RENCANA KERJA TA. 2017

RENCANA KERJA TA. 2017

DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

1

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 -2020. Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu

dimaksudkan untuk memenuhi Rencana Kerja Kabupaten

Tahun Anggaran 2017. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 ini, oleh sebab itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait. Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017 ini.

Batulicin,

2016

Kepala Dinas,

Drs. H. Rahmat, HM, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19611213 198803 1 013


2

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Menengah Daerah (

Pembangunan Jangka

RPJMD ) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang

Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan

Rencana

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersamasama antara Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan

Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan Daerah satu tahun; 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan

melalui

forum

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

3

pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun emerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

Undang Nomor 32

Daerah Kabupaten dan Kota

merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan

umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan

Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD). Sebagai rencana

operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Dalam perencanaan pembangunan di bidang Perikanan tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar di rencanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehinggga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas. Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan pilihan Perikanan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 07 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI) tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang Perikanan dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

Perangkat Daerah 4

(SKPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2017. Rencana Kerja di bidang Perikanan sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan

dan

peningkatan

dalam

bidang

Perikanan

dengan

berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peratuan daerah Tanah Bumbu

1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu : 1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 4. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

5

Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 No 82,

tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Dalam Pembangunan Daerah; 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan

Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 16. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 Tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 17. Peraturan

Menteri

Perikanan

No.

PER.06/MEN/2010

tentang

Rencana Strategis Kementerian Perikanan Tahun 2010-2014 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perikanan kabupaten Tanah Bumbu; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan,

kedudukan,tugas pokok

dan susunan

organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor.40 Tahun 2007) 20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu No.07 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

6

21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor.14 Tahun 2008 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Kabupaten

dari

Tanah

Penyusunan

Rencana

Bumbu

adalah

ini

Kerja untuk

Dinas

Perikanan

mengetahui

dan

mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program

program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas

Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Dinas Perikanan

Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 1. Mendiskripsikan

tentang program-program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh

Dinas Perikanan Kabupaten Tanah

Bumbu; 2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perikanan yaitu sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

7

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAB IV. PENUTUP

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

8

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

setiap

dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan

perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut : 1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya

yang akan

digunakan serta pengalokasiannya; 2. Tujuan yang dikehendaki; 3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 4. Kebijakan-

kebijakan

dalam

pelaksanaanya

serta

organisasi

pelaksananya Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 juga memperhatikan hal hal sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2017; 2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah -masalah yang dihadapi

dan

sumber

daya

yang

akan

digunakan

serta

pengalokasiannya; Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Perikanan sampai dengan tahun 2016 dapat di uraikan pada TabeL Berikut :


9

Tabel 2.1 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Restra SKPD) Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2015

2

3

4

5

1 2 2

5

BELANJA TIDAK

5

Ringkas an Realisas i (%)

6

7

8=(7/6)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10

11=(10/4)

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100

1 Gaji Pokok dan Tunjangan

2

Realisasi Renja SKPD tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d 2016

BELANJA LANGSUNG

2

Target Renja SKPD tahun 2015

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015

5

1

2

2

5

1

6

2

5

1

7

Tunjangan Beban Kerja

Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur

Tersedianya Tunjangan Beban Kerja Aparatur

13 Bulan

13 Bulan

13 Bulan

13 Bulan

100

13 Bulan

14 Bulan

107

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

12 bulan

100

100%

100%

100

BELANJA LANGSUNG URUSAN KEGIATAN RUTIN

2

5

1

8

Program Administrasi

Terselenggaranya administrasi

Perkantoran

perkantoran


100%

10

2

5

1

9

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2

5

1

19

Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

204 bulan

1 tahun (11 Jenis rek)

1 tahun (11 Jenis

1 tahun (11

rek)

Jenis rek)

1 tahun (43

1 tahun (43

Unit)

Unit)

1 tahun (12

1 tahun (12

bulan)

bulan)

1 tahun (20

1 tahun (20

jenis)

jenis)

1 tahun (30

1 tahun (30

unit)

unit)

1 Tahun (78

1 Tahun (78

jenis)

jenis)

1 Tahun (360

1 Tahun (360

100

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

Terpeliharanya dan beroperasionalnya

perizinan kendaraan

Kendaraan Dinas/Operasional

32 Unit/Tahun

1 tahun (43 Unit)

32 100

2

5

5

2

2

22

Penyediaan jasa

Tersedianya jasa administrasi

administrasi keuangan

Keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2

5

3

5

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2

5

5

1

Penyediaan alat tulis kantor

2

2

5

5

15

16

6

Tersedianya Barang cetakan dan

cetakan dan penggandaan

Penggandaan

Penyediaan komponen

bangunan kantor 17

Tesedianya Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang

listrik/penerangan 5

terpeliharanya peralatan kerja

1 tahun (12 bulan)

16 item/Tahun

1 tahun (20 jenis)

31 unit/ Tahun

1 tahun (30 unit)

71 Item/Tahun

1 Tahun (78 jenis)

1

instalasi

2

tersedianya bahan kebersihan

144 Bulan

1 Tahun (360 buah 50.000 lembar

cetakan, 40.000 lembar photocopy)

buah cetakan,

buah cetakan,

40.000 lembar

40.000 lembar

photocopy)

photocopy)

Tersedianya alat dan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

7 Item/Tahun

1 Tahun (7 jenis)

1 Tahun (7 jenis)

kantor

1 Tahun (7 jenis)

unit/Tahu n

dinas/operasional 2

204 bulan

100

100

144 Bulan

16 Item /

16 Item /

tahun

tahun

Unit/Tahu n 71

100

Item/Tah un

100

32 unit/Tahun

144 Bulan

31 100

204 bulan

31 Unit/Tahun 71 Item/Tahun

50000

50000

Lembar

Lembar

100

100

100

100

100

100

100

7 100

Item/Tah

7 Item/Tahun

100

30 Unit

96,77

un

1 Penyediaan peralatan dan

Tersedianya Peralatan dan

perlengkapan kantor

Perlengkapan Kantor


31 Unit

1 tahun (30 jenis)

