RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012 PRIORITAS 5 KETAHANAN PANGAN
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANGNAS 27 APRIL 2011
1
UMUM Arah kebijakan prioritas nasional sudah sejalan dengan usulan daerah Perbedaan umumnya pada target lokasi dan alokasi anggaran Proses pembahasan masih kurang optimal, karena form F1 dan F2 kurang lengkap Informasi tentang APBD merupakan bagian penting untuk menggambarkan keseluruhan rencana pembangunan – masih belum ada.
2
SASARAN: KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN NO
KOMPONEN/INDIKATOR
CAPAIAN TAHUN 2010
SASARAN 2011
SASARAN 2012
2.
Skor PPH
80,6
88,1
89,8
3.
NTP
102
>105
>105
4.
NTN
105,5
107
110
5.
PRODUKSI/KETERSEDIAAN
A
Produksi Padi (juta ton)
66,4
70,6
74,0
B
Produksi Jagung (juta ton)
18,40
22,00
24,0
C
Produksi Kedelai (ribu ton)
908,1
1.560
1.900
D
Produksi gula/tebu (juta ton)
2,7
3,9
4,4
E
Produksi Daging Sapi (ribu ton)
435,2
439
471,0
F
Produksi Ikan (juta ton)
10,83
12,26
14,86
G
Ketersediaan Ikan (Kg/kap/tahun)
30,47
31,64
32,70 3
HASIL PRA-MUSRENBANGNAS PRIORITAS NASIONAL 5: KETAHANAN PANGAN SUBSTANSI INTI Lahan, Kawasan, dan Tata Ruang
Infrastruktur
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL
Meliputi kegiatan: cetak sawah, perluasan lahan kering, optimasi lahan, penataan ruang wilayah laut/pesisir/pulau kecil, peraturan perundangan lahan pertanian dan lahan terlantar. Jalan usahatani/produksi, pelabuhan perikanan, kapal tangkap, irigasi pertanian, infrastruktur sumberdaya air, sarana/prasarana perkarantinaan.
K/L Kementan
Litbang
2.110,0
KKP
94,9
BPN
3,7
Kementan KKP
1.518,0 908,5
Kemen PU
4.250,0
Kementan
1.233,0
KKP Benih/bibit unggul tanaman/ternak/ikan, teknologi budidaya, teknologi input produksi (pupuk, pakan, dsb.), teknologi pengolahan, diseminasi dan penyuluhan.
ANGGARAN (Rp. Miliar)
283,9
Kemenristek
10,0
LIPI
16,5
BATAN
15,5
BPPT
4 4,5
HASIL PRA-MUSRENBANGNAS PRIORITAS NASIONAL 5: KETAHANAN PANGAN SUBSTANSI INTI
Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi
Pangan dan Gizi
Perubahan Iklim
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL
Produksi tanaman/ternak/ikan (termasuk SLPTT), revitalisasi industri pupuk dan gula, layanan anggaran dan subsidi, pengolahan hasil.
Diversifikasi konsumsi, penanganan rawan pangan, desa mandiri pangan, keamanan dan mutu pangan, gizi masyarakat.
Sumberdaya lahan, data dan informasi, teknologi ramah lingkungan,
K/L
ANGGARAN (Rp. Miliar)
Kementan
6.889,6
KKP
1.365,4
KemenPerin
97,8
KemenKeu
17.284,5
Kementan
483,6
KKP
37,1
KemenKes
314,5
Kementan
60,9
KKP
73,2 5
HASIL PRA-MUSRENBANGNAS PRIORITAS NASIONAL 5: KETAHANAN PANGAN SUBSTANSI INTI
CATATAN PRA-MUSRENBANGNAS
Lahan, Kawasan, dan Tata Ruang
• Usul daerah: tambahan sasaran, tambahan lokasi, dan perubahan lokasi. • Pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah daerah telah mempersiapkan legalitas dalam RTRW, kesiapan lahan, data SID, dan verifikasi lapang terhadap usulan-usulan yang diajukan.
Infrastruktur
• Prasarana dan sarana pertanian merupakan kendala utama di lapangan, terutama pada wilayah timur, pulau kecil, pesisir, dan perbatasan. • Penyediaan infrastruktur difokuskan untuk mendukung produksi pangan di sentra-sentra produksi. • Anggaran dari pemerintah pusat masih sbg sumber utama pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian.
Litbang
Usul daerah: • Penerapan hasil litbang di lapangan yang nyata dirasakan masyarakat. • Pengembangan litbang untuk hasilkan teknologi terapan utk mengurangi ketergantungan terhadap pabrik/impor serta pemanfaatan sumberdaya lokal (benih/bibit, pakan, pupuk alami, pangan olahan, dsb).
Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi
1. a. b. c.
Pangan dan Gizi
Usul daerah: a. Tambahan sasaran dan tambahan lokasi untuk desa mapan, penanganan rawan pangan, dan penanganan gizi buruk. b. Dukungan pusat terhadap pengembangan budidaya dan pengolahan bahan pangan lokal, terutama umbi-umbian.
Perubahan Iklim
• Belum banyak menjadi isu pembahasan dengan pemerintah daerah. 6 • Terdapat usulan untuk meningkatkan informasi perubahan iklim terkait dengan masa tanam melalui radio lokal dan penyuluh.
Usul daerah: Tambahan sasaran, tambahan lokasi, dan perubahan lokasi. Distribusi pupuk dan benih bersubsidi, dan CBN agar mengikuti sentra-sentra produksi utama. Tambahan sasaran dan lokasi pengembangan budidaya tanaman/ternak/ikan, dengan dasar untuk mengembangkan potensi yang belum termanfaatkan (tidak hanya berdasarkan pada existing condition) koridor ekonomi. 2. Himbauan Pusat: Pemda aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
KEMENTERIAN PERTANIAN
7
GAMBARAN PER WILAYAH WILAYAH
UMUM
NUSA TENGGAR A, MALUKU, PAPUA
KONTRIBUSI THD TARGET PRODUKSI NASIONAL
CATATAN HASIL PRA-MUSRENBANGNAS
Sasaran produksi pangan nasional: padi 74 juta ton GKG; Jagung 24 juta ton; Kedelai 1,9 juta ton; Tebu 4,4 juta ton; Daging Sapi 471 ribu ton.
• Kegiatan prioritas nasional untuk mendukung produksi pangan sekitar 68,33% dari pagu indikatif Kementerian Pertanian. Alokasi anggaran untuk daerah sekitar 22,25% bagi provinsi, 40,45% bagi kabupaten/kota, dan 37,3% bagi pusat (catatan: kegiatan bencana alam, SMD, PUAP, LM3, dan penyediaan sapi bibit dari anggaran pusat). • Sebagian besar usulan pemerintah daerah berupa: penambahan sasaran, penambahan lokasi, dan perubahan lokasi kegiatan. • Selain itu, terdapat pula usulan dari daerah atas perlunya perbaikan pendekatan dan mekanisme pelaksanaan pembangunan. Misal, perlunya mengubah kriteria insentif penyelamatan sapi betina dari bunting menjadi melahirkan, atau usulan untuk melihat kembali efektivitas mekanisme kegiatan melalui bantuan sosial (bansos).Pemerintah daerah sepakat mendukung pencapaian target produksi pangan utama (padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi). • Hasil pra-Musrenbangnas akan dibahas dan ditindaklanjuti dalam forum Musrenbangtan bulan Mei 2011.
Padi 4,4%; Jagung 6,3%; Kedelai 11,7%; Tebu 13%; Daging Sapi 6,1%.
SULAWESI
Padi 10,9%; Jagung 17,6%; Kedelai 9,2%; Tebu 7,5%; Daging Sapi 7%.
Pengembangan SL-PTT dalam mendukung peningkatan produksi padi nasional telah disepakati antara Kementan dan Daerah. Lokasi kegiatan cetak sawah, pemanfaatan lahan kering, dan optimasi lahan akan dibahas kembali di dalam Musrenbangtan Dalam mendukung Direktif Presiden Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan NTT, anggaran sektor pertanian di antaranya akan diarahkan untuk mendukung pengembangan padi, jagung, umbi-umbian lokal, kedelai, ternak, kopi, kakao, dan tebu. Lokasi dan target produksi ternak (sapi) telah disepakati, namun masih terdapat usulan tambahan lokasi dari daerah. Disepakati pengembangan bahan pangan lain seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian. Lokasi dan anggaran SLPTT dalam mendukung peningingkatan produksi padi, jagung, dan kedelai telah disepkatai kementan dan Daerah. Sementara untuk usulan tambahan akan dibahas di dalam Musrenbangtan. Dalam rangka pengembangan koridor ekonomi Sulawesi, pengembangan komoditas perkebunan seperti kakao (Gernas Kakao), kopi, pala, cengkeh, akan disesuaikan berdasarkan alokasi anggaran yang telah ada di Kementan. Usulan tambahan akan dibahas di dalam Musrenbangtan. Selain itu, pengembangan perkebunan dapat 8 memanfaatkan dari Program Revitalisasi Perkebunan Kementan mendukung pelaksanaan World Maize Conference pada Oktober 2012.
GAMBARAN PER WILAYAH WILAYAH
KONTRIBUSI THD TARGET PRODUKSI NASIONAL Padi 6,4%; Jagung 1,7%; Kedelai 2,6%; Tebu 1,9%; Daging Sapi 6,6%.
KALIMANTAN
CATATAN HASIL PRA-MUSRENBANGNAS
Padi 22,7%; Jagung 22,7%; Kedelai 17,6%; Tebu 31,3%; Daging Sapi 21,7%.
SUMATERA
Padi 55,5%; Jagung 51,7%; Kedelai 58,9%; Tebu 46,2%; Daging Sapi 58,6%. JAWA-BALI
Lokasi dan anggaran SLPTT dalam mendukung peningingkatan produksi padi, jagung, dan kedelai telah disepakati Kementan dan Daerah. Pengembangan komoditas perkebunan akan disesuaikan dengan alokasi Kementan. Usulan tambahan/relokasi dan tambahan lokasi SLPTT, lokasi komoditas tambahan (hortikultura dan perkebunan) akan dibahas di dalam Musrenbangtan Pengembangan sapi dan RPH akan difokuskan di sentra produksi. Daerah diminta untuk menyiapkan lahan. Pengembangan SLPTT padi, jagung, dan kedelai telah disepakati. Usulan tambahan akan dibahas di dalam Musrenbangtan. Kementan akan mendalami usulan-usulan terkait pengembangan jaringan irigasi tersier, JUT, Jalan produksi, optimasi lahan. Pengembangan komoditas perkebunan secara umum telah sesuai antara usulan Kementan dengan daerah. Untuk lokasi atau target yang belum masuk diusulkan untuk dapat dibiayai dari Program Revitalisasi Perkebunan/skema kredit yang ada. Pengembangan bibit sapi/karantina bibit sapi diusulkan daerah di beberapa pulau yang ada. Sementara untuk pengembangan kluster/sentra sapi potong dan RPH terdapat usulan tambahan lokasi.
Lokasi dan target SLPTT padi, jagung, dan kedelai lebih lanjut akan dibicarakan di dalam Musrenbangtan. Terdapat usulan dari daerah terkait kegiatan diversifikasi pangan dan penanganan rawan pangan, namun Kementan meminta daerah untuk melengkapi kelembagaannya. Usulan tambahan daerah untuk sarana dan prasaran yang mendukung sektor pertanian akan dipertimbangkan oleh Kementan. Kegiatan pengembangan sapi potong, lokasi kluster, RPH telah disepakati dan akan dibahas lebih lanjut di Musrenbangtan. Usulan daerah untuk pengembangan komoditas perkebunan, baik lokasi 9 maupun target, akan dipertimbangkan Kementan dan akan dibahas lebih lanjut di dalam Musrenbangtan.
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL: PADI , JAGUNG, KEDELAI NO
KEGIATAN PRIORITAS
1
Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
2
Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
3
Fasilitasi pupuk dan pestisida
4
Penelitian dan pengembangan tanaman pangan Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian Penelitian dan pengembangan pasca panen pertanian Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian Pengelolaan produksi tanaman serealia
6 7 8
9
10 11
Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi
12
Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan
13
Penanganan pasca panen tanaman pangan
SASARAN Cetak sawah 100 ribu ha, perluasan lahan kering dan lahan pertanian lainnya 480 ribu ha, optimasi lahan 163 ribu ha, SRI 34 ribu ha; audit lahan sawah luar Jawa; 5 ribu ha pengembangan model food estate. Irigasi skala kecil 51 ribu unit; perbaikan JITUT/JIDES/TAM 490 ribu ha; konservasi air 6 ribu unit. Bantuan langsung pupuk 140 ribu ton; rumah kompos 1.700 unit. Ditambah dengan subsidi pupuk sebesar 10,28 juta ton (dari anggaran subsidi.) Varietas unggul baru tanaman panga sebanyak 12 jenis; teknologi budidaya/panen/pasca panen 9 teknologi; produksi benih sumber padi, serealia, kacang, dan umbi 61 jenis. 8 unit peta potensi sumberdaya lahan; 8 paket komponen pengelolaan sumberdaya lahan, formula pupuk, dan uji tanah; 8 paket teknologi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. 2 paket produk dan teknologi diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor; 8 paket produk dan teknologi nilai tambah dan daya saing. 100% sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati; 100% kesesuaian operasional karantina dan pengawasan keamanan hayati. 2 paket uji Terap teknik dan metoda karantina dan pengawasan keamanan hayati; 13 ribu sampel lab. uji standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi; 2 laboratorium karantina yang diakreditasi. SL - PTT padi non hibrida 2.700 ribu ha; SL - PTT padi hibrida 300 ribu ha; SL - PTT Padi lahan kering 500 ribu ha; SL - PTT Jagung hibrida 200 ribu ha. SL- PTT kedelai 350 ribu ha; SL - PTT kacang tanah 75 ribu ha; SL - PTT kacang hijau 20 ribu ha; PTT kacang hijau 7 ribu ha; PTT ubi kayu 5 ribu ha; PTT ubi jalar 140 ha; PTT pangan lokal 350 ribu ha. Jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul 185 ribu ton; pengawasan dan sertifikasi benih/BPSBTPH 125 ha; perbanyakan benih sumber/BBI 650 ha; pemberdayaan penangkar 9,75 ha. Didukung pula oleh penyaluran benih bersubsidi sebanyak 217 ribu ton dari anggaran subsidi. kelompok tani yang menerapkan GHP dan standar mutu 480 kelompok; kelompok tani sasaran bantuan pasca panen tanaman pangan 500 kelompok. JUMLAH
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) 2.110,00
1.036,75 450,00 116,70
60,93 18,14 432,18
38,00
616,82 158,41
1.809,88
10 70,00
8.036,93
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL: SWASEMBADA DAGING NO
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
1
Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
Optimalisasi IB dan INKA 1.200 paket; LM3 peternakan 60 kelompok; Pengembangan ternak Perah 57 kelompok; Pengembangan ternak potong 59 kelompok; Pengembangan perunggasan 274 kelompok; Pengembangan ternak non unggas 66 kelompok; Pengembangan SMD 467 unit.
