Outline 1. Pelaporan Pelaksanaan APBN di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 2. Lesson Learned 3. Konsolidasi Data Visual Bidang Infrastruktur Permukiman
2
Pelaporan Pelaksanaan APBN di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 3
1
Dasar Hukum Pelaporan Pelaksanaan APBN PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (Mewajibkan penyampaikan laporan SAK dan SIMAK BMN secara periodik semesteran). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Mewajibkan semua K/L menyampaikan laporan Konsolidasi Program secara periodik triwulanan) Permen PU No. 14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri. (Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Pusat Kementerian PU) Permen PU No. 15/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD Dekon/TP Kementerian. PU) SE Menteri PUPR No. 57/SE/M/2015 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri PU No. 7/SE/M/2012 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (eProcurement) (Penerapan SPSE untuk seluruh Satuan Kerja Kementerian PUPR mulai TA 2016) 4
2
Aliran Laporan Triwulan (PP 39/2006) MENTERI PPN (BAPPENAS) MENTERI KEUANGAN
14 hari kerja (Form C)
BUPATI/WALIKOTA (up. Bappeda) 5 hari kerja (Form C)
SKPD KAB/KOTA (TP)
MENTERI PAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA
GUBERNUR (up. Bappeda)
10 hari kerja (Form C)
10 hari kerja (Form B)
5 hari kerja (Form C)
SKPD PROVINSI (TP & DEKON)
Tembusan
5 hari kerja (Form C) Ket : TP : Tugas Pembantuan Dekon : Dekonsentrasi
14 hari kerja (Form C)
MENTERI DALAM NEGERI
Tembusan (Form A)
SATMINKAL 5 hari kerja (Form C)
5 hari kerja (Form A) SATKER PUSAT/ BALAI/UPT/SNVT/SKS 5
3
Pelaporan Tingkat Satuan Kerja Permen PU No 14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, menentukan : a. Kasatker wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN, LAKIP, Laporan Pelaksanaan Kegiatan termasuk laporan terkait Keterbukaan Informasi Publik. b. Kepatuhan Kasatker dalam menyampaikan laporan menjadi salah satu pertimbangan penilaian kinerja Kasatker dalam penentuan dan penetapan Kasatker selanjutnya. c. Laporan Tingkat Satuan Kerja terdiri dari : Pengelolaan Keuangan 1.
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menggunakan program SAI;
2.
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ-BPP);
Pengelolaan Barang Milik Negara 1. 2. 3.
Laporan Barang Milik Negara (BMN) menggunakan program SAI; Laporan Kondisi Barang (LKB) menggunakan program SAI; Laporan Penyerahan Pekerjaan Selesai sesuai SE Menteri PU no. 12/SE/M/2006;
Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran 1. Laporan progres fisik dan keuangan menggunakan e-Monitoring Kemen PUPR; 2. Laporan Akhir Tahun yang berisi informasi dan dokumentasi progres fisik, output yang dihasilkan, serta outcome yang diperoleh atas kinerja yang dilaksanakan; 3. Laporan khusus, yang berisi permasalahan kegiatan tertentu atau permintaan pimpinan;
6
4
Aliran Laporan Dwimingguan (Permen PU 14/2011) PPK
PPK
Form P
PPK
Form P
Ka. Satker
Form P
Ka. Satker
Form P
PPK Form P
Ka. Satker
Form P
Ka. Satker
Form P setiap tanggal 7 dan 22
Atasan Langsung
Form P
Atasan Langsung
Form S
Form S setiap tanggal 10 dan 25
ATASAN Form S setiap tanggal 13 dan 28
Kementerian/ Lembaga
Form D
Menteri cq. Sekretaris Jenderal
Form M
MENTERI PU
Form Lain2 7
5
Alur Proses Pelaporan e-Monitoring Satuan Kerja Sesuai Permen PU 14/2011
DOKUMEN ANGGARAN : - DIPA / REVISI DIPA - PENYERAPAN KEUANGAN - PELAKSANAAN FISIK - PERMASALAHAN
Oleh Petugas e-Mon Oleh Kasatker
Tanggungjawab Kasatker untuk melakukan verifikasi data yang diinputkan oleh Petugas e-Monitoring sebelum dikirim secara online untuk menghindari kesalahan-kesalahan umum seperti: • Pagu e-Monitoring tidak sesuai dengan DIPA • Kesalahan pemaketan • Dsb.
Input ke e-Monitoring Offline
VERIFIKASI
OK ?
