ARAHAN KEBIJAKAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ARAHAN KEBIJAKAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DISAMPAIKAN DALAM ACARA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DI PUSAT DAN DAERAH

Jakarta, 22 Maret 2017

TUGAS UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan konstruksi; Pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi; Penerapan teknologi konstruksi; Pendayagunaan material dan peralatan konstruksi.

MATERI arahan kebijakan pembinaan konstruksi

2

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN PERENCANAAN & EVALUASI

DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR SUBBAG TU

DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI SUBBAG TU

BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA

DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

SUBBAG TU

SUBBAG TU

BAGIAN HUKUM , DATA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

SUBBAG TU

SUBDIT PENYIAPAN KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

SUBDIT SISTEM PENYELENGGARAAN

SUBDIT KELEMBAGAAN

SUBDIT STANDAR DAN MATERI KOMPETENSI

SUBDIT KERJA SAMA

SUBDIT SINKRONISASI DAN EVALUASI INVESTASI INFRASTRUKTUR

SUBDIT KONTRAK KONSTRUKSI

SUBDIT MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

SUBDIT PENERAPAN KOMPETENSI

SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH I

SUBDIT FASILITASI & MITIGASI RISIKO INVESTASI INFRASTRUKTUR

SUBDIT KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

SUBDIT TEKNOLOGI KONSTRUKSI & PRODUKSI DALAM NEGERI

SUBDIT PENGEMBANGAN PROFESI JASA KONSTRUKSI

SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH II

SUBDIT PASAR INFRASTRUKTUR

SUBDIT MANAJEMEN MUTU

SUBDIT USAHA JASA KONSTRUKSI

SUBDIT PRODUKTIVITAS

UPT/BALAI (BALAJ JAKONS 1-7, BALAI MATERIAL & PERALATAN, DAN BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI)

SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

3

TUJUAN & SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

Salah Satu Tujuan dalam Renstra 2015-2019 Kementerian PUPR

“MENINGKATNYA KAPASITAS DAN PENGENDALIAN KUALITAS KONSTRUKSI NASIONAL” OUTCOME 1.  Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional 2.  Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar 3.  Meningkatnya ter\b penyelenggaraan konstruksi 4.  Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten 5.  Meningkatnya U\litas Produk Unggulan Sumber: Renstra Kementerian PUPR 2015-2019

4

PENCAPAIAN OUTCOME PEMBINAAN KONSTRUKSI 2015-2019 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

5

PENINGKATAN PERAN STAKEHOLDER BIDANG JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

Direktur Jenderal : A/B/C/P

Ditjen Bina Konstruksi

Lembaga Diklat

LPJK/ BNSP

34 60

Direktur /Kepala Balai

LSP

Gubernur

Direktur /Kepala Balai

600

2400

PPK

Asosiasi

BupaU/ Walikota

Kepala Satker

500 SKPD

PPK

10

BUJK

BUJK

1.000

SKPD

Proyek

Proyek

PPK

480rb

Naker Naker

1.6jt

Naker

Naker

Proyeksi Target 750.000 ORANG BERSERTIFIKAT

100 200

Proyek

PPK

Proyek

LSP

BupaU/ Walikota

Proyek

4800

BUJK

BUJK

Asosiasi

500 Kepala Satker

16.000

K/L Lain & Pengemban g Swasta

Proyek

200rb

2.000 Naker

Naker

Naker

20rb

50.000 TENAGA AHLI – 200.000 TEKNISI – 500.000 TENAGA TERAMPIL Dapat Diupayakan Melalui Kolaborasi Seluruh Stakeholder

Naker

6

6

PROSES BISNIS PEMBINAAN KONSTRUKSI

INVESTASI

Peningkatan kapitalisasi konstruksi

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

KEBIJAKAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

APBN

Infrastruktur yang berdaya saing dan handal

NORMA, STANDAR, PEDOMAN DAN KRITERIA KOMPETENSI SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN Peningkatan SDM penyedia Peningkatan kinerja Peningkatan ter\b BUJK dan u\litas produk penyelenggaraan jakons yg kompeten & unggulan dalam negeri konstruksi produk\fitas kerja konst.

