Kementerian PPN Bappenas
Pedoman Penyusunan
RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH
(RPI2-JM)
Direktorat Transportasi Bappenas
VISI, MISI dan NAWACITA (Agenda Prioritas) VISI
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
MISI
NAWACITA – 9 Agenda Prioritas
Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenapbangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Kualitas hidup manusian Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Bangsa berdaya saing
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa 9. Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
Slide - 2
KERANGKA BERFIKIR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015-2019 AMANAT RPJPN 2005-2025
¤Infrastruktur Memadai ¤ Pendapatan per kapita USD 14 Ribu ¤ Pengangguran < 5% ¤ Penduduk Miskin > 5% ¤ HDI dan GDI Meningkat
VISI/MISI PRESIDEN + NAWA CIPTA 1. Kondisi jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kinerja Pelabuhan kurang kompetitif 4. Rasio Rasio Elektriikasi rendah (Krisis Energi) 5. Kapasitas cadangan air masih terbatas– Krisis Air
TANTANGAN 1. 2. 3. 4. 5.
GEOPOLITIK GEOEKONOMI BONUS DEMOGRAFI AGENDA PASKA 2015 PERUBAHAN IKLIM
ISU STRATEGIS ¤ Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Dasar
¤ Peningkatan Ketahanan Air, Pangan, dan Energi
¤ Penguatan Konektivitas Nasional ¤ Pengembangan Transportasi Massal Perkotaan ¤ Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur
REGULASI
SASARAN R PJMN 2015-‐‑2019 ¤ Akses air minum layak 100% ¤ Sanitasi layak 100% ¤ Rumah Tangga kumuh perkotaan 0% ¤ Kapasitas air baku menjadi 118.6 m3/detik ¤ Areal irigasi yang dilayani waduk 20% ¤ Rasio elektrifikasi 96.6, Jaringan gas untuk rumah tangga 1,1 juta (SR) ¤ Biaya logistik menurun menjadi 19.2% trhdap PDB ¤ Kondisi mantap jalan nasional 98% ¤ Layanan Pita Lebar 100% Kab/Kota ¤ Index e-government mencapai 3,4 (skala 4.0) ¤ Pangsa Pasar Angkutan Umum 32%
KELEMBAGAAN
KEBIJAKAN DAN SRATEGI ¤ Peningkatan peran Pemda dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR ¤ Pengendalian daya rusak air ¤ Peningkatan bauran energi, konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan ¤ Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa dsan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku ¤ Pembangunan Transportasi Multimoda dan mendukung Sislognas, kawasan industri, pariwisata dan pusat pertumbuhan. ¤ Mendorong pembangunan infrastruktur fixed/wireline broadband di daerah perbatasan negara dan implementasi egovernment. ¤ Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan
PENDANAAN
PERBAIKAN REGULASI, TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN PENDANAAN KREATIF
PROYEK STRATEGIS
PERMASALAHAN
Ø Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-‐JM) adalah: §
Daftar yang memuat rencana dan program investasi infrastruktur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka
pencapaian
sasaran
RPJMN
yang
RPI2-JM
telah
mengintegrasikan kebijakan sektoral dan kebijakan daerah dengan pembiayaannya. Ø Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-‐JM) bertujuan: •
RPI2-‐JM
dikembangkan
sebagai
alat
koordinasi,
sinkronisasi dan evaluasi untuk mendukung pencapaian target-‐target RPJMN. •
RPI2-‐JM digunakan sebagai bahan pembahasan dalam
Sinkron & Kontrol RPJMN
forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional. Slide - 4
Ø Ø
RPI2JM telah tercantum dalam Buku 2 RPJMN 2015-‐2019. RPI2JM dalam rangka mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan kesesuaian dengan arah pengembangan sektor lainnya maupun pengembangan wilayah sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang lebih luas.
