CIPTA KARYA

BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 17/09/2007

RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA Contact Person: Subdit Kebijakan dan Strategi DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan Telp/Fax. 021-72796582

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

RPIJM

i

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA

KATA PENGANTAR Buku Panduan Penataan Bangunan dan Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara terperinci mengenai peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan penataan bangunan dan lingkungan yang merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya. Dengan produk penyusunan Buku Panduan Penataan Bangunan dan Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIJM untuk Rencana Investasi Penataan Bangunan dan Lingkungan. Dengan demikian, dapat diciptakan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota lebih bermanfaat bagi masyarakat luas yang sesuai dengan tujuan pembangunan dan peraturan perundangan yang berlaku. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, semoga Buku Panduan Penataan Bangunan Lingkungan ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

September 2007

Tim Penyusun .

ii

BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

RPIJM

iii


DAFTAR ISI BAB I PETUNJUK UMUM ....................................................................... 1 1.1 Umum............................................................................................ 1 1.2 Strategi/Pendukung ....................................................................... 5 1.2.1 GRAND STRATEGY 1: Menyelenggarakan penataan bangunan gedung agar tertib, fungsional, andal dan efisien......... 5 1.2.2 GRAND STRATEGY 2: Menyelenggarakan penataan lingkungan permukiman agar produktif dan berjatidiri. ............... 6 1.2.3 GRAND STRATEGY 3: Menyelenggarakan penataan dan revitalisasi kawasan dan bangunan agar dapat memberikan nilai tambah fisik, sosial dan ekonomi.................................................. 7 1.2.4 GRAND STRATEGY 4: Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan untuk mewujudkan arsitektur perkotaan, dan pelestarian arsitektur bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan untuk menunjang kearifan budaya lokal. 7 1.2.5 GRAND STRATEGY 5: Mengembangkan teknologi dan rekayasa arsitektur bangunan gedung untuk menunjang pembangunan regional/internasional yang berkelanjutan............. 8 1.3 Kebijakan dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan .... 8 1.3.1 Kebijakan ........................................................................... 8 1.3.2 Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan.... 9 BAB II PROFIL RINCI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN............................................................... 29 2.1 Gambaran Umum Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan ................................................................................. 29 2.2 Kondisi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan .............. 29 BAB III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ................................. 43 3.1 Sasaran Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan .............. 43 3.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 43 3.3 Permasalahan dan Tantangan...................................................... 43

iv


BAB IV RENCANA PENANGANAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN ............................................ 45 4.1 Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan......... 45 4.2 Rekomendasi............................................................................... 45 BAB V PROGRAM YANG DIUSULKAN............................................. 47 5.1 Kegiatan pembinaan teknis bangunan dan gedung..................... 47 5.2 Kegiatan penataan lingkungan permukiman .............................. 52 5.3 Kegiatan pemberdayaan masyarakat di perkotaan ..................... 57 5.4 Program yang diusulkan ............................................................. 57

RPIJM

1


BAB I PETUNJUK UMUM 1.1 UMUM Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik diperkotaan maupun diperdesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya Visi penataan bangunan dan lingkungan adalah terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan yang layak huni dan berjati diri, sedangkan misinya adalah : (1) Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, layak huni, berjati diri, serasi dan selaras, dan (2) Memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam penataan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan. Dalam penataan bangunan dan lingkungan terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang antara lain: 1. Permasalahan dan tantangan di bidang Bangunan Gedung •

Kurang ditegakkannya aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana.

•

Prasarana dan sarana hidran kebakaran banyak yang tidak berfungsi dan kurang mendapat perhatian.

•

Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan.

2. Permasalahan dan tantangan di bidang Gedung dan Rumah Negara •

Banyaknya Bangunan Gedung Negara yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

•

Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara kurang tertib dan efisien.

•

Masih banyaknya aset negara yang tidak teradministrasikan dengan baik.

2


3. Permasalahan dan tantangan di bidang Penataan Lingkungan •

Masih adanya permukiman kumuh seluas 47,3 ribu Ha yang tersebar di 10.000 kantong permukiman yang dihuni tidak kurang dari 17,2 juta jiwa (berdasarkan data tahun 2003).

•

Kurang diperhatikannya permukiman-permukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah, padahal punya potensi wisata.

•

Terjadinya degradasi kawasan strategis, padahal punya potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kota.

