DIREKTORAT APARATUR NEGARA – BAPPENAS Disampaikan dalam Rakornas Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Kearsipan Nasional Hotel de Rivier, Jakarta, 24 September 2014
1
OUTLINE
1. RANCANGAN RT-RPJMN 2015-2019 - REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 2. PENYEMPURNAAN ARSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA DALAM RPJMN 2015-2019 3. PENGUATAN SIKN DAN JIKN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL 4. LAMPIRAN a. Rekapitulasi Anggaran ANRI b. Pemeringaktan e-Government Indonesia
2
1.
RANCANGAN RT-RPJMN 2015-2019 – REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 3
KERANGKA PIKIR RANCANGAN TEKNOKRATIS (RT) RPJMN 2015 – 2019 2025-2030 Landasan utk Menuju Negara Maju
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA PASKA 2015, PERUBAHAN IKLIM POLHUKAM • Reformasi Birokrasi • • • •
Tertib hukum Anti korupsi Demokrasi Stabilitas DN
EKONOMI • Tranformasi Struktur • Resiliensi: Pangan, Energi dan Air • Infrastruktur • Inovasi
KESRA • • • •
Mutu SDM Kemiskinan Pemerataan Kesempatan kerja • SJSN
SDA-LH • Pengelolaan SDA dan biodiversity • Kelautan • Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim
DAERAH • Pemerataan • SPM terpenuhi • Perkotaan Perdesaan • Pelaksanaan Desentralisasi
KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan
Tema RPJMN 2015-2019 Pembangunan yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjutan
• Membutuhkan comprehensive reform • Not Business as Usual (out of the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri-sendiri 4
PERANAN BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL •
Birokrasi yang baik meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan iklim investasi yang dapat merangsang inovasi dan pertumbuhan;
•
Birokrasi yang baik juga mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang;
•
Sebaliknya, birokrasi yang buruk akan menghambat pembangunan dan sumber ketidakadilan suburnya rente ekonomi serta tertekannya akses untuk meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan kesempatan
•
Birokrasi yang buruk juga menciptakan ekonomi biaya tinggi, melalui: 1.
Biaya korupsi (baik financial maupun non financial);
2.
Biaya kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang membebani (businessunfriendly regulations);
3.
Biaya dan keterlambatan dalam mengurus ijin, lisensi, dan persetujuanpersetujuan yang diperlukan;
4.
Biaya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan meningkatnya resiko bisnis. 5
Kerangka Pikir Membangun Landasan yang Kokoh Bagi Pembangunan
Indonesia yg Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Pembangunan yang Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan (2015-2019)
Daya Saing Nasional (berlandaskan SDA, SDM, IPTEK)
Pendidikan Kesehatan Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Inovasi Teknologi Infrastruktur Sinergi Antar Daerah dan Antar Pusat-Daerah
Equity
Growth
PEMBANGUNAN SEKTOR DAN WILAYAH
Pembangunan Bidang Polhukhankam sebagai pra kondisi bagi peningkatan daya saing nasional dan pencapaian keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang LANDASAN PEMBANGUNAN
Demokratisasi
Keadilan dan Kepastian Hukum
Regulasi Berkualitas
Birokrasi yang Profesional
PANCASILA - UUD 1945 - NKRI – BHINNEKA TUNGGAL IKA
Kondisi Aman dan Damai
BEBERAPA INDIKATOR KUALITAS BIROKRASI EoDB 2014 CTRY
CoC 2012
CPI 2013