Slide - 5
SINKRONISASI DAN KOORDINASI UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET RPJMN
NASIONAL
DOKUMEN PERENCANAAN SPASIAL (UU 26/2007)
RTRWN
PROVINSI
RPJPN
Diacu
Dijabarkan Diacu
SASARAN SPASIAL
RTR PULAU
RTRW Provinsi
Diacu
Renstra K/L
RKP/ Renja K/L Dianggarkan
Dijabarkan
R.I SEKTOR
Diacu
DOKUMEN PENGANGGARAN (UU 17/2003)
RPJMN
RPI2-JM
RTR KSN
KAB/KOTA
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (UU 25/2004)
RPJPD
RPJMD
RKPD/ Renja SKPP
- DIPA - Kerjasama Pendanaan
Dianggarkan
DIPDA
Dijabarkan SASARAN SPASIAL
Dijabarkan
KS. KAB/KOTA
Dianggarkan
Dijabarkan
KS. PROVINSI
RTRW Kab/Kota
Renstra
R.I SEKTOR
Diacu
Dianggarkan
RPJPD SASARAN SPASIAL
DASK
Dianggarkan
RPJMD
Renstra
RKPD/ Renja SKPP
Dijabarkan
Dianggarkan
DASK
DASK
R.I SEKTOR
Slide - 6
PEMUTAKHIRAN PELAKSANAAN KEGIATAN MUSRENBANGNAS § Pembahasan substansi kegiatan pada Pramusrenbangnas akan lebih diarahkan untuk “kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2015-2019.” § Kegiatan rutin (pemeliharaan, rehab) dan kegiatan penunjang lainnya tidak dibahas dalam pramusrenbang dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme koordinasi teknis yang selama ini yang telah dilakukan oleh Kementerian dengan Pemerintah Daerah. § Pada Pembahasan Pramusrenbangnas, Program e-musrenbang telah mencantumkan daftar kegiatan berdasarkan dokumen RPJMN 2015-2019 atau daftar kegiatan tambahan yang telah dibahas ditingkat Direktorat Sektor di Bappenas dengan pihak terkait. § Program e-musrenbang masih tetap membuka peluang tambahan usulan kegiatan baru dalam pembahasan, berupa feature Inisiatif Baru (New Initiatives) Slide - 7
a. infrastruktur transportasi b. infrastruktur sumber daya air c. infrastruktur keciptakaryaan d. infrastruktur telekomunikasi e. infrastruktur ketenagalistrikan f. infrastruktur minyak dan gas bumi.
Slide - 8
Indentifikasi arahan spasial m engacu Pada : § Rencana Tata R uang Nasional d an Wilayah § Rencana Pembangunan Wilayah Dalam Buku III RPJMN 2015 § Rencana Induk S ektroral
1
ARAHAN SPASIAL
2
PRIORITAS PROGRAM INFRASTRUKTUR NAS/PROV/KAB/KOTA
Indentifikasi Prioritas Program Infrastruktur m engacu Pada : § Sasaran, Arahan dan S trategi Pembagunan Infrastruktur d alam Buku II RPJMN 2015 § Sasaran, Arahan dan S trategi Pembagunan Infrastruktur d alam RPJMD Propinsi d an Kab/kota
RENCANA TERPADU
Melakukan integrasi arahan s pasial p engembangan wilayah dengan p rogram p rioritas p embangunan infrastruktur d i p rovinsi d an/atau kabupaten/kota.
3
4
SINKRONISASI PROGRAM
5
IDENTIFIKASI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Mengidentifikasian b entuk atau wujud p embiayaan penganggaran R PI2-JM.
6
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Inisiasi p elaksanaan RPI2-JM ke dalam p enganggaran publik tahunan, yaitu Kementerian/Lembaga, SKPD, atau pembiayaan kerjasama (dengan swasta)
Penyerasian program p rioritas p embangunan infrastruktur d ari aspek lokasi, waktu, d an kebutuhan indikatif p embiayaan.
Slide - 9
RPJMN 2015-2019
qBasis Data Kegiatan RPI2JM adalah Yang Tercantum Dalam RPJMN 20152019 Khususnya Pada Buku 3 qUsulan Kegiatan Baru diarahkan
untuk Percepatan Pencapaian
Rencana Induk Sektoral
RPJMN BUKU I BUKU II BUKU III
RPJMD Provinsi, Kab/ Kota
RPI2-JM
Sasaran RPJMN 2015-2019
dengan memperhatikan kesesuaian terhadap: 1.Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2.Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3.Strategi Pembangunan Bidang 4.Rencana Induk Sektoral 5.RPJMD Propinsi, Kab/Kota 6.Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7.Waktu Penyelesaian Tahun 2019
Agenda Nawacita Terkait Bidang Transportasi: Nawacita 3 : Membangun Indonesia Dari Penggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka NegaraKesatuan Nawacita 6 : Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional Slide - 10
MEKANISME KOORDINASI PENYUSUNAN RPI2-JM Nasional
1. Tahap Koordinasi dan sinkronisasi tingkat nasional
Bappenas
1
K/L
Koordinasi Nasional
2
Koordinasi Propinsi
5
Provinsi
2. Tahap Koordinasi Tingkat Provinsi
Tahap ini melibatkan Bappenas dan K/L dalam mensosialisasikan RPI2JM beserta form daftar kegiatan yang tercantum dalam daftar yang disusun pada tahap koordinasi tingkat nasional kepada Pemerintah Provinsi untuk nantinya disinkronkan dengan daftar kegiatan hasil sinkronisasi dari Kab/Kota pada tahap 4.