•

Sarana lingkungan hijau/open space atau public space, sarana olah raga, dan lain-lain kurang diperhatikan hampir di semua kota, terutama kota Metro dan Besar.

4. Permasalahan dan tantangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan •

Jumlah penduduk miskin sebanyak 36,1 juta jiwa (16,6%) dengan 11,5 juta jiwa di perkotaan dan 24,6 juta jiwa di perdesaan (berdasarkan data tahun 2003).

•

Belum mantapnya kelembagaan komunitas untuk meningkatkan peran masyarakat.

•

Belum dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan diwilayahnya.

5. Tantangan Penataan Bangunan dan Lingkungan •

Amanat Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG, bahwa semua Bangunan Gedung harus layak fungsi pada tahun 2010.

•

Komitmen terhadap kesepakatan internasional MDGs, bahwa pada tahun 2015, 200 Kabupaten/Kota bebas kumuh, dan pada tahun 2020 semua Kabupaten/Kota bebas kumuh

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan bangunan dan lingkungan antara lain : 1. Peran dan fungsi Kabupaten/Kota, 2. Rencana pembangunan Kabupaten/Kota (lihat Buku Panduan 2: Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota,

RPIJM

3


3. Memperhatikan kondisi alamiah dan tipologi Kabupaten/Kota bersangkutan, seperti struktur dan morfologi tanah, topografi, dan sebagainya, 4. Pembangunan dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,

pembangunan

5. Dalam penyusunan RPIJM harus memperhatikan Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan Kota, 6. Logical framework pengembangan,

(kerangka

logis)

penilaian

kelayakan

7. Keterpaduan penataan bangunan dan lingkungan sektor lain dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik, 8. Memperhatikan peraturan dan perundangan serta petunjuk/pedoman yang tersedia, 9. Tingkat kelayakan pelayanan, efektivitas dan efisiensi penataan bangunan dan lingkungan pada kota bersangkutan, 10. Sebagai suatu PS yang tidak saja penting bagi peningkatan lingkungan masyarakat tetapi juga sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan, 11. Sumber pendanaan dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta, 12. Kelembagaan yang mengelola penataan bangunan dan lingkungan, 13. Penataan bangunan dan lingkungan memperhatikan kelayakan terutama dalam hal pemulihan biaya investasi, 14. Jika ada indikasi keterlibatan swasta dalam penataan bangunan dan lingkungan, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut, 15. Safeguard sosial dan lingkungan, 16. Perhitungan dan hal penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung analisis disertakan dalam bentuk lampiran. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta pedoman pelaksanaan lebih detail dibawahnya mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung merupakan

4


kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan hanya bangunan gedung negara dan rumah negara yang merupakan kewenangan pusat. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan terlihat bahwa masih banyak daerah yang belum menindak lanjutinya sebagaimana mestinya, sebagaimana terlihat dari : 1. Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum menyesuaikan Perda Bangunan Gedung yang dimilikinya agar sesuai dengan UUBG, atau terutama Kabupaten/Kota hasil pemekaran masih belum memiliki Perda Bangunan Gedung; 2. Masih banyak Kabupaten/Kota; terutama Kabupaten/Kota hasil pemekaran yang belum memiliki atau melembagakan institusi/kelembagaan dan Tim Ahli Bangunan Gedung yang bertugas dalam pembinaan penataan bangunan dan lingkungan; 3. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum memulai pelaksanaan pendataan bangunan gedung; 4. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) bagi seluruh bangunan gedung yang ada terutama bangunan yang baru hasil pembangunan sejak 2003-2006; 5. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum menyusun manajemen pencegahan kebakaran Kabupaten/Kota atau belum melakukan pemeriksaan berkala terhadap prasarana dan sarana penanggulangan bahaya kebakaran agar selaku siap pakai setiap saat; 6. Masih banyak bangunan gedung yang belum dilengkapi sarana dan prasarana bagi penyandang cacat; 7. Masih banyak Kabupaten/Kota pengembangannya belum berdasarkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 8. Masih banyak Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan yang terdegradasi dan belum di tata ulang; 9. Masih banyak daerah yang belum memiliki rencana penanganan kawasan kumuh, kawasan nelayan, kawasan tradisional, dan kawasan bersejarah yang secara kewenangan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kabupaten/Kota; 10. Masih banyak Kabupaten/Kota belum melaksanakan pembangunan lingkungan permukiman berbasis konsep tridaya untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengembangkan lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