551,33
2
Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
Pengembangan pakan ternak 203 unit; Pengembangan integrasi ternak dan tanaman 59 unit; Pemanfaatan lahan kehutanan untuk pengembangan peternakan 10 paket.
98,96
3
Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan
Peningkatan sertifikasi nomor veteriner yang ASUH 33 unit usaha; jaminan produk pangan sesuai teknis kesmavet 86 unit.
78,03
4
Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya local
Produksi perbenihan dan perbibitan 4.500 ribu dosis semen; produksi embrio ternak 700 embrio; Penyelamatan sapi betina produktif 50.435 ekor; pengadaan bibit sapi 30 ribu ekor.
5
Penelitian dan pengembangan peternakan
6 galur unggul ternak; 1.850 unit jumlah bibit/benih sumber ternak dan pakan ternak JUMLAH
1.393,49
82,71 11
2.204,52
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL: SAYURAN, TEBU, KAKAO, DAN SISTEM PENDUKUNG UTAMA NO
KEGIATAN PRIORITAS
1
Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tan. Obat Berkelanjutan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar
2 3
4 5
6
7 8
SASARAN Pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat 2.615 ha; kelembagaan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat 530 kelompok. Peningkatan luas penanaman tebu 1.394 ha.
Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional: rehabilitasi 90,7 ribu ha, intensifikasi 13,4 ribu ha, dan peremajaan 6,6 ribu ha. Didukung dengan pengembangan ekspor kakao 1.768 ha, kopi 1.328 ha, teh 130 ribu ha, lada 194 ribu ha, serta revitalisasi kakao 34 ribu ha. Pengembangan pengolahan hasil 95 unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan; 75 unit usaha pengolahan pertanian hasil peternakan. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian Kelembagaan penyuluhan 155 unit; 400 BPP yang difasilitasi; 51.304 gapoktan/poktan yang difasilitasi pengembangannya; pengembangan mutu dan jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian 45 ribu orang. Pengembangan penganekaragaman 5 ribu desa pemberdayaan P2KP (Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan Konsumsi Pangan) keamanan pangan segar Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.
Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat 1.250 gapoktan; Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat 800 Unit. Pemberdayaan 2.800 desa dalam program aksi desa mapan; penanganan daerah rawan pangan (PDRP) di 444 Prop/Kab/Kota; peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparat dalam analisis ketersediaan pangan 34 Orang.
JUMLAH
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) 105,00
101,78 968,77
161,51 705,47
195,20
132,62 155,77 12
1.350,57
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
13
NO
SUBSTANSI INTI (kegiatan prioritas)
NILAI ANGGARAN (Rp. Miliar) 1.780
KETERANGAN
1.
Peningkatan produksi ikan nasional
Meliputi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dengan target produksi 14,86 juta ton (diluar Program Pro Rakyat)
2.
Program Pro Rakyat
530
Anggaran hanya cukup untuk sasaran 200 PPI dari 400 PPI yg direncanakan. Meliputi: PUMP perikanan tangkap, PUMP perikanan budidaya, dan PUMP pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
3.
Swasembada garam nasional (PUGAR)
109
Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) sebanyak 750 kelompok
4.
Pendampingan dan penyuluhan program Pro-Rakyat
31
Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan pendampingan pada kawasan potensi perikanan
5.
Pendayagunaan pulau-pulau kecil, termasuk pulaupulau kecil terluar
43
Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya (60 pulau); Jumlah pulau kecil yang difasilitasi penyediaan infrastruktur secara terigrasi (30 pulau); jumlah pulau kecil yang difasilitasi perbaikan lingkungan, mitigasi dan adaptasi bencana 14 (30 pulau)
NO
SUBSTANSI INTI (kegiatan prioritas)
NILAI ANGGARAN (Rp. Miliar)
KETERANGAN
6.
Pengendalian ilegal fishing
16,5
4 Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP (36%)
7.
Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis
56,9
Meliputi: kawasan perairan dan jumlah jenis ikan terancam punah, langka, dan endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan dan dimanfataakan secara berkelanjutan serta penguatan kelembagaan konservasi
8.
Pengembangan kebijakan dan tata kelola kelautan
69,3
Meliputi: pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi; pengelolaan pelayanan penunjang tugas; serta perumusan dan pengembangan kebijakan kelautan
9.
Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
Total
490,9
3.126,6
Meliputi: penelitian dan pengembangan IPTEK pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan, perikanan budidaya, kewilayahan, dinamika, dan SD laut dan pesisir; sosial ekonomi kealutan dan perikanan; pengelolaan perikanan dan konservasi SD ikan; serta teknologi kelautan dan perikanan 15
SUMATERA 1.
2.
Kegiatan Prioritas Nasional (Ketahanan Pangan) yang terkait Peningkatan Produksi Perikanan dan Direktif Presiden diantaranya adalah pengadaaan kapal ≥ 30 GT, pembangunan pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana budidaya di kawasan minapolitan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Untuk kegiatan Direktif Presiden terkait pengadaan 1000 unit kapal ≥ 30 GT, terdapat perbedaan jumlah unit antara permintaan Daerah dan Renja KKP berupa kekurangan sejumlah 51 unit kapal (Aceh: 3 unit; Sumut: 9 unit; Sumbar 7 unit; Riau 9 unit; Kepri 5 unit; Jambi 4 unit; Sumsel 2 unit; Bengkulu 2 unit; Babel 5 unit; Lampung 5 unit). Jumlah yang didanai oleh APBN adalah 32 unit. Kekurangan sebesar 19 kapal diusulkan didanai oleh DAK dan penyediaan dana pendampingan untuk kegiatan operasional dari APBD. b. Kegiatan Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan (i) Pembangunan pelabuhan perikanan terdiri dari : PPI Lampulo di Aceh, Maninjau di Sumbar, PPI Karimun di Kepri, dan PPI Bengkunat di Lampung. Riau mengusulkan optimalisasi Pelabuhan Tanjung Samak di Kabupaten Meranti , Tanjung Pinang, Tanjung Jabung Timur yang dapat dibiayai dari DAK (ii) Selain daerah kawasan minapolitan yang sudah ditetapkan, terdapat usulan tambahan di Pariaman, Pariaman Barat, Musi Rawas, Bengkulu Utara, Bangka Selatan, Pasawaran. Usulan tambahan diarahkan untuk dibiayai DAK. Babel mengusulkan Belitung dan Belitung Timur, Lampung mengusulkan Lampung tengah dan Lampung selatan, Sumut mengusulkan Kab. Mandailing Natal/Langkat, dan Kepri mengusulkan Kab. Karimun dan Batam sebagai kawasan minapolitan berbasis budidaya. (iii) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (iv) Pendampingan pada kawasan potensi perikanan oleh penyuluh perikanan di Sumut, Riau, Babel, Lampung d. Pengelolaan pulau-pulau kecil, idnetifikasi danpemetaan pulau-pulau kecil sebanyak 6 pulau di P. Toran, P.Panda, P. Bengkalis, P. Metrangsang, P. Long dan P. Sekunyit e. Konservasi kawasan dan jenis di Jabar berupa fasilitasi inisiasi perlindungan jenis ikan dan tindak lanjut penyusunan zonasi serta mitigasi bencana pesisir f. Pengendalian illegal fishing melalui pokmaswas yang beperan aktif dalam kegiatan pengawasan di Riau dan pengadaan speedboat di Bengkulu Selatan, dan Sumut mengusulkan kapal patroli yang 16 diarahkan dibiayai dari DAK.
JAWA–BALI 1.
2.
Kegiatan Prioritas Nasional (Ketahanan Pangan) yang terkait Peningkatan Produksi Perikanan dan Direktif Presiden diantaranya adalah pengadaaan kapal ≥ 30 GT, pembangunan pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana budidaya di kawasan minapolitan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Untuk kegiatan Direktif Presiden terkait pengadaan 1000 unit kapal ≥ 30 GT, Daerah diwajibkan untuk menyediakan dana pendampingan untuk kegiatan operasional dari APBD. Daerah mengusulkan 46 unit, dialokasikan dana sebesar 80 unit dan kekurangannya sebesar 14 unit (Jabar 7 unit, Jateng 7 unit, Jatim 20 unit, dan Bali 2 unit) diarahkan untuk dibiayai dari DAK. b. Kegiatan Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan (i) Pembangunan pelabuhan perikanan terdiri dari : 3 PPI di Jawa Barat, 1 pelabuhan di DIY, 1 di Jatim. Provinsi Jabar mengusulkan agar PPI Cikidang diprioritaskan untuk diselesaikan. (ii) Selain daerah kawasan minapolitan yang sudah ditetapkan, Prov. Jabar mengusulkan Kab.Tasik sebagai kawasan minapolitan berbasis budidaya karena sudah memiliki masterplan ; Prov. DIY mengusulkan Sleman ; serta Prov. Jatim mengusulkan Kab. Malang dan Trenggalek. (iii) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk pembinaan pasar di seluruh provinsi ; cold chain system di DKI Jakarta; dan operasional Seafood Service Centre di Jatim. (iv) Pendampingan pada kawasan potensi perikanan oleh penyuluh perikanan di Banten dan DKI Jakarta d. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), terdapat 5 lokasi kelompok penerima PUGAR di Jateng dan 11kab/kota kelompok penerima PUGAR di Jatim. e. Konservasi kawasan dan jenis di Jabar berupa fasilitasi inisiasi perlindungan jenis ikan dan tindak lanjut penyusunan zonasi di DIY, serta mitigasi bencana pesisir di DIY f. Pengendalian illegal fishing melalui pokmaswas yang beperan aktif dalam kegiatan pengawasan di Jawa Barat 17
NTT – NTB 1.
2.
Kegiatan Prioritas Nasional (Ketahanan Pangan) yang terkait Peningkatan Produksi Perikanan dan Direktif Presiden diantaranya adalah pengadaaan kapal ≥ 30 GT, pembangunan pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana budidaya di kawasan minapolitan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Untuk kegiatan Direktif Presiden terkait pengadaan 1000 unit kapal ≥ 30 GT, daerah mengusulkan 9 unit dan dialokasikan sebanyak 7 unit, kekurangan sejumlah 2unit kapal (NTT: 2 unit) diusulkan didanai oleh DAK. Daerah diwajibkan menyediakan dana pendampingan dan untuk kegiatan operasional dari APBD. b. Selain itu, untuk Kab. Dompu dialokasikan anggaran untuk pengadaan kapal < 30GT, namun NTB mengusulkan pengadaan kapal berukuran kecil tambahan untuk Lombok Barat dan Kota Mataram yang didanai melalui DAK c. Pembangunan Pelabuhan perikanan dilaksanakan di Teluk Awang (Lombok Tengah) dialokasikan dari APBN (TP) dan usulan Pelabuhan Teluk Buna diarahkan dibiayai dari DAK d. Kegiatan Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan (i) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di 3 kabupaten dibiayai APBN dan usulan lain untuk pembangunan pasar ikan tradisional di Dompu dan Kab. Bima, Lombok Timur dan Sumbawa akan dilanjutkan (ii) Sarpras pengolahan akan dibangun di Sumbawa, Lombok Timur (iii) Pendampingan pada kawasan potensi perikanan oleh 390 penyuluh perikanan di NTB dan Bali, serta pengalokasian untuk LPPMHP oleh Badan Karantina di NTB d. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), terdapat 5 lokasi kelompok penerima PUGAR di NTT (Lombok Barat, Bima, Kota Bima, Sumbawa, dan Lombok Timur) dan 5 lokasi kelompok penerima PUGAR di NTB e. Pengelolaan pulau-pulau kecil, identifikasi dan pemetaan 2 pulau kecil di NTT serta pengelolaan konservasi kawasan dan jenis di NTT dan Kab. Sikka f. Pengendalian illegal fishing melalui pokmaswas yang beperan aktif dalam kegiatan pengawasan dan usulan pengadaan 2 speedboat yang diarahkan melalui DAK 18
KALIMANTAN 1.
Kegiatan Prioritas Nasional (Ketahanan Pangan) yang terkait Peningkatan Produksi Perikanan dan Direktif Presiden diantaranya adalah pengadaaan kapal ≥ 30 GT, pembangunan pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana budidaya di kawasan minapolitan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 2. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Untuk kegiatan Direktif Presiden terkait pengadaan 1000 unit kapal ≥ 30 GT, daerah mengusulkan 28 unit kapal, dialokasikan 15 unit, kekurangan sejumlah 13 unit kapal (Kalteng: 4 unit, Kalsel: 4 unit, dan Kaltim: 5 unit) didanai dari DAK. Daerah diwajibkan menyediakan dana pendampingan dari dana untuk kegiatan operasional dari APBD. b. Kegiatan Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan (i) Pembangunan pelabuhan perikanan dialokasikan 3 PPI (Sambas, Seruyan, dan Nunukan) dibiayai dari APBN, dan daerah mengusulkan Balai Tanjung, Banjarmasin agar dibiayai dari DAK (ii) Pengembangan kawasan minapolitan budidaya di Kab. Kapuas, Kab. Banjar, Kab. Panajam dan Kab. Pasir Utara (iii) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya berupa pasar ikan di Kapuas dan Samarinda, serta sistem rantai dingin (cold chain system) di Kab. Kobar (iv) Penyuluh perikanan di Kalbar, Kalsel, Kalteng dan Kaltim sebanyak 998 orang penyuluh d. Pengelolaan pulau-pulau kecil, Identifikasi dan pemetaan 2 pulau kecil, yaitu P. Muara Batuan dan P. Busung serta fasilitasi manajemen plan konservasi perairan daerah di P. Sembilan dan Nunukan e. Pengendalian illegal fishing melalui pokmaswas yang beperan aktif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kaltim 3. Perlu adanya penyesuaian indikator terkait kegiatan prioritas nasional 19
SULAWESI 1. 2.
3. 4. 5. 6.