RANK
CTRY
SCORE
CTRY
GOV. EFF. 2012
SCORE
CTRY
SCORE
GCR (TOTAL) 2014-2015 CTRY
RANK
GCR (INST.) 2014-2015 CTRY
RANK
SGP
1
SGP
86
SGP
2,15
SGP
2,15
SGP
2
SGP
3
MYS
6
BRN
60
BRN
0,64
MYS
1,01
MYS
20
MYS
20
THA
18
MYS
50
MYS
0,30
BRN
0,83
CHN
28
CHN
47
BRN
59
BRA
42
BRA
-0,07
THA
0,21
THA
31
LAO
63
RUS
92
CHN
40
THA
-0,34
PHL
0,08
IDN
34
IDN
53
CHN
96
IND
36
CHN
-0,48
CHN
0,01
PHL
52
PHL
67
VNM
99
PHL
36
IND
-0,57
BRA
-0,12
RUS
53
IND
70
PHL
108
THA
35
VNM
-0,56
IND
-0,18
BRA
57
THA
84
BRA
116
IDN
32
IDN
-0,66
IDN
-0,29
VNM
68
VNM
92
IDN
120
VNM
31
PHL
-0,58
VNM
-0,29
IND
71
BRA
94
IND
134
RUS
28
RUS
-1,01
RUS
-0,43
LAO
93
RUS
97
KHM
137
LAO
26
LAO
-1,04
KHM
-0,83
KHM
95
KHM
119
LAO
159
MMR
21
KHM
-1,04
LAO
-0,88
MMR
134
MMR
136
MMR
182
KHM
20
MMR
-1,12
MMR
-1,53
BRN
-
BRN
-
EoDB : Ease of Doing Business (IFC, WB) (2014) CPI : Corruption Perception Index (TI) CoC : Control of Corruption (WB) Gov. Eff. : Government Effectiveness Index (WB) GCR : Global Competitiveness Report (WEF) GCR (Inst.): Global Competitiveness Report (Variabel Institution) - WEF
SGP: Singapore MYS: Malaysia THA: Thailand BRN: Brunei CHN: China VNM: Vietnam
RUS: Russia IDN: Indonesia BRA: Brazil IND: India KHM: Cambodia PHL: Philipina
LAO: Laos MMR: Myanmar
THE MOST PROBLEMATIC FACTORS IN DOING BUSINESS Indonesia (WEF, Global Competitiveness Report 2014)
1. Korupsi
6. Ketidakstabilan politik
12. Kriminalitas dan pencurian
7. Peraturan mata uang asing
3. Inflasi
8. Etika kerja yang buruk
13. Tenaga kerja terdidik yang tidak memadai
4. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien
9. Tingkat pajak
14. Peraturan Pajak
10. Inkonsistensi kebijakan
5. Infrastruktur yang tidak memadai
11. Peraturan buruh yang membatasi
15. Rendahnya kesehatan masyarakat
2. Akses pada pembiayaan
No
1
2010 Birokrasi pemerintah
2011
Korupsi
2012 Birokrasi pemerintah
16. Rendahnya kemampuan berinovasi 2013
Korupsi
2
Korupsi
3
Infrastruktur
Birokrasi pemerintah Infrastruktur
4
Akses pembiayaan
Ketidakstabilan politik
Etika kerja buruk
Birokrasi Pemerintah Infrastruktur Akses pada pembiayaan
5
Inflasi
Akses pembiayaan
Peraturan ketenagakerjaan
Peraturan buruh yang membatasi
Korupsi Infrastruktur
2014
Korupsi Akses pembiayaan Inflasi Birokrasi pemerintah Infrastruktur
ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN APARATUR NEGARA DALAM RPJPN 2005-2025 Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui REFORMASI BIROKRASI untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. RPJMN 1 (2005-2009) Pemb. di bidang aparatur negara diarahkan pada pelayanan kpd masy. yang semakin membaik dg meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otda yang tercermin dgn terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tdk bertentangan dgn peraturan dan perundangundangan yg lebih tinggi, serta tertatanya kelembagaan birokrasi dlm mendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.
RPJMN 2 (2010-2014) Pembangunan di bidang aparatur negara diarahkan pada kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel serta makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.
RPJMN 3 (2015-2019)
Pembangunan di bidang aparatur negara diarahkan pada profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional.
RPJMN 4 (2020-2025) Pembangunan di bidang aparatur negara diarahkan pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral.