RPIJM

5


Untuk itu, Departemen Pekerjaan Umum sebagai lembaga pembina teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kemampuan Kabupaten/Kota agar mampu melaksanakan amanat UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Untuk tahun anggaran 2007, sebagai kelanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, perlu melanjutkan dan memperbaiki serta mempertajam kegiatannya agar lebih cepat memampukan Kabupaten/Kota. Disamping hal tersebut, Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menggariskan bahwa peningkatan kualitas lingkungan permukiman dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan bertahap, mengacu kepada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai penjabaran rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang harus disusun oleh pemerintah daerah secara komprehensive, akomodatif dan responsif. Selaras dengan upaya pencapaian target Millenium (MDGs), yakni: mengurangi sampai setengahnya, sampai dengan tahun 2015, proporsi penduduk miskin tahun 1990 (target 1); dan mengurangi sampai setengahnya, sampai dengan tahun 2015, proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, maka peningkatan kualitas lingkungan permukiman perlu dilakukan lebih intensive dengan melibatkan masyarakat setempat, kelompk peduli dan dunia usaha secara aktif. Penyelenggaraan pengembangan lingkungan permukiman perlu dilakukan secara komprehensive dengan berbasis konsep tridaya melalui proses pemberdayaan masyarakat sesuai siklus P2KP. 1.2 STRATEGI/PENDUKUNG 1.2.1 GRAND STRATEGY 1: MENYELENGGARAKAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG AGAR TERTIB, FUNGSIONAL, ANDAL DAN EFISIEN. Tujuan : Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Sasaran : •

Tersusunnya Perda bangunan gedung untuk kota besar di seluruh Indonesia tahun 2009, dan Kabupaten/Kota lainnya tahun 2020.

6


•

Terwujudnya bangunan gedung untuk umum yang laik fungsi pada tahun 2010.

•

Terselenggaranya pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung yang efektif dengan melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan bangunan gedung pada tahun 2009.

•

Terlaksananya penyediaan aksesibilitas bangunan gedung umum di seluruh wilayah Kabupaten/Kota pada tahun 2009.

•

Terlaksananya pendataan bangunan gedung di 33 Propinsi pada tahun 2009.

•

Terwujudnya Pusat Informasi Arsitektur dan Bangunan Gedung di tingkat Propinsi tahun 2009.

•

Tercapainya standar mutu pelayanan rumah negara sesuai ISO 9000 pada tahun 2009.

•

Terlaksananya sosialisasi, fasilitasi, pelatihan, bantuan teknis dan wasdal kegiatan penataan bangunan dan lingkungan diseluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2009.

•

Terbentuknya kelembagaan penataan bangunan dan lingkungan di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang didukung oleh SDM dan prasarana dan sarana kerja pendukungnya pada tahun 2009.

•

Terwujudnya tertib pengelolaan aset negara berupa tanah dan bangunan gedung pada tahun 2009.

•

Terlaksananya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) di 30 Propinsi percontohan hingga tahun 2009.

1.2.2 GRAND STRATEGY 2: MENYELENGGARAKAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN AGAR PRODUKTIF DAN BERJATIDIRI. Tujuan : Terwujudnya revitalisasi kawasan dan bangunan pada lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan. Sasaran : •

Terwujudnya perbaikan lingkungan permukiman kumuh di 733 kawasan pada tahun 2009.

RPIJM

7


•

Terlaksananya revitalisasi kawasan permukiman tradisional bersejarah di 223 kawasan pada tahun 2009.

•

Terlaksananya pengelolaan RTH di 150 kota pada tahun 2009.

•

Pemberdayaan komunitas di 13.271 kelurahan pada tahun 2009.

1.2.3 GRAND STRATEGY 3: MENYELENGGARAKAN PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN DAN BANGUNAN AGAR DAPAT MEMBERIKAN NILAI TAMBAH FISIK, SOSIAL DAN EKONOMI. Tujuan : Terwujudnya revitalisasi kawasan dan bangunan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kualitas fisik, sosial, ekonomi masyarakat yang menjadi penunjang bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sasaran : •

Terlaksananya revitalisasi kawasan strategis sebanyak 247 lokasi pada tahun 2009.

