CIPTA KARYA

BUKU PANDUAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 17/09/2007

RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA Contact Person: Subdit Kebijakan dan Strategi DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan Telp/Fax. 021-72796582

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

RPIJM

i

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA

KATA PENGANTAR Buku Panduan Pengembangan Permukiman dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara terperinci mengenai Penataan dan Perbaikan Lingkungan Permukiman yang merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya. Buku Panduan Pengembangan Permukiman ini diharapkan adanya perbaikan perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan untuk mewujudkan perumahan yang layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan teratur sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan terutama pada skala komunitas dan kawasan permukiman kumuh sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan rakyat miskin dan warga rentan. Menuju pada pemenuhan kebutuhan akan rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat sebagai salah satu hak dasar manusia. Hal ini akan mendorong dan memperkuat pemerintah daerah dalam menangani lingkungan dan kawasan permukiman kumuh. Dengan demikian, penurunan masyarakat yang hidup pada permukiman kumuh mengalami penurunan secara signifikan sesuai dengan tujuan pemerintah. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga Buku Panduan Pengembangan Permukiman ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan

September 2007

Tim Penyusun

ii

BUKU PANDUAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

RPIJM

iii


DAFTAR ISI BAB I PETUNJUK UMUM ....................................................................... 1 1.1 Umum............................................................................................ 1 1.2 Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan permukiman .... 2 1.3 Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan........................ 4 1.3.1 Penyediaan PSD Bagi Kawasan RSH ............................... 4 1.3.2 Penataan dan Peremajaan Kawasan................................... 5 1.3.3 Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa.................. 5 1.3.4 Peningkatan Kualitas Permukiman.................................... 7 1.4 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan........................ 7 1.4.1 Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa ......................................................... 7 1.4.2 Pengembangan Kawasan Agropolitan............................... 9 1.4.3 Pengembangan PS Kawasan Eks Transmigrasi ................ 9 1.4.4 Penyediaan Ps Permukiman Di Pulau Kecil Dan Terpencil ......................................................................... 10 1.4.5 Pengembangan PS Kawasan Perbatasan ......................... 10 1.4.6 Penyediaan PS Dalam Rangka Penanganan Bencana ..... 11 BAB II PROFIL PEMBANGUNAN PERMUKIMAN ......................... 13 2.1 Kondisi Umum............................................................................ 13 2.2 Gambaran Umum........................................................................ 13 2.2.1 Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman ...................... 13 2.2.2 Parameter Teknis Wilayah............................................... 14 2.2.3 Aspek Pendanaan............................................................. 15 2.2.4 Aspek Kelembagaan ........................................................ 15 2.3 Sasaran ........................................................................................ 15 2.3.1 Sasaran Pembangunan PSD Permukiman Skala Besar ... 15 BAB III PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN .... 17 3.1 Analisa Permasalahan, Alternatif Pemecahan Dan Rekomendasi............................................................................... 17

iv


3.1.1 Analisis Permasalahan ..................................................... 17 3.1.2 Alternatif Pemecahan Persoalan Dan Rekomendasi ....... 17 BAB IV ANALISIS KELAYAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN ........................................................................................ 19 4.1 Sistem Permukiman dan Infrastruktur Yang Diusulkan............. 19 4.1.1 Analisis Permasalahan Pembangunan permukiman........ 19 4.1.2 Skenario Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Pendukung ................................................. 20 4.1.3 Kelayakan Program/Proyek Pembangunan PSD Permukiman .................................................................... 20 4.2 Contoh Kerangka Dasar Pengembangan Permukiman.............. 22 4.2.1 Program Pengembangan Permukiman Perkotaan ........... 22 4.2.2 Usulan Dan Prioritas Program Pembangunan PSD RSH................................................................................. 26 4.2.3 Program Pengembangan Permukiman Perdesaan ........... 40

RPIJM

1


BAB I PETUNJUK UMUM 1.1 UMUM Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (livable), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Perintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang laya huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan. Perkembangan permukiman hendaknya juga mempertimbangkan aspekaspek sosial budaya masyarakat setempat, agar pengembangaannya dapat sesuai dengan kondisi masyarakat dan alam lingkungannya. Aspek sosial budaya ini dapat meliputi desain, pola, dan struktur, serta bahan material yang digunakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan permukiman, diantaranya adalah : 1.

Peran Kabupaten/Kota dalam pengembangan wilayah

2.

Rencana pembangunan Kabupaten/Kota (lihat Buku Panduan 2: Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota)

3.

Memperhatikan kondisi alamiah dan tipologi Kabupaten/Kota bersangkutan, seperti struktur dan morfologi tanah, topografi, dan sebagainya

4.

Pembangunan

dilakukan

dengan

pendekatan

pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 5.

Dalam penyusunan RPIJM harus memperhatikan Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan Permukiman.

2


6.

Logical framework (kerangka logis) penilaian kelayakan investasi dalam Pengembangan Permukiman.

7.

Keterpaduan Pengembangan Permukiman dengan sektor lainnya dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.

8.

Memperhatikan peraturan dan perundangan serta petunjuk/pedoman yang tersedia.

9.

Tingkat kelayakan pelayanan, efektivitas dan efisiensi dalam Pengembangan Perkotaan pada kota bersangkutan.

10. Sebagai suatu PS yang tidak saja penting bagi peningkatan kesehatan masyarakat tetapi juga sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan. 11. Sumber pendanaan dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. 12. Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pengembangan Permukiman 13. Investasi PS Air Minum dengan memperhatikan kelayakan terutama dalam hal pemulihan biaya. 14. Jika ada indikasi keterlibatan swasta dalam pembangunan dan/atau pengelolaan sarana dan prasarana dalam Pengembangan Permukiman, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut. 15. Safeguard Sosial dan Lingkungan. 16. Perhitungan dan hal penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung analisis disertakan dalam bentuk lampiran 1.2 KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN Sub Bidang Pengembangan Permukiman pada Bidang Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum memiliki program dan kegiatan yang bertujuan mengembangkan wilayah perkotaan dan perdesaan. Tujuan Pengembangan Permukiman:

RPIJM 1.

3


Memenuhi kebutuhan pengembangan permukiman (sarana dan prasarana dasar permukiman)

2.

Terwujudnya permukiman yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur

3.

Mengarahkan pertumbuhan wilayah

4.

Menunjang kegiatan ekonomi melalui kegiatan pengembangan permukiman

Adapun sasaran dari Pengembangan Permukiman adalah: 1.

Terpenuhinya kebutuhan dasar permukiman

2.

Tersedianya perumahan tipe RSH, RUSUNAWA

3.

Terarahnya pertumbuhan wilayah

4.

Terdorongnya kegiatan ekonomi melalui kegiatan pembangunan permukiman

Keluaran dari Sub Bidang Pengembangan Permukiman adalah: 1.

Lahan siap bangun

2.

Tersedianya prasarana dan sarana (jalan, drainase, jaringan air bersih) kawasan

3.

Tersedianya kawasan permukiman yang sehat

4.

Tersedianya RSH, RUSUNAWA siap huni

5.

Tersedianya perumahan untuk mendukung terselenggaranya gerak perekonomian yang dinamis

6.

Tersedianya kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap dengan menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman dan mengintegrasikan secara terpadu dengan lingkungan permukiman yang telah ada di sekitarnya

4


Asumsi dari Pengembangan Permukiman adalah: 1.

Kelompok sasaran masyarakat untuk RSH, RUSUNAWA diutamakan masyarakat berpenghasilan rendah

2.

Mengacu pada UU no. 4/1992 tentang perumahan dan peraturan perundangan terkait

Melalui penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya diharapkan dapat diwujudkan permukiman yang layak huni dan mendukung pengembangan perkotaan. Selain itu, mampu mendorong kerjasama antar stakehoder dalam mendanai dan mennyelenggarakan Program Pengembangan Permukiman oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Dinas PU/Cipta Karya yang diwujudkan dalam Program Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Program Pengembangan Permukiman Perdesaan. 1.3 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 1.3.1 PENYEDIAAN PSD BAGI KAWASAN RSH Target: •

Perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya PNS/TNI/Polri.

•

Sesuai dengan RTRW dan Renstra Pemerintah Daerah.

•

Dibangun sesuai PP 80 tahun 1999 tentang Kasiba dan Lisiba BS

•

Dukungan PSD dalam pembangunan RSH bagi PNS, TNI/Polri, Pekerja masyarakat berpenghasilan rendah

•

Diprioritaskan pada kawasan-kawasan skala besar dan yang dapat segera mendorong perkembangan wilayah

•

Sudah mendatangani MoU antara Pemerintah Daerah dengan Bapertarum.

Penanganan: •

Identifikasi lokasi-lokasi pengembangan kawasan permukiman baru (Kasiba/Lisiba BS), diprioritaskan bagi kawasan yang mewujudkan keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk PNS, TNI dan POLRI.

RPIJM •

5


Bantuan fisik berupa jalan akses dan jalan poros yang menghubungkan kawasan baru

Kontribusi Pemerintah Daerah: •

Menyediakan dana pendamping.

•

Daftar lokasi disyahkan oleh Bupati

•

Review minimal setahun sekali

1.3.2 PENATAAN DAN PEREMAJAAN KAWASAN Target: •

Lingkungan permukiman perkotaan yang tidak teratur sehingga menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan.

