Kondisi & Tantangan Pembinaan Sektor & SDM Konstruksi

Kondisi & Tantangan Pembinaan Sektor & SDM Konstruksi Rizal Z.Tamin ITB

Management of Training – Pembinaan Kompetensi & Pelatihan Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi & Pelatihan Konstruksi BPKonstruksi - Kementerian Pekerjaan Umum Yogyakarta, 23 September 2014 1

IKHTISAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengantar Kondisi dan tantangan jasa konstruksi Sistem jasa konstruksi Pembinaan jasa konstruksi Profil pembinaan TPJK Provinsi & Kab./Kota Faktor kunci membangun sistem jasa konstruksi Penutup

2

PROLOGUE

‘There is no such thing - as the favourable wind - for those who do not know where to go’ (Lucius Annaeus Seneca, 5th BC)

3

PENGANTAR (1/2) 1. Sektor konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan bangsa: -

3. Namun, kondisi sektor konstruksi kurang menggembirakan:

kontribusi ekonomi tinggi; pendukung sektor lain; pilar sosial, ekonomi, & budaya bangsa.

-

2. Pendanaan infrastruktur (2013): -

-

4-5% PDB; Rp. 350-450 T; 3 Kementerian utama: PU, Hub., & ESDM; Pemerintah 70% (APBN, APBD, Pinjaman BUMN, PPP); swasta 30%; Pusat - daerah: timpang.

keterbatasan infrastruktur  penghambat investasi & pembangunan; produktifitas & mutu rendah; kerusakan jalan, kegagalan konstruksi & bangunan; kecelakaan kerja konstruksi tinggi; daya saing pelaku (SDM – TA/TK, badan usaha), & sektor rendah.

Tabel 1: Kontribusi Sektor KonstruksiPDB, PDB/kapita, &Total Angkatan Kerja (2013) Region Nasional

PDB

PDB/Kapita

Sektor Konstruksi

Angkatan Kerja

(T Rp)

Pertumbuhan (%)

(US$)

Kontribusi (%)

Pertumbuhan (%)

(Juta)

Sektor Konstruksi (%)

9.084,0

5,8

3.500

9,99

6,6

120,20

5,2

10,85

6,1

1,95

5,54

Prov. DIY 63,69 5,4 1.700 Sumber: Berita Resmi Statististik, Provinsi DI Yogyakarta, 2014

4

PENGANTAR (2/2) 4. UU 18, 1999 merupakan landasan pengembangan jasa konstruksi indonesia: -

-

Pemerintah (BPKonstruksi) berfungsi sebagai Pembina; Lembaga (LPJKN) berfungsi sebagai Pengembang; Tujuan: mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan konstruksi yang berkualitas; Konsep: pembangunan berbasiskan masyarakat (swasta); bukan bertumpu pada pemerintah saja); banyak stakeholders teribat.

5. Sejalan dengan otonomi daerah: -

-

sebagian tugas pembinaan dapat dilimpahkan (desentralisasi, dekonsentrasi, & tugas pembantuan) kepada TPJK Prop./Kab,/ Kota; pendirian lembaga pengembangan di tingkat Provinsi (LPJK Prop.).

6.

Kegiatan pembinaan & pengembangan baik di tingkat nasional (BPKonstruksi & LKPJKN) maupun di tingkat daerah (TPJK Prop./ Kab./Kota & LPJK Prop.) belum maksimal.

7.

Evaluasi perlu dilakukan dan perspektif pembinaan jasa & SDM konstruksi ke depan perlu dirumuskan dan disepakati. 5

KONDISI & TANTANGAN JASA KONSTRUKSI

6

KONDISI & TANTANGAN JASA KONSTRUKSI (1/6) 1. Daya saing kontraktor rendah: a. Kontraktor besar & bermutu sedikit: -

-

umumnya hanya BUMN; berlokasi di Jakarta, P. Jawa, dan pusat pengembangan regional; hanya beberapa yang menembus pasar internasional; sedikit yang memanfaatkan peluang usaha dan lapangan kerja tenaga terampil di Timur Tengah dan negara ASEAN.

d. Terdapat 128.570 kontraktor nasional aktif (BPS, 2013): -

2.433 (2%) besar; menguasai 80% pasar, bersama kontraktor menengah; 17.511 (14%) menengah; 108.626 (85%) kecil memperebutkan 20% pasar.

e. Kontraktor spesialis hampir tidak ada; negara maju: Jepang, UK, USA (5972%); China (48%).

b. Belum menerapkan rantai pasok; kecuali kontraktor EPC di ESDM; BUMN mulai melakukan, namun vertical integration. c Konsep kemitraan (besar/menengah/kecil, pusat/daerah, JO, JV, serta antara pemilik, kontraktor, dan konsutan) belum dilaksanakan secara luas. 7

KONDISI & TANTANGAN JASA KONSTRUKSI (2/6) 2. Kompetensi TA & konsultan nasional lemah; termasuk tenaga terampil: a. Dari 7.078 konsultan nasional: -

hanya 1% B, 9% M, & 90% K; konsultan besar hanya di Jakarta dan P. Jawa.

b. Sebagian besar tidak mempunyai TA tetap: -

margin keuntungan kecil untuk membina TA yang bermutu; billing rate kecil; SE Men. PU 03, 2013, Maret 2013 perbaikan remunerasi.

c. Mutu 6,2 juta pekerja konstruksi rendah: (1) Terdapat 3,7 juta (60%) Tenaga tidak terampil; 1,86 juta (30%) TK; 0,62 juta (10%) TA. (2) Baru 6,1% (380.000) yang telah disertifikasi: - 251.000 TK; - 129.000 TA: 6.000 (5%) Pemula; 89.000 (69%) Muda; 31.000 (24%) Madya; dan 3.000 (2%) Utama. Catatan: berbeda dengan manufaktur, peran SDM TK (tukang) dalam jasa konstruksi sangat besar.