•

Terlaksananya pemberdayaan bagi menyelenggarakan revitalisasi kawasan.

masyarakat

untuk

1.2.4 GRAND STRATEGY 4: MENYELENGGARAKAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN ARSITEKTUR PERKOTAAN, DAN PELESTARIAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG YANG DILINDUNGI DAN DILESTARIKAN UNTUK MENUNJANG KEARIFAN BUDAYA LOKAL. Tujuan : Terwujudnya bangunan gedung yang memiliki kualitas fungsional, visual dan kualitas lingkungan yang seimbang, serasi, dan selaras dengan memunculkan ciri arsitektur kota yang berwawasan budaya lokal yang menjadi teladan bagi lingkungannya, serta yang dapat secara arif mengakomodasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sasaran : Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan serta pelestarian bangunan bersejarah yang mendukung terwujudnya kualitas arsitektur perkotaan di 9 kawasan kota Metropolitan pada tahun 2009.

8


1.2.5 GRAND STRATEGY 5: MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN REGIONAL/INTERNASIONAL YANG BERKELANJUTAN Tujuan : Terwujudnya perencanaan fisik bangunan dan lingkungan yang mengedepankan teknologi dan rekayasa arsitektur yang memenuhi standar internasional untuk menarik masuknya investasi di bidang bangunan gedung dan lingkungan secara internasional. Sasaran : Terlaksananya perencanaan bangunan gedung dan lingkungan dengan teknologi dan rekayasa arsitektur pada 5 lokasi melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten pada tahun 2010. 1.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1.3.1 KEBIJAKAN 1. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan termasuk bangunan gedung dan rumah negara.

Bangunan

Gedung,

2. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi persyaratan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan Permukiman. 3. Meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam penataan lingkungan permukiman. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan untuk mendukung pengembangan jatidiri dan produktifitas masyarakat. 5. Mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki peran dan potensi strategis bagi pertumbuhan kota. 6. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, swasta dan lembagalembaga nasional maupun internasional lainnya di bidang Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan Permukiman. 7. Mewujudkan arsitektur perkotaan yang memperhatikan/ mempertimbangkan khasanah arsitektur lokal dan nilai tradisional.

RPIJM

9


8. Menjaga kelestarian nilai-nilai arsitektur Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan serta keahlian membangun (seni dan budaya). 9. Mendorong upaya penelitian dan pengembangan teknologi rekayasa arsitektur Bangunan Gedung melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten. 1.3.2 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

BANGUNAN

GEDUNG

DAN

Pelaksanaan program-program tersebut diatas dilakukan melalui beberapa kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1.3.2.1 KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN DAN GEDUNG Secara terperinci terdiri dari: 1. Kegiatan diseminasi peraturan perundang-undangan penataan bangunan dan lingkungan a. Sasaran Kegiatan, •

Meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sehingga dapat turut aktif ambil bagian dalam proses penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan penataan lingkungan, serta

•

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyeleraskan peraturan perundangan tentang bangunan gedung di wilayahnya agar memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang diamantkan Undang-Undang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya.

b. Bentuk dan Pelaksanaan Kegiatan, •

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dengan peserta Kabupaten/Kota

•

Paket materi yang disosialisasikan terdiri dari; (i) UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung dan PP 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UUBG, (ii) Standar pelaksanaan teknis tentang bangunan gedung, (iii) Pedoman teknis tentang bangunan gedung negara, (iv) Peraturan dan pedoman tentang penataan lingkungan permukiman dan (v) Materi lokal terkait dengan penataan bangunan dan lingkungan.

10


c. Keluaran/Produk Kegiatan •

Produk dari kegiatan ini adalah laporan penyelenggaraan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

2. Peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan dan gedung a. Sasaran kegiatan •

Memberikan pemahaman dan wawasan dalam penyusunan Raperda bangunan gedung, sekaligus peningkatan pemahaman kelembagaannya

•

Peningkatan kemampuan kelembagaan bangunan gedung di daerah Kabupaten/Kota

b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan •

Fasilitasi Raperda bangunan gedung, berupa penyiapan materi yang diperlukan dalam penyusunan perda bangunan gedung di daerah dan memberikan pengarahan kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan perda bangunan gedung,

•

Peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan gedung berupa penyelenggaraan sosialisasi serta bantuan teknis pembentukan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten/Kota