•

Lingkungan permukiman sebagai trip distributions (distribusi pergerakan) tidak accessible terhadap infrastruktur perkotaa.

•

Pengembangan kawasan permukiman yang tidak terkendali sehingga berdampak pada lingkungan perkotaan.

•

Penanganan permukiman kumuh yang tidak efektif.

Penanganan: •

Pengembangan Program dan Kebijakan Pengendalian Kota Besar dan Metropolitan.

•

Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Perkotaan.

•

Penanganan kawasan permukiman perkotaan melalui peremajaan kawasan perkotaan.



•


•


1.3.3 PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA Target: •

Untuk Rusunawa yang berpendapatan rendah.

diperuntukan

bagi

masyarakat

6


◊ Sebagai salah satu solusi penanganan kawasan kumuh perkotaan (peremajaan kawasan permukiman perkotaan/urban renewal). ◊ Tidak bisa diharapkan sebagai sumber pendapatan daerah. ◊ Hanya dibangun pada lokasi yang memenuhi syarat administratif, fisik, ekologik, dan tidak berdampak sosial yang negatif. •

Untuk Rusunawa yang diperuntukkan bagi buruh ◊ Diusulkan apabila sudah menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah setempat. ◊ Bukan merupakan bantuan bagi salah satu perusahaan/pabrik. ◊ Dibangun di atas tanah Pemerintah Daerah. ◊ Dengan persyaratan-persyaratan yang disepakati bersama.

Penanganan: •

Penetapan Pedoman Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

•

Penetapan Pedoman tentang Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Rusunawa.

•

Bantuan teknis pembangunan, penghunian dan pengelolaan Rusunawa.


Menyusun renstra pembangunan pembangunan Rusunawa.

•

Menyiapkan rencana pembangunan Rusunawa (dalam kawasan sesuai RUTR berkelanjutan dan mandiri).

•

Penyiapan lahan dan alokasi dana APBD dalam penunjangan Rusunawa.

•

Penyiapan manajemen penghunian dan pengelolaan Rusunawa pasca konstruksi.

•

Mengalokasikan subsidi pengelolaan Rusunawa per tahun melalui APBD.

permukiman

termasuk

RPIJM

7


1.3.4 PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN Target: •

Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kemiskinan perkotaan yang tinggi.

•

Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dan membentuk lembaga permukiman serta melaksanakan proses secara partisipatif.

•

Kabupaten/Kota yang mengalokasikan dana pendamping NUSSP pada setiap tahun pelaksanaan yang dinyatakan dalam konfirmasi dengan surat resmi oleh Walikota/Bupati dan disetujui oleh DPRD, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah dengan Departemen Keuangan menurut kapasitas fiskal yang dimiliki.

Penanganan: •

Penyiapan Rencana Penataan Lingkungan/RP4D dalam bidang Perumahan dan Permukiman.

•

Fasilitasi Kredit Mikro Perumahan kepada KBR.

•

Pembangunan Infrastruktur Permukiman bagi KBR.

•

Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat melalui kegiatan Pelatihan dan Pendampingan.



•


•


1.4 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN 1.4.1 PENGEMBANGAN KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA Target: •

Lokasi sasaran adalah Kelurahan/Desa dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 35%

•

Kawasan-kawasan di perdesaan yang potensial berkembang, dan punya nilai lebih dari kawasan lainnya

8


•

Mempunyai Desa Pusat dan desa-desa hinterland yang punya kaitan erat terutama di bidang ekonomi, (hinterland sebagai pemasok, desa pusat sebagai pengumpul atau pusat pelayanan )

•

Kecamatan urban/perkotaan yang jumlah kelurahan lebih besar dari Desa sesuai data PODES/BPS.

•

Kecamatan yang diusulkan bukan merupakan sasaran Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

•

Kondisi fisik lingkungan yang memungkinkan; tidak rawan bencana, strategis

•

Kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif.

•

Sesuai dengan RUTR dan Renstra Kabupaten.

Penanganan: •

Bantuan Teknis berupa: ◊ Identifikasi lokasi KTP2D (DPP beserta desa-desa hinterlandnya). ◊ Perkuatan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal untuk dapat menyusun perencanaan pengembangan kawasan perdesaan secara mandiri ◊ Penyusunan PJM yang berbasis pada pengembangan potensi ekonomi lokal, bertumpu pada kebutuhan nyata dengan melibatkan masyarakat.

•

Bantuan Fisik berupa bantuan PS kawasan sesuai dengan apa yang tertera dalam matriks program pada PJM. Diutamakan pada akses dari DPP ke desa-desa hinterland, dan akses pada kawasan lain.

•

Peningkatan PS desa pusat pertumbuhan diarahkan pada Penyediaan PSD Perdesaan yang dapat menstimulasi ”Kegiatan Ekonomi Perdesaan”.



•

Mencantumkan rencana penanganan KTP2D pada Renstrada

•


•


RPIJM

9


1.4.2 PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN Target: •

Kawasan pertanian yang terdiri dari kota Pertanian, desa-desa sentra produksi pertanian dan desa penyangga yang ada di sekitarnya, yang memiliki fasilitas untuk berkembangnya pertanian industri.

Penanganan: •

Pembangunan prasarana dan sarana untuk mendukung kawasan agropolitan.



•


•


1.4.3 PENGEMBANGAN PS KAWASAN EKS TRANSMIGRASI Target: •

Lokasi sasaran pada kawasan eks Transmigrai dalam upaya mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan meningkatkan PS di kawasan transmigrasi yang telah berumur di atas 5 th (UPT Bina)

Penanganan: •

Bantuan teknis berupa identifikasi kawasan eks transmigrasi dan identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan eks transmigrasi.

•

Bantuan fisik berupa penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, dilaksanakan dalam rangka mendukung program Departemen Transmigrasi



•

Daftar lokasi disyahkan oleh Bupati.

•

Review minimal setahun sekali.

10


1.4.4 PENYEDIAAN PS PERMUKIMAN DI PULAU KECIL DAN TERPENCIL Target: •

Kawasan yang secara fisik terisolasi, kesulitan dalam akses menuju kawasan lainnya.

•

Sebagian besar penduduknya adalah tertinggal baik dalam hal sosial budaya maupun ekonomi.

•

Kondisi pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbatas (belum banyak tersentuh oleh program pemerintah/non pemerintah)

Penanganan: •

Bantuan teknis berupa: ◊ Pedoman Pengembangan PS di Pulau Kecil dan Terpencil ◊ Identifikasi lokasi kawasan tertinggal dan pulau-pulau kecil yang ada dalam pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. ◊ Penyusunan PJM berbasis pada upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kwalitas hidup dan penghidupan masyarakat yang tinggal didalamnya, bertumpu pada kebutuhan riil dengan melibatkan masyarakat

•

Bantuan fisik berupa bantuan prasarana dan sarana dalam rangka pengembangan kawasan sesuai dengan apa yang tertera dalam perencanaan program/PJM dan Rencana Tindak



•


•


1.4.5 PENGEMBANGAN PS KAWASAN PERBATASAN Target: •

Kawasan yang berbatasan dengan Negara lain (kepulauan dan daratan) sesuai Jakstra Pengembangan Kawasan Perbatasan

•

Rawan isu hankamnas, ekonomi, politik, sosial dan budaya

RPIJM

11


Penanganan: •

Bantuan Teknis berupa: ◊ Pedoman Pengembangan PS Kawasan Perbatasan ◊ Identifikasi lokasi-lokasi pada kawasan perbatasan dengan negara lain serta pulau terluar. ◊ Penyusunan PJM yang berbasis pada kebutuhan nyata sesuai dengan kriteria kawasan perbatasan dan pulau terluar.

•

Bantuan fisik berupa bantuan PS dalam rangka pengembangan kawasan sesuai dengan apa yang tertera dalam matriks program pada PJM.

Kontribusi Pemerintah Daerah: • • •

Menyediakan dana pendamping. Daftar lokasi disyahkan oleh Bupati Review minimal setahun sekali.

1.4.6 PENYEDIAAN PS DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA Target: • •

Lokasi pada daerah bencana yang mengalami kerusakan prasarana dan sarana dasar permukimannya. Sudah ada laporan dari Pemerintah Daerah atau media massa mengenai kejadian bencana, jenis kerusakan prasarana dan sarana dasar permukiman serta jumlah korban yang ditimbulkan

Penanganan: •

•

Mengembalikan kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman untuk bisa memberikan fungsi pelayanannya seperti sebelum terjadi bencana Bantuan fisik berupa penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman untuk mengembalikan kondisi yang rusak akibat bencana.

Kontribusi Pemerintah Daerah: • • •

Menyediakan dana pendamping. Daftar lokasi disyahkan oleh Bupati Review minimal setahun sekali

12


13


RPIJM BAB II

PROFIL PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

2.1 KONDISI UMUM 2.2 GAMBARAN UMUM Menjelaskan cakupan penyediaan perumahan dan permukiman skala besar yag ditangani masyarakat, swasta, perumnas/pemerintah, serta pembangunan PSD permukiman skala besar yang ada. 2.2.1 PRASARANA DAN SARANA DASAR PERMUKIMAN Menguraikan secara sistematis jumlah, macam dan kondisi PSD permukiman yang ada. Tabel

No.