11

1 tahun (30

1 tahun (30

jenis)

jenis)

100

31 Unit

2

5

20

3

Penyediaan Makan dan Minum

2

5

21

dan konsultasi ke luar daerah

5

23

750 Kotak

100

750 Kotak

750 Kotak

100

57 kali

100

3

Rapat-rapat koordinasi

2

Tersedianya makan dan Minum

Terselengaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

57 Kali

1 Tahun (225

1 Tahun (225

1 Tahun (225

perjalanan)

perjalanan)

perjalanan)

1 tahun (58

1 tahun (58

Orang)

Orang)

1 tahun (270 kali

1 tahun (270

1 tahun (270

perjalanan)

kali perjalanan)

kali perjalanan)

75 stel pakaian

75 stel pakaian

olahraga

olahraga

75 stel pakaian

75 stel pakaian

olahraga

olahraga

100

57 kali

1 Penyedia jasa tenaga non PNS Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Program peningkatan disiplin aparatur

Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS

Terselengaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari

hari-hari tertentu

Tertentu

780 Org/Bulan

1 tahun (58 Orang)

251 Kali

85 orang

75 stel pakaian olahraga

85 Stel

75 stel pakaian olahraga

2 Kelompok

14 Kelompok

780

798

org/Bulan

org/Bulan

100

251 Kali

251 Kali

100

100

85 orang

85 orang

100

100

85 Stel

85 Stel

100

2 Kelompok

100

100

102,3

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Perberdayaan

Jumlah Kelompok Ekonomi

Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Pesisir yang mendapat

Pesisir

akses permodalan


12

2 Kelompok

Kegiatan Pembinaan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Kelompok yang dibina

4 Kelompok

4

14 Kelompok

Kelompok

Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam

Kawasan ekosistem Pesisir dan Perairan Umum yang Terahabilitasi

3

3 Kawasan

Kawasan

4 Kelompok

100

3 Kawasan

100

20000M2

100

25 Kelompok

100

9 Kaasus

500

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengaman sumberdaya

luasan kawasan yang terehabilitasi dan

terbentuknya kelompok pelestari ekosistem pesisir, tesedianya mangrove, tranplantasi terumbu karang, terumbu karang buatan

kelautan

Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Perairan Umum

9,5 ha

2 ha

0

0

5 kali, 44,000 btg mangrove, 870 buah terumbu karang, transplantasi terumbu karang 1.100 buah

Transplantasi terumbu karang 500 buah,terumbu karang buatan 100 buah, mangrove 20.000 batang

Transplantasi terumbu karang 100 buah,terumbu karang buatan 100 buah

100

termanfaatkan secara berkelanjutan

Luas Rehabilitasi Mangrove, Luas Rehabilitasi Terumbu Karang, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan dan

20000M

20000M2

2

Perlindungan

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasandan Perlindungan Sumberdaya

meningkatnya sarana dan prasarana

15 paket

Pengawasan dan Perlindungan

1 paket

7 paket

700

Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Kesadaran Hukum Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Dalam Pendaya Gunaan Sumberdaya

25

25 Kelompok

Kelompok

Laut, Jumlah Kasus illegal Fishing Jumlah Kasus ILLegal Fishing

45 Kasus

45 Kasus

prosentase wilayah bebas illegal fishing dan kegiatan merusak sumberdaya

80%

kelautan dan perikanan


13

80%

80%

100

Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pemgembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Jumlah Pembinaan Pokmaswas, Jumlah Sosialisasi Undang-undang, Jumlah Patroli

11 Kali, 5 Kali, 10 Kali

Produksi Perikan Budidaya

4,100 ton

Jumlah Benih Udang Galah

315.000 ekor

2,590 Ton

299.601 ekor

15 patroli, 7

5 patroli, 3

11 Kali, 5

sosialisai dan 26

sosialisai dan

Kali, 10

pembinaan

26 pembinaan

4,065 ton 300.000 ekor/tahun

1,693 ton

299.601 ekor

Kali

41,6

99,86

4,100 ton

7 Kali, 4 Kali, 9 Kali

80

2977,78 Ton

72,62

35 Kelompok

100

315.000 ekor

- 6 kelompok UPR

Kegiatan Pembinaan dan

Terbinanya dan Terlatihnya Kelompok

Pengembangan Perikanan

Pembudidaya

35 Kelompok

- 8 kelompok UPR - 7.350.000 benih ikan dan udang 5 rakit rumput laut keramba jaring apung 5 paket

- 3.500.000 benih ikan dan

- keramba

udang

jaring apung 2

- 16 rakit

paket

20

35 Kelompok

rumput laut - keramba jaring apung 10 paket

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Budidaya

5 Jenis

Produksi Perikanan Tangkap

46.741,17 Ton

terpeliharanya PPI Batulicin

1 Kompleks

5 Jenis

44.058,04 Ton

Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap


40 Kelompok

5 Jenis

14

51.616,4 ton

32.236,26 Ton

73,16

1 tahun/1

1 tahun/1

komplek

komplek

20 kelompok,

20 kelompok,

100

2 paket

2 paket

100

100

0

46.741,17

45.996,51

Ton

Ton

98,4

1 Kompleks

40 Kelompok

5 Jenis

40 Kelompok

3

Jenis

100

60

Program Optimalisasi

Jumlah Prododuksi Hasil Olahan

1.388,19

1.388,19 Ton

Ton

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Angka Konsumsi Ikan

Pembinaan,

Terbinanya dan Berkembangya Unit

Pengembangan Unit

Pengolahan dan Pemasaran

Usaha Pengolahan dan Pemasaran Serta Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Peningkatan Promosi Dan Pemasarn Hasil Kelautan Dan Perikanan Pemeliharaan, Peniningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil

47,3 kg/perkapita

56.23 Kg/kapita

48,5 kg/

37,36 kg/

perkapita

perkapita

47,3 77,03

kg/perkapi ta

75 UPI

75 UPI

12 UPI

12 UPI

6 Jenis

6 Jenis

Meningkatnya dan Terjaminya Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Meningkatnya Promosi Dan Pemasaran Hasil Kelautan Dan Perikanan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil

4 Jenis

66,67

1 Unit/Tahun

33

4 Unit

40

3 3 unit/Tahun

unit/Tahu

Kelautan dan Perikanan

n

Meningkatnya Sarana dan Prasarana


Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pembinaan Pengolahan

terlaksananya kegiatan pembinaan,

Hasil Perikanan dan

opsarkan, promosi dan sosialisasi

Optimalisasi Pengelolaan

gemar ikan

10 unit

10 unit


serta Pemasaran produksi

160 pengola, 1 kali ekspo, 32 kali operasi pasar ikan, 5 kali Pembinaan

Perikanan Pengembangan Industri

Berkembangnya Unit Pengolahan Ikan

Pengolahan Hasil

dan tersedianya saran dan prasarana

Perikanan

pengolahan, terbinanya kelompok


16 jenis sarana prasarana UPI

15

25 pengola, 3

25 pengola, 1

kali ekspo, 32

kali ekspo, 32

kali operasi pasar

kali operasi

ikan, 5 kali

pasar ikan, 5

Pembinaan

kali Pembinaan



100

20

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2016 di atas dapat kita lihat bahwa hampir semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Namun ada beberapa program tidak dapat secara maksimal terealisasi, Keterbatasan dan kendala tehnis mengakibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat secara maksimal melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja

Perikanan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 terealisasi hampir 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Tanah Bumbu secara umum telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor

tahun

2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UnsurUnsur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, yang meliputi : Tugas Pokok : Melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan. Fungsi : 1.

Perumusan

dan

penetapan

kebijakan

teknis pembinaan dan penyelenggaraan serta pengevaluasiaan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap; 2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan budidaya;

3. Melaksanakan koordinasi dan singkronisasi dengan instansi terkait dalam perumusan dan penetapan kebijakan dibidang Perikanan; 4. Melakukan pembinaan dan pengendalian unit pelaksana Teknis Dinas; dan 5. Perumusan

dan

pengawasan

dan

pengelolaan

kegiatan

kesekretariatan;


16

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu: 1. Sekretariat Tugas Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Uraian Tugas dimaksud : a. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Dinas; b. Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas; c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; d. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji; e. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan; f. Melakukan penyusunan laporan keuangan; g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; h. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan; j. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan; k. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan; l. Melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara; m. Melaksanakan layanan pengadaan Dinas;

n. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas; Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

17

o. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan; p. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan; q. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi; r. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi; s. Menyiapkan bahan kooardinasi dengan instansi terkait; t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Bagian Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas Mempunyai

tugas

ketatausahaan,

melaksanakan

persuratan,

kegiatan

kearsipan,

pengelolaan

rumahtangga,

urusan

perlengkapan,

kepegawaian, organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik negara. Uraian Tugas dimaksud : a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha; b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga; c. Melaksanakan layanan pengadaan dinas; d. Melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik negara; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kerasipan; g. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta pemusnahan arsip; Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

18

h. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama; i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan

melekat,

kesejahteraan,

pemberian

tanda

jasa/

penghargaan dan kedudukan hukum pegawai; j. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai; k. Menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun; l. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas; m. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan; n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Tugas Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, keuangan, pengelolaan

data

dan

informasi

publik,

pendokumentasian

serta

pelaporan dinas Uraian Tugas dimaksud : a. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas; b. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis; c. Menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas; d. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara; e. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas; Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

19

f. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas; g. Melakukan

pengelolaan

pembayaran

gaji

pegawai

dan

keperluan/kebutuhan kantor; h. Menyiapkan bahan dan membuat pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran; i. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan; j. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan; k. Melaksanakan pengelolaan data keuangan; l. Melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan; m. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data; n. Menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi; o. Menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi; p. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; q. Melaksanakan penyelenggaraan publikasi; r. Melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan informasi; s. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, laporan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dan

laporan-laporan

kedinasan lainnya; t. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN); u. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; v. Menghimpun dan menyiapkan

bahan untuk mendokumentasikan hasil

kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian maupun kegiatan masingmasing bidang; Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

20

w. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas; x. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; y. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Bidang Perikanan Tangkap Tugas Melakukan penyiapan koordinasi fasilitasi perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kegiatan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perikanan Tangkap. Uraian Tugas dimaksud : a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan peruandang-undangan yang berlaku; b. Memfasilitasi dan mendukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; c. Merumusan

kebijakan

operasional

dan

pelaksanaan

kegiatan

Pemberdayaan Nelayan Kecil, Perizinan dan Tempat Pelelangan Ikan; d. Koordinator dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; e. Merumusan

kebijakan

operasional

dan

pelaksanaan

kegiatan

pengadaan sarana dan prasarana nelayan kecil, perizinan dan Tempat Pelelangan Ikan; f. Merumusan

kebijakan

pelayanan

penerbitan

SIUP

di

bidang

pembudidayaan ikan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

21

(TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKHPIH); g. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan; h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan kecil, perizinan dan pengelolaan TPI; i.

Melaksanakan identifikasi, inventarisasi analisa kebutuhan serta produksi pengembangan teknologi hasil penangkapan;

j.

Melaksanakan pengelolaan, riset, pemetaan dan koordinasi tata ruang wilayah perikanan;

k. Merencanakan penetapan sasaran areal, target dan realisasi produksi perikanan; l.