Kegiatan Prioritas Nasional (Ketahanan Pangan) yang terkait Peningkatan Produksi Perikanan dan Direktif Presiden diantaranya adalah pengadaaan kapal ≥ 30 GT, pembangunan pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana budidaya di kawasan minapolitan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Untuk kegiatan Direktif Presiden terkait pengadaan 1000 unit kapal ≥ 30 GT, daerah mengusulkan 37 unit, dialokasikan 25 unit, sedangkan kekurangan sejumlah 12 unit kapal (Gorontalo: 6 unit; Sulbar: 4 unit; dan Sultra: 2 unit) diusulkan didanai oleh DAK. Daerah perlu menyediakan dana pendamping dan untuk kegiatan operasional melalui APBD. b. Kegiatan Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan (i) Pembangunan pelabuhan Perikanan, daerah mengusulkan 7 PPI, dialokasikan dana untuk 3 PPI yaitu Tilamuta-Boalemo (Gorontalo), PPI Untia dan PPI Maros (Sulsel). Sedangkan 4 PPI lain yaitu Gentuma, Inengo, Palipi, dan Toli-toli sebagai outer fishing port diusulkan di danai dari DAK atau dilihat dari kesiapan daerah (ii) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kawasan minapolitan, daerah mengusulkan 12 kawasan, dialokasikan 9 kawasan dan 3 kawasan lain perlu dikaji kesiapan oleh Pemda (Kab. Polman, Kab. Majene dan Kab. Konawe Selatan), selain itu, percepatan pelaksanaan pinjaman luar negeri, project (SAFVER) di Kab.Buton, diarahkan agar pelaksanaannya dikoordinasikan oleh provinsi mengingat jumlah dana yang dialokasikan cukup besar (Rp 7,728 miliar) (iii) Daerah mengusulkan pembangunan cold chain system di Inengo(Gorontalo); sentra pengolahan ikan terbang di Majene (Sulbar); dan “Rumah Kemasan” di Sulsel. Usulan tersebut perlu dikaji kembali, terutama menyangkup persyaratan yang telah ditentukan oleh KKP dan kesiapan Daerah (iv) 4 Provinsi (Sulut, Gorontalo, Sulteng dan Sulsel) mengusulkan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan seluruhnya dialokasikan dana sebesar Rp 6,15 nelayan Pulau-pulau kecil yang di identifikasi dan dipemetakan 7 pulau kecil, diantaranya P. Tagulandang, P. Kobaruan, P. Dudepo, P. Kambuno, P. Liukang, dan 2 Pulau di Morowali. Pembinaan dan pemeliharaan fasilitas project COREMAP II di Wakatobi diharapkan terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD Pengendalian illegal fishing melalui: (i) pokmaswas yang beperan aktif dalam kegiatan pengawasan; dan (ii) pengadaan speedboat di Pohuwato, Polman, Bone, dan Barru . Daerah mengusulkan pembangunan Darmaga Pengawas di Gorontalo yang dibiayai dari dana DAK Jumlah penyuluh yang akan dibiayai sebanyak 1268 orang di 6 Provinsi 20
KEPULAUAN MALUKU 1. 2.
3.
Semua kegiatan di Prov. Maluku diarahkan pada kegiatan yang mendukung Maluku sebagai lumbung ikan; sementara di Prov. Maluku Utara kegiatan diprioritaskan untuk mendukung Sail Morotai 2012 Kegiatan Prioritas Nasional (Ketahanan Pangan) yang terkait Peningkatan Produksi Perikanan dan Direktif Presiden diantaranya adalah pengadaaan kapal ≥ 30 GT, pembangunan pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana budidaya di kawasan minapolitan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Untuk kegiatan Direktif Presiden terkait pengadaan 1000 unit kapal ≥ 30 GT, Daerah mengusulkan 18 unit kapal, dialokasikan 14 unit dan sisanya sebesar 4 unit diusulkan dibiayai dari DAK. Selain itu, Kota Ternate dialokasikan dana untuk pengadaan kapal-kapal < 30GT b. Maluku mengusulkan pengadaan kapal berukuran kecil dalam jumlah besar. Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Rakernis KKP. c. Kegiatan Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan (i) Pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan di PPI Bandaneira (Kab.Maluku Tengah) dan PPP Bacan (Kab. Halmahera Selatan). Daerah mengusulkan tambahan alokasi dana untuk penyelesaian kedua pelabuhan tersebut pada tahun 2012. (ii) Kegiatan budidaya di Prov. Maluku Utara difokuskan pada 3 lokasi, yaitu Kab. Morotai, Kab. Halmahera Selatan, dan Kab. Sula; sedangkan di Prov. Maluku difokuskan di 6 kluster yaitu: Buru, Seram Barat, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Aru, dan Maluku Tenggara (iii) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kab Halmahera Selatan, Morotai, dan Sula (pemasaran) serta di Ternate dan Morotai (pengolahan). Daerah mengusulkan pembangunan cold-storage berkapasitas 100 ton di Morotai (iv) Pendampingan pada kawasan potensi perikanan oleh penyuluh perikanan dan pengalokasian untuk LPPMHP oleh Badan Karantina di Maluku Utara d. Pengelolaan pulau-pulau kecil, Identifikasi dan pemetaan 1 pulau terluar (diusulkan P. Jiw) serta kegiatan konservasi, pengelolaan wilayah pesisir, dan upaya mitigasi bencana di Maluku Utara e. Pengendalian illegal fishing melalui pokmaswas yang beperan aktif dalam kegiatan pengawasan. Daerah mengusulkan pembangunan pos pengawas di Morotai dan pengadaan speedboat, diarahkan didanai melalui DAK 21
PAPUA – PAPUA BARAT 1. Kegiatan di Prov. Papua diarahkan untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Papua 2. Kegiatan Prioritas Nasional (Ketahanan Pangan) yang terkait Peningkatan Produksi Perikanan dan Direktif Presiden diantaranya adalah pengadaaan kapal ≥ 30 GT, pembangunan pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana budidaya di kawasan minapolitan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 3. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Untuk kegiatan Direktif Presiden terkait pengadaan 1000 unit kapal ≥ 30 GT, daerah mengusulkan 9 unit, dan dialokasikan 4 unit dan kekurangan sejumlah 5 unit kapal (Papua), diusulkan didanai dari DAK dan daerah diwajibkan menyediakan dana pendampingan dan untuk kegiatan operasional dari APBD. Selain itu, kota Sorong dialokasikan dana untuk pengadaaan kapal < 30 GT b. Kegiatan Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan (i) Pengembangan pelabuhan perikanan yang didanai dari APBN (TP) adalah PP Hamadi-Kota Jayapura (Papua) dan PPI Katapop-Kab.Sorong (Papua Barat). Papua mengusulkan pembangunan pelabuhan perikanan lainnya dan Papua Barat mengusulkan pembangunan pelabuhan perikanan di Manukwari, Kaimana, dan Fakfak yang disarankan untuk dibiayai dari DAK (ii) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Papua Barat (iii) Mengusulkan pembangunan sentra pengolahan yang perlu di identifikasi terlebih dahulu dialokasikan tenaga penyuluh perikanan sebanyak 145 orang d. Rahabilitasi wilayah pesisir yang rusak akibat bencana di Wasior serta penyusunan Renstra pengelolaan wilayah pesisir provinsi Papua Barat e. Pengendalian illegal fishing melalui pokmaswas yang beperan aktif dalam kegiatan 22 pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
TINDAK LANJUT
I. K/L 1. Menindaklanjuti kesepakatan di Renja K/L. 2. Mereview lokasi dan besaran dana untuk wilayah tertentu sesuai kesepakatan dlm Pra Musrenbangnas. 3. Membahas lebih detil dalam pertemuan teknis K/L dengan daerah. II.DAERAH 1. Memberikan dukungan SDM dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan K/L dalam pelaksanaan Dekon/TP. 2. Memberikan data yang lebih akurat kpd K/L untuk kegiatan yang membutuhkan data pendukung (lokasi, kesiapan tanah) 3. Memberikan informasi dana pendukung (APBD)
23
LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN PER PROVINSI
24
CATATAN HASIL TRILATERAL DESK PRA-MUSRENBANGNAS: BAPPENAS-KEMENTAN-PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
CATATAN
NUSA TENGGARA BARAT
1. Anggaran yang diusulkan oleh Daerah lebih kecil dari alokasi Kementerian Pertanian, sehingga disepakati untuk menggunakan alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian. Usulan daerah untuk tanaman pangan Rp 15 m, sedangkan alokasi Kementan sebesar Rp 21 m. Alokasi tersebut terutama untuk mendukung pengembangan padi, jagung, dan kedelai, karena NTB merupakan sentra produksi untuk komoditi tersebut. 2. NTB merupakan lokasi andalan untuk pengembangan sapi, oleh karena itu merupakan lokasi prioritas bagi pengembangan bibit sapi. Sementara ini alokasi anggaran untuk pengadaan bibit sapi masih berada di Pusat. 3. Untuk keterpaduan lokasi antara usulan daerah dan K/L, akan ditindaklanjuti pada waktu Musrenbang Pertanian.
NUSA TENGGARA TIMUR
1. Untuk lokasi pengembangan serealia, usulan anggaran dari daerah terlalu besar, sehingga disepakati untuk menggunakan alokasi dari Kementerian Pertanian. 2. Lokasi dan alokasi anggaran untuk pengembangan karet, kelapa, dan jambu mete yang diusulkan daerah telah sesuai dengan rencana Kementerian Pertanian. 3. Dalam rangka mendukung Direktif Presiden, yang terkait dengan percepatan pembangunan NTT telah disepakati pengembangan kakao seluas 600 ha, pengembangan jagung, dan ternak. 4. Dalam rangka kegiatan cetak sawah, daerah NTT mengusulkan seluas 9000 ha, sementara Kementan merencanakan 1000 ha. Disepakati apabila ada tambahan anggaran akan dialokasikan untuk menambah target cetak sawah, 25 dengan persyaratan sudah ada SID (Survey-Investigasi-Desain) dan kesiapan lahan.
PROVINSI MALUKU
CATATAN 1.
2. 3.
MALUKU UTARA
1.
2. 3.
4. 5.
Daerah mengusulkan pengembangan food estate di Pulau Seram dan Pulau Buru untuk komoditi padi, Kementan akan mempelajari terlebih dahulu terhadap usulan tersebut. Secara umum disarankan agar diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dan bermanfaat bagi petani, serta daerah harus siap dengan tata ruang dan penyediaan lahan. Lokasi dan target pengembangan SL-PTT untuk padi dan jagung telah sesuai antara usulan daerah dan Rencana Kerja Kementan. Kementerian Pertanian mengharapkan agar daerah dapat mengawal pelaksanaan SL-PTT tersebut. Sebagian besar lokasi pengembangan sapi antara yang diusulkan daerah dengan Rencana Kerja Kementerian Pertanian telah sesuai, hanya daerah mengusulkan agar ditambah 1 lokasi/ kabupaten yaitu Kabupaten Seram Timur. Alokasi untuk program perkebunan di Maluku Utara menurun dibanding tahun 2011, dikarenakan kegiatan Gernas Kakao untuk peremajaan rehabilitasi telah selesai dilaksanakan pada tahun 2011. Lokasi dan target pengembangan SL-PTT untuk padi dan jagung telah sesuai antara usulan daerah dan Rencana Kerja Kementan. Kementerian Pertanian mengharapkan agar daerah dapat mengawal pelaksanaan SL-PTT tersebut. Daerah mengusulkan pengembangan jagung seluas 2.000 ha di Halmahera Barat dan Halmahera Utara, yang dalam Renja Kementerian Pertanian 2012 masih belum ditampung. Kementan setuju dengan usulan tersebut melalui pendanaan Cadangan Benih Nasional (CBN). Rencana lokasi dan target pengembangan sapi yang diusulkan daerah telah sesuai dengan Renja Kementan. Disepakati bahwa kenaikan anggaran Dekon & TP untuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang akan dialokasikan ke provinsi dan kabupaten di Maluku Utara difokuskan untuk mendukung pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kementerian Pertanian mengharapkan agar daerah dapat mengawal dan mengintegrasikannya. 26
PROVINSI PAPUA
CATATAN 1.
2.
3.
4.
5. 6. 7.
Pengembangan SL-PTT (padi& kedelai) telah disepakati lokasinya dengan mengacu pada yang terdapat dalam Renja Kementan, karena telah sesuai dengan usulan daerah. Lokasi tersebut adalah: Jayapura, Merauke, Nabire, Kota Jayapura, dan Kerom. Daerah mengusulkan agar Kementan mendukung pengembangan umbi-umbian di Papua. Kementerian Pertanian mendukung usulan tersebut dan dijelaskan bahwa rencana kegiatan pengembangan umbi-umbian lokal tersebut telah masuk dalam Renja K/L Kementerian Pertanian 2012. Lokasi untuk pengembangan sapi disepakati di Jayapura dan Merauke, namun daerah Papua mengusulkan tambahan lokasi yaitu di Kerom. Kementan menyetujui untuk menampung tambahan lokasi tersebut kedalam Renja Kementan Tahun 2012. Lokasi pengembangan komoditas perkebunan (tebu dan kopi) telah sesuai antara usulan daerah dengan Kementerian Pertanian. Untuk saat ini kegiatan pengembangan tebu difokuskan pada uji adaptasi untuk kecocokan iklim. Lokasi untuk pengembangan kopi disepakati di Jayawijaya (100 ha), dan Pegunungan Bintan (100 ha), tetapi daerah mengusulkan lokasinya ditambah dengan Kab. Intan Jaya karena terdapat jenis kopi spesial. Kementan dapat menyetujui untuk menambah lokasi pengembangan kopi tersebut. Kegiatan Gernas Kakao di Papua, disepakati untuk mendukung intensifikasi kakao seluas 700 ha di Yapen, Jayapura, Kerom, dan Sarni. Daerah dan Kementerian Pertanian sepakat agar bantuan pengolahan hasil pertanian difokuskan untuk mendukung pengolahan umbi lokal, terutama di Mimika dan Asmat, dan pengolahan padi di Merauke, Kerom, dan Nabire. Daerah Papua dan Kementerian Pertanian sepakat bahwa untuk kegiatan cetak sawah, pemanfaatan lahan kering, dan optimasi lahan akan difokuskan di sentra-sentra produksi padi dan kedelai, sedangkan lokasinya akan dibahas kembali pada Musrenbangtan, karena lokasinya belum dapat diketahui. 27
PROVINSI PAPUA BARAT
CATATAN 1.
2.
3. 4. SULAWESI UTARA
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7.