8

KONDISI & TANTANGAN JASA KONSTRUKSI (3/6) 3. Mutu konstruksi rendah: a. Terjadi kegagalan bangunan: -

jalan rusak sebelum umur rencana; runtuhnya bendung Situ Gintung (2009); jembatan Kutai Kartanegara (2011).

b. Manajemen O&P belum baik: -

amblesnya jembatan Comal & Ciamis (2014);

c. SMM: belum berkembang & diterapkan.

4. Kecelakaan kerja tinggi: -

-

2010: Jasa konstruksi menduduki rangking tertinggi kecelakaan kerja yang berakibat fatal (31,9%); SMK3 belum menjadi perhatian utama.

5. Pembangunan infrastruktur akan terus meningkat (2015-2019): a. MP3EI: PDB/kapita (2025) US$ 15.000; pertumbuhan ekonomi perlu 7-8%/tahun. b. Belanja infrastruktur 5-6% PDB; - Rp. 500-600 Triliun; - Pemerintah 60% (APBN, APBD, Pinjaman, BUMN, PPP); - Swasta 40%; - Pusat daerah harus berimbang; mengurangi disparitas; pembangunan akan menyebar diseluruh tanah air.

9

Runtuhnya Situ Gintung (2009)

10

Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara (2011)

11

Rusaknya Jembatan Comal & Ciamis (2014)

12

KONDISI & TANTANGAN JASA KONSTRUKSI (4/6) 6. Persaingan yang semakin ketat; pasar regional yang semakin terbuka (MEA Pasca 2015): a. 10 Negara: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Viet Nam, Lao, Myanmar, dan Cambodia; b. Lintas barang, jasa, & tenaga kerja terampil. c. Regionalisasi menggantikan multi lateral: - penyatuan kawasan produksi & pasar akan meningkatkan daya saing; - peningkatan kreatifitas & inovasi; bukan saja produktifitas & efisiensi;

d. Untuk sektor konstruksi, berdampak: - masuknya produk, jasa, TA dan TK; - sebenarnya perluasan pasar & peningkatan daya saing; - secara positif meningkatkan mutu produk dan jasa dalam negeri.

e. MRA di bidang Arsitektur & Engineering Services: - mobilisasi TA konstruksi dan pertukaran informasi mengenai standar & kualifikasi; - teregristrasi sebagai ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE).

13

KONDISI & TANTANGAN JASA KONSTRUKSI (5/6) 7. Terdapat 5 konsep pengaturan UU 18, 1999 Jasa konstruksi yang perlu dibahas: a. pengaturan bisnis konstruksi disatukan dengan TA/Konsultan; akan diperbaiki dengan UU Keinsinyuran. b. pengaturan lapangan usaha berdasarkan ASMET, bukan ISIC-KBLI; diperbaiki dengan PP 04, 2011. c. pembentukan LPJKN/D sebagai organisasi masyarakat; diperbaiki dengan PP 04, 2011. d. pemberian kewenangan publik kepada asosisasi perusahaan & profesi untuk mensertifikasi perusahaan dan TA/TK; diperbaiki dengan PP 04, 2011

8. Permasalahan masih tersisa dalam 4 aspek: a. pemahaman utuh mengenai sistem jasa konstruksi. c. fungsi pembinaan pemerintah (pusat, provinsi, & kab./kota) dan buffer body (LPJKN/P) serta skenario pengembangannya. d. konsep (fungsi & manfaat) sertifikasi, registrasi, dan lisensi.

14

KONDISI & TANTANGAN JASA KONSTRUKSI (6/6) 9. Jasa konstruksi; kegiatan sangat terfragmentasi: sedikitnya 6 dimensi: -

fragmentasi vertikal: dari kontraktor sampai produsen; fragmentasi horizontal: siklus proyek; dari gagasan sampai penghapusan; fragmentasi manajemen proyek: owner, consultant, contractor; segmentasi project delivery (DBB, EPC, DB, PBC, PPP); fragmentasi antar kementerian (PU, HUB., ESDM, telekomunikasi); segmentasi pemerintahan: pemerintah pusat, provinsi, kab./kota.

11. Sesungguhnya jasa konstruksi suatu sistem dengan banyak stakeholders. 12. Konsep membangun jasa kontruksi adalah membangun kemampuan seluruh masyarakat (stakeholders), memberdayakan pelaku swasta, bukan bertumpu pada pemerintah saja; perlu memahami dan menyepakati ‘Sistem Jasa Konstruksi’.

