RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016

a

32

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJASKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2017 memuat Visi dan Misi dari Badan Kepegawaian Daerah serta Program-program dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada priode tahun yang akan datang. Implementasi

program-program

usulan

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Sijunjung mempunyai kredibilitas nilai yang bersifat terstruktur melalui kerangka acuan manajerial aparatur tentang arah pembangunan kedepan. Arah pembangunan ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja periode 1 (satu) tahun ke depan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah lebih kongkrit. Harapan kami, Rencana Kerja ini dapat di jadikan acuan untuk program

Kegiatan

tahun

depan.

Mudah-mudahan

dengan di susunnya

Rencana Kerja ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Muaro Sijunjung,

Januari 2016

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

32

Lampiran

: Keputusan Kepala Kabupaten Sijunjung

BKD

Nomor

: 800/

Tanggal

:

Tentang

: Rencana Kerja BKD Kabupaten Sijunjung.

/KPTS-BKD-2016 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii

BAB

I

PENDAHULUAN............................................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG……………… ………………..…………………...……1 B. LANDASAN HUKUM…………………………….….…………………..…….2 C. MAKSUD DAN TUJUAN……….…………………….…………………..…..2 D. SISTEMATIKA PENULISAN…………………………..…………….…..…...3

BAB

II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU........................... 5 A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSRA SKPD ........................................................................................ 5 B.

ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD ............................................... 17

C.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ...................................................................................... 20

D.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ............................... 21

E.

PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ...................................................................................... 22

32

BAB

BAB

III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................... 23 A.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL................................. 23

B.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ............................................... 23

C.

PROGRAM DAN KEGIATAN……………………………………………..24

IV PENUTUP .................................................................................................... 33

LAMPIRAN

32

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin berkembangannya era globalisasi dan semakin terbukanya arus informasi dewasa ini, kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Dimana pemerintah dalam hal pelayanan publik dituntut kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, yang dipicu oleh semakin meningkatnya pendidikan dan pengetahuan warga Negara. Salah

satu

perubahan

lingkungan

strategis

dimaksud

adalah

penerapan paradigma kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan good governance yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang

antara

membuktikan pelaksanaan

pemerintah,

bahwa

swasta

kesuksesan

pembangunan

dan

masyarakat.

penyelenggaraan

nasional

terutama

sangat

Kenyataan

pemerintah tergantung

dan dari

kesempurnaan aparatur pemerintah serta dukungan dari berbagai instansi pemerintah yang dalam tugas dan fungsinya berbeda-beda namun tetap menjadi satu yaitu mensukseskan pembangunan nasional. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan sesuai sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan daerah setiap tahunnya yang tertuang dalam rencana kerja daerah yang dihimpun dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan program dan kegiatan dalam suatu bentuk rencana kerja tahunan.

32

B. LANDASAN HUKUM

Landasan

Hukum

dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

dan

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung mengacu pada : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung merupakan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan di 32

bidang kepegawaian sebagaimana visi dan misi serta perioritas program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 pada Badan Kepegawaian Daerah dan dasar dalam penyusunan kebijakan APBD.

2. Tujuan.

Rencana

Kerja

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung mempunyai tujuan untuk memberikan arah pembangunan, memberikan fokus kegiatan sesuai dengan

sasaran

menentukan

yang

perioritas

ingin

dicapai,

kegiatan

dan

sebagai

rambu-rambu

menyalurkan

aspirasi

dalam dalam

perencanaan SKPD dalam rangka memajukan pembangunan Kabupaten Sijunjung.

D. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017

disusun sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Landasan Hukum

C.

Maksud dan Tujuan

D.

Sistematika Penulisan

32

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

B.

Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

C.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

D.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

E.

Penalahaan

Usulan

Program

dan

Masyarakat BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

B.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

C.

Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

32

Kegiatan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Rensra SKPD.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung adalah penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

(LKIP).

Akuntabilitas

merupakan

suatu

bentuk

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung selama tahun 2015.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Bentuk Kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat tulis Kantor, BBM, biaya perjalanan dinas, alat alat kebersihan, dll pada kantor Badan Kepegawaian Daerah. Masukan

:

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan ini sebesar Rp.