•

Bantuan teknis pembentukan tim ahli bangunan gedung di Kabupaten/Kota

c. Keluaran/produk kegiatan •

Laporan kegiatan bangunan gedung di Kabupaten/Kota yang memuat inventarisasi lembaga/instansi terkait dengan penyelenggaraan, bangunan gedung di Kabupaten/Kota, termasuk didalmnya tupoksi dan susunan organisasinya serta konsep pengembangan kelembagaan

•

Laporan kegiatan fasilitasi penyusunan raperda bangunan gedung di Kabupaten/Kota, dengan ketentuan memuat pemetaan substansi Perda dan Raperda sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang bangunan gedung dan peraturan pelaksanaanya serta tindak lanjutnya

•

Laporan kegiatan bantuan teknis pembentukan tim ahli bangunan gedung, dengan ketentuan memuat laporan penyelenggaraan sosialisasi mengenai pedoman teknis pembentukan tim ahli bangunan gedung

RPIJM

11


3. Pengembangan sistem informasi bangunan gedung dan arsitektur a. Sasaran kegiatan •

Tercapainya keseragaman pemahaman, kesadaran, dan tanggungjawab para instansi/aparat dan pelaksana khususnya para pejabat pembuat komitmen Pembinaan Teknis Bangunan Gedung dan mampu mengimplementasikan di provinsi di seluruh Indonesia.

•

Tercapainya Pelayanan pusat informasi bidang bangunan gedung bagi masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah sendiri yang maksimal di daerah/provinsi.


Pembinaan teknis kepada para pelaksana pembangunan bangunan gedung;

•

Pembuatan/Pengembangan Website Pusat Informasi Bangunan;

•

Penyusunan materi informasi PIPPB (Arsitektur Bangunan Gedung, perundang-undangan bidang bangunan gedung dan permukiman, daftar harga, dsb);

•

Pelayanan sistem informasi dan teknologi;

•

Penyuluhan Bidang Lingkungan;

•

Penyelenggaraan pameran bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;

•

Pemberian fasilitasi kegiatan diskusi/seminar/komunikasi dan pembahasan yang berkaitan dengan bangunan gedung dan lingkungan.

Penataan

Bangunan

Gedung

dan

c. Keluaraan/produk kegiatan •

Produk dan kegiatan ini adalah laporan yang berisi: laporan hasil forum diskusi, penyuluhan dan pameran; dokumentasi bahan publikasi dan tutorial website.

4. Pelatihan teknis tenaga pendata HSBG dan keselamatan bangunan a. Sasaran kegiatan Terwujudnya bangunan gedung yang andal dan tertib pembangunan bangunan gedung negara memlalui tersedianya tenaga yang terampil di masing-masing kabupaten/kota dalam hal:

12


•

Pengecekan keandalan bangunan gedung khususnya keselamatan dan kemudahan,

•

Pendata harga pembangunan bangunan gedung negara,


Pelatihan teknis masing-masing diselenggarakan dengan peserta dari seluruh kabupaten/kota (petugas pendata harga dan dinas kebakaran).


Laporan hasil pelatihan teknis bidang pendataan harga standar pembangunan bangunan gedung negara dan tenaga pengecekan keselamatan bangunan, yang harus diserahkan kepada pusat, Dinas PU/Kimpraswil provinsi, masing-masing 1 set, dan arsip.

5. Pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara a. Sasaran kegiatan Terpenuhinya tertib pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara melalui: •

Terselenggaranya proses pemanfaatan dan penghapusan

•

Terselenggaranya proses pendaftaran, pengalihan status dan hak rumah negara yang tertib, dan tersedianya laporan kegiatan.

•

Tersedianya sistem arsip yang handal, data bangunan gedung dan rumah negara yang up to date, retrieval yang mudah, lengkap dan tertib serta tenaga arsiparis yang terampil.


Penyusunan format pengendalian untuk proses pendaftaran. pengalihan status dan pengalihan hak.

•

Melakukan Inventarisasi BGN (pendataan gedung dan rumah negara).

•

Melakukan penataan arsip Bangunan Gedung Negara.

•

Peningkatan keterampilan tenaga arsiparis.

•

Pendataan harga dan Penyusunan HSBGN sesuai dengan mekanisme penyusunan dan penetapan.

13


RPIJM •

Pelaksanaan administrasi pelaporan terhadap proses pengalihan status dan pengalihan hak di Daerah.

•

Penyusunan laporan pengelolaan gedung dan rumah negara.