Tdk
Ya
PELAPORAN ELEKTRONIK UPLOAD BACKUP DATA VIA e-MONITORING ONLINE (http://emonitoring.pu.go.id)
PELAPORAN TERTULIS LAPORAN DWIMINGGUAN
LAPORAN TRIWULANAN
FORM P1 – P10
FORM A 8
6
eMonitoring
1. 2. 3. 4.
SAK SPM
Sistem Aplikasi Peraturan Kompensasi Komitmen Pimpinan Ekspor data Realisasi Anggaran (SPM dan SP2D)
SAS • Bahan Referensi Penyusunan Paket Pekerjaan • Ekspor data Paket ke eMonitoring
eMONITORING
Yang sudah memakai e-Mon: 1. Kejaksaan Agung 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Sekretariat Negara 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian ATR/BPN 6. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
SIMAK BMN Ekspor data Rencana Umum Pengadaan (Pemaketan) dari eMonitoring ke SIRUP dan SPSE
SPSE RKA-KL Ekspor data Pagu dan Realisasi Per Kegiatan Per Output Per Paket dari e-Monitoring ke SKMPP
TEPRA
SKMPP
Bappenas Reward and Punishment 9
7
Manfaat eMonitoring KEMENTERIAN
1.
Pencetakan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Form C) sesuai PP 39/2006; 2. Alat konsolidasi data antar Kementerian/ Lembaga; 3. Bahan untuk Sidang Kabinet; 4. Bahan Rapat Kerja Menteri dengan DPR-RI; 5. Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR-RI; 6. Bahan Rapat Pimpinan Kementerian secara periodik; 7. Bahan Penentu tindak turun tangan Pimpinan atas permasalahan yang terjadi; 8. Bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian, termasuk PMK 249/2012. 9. Bahan Perhitungan Reward and Punishment Anggaran 10. Alat Monitoring kemajuan progres Kementerian per Satminkal.
ESELON I 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pencetakan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Form B) sesuai PP 39/2006; Pencetakan Laporan Progres Fisik dan Keuangan (Form S) sesuai Permen PU 14/ 2011 dan Permen PU 15/2011; Bahan Rapat Pimpinan Kementerian secara periodik; Bahan pengendali pelaksanaan pekerjaan; Bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Satminkal; Bahan untuk deteksi permasalahan di lapangan; Bahan Penentu tindak turun tangan Pimpinan atas permasalahan yang terjadi; Alat Monitoring kemajuan progres Satminkal per Satker; Alat Monitoring untuk kebutuhan Material dan Peralatan Konstruksi.
ESELON II/SATKER 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pencetakan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Form A /Form C) sesuai PP 39/2006; Pencetakan Laporan Progres Fisik dan Keuangan (Form P) sesuai Permen PU 14/ 2011 dan Permen PU 15/2011; Alat konsolidasi data Bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker; Alat Bantu Penyiapan Dokumen Penyerapan Anggaran (SPP) Satker; Alat Pengendali Pelaksanaan Anggaran Satker; Pencetakan POK Satker; Alat Monitoring kemajuan progres Satker per Paket Pekerjaan.
10
8
Data dan Informasi dalam e-Monitoring Offline A. Informasi umum satuan kerja (institusi dan personil Satker) • • • • • • • • •
Nama Satker Alamat dan telepon Satker Nama, NIP, dan HP Kasatker Atasan dan atasan langsung Kasatker Nama, NIP, dan HP PPK Nama dan NIP Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Nama dan NIP Bendaharawan Nama, NIP, dan HP Koordinator Pelaporan Nama, NIP, dan HP Petugas Pelaporan
11
9
Data dan Informasi dalam e-Monitoring Offline B. Informasi Kegiatan
• • • • • • • • • • •
Data dokumen DIPA beserta histori revisi DIPA/POK Daftar paket pekerjaan Ringkasan kerangka acuan kerja Alokasi pagu dan blokir per satker/paket/akun (total harus sesuai DIPA) Indikator kinerja serta target output dan outcome paket pekerjaan Kategori paket, kelompok paket, cara pengadaan, dan masa pelaksanaan Lokasi pekerjaan berdasarkan wilayah administratif Identifikasi readiness criteria paket pekerjaan Data rencana dan realisasi pelaksanaan kontraktual Data kontrak dan adendum kontrak Data rekanan paket terkontrak (beserta NPWP penyedia jasa dan personil sebagai bahan identifikasi)
12
9
Data dan Informasi dalam e-Monitoring Offline • Rencana capaian pelaksanaan fisik, keuangan, dan penggunaan tenaga kerja • Kemajuan pelaksanaan fisik beserta foto dan koordinat pekerjaan • Kemajuan penyerapan keuangan (SPM dan SP2D) • Penyerapan tenaga kerja • Pendataan permasalahan dan status paket • Pengembalian anggaran • Prognosis realisasi keuangan akhir tahun anggaran
13
8
Data dan Informasi dalam e-Monitoring Offline C. Readiness Criteria Kontraktual (Permen PUPR 31/PRT/M/2015) a. Umum 1. 2. 3.