PEMBERDAYAAN Pelaksanaan kerjasama strategis dan pemberdayaan

BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI

PAJAK DAN RETRIBUSI

KNOWLEDGE MANAGEMENT, ASSET MANAGEMENT, HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

K/L Asosiasi Profesi

PROYEK KONSTRUKSI

PENGGUNA JASA

PEMDA TPJKP/D KPBU Unit SerUfikasi

LPJK

PENYEDIA JASA

Asosiasi Badan Usaha Balai Satminkal

LDK

Lembaga Non Pemerintah

TENAGA KERJA

PT/Politeknik/SMK BUJK

Masyarakat

INVESTOR

Media

MASYARAKAT

PRODUKTIF, BERMUTU DAN IKLIM USAHA KONSDUSIF

PENGUASAAN PANGSA PASAR

LAPANGAN PEKERJAAN

MASYARAKAT SEJAHTERA

7

PROGRAM PRIORITAS PEMBINAAN KONSTRUKSI (1/3) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

No 1

2

KEGIATAN

PROGRAM PRIORITAS

Pembinaan Investasi Infrastruktur

Peningkatan kapitalisasi konstruksi oleh investor melalui simpul KPBU untuk meningkatkan investasi: •  Perluasan akses pasar konstruksi •  Penyusunan kebijakan pola investasi/pembiayaan infrastruktur •  Sinkronisasi/harmonisasi kebijakan/strategi NSPK di bidang investasi infrastruktur •  Fasilitasi mi\gasi resiko investasi infrastruktur Peningkatan ter\b penyelenggaraan konstruksi melalui :

Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

•  Penerapan sistem manajemen mutu •  Peningkatan penerapan K3 Konstruksi •  Peningkatan ter\b pengadaan barang dan jasa dan •  Peningkatan ter\b administrasi kontrak konstruksi 8

PROGRAM PRIORITAS PEMBINAAN KONSTRUKSI (2/3) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

No 3

4

KEGIATAN

PROGRAM PRIORITAS

Pembinaan Kelembagaan Dan Peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan u\litas Sumber Daya Jasa Konstruksi produk unggulan dalam negeri melalui : •  Penataan regulasi dan perengkat kelembagaan jasa konstruksi di pusat dan daerah •  Peningkatan kapasitas rantai pasok material dan peralatan konstruksi •  Pengembangan penerapan teknologi dan produksi dalam negeri •  Peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi pada BUJK Nasional Pembinaan Kompetensi Dan Peningkatan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten dan Produk\vitas Konstruksi produk\fitas kerja konstruksi melalui : •  Penyediaan standar dan materi kompetensi kerja konstruksi •  Peningkatan penerapan kompetensi kerja konstruksi •  Pengembangan profesi konstruksi berkelanjutan dan MRA (Mutual Recogni\on Arrangement) •  Peningkatan produk\fitas kerja konstruksi

9

PROGRAM PRIORITAS PEMBINAAN KONSTRUKSI (3/3) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

No 5

6

KEGIATAN

PROGRAM PRIORITAS Pelaksanaan kerjasama strategis dan pemberdayaan melalui : Kerja Sama Dan Pemberdayaan Peningkatan •  Peningkatan kerjasama strategis dengan lembaga pemerintah dan Kompetensi SDM Konstruksi masyarakat dalam penyediaan SDM konstruksi yang kompeten. •  Pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi dalam meningkatkan pembinaan konstruksi nasional •  Penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan konstruksi UPT / Balai •  Pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan/pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi di wilayahnya •  Pengelolaan informasi teknologi konstruksi dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materi penerapan teknologi konstruksi •  Pendayagunaan dan pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi •  Mobile Training Unit •  S\mulus Pela\han Konstruksi

10

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMBINAAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

