KEBIJAKAN dan STRATEGI PENYEDIAAN PERUMAHAN TA 2015-2019
DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LANDASAN HUKUM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN UUD 1945 Ps. 28 H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.
UU No. 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
UU No. 20/ 2011 Tentang Rumah Susun Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”
1
KONDISI PERUMAHAN 2014 DAN TARGET PENANGANAN 2019 Backlog sebesar 7,6 juta unit berdasarkan konsep penghunian
pada tahun 2014
(Sumber : Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019)
Menjadi sebesar
5 juta unit pada tahun 2019
13,5 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan
Backlog sebesar konsep kepemilikan (Sumber : BPS dan Bappenas) Masyarakat yang belum memiliki/menghuni rumah yang layak di Kawasan Kota Tua Jakarta
Menjadi sebesar 6,8
juta unit pada tahun 2019
3,4 juta unit
rumah tidak layak huni tahun 2014 (Sumber: Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS)
Rumah tidak layak huni di permukiman nelayan di Labuan Bajo
Menjadi sebesar
1,9 juta unit pada tahun 2019
2
1. Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand). 2. Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif. 3. Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh). 4. Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan. 5. Peran pemerintah pusat dan daerah sebagai enabler masih lemah.
3
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERDASARKAN RPJMN 2015-2019 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL SESUAI RPJMN 2015-2019: MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK, AMAN, DAN TERJANGKAU SERTA DIDUKUNG OLEH PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS YANG MEMADAI
Rumah Susun
FORMAL
Rumah Khusus
550.000 Unit 50.000 Unit
Rumah Umum FLPP 900.000 Unit
Total
RPJM 2015-2019 PB
SWADAYA
Ditjen. Penyediaan Perumahan Ditjen. Pembiayaan Perumahan
1.500.000 Unit
250.000 Unit
PK
1.500.000 Unit
PK-KPR
450.000 Unit
Total
Ditjen. Penyediaan Perumahan Ditjen. Pembiayaan Perumahan
2.200.000 Unit
4
TARGET PROGRAM PERUMAHAN SESUAI RPJMN 2015-2019 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN TOTAL ANGGARAN = Rp. 33.099,00 Miliar
Program/Kegiatan 1
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan Perumahan
2
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa
3
Pembangunan Rumah Khusus
4 5
Pengembangan Perumahan Swadaya
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
Sasaran Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan Perumahan
Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi
a. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial b. Terselenggaranya pencadangan tanah dan Pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas c. Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN
55
VISI KEMENTERIAN PUPR 2015-2019: “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.
6
MISI KEMENTERIAN PUPR 2015-2019 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; 2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua; 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.
7
TUJUAN RENSTRA KEMENTERIAN PUPR 2015-2019 YANG TERKAIT BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN : TUJUAN KE – 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.
8
Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan perumahan adalah Agenda No. 6 yaitu Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan Sub Agenda Prioritas 3, yaitu Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9
Kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi: 1) Pengendalian Perumahan Komersial, 2) Penguatan Perumahan Umum, 3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan 4) Fasilitas Perumahan Khusus
10
Strategi yang akan dilaksanakan berdasarkan target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 250.000 unit. 2. Fasiltasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 Unit. 3. Pembangunan rumah khusus di daerah paska bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU pendukung sebanyak 50.000 Unit. 4. Pembangun Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 Unit. 5. Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya rumah umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit. 11
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2015 - 2019 KEMENTERIAN PUPR BIDANG PERUMAHAN [1] Arah Kebijakan Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian Perumahan Komersial, penguatan Perumahan Umum, Rumah Susun, pemberdayaan Perumahan Swadaya dan fasilitasi perumahan Khusus.
Strategi 1
Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan Perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR
2
Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan Perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider a. Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan Perumahan baik di pusat maupun daerah b. Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan Perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni d. Mendorong Pemda agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan Perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kab/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun DAK e. Memberdayakan BUMN di bidang Perumahan untuk melaksanakan operasionalisasi kebijakan pemerintah
3
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Perumahan a. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun wilayah) b. Mensinergikan perencanaan pembangunan Perumahan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP ke dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD c. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir d. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan
12
12
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2015 - 2019 KEMENTERIAN PUPR BIDANG PERUMAHAN [2] 4
Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan Perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalia harga tanah a. Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan rumah susun di perkotaan b. Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan lahan , Penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf
5
Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan a. b. c.
d.
