Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya. Cipta Karya. Hadapi Bencana. Siap. Cipta Karya Targetkan Rumah Tangga Terlayani Air Limbah 13

Cipta Karya Targetkan 50.000 Rumah Tangga Terlayani Air Limbah

13

Edisi 09/Tahun XIV/September 2016

Cipta Karya Bangun 44 IPAL Komunal di DKI Jakarta

14

Air Minum Jadi Kendala di Kabupaten Sumba Barat Daya

20

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya Siap

Hadapi Bencana

LENSA CK • Menteri PUPR Lantik Enam Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PUPR • Peringati Tahun Baru Islam, Cipta Karya Terima Kunjungan Murid TK Al Azhar

daftar isi

Edisi 094Tahun XIV4September 2016

Berita Utama

4

Tanggap Darurat Cipta 4 Satgas Karya Siap Hadapi Bencana

liputan khusus Karya Gandeng 8 Cipta Perancis Benahi

Infrastruktur Perkotaan

Karya 10 Cipta Tandatangani MoU

Program Kotaku dan Tangerang Berbenah

info baru

16

Karya Bangun Infrastruktur 12 Cipta Permukiman di Pulau Sebatik dan Nunukan

Karya Targetkan 13 Cipta 50.000 Rumah Tangga Terlayani Air Limbah

Cipta Karya 14 Ditjen Bangun 44 IPAL Komunal di DKI Jakarta

Cipta Karya Laporkan 15 Ditjen Progres Infrastruktur Asian Games XVIII-2018

Gorontalo Resmikan 16 Gubernur Infrastruktur Cipta Karya

10 17

di Kabupaten Pohuwato

Karya Fasilitasi 17 Cipta Keterpaduan Program

Pengembangan Infrastruktur Perbatasan di Riau

Karya 18 Cipta Gelar Lokakarya Penyiapan

18

Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017

Karya Gelar Workshop 19 Cipta Pembinaan Peraturan

Perundangan dan Advokasi Hukum Bidang Cipta Karya

Minum Jadi Kendala 20 Air di Kabupaten Sumba Barat Daya

inovasi DO 22 LET’S SANITATION! Kinerja 28 Optimasi Tempat Pengolahan Sampah

Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R)

2

20

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Sri Hartoyo Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Rina Agustin Indriani Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dewan Redaksi M. Sjukrul Amin, Amwazi Dwityo A. Soeranto, AdjarIdrus, Prajudi, Rina Farida, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Dodi Krispratmadi, Mochammad Natsir Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Mardi Parnowiyoto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting Redaksi T.M. Hasan, Bukhori Ardhani P, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya Bagian Produksi Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Ari Iswanti, Bramanti Nawang Sari, Dewi Savitri, Diana Kusumastuti, Bernardi Rizqiah Darmawiasih, BukhoriHeryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Desrah, Fajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Kontributor Indah Raftiarty, Danang Pidekso Sri Murni Edi K, Sudarwanto, Taufan Madiasworo, Edward Abdurrahman, Tanozisochi Lase, Bagian Administrasi & Distribusi Diana Kusumastuti, Dian Irawati, Luargo, JoniPasaribu, Santoso,Didiet Nurfathiah Marsaulina A. Akhdiat, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Kontributor Darmawel Umar, Sandhi Bramono, Dwityo A. Soeranto, HadiEko Sucahyono, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Indah Widyahapsari, Bhima Dhananjaya, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Airyn Saputri Meinar Th Manurung RG. Eko Djuli S,Harahap, Dedy Permadi, Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Alamat Redaksi Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Telp/Fax. 021-72796578 Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Hilwan, Kun Hidayat S, Oloan M. Simatupang, website Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, http://ciptakarya.pu.go.id Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, twitter Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, @ditjenck Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, instagram Putri Intan Suri, @ditjenck Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi facebook Jl. PatimuraDitjen Cipta Karya Baru 12110 No. 20, Kebayoran Telp/Fax. 021-72796578 Email youtube [email protected] Ditjen Cipta Karya

e-mail [email protected]

Lini Terdepan Cipta Karya Menanggapi Darurat Bencana Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi karena terletak pada Ring of Fire (cincin api), sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Bencana da pat disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang me nimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, kerugian har ta benda, serta dampak psikologis. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan lan dasan hukumnya. Maka dari itu dengan berlandaskan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 297/KPTS/M/2013 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Ben cana di Kementerian Pekerjaan Umum, dibentuklah Satgas Tanggap Darurat Bencana. Salah satu fungsi dan tugas Satgas ini yaitu melaksanakan tugas kemanusian dalam tanggap darurat bencana alam seperti membantu pengungsi korban bencana dalam bentuk penyediaan air bersih, sanitasi darurat, serta permukiman darurat. Satgas ini terdiri dari Aparatur Sipil Negara (atau yang memenuhi persyaratan) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat dian dalkan dengan bekal teknis, mental maupun fisik, sehingga setiap saat siap dimobilisasi ke daerah yang mengalami bencana. Hal ini mengingat dalam penanggulangan ben cana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, ter padu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada Satgas ini merupakan kerjasama dengan pihak terlatih seperti Pusdikpassus dan Rindam Jaya. Diklat ini merupakan salah satu upaya dalam rangka membentuk aparatur yang memiliki sikap mental yang tanggap, terlatih dan mampu menjadi pemimpin dalam menangani situasi darurat atau bencana alam yang terjadi di lingkungan kerja dan wilayah sekitar. Beberapa materi yang diajarkan dalam pelatihan tersebut antara lain, bela negara, pembinaan disiplin, baris-berbaris, navigasi darat, wawasan kebangsaan, pembinaan motivasi, sistem pe ngamanan, pendakian, dan mobilisasi udara. Selain melatih dan mendidik personil Satgas dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi di wilayah Indonesia, kesiapsiagaan juga didukung dengan mobilisasi dan penyediaan peralatan tanggap darurat bidang permukiman di lima titik strategis dalam bentuk depo di Medan, Padang, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. Harapan utama pembentukan Satgas ini adalah agar dapat menghasilkan personil Satgas Tanggap Darurat Bencana yang tangguh dan siap setiap saat untuk ditugaskan membantu tanggap darurat bidang permukiman di wilayah bencana, dan terciptanya kaderisasi personil dalam penanggulangan tanggap darurat bencana yang memenuhi aspek kuantitas maupun kualitas. (Teks : Redaksi)

Cover : Pemberian bantuan korban bencana

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id


3

berita utama

Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya Siap Hadapi Bencana

Bentuk keprihatinan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya terhadap berbagai bencana alam yang terjadi di tanah air Indonesia ditunjukkan melalui kesigapan Satker Tanggap Darurat Bencana Cipta Karya.

4

berita utama

I

ndonesia memang tidak terlepas dari bahaya bencana alam. Bencana alam dalam bentuk apapun pasti akan merugikan kita. Walaupun manusia dapat memprediksi kapan terjadinya bencana, tetapi tidak akan bisa menghentikan kejadian itu. Meskipun dapat memperkecil korban jiwa, tetapi kerugian yang diderita amatlah besar. Kita sebagai manusia hanya bisa menghindari, namun tidak dapat menghentikan terjadinya bencana alam, sekuat apapun manusia tersebut. Bencana alam adalah suatu kejadian/peristiwa alam yang dampaknya dapat mengakibatkan populasi manusia terancam. Peristiwa alam tersebut dapat berupa gempa, letusan gunung berapi, banjir, tsunami, tanah longsor, angin topan/angin puting beliung, kebakaran hutan, kekeringan, dan lainnya. Ditjen Cipta Karya dengan segala personilnya telah siap untuk ditugaskan dan ditempatkan baik kapan dan dimana saja bila dibutuhkan. Salah satu bentuk kinerjanya dapat dilihat me lalui tanggap darurat bencana Direktorat Jenderal Cipta Karya khususnya penanganan setelah terjadinya bencana. Kinerja tersebut dituangkan secara khusus menjadi Satker Tanggap Darurat Permukiman Ditjen Cipta Karya, yang di dalam nya termasuk Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat sebagai personilnya. Dalam aksinya, Satgas tersebut berkoordinasi dengan Ba dan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penang gulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI dan Polri termasuk Pemerintah Daerah setempat. Dalam memenuhi tugas dan fungsinya dalam menangani bencana, Satgas Tanggap Darurat dibekali dengan pembinaan dan pelatihan mental, fisik, dan keterampilan khusus. Dengan pembinaan tersebut, diharapkan personil Satgas dapat melaksanakan pemberian bantuan guna memenuhi ke butuhan dasar permukiman, berupa tempat penampungan se mentara, air bersih atau air minum dan sanitasi secara efektif dan efisien dalam tanggap darurat. Pada pembinaan ini, personil tidak dididik dan dibentuk seperti militer namun arahannya disesuaikan dengan kebutuhan personil dalam melakukan tugas tanggap darurat di daerah bencana seperti kesamaktaan, panjat dan turun tebing, caraka malam, dan melintas diketinggian dengan tali. Sehingga setiap saat dapat dimobilisasi dengan penuh per caya diri, disiplin serta ketulusan dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah bencana. Pembinaan tanggap darurat bencana dilakukan selama 10 hari di Detasemen Latihan Pasukan Pengamanan Presiden (Denlatpaspampres) Lawang Gintung Bogor. “Saya yakin sekembalinya mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, personil dapat dimobilisasi apabila sewaktu-waktu terjadi bencana, untuk menangani dan menyiapkan kebutuhan dasar permukiman seperti tenda hunian, air bersih atau air minum dan sanitasi bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Sesditjen Cipta Karya Rina Agustin. Rina menjelaskan, pembinaan mental dan fisik Satgas ter sebut bertujuan agar personil mendapatkan dasar-dasar sikap, mental, dan fisik serta kemampuan teknis darurat bencana dan dapat terlaksananya kaderisasi personil dalam penanganan pe nanggulangan tanggap darurat bencana. Hal serupa dikatakan salah satu pelatih pembinaan Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya Kapt. Rayendra, Pelatihan yang diberikan berupa kedisiplinan, mental, loyalitas tinggi sehingga

dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan baik. “Saya harap, kedepannya kerjasama yang sudah berjalan selama ini dapat dilanjutkan dan dievaluasi untuk lebih baik lagi,” harap Kapt. Rayendra. Dalam menanggapi bencana, Satgas Tanggap Darurat memiliki program kerja yaitu pertama, peningkatan sarana dan prasarana dasar penunjang tanggap darurat bencana. Targetnya menjamin ketersediaan dan distribusi stok peralatan dan perlengkapan serta armada yang selalu siap dan layak dioperasikan dalam penanganan cepat tanggap darurat bencana di masing-masing workshop, serta kesiapan sarana dan prasarana dan kondisi 5 workshop yaitu Regional I Medan, Regional II Padang, Regional III Bekasi, Regional IV Surabaya, dan Regional V Makassar sebagai media penyimpanan, pendistribusian dan komando penanggulangan bencana PUPR dan Ditjen Cipta Karya. Barang-barang yang terdapat di workshop regional dikelola langsung oleh Satker Tanggap Darurat Permukiman kemudian akan dioperasikan di lokasi bencana untuk mensuplai bantuan terhadap warga terdampak bencana. Kedua, Pengelolaan BMN darurat bencana, dengan target tertibnya laporan pengelolaan adminitrasi BMN dalam Satker Tanggap Darurat Permukiman, tuntasnya pengelolaan administrasi BMN terkait sebaran barang darurat dalam status pinjaman hingga hibah (prioritas penanganan), tuntasnya perencanaan dan pelaporan adminitrasi BMN barang tanggap darurat yang bersifat aset dan persediaan, dan tuntasnya penertiban administrasi keluar masuk BMN darurat dari workshop Bekasi ke daerah bencana dan ke workshop regional lainnya. Ketiga, penanganan tanggap darurat bencana, dengan target terlayaninya masyarakat terdampak bencana yang berada dalam pengungsian resmi berupa ketersediaan air minum dan fasilitasi sanitasi sebagai pengejawantahan tugas dan fungsi Ditjen Cipta Karya, terfasilitasinya Pemerintah Daerah dengan terpenuhinya


5

berita utama permohonan peminjaman atau permintaan perlengkapan, peralatan dan armada tanggap darurat dalam koridor berada dalam masa tanggap darurat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah, terfasilitasinya kebutuhan untuk stakeholder khusus atas pelayanan perlengkapan, peralatan dan armada untuk kasuskasus tertentu dalam koridor tugas dan fungsi Cipta Karya. Keempat, capacity building yaitu tersedianya minimal 5 orang Satgas Tanggap Darurat Bencana Pusat dan 5 orang pengelola BMN dari unit kesatkeran untuk masing-masing regional penanganan bencana yaitu regional barat, tengah dan timur. Tersedianya minimal 5 orang pengurus di masing-masing gudang yang terdiri dari petugas gudang, administrator BMN gudang (aset dan persediaan) dan tenaga keamanan, serta tersedianya minimal 10 orang Satgas Tanggap Darurat bencana di setiap provinsi sebagai lini depan penanganan tanggap darurat pada saat terjadi bencana. Kelima, pengembangan IT, pelaporan dan dokumentasi. Targetnya yakni terselenggaranya modern warehouse yang dilengkapi dengan teknologi informasi pengelolaan BMN yang memadai, penyajian data dan informasi perkembangan kejadian penanganan darurat bencana di lapangan dalam waktu yang singkat, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan seluruh koordinasi dan komando dalam rangka tindak turun tangan di lapangan baik personil maupun peralatan darurat dapat termonitor melalui teknologi, serta seluruh pengelolaan BMN sudah tersusun dan terkelola rapi dalam bentuk database.

6

Tanggap Bencana Banjir Bandang Sumedang dan Garut Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Curah hujan diatas normal dan adanya pasang naik air laut merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan permukiman di daerah dataran banjir.

berita utama Hujan deras disertai angin dengan intensitas diatas 300 mm mengguyur Kabupaten Sumedang sepanjang malam, akibatnya bencana banjir dan tanah longsor setinggi 50m dan panjang longsor 150m menggulung beberapa wilayah Sumedang Selatan diantaranya Dusun Cihareang, Ciguling, Singkup, Cimareme, dan Babakan Gunasari terjadi pada Selasa (20/09/2016). Dalam penanganan bencana banjir di wilayah jawa barat beberapa waktu lalu, tim satgas tanggap bencana dengan sigap terjun dan menyediakan infrastruktur darurat bagi para pengungsi. Tidak hanya memporak porandakan Kabupaten Sumedang, dihari yang sama luapan Sungai Cimanuk setinggi 1,2 hingga 2 meter juga mengairi sebagian wilayah Garut, Jawa Barat yang antara lain Perumahan Cijati Asri, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Bayuresmi, Kecamatan Tarogong Kidul, Asrama Tarumanegara, Kelurahan Sukajaya, Jayawaras, dan Haurpanggung. Bencana banjir dan tanah longsor tersebut berdampak pada infrastruktur, termasuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satker Tanggap Darurat Permukiman mengirimkan

Dalam penanganan bencana banjir di wilayah jawa barat beberapa waktu lalu, tim satgas tanggap bencana dengan sigap terjun dan menyediakan infrastruktur darurat bagi para pengungsi.

sejumlah bantuan peralatan untuk para pengungsi banjir bandang di Kabupaten Sumedang maupun Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di Kabupaten Sumedang telah terpasang diantaranya 12 unit WC portable, 14 unit hidran umum kapasitas 2000 liter, serta 2 unit hidran umum kapasitas 2000 liter yang dapat dimanfaatkan oleh 700 jiwa pengungsi. Sementara, di Kabupaten Garut telah terpasang 17 unit hidran umum di lokasi warga yang tidak teraliri air bersih. Total penanganan Satker Tanggap Darurat Permukiman Ditjen Cipta Karya terdiri dari 7 unit Mobil Tangki Air (MTA), 1 unit IPA mobile yang beroperasi di RSU Dr. Slamet dan 200 jerigen dengan kapasitas 20 liter tersebar di daerah terkena banjir dan longsor. Dengan adanya Satgas Tanggap Darurat Bencana Cipta Karya dapat membantu korban bencana secara cepat dan tepat sasaran yang merupakan respon situasi tanggap darurat. Oleh karena itu, masyarakat juga harus selalu siap, siaga, dan sigap untuk menghadapi kejadian bencana, yang sudah menjadi bagian dari siklus kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini beranjak dari berbagai pengalaman yang pernah dilihat, dirasakan dan disaksikan selama ini. Manusia harus memiliki sikap mental yang tangguh dalam percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat terkena musibah, serta yang menganggap bahwa peristiwa alam tersebut merupakan konsekuensi dari ulah oknum manusia itu sendiri. ( Teks : Dewi/bns)


7

liputan khusus

Cipta Karya Gandeng Perancis Benahi Infrastruktur Perkotaan Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk membangun infrastruktur permukiman yang lebih baik dan berkelanjutan.