1.  Pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; 2.  Kompetensi tenaga ahli konstruksi; 3.  Sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi; 4.  Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundangundangan, menyelenggarakan pela\han, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi; 5.  Kapasitas badan usaha jasa konstruksi; 6.  Pengawasan ter\b usaha, ter\b penyelenggaraan dan ter\b pemanfaatan jasa konstruksi; 7.  Pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan asosiasi jasa konstruksi; 8.  Kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri; 9.  Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi. 11

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KAB./KOTA DALAM PEMBINAAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

1.  Pendataan proyek di daerah kab/kota yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; 2.  Kompetensi tenaga terampil konstruksi; 3.  Sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota; 4.  Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundangundangan, menyelenggarakan pela\han, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi; 5.  Kapasitas badan usaha jasa konstruksi; 6.  Pengawasan ter\b usaha, ter\b penyelenggaraan dan ter\b pemanfaatan jasa konstruksi; 7.  Pembinaan asosiasi jasa konstruksi; 8.  Kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri; 9.  Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; 10. Pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil). 12

RENCANA KEGIATAN YANG DAPAT DIFASILITASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI (1/2) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR 1.  2.  3.  4.  5. 

Sosialisasi dan diseminasi penyiapan kebijakan investasi infrastruktur Bantuan teknik pengaturan investasi infrastruktur Pemberdayaan pengembangan pasar konstruksi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi infrastruktur Bantek peningkatan kapasitas terkait mi\gasi dan penyelesaian sengketa investasi infrastruktur 6.  Bantuan teknis penyiapan kebijakan penyelenggaraan investasi infrastruktur DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI 1.  2.  3.  4.  5. 

Bimbingan Teknis PBJ Bimbingan Teknis E Procurement Bimbingan Teknis Administrasi Kontrak Bimbingan Teknis SMK3 Bimbingan Teknis SMM 13

RENCANA KEGIATAN YANG DAPAT DIFASILITASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI (2/2) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI 1.  2.  3.  4.  5. 

Pemberdayaan dan TOT PJT Pemberdayaan PPMK Pemberdayaan SIPJAKI Pemberdayaan IUJK Pemberdayaan TOT PPMK

DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI 1.  Pela\han Management Of Training (MOT) dan Training Of Trainer (TOT) 2.  Sosialisasi Permen PU Tentang Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan/ CPD Untuk Asosiasi Profesi 3.  Bintek Produk\vitas Konstruksi 4.  Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Sektor Konstruksi DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN 1.  Bantek inisiasi kerjasama dan pemberdayaam 2.  Bantek penjaminan mitu pelaksanaan pembinaan konstruksi, pela\han mandiri, dan kerjasama link/match diklat dengan industri konstruksi

14

KEGIATAN DAN LAYANAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

PEMERINTAH PROVINSI (1/2) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

Penyelenggaraan pelaUhan tenaga ahli konstruksi Layanan Pela5han tenaga ahli konstruksi •  Iden\fikasian Jenis Pela\han •  Penyiapan Modul/SOP/Pedoman pela\han •  Penyiapan Pengajar/instruktur/Asesor/tenaga pela\han •  Penyiapan dan pelaksanaan pela\han Tenaga Ahli •  Iden\fikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan •  Fasilitasi Ser\fikasi Tenaga Ahli •  Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan badan usaha pela\han •  Pembuatan Skema kerjasama dengan Lembaga Pela\han/Ser\fikasi • 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengendalian penjaminan mutu

15

KEGIATAN DAN LAYANAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

PEMERINTAH PROVINSI (2/2) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi Layanan Penyelenggaraan Sistem informasi pembina jasa konstruksi •  Penyediaan Administrator SIPJAKI •  Penyediaan perangkat pendukung SIPJAKI •  Penyediaan operasional SDM pengelola •  Pela\han untuk peningkatan kapasitas Administrator SIPJAKI •  Inventarisasi data proyek bidang PUPR •  Inventarisasi data profil, ter\b penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

