REPUBLIK INDONESIA
PERAN KKP DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH 2017 Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis Terpadu KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Jakarta, 30 Mei 2016
OUTLINE
REPUBLIK INDONESIA
1. Pendahuluan • Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017 • Pendekatan Penyusunan Rancangan Awal RKP 2017 • Proses Penyusunan RKP 2017
2. Strategi dan Prioritas Nasional RKP 2017 3. Peran KKP dalam Prioritas Nasional 4. Penutup 2
REPUBLIK INDONESIA
1. PENDAHULUAN
3
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden RI No. 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017
TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya
4
PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2017 REPUBLIK INDONESIA
Pendekatan Money Follow “Program Prioritas” Pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial
VISI MISI
DOMAIN POLITIK (GIVEN) NAWACITA DOMAIN PERENCANAAN Pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial
3 Dimensi Pembangunan + Kondisi Perlu 23 Prioritas Nasional Multilateral Meeting
88 Program Prioritas
Money Follow Programme Multilateral Meeting Musrenbang Nasional Trilateral Meeting
PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR
1171 Kegiatan Prioritas
DOMAIN PELAKSANAAN
Program dan Kegiatan KL Dan Urusan Pemerintah SKPD 5
PROSES PENYUSUNAN RKP 2017 Draft AWAL RKP + Multilateral I dan II
MULTILATERAL I: a. Subtansi Prioritas Nasional, kegiatan prioritas dan K/L penanggungjawab b. Target nasional tahun 2017.
MULTILATERAL II: a. Subtansi Prioritas Nasional, kegiatan prioritas dan K/L penanggungjawab (termasuk masukan KSP) b. Target nasional tahun 2017 c. Penyusunan urutan/ranking kegiatan Prioritas Nasional.
MUSRENBANGNAS
a. Penyelarasan target nasional ke target pelaksanaan di Provinsi dan Kab/Kota. b. Perincian lokasi dan memastikan lokus kegiatan prioritas di Provinsi dan Kab/Kota. c. Keterpaduan kegiatan prioritas nasional di Provinsi dan Kab/Kota dengan kegiatan daerah
PERTEMUAN TRILATERAL
PERPRES RKP
a. Kegiatan prioritas dan indikator yang mendukung PN b. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan Prioritas Nasional (setelah ditentukan money follow program). c. Konfirmasi target sesuai pagu K/L yang ditetapkan setelah money follow program. d. Kerangka kelembagaan dan regulasi
6
REPUBLIK INDONESIA
2. Strategi dan Prioritas Nasional
7
REPUBLIK INDONESIA
2. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN TEMA RKP 2017 Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja :
a. b. c. d. e.
Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan dimensi terkait Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (entitled society) Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Revolusi Mental Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Perumahan dan Permukiman
Kedaulatan Pangan
DIMENSI PEMERATAAN WILAYAH DAN KEWILAYAHAN Antar Kelompok Desa dan Kawasan Pendapatan Perdesaan
Kedaulatan Energi
Kemaritiman dan Kelautan
Pembangunan Pariwisata
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan
Perkotaan
Reforma Agraria
Peningkatan Konektivitas Nasional
Kondisi Perlu Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Konsolidasi Demokrasi
Reformasi Birokrasi
Reformasi Regulasi
FAKTOR PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI REFORMASI FISKAL
PENINGKATAN EXPORT NON MIGAS
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA RKP 2015*)
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
8
REPUBLIK INDONESIA
PRIORITAS NASIONAL RKP 2017 Prioritas Nasional 1. Revolusi Mental 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Perumahan dan Permukiman 5. Kedaulatan Pangan 6. Maritim dan Kelautan 7. Kedaulatan Energi 8. Pembangunan Pariwisata 9. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 10. Antar Kelompok Pendapatan 11. Reforma Agraria 12. Daerah Perbatasan 13. Daerah Tertinggal 14. Desa dan Kawasan Pedesaan 15. Perkotaan 16. Konektivitas 17. Reformasi Regulasi, Kepastian Dan Penegakan Hukum 18. Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban 19. Konsolidasi Demokrasi Dan Efektivitas Diplomasi 20. Reformasi Birokrasi 21. Perbaikan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha 22. Peningkatan Ekspor Nonmigas 23. Reformasi Fiskal 9
