Kebijakan dan Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya

Kebijakan dan Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya

Yogyakarta, 13 Agustus 2015 Oleh : Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

OUTLINE

1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya 2. Isu Strategis Bidang Cipta Karya 3. Rencana Pencapaian Target 2015-2019 4. Readiness Criteria 5. Kegiatan Strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman -

Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan Permukiman Khusus

1

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Cipta DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

SUBBAG TU

SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMBIAYAAN

SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUBBAG TU

DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

SUBBAG TU

SUBBAG TU

BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

BAGIAN PENGELOLAAN BMN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

SUBBAG TU

SUB DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS




SUB DIREKTORAT KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

SUB DIREKTORAT BANGUNAN GEDUNG

SUB DIREKTORAT SPAM PERKOTAAN

SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

SUB DIREKTORAT KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

SUB DIREKTORAT SPAM PERDESAAN

SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR LIMBAH

SUB DIREKTORAT KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS

SUB DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KHUSUS

SUB DIREKTORAT SPAM KHUSUS

SUB DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KHUSUS

SUB DIREKTORAT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN



UPT/BALAI UPT/BALAI


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2

Isu Strategis Bidang Cipta Karya

1.

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

2.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan

3.

Penataan Bangunan dan Lingkungan

4.

Peningkatan Akses Air Minum

5.

Peningkatan Akses Sanitasi

6.

Prioritas Kawasan Strategis Nasional

7.

Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal

8.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

9.

Upaya Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim

10. Amanat Sustainable Development Goals

3

Rencana Pencapaian Target 2015-2019 PENDEKATAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3

Rencana Pencapaian Target 2015-2019 STRATEGI PELAKSANAAN

1. Membangun Sistem, melalui :  Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Regional  Penyusunan Masterplan/FS 2. Memfasilitasi Kab/Kota:  Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan/Induk Sektoral  Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Kawasan 3. Pemberdayaan Masyarakat untuk skala lingkungan/kawasan:  Pembangunan Infrastruktur Permukiman berbasis Masyarakat  Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat

6

4 Readiness criteria 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kluster A dan B Bidang Cipta Karya • Kluster A (194 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang memiliki Perda RTRW dan Perda BG, Ibukota Provinsi yang telah memiliki Perda RTRW; serta Kab/Kota Prioritas Pusat. • Kluster B (95 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang hanya memiliki Perda RTRW. Sudah ada Perencanaan dan DED yang ditandatangani Dinas Teknis Kab/Kota : RAB dan RKS sudah siap lelang. Kesiapan dan kesediaan Lahan; Berupa Surat Keterangan Bupati/Walikota bahwa lahan tidak bermasalah. SK Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman beserta Profil kawasan. Tersedianya Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) / dana daerah untuk pembiayaan komponen kegiatan Institusi pengelola pasca konstruksi (KPP) Surat Pernyataan Minat untuk kegiatan

5

TUGAS DAN FUNGSI Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tugas :

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus.

Fungsi: a. Penyusunan, penyiapan, pelaksanaan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan; b. Bimbingan teknis dan supervisi; c. Norma, standar, prosedur, dan kriteria; d. Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat; dan e. Tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Perkotaan

Perdesaan

Permukiman Kumuh

Kawasan Agropolitan Kawasan Minapolitan

Kawasan Perbatasan

Khusus

Kawasan Pulau - Pulau Kecil Terluar Kawasan Rawan Bencana

5

KEGIATAN STRATEGIS Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN Mendukung Penyediaan Infrastruktur di Kawasan Khusus

Mendukung Gerakan 100-0100 Percepatan Penanganan Kumuh Hingga 0%

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT Perkotaan: Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Kumuh Perdesaan: Mendorong Penanganan Permukiman Perdesaan dalam Pemerataan Kebutuhan Dasar

KEGIATAN STRATEGIS Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

5

Rencana Kegiatan Tahun 2015-2019

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN Amanat UU NO. 17/ 2007 (RPJPN) Kota Tanpa Permukiman kumuh RPJMN 1