8

H

al tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya yang diwakili oleh Sesditjen Cipta Karya Rina Agustin, da lam Indonesian-French Smart and Sustainable Cities Seminar, di Jakarta, Senin (19/09/2016). “Inisiatif pada pengembangan kota hijau merupakan salah satu upaya kami dalam menciptakan sebuah kota untuk hu nian dan berkelanjutan. Keterlibatan semua pihak terkait, terma suk lembaga-lembaga internasional sangat penting untuk men dukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan,” tutur Rina. Rina menjelaskan, target Ditjen Cipta Karya pada tahun 2030 yaitu tercapainya akses universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau, akses ke sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata, akses perumahan yang layak, aman, terjangkau dan upgrade kumuh, meningkatkan urbanisasi inklusif dan berkelanjutan, menyediakan akses universal ke ruang aman, in klusif dan dapat diakses, hijau dan publik. Sementara Ministry of Environment, Energy and Sea of France, Herve Boisguillaume mengungkapkan Pemerintah Perancis se dang membuat peraturan tentang lingkungan. Tahun ini Peme

liputan khusus

Sebuah jaringan yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan yang menangani masalah kota berkelanjutan, yang disebut Vivapolis, telah dibentuk untuk menyampaikan pandangan pemerintah tentang kota yang berkelanjutan dan memfasilitasi kerjasama bilateral.

rintah Perancis telah mengadaptasi peraturan tentang transisi energi untuk penghijauan, dan menetapkan tujuannya untuk pengembangan dan peraturan secara objektif. Sebuah jaringan yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan yang menangani masalah kota berkelanjutan, yang disebut Vivapolis, telah diben tuk untuk menyampaikan pandangan pemerintah tentang kota yang berkelanjutan dan memfasilitasi kerjasama bilateral. “Pengaturan jaringan nasional ini akan memungkinkan pe ngembangan prakarsa dalam bidang konstruksi infrastruktur, ma

najemen pelayanan limbah perkotaan, transportasi, pengolahan dan penyediaan air, perlindungan keragaman hayati dan energi pada kawasan perkotaan,” tutur Herve. Dalam seminar tersebut turut hadir Walikota Bandung Ridwan Kamil, Kepala Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arifin Rudiyanto, Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak, Direktur Perencanaan PLN dan Kementgerian/Lembaga terkait. (Teks : ari)


9

liputan khusus

Cipta Karya Tandatangani MoU Program Kotaku dan Tangerang Berbenah Direktur Jenderal Cipta Karya yang diwakili oleh Sesditjen Cipta Karya Rina Agustin dan Gubernur Banten Rano Karno bersama 17 Pemerintah Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia menghadiri penandatanganan MoU Program Kotaku dan Tangerang Berbenah, di Balaikota Tangerang, Selasa (20/09/2016).

10

1

7 daerah ini akan mengadopsi konsep smart city yang diterapkan oleh Kota Tangerang melalui aplikasi pelayanan publik berbasis web dan Android. Ke 17 daerah tersebut enam diantaranya yaitu Ka bupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Se rang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Selain itu ada juga Pemkot Makassar, Kota Batam, Kota Banten, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Bangka Selatan. Rina mengungkapkan, MoU ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Walikota Tangerang pada tanggal 13 September lalu yang berkaitan dengan Program Kotaku dan Tangerang Berbenah. Kawasan permukiman kumuh saat ini luasnya 38.431 hektar, 23.473 hektar di antaranya berada di wilayah perkotaan dan 11.957 hektar berada diwilayah

liputan khusus perdesaan. “Khusus untuk wilayah perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan berbagai program penanganan per mukiman kumuh salah satunya adalah Program KOTAKU,” tutur Rina. Rina menyampaikan bahwa Program KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pe mangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota serta pemba ngunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) untuk memper cepat penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, pro duktif, dan berkelanjutan. Sementara, Gubernur Banten Rano Karno menyambut baik kerja sama ini dengan harapan bisa mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota menuju penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. “Dilingkungan pemerintahan, penggunaan teknologi informasi ini memunculkan istilah The Electronics Government atau E-Government. Sistem ini luar biasa dan hebat, karena seiring perkembangan jaman sangat dibutuhkan bagi semua pelayanan administrasi,” kata Rano. Rano meminta seluruh kabupaten/kota di Banten mening katkan pelayanan publik dengan aplikasi elektronik smart city. Itu bertujuan mempercepat proses pelayanan pada masyarakat. “Aplikasi ini sangat mengefisiensi waktu dan biaya. Saya berterima kasih kepada Pak Arif (wali kota Tangerang) dan bupati/wali kota seluruh Banten yang melakukan MoU ini,” ujarnya. Selain itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menga

takan, melalui kerja sama dengan 17 Pemerintah Daerah tersebut, mereka akan mendapatkan seluruh aplikasi yang digunakan Pem kot Tangerang secara gratis. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam peningkatan pelayanan publik atau manajemen kinerja internal pegawai di lingkungannya masing-masing. (Teks : kompuck)


11

info baru

Cipta Karya Bangun Infrastruktur Permukiman di Pulau Sebatik dan Nunukan Dalam rangka monitoring dan evaluasi program Gerakan Terpadu Pembangunan Perbatasan (Gerbangdutas) periode 2015-2016, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, melakukan kunjungan kerja selama dua hari, yang dimulai pada hari Rabu (31/08-01/09/2016) ke Provinsi Kalimantan Utara yaitu Nunukan dan Pulau Sebatik.

I

kut serta dalam rombongan tersebut antara lain Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Nunukan, Sekretaris BNPP, Staf Ahli Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, serta SKPD Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan. Dalam kegiatan Gerbangdutas tersebut, Kementerian Peker jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Marga menyam paikan kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pada hari pertama, rombongan Menko Polhukam berkesempatan meninjau kegiatan pembangunan instalasi pe ngolahan air minum Mensapa Nunukan yang memiliki kapasitas 20 liter/detik. Instalasi ini merupakan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2015 dengan alokasi anggaran sekitar Rp. 10 Miliar. Pada hari ke dua, rombongan Menko Polhukam berkesempa tan mengunjungi kegiatan Kementerian PUPR yang ada di Pulau Sebatik. Di Pulau Sebatik penjelasan kegiatan dilaksanakan di SMKN 1 Sebatik Barat. Kegiatan Kementerian PUPR di Pulau Sebatik

12

yaitu pembangunan jalan lingkar Sebatik oleh Ditjen Bina Marga pada tahun 2015-2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Timbul Pasaribu. Pada kesempatan yang sama, dijelaskan mengenai kegiatan Ditjen Cipta Karya berupa Pembangunan Infrastruktur Permu kiman (PIP) Kecamatan Sebatik Tengah, yang disampaikan oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dwityo A. Soe ranto. Dalam hal ini Dwityo menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan secara multi years tahun 2015-2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 163 miliar. Kegiatan PIP ini terdiri dari 4 sektor, yaitu pekerjaan jalan permukiman, air minum, air limbah dan persampahan. “PIP Sebatik Tengah merupakan dukungan Ditjen Cipta Karya terhadap Inpres nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana dan Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, yang sudah dialokasikan dana sebesar Rp. 1,6 triliun. Untuk PIP Sebatik Tengah, sampai dengan Agustus 2016 progres fisik telah mencapai 48,08% dan progres keuangan 43,08%,” tutur Dwityo. Kunjungan kerja Menko Polhukam diakhiri dengan temu wica ra antara masyarakat Sebatik Tengah dan kunjungan ke Pos Kotis Satgas Marbenteng Ambalat 16. (Teks : Satker PKP Khusus/reva)

info baru

Cipta Karya Targetkan 50.000 Rumah Tangga Terlayani Air Limbah Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, pemerintah telah menetapkan bahwa pada tahun 2019 akan tercapai 100% akses sanitasi layak.

S

alah satu persoalan yang dihadapi dalam mencapai target ini adalah minimnya dana investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk sektor sanitasi, terutama pengelolaan air limbah. “Investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui alokasi anggaran APBD masih teramat minim untuk sektor air limbah, sehingga peningkatan kualitas layanan yang terjadi tidak signifikan dari tahun ke tahunnya,” demikian disampaikan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dwityo Akoro dalam pembukaan Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Pengelolaan Air Limbah Setempat, APBN 2017 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (7/09/2016). Dwityo menjelaskan, program hibah ini merupakan program yang diterapkan dengan pendekatan output-based atau ber dasarkan kinerja yang terukur, dengan penyaluran dana langsung dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui kas daerah. Pemerintah telah mengalokasikan dalam nota keuangan RAPBN 2017 untuk program tersebut sebesar Rp. 150 miliar de ngan target penambahan sarana air limbah setempat sebanyak 50.000 Sambungan Rumah yang terlayani dengan tangki septik.

Lokakarya ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan kebijakan sekaligus menjaring minat Pemerintah Daerah yang hendak ber partisipasi dalam program ini. Lokakarya dihadiri oleh perwakilan dari 140 Pemerintah Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat awal keikutsertaan program. “Dukungan pendanaan hibah ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan kewajibannya untuk menyediakan sarana sanitasi yang layak dan memadai, serta membantu percepatan pencapaian target 100% akses sanitasi layak di tahun 2019,” tutup Dwityo. (Teks : ari/catur)


13

info baru

Cipta Karya Bangun 44 IPAL Komunal di DKI Jakarta Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan percepatan pembuatan sanitasi komunal.

D

itargetkan untuk tahap pertama, ada 5 (lima) titik sanitasi komunal pada setiap kelurahan. Ditjen Cipta Karya akan membangun sebanyak 44 Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal dengan total anggaran sebesar Rp. 18,7 miliar. Hal tersebut diungkapkan oleh Sesditjen Cipta Karya Rina Agustin, dalam rapat Sanimas IDB bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di Balaikota Jakarta, Kamis (15/09/2016). “Kami percepat pembangunan IPAL komunalnya sehingga dapat rampung pada tahun 2017” tutur Rina. Lanjut Rina, dengan adanya IPAL Komunal diharapkan ke sehatan masyarakat akan meningkat. “Masyarakat juga hendaknya

14

tidak lagi membuang limbah secara langsung ke sungai, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih,” harap Rina. Sementara, Djarot mengungkapkan, tahun 2017 Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sanitasi masyarakat berbasis komunal dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk mengelola air limbah tersebut “Kami ingin satu kelurahan ada lima titik sanitasi komunal. DKI Jakarta ingin percepat pembangunan sa nitasi di seluruh kelurahan dengan berbasis masyarakat. Jadi bu kan bangun sistem yang besar,” kata Djarot. Djarot menambahkan, ini juga salah satu kunci kesehatan masyarakat terjamin, karena sebagian sumur dan air di Jakarta sudah tercemar besar dengan bakteri ecoli. “Jika tidak ditang gulangi dengan benar dan cepat, kerugian yang ditimbulkan dari adanya bakteri ecoli tersebut dapat lebih parah,” tegas Djarot. (Teks : ari)

info baru

Ditjen Cipta Karya Laporkan Progres Infrastruktur Asian Games XVIII-2018

Dalam rangka menyambut Hari Olah Raga Nasional yang jatuh pada 9 September 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melaporkan progres penyelenggaraan Asian Games XVIII-2018 yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus 2018.