249.531.850,-

keuangannya

sedangkan

sebesar

(81,30 %) 32

Rp.

capaian

realisasi

202.857.515,-

atau

Keluaran

:

Terlaksananya pelayanan Operasional Administrasi Perkantoran

pada

Badan

Kepegawaian

Daerah

selama 1 tahun. Hasil

:

Terealisasinya operasional administrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun.

b. Kegiatan Penunjang Operasional jasa Perkantoran Bentuk Kegiatan ini adalah : untuk memenuhi kebutuhan

jasa

dalam kegiatan perkantoran. Masukan

:


166.037.800,-

keuangannya

sedangkan

sebesar

Rp.

capaian

realisasi

141.551.400,-

atau

(85,25 %) Keluaran

:

Terlaksananya Operasional jasa perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun

Hasil

:

Terealisasinya Operasional jasa perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bentuk

Kegiatan

ini

adalah

untuk

biaya

pengadaan

dan

pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor. Masukan

:

Anggaran yang

disediakan

untuk Kegiatan ini

sebesar Rp. 92.849.000,- sedangkan capaian realisasi keuangannya

sebesar

Rp.

42.179.681,-

atau

(45,443%) Keluaran :

Terlaksananya peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan

Prasarana

Kantor

Daerah untuk 1 tahun.

32

pada

Badan

Kepegawaian

Hasil

:

Terealisasinya peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan

prasarana

kantor

pada

Badan

Kepegawaian

Daerah untuk 1 tahun.

Proram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Sumber daya aparatur Bentuk kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah. Masukan

:

Anggaran yang sebesar realisasi

Rp.

disediakan 25.000.000,-

untuk Kegiatan ini sedangkan

keuangannya sebesar Rp.

capaian

23.765.950,-

atau (95,06 %). Keluaran :

Terciptanya optimalisasi pemanfaatan SDM.

Hasil

Tersedianya PNS BKD yang telah mengikuti diklat

:

sesuai tupoksi terealisasi sebanyak 13 orang.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karier PNS Bentuk Kegiatan adalah Pelantikan jabatan dan pengambilan sumpah PNS Masukan

:

Anggaran yang sebesar

Rp.

disediakan untuk 11.431.611,-

Kegiatan ini

sedangkan

capaian

realisasi keuangannya sebesar Rp. 5.652.600,- atau (49,44 %). Keluaran :

Terlaksananya

pelantikan

jabatan

1

kali

dan

Pengambilan sumpah PNS I kali. Hasil

:

Terealisasinya pelantikan jabatan sebanyak 1 kali dan pengambilan sumpah PNS untuk tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan.

32

b. Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS Bentuk kegiatan : Menyeleksi pelamar CPNS sesuai formasi yang dibutuhkan dan sebanyak kuota yang diberikan. Masukan

:


Rp.

realisasi


Kegiatan ini

sedangkan


capaian

68.597.381,-


Terlaksananya seleksi CPNS dari Pelamar Umum dan kelanjutan CPNS dari Kategori II.

Hasil

:

Untuk

tahun

2015

mendapatkan

formasi

kabupaten untuk

Sijunjung

Seleksi

CPNS

tidak dari

pelamar umum begitu juga dengan kelanjutan CPNS dari Kategori II .

c. Penempatan PNS Bentuk

Kegiatan

:

Perpanjangan

SK

Pegawai

Kontrak

dan

menempatkan PNS baik dalam Kabupaten maupun keluar Kabupaten sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Masukan :


Rp.


Kegiatan ini

sedangkan

capaian


Terlaksananya penempatan PNS sebanyak 450 orang sesuai

dengan

kompetensi

dan

ketentuan

yang

berlaku selama 1 tahun. Hasil

:

Terealisasinya penempatan PNS sebanyak 735 orang sesuai

dengan

kompetensi

berlaku selama 1 tahun.

32

dan

ketentuan

yang

d. Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Bentuk Kegiatan : Pengurusan kenaikan pangkat PNS baik ke BKN Regional XII Pekanbaru maupun ke BKD Propinsi Sumatera Barat untuk dua kali periode dalam satu tahun. Masukan :

Anggaran yang

disediakan untuk

Kegiatan ini


sebesar

Rp.

86.593.505,-

atau

(91,97 %). Keluaran :

Terlaksananya sistem administrasi kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu untuk 800 orang.

Hasil

:

Terealisasinya kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu untuk 715 orang.

e. Kegiatan

Pembangunan/pengembangan

sistem

informasi

kepegawaian daerah Bentuk

Kegiatan

ini

adalah

:

Peremajaan

Kabupaten Sijunjung, menerbitkan

data

Kepegawaian

bedzeting PNS Kabupaten

Sijunjung 2 kali dalam satu tahun, Peremajaan data dalam bentuk SAPK, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan membuat DUK Pegawai Negeri Sipil Kabupaten. Masukan :

Anggaran yang

disediakan untuk

sebesar

Rp.

