ROADMAP DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

ROADMAP DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

Disampaikan oleh : Ir. Dudi Suryobintoro, MM DIREKTUR BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DITJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

1

LINGKUP BAHASAN LINGKUP BAHASAN LATAR BELAKANG

1

4

2

ROAD MAP PEMBINAAN INVESTASI ROAD MAP PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

3

RENCANA STRATEGIS JANGKA MENENGAH S S S U U PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR REALISASI TARGET OUTCOME DIREKTORAT JENDERAL REALISASI TARGET OUTCOME DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

2

LATAR BELAKANG

3

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok • melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.

Fungsi • penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, infrastruktur penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur; • pelaksanaan, pengembangan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar i f infrastruktur; k • pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan investasi infrastruktur; • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur; • pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur; • pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengusahaan BUMN Perum di Kementerian; dan • pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. Direktorat

VISI DAN MISI DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

VISI • Menjadi j regulator g & katalisator terpercaya p y bagi g keberhasilan KPBU dalam penyediaan infrastruktur

MISI • Mewujudkan Kredibilitas Kebijakan Pengaturan (NSPK) Bagi Penyelenggaraan Pengusahaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, • Meningkatkan g Kapasitas p Nasional Dalam Menyelenggarakan y gg Pengusahaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, • Memperbaiki M b iki Secara S M Menerus (C i i Improvement) (Continuing I ) Tata T Kelola Penyelenggaraan Pengusahaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 5

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

SUBBAG TU

SUBDIT PENYIAPAN KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

SUBDIT SINKRONISASI DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR

SUBDIT FASILITASI DAN MITIGASI RISIKO INVESTASI INFRASTRUKTUR

SUBDIT PASAR INFRASTRUKTUR

SEKSI POLA INVESTASI

SEKSI SINKRONISASI

SEKSI FASILITASI INVESTASI

SEKSI PASAR NASIONAL

SEKSI POLA PEMBIAYAAN

SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SEKSI MITIGASI RISIKO

SEKSI PASAR INTERNASIONAL

• Penyiapan kebijakan dan strategi dan strategi • Pembinaan pola investasi dan pembiayaan pembiayaan infrastruktur

• Penyusunan NSPK investasi infrastruktur • Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penyelenggaraan investasi infrastruktur

• Fasilitasi pengusahaan infrastruktur • Fasilitasi BUMN Perum • Pembinaan mitigasi risiko investasi infrastruktur

• Perumusan kebijakan dan NSPK NSPK pasar infrastruktur • Pemantauan dan evaluasi pasar evaluasi pasar infrastruktur 6

STRATEGI/KEBIJAKAN PEMENUHAN TARGET RENSTRA TAHUN 2015 ‐ 2019

Profiling dan P fili d perluasan l akses pasar konstruksi (fine tuning)

Kajian K ji rumusan kebijakan (rule of thumb)

•Profiling pasar nasional dan i t internasional i l •Fasilitasi liberalisasi

• Rencana p program g • Kebijakan pola investasi/pola pembiayaan

Fasilitasi dan Mitigasi Risiko (debottlenecking)

Penyusunan NSPK (rule of the game)

• Fasilitasi BUMN Perum • Pendampingan penyelesaian sengketa • Mitigasi risiko

• Naskah akademis • Sinkronisasi/harmonisasi • Legalisasi

ARAH PEMBINAAN DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

Mewujudkan Kenyamanan Lingkungan KPBU KPBU semakin Tinggi ki Ti i

1

2

3

Mewujudkan Nilai Investasi Infrastruktur semakin Besar semakin Besar Mewujudkan Nilai Ekspor Konstruksi M j dk Nil i Ek K ki Indonesia Semakin Besar

8

ISU STRATEGIS BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR Building Internal Capacity Empowering Stakeholders Establishing Good Corporate Governance Creating Competitive & Attractive Sector Innovating Infrastructure Finance Maturing Infrastructure Markets Sustaining and Expanding Infrastructure Markets Facilitating Construction Export 9

