KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2017 Prioritas Pelayanan Kesehatan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Jakarta, 10 Mei 2016
OUTLINE PAPARAN
I.
Pengantar
II.
Rancangan Awal RKP 2017
III.
Arah Penganggaran RKP 2017
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 REPUBLIK INDONESI A
(Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016)
TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya Telah dilaksanakan Raker dengan K/L dan Bappeda pada tanggal 22 Februari 2016 dan dilanjutkan pembahasan detail tahap awal. Pembahasan draft RKP 2017 akan dilaksanakan hingga bulan Juli 2016
3
KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP DAN PAGU INDIKATIF 2017
LANGKAH I Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Jan-Apr) Prinsip Money Follow Program • •
Mengamankan alokasi pada prioritas Memanfaatkan efisiensi dan tambahan belanja untuk Belanja Prioritas: konkrit dan sesuai dengan Tema RKP 2017
Hal yang perlu diperkuat •
•
•
Program/kegiatan prioritas yang masih terlalu banyak (usulan pendanaan prioritas Rp 941,0 T) Belum dilakukan pengintegrasian mendalam berbagai sumber pendanaan (K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa dan Pembiayaan BUMN) Belum dilakukan pembahasan mendetail untuk kesiapan proyek
LANGKAH II Penajaman Rancangan RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Apr-Jun) Penajaman dan Pengintegrasian •
• • •
Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk Penyederhanaan nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada : - Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan - Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa dan Pembiayaan BUMN) Mempersiapkan aspek regulasi dan kelembagaan Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek. Fisik : Lahan, Detail Engineering Design (DED). Non fisik : data sasaran dan lain sebagainya
Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: • • • •
Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)
LANGKAH III PERPRES RKP dan Penyiapan Nota Keuangan/RAPBN 2017 (Juli – Agustus)
4
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 1.
Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi 11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan 12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan 5
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019: Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Strategi a.
peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit;
b.
peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan penyakit tidak menular;
c.
pelayanan kesehatan jiwa;
d.
pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
e.
peningkatan mutu kesehatan lingkungan;
f.
penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;
g.
peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;
h.
peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
i.
peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; dan
j.
pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
6
II. RANCANGAN AWAL RKP 2017 BIDANG PEMBANGUNAN KESEHATAN
7
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN No 1
Indikator Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat a.Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)* per 100.000 kelahiran hidup, diukur dengan proksi:
Akhir 2019
n.a.
306
75,0
77,0
81,0
85,0
70,4 (2013)
72,0
74,0
78,0
80,0
32 (2012)
n.a.
n.a.
n.a.
24
71,3 (2013)
75,0
78,0
81,0
90,0
32,9 (2013)
31,3
30,5
29,6
28
2,60 (2012)
2,37
2,36
2,33
2,28
e.Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) (persen)
61,9 (2012)
65,2
65,4
65,6
66,0
Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a.Prevalensi HIV (persen) b.Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk
0,46 (2014)
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
297 (2013)
280
271
262
245
c.Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen)
7,2 (2013)
6,9
6,4
5,9
5,4
d.Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)
25,8 (2013)
25,0
24,6
24,2
23,4
e.Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4 (2013)
15,4
15,4
15,4
15,4
51,8 (Okt, 2014)
60,0
68,0
77,0
≥95
10 (2014)
94
190
287
481
71,2 (2013)
75,0
80,0
85,0
95,0
1.015 (2013)
1.200
2.000
3,000
5.600
d.Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) (per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun)
5 6
2017
n.a.
• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) c.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)
4
2016
n.a.
