Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
PENAJAMAN RENCANA PROGRAM TA. 2018 Ditjen. Pembiayaan Perumahan Disampaikan dalam rangka: Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2017 Oleh: Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN Jakarta, 9 Juni 2017
KEBIJAKAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Landasan Hukum ✓
UU No. 17/ 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Skala Prioritas RPJMN Ke-3 (2015-2019) : “Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sIstem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel” ✓ UU No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. Ps. 121 ayat (1), “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ✓
UU No. 20/ 2011 tentang Rumah Susun
Ps. 5 ayat (1), “ Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. ✓
UU No. 4/ 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Ps. 4 ayat (1): “Pengelolaan Tapera dilakukan untuk menjamin tercapainya dana murah berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau”
Pembiayaan Perumahan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya. (Pasal 1 UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
2
SASARAN OUTCOME DITJEN. PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2015-2019 01
Tingkat Aksesibilitas Terhadap Bantuan Pendanaan dan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah
8.00% 7.00%
7.63%
71,88%
6.38%
6.01%
6.00%
4.32%
5.00% 2.88%
4.00% 2.34%
3.00%
2.00%
0.39%
1.00%
1.98%
0.09%
0.00%
02 21.00%
0.30%
Persentase Penurunan Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) melalui Bantuan Pendanaan dan Pembiayaan Perumahan 20.45%
76,83%
17.05%
16.14%
18.00% 15.00% 12.00%
12.40% 7.73%
6.27%
9.00% 6.00% 3.00%
6.13%
1.04% 0.81% 0.23%
0.00% TARGET RENSTRA
REALISASI FLPP
REALISASI SSB
3
CAPAIAN RENSTRA (BA. 999) DITJEN. PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2015-2019 KPR BERSUBSIDI Target
1.350.000 Sisa Target
1.090.305
01 FLPP
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
REALISASI 2015-2016
DIPA 2017
RENCANA 2018
134.958
119.900
114.750
Kredit Konstruksi
0
0
1.500
KPR Swadaya
0
0
5.000
KPR Satuan Rumah Susun
0
100
250
REALISASI 2015-2016
DIPA 2017
RENCANA 2018
124.737
225.000
KPR Sejahtera Tapak
02 SSB
Subsidi Selisih Bunga
Subsidi Selisih Bunga
SBUM Target
476.000 Sisa Target
400.067
03 SBUM
225.000
Subsidi Bantuan Uang Muka
Subsidi Bantuan Uang Muka
REALISASI 2015-2016 75.933
DIPA 2017
RENCANA 2018
289.800 *)
344.500
Ket. *) Target DIPA TA. 2017 adalah sebanyak 550.000 unit, namun demikian saat ini sedang diproses revisi menjadi 289.800 unit pada APBN-P 2017
4
PROGRAM PRIORITAS DITJEN. PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2018
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
1 Perumahan dan Permukiman
Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR
Penyediaan Perumahan Layak
2
Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR
PROYEK PRIORITAS NASIONAL
1a
Pengembangan Sistem Informasi Perumahan
1b
Pengembangan Sistem Pembiayaan Primer dan Sekunder Perumahan
2a
Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Sisi Permintaan
Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Sisi Pasokan
2b
5
KEGIATAN PRIORITAS PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF PENYEDIAAN RUMAH MBR
1a.
Pengembangan
Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan (untuk mengintegrasikan informasi industri dan pasar perumahan)
Penyusunan dokumen
4 Dokumen Pelaksanaan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan (untuk peningkatan kapasitas stakeholder)
Pengembangan
Sistem Informasi Perumahan
Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi MOU
Kerjasama Pembiayaan Perumahan
Pelaksanaan
(termasuk TAPERA dan SMF)
6
perumahan
9 Dokumen
14 Dokumen
(dalam rangka penyaluran KPR Bersubsidi)
Pelaksanaan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pendayagunaan Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan
kebijakan, strategi, analisis makro, dan program pembiayaan
34
82 Lembaga
Provinsi
51
MoU
1b.
Pengembangan Sistem Pembiayaan Primer dan Sekunder Perumahan
KEGIATAN PRIORITAS FASILITASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN MBR
2a.
FASILITASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN SISI PERMINTAAN
5
PAMERAN
Pelaksanaan Promosi, Perencanaan, dan
Bantuan Hukum PPDPP
69
LEMBAGA
Pelaksanaan Kerjasama
dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
4 RAPERMEN Rapermen Pola Investasi Penyusunan Rumusan Perumahan
Penyusunan Rumusan Rapermen Pola
Pembiayaan Mikro Penyusunan Rumusan Rapermen Pola
Pembiayaan Rumah Swadaya Penyusunan Rumusan Rapermen Pola
Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun
2b. 7
FASILITASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN SISI PASOKAN
TOTAL Rp. 15,4 T PENYALURAN FLPP (termasuk dana pengembalian)
PENYALURAN SSB
11,5 T
2,5 T
120.000 Unit
225.000 Unit BA. 999.07
PENYALURAN SBUM
KPR Sejahtera Tapak
1,4 T
114.750 unit KPR Sejahtera Susun
100 unit
344.500 Unit BA. 999.07
KPR Sejahtera Sewa Beli
150 unit
BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN (BP2BT)
10 M
KPR Swadaya
5.000 unit BA. 999.03
312 Unit BA. 033
KPR Kredit Konstruksi unit
1.500 BA. 999.03
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2018 (DALAM RANGKA PEMENUHAN RPJMN DAN PROGRAM SEJUTA RUMAH)
3
1
2
Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (FLPP & SSB)
Penyaluran Bantuan Pembiayaan Berbasis Tabungan (BP2BT)
Dekonsentrasi Pendataan Pembiayaan Perumahan dan Swadaya Mikro Perumahan
345.000 Unit
312 Unit
34 Provinsi
5 Pengembangan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan
4 Rapermen, 1 NSPK, 10 Mastek
6 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Data Informasi serta kerjasama evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
18 Dokumen, 51 MoU
7
4 Fasilitasi penyiapan amanat UU TAPERA, yaitu RPP tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
1 RPP, 1 NSPK, 3 Dokumen
8
Pendayagunaan/mobilisasi sumber- Pengembangan kerjasama sumber dana bagi Pembiayaan baik dengan LKB/LKBB Perumahan (LKB/LKBB) dan fasilitasi untuk penyaluran bantuan pemanfaatan CSR untuk perumahan maupun pendanaan/Pembiayaan Perumahan dengan lembaga donor (luar negeri)
20 Perusahaan, 62 LJK
26 LKB/LKBB
9 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan
14 Laporan, 4 Dokumen
8
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN RUMAH LAYAK DITJEN. PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2018 PAGU INDIKATIF 259,09 M PAGU KEBUTUHAN MENGIKAT
PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS LAINNYA
46,00 M
114,12 M
98,97 M
RPM
PHLN
RPM
BLU
46,00 M
10,00 M
42,53 M
56,44 M
Penyusunan Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja PEMBIAYAAN PERUMAHAN
19,29 M Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
2,25 M Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
10,95 M
56,44 M
18,78 M
Pengendalian Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
12,80 M
12,95 M Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
50,90 M Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
18,73 M
9
POHON ANGGARAN DITJEN. PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2018 PAGU INDIKATIF
Rp. 259,09 M
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG
BELANJA MODAL
Rp. 23,64 M
Rp. 231,97 M
Rp. 3,48 M
BELANJA OPERASIONAL
BELANJA NON OPERASIONAL
PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
Rp. 58,05 M
Rp. 173,92 M
Rp. 1,78 M
Rp. 1,70 M
PPDPP
Ditjen. Pembiayaan Perumahan
Rp. 35,69 M
Rp. 22,36 M
Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan
Rp. 19.29 M
Rp. 12,95 M
Rp. 12,80 M
Sekretariat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan
Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan
Rp. 16,80 M
Rp. 23,20 M
Rp. 50,90 M
PPDPP
Rp. 37,98 M
10
Fasilitasi Pemberdayaan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam rangka Program Satu Juta Rumah
Target Refinancing TA. 2018 Rp. 7,15 T
MBR 600.000-700.000 UNIT
PENYALUR KPR-FLPP
NON MBR 300.000-400.000 UNIT
PENYALUR KPR
Target Sekuritisasi TA. 2018 Rp. 2,3 T
Fasilitasi
Fasilitasi
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
11
NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM (NAHP)
13
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin besar, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan siap bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN
“...melalui PINA dan KPBU, pemerintah akan terus berusaha mendorong partisipasi swasta dan lembaga pengelola keuangan untuk terlibat dalam upaya penyediaan infrastruktur...”
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
12
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