3. Tahap internalisasi Provinsi
Tahap ini merupakan koordinasi Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam mensinkronkan daftar kegiatan pada tahap 1 dengan yang tercantum dalam RPJMD dan RTRW Prov sebelum masuk ke tahap 4.
4. Tahap Koordinasi tingkat Provinsi-Kab/Kota
3
4
Tahap ini melibatkan Bappenas dan K/L dalam mensinkronkan daftar kegiatan dalam RPJMN, RTRWN/Pulau, dan Rencana Induk Sektor.
Koordinasi Kab/Kota
Tahap ini melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam mensinkronkan daftar kegiatan hasil tahap 3 RPJMD, RTRW Kab.Kota, dengan daftar yang dihasilkan pada tahap 1. Hasil dari tahap ini dibuat dalam surat kesepakatan antara Kab/Kota dan Provinsi dan disampaikan pada Bappenas melalui surat gubernur.
5. Tahap Koordinasi Akhir
Tahap ini melibatkan Bappenas, K/L dan Pemerintah Provinsi, dalam sinkronisasi akhir daftar kegiatan serta membuat kesepakatan bersama mengenai daftar kegiatan pada dokumen RPI2-JM.
Kabupaten/ Kota Slide - 11
PERAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS q Melakukan Koordinasi Nasional Penyusunan Dokumen RPI2-JM q Mengindentifikasi dan Menetapkan Kegiatan-Kegiatan Dalam Dokumen RPI2-JM Berdasarkan Kesesuaian dengan: 1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. RPJMD Propinsi, Kab/Kota 6. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7. Waktu Penyelesaian Tahun 2019 q Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI2-JM
Slide - 12
PERAN KEMENTERIAN TEKNIS q Melakukan pemuktahiran draft daftar kegiatan RPI2JM dengan memperhatikan dan mengindentifikasi: § Kesesuaian Kewenangan § Kondisi Eksisting Kegiatan § Kebutuhan Pembiayaan § Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) § Perkiraan waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan § Indentifikasi dukungan pemerintah daerah yang dibutuhkan
• Melakukan indentifikasi kegiatan yang akan diusulkan berdasarkan kesesuaian dengan: 1. Agenda d an Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. Kewenangan 6. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7. Waktu Penyelesaian T ahun 2019
•
Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI2-JM
Slide - 13
PERAN PEMERINTAH PROVINSI q Melakukan koordinasi pembahasan kegiatan RPI2-JM di daerahnya bersama- sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota q Mengindentifikasi dan mengkonfirmasi dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan RPI2-JM di daerahnya. q Melakukan indentifikasi kegiatan yang akan diusulkan berdasarkan kesesuaian dengan: 1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. Kewenangan 6. RPJMD Propinsi, Kab/Kota 7. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 8. Waktu Penyelesaian Tahun 2019
q Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI2-JM
Slide - 14
PENYEPAKATAN HASIL SINKRONISASI RPI2-JM YANG TELAH DISEPAKATI (1) Hasil kesepakatan untuk RPI2-‐JM di tingkat nasional ditandatangani oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas atau Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Menteri K/L terkait atau Sekjen dari Kementerian terkait, dan Gubernur masing-‐masing provinsi . (2) Hasil kesepakatan untuk RPI2-‐JM di tingkat provinsi, hasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh Gubernur masing-‐masing provinsi bersama dengan Bupati dan Walikota.
Slide - 15
RPI2JM DALAM DANA DEKONSENTRASI BAPPENAS Ruang Lingkup/Fokus Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2015 POIN 1. FASILITASI PERKUATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Melaksanakan Peningkatan Kualitas Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah dalam rangka Pencapaian Prioritgas Pembangunan Nasional : – – – –
Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, terdiri dari : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Status Kesehatan dan Kedaulatan Pangan terdiri dari : Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Percepatan p embangunan infrastruktur u ntuk mencapai keseimbangan p embangunan d alam rangka mengurangi kesenjangan d an meningkatkan d aya saing : -
Koordinasi dan sinkronisasi rencana program investasi infrastruktur prioritas melalui integrasi kebijakan nasional dan daerah termasuk pembiayaannya.