b.Menurunnya Angka kematian bayi (AKB)* per 1.000 kelahiran hidup, diukur dengan proksi:
3
2015
346 (SP, 2010) 70,4 (2013)
• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) • Kunjungan Antenatal (K4) (persen)
2
2014 (Baseline)
Meningkatnya Perlindungan Finansial a.Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan a.Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional (kab/kota)
b.Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi (persen) c.Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (unit) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (sedang dikembangkan) Meningkatnya jumlah dokter yang meresepkan obat rasional kepada pasien
*Data AKI dan AKB diperoleh melalui survey skala besar dan tidak tersedia setiap tahun
8
ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 1.Memperkuat upaya promotif dan preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2.Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Pembiayaan kesehatan • Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan • Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan • Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan • Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan 3.Mempercepat perbaikan gizi masyarakat 4.Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
ARAH KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG REVOLUSI MENTAL Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehatan, antara lain dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan rujukan online, rekam medis online dan telemedicine Efektivitas program promotif dan preventif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)
PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI & SPASIAL Pembangunan Kesehatan LEVEL 1 KemenPAN&RB, KemendesPDTT, KemenkoPMK, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkes, Kemensos, BKKBN, Kemenhan, KemenPP&PA, Kemenkominfo, BNN, Kemenag, BPOM, Kemenpora,Kemenpar, KemenPU&PR, Kementerian BUMN, Kementan, KKP, Kemenperin, Kemendikbud, POLRI, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, KemenLH dan Kehutanan, Kemendikbud, Kemenhub, POLRI, Kemenristekdikti, Kemendag, Kemenaker, BPJS Kesehatan, BNN
Peningkatan BKKBN/SKPD KB, Pelayanan KB Kemendagri, BPS, dan Kesehatan Kemensos, Reproduksi Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, BPOM, Kemenpora
Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
Program Prioritas
Prioritas Nasional
Pembangunan Kesehatan: Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kemenkes, Kemensos, KemenkoPMK, Kementan, Kemenperin, Kemenristekdikti, BPPT, Bapeten, BPOM, Kementerian ESDM, Kemendagri, KemenPP&PA, Kemenkominfo, BPS, KemenPAN&RB, Kemendes&PDTT
Kemenkominfo, BKKBN, KKP, Kemendag, BPOM, KemenPP&PA, Kemenkes, KemenPP&PA Kementan, Kemenperin, Kemensos, Kemendikbud, Kemenag, BPOM, KemenPU&PR, Kemendagri, KemendesPDTT
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Kemensos, KemenkoPMK
LEVEL 2
Kemenkes, Kemenkominfo, BPOM, BPS, BPPT
Sistem Informasi, Manajemen dan Litbang Kesehatan
Kemenkes, Kementan, Kemenperin, Kemenristekdikti, BPPT, Bapeten, BPOM, BATAN, BPOM
Penyediaan, Distribusi dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alkes
Kegiatan Prioritas JKN/KIS dan Pembiayaan Kesehatan
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas
Kemenkes, Kementerian ESDM, Kemendagri, KemenPP&PA, Kemendes&PDTT Program Prioritas
Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan
Kemenkes, KemenPAN&RB, Kemenristekdikti
Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” LEVEL 2 Kemendikbud, Kemenag, Kemenhub, Kemenkes, Kemenhub
POLRI, Kemenkeu, KemenPAN&RB, Kemenkes, BPOM, Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti , Kemendag
Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara
Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras
Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
KemenPAN&RB, KemendesPDTT, KemenkoPMK, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkes
Kampanye Hidup Sehat
Penguatan Upaya Promotif & Preventif: “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini
Kegiatan Prioritas
Kemensos, BKKBN, Kemenhan, KemenPP&PA, Kemenkominfo, Kemenkes, BNN, Kemenag, Kemenkes, BPOM, BKKBN, Kemendikbud, Kemenag, KemendesPDTT, Kemenristekditi, Kemenaker, BPJS Kemenhan, Kemendikbud, Kemenag, POLRI, Kementerian ESDM, Kemenpar, Kementerian BUMN, Kemenkes, Kemenag, Kementan, KemenristekDikti, Kemenkes, BPJS
Program Prioritas Kemenpora,Kemenpar, KemenPU&PERA, Kementerian BUMN, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, Kemenhub, Kemenristekdikti, Kemenaker
Aktifitas Fisik dan Konektifitas Antarmoda Transportasi
Konsumsi Pangan Sehat
Lingkungan Sehat Kemensos, Kementerian ATR/BPN, Kemenpar, KemenPU&PR, KemenLH dan Kehutanan, Kemenag, Kemendikbud, Kemenristekdikti
BPOM, Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenperin, Kemenkes, KemenkoPMK, Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Kementan, Kemendag
11
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Kemenkes, KemenPP&PA
LEVEL 2 Kemenkominfo, BKKBN, KKP, Kemendag, BPOM, KemenPP&PA, Kemendagri
BKKBN, KemendesPDTT
Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak
Kegiatan Prioritas
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana
KemenPU&PR, Kemenkes
Peningkatan sanitasi dan akses air bersih
Kementan, Kemenperin, Kemensos,
Program Prioritas Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini
Manajemen dan pencegahan penyakit
BKKBN, KemenPP&PA, Kemendikbud, Kemenag, KemendesPDTT
BPOM, Kemenkes 12
II. ARAH PENGANGGARAN RKP 2017
ARAH PENGGARAN RKP 2017 1.