REPUBLIK INDONESIA
3. Peran KKP dalam Prioritas Nasional
10
KKP DALAM PRIORITAS NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
1
4
7
10
13
Kedaulatan Pangan • produksi ikan dan konsumsi ikan masyarakat
Daerah Perbatasan • penamaan pulau-pulau kecil
2
5
Pelayanan Pendidikan • pendidikan vokasi
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
Kedaulatan Energi • konversi BBM ke BBG
Daerah Tertinggal • pengelolaan pulau-pulau kecil
6
Antarkelompok Pendapatan
8
11
• pelatihan masyarakat, pengelolaan kenelayanan
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
• penanganan IUU Fishing (kapal pengawas)
• hari operasional kapal pengawas
Pembangunan Pariwisata
Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
• wisata bahari
3
Kemaritiman dan Kelautan
Pelayanan Kesehatan • konsumsi ikan masyarakat
Desa dan Kawasan Pedesaan
9
12
• minapolitan budidaya, pengembangan sentra/kampung nelayan
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) • masterplan
14
• unit usaha KP yang melakukan investasi
15
Peningkatan Ekspor Non Migas • ekspor kelautan dan perikanan non pangan
11
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Sasaran dan Arah Kebijakan – RKP 2017
REPUBLIK INDONESIA
Sasaran
2014 2015 2016 2017 (Baseline) Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim Penyelesaian 13.466 750 500 Deposit pencatatan/deposit pulau-pulau Pulau kecil ke PBB selesai Penyelesaian batas maritim 1 negara 6 12 12 antarnegara (PNG) perundingan perundingan perundingan Pemberantasan IUU Fishing Meningkatnya ketaatan pelaku 52% perikanan Membangun Konektivitas Nasional Pengembangan pelabuhan 24 untuk menunjang tol laut Pengembangan pelabuhan 210 penyeberangan Pembangunan 50 unit (penyelenggaraan) kapal perintis Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil kelautan - juta 28,3 ton 10,6 - Ikan (Tangkap dan 10,1 Budidaya) 2,5 - Rumput Laut - Garam Pengembangan pelabuhan 21 unit perikanan Luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha
2019
Selesai th 2017
Perundinga n 10 zona maritim
66%
73%
76%
87%
24
24
24
24
15
23
15
30
30
0*
270 (kumulatif) 104 (kumulatif)
33,1 13,6 10,6 3,3
35,4 14,8 11,1 3,6
39,4 16,0 13,4 3,8
40-50 18,8 19,5 4,5
22 unit
22 unit
22 unit
24 unit
17,3 juta ha
17,8 juta ha
18,6 juta ha
20 juta ha
Arah kebijakan 1.
Konektivitas (tol) laut dan industri maritim,
2.
Peningkatan industri perikanan dan hasil laut,
3.
Penataan Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari,
4.
Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam,
5.
Penanggulangan Unreported,
dan
Unregulated
penyelesaian (IUU)
Illegal,
Fishing
dan
keamanan laut, 6.
Penetapan
batas
laut,
penamaan
pulau,
dan
pengelolaan pulau-pulau kecil.
12
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN 2017
REPUBLIK INDONESIA
LEVEL 1 Kemenlu, Kemen KP, BIG, LAPAN, Kemendagri, Kemen PU PR, Kemen ESDM, Kemensos, BNPP, Kemen Desa PDTT, BNPB, Pemda
Konektivitas (tol) laut dan industri maritim Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulaupulau kecil
Industri perikanan dan hasil laut
Tata Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari
Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan keamanan laut
• Koordinasi Perencanaan : Kemen PPN/Bappenas • Koordinasi Pelaksanaan : Kemenko Bidang Kemaritiman
Kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam
Kemen KP, Kemen ESDM, Kemendag, Kemenperin, BATAN, LIPI, BPOM, Pemda
PRIORITAS NASIONAL
Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan
PROGRAM PRIORITAS Kemen KP, POLRI, Kejaksaan, MA, LAPAN, Kemenhub, Bakamla, Bapeten, Pemda
Kemenhub, Kemenperin, Kemen BUMN, BMKG, BNPB, Kemenkeu, BPPT, BIG, Kemen PU PR, Pemda, Kemendag
Kemen KP, Kemen KUKM, Kemensos, Kemenhub, BMKG, Kemenristekdikti, Kemendag, LAPAN, Pemda
Kemen KP, Kemen PU PR, BIG, BNPB, Kemendagri, LAPAN, BPPT, Kemenhub, Kemen LHK, LIPI, Kemenpar, Pemda
13
REPUBLIK INDONESIA
Program Proritas Industri Perikanan dan Hasil Laut
No.