Melaksanakan koordinasi mengakomodir dan memfasilitasi masalah pesisir kabupaten dengan instansi terkait;

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan; n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari : 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil Tugas Menyiapkan

bahan

pengkoordinasian

penyusunan

program,

petunjuk

teknis

dan

di bidang pemberdayaan nelayan kecil di wilayah

pesisir kabupaten. Uraian Tugas dimaksud : a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data-data nelayan kecil, data sumberdaya ikan dan data produksi penangkapan; b. Menyiapkan bahan penyusunan program, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pemberdayaan nelayan kecil dan sumber daya ikan di wilayah pesisir kabupaten. c. Melaksanakan

pembinaan,

bimbingan

teknis

dan

pengendalian

terhadap nelayan di wilayah pesisir kabupaten; Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

22

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan dalam rangka pemberdayaan nelayan; e. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha dan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pembinaan kelembagaan nelayan kecil; f. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan; g. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan nelayan kecil dan penangkapan lainnya; h. Melaksanakan kegiatan dan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nuftah sumber daya ikan; i. Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi pelaksanaan program pembinaan tenaga penyuluh dan nelayan; j. Melaksanakan koordinasi pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan; k. Melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi analisa kebutuhan sarana produksi prikanan; l. Merencanakan penetapan sasaran areal, target dan realisasi produksi perikanan; m. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan n.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

2. Seksi Perizinan dan Pengelolaan TPI Tugas Menyiapkan

bahan

pengkoordinasian

penyusunan

penyelenggaraan

program, kegiatan

petunjuk di

bidang

teknis

dan

penerbitan

perizinan perikanan, TPUPI, TPKPIH, dan pengelolaan TPI. Uraian Tugas dimaksud : a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerbitan SIUP pembudidayaan ikan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) di wilayah kabupaten; Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

23

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyelenggaran dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; c. Menyiapkan bahan penyusunan program, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis penerbitan izin SIUP pembudidayaan ikan, TPUPI dan TPKPIH lingkup kabupaten dan Penyelenggaraan serta Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan ; d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi rekomendasi perizinan; e. Merencanakan,

mengatur

dan

mengkoordinasikan

kegiatan

pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT; f. Merumuskan bahan dan memfasilitasi rekomendasi dan perizinan penggunaan sarana-prasarana penangkapan dan pembudidayaan ikan sesuai dengan kewenangannya; g. Merencanakan,

mengatur

dan

mengkoordinasikan

kegiatan

standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan dan pembudidayaan ikan; h. Melakukan pembinaan rutin atas penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan; i. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penerbitan izin perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan; j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penerbitan izin perikanan dan pengelolaan serta penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan; k. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 3. Bidang Perikanan Budidaya Tugas Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Perikanan Budidaya. Uraian Tugas dimaksud : Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

24

1. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan

fasilitasi

dan

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang perikanan budidaya khususnya pada bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan kawasan budidaya perikanan dan pengelolaan Pembudidayaan Ikan; 3. Merumuskan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi di bidang sarana prasarana perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan; 4. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya ikan dan pengembangan teknologi pembudidayaan; 5. Melakukan

koordinasi

penyusunan

program,

pengaturan,

pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan teknologi dan pembudidayaan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan kawasan dan Pembudidayaan Ikan; 6. Penyusunan

program,

pengaturan,

pengendalian

dan

evaluasi

kegiatan di bidang sarana prasarana budidaya dan kesehatan ikan; dan 7. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang perikanan budidaya; 8. Melaksanakan kegiatan pembudidayaan ikan dan perlindungannya; 9. Melaksanakan kegiatan dibidang produk pembenihan dan mutu benih/induk ikan; 10. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan dan pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung; 11.

Melaksanakan

evaluasi

dan

laporan

pelaksanaan tugas; dan 12.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

25

1. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Pembudidayaan Ikan Tugas Menyiapkan

bahan

penyusunan

program,

petunjuk

teknis

dan

Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan. Uraian Tugas dimaksud : a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data rencana program kegiatan pembinaan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan; b. Menyiapkan

bahan

penyusunan

program

kegiatan

operasional

pemberdayaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan; c. Melakasanakan pendidikan

dan

kegiatan

pengumpulan

pelatihan

data

kelembagaan

penyelenggaraan

usaha

kecil

dan

pembudidayaan ikan; d. Menginventarisir, mengidentifikasi, menyiapkan peserta pelatihan dan pendidikan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan; e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan; f. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan; g. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan; h. Melaksanakan pendampingan, fasilitasi dan mempermudah akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan usaha kecil dan pembudidayaan ikan; i. Melaksanakan kegiatan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut; j. Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu benih/induk ikan; k. Melaksanakan kegiatan pengadaan, penggunan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan; l. Melaksanakan kegiatan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;


26

m. Melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan; n. Melaksanakan kegiatan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan; o. Melaksanakan kegiatan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam; p. Memfasilitasi kegiatan perijinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing; q. Melaksanakan

kegiatan

pemasukan,

pengeluaran,

pengadaan,

pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan; r. Melaksanakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya; s. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 2. Seksi

Pengelolaan

Kawasan

dan

Penyelenggaraan

Perikanan

Budidaya Tugas Melakukan

penyiapan

pelaksanaan

kegiatan

berdasarkan

RTRW

bahan

perumusan

pengelolaan dan

kebijakan

kawasan

penyelenggaraan

teknis

dan

budidaya

perikanan

perikanan

budidaya,

pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta mutu pakan dan obat ikan. Uraian Tugas dimaksud : a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan rencana Pengelolaan

Kawasan

dan

Penyelenggaraan

Perikanan

Budidaya

pembudidayaan ikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) b. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan operasional Pengelolaan Kawasan dan Penyelenggaraan Perikanan Budidaya ; c. Melaksanakan

kegiatan

Pengelolaan

Kawasan

dan

Penyelenggaraan

Perikanan Budidaya ;