9
GLOBALISASI
CAPAIAN DAN EVALUASI:
VISI, MISI DAN AGENDA CAPRES-CAWAPRES
RPJPN 2005-2025
Faktor Eksternal
ISU STRATEJIK RPJMN 2015-2019
Faktor Internal
- DEMOKRATISASI - DESENTRALISASI • Partisipasi • Pro Rakyat • Keadilan Sosial
BIROKRASI • KKN • Tidak Efisien/ Efektif • Kapasitas Rendah • Politisasi Birokrasi
PEMERINTAHA N YANG BERSIH DAN AKUNTABEL PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, EFEKTIF, DAN EFISIEN
Kesejahteraan Rakyat
Aparatur negara yang profesional dan berkinerja di pusat dan daerah yang mampu mendukung pembangunan nasional
• Dampak e-Govt • Faster, Cheaper, Better • Keterbukaan Informasi
Kemakmuran Ekonomi
ASPIRASI PUBLIK: • Transparansi • Akuntabilitas • Partisipasi • Kinerja • Pelayanan yang berkualitas
SASARAN POKOK RPJMN III
REVOLUSI ICT
Daya Saing Bangsa
PANCASILA & UUD’45
Opini WTP, Procurement; Kemudahan Berusaha; SPM; PTSP; Reformasi Birokrasi; Akuntabilitas Kinerja
• Ketidakpastian • Integrasi Ekonomi • Kompetisi Global (Middle Income Trap, AEC, Asian Century)
Rancangan Teknokratik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam RPJMN 2015-2019
PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
[email protected] 10
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
3. Terwujudnya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
11
SASARAN 1: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL NO. 1.
2.
INDIKATOR % Instansi yang memperoleh opini WTP
% Instansi yang memperoleh skor LAKIP “B”
PENGADAAN BARANG/ JASA
TARGET 2019
K/L: 74%
K/L: 95%
Prov: 23%
Prov: 80%
Kab: 18%
Kab: 40%
K/L: 39,3%
K/L: 90%
Prov: 27,3%
Prov: 75%
Kab/Kota:0,8%
Kab/Kota:30%
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang akan dicapai melalui arah kebijakan:
INTEGRITAS BIROKRASI
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
BASELINE 2014
1. Peningkatan integritas birokrasi SISTEM PENGAWASAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
[email protected]
2. Peningkatan independensi, profesionalisme dan sinergi pengawasan 3. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah 4. Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah 12
SASARAN 2: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, EFEKTIF DAN EFISIEN NO. 1.
2.
3
INDIKATOR Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks e-Government Nasional
BASELINE 2014
TARGET 2019
Nasional: -
Nasional: 83,48
K/L: -
K/L:
Provinsi: -
Provinsi:
Kab/Kota: -
Kab/Kota
Nasional: 76
Nasional: 86
K/L: -
K/L: -
Provinsi: -
Provinsi: -
Kab/Kota: -
Kab/Kota: -
K/L: 2,66
K/L: 3,4
Provinsi: 2,2
Provinsi:
Kab/Kota2,2
Kab/Kota
KELEMBAGAAN KUALITAS RB
EFISIENSI BELANJA APARATUR
TATALAKSANA
PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, EFEKTIF, DAN EFISIEN
KEPEMIMPIN AN BIROKRASI
MANAJEMEN ASN
MANAJEMEN KINERJA KAPASITAS PENGELOLAAN KEBIJAKAN
Terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien, yang akan dicapai dengan arah kebijakan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, dan sinergis Mewujudkan bisnis proses pemerintahan yang sederhana, transparan, partisipatif berbasis e-government Menerapkan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit Menerapkan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efektif Mewujudkan pengelolaan kebijakan yang transparan, partisipatif, efektif dan efisien Mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi Memantapkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi K/L/Pemda
13
SASARAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK NO. 1.
2.