ROAD MAP PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

10

ISU STRATEGIS VS ROAD MAP BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

11

MODEL ROADMAP BINA INVESTASI

EKSPANSI

SOPHISTIFIKASI 2025 - 2029

2025 - 2029 INOVASI 2020 – 2024

DETERMINASI

2015 – 2019

PEMUTAKHIRAN REGULASI DAN KAPASITAS NASIONAL KAPASITAS NASIONAL UNTUK KPBU INVESTASI INFRASTRUKTUR

PERLUASAN PERLUASAN REGULASI REGULASI DAN TATA KELOLA KPBU UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR

PENGAYAAN PENGAYAAN REGULASI DAN TATA KELOLA KPBU UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR

TUJUA AN

PERKUATAN REGULASI & KAPASITAS NASIONAL UNTUK KPBU INVESTASI INFRASTRUKTUR

• MENINGKATKAN KONDUSIFITAS LINGKUNGAN PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR DAN EKSPOR KONSTRUKSI INDONESIA 12

SOPHISTIIFIKASI

PROGRAM ROADMAP BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR 1. ADVANCING NATIONAL CAPACITY FOR INFRASTRUCTURE INVESTMENT 2 MAINTAINING GOOD 2. INVESTMENT GOVERNANCE 3. ADVANCING RULE OF LAW IN INFRASTRUCTURE INVESTMENT

EK KSPANSI

4. FACILITATING INFRASTRUCTURE INVESTMENT IMPLEMENTATION 5. SUSTAINING INFRASTRUCTURE INVESTMENT PERFORMANCE EVALUATION

1. MAINTAINING INVESTMENT CLIMATE FOR INFRASTRUCTURE PROCUREMENT, 2. RENEWING INFRASTRUCTURE INVESTMENT LAW AND REGULATION INVESTMENT LAW AND REGULATION, 3. MAINTAINING HIGH STANDARD OF INFRASTRUCTURE INVESTMENT POLICY, 4. MATURING ALL BUSINESS PROCESS OF INFRASTRUCTURE INVESMENT, 5. CONTINOUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ALL STAKEHOLDERS

PENGAYAAN REGULASI DAN TATAKELOLA KPBU

PENINGKATAN KAPITALISASI INVESTASI INFRASTRUKTUR

1. PENINGKATAN KUALITAS REGULASI DAN TATA KELOLA KPBU INVESTASI INFRASTRUKTUR, 2. PENINGKATAN AKUNTABILITAS IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR, 3. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI INFRASTRUKTUR 4. PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER DALAM PENYELENGGARAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

PERLUASAN REGULASI DAN TATA KELOLA KPBU

5. PENINGKATAN

1. BUILDING INTERNAL CAPACITY,, INOVASI

2. EMPOWERING STAKEHOLDERS,

PEMUTAKHIRAN REGULASI DAN KAPASITAS NASIONAL DALAM KPBU DALAM KPBU

3. ESTABLISHING GOOD INVESTMENT GOVERNANCE 4. CREATING ATTRACTIVE INVESTMENT FOR SECTOR 5. INNOVATING INFRASTRUCTURE FINANCE

DETERMINASI

6. MATURING INFRASTRUCTURE MARKET

PERKUATAN REGULASI DAN KAPASITAS NASIONAL DALAM KPBU

2015 – 2019

2020 – 2024

7. SUSTAINING AND EXPANDING MARKETS 8 FACILITATING CONSTRUCTION EXPORT 8.

2024 – 2029

2030 – 2034

>2035

13

S SOPHISTIFIKA ASI

INDIKATOR KINERJA UTAMA BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

•

INDEK IKLIM INVESTASI (RANK)

•


•

INDEK TCE INVESTASI (%)

•


•

INDEK KAPITALISASI INVESTASI (%)

INDEK KITALISASI INVESTASI (%)

•

INDEK KAPASITAS NASIONAL (%)


•

INDEK EKSPOR KONSTRUKSI (%)

•

•

INDEK EKSPOR KONSTRUKSI (15%)

DETERMINASSI

•


•


•


•


•


PERLUASAN REGULASI, TATA KELOLA DAN KAPASITAS NASIONAL INVESTASI INFRASTRUKTUR INVESTASI INFRASTRUKTUR

PEMUTAKHIRAN REGULASI, TATA KELOLA DAN KAPASITAS NASIONAL DAN KAPASITAS NASIONAL INVESTASI INFRASTRUKTUR

IN NOVASI

EKSPA ANSI

•

PENGAYAAN REGULASI, TATAKELOLA DAN KAPASITAS NASIONAL INVESTASI INFRASTRUKTUR

PENINGKATAN KAPITALISASI KAPITALISASI INVESTASI INFRASTRUKTUR

PERKUATAN REGULASI, TATA , KELOLA DAN, KAPASITAS NASIONAL INVESTASI INFRASTRUKTUR

2015 2019 2015 –

2020 2024 2020 –

•

INDEK IKLIM INVESTASI ((RANK))