27

d. Melaksanakan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu ikan dan mutu obat ikan untuk pembudidayaan ikan ; e. Melaksanakan penyusunan peta potensi lahan perikanan budidaya kabupaten ; f. Melaksanakan pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik ; g. Melaksanakan pembinaan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut ; h. Melaksanakan penyediaan benih ikan, calon induk dan indukan yang bermutu ; i. Melaksanakan pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan ; j. Melaksanakan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan ; k. Membina dan melaksanakan kegiatan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan; l. Mengelola penggunaan sarana prasarana pembudidayaan ikan; m. Melaksanakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya; n. Melaksanakan koordinasi masalah wabah dan wilayah wabah penyakit; o. Melaksanakan kebijakan keramba jaring apung; p. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan dan sarana prasarana perikanan budidaya ; q. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;dan

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari : Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

28

a. Balai Benih Udang Galah (BBUG) Balai Benih Udang Galah (BBUG) mempunyai tugas melaksanakan pembenihan udang, perekayasaan dan kajian ilmiah teknologi pembibitan dan pembenihan udang dan pengelolaan sarana dan prasarana di kawasan BBUG

Uraian Tugas dimaksud : 1) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pembenihan dan perekayasaan benih udang; 2) Menyiapkan

bahan

penyusunan

program

kegiatan

operasional

pembenihan dan perekayasaan benih/bibit udang. 3) Melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi dan pembudidayaan benih/bibit udang; 4) Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan balai benih udang; 5) Melaksanakan

penyediaan

sarana

prasarana

serta

pendukung

kegiatan BBUG; 6) Mengelola sarana prasarana BBUG; 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan; 8) Kepala BBUG dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang kasub Tata Usaha yang tugasnya sesuai dengan tugas kesekretariatan atau kegiatan ketatausahaan lainnya b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batulicin Pangkalan pendaratan Ikan (PPI) mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pendataan produksi perikanan tangkap maupun budidaya, penyediaan dan pendistribusiaannya serta pengelolaan sarana prasarana di kawasan PPI Uraian Tugas dimaksud : 1) Melaksanakan pengaturan bongkar muat ikan,penyediaan dan pendistribusian ikan baik hasil tangkapan maupun budidaya yang dikelola PPI; 2) Melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data produksi di perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang dikelola di PPI ; Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

29

3) Mengelola sarana dan prasarana yang ada di PPI; 4) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan atau kegiatan ketatausahaan; 5) Melaksanakan pencatatan tambat labuh kapal di PPI; 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan; 7) Kepala PPI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kasubag Tata Usaha yang

tugasnya

sesuai dengan

tugas

kesekretariatan

atau

kegiatan

ketatausahaan lainnya

5. Kelompok Jabatan Fungsional Tugas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinyadan kajian ilmiah terhadap teknologi pembenihan ikan Berdasarkan uraian kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu di atas maka Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan yaitu: 1. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB 2. Meningkatnya Sumberdaya Manusia masyarakat pesisir 3. Terpelihara dan termanfaatkannya sumberdaya perikanan secara berkelanjutan 4. Tertatanya ruang pesisisir dan laut 5. Terkendalinya penggunaan pemanfaatan sumber daya perikanan 6. Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya 7. Meningkatnya Jumlah Produksi olahan hasil perikanan 8. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Penunjang bidang Perikanan; 9. Jumlah Ijin usaha perikanan; Berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diuraian diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja pelayanan yang dilaksanakan pada SKPD Dinas Perikanan seperti tergambar pada Tabel berikut :


30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 1. Isu Internal a.

Sumberdaya Manusia yang berkualitas Salah satu modal utama dalam pengembangan sektor perikanan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang perikanan yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif.

Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan

pengembangan SDM bidang perikanan, agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM. Dalam perkembangannya ke depan, pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perikanan harus memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM bidang perikanan. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan maupun daya saing daerah di tingkat global, mengingat penerapan pasar bebas dalam era globalisasi akan segera dilaksanakan. Pada tingkat global, isu standarisasi sumber daya manusia maupun standarisasi produk dan usaha perikanan terus meningkat. Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), peran sosial (social role), citra diri (self-image), perilaku (behave), dan motivasi (motive) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari

unsur-unsur

kandungan

kompetensi

tersebut,

pengetahuan

(knowledge) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penyelenggaraan dibidang perikanan.


31

b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi Dinas perikanan kabupaten Tanah Bumbu pada prinsipnya selalu mendukung dan sekuat tenaga mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu dengan visi Indonesia Penghasil Produk Perikanan Terbesar dan misi yang di emban adalah Mensejahterakan Masyarakat Perikanan, namun keterbatasan sarana dan prasarana pendukung

produksi/penghasil

bidang

perikanan

akan

diprediksi

mempengaruhi tercapainya tujuan dari visi dan misi kementerian tersebut. c. Keterbatasan Kemampuan anggaran pemerintah daerah Upaya untuk membangun sektor perikanan pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema, bahwa di satu sisi diharapkan sektor perikanan akan mampu berperan sebagai sektor unggulan penyumbang devisa terbesar di tingkat nasional. Namun di sisi lain pemerintah pusat dalam komitmennya untuk menjadikan sektor perikanan sebagai penghasil devisa

terbesar

bagi

negara

tersebut

tidak

diimbangi

dengan

penyediaan anggaran yang memadai. Di lain pihak pemda, dalam hal ini Dinas Perikanan, tidak memiliki kiat untuk menyusun Daftar Isian Kegiatan/ Daftar Isian Program yang secara substansial dapat diterima oleh pemerintah pusat. Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Tanah Bumbu menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhannya. Sedangkan sektor perikanan belum menjadi prioritas untuk mendapat anggaran yang cukup. Sehingga perkembangan sektor perikanan Kabupaten Tanah Bumbu cenderung setengah-setengah dan tidak mampu bergerak cepat