123.969.461,-

realisasi


Kegiatan ini

sedangkan

capaian

119.640.044,-


Terlaksananya

pengembangan

sistem

informasi

kepegawaian dan pengambilan foto & sidik jari PNS sebanyak 4.900 orang. Hasil

:

Tersedianya data / informasi kepegawaian daerah untuk 4.700 orang.

32

f. Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Bentuk kegiatan ini adalah : Pemberian penghargaan kepada PNS yang menerima Satyalancana Karya Satya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupa piagam penghargaan

sesuai dengan

masa tugas. Masukan :


Rp.


Kegiatan ini

sedangkan

capaian


Terlaksananya pemberian penghargaan satyalancana karyasatya dilingkungan Pemkab. Sijunjung untuk 120 orang.

Hasil

:

Terealisasinya pemberian penghargaan satyalancana karyasatya

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Sijunjung untuk 119 orang.

g. Kegiatan Pemberian bantuan Tugas belajar dan ikatan Dinas Bentuk kegiatan : pemberian bantuan untuk PNS yang tugas belajar, Pengurusan izin belajar dan melaksanakan ujian dinas serta ujian Persamaan ijazah. Masukan :

Anggaran yang

disediakan untuk

Kegiatan ini


sebesar

Rp.

65.077.050,-

atau

(71,57 %). Keluaran :

Terlaksananya Penugasan PNS untuk tugas belajar , pemberian bantuan tugas belajar, Pengurusan izin belajar dan pelaksanaan ujian dinas serta ujian Penyesuaian ijazah untuk 180 orang

Hasil

:

Tersedianya SDM yang berkualitas dilingkungan SKPD Pemerintah Kab.Sijunjung untuk 236 orang.

32

h. Kegiatan Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Bentuk Kegiatan : Menseleksi Administrasi calon Praja IPDN di Tk. Kabupaten dan mendampingi calon Praja IPDN untuk mengikuti seleksi selanjutnya.

Masukan

:


Rp.


Kegiatan ini

sedangkan

capaian


Terlaksananya

seleksi

calon

Praja

IPDN

asal

Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Hasil

:

Terfasilitasinya calon Praja IPDN asal Pemerintah Kabupaten Sijunjung sampai ke Jati Nangor.

i. Kegiatan Penyusunan Formasi PNS Bentuk Kegiatan : Menyusun formasi PNS sesuai kebutuhan masingmasing SKPD. Masukan

:


Rp.


Kegiatan ini

sedangkan

capaian


Tersusunnya formasi kebutuhan PNS tahun 2015 untuk Pemerintah Kabupaten Sijunjung .

Hasil

:

j. Kegiatan

Tersedianya formasi PNS tahun Anggaran 2015.

Pengelolaan

Administrasi

Pensiun

dan

Status

Kepegawaian Bentuk

Kegiatan

ini

adalah

:

Pengurusan

kenaikan

pangkat

pengabdian anumerta, pemberhentian PNS dengan hormat, dengan hak pensiun dan pengurusan Karis/karsu PNS Kabupaten Sijunjung ke BKN Pusat dan BKN Regional XII Pekanbaru serta BKD Propinsi Sumatera Barat.

32

Masukan

:

Anggaran yang

disediakan untuk

sebesar

Rp.

140.744.000,-

realisasi


Kegiatan ini

sedangkan

capaian

128.146.382,-


Terlaksannya

pengurusan

SK

pensiun,

Karpeg,

Karis/Karsu, Ketaspenan, Taperum dan Askes. Hasil

:

Terealisasinya

pengurusan

SK

pensiun,

Karpeg,

Karis/Karsu, Ketaspenan, Taperum dan Askes.

k. Kegiatan Pembinaan Aparatur Bentuk Kegiatan ini adalah : Melaksanakan Sosialisasi dan sosialisasi PP No 46 Tahun 2011 dari masing-masing SKPD yang membidangi kepegawaian, melakukan pembinaan kepada PNS terutama yang bermasalah, melaksanakan Sidak, dan melaksanakan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai. Masukan :

Anggaran yang sebesar realisasi

Rp.


Kegiatan ini

sedangkan


capaian

57.879.054,-


Terlaksananya Pembinaan PNS dan Sosialisasi PP No. 46 tahun 2011 untuk 40 orang.