•


•


•


•


2024 2029 2024 – 2029

2030 2034 2030 –

>2035 14

RENCANA STRATEGIS JANGKA MENENGAH PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

15

POSISI SUBDIT DBII DALAM PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR

16

ROAD MAP DAN PROGRAM STRATEGIS DBII

17

REALISASI TARGET OUTCOME DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

18

REALISASI TARGET PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2015 Target 2015 Baseline 2014 Realisasi 2015 Renstra PK DJBK DJBK Peningkatan Rasio Kapitalisasi Konstruksi Oleh Investor Nasional Peningkatan Rasio Kapitalisasi Konstruksi Oleh Investor Nasional 3%* 3% 1,5%** 1,5% a. Peningkatan Total Nilai Konstruksi yang Th. 2013 Th. 2014 10% 8% diselesaikan (2015‐2019) = 50% 509 Triliun 574 Triliun Th. 2014 Th. 2015 Meningkatnya Kapitalisasi Konstruksi b. Peningkatan Kinerja Pengusahaan BUMN 1. 2.225,71 M 2.394,28 M Perum Bidang PUPR (2015‐2019) = 20% Oleh Investor 319,98 M 1. Perum Jasa Tirta I ‐*** ‐**** 358,59 M 2 Perum 2. P J Jasa Ti t II Tirta 567 24 M 567,24 M 664 15 M 664,15 M 3. Perumnas 1.338,49 M 1.371,54 Meningkatnya Persentase BUJK yang Persentase Kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar a. Peningkatan Jumlah BUJK berkualifikasi B2 2. berkualifikasi besar 18% 9% 139 BUJK 184 BUJK

No.

3.

Sasaran Program Ditjen. Bina Konstruksi (Renstra Ditjen. Bina Konstruksi)

Meningkatnya Tertib Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Konstruksi

Indikator Program

Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi a. Peningkatan tertib sistem penyelenggaraan 110 Proyek melalui penetapan lelang 129 Proyek b. Peningkatan tertib administrasi kontrak melalui kesesuaian kontrak dengan 49 Proyek peraturan p c. Peningkatan tertib konstruksi berkelanjutan melalui tersedianya 34 Proyek dokumen RK3K 89 Proyek d. Peningkatan tertib manajemen mutu melalui tersedianya dokumen RMP dan 34 Proyek RMK Total

Meningkatnya SDM penyedia Jasa yang kompeten 4 Konstruksi yang kompeten 4.

5.

Meningkatnya Utilitas Produk Unggulan

218 Proyek

* Diusulkan untuk diubah menjadi 7% dalam Renstra DJBK ** Diusulkan untuk diubah menjadi 4% dalam Penetapan Kinerja DJBK

4%

Sumber

10,17% 12.77%

BPS, Subdit. Statistik Konstruksi Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, Perumnas

7,57 %

32,37%

Dit. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

4,13%

Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Dit Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

227 Proyek

Persentase kenaikan SDM penyedia Jasa Konstruksi yang kompeten a. Peningkatan jumlah tenaga ahli bersertifikat 64.578 104.774 b. Peningkatan jumlah tenaga terampil bersertifikat 101.669 138.593 Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan Peningkatan jumlah kapasitas produksi a. perusahaan beton pracetak 24 juta m3 b. Peningkatan jumlah nilai konstruksi total ekspor jasa konstruksi oleh BUJK Nasional

8,00%

% Realisasi 2015

25 juta m3 Th. 2015 2,92 T

*** Diusulkan untuk diubah menjadi 4% dalam Renstra DJBK **** Diusulkan untuk diubah menjadi 2% dalam Penetapan Kinerja DJBK

2%

1%

2 80% 2,80%

3%

1,05%

0,63%

3 T

1,5 T

2,92 T

Dit. Bina Kompetensi dan Produktivitas konstruksi dan Balai‐Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

