CIPTA KARYA

BUKU PANDUAN RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 17/09/2007

RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA Contact Person: Subdit Kebijakan dan Strategi DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan Telp/Fax. 021-72796582

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

RPIJM

i

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA

KATA PENGANTAR Buku Panduan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara terperinci mengenai Rencana Pengembangan Perkotaan baik itu di propinsi maupun Kabupaten/Kota dari berbagai aspek (fisik, sosial, ekonomi, budaya, ekologis) yang merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya. Produk penyusunan Buku Panduan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota ini merupakan turunan dari rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan keterpaduan penyiapan program RPIJM yang nantinya diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip pengembangan wilayah yang berkelanjutan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota berisikan pokok-pokok perencanaan strategis yang berkaitan dengan struktur pengembangan wilayah dan struktur pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung kegiatan sosial-ekonomi dan lingkungan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga Buku Panduan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan kebersamaan antara pemerintah Pusat, Propinsi, dan daerah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

September 2007

Tim Penyusun .

ii

BUKU PANDUAN RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

RPIJM

iii


DAFTAR ISI BAB I PETUNJUK UMUM ....................................................................... 1 1.1

Umum.................................................................................... 1

1.2

Fenomena Peekembangan Kota ............................................ 2

1.3

Arahan Kebijakan dan Program Jangka Panjang.................. 3

1.4

Arahan Kebijakan dan Program Jangka Menengah.............. 5

1.5

Langkah-Langkah Penyusunan Strategi Pembangunan Perkotaan............................................................................... 8

1.5.1 Materi yang Dikandung Dalam Skenario Pembangunan Kota 8 BAB II SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA..................................................................... 9 BAB II SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA..................................................................... 9 2.1

Arahan Pengembangan Struktur Kabupaten/ Kota ............... 9

2.2

Fungsi dan Peran Kota .......................................................... 9

2.3

Identifikasi Wilayah yang Dikendalikan .............................. 9

2.4

Identifikasi Wilayah yang Didorong Pertumbuhannya ...... 10

2.5

Arahan Pengembangan Penduduk dan Permukiman .......... 10

2.6

Arahan Rencana Induk Sistem Prasarana dan Sarana ........ 10

BAB III SKENARIO PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ........ 15 3.1

Rencana Induk Sistem (RIS)/Masterplan Infrastruktur...... 15

3.2

Identifikasi Kebutuhan Investasi Pembangunan Infrastruktur ........................................................................ 15

3.3

Logical Framework: Keterkaitan Rencana Pengembangan Wilayah dan Rencana Pembangunan Infrastruktur (Masterplan Infrastruktur)............................. 16

3.4

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kabupaten/Kota....... 17

iv


RPIJM

1


BAB I PETUNJUK UMUM 1.1 UMUM Pengembangan kawasan perkotaan, baik untuk kabupaten/kota, menjadi acuan dalam pengembangan tata ruang dan rencana pembangunan prasarana dan sarana. Sesuai dengan UU 26/2007 tentang penataan ruang, telah diatur bahwa penataan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui penyusunan dan pelaksaan program beserta pembiayaannya, dimana struktur ruang adalah pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara herarki mempunyai hubungan fugsional, dan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya. Sejalan denga hal tersebut, perlu disadari bahwa semua pembangunan bidang PU/Cipta Karya mempunyai dimensi "ruang" dan merupakan instrumen dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang, sebagai bagian dari pemanfaatan ruang. Lingkup pembangunan bidang PU/Cipta Karya sendiri meliputi pembangunan dengan komponen sektor-sektor: jalan kota, pengendalian banjir, air minum, penyehatan lingkungan, pengembangan permukiman, dan penataan ruang. Oleh karena itu dalam menyusun RPIJM bidang PU/Cipta Karya harus didasarkan pada penataan ruang yang menjadi acuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan. Dalam penyelenggaraan pembangunan, daerah harus sudah mempunyai RTRW yang menjadi dasar dalam menyusun rencana program pembangunan. RTRW kemudian dijabarkan pada rencana pengembangan Kabupaten/Kota yang mencakup pula penyusunan struktur dan sistem infrastruktur kota. Rencana pengembangan Kabupaten/Kota berfungsi sebagai penentu arah pengembangan fisik ruang dan pengembangan pelayanan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) dan dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Apabila pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki rencana tata ruang, atau sedang dilakukan review, dapat dipersiapkan Rencana Pengembangan Wilayah dengan mendasarkan pada assessment terhadap perkembangan wilayah pada tahun awal perencanaan. Assessment tersebut harus mencakup seluruh aspek strategis yang secara signifikan berpengaruh terhadap arah pengembangan wilayah, serta kemungkinan-kemungkinan pengembangan sampai pada akhir tahun perencanaan. Penyusunan Rencana