Kegiatan Prioritas
1
Peningkatan Produksi Ikan, Garam dan Rumput Laut
2
Pengadaan Sarpras Pendukung Produksi KP
3
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
4
Pengolahan Perikanan dan Sistem Logistik Ikan
5
Penelitian, Pengembangan Teknologi, dan Inovasi Iptek
6
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Karantina Ikan
14
REPUBLIK INDONESIA
Program Prioritas Tata Ruang, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, serta Wisata Bahari
No.
Kegiatan Prioritas
1
Penataan Ruang Laut Pesisir, Darat Terpadu dan Zonasi Pesisir
2
Konservasi Pesisir dan Laut
3
Rehabilitasi Kawasan Pesisir dan Laut
4
Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut
5
Pengelolaan Wisata Bahari
15
REPUBLIK INDONESIA
Program Proritas Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
No.
Kegiatan Prioritas
1
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sentra Nalayan dan Pelaku KP Lainnya
2
Peningkatan Keterampilan dan Perlindungan Nelayan
3
Peningkatan Akses terhadap Bantuan/Stimulan, Akses Modal dan Bantuan
4
Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan
16
REPUBLIK INDONESIA
Program Proritas Penanggulangan IUU Fishing dan Keamanan Laut
No.
Kegiatan Prioritas
1
Peningkatan Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Keamanan Laut
2
Penguatan Lembaga, Aparatur Pengawas dan Penegak Hukum, serta Masyarakat
3
Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (Wpp), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran
17
REPUBLIK INDONESIA
Program Proritas Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
No.
Kegiatan Prioritas
1
Pemetaan dan Perundingan Batas Laut
2
Penamaan dan Pendaftaran Pulau
3
Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
18
Contoh Beberapa Highlight Hasil Pembahasan Musrenbangnas 2016 KEMARITIMAN DAN KELAUTAN
REPUBLIK INDONESIA
Provinsi Aceh •
Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 330 GT
Provinsi Kalimantan Utara • •
•
Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kab.Nunukan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai di Tanjung Aru, Pulau Sebatik, Kab. Nunukan; dan Pantai Amal Baru, Kota Tarakan Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT
Provinsi Sulawesi Utara •
•
•
Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kec. Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Pantai Miangas, Pantai Marore, dan Pantai Inobonto) Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT
Provinsi Maluku Utara • •
•
Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Morotai Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai di Morotai Selatan Tahap I, Totodoku dan Momojiu, Pantai Moti Kota Ternate, dan Pantai Takofi Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT
Provinsi Papua Barat •
• •
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Arar, Kab. Sorong, Kaimana, dan Laut Kokas, serta subsidi perintis 4 trayek di Manokwari dan 6 trayek di Sorong Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif di Raja Ampat Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT
Provinsi Kepulauan Riau •
• •
•
Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Subi dan Midai Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai di Pantai Nongsa, Pelampong, dan Karang Banteng Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT
Indikator
Provinsi Jawa Timur • •
Pembangunan ice flake machine skala besar di Trenggalek Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT
Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)
Target Nasional RKP 2017 2.500 unit kapal
Provinsi Maluku • • • •
Pengembangan Kawasan Konservasi Aru Tenggara Lanjutan pembangunan pelabuhan Saumlaki, Kroing, Amahai, dan Marlasi, serta subsidi perintis 18 trayek Rehabilitasi hutan mangrove di 11 lokasi, rehabiitasi pesisir di Pulau Buru, Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT
Jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Terbangunnya Fasilitas Pelabuhan Laut
20 lokasi 24 pelabuhan
Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan)
10 kawasan pesisir
Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (KK)
26.100 KK
19
REPUBLIK INDONESIA
PENUTUP