10. Terjadi delay, idle, waste menjadikan jasa konstruksi susah berdaya saing. 15

SISTEM JASA KONSTRUKSI

16

PERKEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Sebelum Kemerdekaan

1945-1960 Swakelola Legislatif

Kerajaan

> 1960 Penunjukkan Langsung Yudikatf

Pemerintah

Legislatif

Yudikatf

Pemerintah

> 1970 Kontrak Legislatif

Yudikatf

Pemerintah

Procurement

Pembangunan Infrastruktur


BUMN

BUMN & BUMS


Pembangunan Infrastruktur 17

SISTEM JASA KONSTRUKSI NASIONAL (UU 18, 1999) PU PENGGUNA JASA DANA SWASTA

PEMERINTAH/ KEMENTERIAN (APBN)

HUB

ESDM

PEMERINTAH: - BPKonstruksi

NAKER

Buffer Body

(LPJKN)

Procurement GOOD GOVERNANCE

PENYEDIA JASA

BUMN, BUMD, PT - SWASTA

MASYARAKAT PROFESIONAL Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi

PT

LSM

Catatan: -

Pemerintah memimpin perubahan & menjadi penanggung jawab kemajuan sektor & perlindungan masyarakat kecil; UU Jasa Konstruksi hanya mengatur bisnis konstruksi; TA & Konsultan diatur dalam UU KeInsinyuran.

18

SISTEM JASA KONSTRUKSI PROVINSI (UU 18, 1999) PENGGUNA JASA DANA SWASTA

PEMDA/ DINAS PROVINSI

PEMDA PROVINSI (TPJK)

(APBD)

Buffer Body

(LPJKP)


PENYEDIA JASA



Asosiasi Profesi

PT

LSM

19

SISTEM JASA KONSTRUKSI KAB./KOTA (UU 18, 1999) PENGGUNA JASA DANA SWASTA

PEMDA/ DINAS KAB./KOTA

PEMDA KAB./KOTA (TPJK)

(APBD)


PENYEDIA JASA



Asosiasi Profesi

PT

LSM

20

SISTEM KEINSINYURAN (TA) NASIONAL (UU 11, 2014) PU

HUB

ESDM

PEMERINTAH: - KEMENDIKBUD - KEMENRISTEK

DEWAN INSINYUR

GOOD GOVERNANCE

- TA - KONSULTAN

MASYARAKAT PROFESIONAL

PII

Asosiasi Profesi

PT

LSM

21

TAHAPAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT Peran Masyarakat

Independent Regulatory Board LPJK (UU 18, 1999, PP 28, 2000)

PEM + Badan independen

PEM + Badan (dlm pemerintah) CIDB - Malaysia; BCA - Singapore

PEM + Forum Stakeholders

PEM

Waktu/ Step

22

TIGA PERAN LEMBAGA SEMI PEMERINTAH 1. Memberikan masukan kebijakan: -

-

beranggotakan wakil masyarakat profesional; masukan untuk memajukan pelaku swasta dan melindungi masyarakat kecil; dan membangun sistem yang kokoh;

3. Contracting agency: -

dalam hal kegiatan belum tersebar; kegiatan perlu dilakukan dengan interaksi korporasi (fleksibel); contoh: BPJT, SKK Migas.

regulasi ditetapkan pemerintah.

2. Melakukan kewenangan publik: akreditasi, sertifikasi, & registrasi; -

tidak dapat dilakukan pemerintah; internasional menghendaki dilakukan oleh lembaga independen bukan pemerintah; menghindari conflict of interest.

23

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

24

FUNGSI & TUGAS PEMBINAAN PEMERINTAH (1/2) 1. Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi (pengaturan, pemberdayaan, & pengawasan): - pengaturan: penerbitan peraturan per-UU-an; standard teknis; - pemberdayaan: menumbuh-kembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi; - pengawasan: menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi.

2. Pihak yang dibina: a. Penyedia jasa: perseorangan, badan usaha. b. Pengguna jasa: instansi pemerintah, pusat dan daerah; perseorangan, badan usaha. c. Masyarakat. Catatan: (1) Masyarakat tidak didefinisikan; seharusnya termasuk: Asosiasi; LSM; Perguruan tinggi; masyarakat profesional & umum. (2) Demikian juga: LPJKN, LPJKD, TPJK Prop./Kab./Kota.

3. Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan bersama dengan lembaga: -

harus ada pembagian tugas & koordinasi.

4. Sumber pendanaan pembinaan: -

Pemerintah Pusat (BPKonstruksi): dari APBN; Lembaga: diatur oleh Lembaga (?).

5. Keberadaaan & Tugas Lembaga (LPJKN): a. Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen & mandiri; tepatkah ? 25

FUNGSI & TUGAS PEMBINAAN PEMERINTAH (2/2) b. Tugas LPJKN: (1). Litbang. (2). Diklat; apakah efektif ?. (3). Registrasi tenaga kerja konstruksi (klasifikasi, kualifikasi, & sertifikasi); hanya untuk tenaga terampil; TA akan dikeluarkan. (4). Registrasi badan usaha konstruksi: - hanya untuk kontraktor; konsultan akan dikeluarkan; - masih perlu pembahasan apakah kontraktor perlu disertifikasi; - apa perbedaan sertifikasi & IUJK. (5). Arbitrase, mediasi, & penilai ahli.

c. Pendanaan: bantuan APBN; masih terbatas.