Pemda Papua Barat dan Kementerian Pertanian setuju bahwa kenaikan anggaran Dekon&TP dari Kementan untuk Papua Barat akan digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian dalam kerangka percepatan pembangunan Papua Barat sesuai dengan direktif Presiden. Untuk pengembangan padi dan jagung, daerah mengusulkan dikembangkan di 11 lokasi, sedangkan Renja Kementan di 5 lokasi (Kabupaten/Kota) karena Kementerian Pertanian ungin lebih fokus. Untuk sementara disepakati di 5 lokasi yang telah dialokasikan oleh Kementerian Pertanian. Lokasi untuk pengembangan kedelai, Kementan sepakat untuk disesuaikan dengan usulan dari Daerah, yaitu di Sorong, Rajaampat, dan Kaimana. Angaran peternakan naik cukup besar ditujukan untuk mendukung percepatan pembangunan Papua Barat. Daerah mengusulkan untuk pengembangan jagung seluas 42.000 ha. Kementerian Pertanian akan mendukung sebagian melalui SL-PTT dan CBN. Pengembangan SL-PTT padi di Sulawesi Utara disepakati seluas 67.000 ha. Untuk lokasi pembibitan sapi disepakati akan dikembangkan di: Minahasa, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, dan ditambah Minahasa Utara sesuai usulan daerah. Rencana pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di Sulawesi Utara disepakati untuk penambahan peralatan di RPH Kota Manado Daerah mengusulkan pengembangan cengkeh di 4 kab. Dengan alokasi anggaran yang ada, Kementerian Pertanian hanya dapat mengalokasikan di 2 kab. Disepakati pengembangan cengkeh difokuskan di 2 kab, yaitu Minahasa dan Bolangan Mongondow, masing-masing seluas 100 ha. Daerah mengusulkan pengembangan pala di Kab. Sitaro seluas 100 ha, tetapi Kementan belum mengalokasikan dalam Renja KL Tahun 2012. Kementan akan mempertimbangkan untuk menampung usulan tersebut karena komoditas pala masih masuk komoditas nasional dan juga prioritas daerah. Dalam rangka pengembangan kakao, Daerah mengusulkan pengembangan kakao seluas 2500 ha di 6 kab, sedangkan Kementan dengan anggaran yang ada hanya dapat menampung 600 ha di 3 kab. Disepakati kegiatan gernas kakao tahun 2012 di Sulut seluas 600 ha di 3 kab, yaitu Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara dan Selatan. Apabila ada tambahan anggaran untuk Ditjen Perkebunan, daerah 28 mengusulkan agar pengembangan kakao dilakukan juga di Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow Selatan.
PROVINSI GORONTALO
CATATAN 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
SULAWESI BARAT
1. 2. 3.
4.
Untuk pengembangan SL-PTT padi, jagung, dan kedelai, usulan dari daerah telah terpenuhi sesuai dengan yang dialokasikan Kementan dalam Renja K/L. Untuk usulan daerah yang menginginkan pengembangan penangkaran benih padi, Kementan menyarankan agar dibicarakan terlebih dahulu sebelum Musrenbang Pertanian dan dibuat proposalnya. Kementerian pertanian akan mendukung kegiatan WMC (World Maize Conference) yang akan dilaksanakan pada Oktober 2012. Pengembangan jagung disepakati untuk dikembangkan di Kab. Boalemo, Gorontalo, dan Pohuwatu Pengembangan cluster peternakan sapi tahun 2012 disepakati akan dilaksanakan di 4 kab, yaitu di Gorontalo, Pohuwatu, Bone Bolanga, dan Gorontalo Utara. Untuk pembangunan RPH, yang semula direncanakan oleh Kementan akan dibangun di Bone Bolanga, disepakati dipindah ke kota Gorontalo sesuai usulan Daerah. Daerah mengusulkan agar pada tahun 2012 terdapat kegiatan pengembangan pembibitan cengkeh seluas 10 ha, karena daerah memerlukan sumber benih tanam cengkeh. Sementara ini kegiatan tersebut dalam Renja K/L Kementan tidak tercantum, untuk itu Kementan akan mempertimbangkan untuk memasukkan usulan tersebut pada saat perbaikan Renja K/L. Renja K/L untuk pengembangan padi, jagung, dan kedelai yang disusun Kementan telah sesuai dengan usulan daerah. Kegiatan Gernas kakao seluas 24.950 ha yang diusulkan daerah Sulawesi Barat telah tertampung dalam Renja K/L Ditjen Perkebunan Kementan. Daerah mengusulkan pengembangan kelapa sawit di Mamuju dan Mamuju Utara. Untuk mendukung usulan tersebut, Kementan menyarankan agar didanai melalui anggaran revitalisasi perkebunan (kredit bersubsidi). Dan untuk memudahkan akses terhadap dana Revitalisasi Perkebunan tersebut, diminta agar kegiatan sertifikasi yang terdapat pada Program Prasarana dan Sarana Pertanian dapat mendukung juga hal tersebut. Daerah mengusulkan agar ada kegiatan pascapanen untuk komoditas kopi. Kementan akan memfasilitasi usulan tersebut melalui kegiatan penanganan pascapanen & 29 pembinaan usaha yang ada di Ditjen Perkebunan.
PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN 1. 2.
3.
SULAWESI SELATAN
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Usulan daerah untuk pengembangan SL-PTT padi, jagung, dan kedelai telah tertampung dalam Renja K/L yang disusun oleh Kementan. Pemda mengusulkan pengembangan Nilam seluas 500 ha di 4 kab karena komoditas tersebut adalah unggulan daerah. Sementara Kementan belum menampung dalam Renja K/L. Usulan daerah tersebut akan dibicarakan di internal Ditjenbun dan ditindaklanjuti pada saat Musrenbang Pertanian bulan Mei. Daerah mengusulkan pengembangan kelapa seluas 5000 ha, sementara dengan anggaran yang tersedia Kementan baru dapat menampung seluas 700 ha. Disepakati pengembangan kelapa untuk tahun 2012 adalah seluas 700 ha sesuai yang direncanakan Kementan dan dikembangkan di 4 kab (Banggai, Donggala, Tojo Una-una dan Sigi). Diharapkan agar kekurangan luasan tersebut dapat tertampung dalam kegiatan perluasan areal yang terdapat pada program Prasarana dan Sarana Pertanian yang juga ada di Kementan.
Untuk pengembangan SL-PTT padi, daerah mengusulkan seluas 290 ribu ha, dan Kementan dapat menampung usulan tersebut di dalam Renja K/L tahun 2012. Komoditas unggulan perkebunan di Sulawesi Selatan: Kopi, Kakao, kapas, tebu, dan kelapa. Untuk pengembangan kopi, daerah mengusulkan tiga lokasi, sementara Renja Kementan tahun 2012 hanya 2 lokasi. Disepakati Renja Kementan akan menampung pengembangan kopi untuk tahun 2012 di tiga lokasi, yaitu di Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang. Kegiatan rehabilitasi gernas kakao, daerah mengusulkan untuk menambah 1 lokasi, yaitu Kab. Bantae, dengan mengambil alokasi dari Kab. Luwuk. Kementan dapat menyetujui usulan tersebut. Untuk kegiatan intensifikasi gernas kakao, daerah sepakat dengan rencana target dan lokasi yang direncanakan Kementan dalam Renja K/L. Untuk kegiatan peremajaan gernas kakao, daerah mengusulkan 10.000 ha, sementara kementerian baru menampung 300 ha. Perbedaan tersebut disepakati akan dibahas lebih lanjut pada saat Musrenbang Pertanian bulan Mei. Daerah mengusulkan pengadaan bibi sapi sebanyak 1.110 ekor dan dikembangkan di 21 kab. Akan tetapi, karena keterbatasan anggaran yang ada di Kementan, maka untuk tahun 2012 disepakati bahwa cluster pengembangan sapi hanya di 12 kabupaten sesuai 30 dengan yang direncanakan Kementan.
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9.
Alokasi anggaran Dekon-TP 2012 untuk Sulawesi Tenggara dari Kementerian Pertanian turun dibandingkan tahun 2011 (anggaran setelah penghematan). Kementerian Pertanian akan mengevaluasi kembali alokasi anggaran untuk provinsi Sulawesi Tenggara tersebut. Pengembangan SL-PTT padi telah sesuai antara usulan daerah dengan alokasi dari kementan, yaitu seluas 85 ribu ha. Untuk pengembangan SL-PTT kedelai, daerah mengusulkan 4.500 ha, sementara yang dapat ditampung adalah 4.100 ha. Sedangkan untuk SL-PTT jagung, daerah mengusulkan 9.000 ha, sementara Kementan baru mengalokasikan 1200 ha. Disepakati bahwa perbedaan tersebut terutama untuk jagung akan dibahas kembali pada saat Musrenbang Pertanian bulan Mei. Demikian pula untuk lokasi pengembangan SLPTT padi dan jagung disepakati akan dibahas di Musrenbangtan Pengembangan cengkeh yang diusulkan daerah telah tertampung dalam Renja Kementan tahun 2012, yaitu di Kolaka dan Kolaka Utara. Daerah mengusulkan menambah 1 kabupaten, yaitu Konawe seluas 150 ha, dan Kementan akan mempertimbangkan usulan penambahan lokasi tersebut. Untuk kegiatan gernas kakao di Sulawesi Tenggara, target semula adalah sebesar 99.900 ha dari luasan 240.000 ha. Yang sudah dikerjakan sampai 2011 adalah seluas 57.800 ha, sehingga sisanya 42.000 ha. Disepakati untuk dilakukan refocusing untuk menyelesaikan sisa target tersebut dan dibahas pada Musrenbangtan. Daerah mengusulkan perluasan areal untuk kelapa di areal Kakao seluas 5.000 ha di 6 kab, sedangkan Kementan dengan anggaran yang ada baru dapat menampung untuk kegiatan pengembangan bibit kelapa seluas 300 ha. Untuk sementara disepakati memanfaatkan alokasi yang telah direncanakan dalam Renja Kementan, yaitu seluas 300 ha. Untuk pengembangan sapi disepakati akan dilakukan di 4 Kab, yaitu Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, dan Muna. Sedangkan lokasi untuk pembibitan sapi akan dilakukan di Kabupaten Mombana Rencana Pembangunan RPH sebanyak 2 unit pada tahun 2012 disepakati akan dilakukan di Kendari dan Kota Bau-Bau. Kementan meminta Pemda untuk menyiapkan lahannya. Usulan daerah untuk cetak sawah, optimasi lahan & pemanfaatan lahan kering telah 31 dipenuhi di dalam Renja Kementan, bahkan lebih besar. Kementan mengharapkan agar Pemda menyiapkan lahan dan melakukan SID.
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN 1.
Untuk pengembangan tebu: terdapat perbedaan lokasi & target antara Renja Kementan dengan usulan Pemda. Usulan pemda seluas 50 ha di Kabupaten Kubu Raya, sementara Kementan merencanakan seluas 200 ha di Kab. Sambas dan 50 ha di Kab. Kubu Raya. Disepakati untuk menggunakan rencana yang ada dalam Renja kementerian Pertanian. 2. Pengembangan karet: terdapat perbedaan target antara usulan daerah dengan rencana Kementan (dalam Renja). Disepakati untuk menggunakan rencana yang ada dalam Renja Kementan. 3. Pengembangan kelapa: Terdapat perbedaan lokasi antara usulan Daerah dengan rencana kementan dimana daerah mengusulkan lebih banyak lokasi. Disepakati bahwa Renja Kementan akan menampung usulan Daerah untuk menambah lokasi, sehingga lokasi menjadi 4 kabupaten, yaitu: Sambas, Kubu raya, Bengkayang, dan Kota Pontianak. Pembagian target perlokasi akan dibahas di Musrenbangtan. 4. Disarankan agar Daerah dapat memanfaatkan skim kredit bersubsidi untuk pengembangan perkebunan, yaitu memanfaatkan KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan). 5. Terkait Revitalisasi Perkebunan komoditas karet, disepakati ditambah 1 lokasi sesuai usulan daerah, yaitu Kab. Singkawang, dari rencana Kementan di 2 lokasi: Kab. Landak dan Kab. Sanggau 6. Untuk Gernas Kakao, antara usulan daerah dan rencana Kementerian Pertanian telah sesuai. 7. Pengembangan kelapa sawit disepakati ditambah 1 lokasi sesuai usulan daerah, yaitu Kab. Sanggau. Rencana semula Kementan di 3 lokasi, yaitu: Bengkayung, Sintang, dan Kubu Raya. Selain itu, Daerah mengusulkan agar target untuk di Kab. Sanggau agar lebih besar. Detail alokasi target perlokasi akan dibahas kembali pada saat Musrenbangtan. 8. Pengembangan sentra sapi disepakati difokuskan di 9 kab (sesuai alokasi K/L), dari usulan Daerah sebanyak 13 kab. Lokasi tersebut adalah: Bengkayung, Kapuas hulu, Ketapang, Pontianak, Sambas, Sangga, Sintang, Sekadau, dan Melawi. 9. Lokasi pengembangan padi yang direncanakan Kementan telah sesuai dengan rencana daerah. Akan tetapi Daerah mengusulkan untuk menambah lokasi, yaitu Kota Singkawang seluas 2.000 ha. Kementan menyetujui untuk menampung tambahan lokasi tersebut dalam Renja Kementan, dengan catatan akan merelokasi target dari lokasi lain apabila pagu anggarannya tetap. 10. Usulan Daerah untuk pengembangan jagung telah sesuai dengan rencana Kementan yang terdapat dalam Renja K/L tahun 2012. 11. Untuk pengembangan kedelai, Kementan merencanakan seluas 5.500 ha. Sedangkan lokasinya setuju dengan usulan daerah yaitu akan dikembangkan di Kab. Sambas 12. Daerah mengusulkan untuk pengembangan food-estate di Kalimantan Barat. Sementara Kementan sudah mengalokasikan kegiatan tersebut di Kab. Kubu Raya seluas 3.000 ha. Untuk 32 lebih mengkonkritkan usulan tersebut, Kementan minta agar Daerah dapat melengkapi data-data terkait potensi komoditasnya, dan rencana yang lebih rinci serta apabila ada didukung hasil studi
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
CATATAN 1. 2.
3. 4.
KALIMANTAN SELATAN
1.
2. 3.
Lokasi SL-PTT (padi dan jagung) sudah sesuai antara rencana Kementan dengan usulan daerah. Lokasi akan difokuskan di 5 kabupaten, yaitu di Kapuas, Pulang Pisau, Barito Timur, Ketingan & Lamandau. Pengembangan hortikultura dialokasikan untuk sayuran, terutama cabai. Daerah mengusulkan adanya tambahan lokasi untuk kegiatan pengembangan sayuran di 2 lokasi, yaitu Barito Timur dan Murung Raya. Selain itu, Daerah juga mengusulkan tambahan lokasi pengembangan buah-buahan untuk durian di 3 lokasi. Untuk pembangunan RPH disepakati dilakukan di Palangkaraya. Daerah mengusulkan tambahan lokasi untuk pengembangan bibit sapi yaitu di Palangkaraya dan Seruyan. Pengembangan perkebunan di Kalimantan Tengah disepakati difokuskan pada komoditas kopi, kakao, lada, karet, kelapa & kelapa sawit. Seluruh lokasi untuk komoditas tersebut telah sesuai antara rencana Kementan dan daerah.