32

2. Isu Eksternal a. Degradasi sumberdaya ikan baik perairan laut maupun perairan umum. Pada saat akhir-akhir ini degradasi sumberdaya ikan baik perairan laut maupun perairan umum mengalami peningkatan banyak hal dan penyebab yang dapat memicu peningkatan degradasi sumberdaya ikan tersebut, ada penyebab yang sebenarnya dapat dicegah seperti kegiatan penangkapan yang merusak, penggunaan alat dan bahan berbahaya serta kegiatan pengrusakan lingkungan oleh manusia namun ada juga kegiatan penyebab alamiah seperti global warming. b. Rendahnya Produktivitas nelayan Produktivitas nelayan merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan dalam mengukur sejauh mana tingkat kemiskinan nelayan, karena dengan produktivitas nelayan yang tinggi dapat menggambarkan keberhasilan peningkatan produksi nelayan, hal yang terjadi di kabupaten tanah bumbu yaitu masih sederhananya peralatan dan teknologi

nelayan

baik

nelayan

tangkap

maupun

budidaya

menyebabkan produktivitas nelayan masih cenderung statis. c. Peraturan Perundang-undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong

dilaksanakannya

berbagai

dalam

perubahan-perubahan

penyelenggaraan

good

penting

praktek

governance dengan menerapkan prinsip

partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Dibutuhkan

komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan

good governance

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. d. Adanya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan Pada

dasarnya

pemanfaatan

sumberdaya

perikanan

dapat

dimanfaatkan oleh siapapun baik nelayan kecil ataupun besar, baik pihak swasta maupun pemerintah, namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

33

Hal yang terjadi dikabupaten tanah bumbu adalah berimbangnya potensi sumberdaya alam di darat dengan sumberdaya perikanan sehingga menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan khususnya di wilayah pesisir, konflik ini terjadi karena belum jelasnya penataan ruang wilayah pesisir. Dalam RTRW Provinsi dan RTRW daerah yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan wilayah pesisir secara jelas yang memicu terjadinya tumpang tindih kewenangan antar instansi. Penataan ruang wilayah pesisir merupakan salah satu solusi mencegah terjadinya konflik tersebut.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.


34

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

No -1

Program/Kegiatan -2

Lokasi -3

Rancangan Awal RKPD Target Capaian Indikator Kinerja -5 -4

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Dislutkan

Gaji Pokok dan Tunjangan

Dislutkan


Program Administrasi Perkantoran

Hasil Analisis Kebutuhan Lokasi Indikator Kinerja -8 -9

1 Tahun

Rp

2.843.683.386


Dislutkan


13 Bulan

Rp

1.780.483.386


Dislutkan


12 bulan

Rp

1.063.200.000


Rp

443.843.448.400

BELANJA LANGSUNG

Rp

32.369.070.000

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran


1 Tahun

Rp

3.614.070.000

Target Capaian -10

BELANJA

KEGIATAN RUTIN


35

Kebutuhan Dana -11 Rp 7.179.449.786

446.687.131.786

Dislutkan

Dislutkan

Program/Kegiatan -7

Rp

BELANJA LANGSUNG

KEGIATAN RUTIN

Pagu Indikatif -6

1 Tahun

Rp 2.843.683.386


13 Bulan

Rp 1.780.483.386


12 bulan

Rp 1.063.200.000

Rp 4.335.766.400

Rp 1.889.035.000

Dislutkan

Dislutkan


1 Tahun

Rp 1.889.035.000

Catatan Penting -12


Dislutkan

Terbayarnya rekening kantor

12 bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dislutkan

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara

12 bulan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dislutkan

Tersedianya jasa administrasi Keuangan

12 bulan


Dislutkan

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

12 bulan


Dislutkan

Terpeliharanya peralatan kerja

12 bulan


Dislutkan

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dislutkan

Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan

12 bulan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dislutkan

Tersedianya alat listrik kantor

12 bulan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dislutkan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Dislutkan

Tersedianya Bahan Bacaan


30 unit

12 Bulan


Dislutkan


12 bulan

Rp 206.850.000


Dislutkan


12 bulan

Rp 27.025.000

180.000.000


Dislutkan


12 bulan

Rp 202.410.000

6.000.000


Dislutkan


12 bulan

Rp 5.605.000

17.500.000


Dislutkan


12 bulan

Rp 9.500.000


Dislutkan


12 bulan

Rp 19.233.000


Dislutkan


12 bulan

Rp 11.500.000


Dislutkan


12 bulan

Rp 1.277.000


Dislutkan


30 unit

Rp 15.800.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Dislutkan


12 Bulan

Rp 4.320.000

198.000.000

240.000.000

44.000.000

29.000.000

5.000.000

130.000.000

Rp

4.320.000

36


Dislutkan

Tersedianya makan dan Minum untuk rapat koordinasi

1500 kotak

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dislutkan

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah

255 kali

Penyedia jasa tenaga non PNS

Dislutkan


13 Bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dislutkan

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

300 kali

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dislutkan

Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Dislutkan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Dislutkan


1500 kotak

Rp 13.500.000


Dislutkan


255 kali

Rp 144.740.000


Dislutkan


13 Bulan

Rp 1.183.325.000

195.000.000


Dislutkan


300 kali

Rp 43.950.000

5 unit

Rp 55.000.000


Dislutkan


Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

2 unit

Rp -


Dislutkan


Dislutkan

Terpelihara Bangunan Gedung Kantor

3 unit

Rp 55.000.000


Dislutkan



Dislutkan

Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran Penggunaan Atribut Pegawai