2


Pengembangan Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan dan memperhitungkan isu strategis dan target pencapaian serta permasalahan perkembangan Kabupaten/Kota. 1.2 FENOMENA PEEKEMBANGAN KOTA Perkembangan kota di Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan fisik kota yang cepat, terutama dalam dua dasawarsa terakhir. Pertumbuhan fisik dan terutama jumlah penduduk tentunya memberikan implikasi bagi pembangun daerah. Selain itu dilihat dari sebaran penduduk, penduduk perkotaan memberikan kecenderungan terjadinya urban sprawl dan conurbation dari kawasan perkotaan. Selain itu, pelayanan perkotaan menjadi tidak efisien dan akhirnya menyebabkan penurunan kinerja kota. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan fisik kota perlu didukung dengan kemampuan pengelolaan kota, dan rencana pengembangan kota yang mampu memberikan pelayanan prasarana dan sarana dasar (infrastruktur bidang PU/Cipta Karya) yang mampu mendukung dan meningkatkan kualitas kehidupan daerah. Berangkat dari cepatnya pertumbuhan fisik dan jumlah penduduk perkotaan, perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai yang didukung dengan investasi kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan. Kegiatan sector jasa pada umumnya berada di lingkungan perkotaan, diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan wilayah perkotaan dalam suatu Kabupaten/Kota. Sejalan dengan kecenderungan pertumbuhan perkotaan dan pergeseran fungsi perkotaan, terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan fisik perkotaan; 2. Munculnya kelompok-kelompok yang berminat pada pembangunan perkotaan; 3. Perubahan sikap masyarakat dalam pembangunan kota; 4. Perubahan bentuk peran dan sikap swasta dalam pembangunan fisik kota; 5. Perubahan peran masyarakat dalam menentukan arah pembangunan kota; 6. Pergeseran posisi fungsi kota dalam konteks global

RPIJM

3


7. Kondisi perekonomian global a. Perkembangan blok-blok perdagangan b. Pengaruh munculnya kekuatan-kekuatan Mutli National Corporation (MNC) Perkembangan tersebut membutuhkan penanganan pembangunan perkotaan yang mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan maupun dalam menentukan arah pengembangan daerah, khususnya untuk wilayah perkotaan. Untuk itu dibutuhkan arah pembangunan kota yang tidak saja mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk perkotaan (basic needs approach), tetapi juga kepada pengembangan ekonomi (development approach). 1.3 SASARAN DAN KEBIJAKAN JANGKA PANJANG Pengaturan penataan ruang sesuai dengan peruntukan lahan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis penataan ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, da pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi: a) Arahan lokasi kegiatan; b) Batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam; c) Efisiensi dan pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah dalam arti tidak saling bertabrakan antar sektor, dengan tetap memerhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap kejadian bencana. Pembangunan perkotaan dan perdesaan diharapkan dapt mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya setiap wilayah serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Tujuan utama pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan serta pemerataannya. Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Rencana pembangunan, termasuk bidang PU/Cipta Karya, dijabarkan dan

4


disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya. Pengembangan wilayah dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking. Melalui upaya tersebut dapat mendukung pengembangan produk unggulan daerah, dan mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi daerah. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pertumbuhan perkotaan nasional. Upaya itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali (urban sprawl and conurbation). Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal. Pengembangan kota besar dan metro dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempeetimbangkan pembangunan berkelanjutan melalui: i) penerapan manajemen perkotaan; ii) pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan; iii) revitalisasi kawasan kota; v) peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, busaya dan penataan fasilitas publik. Untuk kota sedang dan kecil diupayakan percepatan pembangunan, terutama untuk kawasan di luar pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalanka perannya sebagai "motor penggerak" pembangunan wilayah disekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan antara lain dengan pemenuhan kebutuhan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masingmasing. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan meupakan backward lingkages dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu sistem pengembangan ekonomi. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (non pertanian) di perdesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan. Dari aspek kelembagaan, ke depan diharapkan kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan, terutama terkait pengembangan perkotaan dan perdesaan, melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan terus dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal

RPIJM

5


usaha dan sumberdaya alam, pemberian kesempatan kerja untuk mengaspirasikan terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka, serta peningkatan kesempatan ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan. 1.4 SASARAN DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH Pembangunan wilayah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti masih belum meratanya pembangunan, dimana sebagian wilayah masih dapat dikategorikan kurang maju (tertinggal). Kondisi wilayah-wilayah yang masih relatif belum maju membutuhkan intervensi kebijakan pembangunan dari pemerintah, sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sasaran dari pembangunan wilayah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara lain melalui: i) terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tumbuh dan strategis, termasuk wilayah dengan suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi” yang terintegrasi dan sinergis; ii) terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu “sistem pembangunan perkotaan nasional”; iii) terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan peran sebagai “motor penggerak” pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya dalam suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi”, termasuk dalam melayani masyarakat warga kotanya; iv) terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitasn dalam suatu “sistem wilayah pembangunan metropolitan” yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan; v) terwujudnya kegiatan ekonomi antar wilayah perktaan dan perdesaan dalam suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi”yang berkelanjutan; vi) terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu “sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan”. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, diperlukan arah kebijakan: i) Mendorong percepatan pemabngunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi” yang strategis, tanpa mempertimbangkan batas administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangkan pada keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan

6


kerjasama antar sector, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluan berusaha dan investasi daerah; ii) Mengubah arah kebijakan pembangunan daerah yang cenderung berorientasi inward looking menjadi berorientasi outward looking, sehingga kawasan dapat diwujudkan menjadi kawasan yang mendukung pembangunan ekonomi; iii) menyeimbangkan pertumbuhan antar kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu “sistem pembangunan perkotaan nasional”. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak awal; iv) meningkatkan percepatan pembangunan kota kecil dan menengah, terutama diluar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan peran sebagai “motor penggerak” pembangunan wilayah-wilayah sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan adalah “memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan”sesuai dengan tipologi kota masing-masing; v) mendorogn peningkatan keterkaitan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis dalam suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi”; vi) mengendalikan pertumbuhan kota besar dan metropolitan dalam suatu “sistem wilayah pembangunan metropolitan” yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan pembangunan perdesaan, dalam kurun jangka menengah diharapkan dapat mencapai: i) meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari meningkatnya peran sector pertanian dan non-pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan; ii) terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran; iii) meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan ditandai berkurangnya penduduk miskin serta meningkatnya taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat; iv) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur karasan permukiman perdesaan terutama dengan meningkatnya prosentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum hingga 30 persen dan seluruh rumah tangga telah memiliki jamban (free open defecation); v) meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

RPIJM

7


Dalam menyusun rencana pembangunan kabupaten/kota (baik perkotaan maupun perdesaan) hendaknya harus mendasarkan pada beberapa hal pokok yaitu: 1. Skenario Pembangunan Wilayah Dalam skenario pembangunan wilayah, pengembangan suatu wilayah dirumuskan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan-kawasan di dalamnya, baik yang mencakup rencana pengembangan kawasan baru, kawasan permukiman, kawasan industri, dan mempertimbangkan keberadaan kawasan permukiman kumuh. 2. Skenario Pembangunan Perkotaan Skenario pembangunan perkotaan merupakan rencana strategis pembangunan kawasan dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pembangunan kawasan perkotaan, yang sudah dijabarkan pada program pembangunan dan pembiayaannya. Dalam skenario pembangunan kota sudah dirumuskan indikasi kebutuhan (need) pembangunan prasarana dan sarana bidang PU/Cipta Karya di setiap kawasan pengembangan yang dibagi sesuai dengan kebutuhan pemenuhan basic need penduduk dan basic service Kabupaten/Kota, serta kebutuhan pengembangan kegiatn sosial ekonomi di setiap kawasan pengembangan Baik di dalam skenario pengembangan wilayah maupun dalam skenario pembangunan perkotaan, keterlibatan peran serta masyarakat dan swasta perlu diperhatikan. Dalam hal ini indikasi besaran peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan perlu diperhitungkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota sesuai dengan peranan dan fungsi masing-masing pihak terkait adalah sebagai berikut: •