Secara umum, pengembangan SL-PTT padi, jagung & kedelai telah sesuai antara yang direncanakan Kementan dengan rencana daerah, akan tetapi daerah mengusulkan pemindahan lokasi SL-PTT padi lahan kering dari Batola ke Tana Laut. Rencana pengembangan peternakan telah disepakati untuk mengacu pada rencana Kementan. Untuk rencana pembangunan RPH di 2 lokasi, Kementan meminta daerah untuk menyiapkan lahannya. Pemda mengusulkan optimasi lahan & pemanfaatan lahan kering seluas 50 ribu ha, sementara Kementerian Pertanian dengan pagu anggaran yang tersedia baru mengalokasikan seluas 3.500 ha & 2.850 ha. Disarankan agar dilakukan relokasi dari target kegiatan cetak sawah ke optimasi lahan, karena Daerah tidak mengusulkan cetak sawah. Hal ini akan ditindaklanjuti dalam musrenbangtan. Pemda diminta untuk menyiapkan SID & melakukan verifikasi lapang untuk 33 menyiapkan usulan tersebut.
PROVINSI
CATATAN
KALIMANTAN TIMUR
1. Daerah mengusulkan pengembangan bawah merah ditambah 1 lokasi dari rencana Kementan dalam Renja, yaitu di Kab. Nunukan. 2. Dalam Renja, Kementan merencanakan pengembangan sentra sapi hanya di 2 kab. Sementara Daerah mengusulkan untuk ditambah 1 kabupaten, yaitu Kab. Paser. Kementan dapat menyetujui usulan tambahan lokasi tersebut. 3. Daerah mengusulkan tambahan 1 lokasi SL-PTT padi hibrida di Samarinda seluas 250 ha, dan Kementan dapat mempertimbangkannya untuk dibahas lebih lanjut dalam Musrenbangtan. 4. Rencana lokasi SL-PTT padi lahan kering di Tarakan disepakati untuk dialihkan ke Bulungan karena ketidaksesuaian lokasi, sesuai usulan daerah. 5. Daerah mengusulkan pengembangan SL-PTT jagung di 9 lokasi, sementara dalam Renja Kementan belum ada alokasi untuk kegiatan tersebut. 6. Daerah mengusulkan tambahan 2 lokasi untuk pengembangan lada, yaitu di Kutai Kertanegara & Penajam Paser Utara masing-masing seluas 100 ha.
34
PROVINSI ACEH
CATATAN 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
Renja K/L Kementan sudah menampung seluruh usulan pengembangan jaringan tersier usulan Pemerintah Provinsi NAD, bahkan target Kementan di atas usulan Pemerintah Provinsi NAD. Selain itu Kemetan menambah 6 lokasi /Kabupaten, dan daerah dapat menyetujuinya. Untuk optimasi jaringan tersier, Renja K/L sudah menampung seluruh usulan Pemerintah Provinsi NAD, bahkan target Kementan di atas usulan Pemerintah Provinsi NAD. Untuk Pengembagan Konservasi Air, Pemerintah Provinsi NAD dapat menyetujui rencana Kementan untuk dikembangkan di 17 lokasi/Kabupaten. Untuk Perluasan Areal Tanaman Pangan, Pemerintah Provinsi NAD pada dasarnya menyepakati lokasi dan target yang direncanakan dalam Renja K/L, namun Pemerintah Provinsi NAD mengusulkan untuk memasukkan 1 (satu) lokasi di Kota Subulussalam, karena lokasi tersebut memiliki potensi pengembangan tanaman pangan. Untuk pengembangan SRI, Pemerintah Provinsi NAD dapat menyetujui rencana Kementan, dan menyetujui penambahan 8 lokasi/Kabupaten baru. Untuk jumlah Bidang Tanah yang disertifikasi, Pemerintah Provinsi NAD menyetujui rencana Kementan yang terdapat Renja K/L, dan menyetujui penambahan 17 lokasi/Kabupaten baru. Untuk pembangunan JUT dan Japrod, Pemerintah Provinsi NAD menyetujui rencana Kementan yang terdapat dalam Renja K/L. Namun Pemerintah Provinsi NAD mengusulkan agar Kota Subulussalam masuk lokasi pengembangan JUT dan Japrod. Pemerintah Provinsi NAD mengusulkan Pengembangan Model Food Estate dalam indicator tersendiri, sementara dalam rencana Kementan Pengembangan Model Food Estate merupakan bagian dari indicator perluasan areal. Untuk kegiatan SL PTT padi non hibrida, Pemerintah Provinsi NAD menyetujui renja K/L Kementan, selain itu Kementan menambah 3 lokasi. Untuk kegiatan SL PTT padi hibrida, terdapat 4 lokasi usulan Pemerintah Provinsi NAD yang tidak terakomodir, namun demikian Kementan telah menambah 2 lokasi lain. Untuk kegiatan SL PTT padi lahan kering, 1 (satu) lokasi usuln Pemerintah Provinsi NAD tidak terakomodir, namun demikian oleh Kementan dialokasikan di 9 loaksi. Untuk pengemabngan kedelai, Pemerintah Provinsi NAD menyetujui target yang ditetapkan oleh Kementan, tetapi untuk lokasi disepkati mengikuti usulan Pemerintah Provinsi NAD (12 lokasi). Untuk pengembangan perkebunan, yang meliputi komoditas tebu, kopi, karet dan kakao, usulan Pemerintah Provinsi NAD telah terakomodir dalam Renja K/L Kementan 2012. Usulan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Banda Aceh, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan Bener Meriah. Untuk pembangunn Rumah Potong Unggas (RPU) di Simeulue dan Aceh Timur. Untuk kegiatan PSP diusulkan di 15 Kabupaten. 35
PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN 1.
2. 3.
4.
5.
6. 7.
Untuk pengembangan sapi potong, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setuju dengan renja K/L Kementan yaitu di 8 lokasi, namun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan penambahan lokasi, yaitu Labuhan Batu dan Medina. Ditjen Peternakan akan menilai terlebih dahulu potensinya. Untuk pengembangan SL PTT padi, jagung dan kedelai usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan renja K/L Kementan. Untuk pengembangan SL PTT padi hibrida, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyetujui semua rencana Kementan, kecuali untuk kabupaten Pak Pak Barat pengurangan target dari 2.500 Ha menjadi 2000 Ha dan target 500 Ha dialokasikan ke kabupaten Labuhan Batu Utara. Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan processing benih tanaman pangan di Serdang Bedagih 1 unit Rp 1 miliar. Untuk peternakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Batu Bara, namun Kementan belum dapat menampung usulan tersebut pada TA 2012 karena keterbatasan anggaran. Untuk pengembangan perkebunan (nilam, kakao, kopi) perencanaan yang disusun oleh Kementan sudah sesuai dengan usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik lokasi maupun target, namun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyarankan agar ada dana APBN untuk kegiatan peremajaan kelapa sawit dan karet. Kementanmenyarankan agar kegiatan yang diusulkn tersebut dapat diusulkan pendanaannya melalui pemanfaatan Kredit Program Revitalisasi Perkebunan. Untuk PSP, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyetujui rencana Kementan, namun untuk lokasi akan dibahas lebih lanjut pada saat Musrenbangtan. Untuk Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan agar Kabupaten Padang Lawas Utara dapat mendapatkan APBN 2012 karena kelembagaan sudah sesuai tupoksi, yaitu: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Usulan 36 pembangunan laboratorium mutu dan keamanan pangan Kota Medan diusulkan kepada Ditjen P2HP.
PROVINSI SUMATERA BARAT
CATATAN 1. Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Peternakan: a. Diusulkan penambahan bibit sapi sebanyak 3.500 ekor untuk mendukung PSDS, Gerakan Terpadu Kesejahteraan Petani dan Program Satu Petani Satu Sapi. b. Dalam rangka mendukung komoditi unggulan kambing dan unggas lokal, diharapkan dukungan komoditi kambing sebanyak 8 paket untuk 8 kabupaten dan komoditi unggas lokal sebanyak 12 paket untuk 12 kabupaten. c. Untuk kegiatan klaster, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menguuslkan penambahan lokasi klaster sapi potong di Solok Selatan dan Pasaman Barat. d. Untuk ditjen P2HP diusulkan untuk kegiatan apsar ternak dikembangkan di Kab. Tanah Datar, Agam, Dalmas Raya, Solok dan Pasaman Barat. e. Untuk pengembangan UPH susu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengsusulkan lokasi pengembangan di Padang panjang, Tanah Datar dan Padang Pariaman. f. Untuk Ditjen PSP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan pembukaan lahan HMT di daerah PSDS. g. Untuk kegiatan UPPD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan ditambah di daerah PSDS. h. Untuk pengembangan alsintan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan penambahan di Kab. Sijunjung, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Sawah Lunto, Kota Solok, Kab. Solok Selatan, dan pariaman Barat. 2. Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang BKP:Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan alokasi anggaran untuk BKP sebesar Rp 67.768 juta. diusulkan untuk kegiatan distribusi pangan ditingkatkan anggarannya menjadi Rp 21.280 juta, dukungan manajemen naik menjadi Rp 6.905 juta, dan persediaan naik menjadi Rp 19.098 juta, dan untuk konsumsi naik menjadi Rp 20.485 juta. Penambahan tadi diutamakan untuk kegiatan distribusi dan dukungan manajemen. 37
PROVINSI SUMATERA BARAT
CATATAN 3. Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang P2HP: a. Kabupaten Solok Selatan mengusulkan ditambah pengolahan Karet sebanyak 1 paket, sebesar Rp 500 juta dan pengolahan kopi di Solok sebanyak 1 unit Rp 425 juta. b. Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan penambahan unit pengolahan kopi di Kabupaten Agam sebanyak 1 paket, penambahan unit pengolahan kakao di Kab. Lima Puluh Kota dan Padang sebanyak 1 paket, dan penambahan unit pegolahan karet di Sawah Lunto. 4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan penambahan unit pengolahan pasca panen manggis di Kota Padang, dan realokasi pengembangan manggis dari Kota Padang ke Pengembangan pisangdi Kota Padang Pariaman. 5. Untuk pengembangan perkebunan, untuk kegiatan intensifikasi Gernas Kakao di Kab. Lima Puluh Kota dan Sawah Lunto. Pngembangan kopi di Kab. Tanah Datar. Rehabilitasi kelapa di Pesisir Selatan dan Pasaman Barat, karet di Kabupaten Sijunjung dan Dalmas Raya, kina di Kabupaten Solok Selatan, serta Integrasi kakao ternak di kabupaten Lima Puluh Kota. 6. Untuk pengembangan model peremajaan kelapa sawit diusulkan dikembnagkan di Kab. Pasaman Barat. 7. Secara umum untuk pengembangan SLPTT padi non hibrida, usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diakomodir oleh rencana Kementan. Untuk pengembangan padi lahan kering dan jagung hibrida secara umum usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lebih besar, dan akan dibicarakan lebih lanjut di Musrenbangtan. 8. Untuk program PSP perkebunan, Kementan hanya mengusulkan 3 Kabupaten dari 15 Kabupaten yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk program PSP tanaman pangan, semua Kabupaten38 telah masuk kecuali Kabupaten yang dari sisi potensi rendah.
PROVINSI RIAU
CATATAN 1. Untuk pengembangan padi, daerah mengusulkan lokasi lebih banyak 3 kab, yaitu: Bengkalis, Indragiri hilir & Rokan Hilir. Daerah menilai Indragiri Hilir dan Rokan Hilir mempunyai potensi sebagai sentra produksi padi. Oleh karena itu, daerah meminta untuk dimasukkan dalam kegiatan SL-PTT. Kementan akan melihat potensi daerah tersebut terlebih dahulu dan akan dibahas kembali pada saat Musrenbangtan. 2. Terkait pengembangan jagung, lokasi yang diusulkan daerah telah tertampung dalam Renja Kementan. tetapi daerah mengusulkan menambah 2 lokasi yang berpotensi, yaitu di Kab. Kampar dan Pelalawan. Disepakati usulan tambahan 2 lokasi tersebut dimasukkan dalam renja Kementan untuk pengembangan jagung. 3. Pengembangan kedelai: Renja Kementan merencanakan seluas 12.000 ha. Lokasi pengembangan kedelai disepakati di Rokan Hilir dan Dumai, sesuai usulan daerah. 4. Daerah dan Kementan sepakat untuk kegiatan cetak sawah seluas 3.500 ha di 9 kab; optimasi lahan seluas 3.600 ha di 10 kab; pemanfaatan lahan kering seluas 1.700 ha; pengembangan jaringan tersier (JITUT/JIDES/TAM) seluas 11.800 ha. Daerah akan menyiapkan SID. Alokasi target per-lokasi akan dibahas lebih rinci pada saat Musrenbangtan. 5. Untuk pengembangan sayur, sebagian besar lokasi yang diusulkan daerah telah tertampung dalam Renja Kementan, akan tetapi daerah mengusulkan tambahan lokasi, yaitu di Kota Dumai. Disepakati usulan tersebut diterima dengan mengurangi target dari lokasi lainnya. 6. Daerah mengusulkan agar alokasi sarana prasarana pertanian ditambah dan difokuskan, untuk mendukung peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, horti serta untuk perkebunan. 7. Untuk pengembangan ternak, secara keseluruhan, lokasi dan targetnya telah sesuai antara rencana daerah dengan rencana Kementan. Daerah mengusulkan untuk mengganti 1 lokasi pengembangan, yaitu: Kab. Rokan Hilir diganti Dumai, serta diusulkan ditambah 1 Kabupaten, yaitu Meranti. Kementan dapat menyetujui usulan tersebut dengan mengurangi target dari lokasi lainnya. 8. Usulan dari daerah untuk pengembangan perkebunan telah sesuai dengan renja Kementan. 9. Untuk pengembangan Desa Mandiri Pangan, daerah mengusulkan dikembangkan di 12 kab. Sedangkan dengan melihat kesiapan kelembagaan dan pagu anggaran yang tersedia, Kementan baru menampung 11 kabuapaten. Daerah tetap mengusulkan tambahan 39 tersebut, dengan melakukan realokasi anggaran dari dana Dekon Provinsi atau mengurangi target dari lokasi lainnya.