Pencapaian Sasaran Pembangunan 2017, antara lain Peningkatan kepesertaan JKN Peningkatan anggaran program prioritas: ‒ penguatan promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ‒ peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ‒ percepatan perbaikan gizi masyarakat ‒ pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
2.
Pelaksanaan Janji Prioritas/Nawacita Ditingkatkannya kepesertaaan warga dalam KIS dan iurannya, termasuk PBI minimum menjadi Rp 23.000 per orang untuk 94,4 juta jiwa Peningkatan puskesmas rawat inap, rujukan online RS, penempatan tenaga kesehatan strategis di DTPK, pemenuhan supply side JKN
3.
DAK Kesehatan (2017) DAK Reguler: • Fisik: Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kefarmasian • Non-Fisik: Bantuan Operasional Kesehatan terhadap Puskesmas, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Rumah Sakit DAK Infrastruktur Publik “Pola INPRES” • Kawasan Perbatasan: Pelayanan Kesehatan Rujukan • Daerah Teringgal: Pelayanan Kesehatan Rujukan
KERANGKA PENDANAAN Perkuatan Dana Alokasi Khusus
REPUBLIK INDONESI A
Dana Alokasi Khusus Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional (UU 33/2004)
“Diprioritaskan untuk Membantu Daerah dalam Pemenuhan Pelayanan Publik”
DAK REGULER
“Diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional”
DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK*) (Pola “Inpres”) *) Termasuk DAK Afirmasi
INDIKATOR
DAK REGULER
DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK (Pola “Inpres”)
Menu Kegiatan
• Menggunakan menu eksisting atau sesuai pemenuhan pelayanan • Menu terbatas dan fokus pada pencapaian target prioritas nasional publik • Bersifat closed menu dan top-down • Daerah memiliki diskresi untuk menentukan menu serta lokus dari pembangunan setiap Bidang DAK
Prioritas Daerah Penerima
• Penerima DAK adalah daerah yang mengusulkan DAK
• Penentuan kriteria daerah, sampai dengan lokus pembangunan DAK (contoh: ruas jalan tertentu)
Mekanisme Pengusulan
• Proposal Based disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang • Bottom-Up
• Proposal Based disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang • Bottom-Up
Ketersediaan Data Teknis
• Mekanisme verifikasi data teknis yang dimiliki K/L dan daerah
• Dukungan data teknis pada level Pemerintah Pusat sebagai acuan untuk menentukan menu prioritas dan lokasi prioritas
Penentuan Alokasi
• Pengalokasian dibahas bersama Bappenas, K/L Teknis dan Kemenkeu dengan mempertimbangkan usulan alokasi yang disampaikan oleh daerah (Proposal Based)
• Pengalokasian per bidang/daerah dikoordinasikan Bappenas dengan melibatkan K/L teknis dan Kementerian Keuangan (top down) • Ditetapkan melalui pasal khusus dalam UU APBN
Kriteria
• Kriteria Umum, Khusus dan Teknis
• Kriteria Teknis (di-earmarked untuk mendukung program tertentu) 16
Kerangka Regulasi 2017 Kerangka Regulasi RKP 2017 Regulasi Bermasalah (Dicabut/harmonisas i) • • • • • • •
Konflik Multitafsir Tidak dapat dilaksanakan Tidak memenuhi hak dasar rakyat Tidak memberikan kepastian hukum Tidak mendukung prioritas nasional Beban biaya, prosedur, perijinan,sulit diawasi
Dicabut/harmonisasi)
Regulasi baru •
• • • • • •
Tidak bertentangan dengan regulasi yang ada Tidak mutlitafsir Memenuhi hak dasar rakyat Memberikan kepastian hukum Membratntas korupsi Mendukung prioritas nasional Tidak menimbulkan beban biaya, prosedur, perijinan,sulit diawasi
Usulan Regulasi Baru
TERIMA KASIH