D

irektur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Adjar Prajudi hadir untuk melaporkan prog res tersebut kepada sejumlah media, di ruang Media Centre Gedung Kementerian PUPR, Jumat (09/09/2016). Adapun lokasi penyelenggaraan akan dipusatkan di Kawasan Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Kawasan Wisma Atlet Kemayoran dan Jakabaring Sport City. Pada tahun 1962, Kawasan Kompleks Olahraga GBK pernah menjadi lokasi penyelenggaraan Asian Games IV, na mun untuk saat ini Ka wasan GBK memerlukan perbaikan-perbaikan infrastruktur pada prasarana dan sarananya untuk memenuhi persyaratan tek nis dari Olympic Council of Asia (OCA). Untuk Kawasan Wisma Atlet Kemayoran, diperlukan dukungan infrastruktur berupa penataan kawasan dalam rangka mendukung keberhasilan pe nyelenggaraan Asian Games XVIII-2018 mendatang. “Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya

ditugaskan untuk menangani pembangunan/renovasi pada 12 (dua belas) bangunan venues, Training Facility dan Penataan Ka wasan di Kompleks GBK Senayan, serta Wisma Atlet Kemayoran. Adapun waktu pelaksanaan paket pekerjaan perencanaan dan fisik ditargetkan selesai sebelum bulan November 2017, untuk terlebih dahulu digunakan dalam event Asian Youth Games 2017 sebagai test event ajang Asian Games XVIII 2018. Paket-paket pekerjaan yang dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan sistem Kontrak Terintegrasi Rancang Bangun (Design and Build) dan Sistem Kontrak Konvensional,” tutur Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya Adjar Prajudi. Kegiatan pembangunan diatas terdiri dari dua belas bangunan venues, Training Facility, Penataan Kawasan GBK Senayan, dan Penataan Kawasan Wisma Atlet Kemayoran yang termasuk di dalam sembilan Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build), sepuluh Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi dan dua Paket Pekerjaan Perencanaan Penataan Kawasan. Paket-paket pekerjaan tersebut dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (2016-2017) secara Multi Years Contract dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 2,8 triliun. Adjar menambahkan, adapun infrastruktur yang telah selesai renovasinya yaitu Stadion Utama GBK untuk pemagaran telah terpasang seluruhnya. Progress pembongkaran seating untuk sektor 12 sudah selesai sepenuhnya dan pembongkaran single seat untuk sektor 23, 24, 1, dan 2 sudah selesai sepenuhnya. Tower Crane pertama sudah terpasang dan Tower Crane kedua masih dalam tahap perakitan. Sementara Stadion Renang (Aquatic) GBK Progressnya Pekerjaan Soil Test pada area luar bangunan telah selesai, dilanjutkan pekerjaan Soil Test pada titik area dalam bangunan. Steger telah terpasang untuk pekerjaan perbaikan tribun cagar budaya, dan Stegerterpasang untuk pekerjaan pem bongkaran scoring board lama. (Teks : ari)


15

info baru

Gubernur Gorontalo Resmikan Infrastruktur Cipta Karya di Kabupaten Pohuwato Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meresmikan dua proyek infrastruktur Cipta Karya di Kabupaten Pohuwato, Minggu (04/09/2016). Peresmian tersebut berpusat di Ruang Terbuka Hijau, Pohon Cinta Kota Marisa Kabupaten Pohuwato.

D

alam sambutannya, Rusli Habibie mengatakan, per kembangan Kota Marisa sebagai ibu kota Kabupaten Pohuwato sangat pesat, perekonomian meningkat sehingga harus ada pembenahan dan penataan in frastruktur. ”Harapan saya fasilitas dan infrastruktur yang telah di bangun ini dapat di jaga serta di rawat dan diman faatkan dengan sebaik mungkin,” tutur Rusli. Sementara, Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Gorontalo Iqbal Hasan dalam sambutannya menga takan proyek yang diresmikan adalah pekerjaan penataan kawasan Wisata Pantai Pohon Cinta, Kecamatan Marisa dan pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di kawasan Marisa. Pantai Pohon Cinta berada di pusat Kota Marisa, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kawasan tersebut menjadi kawasan pengembangan prioritas utama, karena lokasinya yang sangat strategis dan merupakan kawasan dengan potensi wisata bahari, historis, sampai pada wisata Hutan Manggrove yang berada di sekitar kawasan. “Kawasan ini adalah kawasan yang ramai dikunjungi oleh

16

wisatawan dan berkembang cukup pesat sehingga Bupati Po huwato memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk mengen dalikan pertumbuhan pembangunan di sekitar kawasan. Rencana tata bangunan dan lingkungan ini kemudian ditindaklanjuti de ngan Master Plan dan Detail Engineering Design yang didanai oleh Pemda Pohuwato sendiri,” kata Iqbal. Pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan Wisata Pantai Pohon Cinta dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 dengan lingkup pekerjaan terdiri dari pekerjaan Taman Anjungan Maleo, Taman Anjungan Marisa City, Taman Remaja, Taman Bermain Anak, Parkir Kendaraan, Bicycle dan Jogging Track. “Untuk pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Marisa Kabupaten Pohuwato, sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Bupati Pohuwato hingga tahun 2016 ini tercatat ada enam kawasan permukiman kumuh yang terdiri dari enam desa di dua kecamatan dengan total luas kawasan permukiman kumuh sebesar 52 ha,” tutur Iqbal. (Teks : Randal Gorontalo/ari)

info baru

Cipta Karya Fasilitasi Keterpaduan Program Pengembangan Infrastruktur Perbatasan di Riau Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

O

leh sebab itu, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air Provinsi Riau mengadakan Fa si litasi dan Koordinasi Keterpaduan Program Pengembangan Infrastruktur KSN Perbatasan Negara di Provinsi Riau, di Pekanbaru, Rabu (14-

16/09/2016). Acara dibuka oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Tata ruang dan Tata Bangunan Irianto Rab. Dalam sambutannya Irianto Rab menjelaskan Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang sangat rawan pelanggaran

perbatasan dengan berbagai macam kegiatan ilegal yang dila kukan oleh negara tetangga. Hal ini dipicu oleh faktor sum ber daya alam yang kita miliki. Sesuai konsep Rencana Tata Ruang KSN Perbatasan Negara di Provinsi Riau, yang termasuk ke dalam delineasi kawasan tersebut antara lain Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. “Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2016 melalui mekanisme dekonsentrasi di Provinsi Riau dilaksanakan fasilitasi dan koordinasi keterpaduan program pengembangan infrastruktur KSN Perbatasan Negara di Provinsi Riau,” ucap Irianto. Irianto berharap, kegiatan ini dapat menjadi momentum yang penting untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Riau pada umumnya, khususnya kabupaten/kota yang termasuk dalam Rencana Tata Ruang KSN perbatasan negara. “Harapan kami agar seluruh peserta yang hadir dapat berperan aktif dan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide konstruktif dalam upaya kita bersama untuk dapat mendukung kegiatan keterpaduan program pengembangan infrastruktur KSN Perbatasan Negara di Provinsi Riau,” himbau Irianto. Dalam rangka perwujudan pengelolaan KSN diperlukan pe nerapan Rencana Tata Ruang KSN yang pelaksanaannya dibantu oleh SKPD provinsi melalui dekonsentrasi. SKPD dekonsentrasi KSN perkotaan dibentuk dalam rangka membantu Direktorat Jenderal Perencanaan dan Pemanfataan Ruang dalam penyelesaian Perpres KSN dan hal-hal yang dilakukan pasca Perpres tentang KSN, yaitu penyusunan RPI2JM yang dijadikan dasar untuk penyusunan keterpaduan program infrastruktur ke-PU-an yang disepakati oleh pusat dan daerah. (Teks : Azhari P- RandalRiau/ari)


17

info baru

Cipta Karya Gelar Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Pada tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 850 miliar.