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CATATAN 1. Daerah menawarkan beberapa pulau untuk dijadikan sebagai lokasi pengembangan bibit sapi atau tempat karantina bibit sapi yang didatangkan dari luar. Daerah telah melakukan studi kelayakan. Pembahasan lebih lanjut akan dilaksanakan pada Musrenbangtan. 2. Untuk pengembangan peternakan, secara umum, Daerah menyetujui dengan rencana yang terdapat pada Renja Kementan. Pembahasan lebih detail terkait target dan lokasi akan dibahas pada Musrenbangtan. 3. Terkait pengembangan tanaman pangan, berdasarkan Renja Kementan, tidak terdapat alokasi untuk Kepulauan Riau. Namun berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim dari pusat, Daerah mengusulkan pengembangan padi & jagung di Kab. Anambas, Lingga & Natuna. Saat ini Kementan belum dapat memfasilitasi, disepakati akan dibahas detail di Musrenbangtan. 4. Terkait pengembangan komoditas hortikultura, Daerah menyepakati rencana Kementan, yaitu pengembangan dilakukan di Bintan dan Kota Batam, dengan komoditas yang dikembangkan yaitu sayuran dan buah naga. 5. Daerah mengusulkan untuk pengembangan karet agar dikembangkan di 4 lokasi, namun Kementan merencanakan di 3 lokasi, yaitu Bintan, Natuna, dan Anambas dengan luasan masing-masing 100 ha. Daerah menyetujui rencana Kementan. 6. Terkait pengembangan kelapa, daerah mengusulkan agar dikembangkan di dua lokasi, yaitu Karimun dan Bintan. Sedangkan Kementan hanya merencanakan di Karimun dengan luasan 200 ha dengan tujuan agar lebih focus dan mendapatkan skala ekonomi yang tepat 7. Daerah mengusulkan pengembangan kakao dan jarak pagar. Untuk saat ini, Kementan belum dapat memenuhi usulan tersebut, namun akan dibahas pada Musrenbangtan. 40
PROVINSI BENGKULU
CATATAN 1. 2.
3.
4. 5.
6. 7.
8. 9.
Terkait dengan irigasi, target yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu lebih besar daripada rencana Kementan, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan untuk ditambah. Untuk itu perlu dibahas dalam musrenbangtan. Terkait dengan optimasi lahan/perluasan areal, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan Kab. Kaur masuk sebagai lokasi perluasan areal. Alokasinya diambil dari Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Selatan, sesuai usulan daerah. Selanjutnya untuk Kabupaten Bengkulu Utara dan Muko Muko targetnya disesuaikan dengan usulan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kementan akan membahas lebih lanjut usulan tersebut dalam Musrenbangtan. Untuk kegiatan pengembangan SRI, JUT dan Japrod, target yang disulkan Pemerintah Provinsi Bengkulu lebih besar daripada Kementan, dan Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan untuk ditambah. Untuk itu perlu dibahas dalam Musrenbangtan. Untuk kegiatan yang terkait dengan alsintan, terdapat beberapa usulan daerah yang belum tertampung karena jumlahnya lebih besar. Untuk kegiatan pengembangan perkebunan (kakao, karet, kopi, lada dan sawit), Pemerintah Provinsi Bengkulu sepakat dengan rencana Kementan, baik target maupun lokasi. Untuk lokasi klaster pengembangan sapi potong, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyepakati rencana Kementan. Terkait dengan pengembangan padi hibrida, target yang disulkan Pemerintah Provinsi Bengkulu lebih besar daripada Kementan, dan Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan untuk ditambah. Untuk itu perlu dibahas dalam Musrenbangtan. Terkait dengan pengembangan padi lahan kering, khusu untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan agar disesuaikan dengan usulan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Secara umum sasaran SL-PTT dalam renja KL lebih besar daripada usulan daerah. 41
PROVINSI JAMBI
CATATAN 1.
2.
3.
4.
5.
Untuk pengembangan SL-PTT padi, jagung, dan kedelai, daerah menyetujui rencana Kementan, baik target maupun lokasi. Khusus untuk SL-PTT kedelai, Kementan mengikuti lokasi yang diusulkan oleh Daerah, yaitu di Batanghari, Bungu, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Tebo. Daerah mengusulkan untuk pengembangan kluster sapi ditambah 1 kabupaten, dari rencana awal yang terdapat di Renja Kementan sebanyak 5 kabupaten. Sehingga lokasi pengembangan menjadi 6 kabupaten, yaitu Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Tebo, dan Sarolangun. Untuk pembangunan RPH, Kementan merencanakan akan dibangun di dua tempat, yaitu Surolangun dan Muaro Jambi. Daerah mengusulkan agar Muaro Jambi dipindah ke Kota Jambi. Kementan untuk sementara menyetujui usulan tersebut. Terkait Program Prasarana dan Sarana Pertanian: (a) untuk tanaman pangan, usulan daerah untuk seluruh kabupaten/kota telah tertampung dalam Renja Kementan tahun 2012; (b) untuk peternakan, Kementan dalam Renja tahun 2012 hanya merencanakan di Kabupaten Merangin, sementara Daerah mengusulkan 9 kegiatan utama untuk mendukung peternakan hampir di seluruh kab/kota. Disepakati untuk dibahas lebih lanjut di Musrenbangtan; (c) untuk perkebunan, rencana yang tercantum dalam Renja Kementan tahun 2012 hanya di Batanghari dan Kerinci, sementara Daerah mengusulkan agar kegiatan dilaksanakan di seluruh kab/kota. Disepakati untuk dibahas lebih lanjut di Musrenbangtan. Untuk perkebunan, Daerah mengusulkan peremajaan karet seluas 10.000 ha; sertifikasi bibit kelapa sawit bermutu 200.000 kecambah; percontohan peremajaan kelapa sawit 200 ha di kabupaten bekas PTPN; pengembangan tebu seluas 200 ha di Kerinci; kegiatan rintisan kopi exelso di Jabung Barat-daerah pasang surut; pengembangan kopi Arabica di kota Sungai Penuh; dan pengembangan pala di kabupaten Kerinci seluas 25 ha. 42
PROVINSI SUMATERA SELATAN
CATATAN 1.
Daerah mengusulkan pengembangan karet di 16 lokasi, sementara Kementan merencanakan di 2 lokasi, yaitu Muara Enim & Musi Banyuasin dengan luasan masing-masing 100 ha. Disepakati untuk dibahas lebih lanjut di Musrenbangtan. 2. Daerah mengusulkan kegiatan pengembangan kelapa sawit di Ogan Komering Ilir, sementara Kementan, berdasarkan pagu anggaran yang tersedia, baru dapat memfasilitasi berupa kegiatan pengembangan model-model kebun kelapa sawit. 3. Daerah mengusulkan pengembangan tebu seluas 50 ha. Sedangkan Kementan telah mengalokasikan seluas 100 ha di OKU serta pengembangan kebun bibit datar seluas 25 ha di OKU Timur. Daerah setuju dengan rencana Kementan tersebut. 4. Berdasarkan Renja Kementan, terdapat kegiatan pengendalian penyakit jamur akar putih seluas 200 ha di OKI dan Muara Enim. Daerah setuju dengan rencana Kementan tersebut. 5. Untuk pembangunan RPH, Kementan merencanakan akan membangun di 3 lokasi, yaitu OKU Timur, Lubuk Linggau, dan Empat Lawang. Daerah mengusulkan agar lokasi OKU Timur dipindah ke Kota Palembang untuk menghadapi acara Sea Games mendatang. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut di Musrenbangtan. 6. Kementan merencanakan pembangunan Tempat Penampungan Unggas Sementara di dua lokasi, yaitu Musi Rawas dan Palembang. Daerah mengusulkan agar lokasi Musi Rawas dipindah ke Banyu Asin. Hal ini akan dibahas di Musrenbangtan. 7. Berdasarkan Renja Kementan tahun 2012, alokasi untuk pengembangan betina produktif adalah Rp. 31,5 miliar. 8. Untuk pengembangan SL-PTT jagung, luasan yang terdapat dalam Renja Kementan lebih besar daripada usulan daerah. Untuk lokasi, disepakati dikembangkan di 8 lokasi, serta terdapat usulan daerah agar memindahkan lokasi Prabumulih dan Empat lawang ke Musi Rawas dan Muara Enim. 9. Pengembangan SL-PTT kedelai, luasan yang terdapat dalam Renja Kementan lebih besar daripada usulan daerah. Untuk lokasi, disepakati dikembangkan di 12 lokasi yaitu: OKI, OKU Timur, OKU Selatan, OKU, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Banyu Asin, dan Prabumulih. 10. Terkait pengembangan SL-PTT padi, alokasi target yang diusulkan oleh daerah telah tertampung dalam Renja Kementan tahun 2012. Untuk pengembangan padi lahan kering, daerah mengusulkan untuk menambah satu lokasi, yaitu Empat lawang. Untuk padi hibrida, Daerah mengusulkan 10 lokasi, sementara Kementan hanya dapat menampung 6 lokasi, yaitu: Musi Rawas, OKI, Banyu Asin, OKU Timur, OKU Selatan, dan Empat Lawang. Untuk padi non-hibrida, Daerah mengusulkan 13 kab, sementara berdasarkan Renja Kementan, Lubuk Linggau tidak termasuk dalam lokasi pengembangan, tetapi ada tambahan dua lokasi, yaitu: Pagar Alam dan Prabumulih. 11. Untuk pengembangan hortikultura, usulan dari Daerah telah tertampung dalam Renja Kementan 43 tahun 2012.
PROVINSI BANGKA BELITUNG
CATATAN 1.
2.
3.
4.
5. 6.
7. 8. 9.
Untuk pengembangan padi non hibrida, Pemerintah Prop. Bangka Belitung dan Kementan sepakat untuk menambah 2 lokasi lagi dari rencana semula (yaitu Kab. Belitung dan Belitung Timur), sehingga hasil kesepakatan pengembangan padi non hibrida untuk Kab. Bangka 500 Ha, Kab. Belitung Timur 150 Ha, Kab Belitung 100 Ha, dan Kab. Bangka Selatan 2.750 Ha. Untuk pengembangan padi lahan kering, kementerian pertanian setuju untuk menambah 1 lokasi baru (Kab. Belitung) dari yang direncanakan sebelumnya di 5 Kabupaten (Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Timur, dan Belitung Timur). Alokasi untuk Kab. Belitung diambil dari Kab. Bangka Selatan yang targetnya besar. Untuk pengembangan SLPTT Jagung, Pemerintah Prop. Bangka Belitung mengusulkan untuk dikembangkan di Kab. Bangka seluas 125 Ha dan Kab. Bangka seluas 100 Ha. Sementara Kementan belum memasukkan dalam Renja K/L. Disepakati usulan tersebut untuk dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut pada saat Musrenbangtan. Untuk klaster pengembangan sapi, Pemerintah Prop. Bangka Belitung mengusulkan satu lokasi baru di Kab. Bangka Tengah. Kementan akan menilai potensi daerah tersebut untuk dijasikan daerah pengembangan sapi, dan akan dibahas lebih lanjut pada saat Musrenbangtan. Untuk pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH), usulan Pemerintah Prop. Bangka Belitung telah sesuai dengan rencana Kementan. Untuk pengembangan perkebunan, Pemerintah Prop. Bangka Belitung mengusulkan pengembangan lada di Kab. Bangka Selatan seluas 2.500 Ha, Bangka Tengah seluas 300 Ha, Bangka Barat seluas 300 Ha, dan Belitung 300 Ha. Sementara Kementan hanya dapat menyediakan 250 Ha. Untuk sementara daerah sepakat dengan rencana Kementan. Untuk peremajaan karet, Pemerintah Prop. Bangka Belitung mengusulkan 300 Ha, sementara alokasi Kementan 100 Ha, daerah sepakat dengan rencana Kementan. Untuk Badan Ketahanan Pangan (BKP), Pemerintah Prop. Bangka Belitung sepakat dengan rencana Kementan. Untuk perluasan areal disarankan dapat dibiayai melalui Program Sarana dan Prasarana. 44
PROVINSI LAMPUNG
CATATAN 1. 2.
Tahun 2012, alokasi dekon-TP peternakan sekitar Rp. 55,3 M. Klaster pengembangan sapi, berdasarkan Renja Kementan, berada di Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Daerah mengusulkan tambahan lokasi, yaitu Lampung Tengah karena mempunyai populasi terbanyak. 3. Rencana pembangunan RPH berdasarkan Renja Kementan adalah di Pringsewu. Daerah menyetujui hal ini dan mengusulkan agar terdapat dukungan unit pengolahan makanan ternak yang lokasinya disesuaikan dengan lokasi klaster pengembangan sapi. 4. Daerah mengusulkan adanya perbaikan mekanisme insentif sapi betina dari betina bunting menjadi betina melahirkan. Juga mengusulkan agar ULIB tidak dilakukan melalui Bansos (Bantuan Sosial). 5. Kementan menyarankan agar Daerah dapat secara aktif memberikan data/informasi terkini tentang potensi daerah agar dapat dipergunakan dalam perencanaan pembangunan pertanian. 6. Pengembangan SL-PTT padi hibrida, daerah mengusulkan seluas 20.000 ha, sementara berdasarkan Renja Kementan tahun 2012 direncanakan sekitar 15.000 ha di Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Tanggamus. 7. Daerah mengusulkan kegiatan pengemangan kacang tanah seluas 12.000 ha; pengembangan ubi kayu seluas 2.000 ha; pengembangan ubi jalar seluas 1.000 ha; serta mengusulkan kegiatan PPHP pangan di 11 kab. Sementara Kementan baru dapat mengalokasikan untuk 4 kabupaten. 8. Daerah mengusulkan agar kabupaten Mesuji dapat melaksanakan Program Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat pada tahun 2012 karena SKPD telah berupa kantor ketahanan pangan. 9. Daerah mengusulkan pengembangan kopi di Lampung Barat; pengembangan tebu di Way Kanan; penyuluhan karet dan kelapa sawit di Tulang Bawang, Lampung Barat & Mesuji. Kementan telah menampung usulan pengembangan tebu. 10. Terdapat pergeseran target P2KP untuk Kab. Tanggamus dari tambahan awal 20 desa menjadi 10 desa, sehingga target menjadi 20 desa. Tambahan 10 desa lainnya akan dipindah ke Lampung Selatan, sehingga target P2KP di Lampung Selatan menjadi 20 desa. 11. Daerah mengusulkan pembangunan terminal agribisnis di Lampung Selatan. 12. Program kegiatan di Ditjen PSP untuk Provinsi Lampung akan dikaji ulang dan 45 disinkronkan kembali dengan Daerah, serta akan dibahas lebih lanjut di Musrenbangtan.
PROVINSI BANTEN
CATATAN 1.
2.
3.
4. 5. 6.
7.