26

DEKONSENTRASI & DESENTRALISASI PERAN PEMBINAAN BPKONSTRUKSI KEPADA TPJKP (1/2) 1. UU 18, 1999: sebagian tugas pembinaan dapat dilimpahkan kepada Pemda yang diatur dengan PP. 2. PP 30, 2000: a. Pembinaan merupakan tugas & tanggung jawab Pemerintah. b. Pembinaan diselenggarakan oleh Pemerintah & Pemda. c. Penyelenggaraan pembinaan dapat didekonsentrasikan atau ditugas pembantuan kepada Pemda. d. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri; oleh Gubernur; dan oleh Bupati/Walikota (TPJK) bertugas: -

menyusun rencana & program; melaksanakan pembinaan, melakukan mon-ev; menyusun laporan.

3. Biaya yang diperlukan untuk pembinaaan yang dilakukan Pemerintah dibebankan pada APBN. 4. Biaya pembinaan Pemerintah Provinsi: -

Pembinaaan sesuai tugas dekonsentrasi & pembantuan (APBN); Pembinaan sebagai pelaksanaan tugas OTDA (APBD).

5. Biaya pembinaan Pemerintah Kab./Kota: -

Pembinaaan sesuai tugas pembantuan (APBN); Pembinaan sebagai pelaksanaan tugas OTDA (APBD).

27

DEKONSENTRASI & DESENTRALISASI PERAN PEMBINAAN BPKONSTRUKSI KEPADA TPJKP (2/4) 6. SE Mendagri No. 601/476/SJ, Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah: a. Pemerintah Prop./Kab./Kota dapat menerbitkan Keputusan Kepala Daerah untuk menetapkan unit kerja Pembina Jasa konstruksi. b. Rekomendasi: -

Ketua dijabat oleh Asisten Sekda; Sekretaris dijabat oleh Kadin PU; Sekretariat dari unsur Pemda; Struktur keanggotaan: kebijakan daerah, sesuai kondisi setempat.

28

EVALUASI & ANALISIS UMUM TPJK PROVINSI 1. TPJK umumnya bersifat AdHoc; belum dilengkapi dengan OTK & SOP. 2. Dipimpin oleh Asisten Sekda; terdapat kemungkinan tidak berlatar belakang atau berpengalaman dalam bidang jasa konstruksi. 3. Anggota berasal dari berbagai instansi dan mempunyai tugas pokok masing-masing; kompetensi bervariasi; kurang fokus; motivasi terbatas; dan sulit berkoordinasi. 4. Anggaran terbatas; tidak mempunyai mata anggaran sendiri.

5. Karena tidak struktural & anggaran terbatas, umumnya tidak mempunyai kantor atau ruangan sekretariat tetap dengan kelengkapan kantor memadai. 6. Kepemimpinan & tanggung-jawab lebih encer. 7. Pelaksanaan tugas sering mengalami hambatan. 8. Umumnya TPJK Kabupaten/Kota baru terbentuk sebagian (50%).

29

PERSPEKTIF ‘PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI’ (1/3) 1. Pemerintah melalui BPKonstruksi dan TPJK Prop./Kab./ Kota merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kemajuan jasa konstruksi.

4. BPKonstruksi & TPJK Prop./Kab./Kota bertugas melakukan pembinaan (pengaturan, pemberdayaan, pengawasan).

2. Objek pembinaan mencakup bisnis (jasa) konstruksi:

5. Sebagian tugas pembinaan dapat dilakukan oleh Lembaga; yang paling efektif:

-

kontraktor & tenaga terampil; TA & konsultan bertahap dikeluarkan; diatur dalam UU Keinsinyuran.

3. Lembaga merupakan unsur yang dibentuk pemerintah untuk: -

mendapatkan masukan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi; melaksanakan proses registrasi (akreditasi, sertifikasi, registrasi);

bukan unsur yang dibentuk masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

-

Perumusan masukan kebijakan; Litbang; Arbitrase, mediasi, penilai ahli; dan Registrasi (akreditasi, sertifikasi).

6. Pendanaan LPJKN harus sepenuhnya didukung BPKonstruksi (APBN).

30

PERSPEKTIF ‘PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI’ (2/3) 7. Pembinaan jasa konstruksi lebih baik menjadi tugas yang didesentralisasikan, bukan tugas yang didekonsentrasikan/ ditugas-pembantuankan. 8. BPKonstruksi selaku Pembina Jasa Konstruksi tingkat pusat berfungsi menyusun arahan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan; serta membina LPJKN dan TPJK Prop./Kab./Kota. 9. TPJK Prop./Kab./Kota sebaiknya suatu unit struktural (Dinas PU Prop./Kab./kota); dipimpin oleh KaDin. 10. Anggaran TPJK Prop./Kab./Kota perlu dianggarkan sebagian besar dari APBD.