Ruang Lingkup Kegiatan • FASILITASI PERKUATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL • FASILITASI PERKUATAN KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS MUSRENBANGNAS
Cakupan Aktivitas Kegiatan
Keterangan
• Honorarium Kepanitiaan dan Narasumber • Rapat Koordinasi/Rapat Teknis/Focus Group Discussion (FGD) • Sosialisasi/Workshop dan Seminar
Sesuai PMK …/2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L 2015
• Perjalanan Dinas • Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan • Rapat Teknis • Perjalanan Dinas yang dibutuhkan terkait pengelolaan administratif • Jasa Tenaga Administrasi (Usulan Baru)
Sesuai PMK …/2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L 2015
Slide - 16
FORM DOKUMEN RPI2-JM 1. Form Dokumen Rencana Nawacita 6: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional SUB-‐A GENDA NAWACITA
ARAH PEMBANGUNAN
STRATEGI PEMBANGUNAN
KEGIATAN
KEGIATAN DAERAH YANG KESIAPAN MENDUKUNG
RENCANA PELAKSANAAN KETERA (BULAN) NGAN APBD BUMN SWASTA MULAI DURASI
ALOKASI INDIKATIF (JUTA RUPIAH) APBN
2. Form Dokumen Evaluasi dan Monitoring Nawacita 6: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional SUB-‐AGENDA ARAH PEMBANGUNAN NAWACITA
STRATEGI PEMBANGUNAN
RENCANA ALOKASI I NDIKATIF (JUTA KEGIATAN PELAKSANAAN RUPIAH) KEGIATAN DAERAH YANG KESIAPAN (BULAN) MENDUKUNG SWAS APBN APBD
BUMN
TA
AKTUAL (BULAN)
MULAI DURASI MULAI DURASI
PROGRES KETERAN GAN
(%)
Slide - 17
Format Dokumen RPI2JM (Contoh: Provinsi Sumatera Barat) Nawacita 6: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional SUB-‐AGENDA NAWACITA
(1)
ARAH PEMBANGUNAN
(2)
STRATEGI PEMBANGUNAN
(3)
Membangun Konektivitas Nasional Mempercepat pembangunan Pembangunan sarana dan Untuk Mencapai Keseimbangan transportasi yang mendorong prasarana serta industri Pembangunan penguatan industri nasional untuk transportasi mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
KEGIATAN
(4)
KEGIATAN DAERAH YANG MENDUKUNG
KESIAPAN
(5)
(6)
ALOKASI INDIKATIF (JUTA RUPIAH) APBN (7)
RENCANA (BULAN)
APBD BUMN SWASTA MULAI DURASI (8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Pembangunan jalur KA Pembebasan lahan antara Duku – Bandara untuk Internasional Minangkabau pengembangan jalur KA Bandara
Membangun sistem dan jaringan Pembangunan dan peningkatan Pengembangan Pelabuhan Pembebasan lahan transportasi yang terintegrasi untuk prasarana transportasi yang Teluk Bayur, Padang* untuk mendukung investasi pada Koridor mendukung pengembangan pengembangan Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, industri dan pariwisata nasional dermaga Kompleks Industri, dan pusat-‐pusat sesuai dengan Rencana Induk pertumbuhan lainnya di wilayah Pengembangkan Industri Nasional non-‐koridor ekonomi (RIPIN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mempercepat pembangunan Pembangunan sarana dan transportasi yang mendorong prasarana serta industri penguatan industri nasional untuk transportasi mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
Pembangunan Jalan P. Sipora
Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan
Membangun Transportasi Massal Mengembangkan sistem angkutan Pengembangan BRT di 34 kota PengembanganSistem Pengadaan halte Perkotaan umum massal yang modern dan besar antara lain Medan, Transit dan Semi BRT Kota BRT maju dengan orientasi kepada bus Pekanbaru, Batam, Padang, Padang maupun rel serta dilengkapi dengan Palembang, Bandung, Jakarta, fasilitas alih moda terpadu Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon
Slide - 18
PENJELASAN SUBSTANSI FORM RPI2-JM Dokumen Rencana SUB-‐A GENDA NAWACITA (1)
ARAH PEMBANGUNAN
STRATEGI PEMBANGUNAN
(2)
(3)
KEGIATAN DAERAH YANG KEGIATAN MENDUKUNG
(4)
KESIAPAN
APBN
(6)
(5)
RENCANA PELAKSANAAN KETERA (BULAN) NGAN APBD BUMN SWASTA MULAI DURASI
ALOKASI INDIKATIF (JUTA RUPIAH) (7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Masterplan DED FS AMDAL/UKL /UPL 𝑽 Perijinan 𝑿 KesiapanLah an 𝑽 𝑽 𝑽 𝑽
Kolom (1) adalah Sub-Agenda NAWACITA. Pada BIDANG TRANSPORTASI terdiri dari: • Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris • Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia • Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Kese-imbangan Pembangunan • Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan. Kolom (2) adalah Arah Pembangunan yang bersumber dari RPJMN. Kolom (3) adalah Strategi Pembangunan yang tercantum dalam RPJMN. Kolom (4) adalah Kegiatan Pembangunan yang tercantum dalam RPJMN yang merupakan prioritas nasional, maupun usulan baru dari K/L dan daerah yang sesuai dengan kriteria.