Didalam merumuskan skenario pengembangan wilayah keterlibatan Pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rencana pengembangan kawasan;

•

Penyiapan skenario pembangunan infrastruktur dasar dilakukan melalui masukan dari aspek-aspek sektoral Prasarana dan Sarana Dasar secara interaktif dengan dunia usaha dan masyarakat serta pihak lain agar diperoleh skenario pengembangan yang mendekati kenyataan untuk dapat dilaksanakan;

•

Produk konkrit dari skenario pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar (infrastruktur) akan digunakan oleh setiap aspek atau kelembagaan, serta dalam penyiapan rencana dan program. Oleh

8


sebab itu, skenario Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar harus mencakup besaran kebutuhan setiap Prasarana dan Sarana Dasar, waktu pelaksanaan, dan lokasi pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar.

RPIJM


BAB II

SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA

9

Skenario pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota menguraikan arah dan strategi pengembangan Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan hasil revisi lima tahunan RTRW tersebut. Skenario ini mencerminkan kondisi perkembangan Kabupaten/Kota atau lingkungan strategisnya saat RPIJM dibuat dan perkiraan lima sampai dua puluh tahun ke depan. 2.1 ARAHAN PENGEMBANGAN STRUKTUR KABUPATEN/ KOTA Arahan pengembangan struktur Kabupaten/Kota menguraikan tentang rencana struktur Kabupaten/Kota, pembagian wilayah kabupaten/kawasankawasan kota, dan rencana penggunaan lahan, dilengkapi dengan tabel rencana penggunaan lahan serta peta rencana struktur wilayah/kabupaten/kota dan peta skenario pengembangan wilayah/kabupaten/kota. 2.2 FUNGSI DAN PERAN KOTA Fungsi dan peran kota menguraikan kedudukan kota terhadap wilayah yang lebih luas dan konstelasi kota-kota sekitar, serta fungsi dan peran yang diemban oleh kota dalam situasi tersebut. Bagian ini juga menjelaskan fungsi dan peran setiap kawasan kota relatif terhadap kota dimaksud. Uraian di atas merujuk kepada situasi saat ini dan yang akan datang dengan memperhatikan rencana perkembangan kota dalam jangka menengah (lima tahun) dan panjang (dua puluh tahun). 2.3 IDENTIFIKASI WILAYAH YANG DIKENDALIKAN Bagian ini menguraikan wilayah kabupaten dan kawasan kota yang perlu dikendalikan perkembangannya berkaitan dengan tingkat pelayanan PSD dan adanya permasalahan yang disebabkan oleh kondisi fisik wilayah/kawasan yang bersangkutan. Disamping itu uraian juga harus berkaitan dengan peta indikasi permasalahan dan penanganannya.

10


2.4 IDENTIFIKASI WILAYAH YANG DIDORONG PERTUMBUHANNYA Bagian ini menguraikan wilayah kabupaten/kawasan kota yang diarahkan sebagai lokasi baru bagi pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan yang mendukung strategi dan skenario pengembangan perkotaan. Di samping itu, uraian ini dilampiri dengan peta indikasi pengembangan perkotaan di masing-masing kawasan kota. Peta ini dapat digabung dengan peta indikasi permasalahan dan penanganannya. 2.5 ARAHAN PENGEMBANGAN PENDUDUK DAN PERMUKIMAN Arahan ini menguraikan perkiraan perkembangan dan distribusi penduduk dalam jangka menengah dengan memperhatikan rencana pengembangan permukiman dalam RTRW. Arahan ini harus sejalan dengan rencana pengembangan struktur kota dan rencana pengembangan fungsi dan peran kota dan kawasan kota. Uraian ini dilampiri dengan tabel perkiraan jumlah dan persebaran penduduk jangka menengah. 2.6 ARAHAN RENCANA INDUK SISTEM PRASARANA DAN SARANA Rencana induk sistem prasarana dan sarana menguraikan rencana kebutuhan dan pengembangan prasarana dan sarana secara umum dalam jangka panjang dengan dilengkapi peta-peta pendukung yang sesuai dan lengkap. 2.7 LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN Terdapat delapan langkah penyusunan strategi pembangunan perkotaan yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Mensepakati Proses Penyusunan Strategi Pembangunan Kota Dalam tahap ini perlu diidentifikasi key-person yang akan menjadi actor utama dalam penyusun Strategi Pembangunan Kota. Kesepakatan tersebut terutama dalam: a. Keseluruhan usaha penyusunan strategi pembangunan kota (perlu atau tidak hal ini dilaksanakan)