11. Rekomendasi TPJK: a. Jangka panjang: - menyempurnakan UU 18, 1999 tentang Jasa Konstruksi dan PP 30, 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. - mengatur lebih jelas desentralisasi, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan jasa konstruksi.

b. Jangka pendek: (1) Melengkapi PP 38, 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan: - 31 bidang pemerintahan; a.l. PU, Perumahan, Penataan Ruang; - Sub-bidang ‘Jasa Konstruksi’ ditingkatkan menjadi Bidang; atau dijadikan UPTD - anggaran jasa konstruksi di APBD menjadi lebih pasti. 31

PERSPEKTIF ‘PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI’ (3/3) (2) Mengganti SE Mendagri No. 601, 2006 dengan SEB Menteri PU & Mendagri: -

-

menugaskan Gubernur, Bupati, Walikota membuat Perda Pembinaan Jasa Konstruksi; Dinas PU menyelenggarakan Jasa Konstruksi dengan membentuk ‘satuan eselon 3‘ Jasa Konstruksi; Menyusun Perda dan Rencana Kerja Tahunan disertai anggaran

(3) Mengkondisikan pimpinan pemerintahan daerah: eksekutif (Gubernur/Bupati/Walikota) & legistatif (DPRD: -

Lemhanas, LAN, Sespim; dll.; sosialisasi intensif ke daerah, dll.

32

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI DIY Organisasi Pemerintah Provinsi DIY (Perda Prov. DIY No. 6 Tahun 2008): 1. Gubernur/Wagub. 2. Sekda. 3. 13 Dinas, termasuk Dinas PU, Perumahan, & ESDM. 4. Dinas PU, Perumahan, & ESDM: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Kepala Dinas Sekretariat Bidang Perumahan Bidang Tata Ruang Bidang Sumber Daya Air Bidang Bina Marga Bidang Cipta Karya Bidang ESDM Ka Balai Pengelolaan SDA Ka Balai Instalasi Pengolahan Air Limbah Ka Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi

5. TPJK Provinsi DIY: a. b. c. d. e.

Sesuai SE Mendagri; Ketua: Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sekda; Sekretaris: Kadin PU, Perumahan, & ESDM; Anggota: 21 staf Pemda Provinsi Sekretariat TPJK: - Ketua: Ka Balai PIPBPJK, Dinas PUP-ESDM - Sekretaris : Kabid. Sarpras Bappeda Anggota : 7 staf Profinsi, dan Balai

6. TPJK Kab./Kota: 5 dari 5 7. Perda Jasa Konstruksi: sudah ada.

33

CONTOH: UPTD JASA KONSTRUKSI PROVINSI JAMBI Organisasi Pemerintah Provinsi Jambi:

UPTD Jasa Konstruksi (SKGub 52, 2011):

1. Gubernur/Wagub 2. Sekda 3. Dinas PU:

-

a. b. c. d. e. f. g. h.

Sekretariat Dinas Bidang Bintek Tata Ruang Bidang SDA Bidang Bina Marga Bidang Cipta Karya UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan UPTD Jasa Konstruksi UPTD Balai Pengujian.

4. TPJK Provinsi Jambi: -

Sesuai SE Mendagri; Ketua: Asisten Ekbang, Kessos, Sekda; Sekretaris Umum: Kadis PU; Anggota: 21 staf, setingkat Eselon 2. Sekretariat: UPTD Jasa Konstruksi.

5. TPJK Kab./Kota: 6 dari 11. 6. Perda Jasa Konstruksi: belum ada.

Ketua: Ir. Ellyta Mona MT; Kasubag Tata Usaha: Sonny Pratomo ST, MT; Kasie Pemberdayaan:Tatang Mulayawan, ST, MT; Kasie Pengawasan & Pelatihan: Fauzi SE.

Anggaran 2015: Rp. 7-8 M. Fasilitas: Workshop Pelatihan Jasa Konstruksi (Rp. 3,2 M) Kegiatan: 1. Pelatihan Pengawas Jalan & Jembatan 2. Pelatihan Pengawas Gedung 3. Pelatihan Pelaksana Jalan 4. Pelatihan Perencana Wilayah Kota 5. Pelatihan E-procurement 6. Pelatihan PJT 7. Pelatihan Operator Alat Berat 8. Sertifikasi Tukang Batu 9. Lomba Tukang Batu, Tukang Besi, Plumbing, Instalator Listrik perumahan

1. Sosialisasi Peraturan Per-UU-an 2. Sosialisasi Pembinaan Teknis 3. Sosialisasi Jabatan Kerja AhliTeknik Penyehatan Lingkungan; Ahli K3 4. Pembinaan Teknis IUJK (Kab./Kota) 5. Monev Kab./Kota

34

PROFIL PEMBINAAN TPJK PROVINSI DAN KAB./KOTA

35

PARAMETER PROFIL PEMBINAAN TPJK PROVINSI & KAB./KOTA

Profil Pembinaan: 1. Input

2. Proses 3. Output 4. Outcome

Penilaian Kinerja TPJK: Identik

1. 2. 3. 4.