A

nggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses layanan air minum kepada kurang lebih 250.000 sambungan rumah. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono dalam acara Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017, di Jakarta, Selasa (20/09/2016). Mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, Pemerintah memiliki target yang cukup besar, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar, yaitu 100% akses universal untuk sektor air minum pada tahun 2019. Untuk mewujudkannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bisa berkolaborasi dalam mempercepat akses penyediaan air minum. “Kegiatan ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mempersiapkan pelaksanaan program hibah air minum melalui pendanaan APBN murni di tahun 2017. Program hibah air minum adalah pemberian hibah dari Pemerintah Pusat

18

kepada Pemerintah Daerah yang mengacu pada layanan kinerja yang terukur. Pemerintah Pusat akan memberikan penggantian atas investasi penyertaan modal kepada PDAM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,” tutur Andreas. Penggantian ini didasarkan kepada kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas layanan air minum yang diprioritaskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Selama pelaksanaannya dari tahun 2010-2016, program hibah air minum telah meningkatkan layanan akses air minum kepada lebih dari 550.000 sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di 148 kabupaten/kota. Program ini diprioritaskan kepada kabupaten/kota yang mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan dasar berupa sambungan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemudahan dan keringanan biaya pemasangan sambungan baru layanan air minum. Andreas berharap agar pertemuan ini dapat bermanfaat untuk semua. “Kami mengharapkan dukungan dari masing-masing instansi pelaksana di daerah untuk dapat berpartisipasi dalam program hibah ini guna mengoptimalkan pelayanan bidang air minum bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Kementerian Keuangan dan Bappenas sehingga program ini dapat terlaksana secara berkelanjutan,” tutup Andreas. (Teks : ard)

info baru

Cipta Karya Gelar Workshop Pembinaan Peraturan Perundangan dan Advokasi Hukum Bidang Cipta Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya menggelar Workshop Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Bangunan, dan Advokasi Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya, selama 3 hari yang dimulai Rabu (28-30/09/2016) di Surabaya.

T

ujuan workshop ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap peraturan sehingga dalam setiap pelaksanaannya nanti sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada khususnya di Bidang Cipta Karya. Acara dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rina Agustin. Dalam sambutannya, Rina menyampaikan, berdasarkan Pasal 490 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa tugas dan fungsi Bagian Hukum dan Komunikasi Publik yaitu untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Ditjen Cipta Karya. “Sesditjen Cipta Karya memiliki tugas memberikan pelayanan

teknis maupun administrasi yang berfungsi dalam penyusunan dan pembinaan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan memberikan bantuan hukum serta perundangundangan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Selain itu untuk pengadaan barang dan jasa, kita sekarang dituntut untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam kurun waktu tidak terlalu lama artinya kita tidak ingin melaksanakan pengadaan barang dan jasa kemudian gagal lelang. Kalau kita gagal lelang maka membutuhkan waktu satu bulan lebih, padahal waktu untuk proses lelang sangat pendek,” tutur Rina. Rina berharap, dengan adanya workshop ini, maka peserta dapat memahami dan mengaplikasikan peraturan perundangundangan Bidang Cipta Karya di lingkungan kerja masing-masing. “Sehingga kita bekerja sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada,” harap Rina. Hadir sebagai narasumber dalam workshop ini yaitu dari Inspektorat Wilayah 5 Kementerian PUPR, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Profesional dan Pemerhati Bidang Penataan Bangunan Gedung, dan Perwakilan Pejabat Fungsional Bidang Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Peserta yang mengikuti workshop ini yaitu, Biro Hukum Sekjen Kementerian PUPR, Bagian Keuangan dan Umum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Bagian PBMN Setditjen Cipta Karya dan Setditjen Penyediaan Perumahan, Perwakilan dari Ditjen SDA, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan, BPIW, Satker APBN di Provinsi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Perwakilan Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Timur, serta Ikatan Arsitek Indonesia dan Perusahaan Swasta. (Teks : bap-randaljatim/ari)


19

info baru

Air Minum Jadi Kendala di Kabupaten Sumba Barat Daya Persoalan air minum menjadi kendala dalam potensi kearifan lokal yang seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan terhadap kaum perempuan.

20

N

amun kenyataannya, masih banyak daerah yang belum benar-benar bisa memaksimalkan hal itu. Khususnya yang terjadi di Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kabupaten Nusa Tenggara Timur (NTT) serta beberapa desa di sekitarnya. Kelangkaan air bersih di sana ikut berdampak pada kegiatan produksi tenun yang biasanya dikerjakan oleh perempuan-perempuan di sana. “Masalah air ini memang jadi kendala. Tenun kan butuh air mulai dari pewarnaan sampai pengolahan limbah, kalau airnya langka produksi tenunnya tidak maksimal,” ujar Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Heru P. Kasidi saat kunjungan kerja ke SBD, NTT, Kamis (22/09/2016). Lanjut Heru, tenun ikat merupakan salah satu potensi lokal SBD yang memiliki nilai ekonomi tinggi lantaran keunikannya. Sehelai

info baru tenun ikat asli dengan bahan dasar benang kapas bisa dihargai hingga Rp.15 juta, sedangkan tenun biasa berkisar antara Rp150250 ribu. Sehingga demikian, KPPPA menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bersamasama mengatasi kendala utama yakni ketersediaan air bersih. Dengan begitu nantinya upaya pemberdayaan perempuan diha rapkan lebih maksimal. “Kami di KPPPA sudah siapkan anggaran Rp1,3 miliar untuk memberikan pelatihan tenun dan pembinaan sektor lainnya. Kita juga dorong mereka untuk mengembangkan industri rumahan,” ucap Heru. Sedangkan, Sesditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya Ardhani menjelaskan, bukan hanya persoalan air bersih saja, namun juga masalah sanitasi yang harus diperbaiki. Terutama terkait pengolahan limbah tenun. Berkenaan dengan penyediaan air minum maka Pemerintah Daerah (Pemda) setempat harus mengajukan usulan untuk program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sedangkan untuk masalah sanitasi dengan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) musyawarah desa sampai kabupaten. Sementara salah satu warga Desa Lombu Albena yang akrab disapa Mama Okta mengungkapkan, bahwa desanya memang telah lama mengalami kesulitan air. Warga desa harus membeli air seharga Rp. 400-500 ribu per 3 hari untuk memenuhi kebutuhan

minum dan memasak “Banyak sekali uang yang kami harus keluarkan untuk air,” pungkas Mama Okta. (Teks : ari)


21

inovasi

LET’S DO

SANITATION! Alifia Nur Faizah *)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia. Indonesia juga merupakan negara yang terkenal dengan pesona indahnya taman wisata dengan berbagai jenis flora dan fauna yang melimpah.

N

amun, di balik keindahan itu, sanitasi merupakan masalah yang dari dahulu sampai sekarang belum bisa terselesaikan dengan baik. Hal tersebut mengantarkan Indonesia sebagai negara terburuk kedua dalam hal sanitasi. Perlu diketahui bahwa sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan, yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia kena langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Kondisi sanitasi di Indonesia memang tertinggal cukup jauh dari negara-negara tetangga. Dengan Vietnam saja Indonesia hampir sejajar atau bahkan akan didahului, apalagi dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura yang memiliki komitmen tinggi terhadap kesehatan lingkungan di negaranya. Jakarta hanya menduduki posisi nomor dua dari bawah setelah Laos dalam pencapaian cakupan sanitasinya. Sanitasi yang tidak memadai memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Anak-anak hingga orang dewasa dapat terjangkit diare, muntaber, serta berbagai macam penyakit kulit. Kurangnya kepedulian dan pemahaman terhadap sanitasi ini dikarenakan kurangnya wawasan dan informasi mengenai sanitasi, juga kebiasaan masyarakat yang kurang bersahabat dengan alam. Tujuan dilakukannya sanitasi adalah agar setiap lingkungan dapat menjadi lingkungan yang kondusif dan terwujudnya keadaan sehat, bebas dari polusi udara, terbentuknya pemukiman yang bersih dan sehat, serta tersedianya air bersih. Sanitasi tidak hanya dilakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal, tetapi juga perlu dilaksanakan di lingkungan sekolah dan masyarakat umum. Remaja sebagai generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan agar sanitasi di Indonesia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang memiliki semangat juang dan kepedulian kepada bangsa dan negara, sudah sepatutnya

22

Pemostingan pengetahuan dan kegiatan duta sanitasi di sosial media (facebook)

turut serta dalam pembangunan bangsa, salah satunya adalah dengan aktif mengkampanyekan sanitasi. Dengan tujuan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya me nyelenggarakan pemilihan Duta Sanitasi tiap provinsi di Indonesia untuk mengikuti acara Jambore Sanitasi Nasional yang telah dilaksanakan dari tahun 2008 sampai tahun 2016. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan

inovasi Kementerian PUPR dapat berjalan dengan lancar serta dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam hal sanitasi. Generasi muda tersebut merupakan remaja-remaja pilihan dari setiap provinsi di Indonesia. Banyak generasi muda yang cerdas, aktif, kreatif, dan inovatif yang dapat mengubah masa depan sanitasi Indonesia lebih baik. Pemilihan duta sanitasi tersebut juga dikarenakan permasalahan sanitasi di setiap daerah berbeda, sehingga diharapkan mereka mampu mengembalikan sanitasi Indonesia yang sehat dan mampu dinikmati oleh seluruh masyarakat. Penulis bernama Alifia Nur Faizah sebagai Duta Sanitasi Jawa Tengah 2014 beserta teman-teman Duta Sanitasi Jawa Tengah lainnya tergerak hatinya untuk mengkampanyekan sanitasi di masyarakat, khususnya warga Jawa Tengah. Berbagai program kerja telah penulis susun dan lakukan. Hal ini bertujuan agar