AP3I Dit. Bina Investasi Infrastruktur 19

REALISASI TARGET PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2015 Sasaran Program Dir. Bina Investasi Infrastruktur Baseline Realisasi No. Indikator Program (Renstra Dir. Bina Investasi Infrastruktur) Peningkatan Rasio Kapitalisasi Konstruksi Oleh Investor Nasional 1. Meningkatnya Kapitalisasi Konstruksi Oleh Investor a. Peningkatan Total Nilai Konstruksi yang Th. 2013 Th. 2014 diselesaikan (2015‐2019) = 50% 509 Triliun 574 Triliun Th. 2015 b. Peningkatan Kinerja Pengusahaan BUMN Th. 2014 Perum Bidang PUPR (2015‐2019) = 20% 2.225,71 M 2.394,28 M 319,98 M 358,59 M 1. Perum Jasa Tirta I 567,24 M 664,15 M 2. Perum Jasa Tirta II 1.338,49 M 1.371,54 M 3. Perumnas 5 Meningkatnya Utilitas Produk 5. M i k U ili P d k Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan P k ik i k ili d k l Unggulan b. Peningkatan jumlah nilai konstruksi total Th. 2015 ekspor jasa konstruksi oleh BUJK Nasional (2015‐2019) = 10 T 2,92 T * Diusulkan untuk diubah menjadi 7% dalam Renstra DJBK ** Diusulkan untuk diubah menjadi 4% dalam Penetapan Kinerja DJBK

Target 2015 Renstra PK DJBK DJBK

% Realisasi 2015

3% *

1,5%**

10,17 %

10%

8%

12,77%

Sumber

BPS, Subdit. Statistik Konstruksi Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, Perumnas

‐***

‐****

7,57%

3 T

1,5 T

2,92 T

Dit. Bina Investasi Infrastruktur

*** Diusulkan untuk diubah menjadi 4% dalam Renstra DJBK **** Diusulkan untuk diubah menjadi 2% dalam Penetapan Kinerja DJBK

20

• Dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016 di Hotel Sempur Park, Park Bogor, Bogor Direktur Kerjasama Bilateral, Kementerian Perdagangan RI menyampaikan rencana re‐aktivasi kerangka kerjasama bilateral Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA – CEPA). CEPA) • Kerangka kerjasama ASEAN – ANZ FTA dipertimbangkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan kerangka kerjasama bilateral Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA – CEPA).

Indonesia telah memberikan komitmen untuk sektor jasa konstruksi (CPC 51) dan sektor professional business (CPC 867) dalam ASEAN – ANZ FTA.

Adapun lingkup dari sektor jasa konstruksi (CPC 51) adalah sebagai berikut : 1. Construction Work for Building (CPC 512) 2. Construction Work for Civil Engineering (CPC 513) 3. Assembly and Erection of Prefabricated Construction (CPC 514) 4. Installation Work (CPC 516) 5. Building Completion and Finishing Work (CPC 517) 6. Pre‐erection Work at Construction Site (CPC 511) 7. Special Trade Construction Work (CPC 515) 8. Renting Services Related Equipment for Construction or Demolition of Building or Civil Engineering Works with Operator (CPC 518) Sementara lingkup dari sektor professional business (CPC 867) adalah sebagai berikut : 1. Architectural Services (CPC 8671) 2. Engineering Services (CPC 8672 except 86721 and 86725) 3. Integrated Engineering Services (CPC 8673) 4. Urban Planning and Landscape Architectural Services (CPC 8674)

INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC SERVICES COMMITMENTS (Agreement Establishing the ASEAN–Australia-New Zealand Free Trade Area) M o d e s o f s u p p l y : 1 ) C r o s s B o r d e r S u p p l y 2 ) C o n s u m p t i o n A b r o a d 3 ) C o m m e r c i a l P r e s e n c e

Sector or Sub‐sector I.

Limitations on Market Access

Limitations on National Limitations on National Treatment

HORIZONTAL COMMITMENTS

ALL SECTORS INCLUDED IN THIS INCLUDED IN THIS SCHEDULE

3) Commercial Presence of the 3) Land Acquisition foreign service provider(s) may foreign service provider(s) may Undang‐Undang Pokok Agraria be in the form of joint venture (Land Law) No. 5 of 1960 and/or representative office, stipulates that no foreigners unless mentioned otherwise. (juridical and natural persons) (juridical and natural persons) are allowed to own land. Joint venture should meet the However, a joint venture following requirements: enterprise could hold the right ((i) should be in the form of ) f l d for land use (Hak ( k Guna Usaha) h ) Limited Liability Enterprise and building rights (Hak Guna (Perseroan Terbatas/PT) Bangunan), and they may (ii) not more than 49% of the rent/lease land and property. / p p y capital share of the Limited Any juridical and natural Liability Enterprise persons should meet (Perseroan Terbatas/PT), professional qualification may be owned by foreign may be owned by foreign requirements. partner(s).