Learning & Growth Financial Business Process Stakeholder’s satisfaction

Sumber: BSC

36

PROFIL PEMBINAAN TPJK PROVINSI (1/2) Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi

Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi

Process

(1) Jumlah dana. (2) Ketepatan alokasi. b. Efektifitas Penggunaan Anggaran.

3. Proses Bisnis

a. Peraturan Perundang-undangan: - Landasan pembinaan kuat (ada Perda, KepGub); - Adanya Renstra dan Rencana Program & Anggaran. b. Organisasi TPJK Provinsi: (1) Status/Kedudukan/Otoritas (AdHoc atau Permanen). (2) OTK & SOP solid & lengkap. (3) Kondisi SDM internal: - Kompetensi; - Komitmen/jabatan rangkap. (4) Sumber daya lain lengkap: - Kantor; - Fasilitas pendukung (kendaraan, peralatan, dll.). (5) Leadership (kental/encer). (6) Kapasitas koordinasi. (7) Efektifitas fungsi/pelaksanaan tugas. a. Pendanaan TPJK Provinsi dari APBD Provinsi:

Penilaian Kinerja TPJK Provinsi

1. Learning & growth 2. Financial


Input

a. Program Pengaturan: (1) Sosialisasi Kebijakan Pusat. (2) Penyusunan Kebijakan Daerah Provinsi (termasuk untuk Pemerintah Kab./Kota): - Arahan pembinaan pengadaan; - Arahan pemihakan pelaku daerah; - Arahan pembinaan SDM konstruksi; - Arahan pengembangan green construction; - Arahan penyusunan SIPJAKI; - Arahan penerbitan SBU, IUJK, SKA, & SKT; - Arahan penyusunan Amdal/RKL/RPL; - Arahan penerbitan IMB; - Arahan pembinaan SMM; - Arahan pembinaan SMK3; - Arahan tertib pemanfaatan bangunan. b. Program Pemberdayaan: (1) Pemberdayaan Pengguna Jasa Provinsi: - Pemberdayaan SKPD/PPK Provinsi; - Pemberdayaan ULP Provinsi. (2) Pemberdayaan Penyedia Jasa: - Pelatihan & dukungan keuangan/pertanggungan Kontraktor (PJT, manajemen; asuransi); - Pengembangan/peningkatan kemampuan teknologi (litbang) Kontraktor (SMM, SMK3, green constr. ); - Pelatihan & lomba tenaga terampil; - Pelatihan TA; - Pelatihan Konsultan.

(3) Pembinaan Mitra: - Trainer SDM; - Trainer Perusahaan; - Trainer Sistem (SIPJAKI). (4) Pemberdayaan Masyarakat: - Pemberdayaan Asosiasi Profesi/Badan Usaha; - Pemberdayaan Perguruan Tinggi; - Pemberdayaan LSM; - Penyuluhan Masyarakat (Hak & Tanggung Jawab). (5) Pemberdayaan LPJK Provinsi. (6) Pemberdayaan TPJK Kab./Kota. c. Program Pengawasan (Tertib pelaksanaan konstruksi): (1) Pengawasan LPJK Provinsi: - Tertib penerbitan SBU, SKA, & SKT. (2) Evaluasi Kinerja TPJK Kab./Kota dalam hal: - Tertib penerbitan IUJK; - Tertib penerbitan IMB; - Tertib SMM; - Tertib SMK3; - Tertib pemanfaatan bangunan.

PROFIL PEMBINAAN TPJK PROVINSI (2/2) Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi

Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Outcome

4. Stakeholder's Satisfaction

a. Perkembangan jumlah & mutu (grade ) Badan Usaha Kontraktor (dan Konsultan) - 3 tahun terakhir. b. Perkembangan jumlah & mutu (tingkatan) Tenaga Terampil - 3 tahun terakhir. c. Perkembangan jumlah & mutu (tingkatan) TA - 3 tahun d. Tingkat aktifitas LPJK Provinsi (Litbang, Registrasi, Arbitrase) e. Mutu SIPJAKI Propinsi. f. Jumlah & tingkat aktifitas TPJK Kab./Kota. g. Adanya Laporan Tahunan TPJK Provinsi. h. Mitra institusi yang potensial: (1) LPJK Provinsi yang berdaya: - Organisasi dan sumber daya lengkap; - Memiliki dan melaksanakan program kerja; - Memiliki SIKI yang aktual - Memiliki Asesor Tenaga Terampil. (2) Asosiasi profesi/badan usaha yang aktif. (3) Perguruan Tinggi yang partisipatif. (4) LSM yang konstruktif. (5) Mitra pendidikan dan pelatihan: - Trainer SDM; - Trainer Perusahaan; - Trainer Sistem (SIPJAKI).




Output

a. Perkembangan kontribusi dan tingkat pertumbuhan sektor konstruksi dalam PDRB Propinsi - 5 tahun terakhir, BPS. b. Perkembangan penerimaan daerah Propinsi (khususnya PAD) 5 tahun terakhir, Pemda. c. Tingkat perkembangan anggaran & kegiatan infrastruktur ke-Pu(1) SDA (Irigasi, Pengembangan Daerah Rawa, & Drainase); (2) Bina Marga (Jalan & Jembatan); (3) Cipta Karya (Air Bersih & Sanitasi, Pemukiman); (4) Tata Ruang. d. Mutu pelaksanaan pengadaan Provinsi. e. Mutu konstruksi Provinsi (SDA, Bina Marga, & Cipta Karya). f. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kab./Kota dari (1) Penerbitan IUJK; (2) Penerbitan Amdal/Layak Lingkungan; (3) Penerbitan IMB; (4) Tingkat kecelakaan konstruksi; (5) Pemanfaatan bangunan. g. Mutu SIPJAKI Kab./Kota. h. Adanya Laporan Tahunan TPJK Kab./Kota.

Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Kab./Kota

Input

Process

a. Peraturan Perundang-undangan: - Landasan pembinaan kuat (ada Perda, KepBup/ Walikota); - Adanya Renstra dan Rencana Program & Anggaran. b. Organisasi TPJK Kab./Kota: (1) Status/Kedudukan/Otoritas (AdHoc atau Permanen). (2) OTK & SOP solid & lengkap. (3) Kondisi SDM: - Kompetensi; - Komitmen/jabatan rangkap. (4) Sumber daya lain lengkap: - Kantor; - Fasilitas pendukung (kendaraan, peralatan, dll.). (5) Leadership (kental/encer). (6) Kapasitas koordinasi. (7) Efektifitas fungsi/pelaksanaan tugas. a. Pendanaan TPJK Kab./Kota dari APBD Kab./Kota: (1) Jumlah dana. (2) Ketepatan alokasi. b. Efektifitas penggunaan anggaran.

3. Proses Bisnis


Penilaian Kinerja TPJK Kab./Kota

1. Learning & growth 2. Financial


PROFIL PEMBINAAN TPJK KAB./KOTA (1/2)

a. Program Pengaturan: (1) Sosialisasi kebijakan Pusat/Propinsi. (2) Penyusunan kebijakan daerah Kab./Kota: - Pembinaan pengadaan; - Pemihakan pelaku daerah; - Pengembangan Green construction; - Penyusunan SIPJAKI; - Penerbitan IUJK; - Penyusunan Amdal/RKL/RPL; - Penerbitan IMB; - Pembinaan SMM; - Pembinaan SMK3; - Tertib pemanfaatan bangunan. b. Program Pemberdayaan: (1) Pemberdayaan Pengguna Jasa Kab./Kota: - Pemberdayaan SKPD/PPK Kab./Kota; - Pemberdayaan ULP Kab./Kota. (2) Pemberdayaan Penyedia Jasa: - Pelatihan & dukungan keuangan/pertanggungan Kontraktor;

- Pengembangan/peningkatan kemampuan teknologi (litbang) Kontraktor; - Pelatihan & lomba tenaga terampil; - Pelatihan TA; - Pelatihan Konsultan. (3) Pemberdayaan Masyarakat: - Pemberdayaan Asosiasi Profesi/Badan Usaha; - Pemberdayaan Perguruan Tinggi; - Pemberdayaan LSM; - Penyuluhan Masyarakat (Hak & Tanggung Jawab). c. Program Pengawasan (Tertib pelaksanaan konstruksi): (1) Tertib penerbitan IUJK; (2) Tertib penerbitan IMB; (3) Tertib SMM; (4) Tertib SMK3; (5) Tertib pemanfaatan bangunan.

PROFIL PEMBINAAN TPJK KAB./KOTA (2/2) Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Kab./Kota


Outcome

b. Perkembangan jumlah & mutu (tingkatan) Tenaga Terampil - 3 tahun terakhir. c. Perkembangan jumlah & mutu (tingkatan) TA - 3 tahun terakhir. d. Mitra institusi yang potensial: (1) Asosiasi profesi/badan usaha yang aktif. (2) Perguruan Tinggi yang partisipatif. (3) LSM yang konstruktif. e. Mutu SIPJAKI Kab./Kota. f. Adanya Laporan Tahunan TPJK Kab./Kota.


a. Perkembangan jumlah & mutu (grade ) Badan Usaha Kontraktor (dan Konsultan) - 3 tahun terakhir.

a. Perkembangan kontribusi dan tingkat pertumbuhan sektor konstruksi dalam PDRB Kab./Kota - 5 tahun terakhir, BPS.




Output

b. Perkembangan penerimaan daerah Kab./Kota (khususnya PAD) - 5 tahun terakhir, Pemda. c. Tingkat perkembangan anggaran & kegiatan infrastruktur ke-Pu-an Kab./Kota: (1) SDA (Irigasi, Pengembangan Daerah Rawa, & Drainase); (2) Bina Marga (Jalan & Jembatan); (3) Cipta Karya (Air Bersih & Sanitasi, Pemukiman); (4) Tata Ruang. d. Mutu pelaksanaan pengadaan Kab./Kota. e. Mutu konstruksi Kab./Kota (SDA, Bina Marga, & Cipta Karya). f. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kab./Kota dari tinjauan: (1) Penerbitan IUJK; (2) Penerbitan Amdal/Layak Lingkungan; (3) Penerbitan IMB; (4) Tingkat kecelakaan konstruksi; (5) Pemanfaatan bangunan.