Sosialisasi 3R kepada teman-teman di sekolah

pembekalan kepada masyarakat, khususnya kepada remaja. Hal ini dikarenakan usia anak-anak dan remaja mudah menjadi korban berpenyakit dari masalah sanitasi. Selain itu, remaja merupakan generasi muda yang bertugas menyelamatkan masa depan bangsa lewat pemberian materi (edukasi) tentang sanitasi, kampanye atau sosialisasi, promosi, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan agen perubahan tersebut mampu mengatasi permasalahan sanitasi di lingkungan rumah tangga, sekolah, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini juga melatih public speaking pada remaja untuk berani berbicara dan mengungkapkan pendapatnya di depan umum serta aktif dan kreatif dalam mengatasi masalah lewat program kerja yang telah disusun. Pemberian Bendera Hijau kepada kelas terbersih, terindah, ternyaman, dan terapi

Kampanye sanitasi dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2014

Dengan hal tersebut, diharapkan dapat membantu mening katkan universal sanitasi sehingga di seluruh tempat maupun daerah mendapatkan akses fasilitas sanitasi yang layak dan juga pemenuhan infrastruktur sanitasi. Tidak hanya itu, tujuan lainnya yaitu menargetkan Indonesia bebas sampah pada 2020 dan perwujudan 100% akses sanitasi dapat tercapai juga penerapan program 100-0-100 yaitu 100% akses sanitasi, 0% permukiman tak layak huni, dan 100% air minum. Tentunya hal tersebut akan tercapai dengan maksimal apabila seluruh lapisan masyarakat menyadari dan peduli akan pentingnya menjaga sanitasi. Melalui keaktifan dan kreatifitas remaja saat ini, program

masyarakat tertarik dan ikut serta mendukung program kerja serta dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Penulis melakukan aksi sanitasi mulai dari sosialisasi, kampanye, kunjungan, hingga melalui penelitian untuk mendapatkan ide yang kreatif dan inovatif. Dengan bermodal pengetahuan, komunikasi, kerja keras, serta doa dan motivasi kedua orang tua, penulis mampu melakukannya demi meningkatkan kelayakan sanitasi. Selain aktif dalam dunia nyata, penulis juga selalu mengingatkan saudara, teman-teman, dan masyarakat umum untuk melakukan aksi kepedulian terhadap sanitasi Indonesia. Penulis juga ikut serta dalam Komunitas Peduli Sanitasi dengan menjadi ketua serta pendiri komunitas tersebut. Dibantu dengan Sheila Hasinna (Duta Sanitasi Jawa Tengah 2014), serta teman-teman dan masyarakat Jawa Tengah khususnya Kebumen, kami melakukan berbagai aksi peduli sanitasi. Penulis membagi pengalaman, ilmu, dan kegiatan penulis dalam melakukan aksi peduli sanitasi melalui sosial media, yaitu facebook. Dalam melakukan aksi peduli sanitasi tersebut, penulis membagi waktu dalam belajar dan berorganisasi agar tidak terganggu dan tetap seimbang. Sebelum menjadi Duta Sanitasi Jawa Tengah 2014, penulis, dan teman-teman sudah mengkampanyekan peduli sanitasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat umum, khu


23

inovasi Hijau yang dicanangkan sekolah. Bendera Hijau merupakan bentuk apresiasi sekolah kepada kelas yang paling bersih, indah, nyaman, dan rapi. Alhamdulillah, pada suatu kesempatan, kelas penulis berhasil mendapat Bendera Hijau. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kami melakukan kampanye sanitasi yaitu tentang pengolahan sampah kepada anak-anak TK dan orang tua dalam Lomba Mewarnai untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup di Pendopo (Rumah Dinas Bupati Kebumen) pada tanggal 1 Juni 2014. Kami memilih target anak-anak TK karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang perlu diberikan pengetahuan tentang sanitasi. Mereka rupanya sudah berupaya membuang sampah di tempatnya, tetapi belum mengetahui pembagian sampah menurut jenis-jenisnya. Oleh karena itu, penulis bersama Sheila Hasinna, dan temanteman dari KOMPES (Komunitas Peduli Sanitasi) memberikan

Sosialisasi cara pengolahan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di lingkungan rumah

susnya Kabupaten Kebumen. Di lingkungan keluarga, penulis mengkampanyekan kepada seluruh anggota keluarga untuk menjaga sanitasi, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Dalam melakukan kampanye, penulis tidak menekankan adanya unsur paksaan atau keterikatan dengan suatu peraturan. Penulis ingin membangun jiwa peduli sanitasi yang ikhlas serta tulus menjaga sanitasi di lingkungan sekitar, sehingga kami selalu mengingatkan satu sama lain dan saling memotivasi untuk menjaga sanitasi di lingkungan sekitar. Di sekolah, kami mengajak teman-teman untuk peduli sanitasi, di antaranya yaitu melakukan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan mengganti tempat

Sosialisasi dan pemraktekan cara membuat Keranjang Takakura serta pengaplikasiannya dalam behidupan sehari-hari

Program kerja Bank Sampah

minum botol plastik menggunkan tempat minum yang dapat dipakai berulang-ulang. Selain itu, kami juga mengajak teman-teman untuk mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya menggunakan sapu tangan. Meskipun hal tersebut termasuk hal-hal kecil, tetapi merupakan suatu langkah awal dalam mengajak orang lain peduli sanitasi. Selain itu, penulis juga turut menyukseskan program Bendera

24

games tentang cara memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Bagi siswa yang tercepat memisahkan sampah, kami memberikan doorprize sebagai bentuk apresiasi kami kepada anak-anak yang sudah berupaya menjaga sanitasi. Setelah mengikuti kegiatan Jambore Sanitasi Nasional 2014, saya dan teman-teman dikukuhkan dan disahkan menjadi Duta Sanitasi Jawa Tengah 2014. Dengan demikian, kami siap ber tanggung jawab dan melaksanakan tugas dalam meningkatkan kelayakan sanitasi di Indonesia. Berbagai program kerja telah tersusun, termasuk dari penulis bersama teman penulis, Sheila Hasinna yang merupakan Duta Sanitasi Jawa Tengah 2014. Penulis memulai perjalanan aksi peduli sanitasi setelah di kukuhkan yaitu dengan menyosialisasikan cara mengolah lim bah pemotongan ayam di desa. Desa Kuwayuhan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang penduduknya sebagian besar bekerja sebagai pedagang, agen, maupun penjual ayam potong. Namun, yang penulis prihatin melihat kondisi desa yang sanitasi belum layak. Masyarakat banyak yang membuang limbah pemotongan ayam berupa bulu ayam dan jeroan ayam ke sungai sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, pemandangan yang tidak indah, serta tercemarnya biota sungai. Melihat keadaan tersebut, penulis segera beraksi dengan menyosialisasikan cara

inovasi mengolah limbah pemotongan ayam kepada masyarakat se tempat. Pada bulan Ramadhan, penulis mengajak teman-teman dan adik-adik di sekitar rumah untuk berkumpul guna men sosialisasikan tentang pengolahan sampah melalui 3R, cara me ngolah sampah organik dan bukan organik, jenis-jenis sampah, dan lain sebagainya. Saya sengaja memilih waktu sore hari agar anak-anak dapat mengisi waktu ngabuburit mereka dengan hal yang bermanfaat. Selain memberikan pengetahuan, penulis juga mengajarkan tepuk 3R dan lagu 3R. Hal tersebut bertujuan agar anak-anak senang dan tertarik dengan sanitasi. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak menyukai berbagai hal terkait dengan keceriaan dan kesenangan mereka dalam bermain. Setelah melakukan sosialisasi tentang pengolahan sampah, penulis mengajak anak-anak di desa untuk mempraktekkan membuat “Keranjang Takakura” yang digunakan untuk mem busukkan sisa-sisa sampah organik di rumah tangga. Sampah Program kerja Bank Sampah