II-1 PSD Permukiman skala Kabupaten/Kota……tahun…… Pengelola/PSD

MASYARAKAT 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air 1. Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan SWASTA 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air 2. Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan PERUMNAS 3. 1. Jalan Lingkungan

besar

yang

Tingkat Satuan Jumlah Kondisi Pelayanan %KK

ada

di

Keterangan

m m3 l/det unit unit unit


m

14


Tingkat Satuan Jumlah Kondisi Pelayanan %KK 3 2. Saluran Air Hujan m 3. Prasarana Air Minum l/det 4. Prasarana Air unit Limbah a. On-site unit unit b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan PEMERINTAH 1. Jalan Poros m 2. Saluran Air Hujan m3 3. Prasarana Air Minum l/det 4. Prasarana Air 4. Limbah unit a. On-site unit b. Off-site unit 5.Prasarana dan Sarana Persampahan

No.

Pengelola/PSD

Keterangan

2.2.2 PARAMETER TEKNIS WILAYAH Memberikan dasar justifikasi sistem yang secara teknis berdasarkan karakteristik wilayah dan standar yang berlaku. Tabel No.

II-2 Parameter ……tahun……

Teknis

Uraian

Wilayah

di

Besaran

Kabupaten/Kota Keterangan

RPIJM

15


2.2.3 ASPEK PENDANAAN Menguraikan kemampuan masyarakat, swasta, perumnas/pemerintah dalam pembangunan PSD permukiman skala besar serta pembiayaan operasi dan pemeliharaannya . 2.2.4 ASPEK KELEMBAGAAN Menguraikan kemampuan kelembagaan pembangunan PSD Permukiman skala besar (masyarakat, swasta, perumnas/pemerintah) dikaitkan dengan kondisi yang ada. 2.3 SASARAN 2.3.1 SASARAN PEMBANGUNAN PSD PERMUKIMAN SKALA BESAR Menjelaskan target yang harus dicapai dalam pembangunan PSD Permukiman terdiri dari: Target Nasional •

Target RPJMN

•

Kebijakan dan Strategi pembangunan PSD Permukiman segi teknis, pendanaan dan pelaksanaan.

Terwujudnya Pembangunan Kabupaten/Kota •

Menunjang terwujudnya rencana pembangunan Kabupaten/Kota

•

Menunjang terlaksananya strategi pembangunan Kabupaten/Kota

Rumusan Masalah Menguraikan besaran masalah yang dihadapi atau tantangan yang harus diselesaikan melalui PSD Permukiman, dengan membandingkan antara kondisi yang ada dengan sasaran pembangunan PSD Permukiman baik dari segi teknis, kelembagaa dan keuangan.

16


Tabel II-3 Permasalahan yang dihadapi Komponen Pembangunan PSD Permukiman Kabupaten/Kota ……tahun…… No.

Kondisi Sistem yang Ada

Target Nasional

Renc. Strategi Besaran Pembangunan Keterangan Permasalahan Kota

A. TEKNIS B. KELEMBAGAAN C. KEUANGAN D. PROMOSI -

RPIJM

17


BAB III PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 3.1 ANALISA PERMASALAHAN, ALTERNATIF PEMECAHAN DAN REKOMENDASI 3.1.1 ANALISIS PERMASALAHAN Melakukan analisis Menjelaskan target yang harus dicapai dalam pembangunan PSD Permukiman terdiri dari: 3.1.2 ALTERNATIF PEMECAHAN PERSOALAN DAN REKOMENDASI Menguraikan beberapa alternatif untuk pemecahan persoalan di atas, membandingkan alternatif tersebut dari aspek teknis dan biaya, kemudian merumuskan alternatif yang direkomendasikan. Tabel

No.

III-1 Perbandingan Alternatif Pemecahan Masalah PSD Permukiman Kabupaten/Kota … Tahun … Parameter yang Diperbandingkan

Satuan Alternatif 1

Alternatif 2 Alternatif 3

18


RPIJM

19


BAB IV ANALISIS KELAYAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 4.1 SISTEM PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR YANG DIUSULKAN 4.1.1 ANALISIS PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN Menguraikan system secara sistematis PSD Permukiman yang akan diwujudkan apabila rekomendasi dari kabupaten/kota direalisasikan. Tabel IV-1 Sistem PSD Permukiman yang Diusulkan No

Uraian

Kondisi Saat Ini Kondisi Akhir TA... PJM TA...

Keterangan


4.1.2 SKENARIO PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG Usulan dan prioritas program pembangunan PSD Permukiman disusun berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai dengan prioritas program, meliputi kegiatan: •

Pembangunan jalan utama dalam

•

Pembangunan saluran air hujan /drainase

•

Pembangunan jaringan distribusi air minum

•

Pembangunan sistem pengolahan air limbah

Ket

Klasifikasi Tanggung Jawab

20xx Biaya

Vol

20xx Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

Lokasi

Biaya (Rp)

Volume

Satuan Harga Satuan (Rp)

Kegiatan

Tabel IV-2 Usulan dan Prioritas Program Penyediaan Perumahan dan Permukiman, Komponen Pembangunan PSD Permukiman Kabupaten/Kota…….

No

20

4.1.3 KELAYAKAN PROGRAM/PROYEK PEMBANGUNAN PSD PERMUKIMAN Merinci masing-masing proyek yang diprogramkan dalam kegiatankegiatan yang secara spesifik memperlihatkan: •

Kelayakan teknis

•

Kelayakan ekonomi/keuangan

•

Kelayakan sosial

RPIJM •

21


Kelayakan lingkungan

Masing-masing proyek disusun dengan memperhatikan fungsionalisasi proyek yang akan dilaksanakan, disusun berdasarkan urutan prioritas penanganan, sehingga diperoleh paket-paket proyek fungsional. Tabel IV-3 Usulan Pembiayaan Proyek Penyiapan Perumahan dan Permukiman Komponen PSD Permukiman Kabupaten/Kota……. Proyek

: Penyediaan Perumahan dan Permukiman

Komponen

: Pembangunan PSD Permukiman

Kota

: ..........................

Kabupaten

: ..........................

No.

Kegiatan

Total (Rp.)

Pusat (Rp.)

Pemda (Rp.)

Masyarakat (Rp.)

Ket.

22


4.2 CONTOH KERANGKA PERMUKIMAN

DASAR

PENGEMBANGAN

4.2.1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 4.2.1.1 PROGRAM KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN RSH/PNS/TNI/POLRI Kondisi Yang Ada 1.

Gambaran umum

Menjelaskan cakupan pembangunan RSH bagi PNS/TNI, POLRI/Pekerja yang ditangani oleh masyarakat, swasta, pemerintah yang ada. 2.

Prasarana dan Sarana Dasar RSH bagi PNS/TNI, POLRI/Pekerja. Ditunjukkan dengan Tabel PSD RSH PNS/TNI, POLRI/Pekerja yang ada Kabupaten/Kota……Tahun…..

Tabel

No.

IV-4 PSD RSH PNS/TNI/POLRI/Pekerja Kabupaten/Kota….. Tahun….. Pengelola/PSD

1. MASYARAKAT 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan 2. SWASTA 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan 3. PERUMNAS 1. Jalan Lingkungan

yang

ada

Tingkat Satuan Jumlah Kondisi Pelayanan Keterangan %KK m m3 l/det unit unit unit

m m3 l/det unit unit unit m m3

RPIJM No.

Pengelola/PSD

2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan 4. PEMERINTAH 1. Jalan Poros 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan

3.

23


Tingkat Satuan Jumlah Kondisi Pelayanan Keterangan %KK l/det unit unit unit


Parameter Teknis Wilayah

Memberikan dasar rasional sistem yang secara teknis berdasarkan karakteristik wilayah dan standar yang berlaku. Disajikan di dalam Tabel Parameter Teknis Wilayah Kota… Tahun…. Tabel IV-5 Parameter Teknis Wilayah Kabupaten/Kota... Tahun... No

4.

URAIAN

BESARAN

KETERANGAN

Aspek Pendanaan

Menguraikan kemampuan masyarakat, swasta, perumnas, pemerintah dalam pembangunan PSD RSH, serta pembiayaan operasi dan pemeliharaannya.

24


5.

Aspek Kelembagaan

Menguraikan kemampuan institusi pembangunan PSD RSH (masyarakat, swasta, pemerintah) dikaitkan dengan kondisi yang ada. 4.2.1.2 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 1. Sasaran pembangunan PSD RSH Menjelaskan target yang harus dicapai dalam pembangunan PSD RSH terdiri dari: •

Target RPJM

•

Terwujudnya Pembangunan Kota ◊ Menunjang terwujudnya Rencana Pembangunan Kota ◊ Menunjang terlaksananya Strategi Pembangunan Kota

2.

Rumusan Masalah

Menguraikan besaran masalah yang dihadapi atau tantangan yang harus diselesaikan melalui PSD RSH, dengan membandingkan antara kondisi yang ada dan sasaran pembangunan PSD RSH, baik dari segi teknis, kelembagaan dan keuangan. Tabel IV-6 Permasalahan yang Dihadapi Kabupaten/Kota... Tahun...