RPJMN 2

RPJMN 3

RPJMN 4

2004-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2024

Amanat UU NO. 1/2011 (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan

Amanat Internasional: • Agenda Habitat : Permukiman Tanpa Kumuh 2020 • Rio+20 : Menurunkan tingkat kemiskinan, mewujudkan kesetaraan dan memastikan perlindungan terhadap lingkungan hidup • MDG’s : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020 • SDG’s : Menjamin akses bagi semua untuk perumahan yang layak, aman dan terjangkau dan pelayanan dasar, dan perbaikan rumah kumuh

5 POLA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH Rencana Kegiatan Tahun 2015-2019

Pengawasan dan Pengendalian

POLA PENANGANAN KUMUH

Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

Pemugaran Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni

Peremajaan Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat

Pemukiman kembali Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa)

5

Rencana Kegiatan Tahun 2015-2019 INDIKATOR PERMASALAHAN INFRASTURKTUR PERMUKIMAN

Bangunan Gedung

Jalan Lingkungan

Penyediaan Air Minum

Drainase Lingkungan

Pengelolaan Air Limbah

• ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk • kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang • ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan

• kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman • lebar jalan yang tidak memadai • kelengkapan jalan yang tidak memadai • ketidaktersediaan akses air minum • tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu • tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan • ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan • menimbulkan bau • tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan • ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah • ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku • tercemarnya lingkungan sekitar

Pengelolaan Persampahan

• ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan • ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan • tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah

Pengamanan Kebakaran

• ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif • ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai • ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran

7

5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI Rencana Kegiatan Tahun 2015-2019

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN  



Meningkatkan kualitas permukiman di 78.384 Ha daerah perdesaan. Bertujuan mewujudkan kawasan permukiman perdesaan yang berbasis rencana tata ruang, pengembangan komoditas unggulan, dan berkeberlanjutan. Melakukan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang berbasis komunitas.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial dan Berkelanjutan • Penyediaan infrastruktur kawasan agropolitan/minapolitan/pariwisata • Penyediaan infrastruktur kawasan strategis Kab. (KSK)

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Tertinggal, Terpencil, dan Pulau-pulau Kecil • Penyediaan Infrastruktur melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan • Penyediaan infrastruktur sebagai pemenuhan kebutuhan dasar • Pemberdayaan Masyarakat

5


PEMILIHAN KAWASAN PERDESAAN POTENSIAL PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

1. PEMILIHAN KABUPATEN: • Kabupaten yang termasuk dalam KSN yang memiliki potensi ekonomi, sosial, budaya • Memiliki Perda RTRW Kabupaten 2. PEMILIHAN LOKASI KAWASAN PERDESAAN: • Memiliki KSK Kabupaten yang bercirikan perdesaan dengan potensi ekonomi, sosial, budaya • Memiliki minimum fasilitas/infrastruktur wilayah • Memiliki potensi komoditas unggulan berdasarkan Masterplan dari Kementerian Pertanian (Agropolitan) dan Kementerian KKP (Minapolitan). • Adanya komitmen pemerintah daerah dengan menyertakan Surat Penetapan Lokasi Desa Potensial.

KSN

KABUPATEN

BATAS KABUPATEN

5


JENIS DUKUNGAN KOMPONEN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIBANGUN PERDESAAN 1.

Jalan Poros Desa, Jalan Penghubung dengan Desa Hinterland, Jalan usaha tani, Jembatan desa;

2.

Terminal Desa, Pasar Desa, Kios Desa Bengkel Kerja/Sarana Pengolahan Produksi Pertanian.

3.

Tambatan Perahu, Prasarana Pendukung Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

4.

Sarana produksi air minum skala kawasan atau jaringan distribusi utama yang menghubungkan kawasan tersebut dengan sistem jaringan air minum perkotaan yang ada/ terdekat.

5.

Pengolahan limbah skala kawasan atau jaringan limbah yang menghubungkan kawasan tersebut dengan jaringan air limbah perkotaan terdekat.

6.

Drainase utama dalam kawasan atau saluran primer kawasan yang menghubungkan kawasan dengan saluran perkotaan atau badan air terdekat. 15

5


PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS

Kawasan permukiman diselenggarakan untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang

UU No. 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa: perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga

Penyelenggaraan permukiman juga dilakukan pada kawasan permukiman khusus yang meliputi kawasan perbatasan, pulau‐pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang‐undangan

IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI DI KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TERIMA KASIH

Kebijakan dan Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya

Recommend Documents