RPIJM

11


b. Langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan didalamnya termasuk kesepatakan akan tujuan, langkah-langkah yang diharapkan format dan penjadualan, peran dan fungsi masing-masing actor, dan membentuk kelompok kerja. 2. Mengidentifikasi Apakah Fungsi dan Peranan Kota Perlu diketahui kebijaksanaan yang telah ditetapkan bagi pemerintah daerah yang bersangkutan dalam kaitan pembangunan kota. Perlu dipahami bahwa sangat sedikit orang yang mengetahui peran dan fungsi kota sebenarnya dalam proses pembangunan kota tersebut. 3. Mengidentifikasi Sasaran Jangka Waktu Tertentu Dalam jangka waktu tertentu perlu diidentifikasikan apakah sasaran kota dalam proses pembangunan nasional. Hal ini perlu dijabarkan dengan jelas. 4. Menilai Lingkungan Eksternal: Kesempatan dan Ancaman Dalam melihat lingkungan eksternak tidak hanya bersifat fisik namun juga ekonomi kota dalam arti seluas-luasnya.

12


5. Menilai Lingkungan Internal: Kelembahan dan Kekuatan Kota Aspek yang harus dilihat adalah kendala dan potensi fisik, social, budaya, ekonomi maupun kelembagaan pemerintah dan stakeholder. 6. Mengidentifikasi Isu-Isu Strategis yang Dihadapi Kota Dalam penyusunan strategi pembangun kota harus dapat dijabarkan isu strategis yang dihadapi kota baik yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana bidang PU/Cipta Karya, kelembagaan, maupun social kota. 7. Memformulasikan Strategi Dalam Menyelesaikan Isu Pembangunan Kota Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memformulasikan scenario pengembangan. Perlu ditentukan terlebih dahulu alternatif strategi beserta keuntungan dan kerugian dari masing-masing strategi. Setelah itu dihadapkan pada key actor untuk mendapatkan arahan strategi yang mana yang akan diambil. 8. Menetapkan Langkah-Langkah Pembangunan Kota Berdasarkan strategi terpilih, maka dapat ditentukan langkah-langkah pembangunan kota yang harus dilaksanakan. 2.7.1 MATERI YANG DIKANDUNG PEMBANGUNAN KOTA

DALAM

SKENARIO

Skenario pembangunan kota perlu memberikan gambaran jelas tentang arah pembangunan kota yang sebaiknya dituju oleh kota tersebut dalam rangka pemenuhan sasaran dan kebijakan baik di tingkat nasional (RPJP, RPJMN), maupun di tingkat daerah (RPJMD) dengan memperhatiikan dinamika pertumbuhan perkotaan, kendala pembangunan kota baik fisik, social, ekonomi, maupun kelembagaan, serta memperhatikan tantangan dan kemungkinan di masa yang akan dating. Materi yang perlu dikandung dalam skenario pembangunan kota adalah: 1. Masukan Kebijakan a. Skenario makro ekonomi b. Indikasi kawasan andalan dan sektor unggulan c. Sistem Perkotaan d. Rencana Tata Ruang Wilayah e. Kondisi Eksisting/dimanika perkembangan kota

RPIJM

13


2. Skenario Pengembangan Kota a. Arah pengembangan perkotaan (struktur kota) b. Rencana induk sistem prasarana dan sarana perkotaan c. Fungsi dan peran kota d. Arah pertumbuhan dan perkembangan penduduk e. Identifikasi wilayah yang dikendalikan f. Identifikasi wilayah yang didorong pertumbuhannya 3. Skenario Pembangunan Kota a. Long-list kebutuhan program pembangunan (indikasi program) b. Norma-norma hubungan sinkronisasi c. Prioritas program pembangunan perkotaan o Pembangunan kawasan o Kegiatan pembangunan perkotaan o Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang PU/Cipta Karya o Mekanisme pelaksanaan program