Proses pembuatan pupuk dari sampah organik menggunakan metode anaerob

tersebut berupa sampah sisa makanan, sampah sayuran, sampah buah-buahan, dan lain sebagainya. Penulis juga menyiapkan alat dan bahan untuk membuat Keranjang Takakura ini, di antaranya yaitu keranjang sampah yang bertutup, kardus bekas, bantal sekam, kain hitam, serta sisa sampah organik. Langkah demi langkah dilakukan bersama dengan adik-adik yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Keranjang Takakura yang sudah jadi kemudian diaplikasikan dalam kehidupan seharihari, yaitu dengan cara mencacah sampah organik menjadi kecil

kemudian dimasukkan ke dalam Keranjang Takakura tersebut. Setelah selama kurang lebih 2 bulan, Keranjang Takakura tersebut sudah dapat dipanen. Pupuk dari hasil pembusukan sampah dapur organik menggunakan keranjang takakura dapat digunakan untuk pupuk tanaman, perkebunan, dan sektor pertanian lainnya. Selain memberikan penyuluhan di lingkungan sekitar rumah, penulis dan Sheila Hasinna juga menyosialisasikan aksi peduli sanitasi di lingkungan sekolah. Kami mempunyai program kerja agar setiap kelas mengumpulkan sampah organik maupun anorganik sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam bank sampah sekolah. Setelah dikumpulkan, sampah kemudian ditimbang. Kelas yang mengumpulkan sampah organik dan sampah anorganik terbanyak mendapatkan apresiasi dalam bentuk hadiah berupa uang. Uang tersebut dapat digunakan anggota kelas untuk kepentingan kelas. Sampah-sampah organik yang telah dikumpulkan dalam bank sampah kemudian dimasukkan ke dalam bak penampungan dekomposer. Dalam bak tersebut, sampah organik seperti daundaunan kering, sisa makanan di kantin sekolah, dan lain sebagainya dicampur dengan kompos yang sudah jadi serta dicampur dengan starter atau mikroorganisme untuk mempercepat pembusukkan. Setelah itu, baik dekomposer ditutup rapat agar tidak ada oksigen yang masuk karena proses pembusukan sampah organik ini berlangsung secara anaerob atau tanpa bantuan oksigen (O2). Sampah anorganik didaur ulang atau diolah menjadi barangbarang yang lebih berguna, seperti tempat tisu dari kardus, tempat pensil dari kaleng bekas, sandal dan tas dari plastik kemasan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah sekaligus menjadi wadah bagi siswa untuk berkreasi dan mengembangkan kreativitas. Selain melakukan aksi peduli sanitasi di lingkungan rumah dan sekolah, penulis juga melakukan kampanye sanitasi di lingkungan masyarakat umum. Alhamdulillah, penulis diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam Talk Show Sanitasi bersama Satker PPLP di Radio SSFM (105.2) Semarang pada tanggal 16 Oktober 2014. Dalam kegiatan ini, Duta Sanitasi berperan memberikan pengetahuan tentang sanitasi, khusunya pada pengolahan sampah melalui 3R, berbagi pengalaman selama menjadi Duta Sanitasi, dan mengajak warga Semarang untuk lebih peduli


25

inovasi Pada saat acara Penyegaran Duta Sanitasi 2015, kami datang di Bundaran HI, Jakarta Pusat, dalam mengikuti hari CFD. Tidak hanya berkeliling sambil olahraga, kami juga memungut sampah di sekitarnya. Dan juga tak kalah pentingnya, kami melakukan penyuluhan secara bebas dan luas serta bertatap muka langsung pada pengunjung CFD, mulai dari partisipasi menjawab per tanyaan dan mendapat hadiah, berfoto di photo booth, dan lain-lain. Keseruan dan kerja sama antar duta sanitasi seluruh Indonesia dari berbagai provinsi yang hadir membuat acara tersebut berkesan dan terpetik ilmu pengetahuan baru. Hal ini banyak menarik perhatian pengunjung CFD yang tertarik dalam hal sanitasi. Setelah acara Penyegaran Duta Sanitasi 2015, kami melakukan Kampanye Peduli Sanitasi saat CFD di Semarang pada tanggal 1 Mei 2016. Kegiatan ini merupakan salah satu strategi pemenuhan

Hasil karya siswa dalam lomba daur ulang sampah memperingati hari ulang tahun sekolah

sanitasi. Dalam kegiatan ini, hadir pula komunitas sanitasi peduli sampah dari Semarang dan Bapak Subagyo sebagai perwakilan dari Satker PPLP dalam memberikan pembekalan sanitasi. Selain mengajak peduli sanitasi, kami juga menerima forum tanya jawab dari berbagai daerah, khususnya warga Semarang. Tak hanya melakukan kampanye melalui Radio SSFM, saya juga bersyukur diberi kesempatan untuk melakukan Talk Show bersama Kak Leon Alvinda Putra (Duta Sanitasi Jateng tahun 2013) dan Satker PPLP di Radio Sonora (98.9) Semarang pada tanggal 28 November 2015. Dalam kegiatan ini, Duta Sanitasi berperan memberikan pengetahuan tentang sanitasi, khusunya pengolahan

Acara CFD di Bundaran HI, Jakarta Pusat

Aksi memungut sampah dalam acara Penyegaran Duta Sanitasi 2015

sampah melalui 3R, berbagai pengalaman selama menjadi Duta Sanitasi, dan mengajak warga Jawa Tengah khususnya Semarang untuk lebih peduli sanitasi. Tema “Peran pelajar dalam upayanya menjaga sanitasi”. Sama dengan talk show sebelumnya, pada talk show kali ini kami juga menerima forum diskusi dan tanya jawab. Warga Semarang sangat antusias mendengar dan menyimak informasi sanitasi yang kami berikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya jumlah penanya yag sebagian besar berasal dari mahasiswa di Semarang.

26

kebutuhan sanitasi masyarakat yang dilaksanakan Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah melalui kampanye dan edukasi bidang sanitasi. Kampanye dan edukasi yang dilaksanakan Satker PPLP Jateng tahun 2016 melibatkan para Duta Sanitasi Jawa Tengah, dimana melalui kampanye edukasi sanitasi tersebar informasi mengenai betapa pentingnya hidup bersih dan sehat. Dalam upaya mendorong terciptanya perubahan perilaku masyarakat di bidang sanitasi melalui peran aktif Duta sanitasi sebagai agen perubahan, pada hari minggu 1 Mei 2016 dilak sanakan kampanye dan edukasi dalam even CFD di Jalan Pahlawan dan Simpang Lima Semarang, yang difasilitasi oleh Satker PSPLP Jateng, dengan cara membagikan leaflet/brosur, pin, gantungan kunci dan bollpoint. Dalam kesempatan tersebut para Duta Sanitasi Jawa Tengah turut ambil bagian antara lain Leon Alvinda Putra yang berasal dari SMAN 1 Sukoharjo (Duta Sanitasi tahun 2013), Alifia Nur Faizah yang berasal dari SMAN 1 Kebumen (Duta Sanitasi tahun 2014) dan Sheila Hasinna yang berasal dari SMAN 1 Kebumen (Duta Sanitasi tahun 2014), serta Ineke Intania yang berasal dari SMAN 1 Pati (Duta Sanitasi tahun 2012). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadi agen perubahan dalam mendukung pembangunan sanitasi khususnya dalam hal perubahan perilaku

inovasi

Sosialisasi cara pengolahan limbah pemotongan ayam di desa

Seorang Duta Sanitasi tidak hanya pandai dalam mengkampanyekan sanitasi, tetapi juga kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu produk penelitian guna sanitasi Indonesia menjadi lebih baik.

masyarakat, agar masyarakat dapat menyampaikan pesan sanitasi kepada lingkungan di sekitarnya, serta terbentuknya opini pemahaman masyarakat yang lebih baik. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat pejalan kaki di CFD agar mau peduli dan memahami tentang sanitasi, sekaligus terdorong untuk berperan serta dalam pembangunan dan mengkampanyekan peningkatan sanitasi. Pada kesempatan ini Satker PPLP membagikan sejumlah 500 bibit pohon, adapun jenis bibit pohon yang dibagikan antara lain pohon jati, pohon mahoni, pohon kresen dan pohon trembesi. Pembagian bibit pohon kepada para pejalan kaki bertujuan untuk penghijauan. Tidak hanya aktif mengkampanyekan aksi peduli sanitasi, penulis juga giat melakukan penelitian terkait sanitasi. Sebagai siswa yang tergabung dalam organisasi KIR (Kelompok Ilmiah Remaja), penulis memiliki hobi meneliti limbah yang ada di sekitar penulis kemudian diolah menjadi barang yang lebih berguna. Untuk mewujudkan kepedulian terhadap sanitasi di desa penulis, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Limbah Pemotongan Ayam Menjadi Energi Alternatif”. Limbah pemotongan ayam berupa bulu ayam yang tebal diolah menjadi bioplastik dan limbah berupa air hasil pencucian pemotongan ayam diolah menjadi biogas. Selain itu, penulis juga juga membuat pupuk organik dari limbah pemotongan ayam berupa bulu-bulu halus yang dicampur dengan cairan starter atau cairan yang mengandung mikroorganisme untuk mempercepat pembusukan serta agar pupuk yang dihasilkan memiliki tekstur yang baik. Selain penelitian tentang pengolahan limbah pemotongan

ayam, saya juga melakukan penelitian tentang “Potensi SIPERIH Bioinsektisida dari Daun Sirsak, Pepaya, dan Sirih untuk Mengusir Serangga”. Produk tersebut berupa bioinsektisida dalam bentuk cairan dan lotion. Bentuk cairan digunakan untuk skala pertanian dan perkebunan, sedangkan bentuk lotion digunakan untuk skala rumah tangga. Dengan dibuatnya bioinsektisida, penggunaan insektisida sintetis yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu sanitasi dapat diminimalisir. Selain itu, penulis juga melakukan kegiatan penelitian lain yang berhubungan dengan sanitasi. Menurut penulis, seorang Duta Sanitasi tidak hanya pandai dalam mengkampanyekan sanitasi, tetapi juga kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu produk penelitian guna sanitasi Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan seseorang akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan apabila duta sanitasi tersebut sudah memberi contoh terlebih dahulu lewat kesehariannya. Melalui bidang penelitian, saya berharap dan berusaha menjadi generasi muda yang aktif, kreatif, dan inovatif bagi peningkatan kualitas sanitasi di Indonesia. Dalam bidang penelitian terkait sanitasi, Alhamdulillah penulis diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menjadi juara di beberapa kompetisi. Di antaranya adalah Juara III Lomba Karya Inovasi Pelajar (LKIP) tingkat SMP di SMA Taruna Nusantara tahun 2014, Peraih Medali Perunggu Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) tingkat SMP-SMA tahun 2014, serta yang terbaru ialah Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Nasional tingkat siswa SMA sederajat dalam rangka The Fifth Soedirman Science Competition (SSC) yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset (UKMPR) Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) tahun 2016. Bagi penulis, juara atau tidak bukanlah masalah yang perlu dipikirkan terlalu dalam. Namun, dengan hasil tersebut membuat penulis lebih termotivasi agar melakukan penelitian dan kampanye peduli sanitasi. Semangat juang generasi muda dalam kepedulian terhadap sanitasilah yang perlu dijunjung, diapresiasi, dan dilanjutkan demi tercapainya sanitasi yang layak di kemudian hari. Semoga apa yang telah penulis tuliskan pada artikel ini dapat bermanfaat dan menjadi renungan kita untuk selalu berupaya meningkatkan sanitasi Indonesia. SALAM SANITASI! *) Duta Sanitasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2014