Hasil

:

Terealisasinya Pembinaan PNS dan PP No 46 tahun 2011 untuk 40 orang.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural Prajabatan bagi CPNS Daerah. Bentuk

Kegiatan

:

Melaksanakan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Prajabatan bagi CPNS daerah di Kabupaten Sijunjung. Masukan :


868.981.205,-

32

sedangkan

capaian

realisasi

keuangannya sebesar

Rp.

628.799.307,-

atau

(72.36 %). Keluaran :

Terlaksananya pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS daerah sebanyak 266 orang.

Hasil

:

Tersedianya

CPNS

yang

telah

mengikuti

Diklat

Prajabatan sebanyak 266.

b. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah. Bentuk Kegiatan : Melaksanakan PIM Tk.IV di Kabupaten Sijunjung dan mengirim Pejabat Struktural eselon III untuk mengikuti PIM Tk.III ke Pusdiklat Baso dan mengirim Pejabat Struktural eselon II PIM Tk.II ke luar Propinsi. Masukan :

Anggaran yang

disediakan untuk

sebesar

Rp.

941.923.772,-

realisasi


Kegiatan ini

sedangkan

capaian

525.296.157,-


Terlaksananya Pelaksanaan diklat PIM Tk. IV sebanyak 30 orang dan pengiriman Diklat PIM Tk. III sebanyak 9 orang dan PIM TK II 1(satu) orang.

Hasil

:

Tersedianya PNS yang telah mengikuti diklat PIM Tk. IV sebanyak 30 orang dan pengiriman Diklat PIM Tk. III sebanyak 1 orang dan PIM TK II untuk tahun 2015 belum terlaksana pengirimannya.

c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah Bentuk Kegiatan : Pengiriman diklat dan Pendidikan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing SKPD.

32

Masukan :

Anggaran yang disediakan untuk sebesar realisasi

Rp.

186.140.230,-.

Kegiatan

Sedangkan


ini

capaian

171.494.563,-

atau (92.13 %). Keluaran :

Terlaksananya pelatihan tugas dan fungsi bagi PNS.

Hasil

Tersedianya PNS Kab.Sijunjung yang telah mengikuti

:

diklat sesuai tupoksi sebanyak 53 orang.

32

32

32

B. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 1. Analisa Lingkungan Strategis Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksanaan tugas tertentu di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung bertugas membantu

Pejabat

melaksanakan

Pembina

Kepegawaian

Daerah

dalam

manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. b. Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah. c. Penyiapan pengadaan dan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan. d. Penyediaan data dan informasi kepegawaian sebagai bahan pengambilan keputusan. e. Pelayanan

administrasi

pemindahan,

dan

kepegawaian

pemberhentian 32

dalam

dalam

dan

pengangkatan, dari

jabatan

struktural atau fungsional sesuai dengan peraturan perundangudangan. f. Penyiapandan penetapan pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai

standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan. g. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 2. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal merupakan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ada di ruang lingkup kepegawaian pada kondisi terkini. Adapun kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi sebagai berikut : a. Kekuatan :

Adanya Sumber Dana

Adanya

Undang-undang

Kepegawaian

dalam

dan

Peraturan

menunjang

tentang

penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan bidang kepegawaian

Tersedianya

aparatur

yang

memiliki

Kompentensi

pendidikan dan komitmen kinerja yang baik.

Kemampuan

personil

dalam

relevan dan professional.

32

struktur

organisasi

yang

b. Kelemahan :

SDM Aparatur masih rendah

Sarana

dan

Prasarana

yang

kurang

memadai

untuk

memberikan kenyaman pelayanan kepada PNS dan belum tersedianya

sarana

yang

cukup

khususnya

untuk

penyimpanan data arsip perorangan PNS.

Terbatasnya

personil

yang

menangani

kepegawaian

dibanding dengan jumlah PNS yang diberikan pelayanan.

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan.

3. Analisis lingkungan Eksternal Analisis lingkungan internal merupakan analis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang berada di luar lingkup kepegawaian pada kondisi terkini, yang terdiri dari peluang dan tantangan. Adapun peluang dan tantangan sebagai berikut : a. Peluang

Adanya Undang-Undang ASN dan Peraturan Peraturan lain yangt menyangkut Pegawai Negeri Sipil.

Adanya

potensi

Sumber

daya

manusia

dikembangkan dalam penataan personil.

32

yang

dapat

Adanya

kebijakan

untuk

melakukan

pembinaan,

pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional.

Adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan dan pengelola PNS yang profesional dalam penataan manajen PNS.