Pengembangan SL-PTT padi, daerah hanya mengusulkan Kab Lebak, sedangkan Kementan dalam Renja tahun 2012 telah mengalokasikan di 5 lokasi, yaitu: :Lebak, Kab. Serang, Kota Serang, Pandeglang, dan Kab. Tanggerang. Daerah setuju dengan rencana tersebut. Pengembangan SL-PTT jagung, daerah hanya mengusulkan Kab Lebak, sedangkan Kementan dalam Renja tahun 2012 telah mengalokasikan di 4 lokasi, yaitu: :Lebak, Kab. Serang, Pandeglang, dan Kab. Tanggerang. Daerah setuju dengan rencana tersebut. Pengembangan SL-PTT kedelai, usulan daerah telah tertampung di dalam Renja Kementan tahun 2012. Lokasi telah disepakati di 3 tempat, yaitu: :Lebak, Kota Cilegon, dan Kab. Serang. Kota Serang, Pandeglang, dan Kab. Tanggerang. Daerah setuju dengan rencana tersebut. Pengembangan hortikultura telah sesuai antara usulan daerah dengan rencana kementan. Pengembangan peternakan telah sesuai antara usulan daerah dengan rencana kementan. Daerah mengusulkan untuk menambah kegiatan percepatan diversifikasi pangan & Desa Mandiri Pangan di Kota Tanggerang, Kota Serang, dan Kota Tanggerang Selatan. Rencana awal Kementan hanya di 6 kab. Kementan hanya dapat menerima tambahan di Kota Tanggerang Selatan karena kelembagaan ketahanan pangan telah tersedia disana Terkait pengembangan perkebunan, daerah menyetujui rencana kementerian pertanian. Daerah mengusulkan untuk pengawalan revitalisasi perkebunan kelapa sawit untuk kebun plasma di PTPN 8 seluas 500 ha.
46
PROVINSI JAWA BARAT
CATATAN 1. Untuk pengembangan tebu disepakati dari 2 lokasi usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya satu lokasi yang diakomodir, namum demikian dalam Renja K/L telah direncanakan pengembangan tebu berlokasi di Kuningan seluas 100 Ha dan Cirebon seluas 100 Ha, dan daerah menyepakati hal tersebut. 2. Untuk pemberdayaan nilam akan dikembangkan 3. Untuk pemberdayaan petani/kelembagaan petani disepakati untuk dialokasikan di provinsi sebanyak 20 paket. 4. Untuk pengembangan karet, disepakati diekmabnagkan di Sukabumi seluas 100 Ha dan Cianjur selaus 100 Ha, total 200 Ha. 5. Untuk pengembangan kelapa disepakati dikembangkan di Ciamis seluas 300 Ha, Garut 300 Ha, Tasik 250 Ha, total 850 Ha, Kota Bnajar tidak dipilih sebagai pengembangan komoditas kelapa. 6. Untuk pengembangan komoditas kemiri sunan, disepakati dikembangkan di cirebon seluas 5 Ha, Garut 5 Ha, Subang 5 Ha, Indramayu 5 Ha, Majalengka 5 Ha, total 300 Ha. 7. Untuk pengembangan karet disepakati dikembangkan di Sukabumi 100 Ha dan Cianjur 100 Ha. 8. Untuk pengembangan kelembagaan disepakati di Ciamis 5 Kelompok Tani. 9. Untuk pengembangan kakao, meskipun terdapat perbedaan lokasi usulan daerah dengan renja K/L Kementan namun disepakati intensifikasi di Sukabumi seluas 100 Ha, Ciamis 300 Ha. 10. Untuk pengembangan kopi, disepakati ada beberapa daerah usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak diakomodir, dan hanya dikembangkan di 2 lokasi yaitu Kuningan dan Bandung masing-masings seluas 100 Ha. 11. Untuk komoditas teh, meskipun terdapat perbedaan usulan lokasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Renja K/L kementan, namun disepakati lokasi pengembangan di Cianjur dan Garut, masing-masing seluas 100 Ha. 12. Untuk komoditas teh organik, disepakati untuk dikembangkan di Sukabumi, Bandung Barat dan Purwakarta, masing-masing seluas 100 Ha. 13. Untuk komoditas lada, oleh renja K/L sementara belum diakomodir, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan lokasi pengembangan lada di Sumedang dan Banjar, Kementan akan mempertimbangkan hal tersebut. 14. Untuk komoditas cengkeh disepakati lokasi pengembangannya di Cianjur, Kuningan dan Majalengka, masing-masing selaus 250 Ha. 15. Untuk pembangunan kebun bibit disepakati untuk dikembangakan di Sumedang selaus 3 Ha, Bandung selaus 4 Ha, Kuningan 4 Ha, dan Garut 4 Ha. 16. Untuk kelembagaan petani disepakati dilokasikan di Cianjur, garut dan Bnadung, masing-masing 2 Kelompok Tani. 17. Untuk pengendalian OPT dsb telah dialokasikan oleh Kementan, dan daerah sepakat dengan 47 hal tersebut.
PROVINSI JAWA BARAT (2)
CATATAN 18. Untuk kelembagaan distribusi pangan disepakati dikembangkan 129 Gapoktan, lumbung pangan nasional disepakati di 47 lumbung. Untuk pengendalian harga pangan pokok disepakati masuk ke LDPM. Total kegiatan distribusi disepakati dialokasikan dana sebesar Rp 10.263,3. 19. Untuk ketersediaan disepakati jumlah desa 152 desa, dan ada di 27 Kabupaten, dengan dana Rp 6.735 juta. 20. Untuk penganekaragaman konsumsi, disepakati dana yang dialokasikan adalah sebanyak Rp 12.526 juta dengan jumlah desa 440 desa dan semua lokasi, kecuali Sukabumi, Kota Bandung, dan Kota Bekasi. 21. Untuk kegiatan dukungan manajemen, disepakati untuk dialokasikan dana sebesar Rp 31.054,3 juta, dan masing-masing kabupaten sebesar 25 juta. 22. Untuk peningkatan produksi ternak, semua usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah tertampung dalam Renja K/L, dan ditambahkan di Sukabumi, Bnadung, Indramayu, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur. 23. Untuk LM3, alokasinya sedang diolah oleh pusat. 24. Untuk ternak perah disepakati dikembangkan di Kabupaten Bogor, Cianjur, Garut, Kuningan, Majalengka, Subang, Sukabumi, Sumedang dan Tasik. 25. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai program 1 juta sapi dan 10 juta kambing di wilayah Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. 26. Untuk unggas disepakati dikembangkan di 14 lokasi, rencana Kementan lebih banyak dari pada usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan lokasi pengembangan unggas di Subang. 27. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan pengembangan kelinci, belum tertampung karena pada TA 2012 Kementan masih fokus pada pengembangan sapi. 28. Pengembangan sapi potong masih terpusat, dengan kegiatan penyelamatan betina produktif dsn penyediaan bibit, dan akan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbangtan. 29. Optimalisasi Inka dan IB sudah dialokasikan dalam Renja Kementan. 30. Untuk lokasi klaster sapi potong disepakati di Kuningan, Ciamis, Cianjur, Purwakarta, Sumedang, dan Tasik Malaya, dan ditambah 3 lokasi usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggapa memiliki potensi yaitu Bandung, Subang, dan Sukabumi. 48
PROVINSI JAWA BARAT (3)
CATATAN 31. Untuk peningkatan produksi buah, usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan Renja Kementan, begitu juga untuk tanaman florikultura dan tanaman sayur. 32. Untuk pengembangan padi non hibrida, disepakati rencana Kementan untuk dikembangkan di Kota Bandung dipindah ke Kabupaten Banjar. 33. Untuk pengembangan padi hibrida, sebagian besar usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terakomodir dalam Renja K/L, disepakati tidak dikembangkan di Kabupaten Banjar, namun dalam Renja Kementan ditamabah satu lokasi lagi yaitu Kabuapten Bekasi. 34. Untuk pengembangan padi lahan kering, usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan Renja K/L. 35. Untuk pengembangan jagung hibrida, usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terakomodir dalam Renja K/L, dan ada beberapa tambahan lokasi usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Tasik, Kota Banjar dan Kuningan sebagai ring corn untuk pakan ternak. 36. Untuk pengembangan kedelai, disepakati untuk target menyesuaikan dengan Renja K/L sedangkan untuk lokasi mengikuti usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 37. Untuk program PSP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan untuk menambah pembangunan infrastruktur peternakan di Cianjur. Hal tersebut akan dipertimbangan oleh Kmeentan dan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbangtan.
49
PROVINSI JAWA TENGAH
CATATAN 1. Untuk pengembangan komoditas cengkeh, usulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah terakomodir dalam renja Kementan, nahakan Kementan telah menambah di 2 lokasi yaitu Semarang dan Batang masing-masing 250 Ha. 2. Untuk pengembangan komoditas kelapa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan secara terpusat di Provinsi sebesar 1000 Ha, dalam Renja Kementan telah ditampung dan di breakdown langsung ke 5 kabupaten. 3. Sebagian besar usulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah diakomodir dalam Renja K/L. 4. Untuk pengembangan SL PTT padi, jagung, dan kedelai disepakati bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyesuaikan dengan Renja Kementan. 5. Khusus untuk SL PTT kedelai kementan akan menyesuaikan lokasi sesuai usulan daerah. 6. PSDSK 2012-2014 difokuskan untuk pengembangan sapi potong. 7. Lokasi klaster di Jawa Tengah yaitu: Banajr Negara, Kebumen, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Rembang, Pati, Semarang dan Temanggung. 8. Untuk lokasi Klaster sapi potong, lokasi yang ditetapkan Kementan adalah Wonosobo, Slaatiga, Kota Semarang, Jepara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan tambahan lokasi di Purbalingga dan Banyumas. 50
PROVINSI JAWA TIMUR
CATATAN 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13.
Daerah mengusulkan perluasan tebu di lahan kering di Kab. Sampang (700 ha), Bangkalan (300 ha), Tuban (1000 ha), Lamongan (1000 ha), dan Bojonegoro (1000 ha). Kementan mengalokasikan seluas 1.150 di Tubang, Lamongan, Bojonegoro, Sampang, dan Malang. Disepakati mengikuti target rencana dari kementan dengan rincian: Tuban (250 ha), Lamongan (150 ha), Bojonegoro (250 ha), Sampang (350 ha), dan Bangkalan (150 ha). Unit cost perluasan tebu sekitar Rp. 15-21 juta/ha. Daerah mengusulkan untuk pengembangan jambu mete dikembangkan di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, masing-masing 100 ha. Kementan baru menampung di Sampang. Pembahasan lebih detail akan dilaksanakan pada Musrenbangtan. Daerah mengusulkan agar luasan kapan dikurangi, serta alokasi anggaran direlokasi ke komoditas nilam untuk dikembangkan di Kab. Blitar. Kementan akan mendiskusikan terlebih dahulu dan dibahas di Musrenbangtan. Pengembangan cengkeh, kementan merencanakan di 3 lokasi, yaitu Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi dengan luasan masing-masing 250 ha. Daerah mengusulkan alokasi Ngawi dipindah ke Blitar (150 ha) dan Malang (100 ha). Pengembangan SL-PTT padi & jagung, daerah mengusulkan agar semua kota –kecuali Kota Surabaya- masuk dalam wilayah pengembangan dengan luasan masing-masing 50 ha. Usulan tersebut akan dibahas pada Musrenbangtan. Pengembangan SL-PTT kedelai, usulan daerah telah tertampung dalam renja kementan. Untuk lokasi, akan mengikuti usulan daerah. Lokasi klaster pengembangan sapi disepakati di 26 kabupaten. Terkait program diversifikasi pangan, saat ini Kementan belum dapat memberikan alokasi anggaran ke 5 kab/kota, yaitu Kab. Mojokerto, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, dan Kota Mojokerto karena belum tersedianya kelembagaan pangan daerah. Terkait pembangunan RPH, daerah mengusulkan relokasi dari rencana kementan semula di Probolinggo, Kota Batu, dan Kab. Mojokerto ke Sidoarjo, Situbondo, dan Kab. Blitar. Usulan daerah untuk pengembangan hortikultura telah sesuai dengan rencana Kementan. Pengembangan prasarana dan sarana pertanian difokuskan untuk tanaman pangan serta perkebunan. Daerah mengusulkan relokasi pengolahan kakao dari Lumajang ke Blitar, serta pengolahan kopi dari Ponorogo ke Jember. Daerah mengusulkan jalan produksi untuk tebu di Tuban, Lamongan, Bojonegoro, 51 Sampang, dan Bangkalan dengan relokasi dari perkebunan dan optimasi lahan perkebunan.
PROVINSI DI YOGYAKARTA
CATATAN 1. Pengembangan kakao disepakati di 2 lokasi, yaitu: Kulon Progo seluas 200 ha, dan Gunung Kidul seluas 100 ha. 2. Untuk pengembangan tebu, dalam rangka swasembada gula nasional, akan dikembangkan di Gunung kidul seluas 200 ha untuk kebun bibit datar, serta kegiatan perluasan seluas 200 ha. 3. Terkait pengembangan kapas, kementan telah merencanakan seluas 750 ha di Gunung Kidul. Daerah menyetujui rencana tersebut. 4. Usulan daerah mengenai pengembangan nilam telah sesuai dengan rencana kementan, yaitu seluas 10 ha di Kulon Progo. 5. Terkait pengembangan kelapa, daerah mengusulkan seluas 104 ha di Kulon Progo, sementara kementan merencanakan pengembangan di 4 kab. Disepakati untuk mengikuti rencana kementan yaitu di Sleman (300 ha), Gunung Kidul (200 ha), dan Kulon Progo (300 ha). 6. Daerah mengusulkan pengembangan kopi dan the di Kulonprogo. Kementan untuk sementara ini tidak mengalokasikan dalam renja tahun 2012. Kementan akan mempertimbangkan jika ada tambahan pagu serta akan dibahas lebih lanjut di Musrenbangtan. 7. Kementan menyarankan agar bantuan pasca panen difokuskan di sentra produksi dan lokasi yang mempunyai komoditas unggulan. 8. Lokasi penanganan rawan pangan telah sesuai antara usulan daerah dengan rencana kementan, yaitu di: Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunung Kidul. 9. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan disepakati mengikuti rencana kementan, yaitu di Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunung Kidul. 10. Pengembangan sapi perah disepakati untuk dikembangkan di Sleman. 11. Daerah mengusulkan untuk menambah lokasi pengembangan kambing dan unggas di Gunung Kidul, dari rencana semula kementan, yaitu di Sleman dan Kulon Progo. 12. Terkait pengembangan peternakan, lokasi dan target akan dibahas lebih lanjut di Musrenbangtan. 13. Pengembangan SL-PTT padi dan jagung, usulan daerah hanya di Kab. Bantul, sedangkan kementan merencanakan di seluruh kab, yaitu Sleman, Kulonprogo, Gunung Kidul, dan Bantul. Daerah setuju dengan usulan tersebut. 14. Pengembangan SL-PTT kedelai, sesuai renja kementan, telah dialokasikan seluas 7.100 ha. Daerah setuju dengan usulan tersebut. Untuk lokasi, mengikuti usulan daerah, yaitu di Bantul dan Kulon Progo. 15. Daerah mengusulkan untuk bantuan pengolahan tanaman pangan & horti menambah satu lokasi, yaitu Kab. Sleman. Usulan tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas di Musrenbangtan. 16. Usulan daerah untuk mengembangkan food-estate, disepakati untuk tidak ditampung. 17. Daerah mengusulkan pembangunan jalan produksi perkebunan di KulonProgo, sementara Renja Kementan belum menampung usulan tersebut. Akan dibahas di Musrenbangtan. 52 18. Daerah mengusulkan pengolahan hasil peternakan di semua kab, sementara kementan hanya menampung Kulon Progo dan Gunung Kidul. Untuk kab Sleman, akan dibahas di Musrenbangtan.