Kolom (5) adalah Kegiatan Daerah yang Mendukung pelaksanaan kegiatan pada kolom (4) Kolom (6) adalah Kesiapan/ Readiness yang meliputi dokumen-dokumen (Master Plan, FS, AMDAL/UKL/UPL,DED), perijinan, maupun elemen lain (seperti kesiapan lahan) yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur yang disertai dengan keterangan ‘Siap’ [v] atau ‘Belum Siap‘ [x]. ALOKASI INDIKATIF - Kolom (7) merupakan pembiayaan dari APBN - Kolom (8) merupakan pembiayaan dari APBD - Kolom (9) merupakan pembiayaan dari BUMN. - Kolom (10) merupakan pembiayaan dari Swasta.
Kolom (11) adalah Rencana Bulan dan Tahun Pelaksanaan kegiatan pada kolom (4) maupun kolom (5). Contoh: Desember 2014 Kolom (12) adalah Rencana Durasi pelaksanaan kegiatan pada kolom (4) maupun kolom (5) dalam satuan bulan. Contoh: 2 Kolom (13) adalah Keterangan yang berisi catatan tambahan mengenai permasalahan yang dihadapi/ pending matters terkait kegiatan pada kolom (4) maupun (5). Contoh: Ada permasalahan dalam status lahan. Slide - 19
PETUNJUK PENGISIAN FORM RPI2-JM
BAPPENAS
(Untuk Kegiatan Eksisting)
Provinsi: Mengindentifikasi dan Mengklarifikasi Dukungan dari Pemerintah Daerah terkait: Pembebasan/Penyiapan Lahan, Pembuatan FS dan DED
Provinsi: Mengindentifkasi Kebutuhan Biaya
Provinsi: Mengindentifikasi Kesiapan Kegiatan: Status Lahan, Ketersedian FS, DED, Amdal Slide - 20
PENGISIAN FORM RPI2-JM
BAPPENAS
(Untuk Pengajuan Usulan Kegiatan Baru)
Provinsi: • Propinsi Dapat Mengajukan Usulan Kegiatan Baru, Yang Sesuai Dengan Kriteria Yang Ditentukan (lihat slide 9)
Provinsi: Mengidentifikasi dan Mengkonfirmasi Dukungan Daerah Y ang Akan diberikan
Provinsi: Mengindentifikasi Kesiapan Kegiatan: Status Lahan, Ketersedian FS, DED, Amdal
Provinsi: Mengindentifkasi Waktu Pelaksanaan Untuk Usulan Kegiatan Baru Provinsi: Mengindentifkasi Kebutuhan Biaya Baik dari APBN dan APBD
Slide - 21
JADWAL PENYUSUNAN DOKUMEN RPI2-JM Kegiatan 1 Penyusunan Draft Payung Hukum RPI2-‐JM Periode 1 Identifikasi Kegiatan Prioritas Penyiapan Form Periode 2 Draft Rencana Program I nvestasi I nfrastruktur Finalisasi Rencana Program Investasi Infrastruktur Periode 3 dan Periode 4 Sinkronisasi Tk.Nasional Koordinasi Tk.Provinsi Koordinasi Tk.Kab/Kota Penyerahan hasil koordinasi oleh Provinsi kepada Bappenas Periode 5 Finalisasi Dokumen RPI2-‐JM Kesepakatan Bappenas-‐K/L-‐Provinsi
Feb 2 3
4
Maret 1 2 3
4
1
April 2 3
4
1
Mei 2 3
4
1
Juni 2 3
4
11Mei
Slide - 22
Pemerintah Pusat
SINKRONISASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
Pemerintah Pemprov BUMN
Pemerintah Kab/Kota
Swasta
Terima Kasih
[email protected]