Sistem

teknologi

informasi

dan

komputerisasi

yang

mendukung pelayanan yang prima cepat dan tepat. b. Tantangan

Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses rekruitmen hingga proses pensiun.

Era

globalisasi

dan

kemajuan

ilmu

teknologi

yang

menuntut perkembangan system pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan.

Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti.

Tuntutan

standar

pelayanan

Publik

bagi

masyarakat

penerima pelayanan dari PNS secara profesional. C. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan

dalam

perencanaan

pembangunan

karena

dampaknya yang signifikan bagi intensitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

32

apabila tidak di antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat dalam jangka panjang. Penentuan

isu-isu

Badan

Kepegawaian

Daerah

kabupaten

Sijunjung tahun 2017 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu : 1. Masih rendahnya jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga perlu peningkatan anggaran Diklat untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur yang lebih baik seiring dengan permasalahan dan lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang serta adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan prima yang diberikan aparatur. 2. Banyaknya pegawai yang dikirim mengikuti pendidikan tugas belajar dan mengajukan izin belajar untuk peningkatan jenjang pendidikan. 3. Tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dan pelayanan prima namun tidak diimbangi dengan pemberian formasi untuk kebutuhan pegawai yang ada di daerah. 4. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai. D. Review terhadap Rancangan awal RKPD Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya saja kegiatan pengadaan CPNS dari pelamar umum yang tidak dapat dilaksanakan

32

karena

kabupaten

Sijunjung

bebarapa

tahun

terakhir

ini

tidak

mendapatkan kuota penerimaan CPNS dari pelamar umum dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN pada tahun 2015 melalui sistem Online sehingga pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN tidak terlaksana. E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dari hasil Musrenbang Kabupaten Sijunjung secara spesifik usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung pada Rencana Kerja (RENJA) tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait, karena program dan kegiatan BKD tidak terkait langsung dengan masyarakat tetapi lebih terkait kepada PNS.

32

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan

dan

prioritas

pembangunan

pada

pemerintah

daerah

bertujuan

untuk

meningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Indikatornya adalah Semakin kuatnya kelembagaan SKPD

dalam

penyelenggaraan

tugas

dan fungsi

pelayanan kepada masyarakat, maka akan meningkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan

pemerintah.

Dengan

ketersediaan

aparatur

yang

berkualitas diharapkan mampu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. B.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan rencana kerja

melalui penyusunan

program dan kegiatan pada SKPD Badan Kepegawaian

Daerah dimana Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian adalah : 1.

Peningkatan ketrampilan dan profesionaliseme aparatur setelah mengikuti diklat dengan sasaran terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis, wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi;

2.

Peningkatan

SDM

Aparatur

yang

berkualitas

dengan

sasaran terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta

32

terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian; 3.

Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian dengan sasaran terwujudnya kesejahteraan pegawai

dengan

pemberian

penghargaan/reward

dan

sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan PNS melalui rekruitmen, penataan personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian.

C.

Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD

yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan mengunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dan terangkum dalam suatu program untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Dalam

Rencana

Kerja

(RENJA)

tahun

anggaran

2017

Program/kegiatan yang direncanakan telah ditetapkan Indikator kinerja dan terget kinerja dalam rangka memberikan konstribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Berikut ini disampaikan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Daerah dengan menggunakan indikator bentuk, masukan, keluaran dan hasil

32

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Bentuk Kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat tulis Kantor, BBM, biaya Perjalanan dinas, dll Badan Kepegawaian Daerah. Masukan

:

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 339.211.500,-

Keluaran

:

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor selama 1 Tahun.

Hasil

:

Terealisasinya operasional administrasi Perkantoran selama 1Tahun.

b. Kegiatan Penunjang Operasional jasa Perkantoran Bentuk Kegiatan ini adalah : untuk memenuhi kebutuhan

jasa

dalam kegiatan perkantoran. Masukan

:


Keluaran

:

Terlaksananya Operasional jasa perkantoran selama 1 Tahun.

Hasil

:

Terealisasinya Operasional jasa perkantoran selama 1Tahun.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bentuk Kegiatan ini adalah untuk biaya pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor. Masukan

:


Keluaran :

Terlaksananya peningkatan sarana dan Prasarana Kantor untuk 1Tahun.

32

Hasil

:

Terealisasinya peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk 1Tahun.

3. Proram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Sumber daya aparatur Bentuk kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Pegawai Badan Kepegawaian Daerah. Masukan

:

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- .

Keluaran :

Terciptanya optimalisasi pemanfaatan SDM sebanyak 5 orang.