Additional Additional Commitments

Sector or Sub‐sector


Limitations on National Treatment

II. SECTOR‐SPECIFIC COMMITMENTS CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES A. Construction Work for Building (CPC 512) B. Construction Work for Civil Engineering Engineering (CPC 513) C. Assembly and Erection of Prefabricated Construction (CPC 514) D. Installation Work (CPC 516) E. Building Completion and Finishing Work (CPC 517) F. Pre‐erection Work at Construction Site (CPC 511) G. Special Trade Construction Work G Special Trade Construction Work (CPC 515) H. Renting Services Related Equipment for Construction or Demolition of Building or Civil Engineering Works with Operator (CPC 518)

1) Unbound

1) None

2) None 2) None

2) None 2) None

3) a) Joint operation: to form a joint operation by establishing a representative office in Indonesia. b) Joint venture: to establish a limited liability enterprise (Perseroan Terbatas/PT) (Perseroan Terbatas/PT) Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s)

3) a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big Board and having qualification A/Big b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big

Additional Commitments




II. SECTOR‐SPECIFIC COMMITMENTS BUSINESS SERVICES A. PROFESSIONAL BUSINESS A. PROFESSIONAL BUSINESS Architectural Services (CPC 8671)

Engineering Services (C C 86 2 (CPC‐8672 except CPC 86721 C C 86 21 and 86725)

1) None 2) None ) 3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law

1) None 2) 2) None 3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. lid f 3 d b t d d b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law Capital Investment Law

1) None 2) None ) 3) a) License fee requirement b) Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) c) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big

1) None 1) 2) None 3) a) License fee requirement b) Registered foreign company shall f form a joint operation with local j i t ti ith l l partner(s) c) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and Services Development Board and having qualification A/Big





II. SECTOR‐SPECIFIC COMMITMENTS Integrated Engineering Services (CPC 8673) (CPC 8673)

1) None 2) None 3) a) Joint operation by establishing a 3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. b) Joint venture company by fulfilling the ) p y y g requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law

1) None 2) None 3) a) License fee requirement 3) a) License fee requirement b) Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) c) Local partner(s) in joint venture ) p () j shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big

Urban Planning Services (CPC 86741)

1) None 2) None 3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. lid f 3 d b d d b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment L Law

1) None 2) None 3) a) License fee requirement b) Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) () c) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and h i having qualification A/Big lifi ti A/Bi


• Mempelajari komitmen sektor jasa konstruksi dalam ASEAN – ASEAN ANZ FTA dan ANZ FTA dan AFAS Paket AFAS Paket 8. 8 Mengingat Kementerian Perdagangan RI merekomendasikan baseline komitmen Indonesia g pada komitmen Indonesia p untuk IA – CEPA mengacu dalam ASEAN – ANZ FTA. • IA – IA CEPA merupakan CEPA merupakan kerjasama bilateral, sehingga bilateral sehingga tidak menutup kemungkinan komitmen yang di‐ request‐offer‐kan akan lebih liberal dan terbuka g komitmen dalam kerjasama j regional g dibandingkan (ASEAN – ANZ FTA).

PROGRAM UTAMA DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

PROGRAM UTAMA : • Mengembangkan kebijakan investasi infrastruktur; Mengembangkan kebijakan investasi infrastruktur; • Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi investasi infrastruktur, • Melaksanakan monitoring dan evaluasi investasi infrastruktur; g ; • Memperkuat sistem tata kelola perum di lingkungan Kementerian PUPR; • Mengupayakan mitigasi resiko investasi infrastruktur; • Mengembangkan pasar investasi infrastruktur; • Memperluas akses dan kapasitas ekspor konstruksi indonesia.

28

T i Terima kasih k ih

29

POTENSI KENDALA DAN ALTERNATIF SOLUSI PERHITUNGAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA

KENDALA • Sumber Data → Data Sekunder; • Penerbitan Data → Data dak dapat diperoleh secara cepat.

ALTERNATIF SOLUSI ALTERNATIF SOLUSI • Membuat kesepakatan dengan penyedia data agar dapat memberikan data yang memadai; memberikan data yang memadai; • Mencari sumber data yang reliable.

30

ROADMAP DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

Recommend Documents