No

Kondisi sistem yang ada

Target Nasional

Rencana Strategi Pembangunan Kota

Besaran Permasalahan

Keterangan

A TEKNIS B KELEMBAGAAN C KEUANGAN D PROMOSI

RPIJM

25


4.2.1.3 ANALISIS PERMASALAHAN, ALTERNATIF PEMECAHAN DAN REKOMENDASI 1. Analisis Permasalahan Melakukan analisis untuk mencari persoalan sebenarnya dari kebutuhan PSD RSH sehingga memadai bagi Kabupaten/Kota…. saat ini. 2.

Alternatif Pemecahan Persoalan dan Rekomendasi

Menguraikan beberapa alternatif untuk pemecahan persoalan di atas, membandingkan alternatif tersebut dari aspek teknis dan biaya, kemudian merumuskan alternatif yang direkomendasikan. Tabel IV-7 Perbandingan Alternatif Pemecahan Masalah PSD RSH di Kabupaten/Kota…… Tahun….. Parameter yang No diperbanding Satuan Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Kan

4.2.1.4 SISTEM PSD RSH YANG DIUSULKAN Menguraikan secara sistematis sistem PSD RSH yang akan diwujudkan Tabel IV-8 Sistem Prasarana dan Sarana Dasar RSH Kota........ NO

URAIAN

KONDISI SAAT INI TA......

KONDISI AKHIR PJM KETERANGAN TA.....

26


4.2.2 USULAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN PSD RSH Usulan dan prioritas program pembangunan PSD RSH disusun berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai dengan prioritas program, meliputi kegiatan: ◊ Pembangunan jalan lingkungan/setapak yang menghubungkan antar rumah-rumah (RSH) ◊ Pembangunan saluran air hujan lingkungan (saluran yang menampung air hujan dari rumah-rumah) ◊ Pembangunan jaringan-jaringan air minum perpipaan (jaringan distribusi ke rumah-rumah) ◊ Pembangunan sistem pengolahan air limbah USULAN DAN PRIORITAS PROYEK PEMBANGUNAN PSD RSH Merinci masing-masing proyek yang diprogramkan dalam kegiatankegiatan yang secara spesifik memperlihatkan: •

Kelayakan teknis

•


•

Kelayakan sosial

•


4.2.2.1 PENATAAN DAN PEREMAJAAN KAWASAN Kondisi Yang Ada 1.

Gambaran umum

Jelaskan cakupan perbaikan kawasan permukiman yang ditangani masyarakat, swasta, pemerintah, serta pembangunan peremajaan kawasan yang ada. 2.

Prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman

Uraikan secara sistematis jumlah, macam dan kondisi PSD kawasan permukiman (sangat kumuh) yang ada.

RPIJM

27


Tabel IV-9 PSD Kawasan Permukiman (sangat kumuh) yang ada Kabupaten/Kota….. Tahun….. No.

Pengelola/PSD

1. MASYARAKAT 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan 2. SWASTA 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan 3. PERUMNAS 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan 4. PEMERINTAH 1. Jalan Poros 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan

Tingkat Satuan Jumlah Kondisi Pelayanan Keterangan %KK m m3 l/det unit unit unit m m3 l/det unit unit unit



28


3. Parameter teknis wilayah Memberikan dasar rasionalitas sistem yang secara teknis berdasarkan karakteristik wilayah dan standar yang berlaku. Tabel IV-10 Parameter Teknis Wilayah Kabupaten/Kota... Tahun... No

URAIAN

BESARAN

KETERANGAN

4. Aspek pendanaan Menguraikan kemampuan masyarakat, swasta, pemerintah dalam peremajaan PSD Kawasan permukiman sangat kumuh serta pembiayaan operasi dan pemeliharaannya. 5. Aspek kelembagaan Menguraikan kemampuan institusi peremajaan PSD kawasan permukiman sangat kumuh (masyarakat, swasta, pemerintah) dikaitkan dengan kondisi yang ada. Permasalahan Yang Dihadapi 1.

Sasaran Peremajaan PSD Kawasan kumuh

Menjelaskan target yang harus dicapai dalam peremajaan PSD kawasan permukiman sangat kumuh yang terdiri dari: a. Target Nasional •

Target RPJM ◊ Kebijaksanaan dan Strategi peremajaan PSD Kawasan permukiman sangat kumuh dari segi teknis, pendanaan dan pelaksanaan.

b. Terwujudnya Pembangunan Kota •

Menunjang terwujudnya Rencana Pembangunan Kota

•

Menunjang terlaksananya Strategi Pembangunan Kota

RPIJM

29


2. Rumusan masalah Menguraikan besaran masalah yang dihadapi atau tantangan yang harus diselesaikan melalui peremajaan PSD Kawasan permukiman sangat kumuh, dengan membandingkan antara kondisi yang ada dan sasaran peremajaan PSD kawasan permukiman sangat kumuh, baik dari segi teknis, kelembagaan dan keuangan. Tabel IV-11 Permasalahan yang Dihadapi Kabupaten/Kota... Tahun...

No


Target Nasional



Keterangan


Analisis Permasalahan, Alternatif Pemecahan dan Rekomendasi 1.

Analisis Permasalahan

Melakukan analisis untuk mencari persoalan sebenarnya dari kebutuhan PSD kawasan permukiman sangat kumuh sehingga memadai bagi Kabupaten/Kota …. saat ini. 2. Alternatif pemecahan persoalan dan rekomendasi Menguraikan beberapa alternatif untuk pemecahan persoalan di atas, membandingkan alternatif tersebut dari aspek teknis dan biaya, kemudian merumuskan alternatif yang direkomendasikan.

30


Tabel IV-12 Perbandingan Alternatif Pemecahan Masalah PSD Kawasan Permukiman Sangat Kumuh di Kabupaten/Kota…… Tahun….. Parameter yang No diperbanding Satuan Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Kan

Sistem PSD Peremajaan Kawasan Permukiman Menguraikan secara sistematis sistem PSD Kawasan Permukiman yang akan diwujudkan, apabila rekomendasi pada butir C.2 direalisasikan. Tabel IV-13 Sistem Prasarana dan Sarana Komponen Peremajaan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota... NO

URAIAN

KONDISI SAAT INI TA......

KONDISI AKHIR PJM KETERANGAN TA.....

RPIJM

31


Usulan dan Prioritas Program Peremajaan Kawasan Usulan program ini disusun berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai dengan kebijaksanaan prioritas program, meliputi kegiatan: 1.

Identifikasi program penanganan

2.

Pemantapan program dan DED

3.

Peremajaan/pembangunan jalan lingkungan

4.

Peremajaan/pembangunan saluran air hujan/drainase

5.

Peremajaan/pembangunan prasarana dan sarana persampahan

6.

Peremajaan/pembangunan prasarana air minum

Usulan dan Prioritas Proyek Peremajaan Psd Kawasan Sangat Kumuh Merinci masing-masing proyek yang diprogramkan dalam kegiatankegiatan yang secara spesifik memperlihatkan: •

Kelayakan teknis

•


•

Kelayakan sosial

•


Masing-masing paket proyek disusun dengan memperhatikan fungsionalisasi proyek yang akan dilaksanakan, disusun berdasarkan urutan prioritas penanganan, sehingga diperoleh paket-paket proyek fungsional.

Ket


20xx Biaya

Vol

20xx Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

Lokasi

Biaya (Rp)

Volume


Kegiatan

No

Tabel IV-14 Usulan dan Prioritas Program Peremajaan Kawasan Permukiman, Komponen Permukiman sangat kumuh Kabupaten/Kota……

32


Pembiayaan Proyek Permukiman

Komponen

PSD

Peremajaan

Kawasan

Pembiayaan proyek berdasarkan klasifikasi tanggung jawab masing-masing pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pusat, swasta dan masyarakat. Tabel IV-15 Usulan Pembiayaan Proyek

:

Pengembangan Permukiman

Komponen

:

PSD Peremajaan Kawasan Permukiman

Kabupaten/Kota :

Pemerintah Pemerintah Swasta/ provinsi Kabupaten/Kota masyarakat

No Kegiatan Total Pusat

Ket.

RPIJM

33


4.2.2.2 PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA Kondisi Yang Ada 1.

Gambaran umum

Jelaskan cakupan pembangunan rumah susun sederhana sewa yang ditangani oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah yang ada. 2. Rumah susun sederhana sewa yang ditunjukkan dengan Tabel Rumah Susun Sederhana Sewa yang ada Kota... Tahun... Tabel

IV-16 Rumah Susun Sederhana Kabupaten/Kota….. Tahun…..

No.

Pengelola/PSD

Satuan Jumlah Kondisi

Sewa

yang

ada

Tingkat Keterangan Hunian (KK)

1. MASYARAKAT 2. SWASTA 3. PERUMNAS 4. PEMERINTAH

3. Parameter Teknis Wilayah Memberikan dasar rasionalitas sistem yang secara teknis berdasarkan karakteristik wilayah dan standar yang berlaku. Tabel IV-17 Parameter Teknis Wilayah Kabupaten/Kota... Tahun... No

URAIAN

BESARAN

KETERANGAN

34


4. Aspek Pendanaan Menguraikan kemampuan masyarakat, swasta, perumnas, pemerintah dalam pembangunan rumah susun sederhana sewa, serta pembiayaan operasi dan pemeliharaannya. 5. Aspek Kelembagaan Menguraikan kemampuan institusi pembangunan rumah susun sederhana sewa dikaitkan dengan kondisi yang ada. Permasalahan Yang Dihadapi 1.