16

KEGIATAN DAN LAYANAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

PEMERINTAH KABUPATEN (1/4) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

Penyelenggaraan pelaUhan tenaga terampil konstruksi Layanan Pela5han tenaga terampil konstruksi •  Iden\fikasi Kebutuhan Jenis Pela\han •  Penyiapan Modul/SOP/Pedoman pela\han •  Penyiapan Pengajar/instruktur/Asesor/tenaga pela\han •  Penyiapan dan pelaksanaan pela\han Tenaga Terampil •  •  •  •  • 

Iden\fikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan Fasilitasi Ser\fikasi Tenaga Terampil Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan badan usaha pela\han Pembuatan Skema kerjasama dengan Lembaga Pela\han/Ser\fikasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengendalian penjaminan mutu Pelaksanaan Pela\han

17

KEGIATAN DAN LAYANAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

PEMERINTAH KABUPATEN (2/4) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi Layanan Penyelenggaraan Sistem informasi pembina jasa konstruksi •  Penyediaan Administrator SIPJAKI •  Penyediaan perangkat pendukung SIPJAKI •  Penyediaan operasional SDM pengelola •  Pela\han untuk peningkatan kapasitas Administrator SIPJAKI •  Inventarisasi data proyek bidang PUPR •  Inventarisasi data profil, ter\b penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

18

KEGIATAN DAN LAYANAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

PEMERINTAH KABUPATEN (3/4) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

Penerbitan Izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) Layanan Penyediaan Layanan izin usaha jasa konstruksi •  Pengaturan izin usaha jasa konstruksi •  Peningkatan kapasitas badan usaha dalam rangka perizinan •  Pembinaan terhadap Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan profesi Jasa Konstruksi •  Pelaksanaan layanan izin usaha jasa konstruksi •  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi

19

KEGIATAN DAN LAYANAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

PEMERINTAH KABUPATEN (4/4) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

Pengawasan terUb usaha, terUb penyelenggaraan dan terUb pemanfaatan jasa konstruksi Layanan Penyediaan Layanan ter5b usaha, monitoring dan evaluasi, ter5b penyelenggaraan konstruksi dan ter5b pemanfaatan jasa konstruksi •  Penyusunan SOP/Pedoman Ter\b Usaha, Ter\b Penyelenggaraan dan ter\b pemanfaatan Jasa Konstruksi •  Bimbingan teknis ter\b usaha, pengadaan barang dan jasa , K3, SMM, penyelenggaraan investasi infrastruktur •  Database pengawasan usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi •  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Ter\b Penyelenggaraan

20

PERAN STAKEHOLDER LAINNYA DALAM PEMBINAAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

PERAN YANG DILAKUKAN ANTARA LAIN: 1.  K/L: Infrastruktur berkualitas, Penyedia Jasa Kompeten, SDM Proyek Kompeten 2.  Asosiasi Badan Usaha: Kewajiban Pengembangan Usaha Anggota 3.  Asosiasi Profesi: Kewajiban Pengembangan Profesionalisme Anggota 4.  Lembaga Diklat: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Diklat 5.  BUJK Besar: Pelaksanaan PSO Peningkatan Kompetensi dan Ser\fikasi SDM Konstruksi 6.  Proyek Strategis: Fasilitasi Pendidikan Profesi Insinyur, Tenaga Terampil dan Pela\han Mandiri 7.  Supplier dan Sub kon: Menser\fikasi Tenaga Teknisi dan Terampil 8.  Masyarakat/LSM: Par\sipasi dalam pengawasan penyelenggaraan konstruksi

21

SINKRONISASI PEMBINAAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2017

URGENSI sinkronisasi pembinaan konstruksi pusat dan daerah (melalui DESK) • 

•  •  • 

Menciptakan integrasi dan sinergi pembinaan konstruksi antara pusat dan daerah agar terwujud pembangunan pusat dan daerah yang terencana dan konsisten, opUmalisasi parUsipasi masyarakat serta tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efekUf, berkeadilan dan berkelanjutan; PEMDA dapat menjalankan otonominya secara efekUf, efisien, ekonomis dan akuntabel; Memperha\kan aspirasi daerah serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah; dan PEMDA dapat memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan mendukung pelaksanaannya.

22

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TERIMA KASIH

©2017|DJBK