INDIKATOR
BASELINE 2014
Indeks Integritas Pelayanan Publik (Pusat, Daerah)
Survey Kepuasan Pelanggan K/L, Prov, Kab/Kota
TARGET 2019
Pusat: 7,37
Pusat: 9,0
Daerah: 6,71
Daerah: 8,5
K/L: -
K/L: 95%
Provinsi: -
Provinsi: -
Kab/Kota: -
Kab/Kota: -
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang akan dicapai dengan arah kebijakan:
KELEMBAGAAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PENGENDALIAN KINERJA
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
[email protected]
1. Penguatan kelembagaan pelayanan publik 2. Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik 14
VISI, MISI DAN AGENDA CAPRES DAN CAWAPRES TERPILIH 2015-2019 TERKAIT REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA SASARAN SASARAN 1: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL SASARAN 2: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, EFEKTIF, DAN EFISIEN
SASARAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
JOKOWI – JUSUF KALLA 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. 2. Mewajibkan instansi pemerintah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik. 3. Netralitas penyelenggara negara dapat ditegakkan. 4. Penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) 1. Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi secara konsisten dan membuat payung hukum RB yang lebih kuat. 2. Mensinergikan tata-kelola pemerintahan sejalan dengan desentralisasi. 3. Melakukan restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, baik di kelembagaan pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden maupun kelembagaan pemda. 4. Perubahan tata kelembagaan nasional, dari berbasis sektor menjadi berbasis kewilayahan. 5. Melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk pelayanan publik. 6. Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. 7. Penciptaan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang good and clean governance. 8. Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara (ASN) 9. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. 1. Peningkatan indikator peringkat Ease of Doing Business menjadi terkemuka di tingkat Asia. 2. Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari. 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan. 4. Memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter. 5. Penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik. 6. Mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi melaui teknologi informasi yang transparan
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
[email protected]
15
2. PENYEMPURNAAN ARSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA DALAM RPJMN 2015-2019 16
ARSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA
(Program Lintas, Kegiatan Prioritas Strategis, dan Penyesuaian Terminologi)
STRUKTUR ORGANISAS I
STRUKTUR ANGGARAN FUNGSI
STRUKTUR PERENCANAAN
NASIONAL PRIORITAS
KABINET SUB-FUNGSI
STRUKTUR KINERJA
PROGRAM LINTAS
1
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
IK SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TARGET
3 KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN /LEMBAGA
BAGIAN ANGGARAN/ ORGANISASI
KEBIJAKAN K/L
UNIT ORGANISASI ES 1*)
PROGRAM
PROGRAM
UNIT KERJA ES 2*)
KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS K/L (IMPACT/ OUTCOME)
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN
2
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
IK SASARAN STRATEGIS
TARGE T
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGE T
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGE T 17
PERUMUSAN SASARAN PEMBANGUNAN • Dalam perumusan sasaran pembangunan menggunakan pendekatan “Kerangka Logis” • Kerangka logis adalah kerangka pikir yang menggambarkan hubungan antara masukan, proses, sasaran/produk dan
keluaran. MASUKAN
PROSES
KELUARAN
OUTCOME
IMPACT
• Kerangka logis dapat digunakan pada perumusan setiap tingkatan sasaran (K/L, Program dan Kegiatan). – Syarat: Dengan asumsi berdiri pada posisi yang sama 1818
KERANGKA PENJABARAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Catatan: • Bagi K/L yang terkait dengan Sasaran Pembangunan Nasional (Impact) dalam RPJMN maka K/L harus dapat menjabarkan ke dalam sasaran strategis Kementerian/Lembaga (Outcome). • Sedangkan, bagi K/L yang tidak terkait dengan Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN maka Sasaran Strategis K/Lakan dicantumkan dalam RPJMN.