Dokumen Lelang Owner Estimate DIPA/DPA (Alokasi)
b. Fisik Tunggal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Feasibility Study (FS) Kesiapan Lahan Dokumen Lelang AMDAL atau UKL dan UPL Detailed Engineering Design (DED) atau Gambar Desain Spesifikasi Teknis Perizinan-perizinan Proses Pengajuan persetujuan tahun jamak (untuk paket tahun jamak)
14
8
Data dan Informasi dalam e-Monitoring Offline c. Readiness Criteria Khusus (Cipta Karya) 1. 2.
Tersedianya dana daerah untuk program bersama Institusi Pengelola pasca konstruksi sudah jelas
d. Pekerjaan Non Fisik 1. 2. 3.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Spesifikasi Teknis; Bill of Quantity (BOQ) atau Daftar Kuantitas dan Harga; Dokumen Lelang
e. Readiness Criteria PKP Perkotaan 1. 2. 3. 4. 5.
SK Bupati/Walikota Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh RP2KP-KP/SIAP-NUSP Surat Minat Pemda/Bupati/Walikota Surat Pemda/Bupati/Walikota Kesiapan Lahan Surat Kesediaan Pemda/Bupati/Walikota Menerima Aset
15
9
Sinkronisasi Data e-Monitoring dan SPSE/SIPS “Data pelelangan Satker dalam e-Monitoring harus konsisten dengan data SPSE/SIPS.”
DATA TERINTEGRASI e-Monitoring
SPSE/SIPS
Pemaketan diinput dalam e-Monitoring; Petugas e-Monitoring dapat selalu mengupdate status pengadaan paket lelang dengan mendownload data SPSE melalui e-Monitoring Online untuk diimpor di e-Monitoring offline dan diupload kembali sebagai laporan e-Monitoring Satker.
16
10
Relasi Data e-Monitoring, SIRUP, SPSE, SIPS e-Monitoring
SIRUP
RKA-KL
Data Rencana Umum Pengadaan
Input Data Satker Input Data DIPA
Lelang? Input Data Paket (K/S/AU) dan subpaket
klik Tayang RUP pada subpaket
Input Rencana Awal (Keu/Fisik)
Kontrak?
Ya
Tidak
Lelang elektronik
Ya Import Data Kontrak
Tidak Input Rencana sesuai Kontrak
Input Realisasi (Keu/Fisik)
Cetak Laporan
Input Data Kontrak
Alur Input data Impor data
SPSE
e-Purchasing/ Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung
Input Data Kontrak di SIPS
SIPS
17
11
Pelelangan Dini Sambil menunggu terbitnya DIPA/revisi DIPA, Satker dapat melelangkan paket-paket baru, dengan syarat penandatanganan kontrak dilakukan setelah Revisi DIPA terbit sehingga paket teralokasi dalam DIPA.
Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1.
2.
Pelelangan dini tidak akan menyebabkan Pagu Kuning di eMonitoring (pagu e-Monitoring tidak sesuai pagu dokumen DIPA yang telah disahkan) Jika pagu menjadi kuning, maka terjadi kesalahan input data, disebabkan ADK RKA-KL yang belum disahkan sudah dialokasikan ke dalam paket e-Monitoring.
18
12
Pelaporan Data Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan APBN Reguler Sesuai Permen PU 14/2011
1.
Sumber Data: e-Monitoring
2.
Jadwal Tertib Laporan Kemajuan Pelaksanaan – Laporan pelaksanaan setiap Satker (Form P) tiap tanggal 7 dan 22 setiap bulan – Kompilasi laporan pelaksanaan oleh Atasan Langsung Kasatker (Form S) disampaikan setiap tanggal 10 dan 25 setiap bulan – Laporan Triwulanan (Form A) disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan berakhir (sesuai PP 39 Tahun 2006) – Update data kemajuan pelaksanaan di dalam e-Monitoring online setiap ada perubahan – Laporan tetap disampaikan meskipun belum ada progres fisik/keuangan – Laporan kemajuan pelaksanaan hardcopy tetap dilakukan untuk penilaian kinerja Satker
3.
