat Edaran dari para Pimpinan Tinggi Pratama/Madya
Setiap pengguna dan/atau penyedia jasa yang memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenai sanksi administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan konstruksi
No
Sektor
Surat Nomor
Tanggal
1
Sumber Daya Air
Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor KP. 01.02-DA/334
31 Mei 2017
2
Bina Marga
Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PD.01.01-DB/219
16 Mei 2017
3
Cipta Karya
Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor UM.01.11-DC/537
15 Mei 2017
4
Perumahan
Surat Sekretaris Direktorat Penyediaan Perumahan Nomor IK. 01.06-KS/636
5 Mei 2017 9
FASILITASI PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI DI DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017
TENAGA KERJA KONSTRUKSI
TENAGA TERAMPIL KOMPETEN BELUM BERSERTIFIKAT
TENAGA TERAMPIL KOMPETENSI MASIH KURANG
SERTIFIKASI TENAGA AHLI
TENAGA TERAMPIL DI PROYEK
Pengamatan/ observasi langsung di tempat kerja oleh asesor pada saat pekerjaan berlangsung
Pelatihan Mandiri Secara On Job Training
Pelatihan Jarak Jauh (Distance Learning)
Pelatihan Konstruksi Keliling (Mobile Training Unit)
Melalui kerja sama dengan para stakeholder terkait disertai surat edaran dari Pimpinan Pratama/Madya Sektor/ Gubernur/Walikota/Bupati 10
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TERIMA KASIH
©2017|DJBK
IMPLEMENTASI AMANAT UU JASA KONSTRUKSI SURAT EDARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR UNTUK PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (1) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017
Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Air kepada Kepala Balai Besar dan Kepala Balai Wilayah
12
IMPLEMENTASI AMANAT UU JASA KONSTRUKSI SURAT EDARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR UNTUK PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (2) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya kepada Kepala Satker
Surat Edaran Dirjen Bina Marga kepada Kepala Balai Besar dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan
13
IMPLEMENTASI AMANAT UU JASA KONSTRUKSI SURAT EDARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR UNTUK PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI (3) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017
Surat Edaran Dirjen Penyediaan Perumahan kepada Kepala Satker dan Kepala SNVT
14