PROVINSI BALI
CATATAN 1. Terkait pengembangan SL-PTT padi non-hibrida, Daerah mengusulkan menambah target di Tabanan seluas 11.600 ha dari rencana renja semula seluas 10.000 ha serta di Badung seluas 5.000 ha dari rencana semula 4.500 ha. 2. Pengembangan jagung hibrida, daerah mengusulkan pengembangan di Buleleng seluas 1.150 ha dan Tabanan seluas 1.000 ha. 3. Pengembangan SL-PTT kedelai, daerah sepakat dengan rencna kementan seluas 4.500 ha dengan lokasi: Badung 1.000 ha, Jembrana 1.500 ha, tabanan 1.000 ha, dan Gianyar 1.000 ha. 4. Terkait pengembangan perkebunan, Renja Kementan tahun 2012 telah menampung usulan daerah, dengan komoditas utama: kapas, kelapa, kakao, dan nilam.\ 5. Daerah mengusulkan untuk keberlanjutan pemeliharaan kebun induk kopi kopyol seluas 2 ha. Namun kementan dalam renja tahun 2012 belum dialokasikan. Usulan tersebut akan dipertimbangkan. 6. Renja kementan tahun 2012 telah menampung kegiatan pengendalian rabies dalam bentuk pengadaan vaksis senilai Rp. 5,6 M untuk seluruh kabupaten, AI sebanyak 4.000 dosis, kolera 40.000 dosis. 7. Daerah mengusulkan pengembangan kambing/domba di Tabanan, Buleleng, sementara renja kementan belum mengalokasikan usulan tersebut. 8. Daerah mengusulkan pengembangan pakan di Karang Asem, sementara kementan belum menampung dalam renja tahun 2012. 9. Daerah mengusulkan pengembangan LM3 di 3 lokasi, yaitu: Badung, Karang asem, dan tabanan. Kementan akan mengkaji usulan tersebut. 10. Terkait pengembangan perbibitan sapi, daerah mengusulkan sebanyak 8 lokasi, sementara kementan dapat menampung usulan tersebut, kecuali untuk Kota Denpasar. 11. Terkait kegiatan integrasi ternak, daerah mengusulkan dikembangkan di Tabanan, sementara kementan merencanakan dikembangkan di Karang Asem. Disepakati akan dibahas lebih lanjut pada Musrenbangtan. 12. Daerah mengusulkan pembangunan RPH baru di Buleleng, Jembrana, dan Tabanan. Akan dibicarakan lebih lanjut di Musrenbangtan. 13. Untuk pengembangan hortikultura, daerah sepakat dengan rencana kementan yang ada dalam renja tahun 2012 baik komoditi maupun lokasinya. Komoditas yang akan dikembangkan meliputi: manggis, jeruk, salak, dan pisang, cabai, bawang merah. 14. Daerah mengusulkan pengembangan cabai di Klungkung, sementara rencana awal kementan adalah pengembangan pisang. Akan dibahas lebih lanjut di Musrenbangtan. 15. Daerah mengusulkan pengolahan jambu mete di Karang Asem dan pengolahan kulit manggis di Tabanan. 53 16. Terkait program ketahanan pangan, daerah setuju untuk menyesuaikan dengan anggaran yang terdapat dalam renja kementan tahun 2012.
•
TARGET PRODUKSI TAHUN 2012 (TON) PROPINSI
PADI
JAGUNG
KEDELAI
GULA
DAGING SAPI
Nanggroe Aceh Darussalam
1.609.594
194.810
174.400
43.300
10.559
Sumatera Utara
3.716.247
1.621.000
34.400
62.085
24.676
Sumatera Barat
2.463.371
529.650
13.400
-
19.427
624.034
68.970
14.300
39250
9.441
3.178
1.282
-
830
719.418
54.014
24.400
-
4.506
3.894.021
139.235
26.800
140.800
11.587
Bengkulu
541.149
124.124
14.600
-
2.532
Lampung
3.153.144
2.700.723
32.600
1.090.585
16.192
37.650
2.337
-
2.515
Riau Riau Kepulauan Ja m b i Sumatera Selatan
Bangka Belitung SUMATERA B
D.K.I Jakarta
16.761.804
5.436.145
334.900
1.376.020
102.265
13.668
40
-
-
8.952
Jawa Barat
12.394.646
1.001.880
125.200
191.942
71.861
Jawa Tengah
11.837.810
3.895.665
308.500
426.978
47.806
922.041
395.670
65.700
43.620
4.837
12.997.118
6.956.512
557.800
1.367.460
93.873
881.910
105.105
20.500
-
9.152
2.052.332
61.808
40.700
-
39.277
41.099.525
12.416.680
1.118.400
2.030.000
54 275.758
D.I. Yogyakarta Jawa Timur Bali
Banten JAWA BALI
• PROPINSI Kalimantan Barat
PADI
JAGUNG
Lanjutan (ton)
KEDELAI
GULA
DAGING SAPI
1.455.748
242.000
5.600
85.607
10.268
Kalimantan Tengah
636.186
10.890
22.400
-
7.433
Kalimantan Selatan
2.006.785
145.630
10.200
-
5.847
668.070
17.038
10.700
-
7.578
4.766.789
415.558
48.900
85.607
31.126
655.146
798.600
17.800
-
4.923
Sulawesi Tengah
1.043.824
202.506
14.500
-
2.932
Sulawesi Selatan
5.095.954
1.985.870
94.400
82.356
14.422
Sulawesi Tenggara
495.257
88.094
18.100
204.541
3.716
Gorontalo
367.256
1.076.900
10.200
44.277
4.389
Sulawesi Barat
427.027
72.188
19.700
-
2.419
8.084.464
4.224.158
174.700
331.174
32.801
Nusa Tenggara Barat
2.337.889
427.350
194.400
86.981
8.251
Nusa Tenggara Timur
613.080
1.024.500
6.600
42.763
12.343
Maluku
94.841
17.325
4.200
-
1.318
Maluku Utara
63.171
27.617
4.500
-
1.732
138.989
9.096
8.600
443.648
2.527
39.481
1.573
4.800
-
2.418
3.287.450
1.507.461
223.100
573.392
28.589
74.000.032
24.000.000
1.900.000
4.396.193
470.540
Kalimantan Timur KALIMANTAN Sulawesi Utara
SULAWESI
Papua Papua Barat NT, MALUKU, PAPUA INDONESIA
55
TARGET SL-PTT PADI TAHUN 2012 (ha) PROVINSI
N.A.D Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung SUMATERA Jawa Barat Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali JAWA BALI
Padi Non- Padi Hibrida Hibrida 150.000
15.000
Padi Lahan kering 10.000
TOTAL
140.000
16.500
8.500
165.000
100.000 50.000
0 1.500
10.000 8.500
110.000 60.000
175.000
PROVINSI
Padi Non- Padi Hibrida Hibrida
Padi Lahan kering
TOTAL
Kalimantan Barat
100.000
3.500
20.000
123.500
Kalimantan Tengah
50.000
500
20.000
70.500
Kalimantan Selatan
140.000
0
23.000
163.000
Kalimantan Timur
45.000
2.000
15.000
62.000
KALIMANTAN
335.000
6.000
78.000
419.000
0 60.000
0 2.500
0 12.500
0 75.000
Sulawesi Utara
50.000
10.000
7.000
67.000
Sulawesi Tengah
75.000
0
5.000
80.000
150.000 50.000 150.000
12.500 1.000 15.000
20.000 7.500 12.500
182.500 58.500 177.500
Sulawesi Selatan
185.000
75.000
35.000
295.000
Sulawesi Tenggara
75.000
0
10.000
85.000
Gorontalo
40.000
5.000
5.000
50.000
Sulawesi Barat
65.000
7.500
5.000
77.500
SULAWESI Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku
490.000 120.000 50.000
97.500 3.000 7.500
67.000 30.000 20.000
654.500 153.000 77.500
10.000
0
4.000
14.000
Maluku Utara
6.500
0
2.200
8.700
Papua
10.000
0
1.000
11.000
Papua Barat NT, MALUKU, PAPUA INDONESIA
5.000 201.500
0 10.500
1.000 58.200
6.000 270.200
3.500 853.500 200.000 200.000
0 64.000 20.000 20.000
2.300 91.800 50.000 45.000
35.000 2.000 20.000 200.000 75.000 65.000 150.000 3.000 25.000 35.000 2.000 0 820.000 122.000 205.000
5.800 1.009.300 270.000 265.000
57.000 340.000 178.000 37.000 1.147.000
56
2.700.000 300.000 500.000 3.500.000
TARGET CETAK SAWAH TAHUN 2012 (ha) PROVINSI N.A.D
PROVINSI
LHN SAWAH 13.140
LHN SAWAH
Kalimantan Barat
3.750
Sumatera Utara
3.200
Kalimantan Tengah
4.500
Sumatera Barat
1.850
Kalimantan Selatan
3.500
Riau
3.500
Kalimantan Timur
4.100
Kepulauan Riau
100
Jambi
2.700
Sumatera Selatan
3.700
Bengkulu
1500
Lampung
3.300
Kepulauan Bangka Belitung SUMATERA
Jawa Barat
1.600
KALIMANTAN
15.850
Sulawesi Utara
1.650
Sulawesi Tengah
3.200
Sulawesi Selatan
3.250
Sulawesi Tenggara
5.610
Gorontalo
1500
Sulawesi Barat
7.400
34.590
SULAWESI
22.610
200
Nusa Tenggara Barat
-
2.900
Nusa Tenggara Timur
4.050
-
Maluku
8.950
Jawa Timur
-
Maluku Utara
3.400
Banten
-
Papua
5.600
Bali
-
Papua Barat
1.850
Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta
JAWA BALI
200
NT, MALUKU, PAPUA
26.750
57
TARGET OPTIMASI LAHAN TAHUN 2012 (ha) PROVINSI
OPT LAHAN
PROVINSI
OPT LAHAN
N.A.D
7.000
Kalimantan Tengah
4.000
Sumatera Utara
9.200
Kalimantan Selatan
3.500
Sumatera Barat
3.900
Kalimantan Timur
4.500
Riau
3.600
Kepulauan Riau
250
KALIMANTAN
17.250
Sulawesi Utara
4.000
Jambi
4.000
Sulawesi Tengah
1.400
Sumatera Selatan
4.500
Sulawesi Selatan
8.400
Bengkulu
4.400
Sulawesi Tenggara
2.400
Lampung
2.000
Gorontalo
1.600
Kepulauan Bangka Belitung SUMATERA
800
Sulawesi Barat
500
SULAWESI
39.650
18.300
Jawa Barat
10.500
Nusa Tenggara Barat
7.800
Jawa Tengah
12.700
Nusa Tenggara Timur
3.000
Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur Banten
2.000 12.200
150
Bali
7.000 JAWA BALI
Kalimantan Barat
Maluku
750
Maluku Utara
1.500
Papua
7.000
Papua Barat
4.200
44.550
NT, MALUKU, PAPUA
5.250
TOTAL
58 24.250
144.000
TARGET PEMANFAATAN LAHAN KERING TAHUN 2012 (ha) PROVINSI
LHN KERING
PROVINSI
LHN KERING
N.A.D
5.500
Kalimantan Tengah
2.950
Sumatera Utara
2.000
Kalimantan Selatan
2.850
Sumatera Barat
3.300
Kalimantan Timur
2.350
Riau
1.700
Kepulauan Riau
300
KALIMANTAN
11.500
Sulawesi Utara
5.150
Jambi
2.700
Sulawesi Tengah
6.650
Sumatera Selatan
1.700
Sulawesi Selatan
2.000
Sulawesi Tenggara
6.600 6.500
Bengkulu
700
Lampung
2.400
Gorontalo
Kepulauan Bangka Belitung
1.700
Sulawesi Barat
SUMATERA
11.400 SULAWESI
22.000
38.300
1.800
Nusa Tenggara Barat
8.600
Jawa Tengah
400
Nusa Tenggara Timur
10.700
Daerah Istimewa Yogyakarta
400
Maluku
11.550
Jawa Timur
400
Maluku Utara
13.800
Banten
600
Papua
14.700
Bali
400
Papua Barat
14.750
Jawa Barat
JAWA BALI Kalimantan Barat
4.000
NT, MALUKU, PAPUA
3.450
TOTAL
59 74.100
150.000
PENGEMBANGAN IRIGASI (ha) PROVINSI
JITUT/JIDES/TAM
N.A.D
8.000
Sumatera Utara
16.500
Sumatera Barat
9.000
Riau
11.800
Kepulauan Riau Jambi
13.200 4.000
Lampung
13.800
SUMATERA
200
Kalimantan Tengah
20.000
Kalimantan Selatan
18.000
Kalimantan Timur
35.000
Jawa Tengah
35.000
Daerah Istimewa Yogyakarta 2.000 40.000
Sulawesi Tengah
6.700
Sulawesi Selatan
25.000
Sulawesi Tenggara
4.000
Gorontalo
3.000
Sulawesi Barat
3.000
SULAWESI
43.700
Nusa Tenggara Barat
3.500
Nusa Tenggara Timur
4.400
Maluku
2.200
Maluku Utara
2.900 4.000
4.000
Papua
Bali
6.000
Papua Barat
122.000
68.700 2.000
Banten
JAWA BALI
9.700
Sulawesi Utara
85.100
Jawa Barat
Jawa Timur
21.000
KALIMANTAN
Bengkulu
Kepulauan Bangka Belitung
JITUT/JIDES/TAM
Kalimantan Barat
8.600
Sumatera Selatan
PROVINSI
NT, MALUKU, PAPUA
-
60
17.000