Format Laporan Kemajuan Pelaksanaan Form P (laporan dwimingguan di lingkungan Kementerian PUPR) P1 : Rincian Pekerjaan P2 : Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual P3 : Rincian Persiapan Lelang Paket Kontraktual P4 : Jadwal Pelaksanaan Anggaran P5 : Daftar Potensi Masalah Pelaksanaan Kegiatan P6 : Rincian Pelaksanaan Anggaran per jenis belanja dan sumber dana P7 : Pelaksanaan Kontraktual terhadap Pagu Kontraktual P8 : Pelaksanaan Paket Kontraktual P9 : Progres Pekerjaan dan Penyerapan Tenaga Kerja P10: Jadwal Penyerapan Tenaga Kerja Form A (laporan triwulanan PP 39/2006)
19
13
Tugas Petugas e-Monitoring Satker (Permen PU 14/2011)
1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi : (a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan (b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan) (d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja (e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi eMonitoring setiap kali ada perubahan informasi dan mengirim backup data melalui e-Monitoring on-line 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line
Petugas e-Monitoring Satuan Kerja
4) Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan secara periodik sesuai ketentuan. 5) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai ketentuan (backup maupun cetakan)
Tanggungjawab : 1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan (backup data maupun cetakan) 2) Bertanggungjawab kepada Kasatker 20
14
Pentingnya Data Pelaksanaan
A. Penggunaan Data Pelaksanaan : 1. Data yang dilaporkan merupakan data yang menjadi dasar mengambil keputusan pimpinan 2. Data yang yang akurat adalah data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga data tersebut menjadi akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Data dapat juga digunakan untuk laporan-laporan ke Instansi terkait dan sebagai bahan evaluasi
B. Resiko Data Tidak Terkini/Tidak Lengkap/Tidak Akurat : 1. Salah dalam pengambilan keputusan 2. Data tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa digunakan 3. Data tidak bisa digunakan 4. Hilangnya kepercayaan. 21
15
Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Aplikasi pelaporan hanya sebuah alat, yang lebih perlu mendapat perhatian adalah Konsistensi Pengisian Data; 2. Untuk mempunyai database yang akurat tidak bisa disiapkan secara instan, tetapi memerlukan proses dan perlu dibudayakan; 3. Pimpinan harus mempunyai Komitmen yang kuat bahwa semua data/informasi terkait dengan pelaksanaan anggaran harus diinputkan dalam database/aplikasi. 4. Kinerja Kementerian tergantung pada kelengkapan, akurasi, dan kekinian data laporan.
22
Lesson Learned
23
1
Lesson Learned Isian dan update e-Monitoring hanya terkonsentrasi pada status kontraktual, SPM, dan SP2D; belum menggambarkan profil pekerjaan secara menyeluruh Informasi Satker tidak update (beberapa Satker masih menggunakan nomenklatur nama satker lama/pejabat lama) • Uraian kegiatan Pembuat Komitmen (PK) pada informasi Satker tidak sesuai dengan informasi pada SK Pejabat Inti Satker Nama Kabupaten/Kota menjadi nama paket Terdapat nama paket/subpaket yang sama pada satu Satker Alokasi IBM dan non-IBM yang disatukan dalam satu paket (menyulitkan perhitungan progres fisik)
24
1
Lesson Learned Update alokasi akun tidak tuntas: • Kode belanja tertukar • Blokir e-Monitoring tidak sesuai dengan blokir DIPA Revisi DIPA terlambat diupdate pada e-Monitoring (pagu kuning) Rencana e-Monitoring tidak menyesuaikan dengan DIPA revisi Status kontraktual e-Monitoring tidak sinkron dengan SPSE (update terlambat)
SP2D e-Monitoring melebihi SP2D OMSPAN (ada yang menginput SP2D yang tidak terdaftar)
25
Konsolidasi Data Visual Bidang Infrastruktur Permukiman 26
1
Pelaporan Data Visual dalam e-monitoring
Foto Dokumentasi Paket dan Koordinat Form Foto Dokumentasi Paket merupakan isian informasi foto dan titik koordinat GPS dari pekerjaan yang dilakukan di lapangan.