82 orang

Rp 28.700.000.000


Dislutkan


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Dislutkan

Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

82 Stel

Rp 28.700.000.000

Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Dislutkan


KEGIATAN TEKNIS

Dislutkan

Rp 411.474.378.400

KEGIATAN TEKNIS

Dislutkan


Rp 30.000.000

1.335.000.000

1.200.250.000

37

Rp 2.446.731.400

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Program Pemgembangan Budidaya Perikanan

Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pembinaan dan Bantuan BBUG

Jumlah Pokdakan yang dibina

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar,

Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Budidaya Rekomendasi Hasil Pemetaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Ikan Air Tawar Jumlah Laporan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar

program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kab.Tanah Bumbu

Kec. Simpang Empat, Kec. Kusan Hilir

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan Bantuan


Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Rp 409.908.650.000

Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pembinaan dan Bantuan

75 Kelompok

Tersedianya Benih Udang Galah

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan


5.482 ton

Rp -


BBUG

Rp 206.430.000 75 Kelompok


35 kelompok

Rp 409.125.000.000

7 jenis

Rp 783.650.000

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya

Kab.Tanah Bumbu


1 Dokumen

Rp 91.728.400

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar


Rekomendasi Hasil Pemetaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Ikan Air Tawar

1 Dokumen

Rp 91.728.400

Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar,

Jumlah Laporan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar

1 Dokumen

Rp 91.728.400


Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

48,143,41 ton

1 Dokumen

91.728.400

48,143,41 ton


5.482 ton

Rp 1.474.000.000


Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan Bantuan

50 Kelompok

38

35 kelompok

Rp 206.430.000

7 jenis

Rp 2.148.573.000 50 Kelompok

Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

terpeliharanya PPI Batulicin Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan

Kab. Tanah Bumbu

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap


12 bulan

Rp 100.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan

terpeliharanya PPI Batulicin

12 bulan

Rp 15.305.000

40 kelompok

Rp 22.000.000

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan

40 kelompok

Rp 74.800.000

4 jenis

Rp 1.352.000.000

Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

4 jenis

Rp 2.058.468.000

39

Kab. Tanah Bumbu

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Perikanan kabupaten Tanah Bumbu akan mengakomodir usulan program dan kegiatan yang di usulkan oleh para stekholder, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi dinas, LSM, asosiasi-asosiasi dan dari SKPD kabupaten maupun merujuk pada visi dan misi kabupaten tanah bumbu. Usulan program dan kegiatan tersebut tergambar pada tabel berikut : Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu TARGET N O

CAPAIA PROGRAM/ KEGIATAN

LOKASI

N SETIAP

BESARAN/

KETERANGA

VOLUME

N

TAHUN I

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

II

A

Dislutkan

100%

13 Bulan


Dislutkan

100%

12 bulan

BELANJA LANGSUNG

100%

KEGIATAN RUTIN

100%

Dislutkan

100%

100%

Dislutkan

100%

204 bulan

Dislutkan

100%

34 Unit/Tahun


Dislutkan

100%

144 Bulan


Dislutkan

100%

16 item/Tahun

Dislutkan

100%

50 unit/Tahun

Dislutkan

100%

71 Item/Tahun


daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan

2 3 4

perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa perbaikan peralatan 5 6

kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan

7

penggandaan Penyediaan komponen instalasi

8

listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan

9

perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan

10

1 Tahun


Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1

100%

Peraturan Perundang-Undangan

Dislutkan

50.000 lembar

Dislutkan

100%

7 Item/Tahun

Dislutkan

100%

30 unit

Dislutkan

100%

12 Bulan


40

11

Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

12 13

ke luar daerah Penyedia jasa tenaga non PNS Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

14

dalam daerah KEGIATAN TEKNIS

Dislutkan

100%

140 Kali

Dislutkan

100%

780 Org/Bulan

Dislutkan

100%

300 kali

Dislutkan

100%

Kab.Tanah Program Pemgembangan Budidaya

Bumbu

Perikanan

Kab.Tanah

B

Bumbu

Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan 1 2 3

Unggul

Kab.Tanah

Pengembangan Perikanan

Bumbu

Kegiatan Pengembangan Sarana dan

Kab.Tanah

Prasarana Budidaya

Bumbu

Budidaya Laut, Air Payau dan Air C 1 D 1 2

BBUG

Kegiatan Pembinaan dan

Program Pengembangan Kawasan Tawar

Kab.Tanah Bumbu

Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan

Kab.Tanah

Budidaya Perikanan Air Tawar,

Bumbu

program Pengembangan Perikanan

Kab.Tanah

Tangkap

Bumbu

Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat

Kab.Tanah

Pelelangan Ikan

Bumbu

Pendampingan Pada Kelompok

Kab.Tanah

Nelayan Perikanan Tangkap

Bumbu Kab.Tanah

3

Pengembangan sarana dan Prasarana

Bumbu

Perikanan Tangkap

Kab.Tanah Bumbu

4

1500 kotak

Dislutkan

Pemeliharaan, Pembangunan dan

Kab.Tanah

Pembinaan Tempat Pelelangan Ikan

Bumbu


100%

5.482 ton

100%

35 Kelompok

100% 100%

35 kelompok

100%

100%

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

100%

48,143,41 ton

100%

12 bulan

100%

40 kelompok

100%

7 jenis

100%

10 Kelompok

100%

41

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Program dan Kegiatan pada SKPD Dinas Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut: Kebijakan No (1)

1

2

Program dan Kegiatan SKPD (2) 1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 2. Program Pengemabangan Kawasan Buiddaya Laut, Air Payau, Air Tawar Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar 1.Program Pengembangan Perikanan tangkap Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan Pendampingan kelompok nelayan tangkap Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap

-

Kabupaten

Provinsi

Nasional

(3)

(4)

(5)

(6)

Pengembangan pusat

informasi

maritim berbasis IT; -

Ket

-

Pengembangan

Pengembangan budidaya perikanan

Budidaya Ikan dalam skala besar;

Peningkatan Produksi pangan

-

Penyediaan sarana penangkapan ikan bagi para nelayan;

-

Penyediaan Sarana untuk menampung dan memasarkan hasil tangkap nelayan.