14


Gambar II-1 Bagan Alir Proses Penyusunan Skenario Pengembangan Kota

RPIJM

15


BAB III SKENARIO PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA Skenario pembangunan infrastruktur Kabupaten/Kota menguraikan gambaran kebutuhan pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) untuk kurun waktu dua puluh tahun. Cakupan materi kegiatan Skenario Pembangunan Perkotaan ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 3.1 RENCANA INDUK SISTEM (RIS)/MASTERPLAN INFRASTRUKTUR Rencana Induk Sistem (RIS)/Masterplan Infrastruktur diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara terarah dan terencana dalam kurun waktu selama 10-20 tahun. Selain itu, Masterplan Infrastruktur dapat digunakan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang mempertimbangkan keadilan, demokratis, dan keberlanjutan bagi kehidupan masyarakat luas, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendorong daerah mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Masterplan Infrastruktur dapat dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Investasi Prasarna dan Sarana Perkotaan. Selain itu, mendorong daerah untuk dapat menyiapkan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya yang mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD serta memperhatikan Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan dengan proses yang partisipatif. Rencana Induk Sistem/Masterplan Infrastruktur menguraikan rencana kebutuhan pengembangan dan pembangunan infrastruktur secara rinci sebagai pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang dilengkapi dengan peta/gambar pendukung yang sesuai dan lengkap. 3.2 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN INVESTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Daftar kebutuhan program pembangunan PSD menguraikan tentang gambaran kebutuhan ideal pembangunan PSD secara keseluruhan untuk wilayah kabupaten atau setiap kawasan kota dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) dan mengantisipasi kebutuhan

16


pengembangan (development needs). Uraian ini dilengkapi dengan daftar lengkap (long-list table) kebutuhan pembangunan PSD untuk wilayah kabupaten atau kawasan kota. 3.3 LOGICAL FRAMEWORK: KETERKAITAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (MASTERPLAN INFRASTRUKTUR) Bagian ini menguraikan keterkaitan antara rencana pengembangan Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan PSD di setiap wilayah kabupaten/kawasan kota secara umum. Uraian ini dilengkapi matrik hubungan antara kegiatan yang akan dikembangkan dengan PSD utama dan penunjang yang dibutuhkan setiap wilayah kabupaten/kawasan kota. Penjelasan keterpaduan, keterkaitan, dan keselarasan terhadap masalah yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota dan prioritas, hal ini dapat dilihat pada Tabel III-1 Matrik Logical Framework. Tabel III-1 Matrik Logical Framework Pendekat Isu/ Peran/ Perform Asumsi Ruang masalahan Tujuan Output/ ance dan Strategi Kebijakan Program Lingkup No. Outcome per /Sasaran Indicator Resiko Pembang Kegiatan Kawasan unan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Keterangan: Kolom (1) diisi dengan no urut. Kolom (2) diisi dengan isu/permasalahan pada kawasan di Kabupaten/Kota yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten/Kota tersebut. Kolom (3) diisi dengan tujuan/sasaran pembangunan di Kabupaten/Kota Kolom (4) diisi dengan pendekatan/strategi pembangunan yang diambil sesuai dengan isu/permasalahan yang terjadi. Kolom (5) diisi dengan kebijakan yang diambil sesuai dengan isu/permasalahan yang terjadi. Kolom (6) diisi dengan program yang diambil untuk mendukung kebijakan tersebut.

RPIJM

17


Kolom (7) diisi dengan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan program tersebut. Kolom (8) diisi dengan output/outcome yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kolom (9) diisi dengan Performance Indicator atau indikasi kinerja yang akan dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan. Kolom (10) diisi dengan asumsi dan resiko yang akan terjadi sehingga dapat memperoleh gambaran ke depan dalam manajemen resikonya.