FAKTOR KUNCI - MEMBANGUN SISTEM JASA KONSTRUKSI

41

FAKTOR KUNCI – MEMBANGUN SISTEM JASA KONSTRUKSI (1/4) 1. Leadership: -

Pemerintah harus memimpin; peran pembinaan (regulasi, pemberdayaan, pengawasan); eksistensi & kredibilitas BP Konstruksi (Kemen PU) dan TPJK perlu dibangun.

2. SDM: -

mutu TA & TK; profesional dengan etika dan kompetensi yang tinggi; tidak ada kontraktor yang kuat, tanpa konsultan yang kuat; nilai tambah industri konstruksi lebih banyak pada kegiatan konsultansi (value engineering, constructability, dll.).

3. IPTEK: -

R&D multi disiplin; pengembangan standard (SNI); logistik material & peralatan konstruksi: semen, baja, aspal, dll,; pengembangan teknologi desain, konstruksi, & material baru.

4. Membangun struktur usaha yang konstruktif & berdaya saing (kreatif & inovatif): a. Menggeser hubungan antara pelaku dari counter productive (lose-lose) dan competition (win-lose) menjadi co-operative dan collaborative. b. Berlandaskan trust dan komitmen nasional jangka panjang; menuju kompetisi antara rantai pasok. c. Menerapkan lean construction & integrated value chain: -

-

-

mendorong terwujudnya kontraktor umum & kontraktor spesialis; menata lapangan usaha; kebijakan subcontracting; membangun rantai pasok vertikal: kontraktor, subkontraktor (kontraktor spesialis), manufaktur, pemasok, produsen; mengembangkan kemitraan horizontal; JO, JV; kemitraan antara pemilik, kontraktor, & konsutan.

d. Mengembangkan alternative project delivery: -

MK, DB, EPC, BPC, BOT, PPP, dll.

42

FAKTOR KUNCI – MEMBANGUN SISTEM JASA KONSTRUKSI (2/4) PARTNERSHIP TOWARDS INTEGRATED VALUE CHAIN OWNER

Join Venture

CONTRACTOR

CONTRACTOR

SUPERVISION CONSULTANT

Joint Operation SUB KONTRAKTOR

• EXTERNAL COMPETITION

Supply Chain

MANUFACTURE

• INTERNAL CO-OPERATION/

COLLABORATION

SUPPLIER PRODUSEN 43

FAKTOR KUNCI – MEMBANGUN SISTEM JASA KONSTRUKSI (3/4) Promoting Alternative Project Delivery (APD) Need

Project formulation process

User Requirements

Awareness of need

Planning process

Project Feasibility And scope

Project Concept formulation

Project Scope definition

D

Engineering and design process

Construction process

Use management process

Project Engineering And design

Project Field engineering And construction

Facility use and management

Full Project description

Project Completion and Acceptance For use

B

Disposal process

Facility demolition or conversion

Fulfillment of need

B

EPC/DB

PBC Note: Promote Construction Management (CM), Design Build (DB), Performance Based Contract (PBC) project delivery; Way of facilitating the growth of specialized contractors.

44

FAKTOR KUNCI – MEMBANGUN SISTEM JASA KONSTRUKSI (4/4) 5. Mengembangkan pasar konstruksi yang adil dan memihaki kepentingan nasional: a. memberikan kesempatan yang sama kepada kontraktor kecil & menengah untuk tumbuh; menjamin pengembangan yang berkelanjutan. b. Menata sisi ‘supply’: - mengatur kualifikasi usaha (K, M, B); untuk kepentingan pembinaan dan pemihakan; - membina kontraktor K & M untuk menjadi kontraktor spesialis.

-

-

-

mewajibkan kemitraan JO dan JV untuk kontraktor asing yang bekerja di Indonesia; kontraktor nasional yang bekerja di daerah; mengatur agar kontraktor dalam negeri dan kontraktor daerah dapat menjadi lead firm dalam suatu JO; menciptakan segmen untuk pelaku usaha K (dan M) sesuai kebutuhan.

c. Menata sisi ‘demand’: - menjadikan APBN & APBD sebagai training ground; - mewajibkan kontraktor B termasuk BUMN membina rantai pasok; 45

PENUTUP 1. Tantangan sektor & SDM konstruksi nasional kompleks; multi skala: legal infrastructure, institutional framework, operational arrangement. 2. Perlu membangun sistem, secara bertahap; mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil yang bermutu; SDM (pemimpin & tenaga ahli/ terampil menjadi faktor penentu). 3. Kebijakan perlu progresif; strategis tidak menunggu perubahan yang sulit. 4. Pemerintah (BPKonstruksi & TPJK) memainkan peran utama: memimpin & membina. 5. Pembina perlu kontributif, bekerja keras, dengan idealisme & nasionalisme, membangun etika & kompetensi SDM.

’Every morning in Africa, a gazelle wakes up, it knows it must outrun the fastest lion or it will be killed. Every morning in Africa, a lion wakes up. It knows it must run faster than the slowest gazelle, or it will starve. It doesn't matter whether you're the lion or a gazelle-when the sun comes up, you'd better be running’

46

TERIMAKASIH

47

Kondisi & Tantangan Pembinaan Sektor & SDM Konstruksi

Recommend Documents