-

Peningkatan Kemandirian Pangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 1. Tujuan a. Meningkatkan Meningkatkan PAD dan Produksi Perikanan b. Membantu Meningkatkan Produksi Perikanan c. Menyediakan Produk olahan

yang bernilai tambah dan berdaya

saing tinggi d. Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan e. Menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang ditetapkan f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 2. Sasaran Renja a. Meningkatnya Produksi Perikanan Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017

42

b. Meningkatkan PAD Sektor Perikanan c. Meningkatkan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan d. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan e. Meningkatkan

hasil

produksi

dan

pemanfaatan

sumberdaya

perikanan f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur perencana maupun masyarakat. g. Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

penunjang

dalam

pengembangan sumberdaya perikanan h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat i.

Memperkokoh identitas dan jati diri dalam mengembangkan sektor perikanan

3. Program dan Kegiatan Untuk dapat memahami jenis dan pilihan program dan kegiatan yang diajukan agar dapat ditampung dalam R-APBD tahun anggaran 2017, maka seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:


43

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Rencana Tahun 2017 Kode

Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan

(1)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Indikator Kineja Program/Kegiatan

(3) BELANJA

2

Catatan Penting

(8)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(9)

(10)

7.179.449.786


5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018





Dislutkan

1 Tahun

2.843.683.386

APBD II

5 Tahun

1 Tahun

2.843.683.386

Dislutkan

13 Bulan

1.780.483.386

APBD II

13 Bulan

13 Bulan

1.780.483.386

12 bulan

1.063.200.000

APBD II

12 bulan

12 bulan

1.063.200.000

BELANJA LANGSUNG KEGIATAN RUTIN

10.289.256.386

Dislutkan

4.335.766.400

5 Tahun

7.445.573.000

1.889.035.000

5 Tahun

3.529.070.000



Dislutkan

1 Tahun

1.889.035.000

APBD II

100%

100%

3.497.070.000



Dislutkan

12 bulan

206.850.000

APBD II

204 bulan

204 bulan

212.500.000



Dislutkan

12 bulan

27.025.000

APBD II

44 Unit

12 Bulan

368.000.000



Dislutkan

12 bulan

202.410.000

APBD II

144 Bulan

12 Bulan

180.000.000



Dislutkan

12 bulan

5.605.000

APBD II

12 bulan

12 Bulan

8.500.000



Dislutkan

12 bulan

9.500.000

APBD II

50 unit

12 Bulan

20.000.000


44



Dislutkan

12 bulan

19.233.000

APBD II

12 bulan

12 Bulan

60.000.000



Dislutkan

12 bulan

11.500.000

APBD II

12 bulan

40 Unit/Tahun

32.500.000



Dislutkan

12 bulan

1.277.000

APBD II

12 bulan

8 unit/tahun

5.500.000



Dislutkan

30 unit

15.800.000

APBD II

101 Unit

32 unit/tahun

63.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan


Dislutkan

12 Bulan

4.320.000

APBD II

12 Bulan

144 Bulan

4.320.000



Dislutkan

1500 kotak

13.500.000

APBD II

1500 ok

12 bulan

30.000.000



Dislutkan

255 kali

144.740.000

APBD II

140 ok

16 item/Tahun

1.000.000.000



Dislutkan

13 Bulan

1.183.325.000

APBD II

780 ob

12 Bulan

1.312.750.000



Dislutkan

300 kali

43.950.000

APBD II

435 ok

12 Bulan

200.000.000



Dislutkan

APBD II

100%

100%



Dislutkan

APBD II

8 Unit

2 Unit



Dislutkan

APBD II

15 unit

4 unit



Dislutkan

APBD II

100%

100%

32.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Dislutkan

APBD II

445 Stell

90 Stell

32.000.000


45

60.000.000

60.000.000

KEGIATAN TEKNIS


Dislutkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

2.446.731.400

5.482 ton

APBD II

APBD II

3.916.503.000

13.101 Ton

7.329 Ton

206.430.000

Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pembinaan dan Bantuan

1.767.930.000

75 Kelompok

366 Kelompok

75 Kelompok

APBD II

355,000 Ekor

335,000 Ekor

341.500.000

APBD II

190 Kelompok

40 Kelompok

206.430.000

APBD II

27 Jenis

6 Jenis

1.220.000.000





Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya


Kab.Tanah Bumbu

7 jenis

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Rekomendasi Hasil Pemetaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Ikan Air Tawar


1 Dokumen

91.728.400

APBD II

3 Dokumen

Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar,

Jumlah Laporan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar

1 Dokumen

91.728.400

APBD II

3 Dokumen

APBD II

52.607,6 Ton

12 Bulan

246 Kelompok

49 Kelompok


Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

BBUG 35 kelompok

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

48,143,41 ton

Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan Bantuan

50 Kelompok

2.148.573.000

terpeliharanya PPI Batulicin Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap


206.430.000

Kab. Tanah Bumbu

2.148.573.000

12 bulan

15.305.000

APBD II

1 komplek

1 komplek

15.305.000

40 kelompok

74.800.000

APBD II

39 jenis

10 jenis

74.800.000

4 jenis

2.058.468.000

APBD II

200 Kelompok

40 Kelomok

2.058.468.000

46


47

BAB. IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan

berbagai

persoalan-persoalan

terkait

dengan

Perencanaan Sektor Perikanan serta sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam

mengadopsi

berbagai

kebutuhan

masyarakat

yang

mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu serta Visi, Misi Pembangunan nasional dan pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan kabupaten Tanah Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perikanan kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan

penuangannya

dalam

R-APBD

Tahun

Anggaran

2017

mendatang.


48

RENCANA KERJA TA. 2017

Recommend Documents