•

Peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan gedung


Laporan pengelolaan bangunan gedung negara yang terdiri atas: a. Jumlah rumah negara yang telah ditetapkan statusnya menjadi golongan III b. Jumlah surat ijin penghunian/SIP rumah negara golongan III c. Jumlah dan nilai penaksiran/penilaian harga rumah negara golongan III d. Jumlah dan nilai pengalihan hak dan penetapan harga rumah negara golongan III beserta tanahnya e. Jumlah Perjanjian Sewa Beli rumah negara golongan III f. Penerimaan negara dari penjualan/pengalihan hak rumah negara golongan III setiap tahun g. Jumlah dan nilai penyerahan hak milik rumah negara dan pelepasan hak atas tanahnya

•

Keluaran dari kegiatan Inventarisasi BGN, yang berupa: Daftar Inventaris Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari : a. Bangunan Gedung Negara; b. Rumah Negara golongan I dan golongan II; c. Rumah Negara Golongan III; d. Ledger, yang terdiri dari: •

Kartu Ledger Bangunan Gedung Negara;

•

Kartu Ledger Bangunan Rumah Negara.

6. Pembinaan teknis pembangunan gedung negara a. Sasaran kegiatan •

Tersedianya tenaga teknis yang memenuhi syarat, terampil dan handal, yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional.

14


•

Terwujudnya proses penyelenggaraan bangunan gedung negara yang fungsional, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan serta efisien dalam penggunaan sumber daya dan serasi dengan lingkungannya.


Melakukan penugasan tenaga bantuan teknis kepada instansi Pemegang Mata Anggaran baik berupa bantuan tenaga (Pengelola Teknis, Tenaga Teknis, narasumber, penatar/penyuluh), informasi (peraturan pedoman/petunjuk/standar teknis, dan advise teknik), maupun percontohan (model pengaturan, fisik).

•

Melakukan inventarisasi dan evaluasi tenaga teknis yang dapat ditugasi.

•

Melakukan pembinaan terhadap tenaga teknis dan koordinasi berkala.

•

Menyusun laporan pelaksanaan bantuan teknis.


Laporan pelaksanaan pembinaan,

•

Laporan bulanan pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara (form F1 dan F2) yang berisi; laporan pembinaan, Jumlah instansi, kegiatan pembangunan, dana pembangunan, data bangunan, tenaga bantuan teknis dan persoalan-persoalan yang muncul, serta sarana pemecahannya.

•

Laporan tahunan yang berisi rekapitulasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara dan laporan bulanan (bulan Januari - Desember).

7. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) a. Sasaran kegiatan •

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya panduan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kabupaten/kota, dalam rangka meningkatkan kemampuan kelembagaan pemadam kebakaran/Dinas Pemadam kebakaran dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta menurunnya kejadian kebakaran, jumlah kerugian dan korban jiwa akibat bencana.

15


RPIJM

b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan berupa : •

RIK merupakan acuan pencegahan penanggulangan kebakaran kab/kota untuk kurun waktu 5-10 tahun

•

Pemantapan lokasi Kabupaten/Kota terpilih dengan melakukan kesepakatan dengan pemerintah daerah

•

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kab/kota terpilih


•

Naskah kajian akademis Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten/Kota, yang minimal memuat: •

Hasil identifikasi dan kajian teknis tentang latar belakang permasalahan, pengalaman pemerintah daerah terhadap penanganan kawasan/wilayah yang mengalami peristiwa kebakaran, narasumber, dinas/instansi yang berkepentingan dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

•

Hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan RISPK Kabupaten/Kota serta pelaksanaan strategi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten/Kota, serta hasil studi literatur yang terkait

Draft Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten/Kota hasil konsensus, yang minimal memuat: •

Program kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

•

Penjabaran mengenai potensi topografi, kondisi alam, dan persebaran titik-titik rawan kebakaran, dan penentuan daerah yang memiliki potensi sumber air, serta faktorfaktor lain yang mendukung RISPK Kabupaten/Kota;

•

Rencana Umum pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

•

Rencana Detail pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

•

Program pengendalian, pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

•

Tahapan program dan pendanaan yang diusulkan; dan

16


•

•

Ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Rancangan Peraturan Gubernur.