Sasaran pembangunan rumah susun sederhana sewa.

Menjelaskan target yang harus dicapai dalam pembangunan rumah susun sederhana sewa yang terdiri dari: •

Target RPJM

2. Rumusan masalah Menguraikan besaran masalah yang dihadapi atau tantangan yang harus diselesaikan melalui rumah susun sederhana sewa, dengan membandingkan antara kondisi yang ada dan sasaran pembangunan rumah susun sederhana sewa, baik dari segi teknis, kelembagaan dan keuangan. Tabel IV-18 Permasalahan yang Dihadapi Kabupaten/Kota... Tahun...

No


Target Nasional


Besaran Keterangan Permasalahan


RPIJM

35




Melakukan analisis untuk mencari persoalan sebenarnya dari kebutuhan rmah susun sederhana sewa sehingga memadai bagi kota …. saat ini. 2. Alternatif pemecahan persoalan dan rekomendasi Menguraikan beberapa alternatif untuk pemecahan persoalan di atas, membandingkan alternatif tersebut dari aspek teknis dan biaya, kemudian merumuskan alternatif yang direkomendasikan. Tabel IV-19 Perbandingan Alternatif Pemecahan Masalah Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten/Kota…… Tahun….. No

Parameter yang diperbanding Kan

Satuan Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Alternatif 4

Usulan dan Prioritas Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Usulan dan prioritas program pembangunan rumah susun sederhana sewa disusun berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai dengan prioritas program. Selanjutnya merinci masing-masing proyek yang diprogramkan dalam kegiatan-kegiatan yang secara spesifik memperlihatkan: •

Kelayakan teknis

•


•

Kelayakan sosial

•



Ket


20xx Biaya

Vol

20xx Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

Lokasi

Biaya (Rp)

Volume


Kegiatan

Tabel IV-20 Usulan dan Prioritas Program Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten/Kota……

No

36

4.2.2.3 PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN Kondisi Yang Ada 1.

Gambaran umum

Menjelaskan cakupan penigkatan kualitas permukiman yang ditangani oleh masyarakat, swasta dan pemerintah yang ada. 2. Peningkatan kualitas permukiman yang ditunjukkan dengan Tabel kegiatan peningkatan kualitas permukiman yang ada Kota... Tahun... Tabel IV-21 Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman yang Ada Kabupaten/Kota... Tahun... No.

Pengelola

Satuan

Jumlah

Kondisi

Keterangan

1. MASYARAKAT 2. SWASTA 3. PERUMNA 4. PEMERINTAH

RPIJM

37


3. Parameter Teknis Wilayah Memberikan dasar rasionalitas sistem yang secara teknis berdasarkan karakteristik wilayah dan standar yang berlaku. Tabel IV-22 Parameter Teknis Wilayah Kabupaten/Kota... Tahun... No

URAIAN

BESARAN

KETERANGAN

4. Aspek Pendanaan Menguraikan kemampuan masyarakat, swasta, perumnas, pemerintah dalam peningkatan kualitas permukiman, serta pembiayaan operasi dan pemeliharaannya. 5. Aspek Kelembagaan Menguraikan kemampuan institusi dalam permukiman dikaitkan dengan kondisi yang ada.

peningkatan

kualitas

Permasalahan Yang Dihadapi 1.

Sasaran peningkatan kualitas permukiman.

Menjelaskan target yang harus dicapai dalam pembangunan rumah susun sederhana sewa yang terdiri dari: •

Target RPJM

2. Rumusan masalah Menguraikan besaran masalah yang dihadapi atau tantangan yang harus diselesaikan dalam peningkatan kualitas permukiman, dengan membandingkan antara kondisi permukiman yang ada dan sasaran peningkatan kualitas permukiman, baik dari segi teknis, kelembagaan dan keuangan.

38


Tabel IV-23 Permasalahan yang Dihadapi Kabupaten/Kota... Tahun...

No


A

TEKNIS

B

KELEMBAGAAN

C

KEUANGAN

D

PROMOSI

Target Nasional

Rencana strategi Besaran Pembangunan Permasalahan Kota

Keterangan



Melakukan analisis untuk mencari persoalan sebenarnya dari kebutuhan peningkatan kualitas permukiman sehingga memadai bagi Kabupaten/Kota …. saat ini. 2.

Alternatif pemecahan persoalan dan rekomendasi

Menguraikan beberapa alternatif untuk pemecahan persoalan di atas, membandingkan alternatif tersebut dari aspek teknis dan biaya, kemudian merumuskan alternatif yang direkomendasikan.

RPIJM

39


Tabel IV-24 Perbandingan Alternatif Pemecahan Masalah Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten/Kota…… Tahun….. No

Parameter yang diperbanding Kan

Satuan Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Alternatif 4

Usulan Dan Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman Usulan dan prioritas peningkatan kualitas permukiman disusun berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai dengan prioritas program. Selanjutnya merinci masing-masing proyek yang diprogramkan dalam kegiatan-kegiatan yang secara spesifik memperlihatkan: •

Kelayakan teknis

•


•

Kelayakan sosial

•



Ket


20xx Biaya

Vol

20xx Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

Lokasi

Biaya (Rp)

Volume


Kegiatan

Tabel IV-25 Usulan dan Prioritas Program Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten/Kota……

No

40

4.2.3 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PERDESAAN Gambaran umum program pengembangan permukiman dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar IV-1 Program Pengembangan Permukiman Kawasan Permukiman Perdesaan Kws. Pusat Pengem bangan permuk Desa

Kawasan permukim an Tertinggal

Kawasan TP2D Kawasan agropolitan

-berdasarkan atas potensi comoditi pertanian -dukungan infrastruktur mengikuti kebutuhan proses -tidak dibatasi wilayah administrasi

Kaw baru (permuktransmigrasi)

-kawasan permukiman baru perdesaan berdasarkan daftar lokasi DepNaKer. -diutamakan yang segera akan definitif menjadi desa -yang diarahkan menjadi Kota Terpadu Mandiri

Kawasan & Desa tertinggal Daerah terpencil Pulau kecil

Kawasan Perbatasan

-Terdiri atas desa pusat dan hinterland -Kategori desa-desa potensial -Invest-infrastruktur mendukung ekonomi -Ditangani dlm skala kawasan dan lingkungan

Kaw yg berbatasan dg negara lain

-merupakan bagian dari suatu wilayah yang tidak dalam batas administrasi tertentu -perkembangan yg spesifik dg ketertinggalannya -suatu kws yg secara geografis terletak jauh dr pusat pertumbuhan & secara aksesibilitas sulit dicapai -luasan < 2 ribu km2, penduduk < 200ribu -terpisah dan terpencil dari P induknya -beberapa ketertinggalan yang khas, -didasarkan atas ketentuan pemerintah sebgai kawasan strategis -dasar penanganan; prosperity, security dan identity

Pulau terluar

RPIJM

41


4.2.3.1 PENGEMBANGAN KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA 1. Kondisi Umum Pembangunan perdesaan secara keseluruhan telah ditangani melalui berbagai sektor dengan cara yang diupayakan terpadu. perumahan permukiman di perdesaan menjadi sangat penting sebagai “entry point” pembangunan perdesan secara keseluruhan. Pemerintah sampai saat ini menggunakan azaz Tridaya yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana permukiman didalam menangani Perumahan Permukiman Perdesaan. Dalam upaya merumuskan kebijaksanaan pembangunan perdesaan, maka desa dikelompokan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu : •

Desa Cepat Berkembang

•

Desa yang berpotensi untuk berkembang dan atau desa yang sedang berkembang

•

Desa Belum Berkembang

Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yang terdiri atas Desa Pusat dan Desa Hinterland, sebenarnya secara keseluruhan dapat mengait keseluruhan kelompok tersebut yaitu bahwasannya Desa Pusatnya merupakan Desa Cepat Berkembang sedangkan hinterlandnya dari kelompok Desa Sedang Berkembang dan Desa Belum Berkembang. 2. Pengertian Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), adalah satu satuan kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 24/1992, yang terdiri dari desa pusat dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan strategis berupa : •

Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan perdesaan lain di sekitamya,

•

Keuntungan ekonomis (economic scale) guna mengembangkan potensi andalannya,

•

Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik di bandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya.

42


3. Kriteria KTP2D KTP2D merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan Lokasi KTP2D adalah satu kesatuan kawasan perdesaan, yang terdiri dari desa pusat pertumbuhan dan desa-desa hinterlandnya. Pada umumnya desadesa tersebut memiliki ikatan, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga batasan wilayah bagi lokasi KTP2D dapat merupakan suatu batasan fisik dan fungsional. Unutk menjaga effisiensi dan efektifitas penanganannya, maka jumlah desa dalam KTP2D minimal 3 dan maksimal 5 termasuk Desa Pusat Pertumbuhannya. KTP2D tidak memiliki ciri perkotaan Kawasan perdesaan adalah sasaran dari program KTP2D ini, dengan demikian wilayah-wilayah yang mencirikan kawasan perkotaan bukan merupakan alternatif lokasi KTP2D. Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang No. 4 Tahun 1992, ciri kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. KTP2D bukan merupakan pusat pemerintahan. Terkait dengan batasan dan ruang lingkup KTP2D, khususnya pada tahapan identifikasi, maka penetapan lokasi KTP2D perlu memperhatikan pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterlandnya, seperti ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Hal tersebut mengingat biasanya pada pusat-pusat pemerintahan telah memiliki program-program pembangunan, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindihnya program yang pada akhirnya tujuan dan sasaran dari program KTP2D ini tidak tercapai secara maksimal. Pada umumnya di daerah-daerah sekitar pusat-pusat pemerintahan perkembangannya cenderung mengikuti bahkan tergantung pada pusat pemerintahan, sehingga daerah-daerah yang terpengaruh oleh perkembangan pusat pemerintahan disebut daerah hinterland pusat pemerintahan yang biasanya memiliki jarak yang relatif dekat dengan aksesibilitas yang tinggi dengan pusatnya.