Penelitian terkait sanitasi


27

inovasi

Optimasi Kinerja Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Widya Anantya*)

Tempat Pengolahan Sampah ReduceReuse-Recycle (TPS 3R), merupakan infrastruktur pengolahan sampah pada skala komunal.

P

ada umumnya, dengan kebutuhan lahan seluas minimal 200 m2, maka TPS 3R dapat menangani 1.000-2.000 jiwa atau 200-400 KK, setara dengan 3-6 m3 sampah tercampur/hari. Satuan operasi pada TPS 3R adalah unit pencurahan sampah tercampur, unit pemilahan sampah tercampur, unit pengolahan sampah organik, dan unit pengolahan/penampungan sampah anorganik (daur ulang), dan unit pengolahan/penam pungan sampah anorganik (residu). Sehubungan dengan sifatnya sebagai infrastruktur pengolahan sampah di skala komunal, keberlangsungan TPS 3R sangat bergantung pada peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat setempat. Pe me rintah Kabupaten/Kota berperan selaku pembina dan pendam ping TPS 3R, sementara masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berperan untuk membantu selaku pengelola TPS 3R. Sejak dicanangkan pada tahun 2006, sudah banyak TPS 3R terbangun di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah TPS 3R yang belum difungsikan secara optimal. Dari sejumlah TPS 3R yang belum berkinerja optimal tersebut, di antaranya ada yang sudah ber alih fungsi, dan ada pula yang kelengkapan bangunannya tidak memadai lagi. Dari kegiatan pemantauan dan evaluasi mengenai pelaksanaan TPS 3R, teridentifikasi beberapa hal yang menjadi penyebab belum berfungsinya TPS 3R tersebut, dengan penyebab utamanya adalah kurang tepatnya pemilihan lokasi TPS 3R, dan kurangnya pendampingan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Metode Selotif Berdasarkan Petunjuk Teknis TPS 3R edisi Agustus 2016, terdapat sejumlah perubahan mendasar dalam penyelenggaraan TPS 3R. Misalnya, dalam penentuan dan penetapan lokasi, digunakan

28

Sejak dicanangkan pada tahun 2006, sudah banyak TPS 3R terbangun di seluruh wilayah Indonesia.

Metode Seleksi Lokasi Partisipatif (Metode Selotif ). Metode ini merupakan penyederhanaan dari metode Rapid Participatory Assessment (RPA) yang sebelumnya digunakan untuk pemilihan lokasi. Metode ini mewajibkan keterlibatan masyarakat dengan menjadi anggota Tim Selotif, dimana nantinya tim ini yang nantinya akan menilai calon lokasi. Adapun variabel penilaiannya adalah tingkat partisipasi dan kesiapan masyarakat, serta kondisi eksisting pengelolaan sampah di lingkungan tersebut. Selama proses pemilihan lokasi ini, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) harus dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pendamping, sehingga TPS 3R yang akan terbangun dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah, bukan hanya sekedar proyek pembangunan infrastruktur semata. Peningkatan Peran Serta Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan pelaku penting yang

inovasi

Difasilitasi oleh TFL

• Penyiapan data • Penunjukan anggota Tim Selotif

Pembekalan (Sosialisasi di desda/kelurahan)

Lokasi 1 Lokasi 2

Lokasi 3 Lokasi 4

• Dilaksanakan di setiap calon lokasi • Penilaian lokasi

• Berita Acara Penilaian lokasi

Pelaksanaan Metode Selotif

Penetapan lokasi terpilih

Sumber: Buku Petunjuk Teknis TPS 3R, 2016 Tahapan Pelaksanaan Seleksi Lokasi Partisipatif (Selotif)

menentukan keberlanjutan TPS 3R. Selain terlibat aktif pada tahapan pemilihan lokasi, segera setelah tahapan konstruksi selesai, Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaksanakan proses serah terima pengelolaan TPS 3R. Selanjutnya, setelah melalui proses serah terima aset, Pemerintah Kabupaten/Kota akan menjadi pemilik aset yang mengelola TPS 3R bersama dengan KSM. Sejumlah upaya yang perlu dilakukan, di antaranya adalah adanya dukungan peraturan setingkat peraturan Kepala Daerah yang menjadi payung hukum penyelenggaraan TPS 3R. Selain itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kebutuhan biaya operasi-pelihararawat TPS 3R, termasuk untuk remunerasi operator secara profesional, penyediaan bahan bakar, tagihan air dan listrik, dan untuk perawatan berkala. TPS 3R merupakan infrastruktur pelayanan publik yang keberlangsungannya amat bergantung pada peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dibantu oleh masyarakat, melalui KSM. Dengan mengingat masih terdapat sejumlah TPS 3R yang belum difungsikan dengan optimal, maka optimasi kinerja TPS 3R yang sudah terbangun, perlu untuk segera dilaksanakan, dengan kembali merangkul Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, maka TPS 3R akan dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya untuk mengelola

TPS 3R merupakan infrastruktur pelayanan publik yang keberlangsungannya amat bergantung pada peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dibantu oleh masyarakat, melalui KSM.

sampah dan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitarnya agar terbebas dari sampah. *) Staf Seksi Wilayah I, Subdit Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]


29

sebaiknya anda tahu

30

sebaiknya anda tahu


31

lensa ck

Menteri PUPR Lantik Enam Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PUPR

32

lensa ck

Peringati Tahun Baru Islam, Cipta Karya Terima Kunjungan Murid TK Al Azhar


33

seputar kita

Cipta Karya Lakukan Perbaikan Sanitasi di Pondok Pesantren Cipasung Tujuan dilaksanakannya sosialisasi tersebut yaitu memberikan kesadaran masyarakat tentang kondisi lingkungan sekitar yang memiliki kondisi sanitasi kurang baik. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Rina Agustin dalam kunjungannya mengatakan pengelolaan air limbah sangat diperlukan untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan, sehingga nantinya tidak ada pencemaran di masyarakat sekitar pesantren. (Teks : TimPub.PLPBM/ari)

SPAM Kabupaten Raja Ampat Siap Diresmikan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi Papua Barat telah menyelesaikan tiga infrastruktur di tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat. Salah satu SPAM yang akan diresmikan berada di Kampung Kabarek dan Waigeo Selatan yang lokasinya tak jauh dari Bandara Marinda, Raja Ampat. (Teks : Lilis-Randal Papua Barat/ari)

Dirjen CK : Pejabat Pengawas adalah Ujung Tombak yang harus Merangkul dan Kerjasama Pelantikan Pejabat Pengawas adalah sebagai jawaban pengisian dan pemenuhan kebutuhan struktur organisasi yang mendesak dilakukan untuk mendorong agar Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya mampu menjawab tantangan yang diemban saat ini diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono saat melantik 12 Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Ditjen Cipta Karya di Jakarta, Jumat (09/09/2016). (bns)

34

MAPPING WORKSHOP TANGGAP DARURAT

WILAYAH CAKUPAN WORKSHOP MAKASSAR

WILAYAH CAKUPAN WORKSHOP MEDAN

1. Seluruh Sulawesi 2. Kalsel (Banjarmasin) 3. Kaltim (Samarinda) 4. Maluku, Maluku Utara 5. Papua, Papua Barat

1. NAD 2. Kepulauan di wilayah ujung barat, utara, dan timur P. Sumatera

WORKSHOP MEDAN

WORKSHOP MAKASSAR WORKSHOP BEKASI

WILAYAH CAKUPAN WORKSHOP BEKASI 1. Banten 2. DKI Jakarta 3. Jawa Barat 4. Jawa Tengah 5. Lampung 6. Yogyakarta

WORKSHOP SURABAYA

WILAYAH CAKUPAN WORKSHOP SURABAYA 1. Jawa Timur 2. Bali 3. Nusa Tenggara 4. Kalbar (Pontianak) 5. Kalteng (Palangkaraya)

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya. Cipta Karya. Hadapi Bencana. Siap. Cipta Karya Targetkan Rumah Tangga Terlayani Air Limbah 13

Recommend Documents