- Perlunya menjaga konsistensi perencanaan antara RKP, Renja, dan RKAKL; - Perlunya menjaga target capaian sasaran secara optimal, melalui peran yang sinergis dan integratif antar unit di lingkup KKP dalam mendukung prioritas kemaritiman dan kelautan; - Sinergi pemanfaatan alokasi anggaran secara efektif dan efisien, mengingat keterbatasan sumber pembiayaan, dan diarahkan pada kegiatan yang mempunyai multiflier effect yang tinggi; - Perlu secara akurat mengkaji kesiapan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas seperti pengadaan kapal perikanan, kapal pengawas, kapal pengolah ikan
20
REPUBLIK INDONESIA
Terima Kasih
21
KERANGKA EKONOMI MAKRO 2015-2019 REPUBLIK INDONESIA
2014 (BASELINE)
2015
2016
2017
2018*
2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%) (Target Awal RPJMN 2015-2019)
5,0 (5,1)
4,8 (5,8)
5,3** (6,6)
5,5-5,9 (7,1)
5,8-6,6 (7,5)
6,4-7,4 (8,0)
Pengangguran (%) (Target Awal RPJMN 2015-2019)
5,94 (5,6-5,9)
6,18 (5,5-5,8)
5,2-5,5
5,3-5,6 (5,0-5,3)
5,0-5,3 (4,6-5,1)
4,0-5,0 (4,0-5,0)
Angka Kemiskinan (%) (Target Awal RPJMN 2015-2019)
10,96 (9,0-10,0)
11,13 (9,5-10,5)
9,0-10,0 (9,0-10,0)
9,5-10,5 (8,5-9,5)
8,0-9,5 (7,5-8,5)
7,0-8,0 (7,0-8,0)
Gini ratio (indeks) (Target Awal RPJMN 2015-2019)
0,41 n.a
0,41 (0,40)
0,39 (0,39)
0,38 (0,38)
0,37 (0,37)
0,36 (0,36)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
73,8
74,8
75,3
75,7
n.a
76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***
0,59
n.a
n.a
n.a
n.a
Meningkat
INDIKATOR MAKRO
*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target RPJMN 2015-2019 perlu dipertimbangkan kembali **) Target APBN 2016 ***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif. Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015
Sumber: RPJMN 2015-2019
22
PERTUMBUHAN EKONOMI 2014-2017
REPUBLIK INDONESIA
Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi (Persen)
Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (Persen)
INDIKATOR
2014*
2015*
2016**
2017**
Konsumsi Rumah Tangga
5,1
5,0
5,1
5,4 - 5,5
Investasi
4,1
5,1
5,2
6,0 - 6,6
Konsumsi Pemerintah
2,0
5,4
5,4
5,6 - 6,7
Ekspor Barang dan Jasa
1,0
-2,0
1,0
4,5 - 5,0
-5,8
1,6
4,3 - 4,8
Impor Barang dan Jasa 2,2 * Realisasi (BPS,2016); **Bappenas, data diolah
• Pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan mencapai 5,5 - 5,9 persen • Sisi permintaan: o Pemulihan ekonomi global (AS dan Uni Eropa) mendorong pertumbuhan ekspor hingga 4,5 – 5,0 persen, terutama produk non-migas o Perbaikan iklim investasi dan pasar domestik mendorong pertumbuhan investasi 6,0 - 6,6 persen o Inflasi yang stabil di kisaran 4,0 persen akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,4 - 5,5 persen o Konsumsi pemerintah tumbuh 6,7 persen, didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program pembangunan yang semakin efisien • Sisi penawaran: industri pengolahan diperkirakan tumbuh 6,2 - 6,5 persen • Kebutuhan investasi 2017 diperkirakan sebesar Rp 4.498-4.617 triliun, disumbang oleh investasi pemerintah dan masyarakat sebesar 11,3 persen dan 88,7 persen
INDIKATOR Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Industri Pengolahan Konstruksi Jasa-jasa Lainnya PDB * Realisasi (BPS,2016);
2014*
2015*
2016**
2017**
4,2
4,0
4,2
4,2 - 4,3
4,6 7,0 6,6 4,6 5,0
4,3 6,7 7,9 2,5 4,8
5,4 8,0 8,5 4,3 5,3
6,2 - 6,5 7,7 - 8,4 8,5 – 8,8 4,9 – 5,3 5,5 – 5,9
**Bappenas, data diolah
Kerangka Regulasi: 1. Periode 2006-2015, jumlah regulasi di Indonesia ± 42.000, terutama: Peraturan Menteri 12.792; Perda Kabupaten/ Kota 25.575; Perda Provinsi 3.177 ; Peraturan Pemerintah 861; Peraturan Presiden 1.041 2. Pemangkasan 50 persen dari 42.000 regulasi yang dilaksanakan bertahap setiap tahun, melalui simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyederhanaan, deregulasi) 3. Paket-paket Kebijakan Ekonomi Kerangka Pendanaan: Investasi pemerintah lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan program prioritas
23
REPUBLIK INDONESIA
Program Proritas Industri Perikanan dan Hasil Laut
24
REPUBLIK INDONESIA
Program Prioritas Tata Ruang, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, serta Wisata Bahari
25
REPUBLIK INDONESIA
Program Proritas Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
Program Proritas Penanggulangan IUU Fishing dan Keamanan Laut
26
REPUBLIK INDONESIA
Program Proritas Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
27