RPIJM

43


Desa Tertinggal tidak dapat mejadi bagian dari KTP2D Sesuai dengan konsep dasar pembentukan KTP2D, maka desa yang dikategorikan tertinggal tidak dianjurkan menjadi salah satu hinterland, karena hampir dipastikan bahwa pemenuhan kebutuhan pada desa tersebut akan menyedot sumber dana dan perhatian yang diperuntukkan bagi kawasan garapan, sehingga dapat diperkirakan akan menarik turun klasifikasi kawasan. Selain itu telah banyak alternatif program yang tertuju pada desa/kawasan tertinggal baik nasional, regional maupun Kawasan Terpilih TIPOLOGI KTP2D •

Kawasan Perdesaan Pusat Jasa dan Pelayanan Lokal

•

Kawasan Perdesaan Wisata

•

Kawasan Perdesaan Pusat Perdagangan

•

Kawasan Perdesaan Pertanian/

•

Agrobisnis

1.

Aspek-Aspek Yang Akan Dinilai Dalam Penetapan Skore Desa •

Potensi sektor Unggulan

•

Potensi/ketersediaan Prasarana dan Sarana Dasar pendukung

•

Kondisi kependudukan untuk melihat skala ekonomi

•

Kondisi kelembagaan desa

•

Akses desa ke desa sekitarnya

•

Akses desa ke kota

•

Tingkat keamanan desa dari bencana baik berupa epidemi penyakit maupun bencana alam

•

Perkembangan desa yang diakui oleh pemerintah, lembaga dll

•

Keterkaitan Desa dengan sistem kota dan penyebarannya dalam Provinsi dan Kabupaten.

2. Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) KTP2D •

Berisi Matriks Program lintas sektor untuk 5 tahun

•

Mendukung pengembangan ekonomi lokal

•

Sumber pembiayaan beragam (APBD, APBN, Masyarakat, dsb)

44


•

PROSES CBD (rembug desa, survey desa sendiri, dan penyusunan matriks program).

•

Menjadi produk legal dari Pemerintah Daerah

•

Sebagai acuan daerah dalam kegiatan pengembangan kawasan permukiman perdesaan

Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) Lokasi/Nama Kawasan : Kecamatan

:

Desa Pusat

:

Desa Hinterland : 1............................. 2............................ 3............................ 4............................ Potensi Unggulan:....................................................................................... 4.2.3.2 PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN Kondisi Yang Ada 1.

Gambaran umum

Menjelaskan cakupan pengembangan kawasan agropolitan yang ditangani oleh masyarakat, swasta dan pemerintah yang ada. 2.

Pengembangan kawasan agropolitan yang ditunjukkan dengan Tabel IV-26 Kawasan Agropolitan yang ada Kabupaten/Kota... Tahun...

Tabel

No.

IV-26 Pengembangan Kawasan Kabupaten/Kota... Tahun... Pengelola/PSD

1. MASYARAKAT 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site

Agropolitan

yang

Ada

Tingkat Satuan Jumlah Kondisi Pelayanan Keterangan %KK m m3 l/det unit unit

RPIJM No.

45


Pengelola/PSD

5.Prasarana dan Sarana Persampahan 2. SWASTA 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan 3. PEMERINTAH 1. Jalan Poros 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan

Tingkat Satuan Jumlah Kondisi Pelayanan Keterangan %KK unit



3. Parameter Teknis Wilayah Memberikan dasar rasionalitas sistem yang secara teknis berdasarkan karakteristik wilayah dan standar yang berlaku. Tabel IV-27 Parameter Teknis Wilayah Agropolitan... Tahun... No

URAIAN

BESARAN

KETERANGAN

46


4. Aspek Pendanaan Menguraikan kemampuan masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaannya. 5. Aspek Kelembagaan Menguraikan kemampuan institusi pengembangan kawasan agropolitan dikaitkan dengan kondisi yang ada. Permasalahan Yang Dihadapi 1.

Sasaran pengembangan kawasan agropolitan.

Menjelaskan target yang harus dicapai dalam pengembangan kawasan agropolitan yang terdiri dari: •

Target RPJM

•

Target pemerintah daerah

2.

Rumusan masalah

Menguraikan besaran masalah yang dihadapi atau tantangan yang harus diselesaikan melalui pengembangan kawasan agropolitan, dengan membandingkan antara kondisi permukiman yang ada dan sasaran pengembangan kawasan agropolitan, baik dari segi teknis, kelembagaan dan keuangan. Tabel IV-28 Permasalahan yang Dihadapi Kawasan Agropolitan Tahun...

No


A

TEKNIS

B

KELEMBAGAAN

C

KEUANGAN

D

PROMOSI

Rencana Target Strategi Nasional Pembangunan Kota


Keterangan

RPIJM

47




Melakukan analisis untuk mencari persoalan sebenarnya dari kebutuhan kawasan agropolitan sehingga memadai bagi Kabupaten/Kota …. saat ini. 2. Alternatif pemecahan persoalan dan rekomendasi Menguraikan beberapa alternatif untuk pemecahan persoalan di atas, membandingkan alternatif tersebut dari aspek teknis dan biaya, kemudian merumuskan alternatif yang direkomendasikan. Tabel IV-29 Perbandingan Alternatif Pemecahan Masalah Kawasan Agropolitan Tahun….. No

Parameter yang diperbanding Satuan Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Kan

Usulan dan Prioritas Pengembangan Kawasan Agropolitan Usulan dan prioritas pengembangan kawasan agropolitan disusun berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai dengan prioritas program. Selanjutnya merinci masing-masing proyek yang diprogramkan dalam kegiatan-kegiatan yang secara spesifik memperlihatkan: •

Kelayakan teknis

•


•

Kelayakan sosial

•



Ket


20xx Biaya

Vol

20xx Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

Lokasi

Biaya (Rp)

Volume


Kegiatan

Tabel IV-30 Usulan dan Prioritas Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten/Kota….

No

48

4.2.3.3 PENGEMBANGAN KAWASAN EKS TRANSMIGRASI Kondisi Yang Ada 1.

Gambaran umum

Menjelaskan cakupan pengembangan kawasan eks transmigrasi yang ditangani oleh masyarakat, swasta dan pemerintah yang ada. 2.

Pengembangan kawasan eks transmigrasi ditunjukkan dengan tabel kawasan eks transmigrasi yang ada Kabupaten/Kota...... Tahun...

Tabel IV-31 Pengembangan Kawasan Eks Transmigrasi yang Ada Kabupaten/Kota... Tahun... No. 1.

2.

Pengelola/PSD MASYARAKAT 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan SWASTA 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum


m m3 l/det

RPIJM No.

3.

49


Pengelola/PSD 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan PEMERINTAH 1. Jalan Poros 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan

Tingkat Satuan Jumlah Kondisi Pelayanan Keterangan %KK unit unit unit


3. Parameter Teknis Wilayah Memberikan dasar rasionalitas sistem yang secara teknis berdasarkan karakteristik wilayah dan standar yang berlaku. Tabel IV-32 Parameter Teknis Wilayah Eks Transmigrasi... Tahun... No

URAIAN

BESARAN

KETERANGAN

4. Aspek Pendanaan Menguraikan kemampuan masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengembangan kawasan eks transmigrasi serta pembiayaan operasi dan pemeliharaannya.

50


5. Aspek Kelembagaan Menguraikan kemampuan institusi pengembangan transmigrasi dikaitkan dengan kondisi yang ada.

kawasan

eks

Permasalahan Yang Dihadapi 1.

Sasaran pengembangan kawasan eks transmigrasi.

Menjelaskan target yang harus dicapai dalam pengembangan kawasan eks transmigrasi yang terdiri dari: •

Target RPJM

•

Terwujudnya Pembangunan Kota

•

Menunjang terwujudnya Rencana Pembangunan Kota

•

Menunjang terlaksananya Strategi Pembangunan Kota

2.

Rumusan masalah

Menguraikan besaran masalah yang dihadapi atau tantangan yang harus diselesaikan melalui pengembangan kawasan eks transmigrasi, dengan membandingkan antara kondisi permukiman yang ada dan sasaran pengembangan kawasan eks transmigrasi, baik dari segi teknis, kelembagaan dan keuangan. Tabel IV-33 Permasalahan yang Dihadapi Kawasan Eks Transmigrasi Tahun...

No


Target Nasional

Rencana strategi Besaran Pembangunan Permasalahan Kota

Keterangan


RPIJM

51




Melakukan analisis untuk mencari persoalan sebenarnya dari kebutuhan kawasan eks transmigrasi sehingga memadai bagi Kabupaten/Kota…... saat ini. 2.