3.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN/KOTA Prioritas pembangunan kabupaten dan kota menguraikan hal-hal sebagai berikut: •

Kegiatan pembangunan wilayah kabupaten dan kawasan perkotaan yang menguraikan prioritas tahapan pembangunan dan dilengkapi dengan peta tahapan pembangunan. Peta tahapan pembangunan dapat digabungkan dengan peta prioritas pengembangan kawasan bila memungkinkan;

•

Pembangunan wilayah/kawasan yang menjelaskan prioritas wilayah/kawasan yang akan dibangun dan dilengkapi dengan peta prioritas pembangunan wilayah/kawasan;

•

Pembangunan PSD yang berisi prioritas pembangunan PSD di wilayah kabupaten/kawasan kota dan dilengkapi dengan peta pembangunan PSD untuk setiap wilayah kabupaten/kawasan kota;

•

Mekanisme pelaksanaan pembangunan yang menguraikan tahapan dan mekanisme pelaksanakan pembangunan untuk setiap wilayah kabupaten dan kawasan kota

18


Tabel III-2 Prediksi Jumlah dan Persebaran Penduduk Wilayah Kabupaten Bagian Wilayah Kabupaten (Wilayah Pembangunan) A B

C D

E

F

G JUMLAH

Kecamatan A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 G1

Rencana Kepadatan Luas Kawasan Penduduk Luas (Ha) Terbangun (Ha) (Jiwa/Ha) 200 200 150 100 100 150 150 100 150 100 230 120 120 110 190 190 100 100 109 190 110 120 50 210

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Sumber: (diisi menurut data yang didapatkan)

Tabel III-3 Rencana Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten

No 1 2 3 4 5 6

Jenis Penggunaan Lahan 1 Perumahan Perkantoran Perdagangan Jasa Industri Fasilitas - Pendidikan

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan (ha) 2

(%) 3

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 4 5 6 7 8 9 10 11

RPIJM

19


Jenis Penggunaan Lahan No 1 - Kesehatan - Peribadatan - Perdagangan 7 Penggunaan bukan pada perkotaan - sampah - ladang - tegalan - hutan - lain-lain

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan (ha) 2

(%) 3

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 4 5 6 7 8 9 10 11


Tabel III-4 Prediksi Jumlah dan Persebaran Penduduk Kawasan Kota Unit Pelayanan Perkotaan (Bagian Wilayah Unit Kota) Lingkungan A1 A A2 B1 B B2 B3 C1 C C2 C3 D1 D D2 E1 E2 E E3 E4 F1 F2 F3 F F4 F5 F6 F7 G G1 JUMLAH

Luas (Ha)

Rencana Luas Kawasan Kepadatan Jumlah Terbangun Penduduk Penduduk (Ha) (Jiwa/Ha) (Jiwa) 200 200 150 100 100 150 150 100 150 100 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100


20


Tabel III-5 Rencana Penggunaan Lahan Kota

No 1 2 3 4 5 6

7

Jenis Penggunaan Lahan 1 Perumahan Perkantoran Perdagangan Jasa Industri Fasilitas - Pendidikan - Kesehatan - Peribadatan - Perdagangan Penggunaan bukan pada perkotaan - sampah - ladang - tegalan - hutan - lain-lain

Kawasan (ha) (%) 2 3

Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 4 5 6 7 8 9 10 11


RPIJM Gambar

21


III-1 Pembagian Kabupaten/Kota

Satuan

Wilayah

Pengembangan

Gambar III-2 Rencana Struktur Pelayanan Kabupaten/Kota

22


Gambar III-3 Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten/Kota

Gambar III-4 Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten/Kota

RPIJM

23


TIM PENGARAH 1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP 2. Ir. Ismanto, MSc 3. Ir. Danny Sutjiono 4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc 5. Ir. Antonius Budiono, MSc 6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc 7. Ir. Susmono TIM PENYUSUN 1. Ir. Andreas Suhono, MSc 2. Ir. Diana Kusumastuti, MT 3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci 4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng 5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT 6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES 7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc 8. Ir. Doddy Koeswanto 9. Ir. Iskandar Z 10. Ir. Halasan Sitompul 11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc 12. Dades Prinandes, ST, MT 13. Yuke Ratnawulan, ST 14. Dra. Endah T. Widowati 15. Veronica Kusumawardhani, ST 16. Ade Syaiful, ST., MT 17. Meytri Wilda Ayuantari, ST 18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM 19. Budi Hertanto, ST 20. Akhfian Mustika A, ST 21. Hidemiwan, ST 22. Azibi Taufik, ST NARA SUMBER 1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW 2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati 3. Ir. Gita Chandrika N., MCP 4. Ir. Sugiantoro PENYELARAS AKHIR STUDIO Jakstra BPCK Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4 Telp. +62 21 72796582/7244067 Faks. +62 21 72796582/7244067

CIPTA KARYA

Recommend Documents