6
Pengendalian Perumahan Komersial melalui: penerapan hunian berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif. Penguatan Perumahan Umum melalui: fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan apartmen murah (Rusun) baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar. Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni: Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah Fasilitasi Perumahan Khusus melalui: pembangunan pondok singgah di kawasan strategis perkotaan (rumah sakit, pasar, terminal, stasiun , pelabuhan) pembangunan rumah khusus pasca bencana, pasca konflik dan perbatasan.
Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan a. standardisasi perijinan b. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan c. pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah
13
13
DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN RENSTRA PUPR 2015 - 2019 sebesar Rp. 184.662,810 M Dukungan Managemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
Target Fisik RPJMN dan Alokasi Renstra PUPR 20152019
Rp1.035,826 M
Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
Rp 737,752 M
Penyediaan Rumah Susun
Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
Rp. 130.497,412 M
Rp. 12.451,961 M
Rusun
550.000 Unit
Rumah Khusus
50.000 Unit
Pemberdayaan Perumahan Swadaya
Rp. 34.259.115 M Rumah Baru RTLH
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersil
Rp. 5.680,744 M
250.000 unit PSU Rumah Umum: 1.500.000 Unit 676.950 unit
14
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%) 2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
1 Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni
0,63
2,01
2,75
2,83
2,96
11,18
2 Persentase penurunan rumah tidak layak huni
1,47
5,15
13,24
12,50
11,76
44,12
Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni
15
*) Dalam Rp. Milyar 2015 No
Kegiatan
Target Unit
2016
Anggaran*
Target Unit
2017
Anggaran*
Target Unit
2018
Anggaran*
Target Unit
2019
Anggaran*
Target Unit
Total
Anggaran*
Target Unit
Anggaran*
1
Dukungan Manajemen
220,141
220,630
191,277
199,974
203,805
1.035,826
2
Perencanaan
103,507
188,240
134,326
149,999
161,679
737,752
3
PSU RUK
40.700
394,340
42.000
376,880
180.000
1.637,376
190.000
1.489.732
224.250
1.782,416
676.950
5.680.744
4
Rumah Swadaya
70.000
1.515,80
126.000
2.729.460
410.000
8.348,147
556.000
10.953,720
578.000
10.711,988
1.750.000
34.259,115
5
Rumah Khusus
7.320
1.499,240
6.000
1.383,430
11.000
2.657,224
13.680
3.235,849
16.000
3.676,218
50.000
12.451,961
6
Rumah Susun
20.500
4.035,00
15.000
3.881,620
160.000
39.763,323
165.000
39.381,075
189.500
43.436,394
550.000
130.497,412
TOTAL
7.768,028
8.780,260
52.731,673
55.410,349
59.972,500
184.662,810
16
PROGRAM SEJUTA RUMAH PEMERINTAH 98.300 UNIT PERUMNAS 36.016 UNIT
MBR 603.516 unit
1. RUSUNAWA 2. PENINGKATAN KUALITAS 3. PEMBANGUNAN BARU 4. RUMAH KHUSUS
REI 230.000 UNIT APERSI 155.000 UNIT
1. RUSUNAMI 2. RUMAH TAPAK
ASPERI 18.000 UNIT
SEWA 1. NELAYAN 2. BURUH/PEKERJA 3. PNS 4. TNI/POLRI
MILIK 1. UMUM 2. BURUH/PEKERJA 3. PNS
BPJS-T 35.400 UNIT SEWA & MILIK PEMDA 30.000 UNIT
NON MBR 396.484 unit
REI 250.000 UNIT MASYARAKAT 146.484 UNIT
1. RUSUNAWA 2. RUMAH TAPAK
1. RUSUNAMI 2. RUMAH TAPAK
1. PNS 2. BURUH / PEKERJA 3. UMUM
MILIK 1. UMUM / KOMERSIAL
TERIMA KASIH DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
18