19
MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA K/L
20
PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMENUHAN KEBUTUHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Kerangka Pendanaan
Kerangka Regulasi
PEMERINTAH (APBN & APBD)
SWASTA (NON APBN) Pembiayaan
Penerimaan
Penerimaan Dalam Negeri
Penerimaan Perpajakan
Pembiayaan DN
Hibah
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Perbankan DN
• •
Non Perbankan DN
Kredit Perbankan
Pembiayaan LN
Pinjaman Proyek
Luar Negeri
Penerbitan Saham & Obligasi
Dana Internal
• FDI, Equity Capital • FDI, Pinjaman (Loan) • Others, Pinjaman (loan)
Pinjaman Program
SKEMA PENDANAAN PEMBANGUNAN: KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)/PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
Kebijakan Perencanaan Pembangunan (UU 25 Tahun 2004 pasal 4): - Kerangka regulasi; dan - Kerangka pendanaan
2121
HAL-HAL BARU TERKAIT PENYUSUNAN RENSTRA K/L 2015-2019 Penambahan dan Penyempurnaan dalam Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, meliputi ketentuan-ketentuan antara lain: 1. Kerangka Regulasi 2. Kerangka Kelembagaan 3. Penyempurnaan Arsitektur Program dan Kegiatan • Penyusunan Program Lintas. • Penyusunan Kegiatan Prioritas Strategis. • Terminologi, Pendefinisian Sasaran dan Standarisasi Output 4. Kerangka Pendanaan 5. Mekanisme Penelaahan Renstra K/L oleh Kementerian PPN/Bappenas. 6. Sistematika Penulisan Renstra K/L dan Matriks Kinerja dan Pendanaan. 2222
TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RENSTRA K/L 2015 - 2019
Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L 2015 – 2019
Agustus 2014
Penyesuaian dan Penetapan Renstra K/L 2015 - 2019
Penyusunan Rancangan Awal Renstra K/L 2015 - 2019
Oktober 2014
Januari 2015
April 2015
A. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L 2015 - 2019 • Dipersiapkan untuk disampaikan kepada Menteri Baru • Mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 • Mengacu pada Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2015 – 2019 – Kerangka Regulasi – Kerangka Kelembagaan – Kerangka Pendanaan o Menggunakan Pagu Angaran 2015 dengan dasar perhitungan menggunakan RKA-K/L 2014 o Kebijakan baru dijabarkan dalam 2016 – 2019 (penyesuaian di 2015 akan dilakukan jika ada resource “tambahan” dipercepat/”ditarik” dari 2016 – 2019) o Mempertimbangkan Efektivitas, Efisiensi dan Kapasitas Implementasi2 3
3. PENGUATAN SIKN DAN JIKN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL 24
KEBIJAKAN KEARSIPAN NASIONAL 1.
Pembinaan terhadap pencipta arsip pusat dan daerah, lembaga kearsipan provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi; 2. Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis; 3. Pembanguan SKN, SIKN dan pembentukan JIKN; 4. Organisasi, terdiri dari unit kearsipan pada penciptaan arsip dan lembaga kearsipan; 5. Pengembangan SDM kearsipan; 6. Prasarana dan sarana kearsipan; 7. Pelindungan dan penyelamatan arsip; 8. Sosialisasi kearsipan; 9. Kerjasama dan 10. Pendanaan (sumber: UU No. 43/2009 tentang Kearsipan, pasal 7) 25
PEMBANGUNAN SIKN • ANRI menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui SKN untuk menjaga autentisitas dan keutuhan arsip • SKN berlaku untuk pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis • Fungsi SKN : 1. mengidentifikasi keberadaan arsip yang dimiliki dan keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan; 2. menghubungkan keterkaitan arsip sebagai satu keutuhan informasi; dan 3. menjamin ketersediaan arsip autentik, utuh, dan terpercaya. (sumber: UU No. 43/2009, psl 10-11)
26 26
Lanjutan... • ANRI membangun SIKN untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka dalam kerangka NKRI; • Dalam pelaksanaan fungsi SIKN, ANRI membentuk JIKN; • Fungsi SKN : 1. mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara; 2. menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara; 3. menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak yang berhak; 4. menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa (sumber: UU No. 43/2009, psl 12-13)
27 27
PEMBENTUKAN JIKN JIKN berfungsi untuk meningkatkan: a. Akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat; b. Kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat c. Peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan • Penyelenggara JIKN adalah: a. ANRI sebagai Pusat Jaringan Nasional b. - lembaga kearsipan provinsi - lembaga kearsipan kabupaten/kota - lembaga kearsipan perguruan tinggi - unit kearsipan pada lembaga negara - lembaga kearsipan perguruan tinggi swasta sebagai Simpul Jaringan • JIKN merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan untuk arsip dinamis dan arsip statis •
(sumber: UU No. 43/2009, psl 14, dan PP No. 28/2012, psl 115-117)
28
MANFAAT SIKN DAN JIKN Manfaat SIKN 1. Untuk mengelola arsip berbasis TIK; 2. Berbagi informasi kearsipan antar simpul jaringan ; 3. Sebagai back-up data kearsipan; 4. Efisiensi perangkat TIK.