Isian Foto yang Salah
Sumber : Hasil dari e-monitoring 28
Foto Pemanfaatan yang Salah
Sumber : Hasil dari e-monitoring 29
Isian Foto yang Benar
0% 25% 50%
75%
100% Sumber : Hasil dari e-monitoring 30
KOTAKU Kota Tanpa Kumuh Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta LINGKUP KEGIATAN 1. Revitalisasi Sungai Kali Buntung; 2. Akses Jalan Lingkungan; 3. Jembatan Penghubung; 4. Ruang Terbuka Hijau. PEMBIAYAAN 1. BLM PLPBK TA 2012 2. Kemitraan 3. Swadaya Masyarakat
Rp 1.000.000.000,Rp 8.628.000.000,Rp. 2.233.635.000,-
MANFAAT 1. Warga memiliki akses di bantaran sungai yang tertata, nyaman dan aman; 2. Sebagai jalur pemeliharaan sungai dengan fasilitas pendukungnya lainnya seperti: shelter, gazebo, jembatan menjadi pendukung untuk wadah kegiatan/ interaksi antar warga; 3. Menjadi destinasi kegiatan wisata 4. Menjadi tempat pendidikan luar ruang untuk anak-anak yang menarik; 5. Menjadi tempat olah raga, seperti lari dan jalan santai.
KOTAKU Kota Tanpa Kumuh Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB LINGKUP KEGIATAN 1. Jalan Desan, jalan lingkungan dan penerangan umum; 2. Saluran drainase; 3. MCK; 4. Perbaikan rumah tidak layak huni; 5. Kandang komunal; 6. Ruang terbuka hijau; 7. Rumah pintar/ PAUD. PEMBIAYAAN 1. BLM PLPBK TA 2012 dan 2015 2. Swadaya Masyarakat
Rp 2.000.000.000,Rp. 762.826.350,-
MANFAAT 1. Ruas jalan lingkungan bisa dipakai untuk menempatkan Biofil yang dimensinya sekitar lebar 2m; 2. Menjadi lokasi interaksi kegiatan sosial masyarakat; 3. Kondisi yang sudah nyaman menjadikan tumbuhnya kegiatan peningkatan ekonomi warga.
33
Data/bahan informasi yang dikirim oleh Satker
PLK-03 Penataan Kawasan Dieng Kab. Wonosobo DESKRIPSI SINGKAT Penataan bangunan kawasan Dieng adalah upaya pemerintah dalam perbaikan Kawasan Dieng rapi dan indah dengan prasarana yang baik juga sehingga memberikan suatu obyek wisata yang menyenangkan. Oleh sebab itu di lakukan penataan jalan ,taman dan prasarana lainya sehingga para penunjung dapat menikmati suasana Dieng dengan nyaman. LINGKUP PEKERJAAN : - Pekerjaan Pedestrian - Pekerjaan Pembuatan Taman - Pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan dan Furnitur - Pekerjaan ElektrikPekerjaan Plaza da Parkir - Pekerjaan Air Bersih - Pekerjaan Taman WAKYU PELAKSANAAN : Mulai : 21 Maret 2016 Selesai : 16 September 2016 BIAYA PELAKSANAAN : Rp. 4.695.472.000, KEMAJUAN PELAKSANAAN : - Progres Fisik : 0% - Progres Keuangan : 0 % MANFAAT : Dengan pembangunan Kawasan Dieng sarana maupun prasarana baik jalan, taman ,peneranagan sekitar wisata terlihat semakin bersih dan indah sehingga membuat para pengunjung dapat menikmati merasa nyaman. STATUS : (Mulai Pekerjaan) AKSES KE LOKASI : Lokasi terletak di pegunungan Dieng Kab. Wonosobo
2
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Video)
35
2
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Buku Visual Infrastruktur)
TPA|Jalan Operasi Penimbunan Sampah (RAMP) Konstruksi TPA dilengkapi dengan jalan operasi penimbunan sampah yang cukup untuk manuver kendaraan angkut dan mempermudah kegiatan penimbunan sampah. Jalan dibuat dengan kemiringan yang memadai untuk memudahkan alat berat dan kendaraan angkut untuk masuk ke sel.
2
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Buku Visual Infrastruktur) Infrastruktur Berbasis Masyarakat
2
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Buku Visual Infrastruktur) Infrastruktur Berbasis Masyarakat
2
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Buku Hasil Pembangunan)
39
6
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK) Website Cipta Karya http://ciptakarya.pu.go.id/
40
6
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK) Buletin Cipta Karya
41
6
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK) Twitter @ditjenck
42
6
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK) Facebook Ditjen Cipta Karya
43
6
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK) Instagram ditjenck
44
6
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK) Videotron Kementerian PUPR
45
46