Hasil

:

Tersedianya PNS BKD yang telah mengikuti diklat sesuai tupoksi terealisasi sebanyak 5 orang.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karier PNS Bentuk Kegiatan adalah Pelantikan jabatan dan pengambilan sumpah PNS Masukan

:


Keluaran :

Terlaksananya

pelantikan

jabatan

2

kali

dan

Pengambilan sumpah PNS I kali. Hasil

:

Terealisasinya pelantikan jabatan sebanyak 2 kali dan pengambilan sumpah PNS 1 kali.

b. Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS Bentuk kegiatan : Menyeleksi pelamar CPNS sesuai formasi yang dibutuhkan dan sebanyak kuota yang diberikan. Masukan

:


32

Keluaran :

Terlaksananya seleksi CPNS sesuai formasi.

Hasil

Terialisasinya seleksi CPNS sesuai formasi 260 orang.

:

c. Penempatan PNS Bentuk

Kegiatan

:

Perpanjangan

SK

Pegawai

Kontrak

dan

menempatkan PNS baik dalam Kabupaten maupun keluar Kabupaten sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Masukan :


Keluaran :

Terlaksananya

penempatan PNS sebanyak 1.000

orang sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku selama 1 tahun. Hasil

:

Terealisasinya

penempatan

PNS

sebanyak

1.000

orang sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku selama 1 tahun.

d. Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Bentuk Kegiatan : Pengurusan kenaikan pangkat PNS baik ke BKN Regional XII Pekanbaru maupun ke BKD Propinsi Sumatera Barat untuk dua kali periode dalam satu tahun. Masukan :


Keluaran :

Terlaksananya sistem administrasi kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu untuk 900 orang.

Hasil

:

Terealisasinya kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu untuk 900 orang.

e. Kegiatan

Pembangunan/pengembangan

sistem

informasi

kepegawaian daerah Bentuk

Kegiatan

ini

adalah

:

Peremajaan

Kabupaten Sijunjung, menerbitkan

data

Kepegawaian

bedzeting PNS Kabupaten

Sijunjung 2 kali dalam satu tahun, Peremajaan data dalam bentuk

32

SAPK, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan membuat DUK Pegawai Negeri Sipil Kabupaten. Masukan :


Keluaran :

Terlaksananya

pengembangan

sistem

informasi

kepegawaian dan pengambilan foto & sidik jari PNS sebanyak 4.900 orang. Hasil

:

Tersedianya data / informasi kepegawaian daerah untuk 4.900 orang.

f. Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Bentuk kegitan ini adalah : Pemberian penghargaan kepada PNS yang menerima Satyalancana Karya Satya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupa piagam penghargaan

sesuai dengan

masa tugas. Masukan :


Keluaran :

Terlaksananya pemberian penghargaan satyalancana karyasatya dilingkungan Pemkab. Sijunjung

Hasil

:

Terealisasinya pemberian penghargaan satyalancana karyasatya

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Sijunjung untuk 132 orang.

g. Kegiatan Pemberian bantuan Tugas belajar dan ikatan Dinas Bentuk kegiatan : pemberian bantuan untuk PNS yang tugas belajar, Pengurusan izin belajar dan melaksanakan ujian dinas serta ujian Persamaan ijazah. Masukan :


Keluaran :

Terlaksananya Penugasan PNS untuk tugas belajar , pemberian bantuan tugas belajar, Pengurusan izin belajar dan pelaksanaan ujian dinas serta ujian Penyesuaian ijazah untuk 200 orang

32

Hasil

:

Tersedianya SDM yang berkualitas dilingkungan SKPD Pemerintah Kab.Sijunjung untuk 200 orang.

h. Kegiatan Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Bentuk Kegiatan : Menseleksi Administrasi calon Praja IPDN di Tk. Kabupaten dan mendampingi calon Praja IPDN untuk mengikuti seleksi selanjutnya.

Masukan

:


Keluaran :

Terlaksananya

seleksi

calon

Praja

IPDN

asal

Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebanyak 1 Paket. Hasil

:

Terpasilitasinya calon Praja IPDN asal Kabupaten Sijunjung sampai ke Jati Nangor.

i. Kegiatan Penyusunan Formasi PNS Bentuk Kegiatan : Menyusun formasi PNS sesuai kebutuhan masingmasing SKPD. Masukan

:


Keluaran :

Tersusunnya formasi kebutuhan PNS tahun 2017 untuk Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk 1 tahun.