Manfaat JIKN 1. Menyediakan informasi kearsipan bagi masyarakat luas, sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tetang KIP 2. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi kearsipan (dinamis dan statis) secara lengkap, tepat, mudah, dan murah 3. Dapat digunakan sebagai tema naskah sumber arsip
29 29
PELAKSANAAN e-GOVERMENT INDONESIA 2014-2019 Masterplan e-Gov Indonesia 2014-2019
Perpres Inpres
Blue Print Strategi, program, kegiatan & anggaran
Flagship System Pelayanan Perizinan Usaha
Standard Ownership Petunjuk Pelaksanaan & Petunjuk Teknis
Permen (sesuai K/L Penanggung Jawab)
Gov-CERT Sumber: Paparan Asdep Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan e-Government – Kemenpan RB, 16 September 2014
30
Timeline 2013 - 2019
Killer Application
NSW – Spipise BKPM
Integrasi LPSE – SABH - NPWP Integrasi NIP – NIK/SKCK
Integrasi NIP NPWP
Executive Strategic report
Integrasi NIK Passport
e-office e-office K/L/D K/L/D Blueprint/Standarisas Portal Nasional Layanan Publik i Integrasi NIP - Askes Masterplan Integrasi NIP – Rekam Medik
PP/Perpres eGovt
2014
Infrastruktur
2013
e-Planning & e-Budgeting
2015
2016
2017
e-Performance
2018
?
2019
Disaster Recovery Center Govt Broadband Internet (dark fiber)
Data Center Nasional Layanan publik online
Suprastruktur
Konsolidasi DC K/L/D Pengaturan belanja Internet pemerintah
Executive Report SI Strategis Nasional
Pembangunan aplikasi Generik pemerintah
Pengaturan terintegrasi belanja internet Pemerintah
Jabatan fungsional Pengelola e-Government Pengendalian belanja aplikasi nasional/generik
Pembatasan belanja infrastruktur (DC/Server)
Integrasi belanja internet Pemerintah
Sumber: Paparan Asdep Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan e-Government – Kemenpan RB, 16 September 2014
SUBSTANSI KEARSIPAN DALAM RPJMN 2015-2019
Arah Kebijakan 2.2 Mewujudkan bisnis proses pemerintahan yang sederhana, transparan, partisipatif berbasis e-government
Strategi: KELEMBAGA -AN KUALITAS RB
EFISIENSI BELANJA APARATUR
TATALAKSANA
PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, DAN EFISIEN
MANAJEME N ASN
1.
Review dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bisnis proses yang transparan dan efisien;
2.
Peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU)
3.
Akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur egov, serta pengendalian belanja sistem dan insfrastruktur e-gov.
4.
penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP Pemantapan manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK, melalui : - peningkatan pengelolaan arsip secara modern untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan - penyelamatan arsip sebagai aset nasional dan memori kolektif bangsa, - penguiatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
5. KEPEMIMPINAN BIROKRASI
KAPASITAS PENGELOLAAN KEBIJAKAN
MANAJEME N KINERJA
32
TANTANGAN PENGUATAN SIKN DAN JIKN • Sarana prasarana • Sistem / Teknologi Aplikasi (Duplikasi, Integrasi) • Konektivitas (dg sistem lain) • Keamanan informasi
• Regulasi (Sosialisasi, Implementasi) • Grand Desain/Master Plan • Road Map • NSPK KEBIJAKAN
INFRASTRUK TUR
TATA KELOLA
EKSPEKTASI STAKEHOLDERS
• Kelembagaan (Instansi Pembina, Pelaksana, Pemanfaat, dll) • SDM (Kepemimpinan, JF, Diklat) • Proses Bisnis (SOP) • Pendanaan dan Kerjasama
•Internal (manajerial, efisiensi) •Eksternal (pelayanan publik, open government) 33
LAMPIRAN BUKU I
MATRIK PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019 Prioritas RPJMN Sasaran Prioritas Nasional Indikator Target Penanggungjawab K/L Terkait
NO.