Menguraikan beberapa alternatif untuk pemecahan persoalan di atas, membandingkan alternatif tersebut dari aspek teknis dan biaya, kemudian merumuskan alternatif yang direkomendasikan. Tabel IV-34 Perbandingan Alternatif Pemecahan Masalah Kawasan Eks Transmigrasi Tahun….. Parameter yang No Satuan Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 diperbanding Kan

USULAN DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN EKS TRANSMIGRASI 1.

Usulan dan prioritas pengembangan kawasan eks transmigrasi disusun berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai dengan prioritas program.


2.

Selanjutnya merinci masing-masing proyek yang diprogramkan dalam kegiatan-kegiatan yang secara spesifik memperlihatkan: •

Kelayakan teknis

•


•

Kelayakan sosial

•


Ket


20xx Biaya

Vol

20xx Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

Lokasi

Biaya (Rp)

Volume


Kegiatan

Tabel IV-35 Usulan dan Prioritas Program Pengembangan Kawasan Eks Transmigrasi Kabupaten/Kota…….

No

52

4.2.3.4 PENANGANAN INFRASTRUKTUR DESA TERPENCIL, DESA TERTINGGAL, DAN PULAU-PULAU KECIL 1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 20042009 menjadikan pengembangan kawasan tertinggal sebagai prioritas pembangunan Merupakan salah satu bentuk usaha pemerataan pembangunan, dan Bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah/kawasan. 2.

Dasar Kebijakan •

Peraturan Presiden No: 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 20042009

RPIJM

53


•

Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No: 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal

•

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: 41 tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

•

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

•

Rancangan Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

3. Tahapan Penanganan ◊ Identifikasi lokasi, ◊ Penyusunan rencana tindak / RPJM, ◊ Pembuatan DED, ◊ Pelaksanaan fisik 4. Pengertian Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal, dan Pulau-Pulau Kecil Identifikasi Lokasi dilaksanakan sebagai upaya penetapan daftar lokasi wilayah (Kecamatan) yang termasuk dalam kriteria Desa Terpencil, Desa Tertinggal, dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan kriteria dan parameter yang ditetapkan dalam Kebijakan Nasional. 5. Maksud dan Tujuan Identifikasi Lokasi Maksud dari identifikasi lokasi adalah mendapatkan daftar desa terpencil, desa tertinggal, dan pulau-pulau kecil yang diindikasikan masuk dalam kriteria yang disepakati Tujuan untuk memudahkan pemrograman penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal, dan Pulau-Pulau Kecil yang diindikasikan masuk dalam kriteria yang disepakati 6. Sasaran •

Tersusunnya Perangkat Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal, dan Pulau-Pulau Kecil

54


•

Tersusunnya Daftar lokasi kawasan sesuai dengan urutan prioritas berawal dari lokasi-lokasi paling rawan yang perlu segera ditangani

•

Terstrukturnya Penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal, dan Pulau-Pulau Kecil sesuai prioritas

7. Pengertian Desa Terpencil Desa Terpencil merupakan Kawasan Perdesaan yang terisolasi dari Pusat Pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan Sarana (Infrastrukur) Perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan. Kriteria Desa Terpencil dalam kegiatan ini yaitu: •

Kawasan permukiman (unit administratif desa)

•

Sarana/ Infrastruktur aksesibilitas kurang/tidak ada (jalan, jembatan, dermaga)

•

Secara Geografis jauh dari Pusat Pertumbuhan

•

Ada faktor isolasi (Geografis)

PENGERTIAN DESA TERTINGGAL Desa Tertinggal merupakan Kawasan Perdesaan yang ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayahnya kurang/tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan). Kriteria Desa Tertinggal dalam kegiatan ini yaitu: •

Kawasan permukiman (unit administratif Desa)

•

Prasarana Dasar Wilayah kurang/tidak ada (air bersih, listrik, irigasi)

•

Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada:

•

Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri)

•

Sarana Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan)

•

Sarana Transportasi: (Terminal, Stasiun, Bandara, dll)

•

Perekonomian masyarakat rendah (Miskin/Prasejahtera)

•

Tingkat Pendidikan Rendah 9 tahun)

•

Produkitivitas Masyarakat Rendah (Pengangguran usia produktif)

(terbelakang/kurang dari Program

RPIJM

55


8. Pengertian Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu daratan yang pada saat pasang tertinggi tidak tertutupi air, dengan luas kurang dari 2.000 Km2, memiliki komunitas permukiman, memiliki keterbatasan sarana aksesibilitas dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayahnya kurang / tidak ada Kriteria Pulau-Pulau Kecil dalam kegiatan ini yaitu: •

Pulau dengan Luas < 2.000 Km2

•

Memiliki Unit Komunitas (RT, RW, Desa, dll)

•

Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas Kurang/Tidak Ada (dermaga, bandar udara)

•

Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada (air bersih, listrik)

•

Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada:

•

Sarana Bidang Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri)

•

Sarana Bidang Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan)

•

Sarana Transportasi Lokal

9. Pendekatan Kawasan (Regional Approach) Kawasan Terpencil yaitu kumpulan desa-desa yang diindikasi terpencil secara berdekatan dan membentuk suatu deliniasi/batasan tertentu (tanpa terikat batasan administratif) Kawasan Tertinggal yaitu kumpulan desa-desa yang diindikasi tertinggal secara berdekatan dan membentuk suatu deliniasi/batasan tertentu (tanpa terikat batasan administratif) 10. Pendekatan Daerah (Territorial Approach) Daerah Terpencil yaitu kecamatan yang lebih dari 50% desa-desanya diindikasi terpencil Daerah Tertinggal yaitu kecamatan yang lebih dari 50% desa-desanya diindikasi tertinggal 11. Gambaran Umum Proses Identifikasi Lokasi PROSES PELIPUTAN DATA (melalui 2 Pendekatan dengan 3 Langkah)

&

INFORMASI

56


Gambar IV-2 PROSES PELIPUTAN DATA & INFORMASI (melalui 2 Pendekatan dengan 3 Langkah)

12. Hasil Peliputan Data & Informasi PENDATAAN DARI INSTANSI PUSAT •

Data Desa Tertinggall)

•

Data Pulau-Pulau Kecil (Departemen Kelautan dan Perikanan)

•

Data Statistik Kabupaten dalam Angka (Badan Pusat Statistik Pusat)

Tertinggal

(Kementerian

Pembangunan

Daerah

DATA KABUPATEN •

Hasil Jajak Pendapat (Kuesioner)

•

Hasil Identifikasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal, dan PulauPulau Kecil yang telah dilakukan Pemerintah setempat

•

Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal (dalam Strada PDT-K)

•

Kebijakan Pembangunan Daerah (dalam RPJM-D)

•

Kebijakan Penataan Ruang (dalam RTRW-K)

RPIJM

57


DATA KECAMATAN •

Gambaran Umum Kecamatan

•

Gambaran Perekonomian Kecamatan

•

Gambaran Perekonomian Masyarakat

•

Gambaran Sosial Budaya Kecamatan

•

Gambaran Sarana dan Prasarana Kecamatan

•

Gambaran Potensi Kecamatan

•

Daftar Desa dan Pulau Kecil yang diidentifikasi terpencil, tertinggal.

RUMUSAN KRITERIA DAN PARAMETER (secara lengkap dapat dilihat dalam Buku Panduan Identifikasi) Desa Terpencil •

Kawasan Permukiman ◊ Kriteria: Kawasan perdesaan ◊ Parameter: Unit Administratif Desa

•

Aksesibilitas ◊ Kriteria: Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas (Jalan/Jembatan/Dermaga) ◊ Parameter: Tidak Ada

•

Jarak ◊ Kriteria:

Jarak dari Pusat Pertumbuhan

◊ Parameter: Lebih dari (>) 100 Km •

Isolasi Geografis ◊ Kriteria:

Faktor Isolasi (Geografis)

◊ Parameter: Ada Desa Tertinggal •

Kawasan Permukiman ◊ Kriteria: Kawasan perdesaan ◊ Parameter: Unit Administratif Desa

58


•

Prasarana Dasar Wilayah ◊ Kriteria:

Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Jaringan Irigasi

◊ Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25% •

Sarana Wilayah ◊ Kriteria: Sarana Ekonomi (Pasar, Pertokoan, PKL, dll); Sarana Industri (Industri RT, Industri Menengah, Industri Besar); Sarana Kesehatan (RSD, Puskemas, Pustu, dll); Sarana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMU); Sarana transportasi (Terminal, Stasiun)

•

Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan ◊ kurang dari 25 %

•

Kondisi Kehidupan Masyarakat ◊ Kriteria:

Perekonomian masyarakat

◊ Parameter: Jumlah Penduduk Miskin lebih dari 50 % ◊ Kriteria:

Tingkat Pendidikan

◊ Parameter: Tingkat Pendidikan Penduduk kurang dari SMP lebih dari 50% ◊ Kriteria:

Produktivitas Masyarakat

◊ Parameter: Penduduk Menganggur lebih dari 50% Kriteria & Parameter Pulau-Pulau Kecil (memiliki Permukiman) •

Kriteria: Luas < 2.000 Km2

•

Kriteria: Memiliki Unit Komunitas

•

Parameter: Ada Unit Administratif (RT, RW, Desa, dst)

•

Aksesibilitas ◊ Kriteria: Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas (Dermaga/Bandar Udara) ◊ Parameter: Tidak Ada

•

Prasarana Dasar Wilayah ◊ Kriteria: Jaringan Air Bersih dan Jaringan Listrik ◊ Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan < 25 %

RPIJM •

59


Sarana Wilayah ◊ Sarana Ekonomi (Pasar, Pertokoan, PKL, dll) ◊ Sarana Industri (Industri RT, Industri Menengah, Industri Besar) ◊ Sarana Kesehatan (RSD, Puskemas, Pustu, dll) ◊ Sarana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMU) ◊ Sarana transportasi (Terminal, Stasiun) ◊ Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan < 25 %

Pemerintah daerah menjadi pemangku kepentingan utama dalam penanganan Pulau Kecil, Kawasan Terpencil dan Daerah Tertinggal, yang berada diwilayahnya. Pemerintah Pusat akan memfasilitasi, dengan memberikan bantuan teknis dan stimulans pembangunan.