Hasil

:

j. Kegiatan

Tersedianya formasi PNS tahun Anggaran 2017.

Pengelolaan

Administrasi

Pensiun

dan

Status

Kepegawaian Bentuk

Kegiatan

ini

adalah

:

Pengurusan

kenaikan

pangkat

pengabdian anumerta, pemberhentian PNS dengan hormat, dengan hak pensiun dan pengurusan Karis/karsu PNS Kabupaten Sijunjung ke BKN Pusat dan BKN Regional XII Pekanbaru serta BKD Propinsi Sumatera Barat.

32

Masukan

:


Keluaran :

Terlaksannya pengurusan SK pensiun 100 orang, Karpeg 50 orang, Karis/Karsu 100 orang, Ketaspenan, Taperum dan Askes.

Hasil

:

Terlaksannya pengurusan SK pensiun 100 orang, Karpeg 50 orang, Karis/Karsu 100 orang, Ketaspenan, Taperum dan Askes.

k. Kegiatan Pembinaan Aparatur Bentuk Kegiatan ini adalah : Melaksanakan Sosialisasi PP terhadap penjabaran UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dari masing-masing SKPD yang membidangi kepegawaian, melakukan pembinaan kepada PNS terutama yang bermasaalah, melaksanakan Sidak, dan melaksanakan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai. Masukan :

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 85.000.000,- untuk 1 paket kegiatan.

Keluaran :

Terlaksananya Pembinaan PNS dan Sosialisasi PP terhadap penjabaran UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk 60 orang.

Hasil

:

Terealisasinya Pembinaan PNS dan Sosialisasi PP terhadap penjabaran UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk 60 orang.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural Prajabatan bagi CPNS Daerah. Bentuk

Kegiatan

:

Melaksanakan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Prajabatan bagi CPNS daerah di Kabupaten Sijunjung.

Masukan :


Keluaran :

Terlaksananya pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi

32

CPNS daerah sebanyak 13 orang . Hasil

:

Terealisasinya pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS daerah sebanyak 13 orang .

b. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah. Bentuk Kegiatan : Melaksanakan PIM Tk.IV di Kabupaten Sijunjung dan mengirim Pejabat Struktural eselon III untuk mengikuti PIM Tk.III ke Pusdiklat Baso dan mengirim Pejabat Struktural eselon II PIM Tk.II ke luar Propinsi. Masukan :

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 1.181.952.000,-

Keluaran :

Terlaksananya pelaksanaan diklat PIM Tk IV dan pengiriman Diklat PIM II dan PIM III sebanyak 40 orang.

Hasil

:

Terealisasinya pelaksanaan diklat PIM Tk IV dan pengiriman Diklat PIM II dan PIM III sebanyak 40 orang.

c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah Bentuk Kegiatan : Pengiriman diklat dan Pendidikan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing SKPD. Masukan :

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 172.779.600,-.

Keluaran :

Terlaksananya pelatihan tugas dan fungsi bagi PNS sebanyak 30 orang.

Hasil

:

Tersedianya PNS Kab.Sijunjung yang telah mengikuti diklat sesuai tupoksi sebanyak 30 orang.

32

d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pengadaan Barang dan Jasa Bentuk Kegiatan : Melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Masukan :


Keluaran :

Terlaksananya

pelatihan

dan

ujian

sertifikasi

pengadaan barang dan jasa pemerintah sebanyak 30 orang. Hasil

:

Bertambahnya memiliki

PNS

sertifikasi

Kab.

Sijunjung

pengadaan

yang

barang

dan

telah jasa

pemerintah sebanyak 30 orang.

e. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Revolusi Mental Bentuk Kegiatan : pelaksanaan diklat pembinaan mental dan spriritual bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Masukan :


Keluaran :

Terlaksananya

diklat

manajemen

kepemimpinan

sebanyak 30 orang. Hasil

:

Tersedianya pejabat Pemerintah Kab. Sijunjung yang memiliki kemampuan managerial sebanyak 30 orang.

f. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bentuk Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan yang berlaku. Masukan :


Keluaran :

Terlaksananya

pelaksanaan

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan sebanyak 100 orang. Hasil

:

Tersedianya PNS Kab.Sijunjung yang telah mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 100 orang.