PROGRAM LINTAS/ PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL
NAMA PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019 Pernyataan sasaran prioritas nasional (dampak yang diharapkan) Indikator untuk mengukur sasaran prioritas nasional Target pada 2019 Instansi yang menjadi penanggungjawab Kementerian/Lembaga yang mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional BASELINE
SASARAN
INDIKATOR
2014
TARGET
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL ALOKASI ANGGARA N 20152019 (Rp. MILYAR)
LOKASI *
INSTANSI PENANGGU NG JAWAB/ PELAKSANA
1
PROGRAM LINTAS 1
Sasaran Program Lintas 1
Indikator
K/L 1
1.1
PROGRAM 1 (N1.01.1)
Sasaran Program 1
Indikator
K/L 1
1.1.1
Kegiatan Prioritas Sasaran Nasional Kegiatan (N1.01.1.1)
Indikator
1.1.2
Kegiatan Prioritas Sasaran Nasional Kegiatan (N1.01.1.3)
Indikator
1.2
PROGRAM 2 (N1.10.2)
Indikator
Sasaran Program 2
K/L 10
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER-K/L 2015-2019 KEMENTERIAN/LEMBAGA: ANRI
BASELINE NO
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
1
PROGRAM 2 Sasaran Program
1.1
Peningkatan kualitas kebijakan dan sumberdaya kearsipan Peningkatan pengelolaan arsip
1.2
INDIKATOR
2014
TARGET
2015
2016
2017
2018
2019
Meningkatnya kualitas kebijakan dan sumberdaya kearsipan
Persentase ketersediaan NSPK dan sumberdaya kearsipan pada K/L/ Pemda
19%
50%
Meningkatnya pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, pelindungan kepentingan negara dan hakhak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik
Persentase K/L/Pemda yang telah menerapkan NSPK kearsipan Persentase K/L/Pemda yang menerapkan SIKD/ SIKS Jumlah K/L/Pemda yang telah mengelola arsip vital/ arsip aset negara dengan baik
19%
50%
25%
35%
5%
35%
TOTAL ALOKASI 2010-2014 (RP MILIAR)
LOKASI
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER-K/L 2015-2019 KEMENTERIAN/LEMBAGA: ANRI BASELINE NO
1.3
1,4
1,5
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip
Meningkatnya penyelamatan, pengamanan dan pemanfaatan arsip
INDIKATOR 2014
Penguatan manajemen arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik
Meningkatnya manajemen arsip sebagai sumber informasi publik
Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan SIKN dan JIKN
Meningkatnya pemanfaatan SIKN dan JIKN
TARGET
Persentase K/L/Pemda yang menyelamatkan dan memanfaatkan arsip statis dan arsip terjaga untuk kepentingan publik Persentase K/L/Pemda yang kualitas pengelolaan arsipnya baik
Persentase K/L/Pemda yang menerapkan manajemen kearsipan berbasis TIK dan yang menjadi anggota/ simpul JIKN
2015
2016
2017
2018
2019
K/L: 60%
??
Prov: 18%
??
Kab/Kota: 5% PTN: 10%
??
K/L: 25%
??
Prov: 47%
??
Kab/Kota: 5%
??
K/L: 30%
??
Prov: 64%
??
Kab/Kota: 5%
??
??
TOTAL ALOKASI 20102014 (RP MILIAR)
LOKASI
TERIMA KASIH
37
4. LAMPIRAN
Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2014 200
175
152
150 114 100
128
115
114
2009
2010
153 126
87 70
50 0 2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
2014
Dana Total (dalam juta Rupiah) 39
*LPNK tidak diukur pada tahun 2012 (Sumber: Diolah dari PeGI Kominfo)