4.2.3.5 PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN Kondisi Yang Ada 1.

Gambaran umum

Menjelaskan cakupan pengembangan kawasan perbatasan yang ditangani oleh masyarakat, swasta dan pemerintah yang ada. 2.

Pengembangan kawasan perbatasan ditunjukkan dengan tabel kawasan perbatasan yang ada Kabupaten/Kota... Tahun...

Tabel

No.

IV-36 Pengembangan Kawasan Kabupaten/Kota... Tahun... Pengelola/PSD

1. MASYARAKAT 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan 2. SWASTA 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum

Perbatasan

yang

Ada


m m3 l/det

60


No.

Pengelola/PSD

4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan 3. PEMERINTAH 1. Jalan Poros 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan

Tingkat Satuan Jumlah Kondisi Pelayanan Keterangan %KK unit unit unit


3. Parameter Teknis Wilayah Memberikan dasar rasionalitas sistem yang secara teknis berdasarkan karakteristik wilayah dan standar yang berlaku. Tabel IV-37 Parameter Teknis Wilayah Perbatasan... Tahun... No

URAIAN

BESARAN

KETERANGAN

4. Aspek Pendanaan Menguraikan kemampuan masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengembangan kawasan perbatasan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaannya.

RPIJM

61


5. Aspek Kelembagaan Menguraikan kemampuan institusi pengembangan kawasan perbatasan dikaitkan dengan kondisi yang ada. Permasalahan Yang Dihadapi 1.

Sasaran pengembangan kawasan perbatasan.

Menjelaskan target yang harus dicapai dalam pengembangan kawasan perbatasan yang terdiri dari: •

Target RPJM

•

Target pemerintah daerah

2. Rumusan masalah Menguraikan besaran masalah yang dihadapi atau tantangan yang harus diselesaikan melalui pengembangan kawasan eks transmigrasi, dengan membandingkan antara kondisi permukiman yang ada dan sasaran pengembangan kawasan eks transmigrasi, baik dari segi teknis, kelembagaan dan keuangan. Tabel IV-38 Permasalahan yang Dihadapi Kawasan Perbatasan Tahun...

No


Target Nasional

Rencana strategi Besaran Pembangunan Keterangan Permasalahan Kota




Melakukan analisis untuk mencari persoalan sebenarnya dari kebutuhan kawasan perbatasan sehingga memadai bagi kota… kabupaten... saat ini.

62


2.


Menguraikan beberapa alternatif untuk pemecahan persoalan di atas, membandingkan alternatif tersebut dari aspek teknis dan biaya, kemudian merumuskan alternatif yang direkomendasikan. Tabel IV-39 Perbandingan Alternatif Pemecahan Masalah Kawasan Perbatasan Tahun….. No

Parameter yang diperbanding Satuan Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Kan

Usulan dan Prioritas Pengembangan Kawasan Eks Transmigrasi Usulan dan prioritas pengembangan kawasan perbatasan disusun berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai dengan prioritas program. Selanjutnya merinci masing-masing proyek yang diprogramkan dalam kegiatan-kegiatan yang secara spesifik memperlihatkan: •

Kelayakan teknis

•


•

Kelayakan sosial

•


RPIJM

63


Ket


20xx Biaya

Vol

20xx Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Vol

Biaya

200x Biaya

Vol

Lokasi

Biaya (Rp)

Volume


Kegiatan

No

Tabel IV-40 Usulan dan Prioritas Program Pengembangan Kawasan Perbatasan Kota… Kabupaten….

4.2.3.6 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DALAM RANGKA PASCA BENCANA Kondisi Yang Ada 1.

Gambaran umum

Menjelaskan cakupan penyediaan prasarana dan sarana pasca bencana yang ditangani oleh masyarakat, swasta dan pemerintah yang ada. 2.

Penyediaan prasarana dan sarana pasca bencana ditunjukkan dengan tabel penyediaan prasarana dan sarana pasca bencana yang ada di... Tahun...

Tabel IV-41 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pasca Bencana yang Ada di... Tahun... No.

Pengelola/PSD

1. MASYARAKAT 1. Jalan Lingkungan 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan 2. SWASTA 1. Jalan Lingkungan


m

64


No.

Pengelola/PSD

2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan 3. PEMERINTAH 1. Jalan Poros 2. Saluran Air Hujan 3. Prasarana Air Minum 4. Prasarana Air Limbah a. On-site b. Off-site 5.Prasarana dan Sarana Persampahan

Tingkat Satuan Jumlah Kondisi Pelayanan Keterangan %KK 3 m l/det unit unit unit


3. Parameter Teknis Wilayah Memberikan dasar rasionalitas sistem yang secara teknis berdasarkan karakteristik wilayah dan standar yang berlaku. Tabel IV-42 Parameter Teknis di... Tahun... No

URAIAN

BESARAN

KETERANGAN

4. Aspek Pendanaan Menguraikan kemampuan masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam penyediaan prasarana dan sarana pasca bencana serta pembiayaan operasi dan pemeliharaannya.

RPIJM

65


5. Aspek Kelembagaan Menguraikan kemampuan institusi penyediaan prasarana dan sarana pasca bencana dikaitkan dengan kondisi yang ada. Permasalahan Yang Dihadapi Menguraikan besaran bencana yang dihadapi melalui penyediaan prasarana dan sarana pasca bencana,dengan membandingkan antara kondisi bencana yang ada dan rencana penyediaan prasarana dan sarana pasca bencana, baik dari segi teknis, kelembagaan dan keuangan. Tabel IV-43 Permasalahan yang Dihadapi dalam Penyediaan Prasarana dan Sarana Pasca Bencana Tahun...

No


Target Nasional

Rencana Strategi Besaran Pembangunan Keterangan Permasalahan Kota




Melakukan analisis untuk mengatasi permasalahan kebutuhan prasarana dan sarana pasca bencana sehingga memadai bagi Kabupaten/Kota…... saat ini. 2.


Menguraikan beberapa alternatif untuk pemecahan persoalan di atas, membandingkan alternatif tersebut dari aspek teknis dan biaya, kemudian merumuskan alternatif yang direkomendasikan.


Tabel IV-44 Perbandingan Alternatif Pemecahan Masalah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pasca Bencana Tahun….. Parameter yang No diperbanding Satuan Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Kan

USULAN DAN PRIORITAS PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PASCA BENCANA Usulan dan prioritas penyediaan prasarana dan sarana pasca bencana disusun berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai dengan prioritas program. Selanjutnya merinci masing-masing proyek yang diprogramkan dalam kegiatan-kegiatan yang secara spesifik memperlihatkan: •

Kelayakan teknis

•


•

Kelayakan sosial

•


Ket


20xx Biaya

Vol

20xx Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

200x Biaya

Vol

Lokasi

Biaya (Rp)

Volume


Kegiatan

Tabel IV-45 Usulan dan Prioritas Program Peyediaan Prasarana dan Sarana Pasca Bencana Kabupaten/Kota…….

No

66

RPIJM

67


TIM PENGARAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ir. Agoes Widjanarko, MIP Ir. Ismanto, MSc Ir. Danny Sutjiono Ir. Guratno Hartono, M.Bc Ir. Antonius Budiono, MSc Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc Ir. Susmono

TIM PENYUSUN 1. Ir. Andreas Suhono, MSc 2. Ir. Diana Kusumastuti, MT 3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci 4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng 5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT 6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES 7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc 8. Ir. Doddy Koeswanto 9. Ir. Iskandar Z 10. Ir. Halasan Sitompul 11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc 12. Dades Prinandes, ST, MT 13. Yuke Ratnawulan, ST 14. Dra. Endah T. Widowati 15. Veronica Kusumawardhani, ST 16. Ade Syaiful, ST, MT 17. Meytri Wilda Ayuantari, ST 18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM 19. Budi Hertanto, ST 20. Akhfian Mustika A, ST 21. Hidemiwan, ST 22. Azibi Taufik, ST NARA SUMBER 1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW 2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati 3. Ir. Gita Chandrika N, MCP 4. Ir. Sugiantoro PENYELARAS AKHIR STUDIO Jakstra BPCK Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4 Telp. +62 21 72796582/7244067 Fax. +62 21 72796582/7244067

CIPTA KARYA

Recommend Documents