32

BAB. IV PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun ke depan disusun berdasarkan efektifitas / efisiensi ketatalaksanaan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mempersiapkan program-program perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2017 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja dari Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Sijunjung selama periode waktu tersebut, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan secara Institution building. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2017 ini diharapkan dapat terimplementasi melalui realisasi program-program kegiatan, sehingga akan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur demi terwujudnya Visi dan Misi organisasi. Demikian usulan rencana kerja ini disusun berdasarkan implementasi programprogram dalam eksistensi manajerial Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi agar dapat dijadikan pedoman dalam penetapan kegiatan di Tahun Anggaran 2017.

32

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 PEMBIAYAAN APBD KABUPATEN SIJUNJUNG URUSAN : WAJIB KEPEGAWAIAN SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH RENCANA TAHUN 2017 NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

II

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

4

5

6

7

Rencana Tahun 2018

8

Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran

260.931.850

Muaro

1 Tahun

339.211.500

400.975.000

2.Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Tersedianya operasional jasa perkantoran yang baik

166.037.800

Muaro

1 Tahun

199.245.300

239.132.000

Terlaksananya pemeliharaan rutin, berkala, gedung dan peralatan Kantor

92.849.000

Muaro

1 Tahun

139.273.500

167.128.200

Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM BKD.

25.000.000

Muaro

5 Orang

25.000.000

25.000.000

1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Terlaksananya Pelantikan Jabatan dan Pengambilan Sumpah PNS

29.431.600

Muaro

2 dan 1 Kali

36.789.500

44.147.400

2. Seleksi Penerimaan Calon PNS

Terlaksananya penerimaan CPNS sesuai Formasi

634.107.800

Muaro

260

634.107.800

634.107.800

3. Penempatan PNS

Terlaksananya Penempatan PNS Sesuai dengan Kompetensi dan Ketentuan yang berlaku

86.762.500

Muaro

1.000 orang/tahun

97.000.000

97.000.000

4. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Terlaksananya Sistem Kenaikan Pangkat PNS Secara Tepat Waktu

94.146.155

Muaro

900 Org

120.000.000

120.000.000

5. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian dan Pengambilan Foto dan Sidik Jari PNS

122.050.625

Muaro

4.900 Org

140.000.000

140.000.000

6. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi.

31.606.750

Muaro

132 Org

37.928.100

37.928.100

7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terlaksananya penugasan PNS untuk tugas belajar, pemberian izin belajar, bantuan tugas belajar dan pelaksanaan ujian dinas da PI.

88.930.800

Muaro

200 Orang

100.000.000

100.000.000

8. Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Terfasilitasinya Calon Praja IPDN asal Pemerintah Kab. Sijunjung sampai ke Jati Nangor.

28.931.000

Muaro

1 Paket

40.000.000

40.000.000

9. Penyusunan Formasi PNS

Terlaksananya penyusunan Formasi Kebutuhan PNS tahun 2017

20.180.800

Muaro

35 SKPD

20.180.800

20.180.800

10. Pengelolaan Administrasi Pensiun dan Status Kepegawaian.

Terlaksananya pengurusan SK Pensiun, Karpeg, Karis/karsu, ketaspenan dan Taperum.

150.744.000

Muaro

181.654.800

181.654.800

Program Peningkatan Sarana dan Prasaraana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apartur 1. Peningkatan Sumberdaya Aparatur

IV

3

Lokasi

1. Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor

III

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Anggaran Tahun 2016

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

pensiun 100 org, Karpeg 50 org dan Karis/karsu 100 org

11. Pembinaan Aparatur

V

Terlaksananya Pembinaan PNS dan Sosialisasi PP No 46 Tahun 2011

39.907.500

Muaro

60 Org

85.000.000

85.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apartur 1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terlaksananya Pelatihan dan Pengiriman Peserta Diklat Pra Jabatan CPNS

169.451.340

Muaro

265 Org

1.650.000.000

1.650.000.000

2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

Terlaksananya Pengiriman Diklat PIM Tk .II dan Tk. III serta Pelaksanaan Diklat PIM Tk. IV

969.758.700

Muaro

45 Orang

1.256.500.000

1.256.500.000

3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS

137.668.990

Muaro

35 Orang

150.000.000

150.000.000

4. Pendidikan dan Pelatihan pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan barang dan Jasa

-

Muaro

30 Orang

200.000.000

200.000.000

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Revolusi Mental

Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Teknis Revolusi Mental

-

Muaro

30 Orang

200.000.000

200.000.000

5.651.891.300

5.788.754.100

JUMLAH

3.148.497.210

Muaro Sijunjung, Februari 2016 Kepala Badan Kepegawaian Daerah

YUNANTO MASRI, SE Pembina Utama muda NIP. 19570731 197903 1 005

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

Recommend Documents