Kesepakatan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota

8. Penyusunan RANPERDA Bangunan Gedung a. Sasaran kegiatan •

Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang Bangunan Gedung usulan Pemerintah kabupaten/kota yang siap untuk dibahas dan diperdakan di kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjatidiri serasi dan selaras dengan lingkungannya serta tertib dalam penyelenggaraannya.

b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan. •

Penyusunan Raperda Bangunan Gedung dilakukan berdasarkan model Raperda Bangunan Gedung. Penentuan kabupaten/kota berdasarkan surat permintaan daerah yang bersangkutan.

•

Melakukan pengendalian pekerjaan yang dilakukan dengan: •

Koordinasi dengan dinas provinsi terkait;

•

Konsultasi dan identifikasi dengan instansi terkait pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

•

Konsultasi dan pembahasan;

•

Penyiapan materi Raperda untuk dikirimkan kepada dewan.


Produk dari kegiatan ini adalah Raperda Bangunan Gedung, yang siap untuk dibahas dengan DPRD, termasuk seluruh data pendukungnya, antara lain hasil pembahasan raperda dengan instansi terkait dan masyarakat;

•

Kesepakatan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dalam bentuk Perda BG.

17


RPIJM

9. Percontohan Pendataan Bangunan Gedung a. Sasaran kegiatan •

Terselenggaranya tertib pendataan bangunan gedung, melalui penyusunan database bangunan gedung .


Pendataan Bangunan Gedung pada salah satu kabupaten/kota terpilih pada Provinsi dimaksud.

•

Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau dinas yang menangani pembinaan bangunan gedung

•

Memfasilitasi pelatihan pengoperasian program pendataan bangunan gedung.

•

Program/Sistem informasi Pendataan Bangunan Gedung disediakan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan DJCK

•

Melakukan pengendalian pekerjaan dalam hal: •

Melakukan survey bangunan gedung yang ada dalam kabupaten/kota terpilih;

•

Memasukkan data peta maupun data IMB kedalam Sistim Informasi Pendataan Bangunan Gedung.

•

Menyempurnakan data sehingga sistem komputerisasi pendataan bangunan gedung dapat dioperasikan secara maksimal


Laporan Percontohan Pendataan Bangunan Gedung, yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan percontohan pendataan bangunan gedung di kabupaten/kota terpilih, dengan dilampiri data hasil pendataan dan analisis atas kasus-kasus permasalahan di lapangan.

10. Percontohan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan a. Sasaran kegiatan •

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas aksesibilitas pada bangunan gedung untuk mewujudkan bangunan gedung pelayanan umum yang aksesibel bagi semua.

18



Penyusunan kelengkapan aksesibilitas ini merupakan pekerjaan konstruksi fisik yang dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi yang ditugasi, berdasarkan rencana teknis yang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006, tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

•

Melakukan kegiatan: •

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi pengelola/pemilik bangunan gedung;

•

Survey dan inventarisasi kondisi bangunan gedung ybs;

•

Penyusunan rencana teknis

•

Uji coba dan penyerahan pada pengelola bangunan


Produk dari kegiatan ini adalah fisik fasilitas aksesibilitas.

11. Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara a. Sasaran kegiatan •

Terlaksananya rehabilitasi bangunan gedung negara yang fungsional memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan serta efisien dalam penggunaan sumberdaya dan serasi dengan lingkunganya sehingga mampu meningkatkan kualitas, keandalan dan umur pemanfaatan bangunan gedung negara.


Merupakan pekerjaan konstruksi fisik.

•

Melakukan kegiatan:

•

•

Koordinasi dengan dinas provinsi pengelola/pemilik bangunan gedung;

•

Survey dan inventarisasi kondisi bangunan gedung ybs;

dan

instansi

Pengendalian pekerjaan.

19


RPIJM


Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;

•

Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings);

•

Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi;

•

Dokumen pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.

12. Dukungan Prasarana dan Sarana Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIPPB) a. Sasaran kegiatan •

Tersedianya pilot proyek Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIPPB) sebagai wadah pelayanan publik di ibukota provinsi untuk dapat dikembangkan di kabupaten/kota lainnya dalam rangka mendukung perwujudan bangunan gedung yang fungsional, andal dan berjati diri.


Merupakan pekerjaan konstruksi fisik;

•

Melakukan kegiatan:

•

•

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi pengelola/pemilik bangunan gedung, termasuk penyediaan lahan dan kontribusi pendanaan;

•

Survey lahan dan/atau inventarisasi kondisi bangunan gedung ybs;

•

Menginventarisasi kebutuhan gedung dan peralatannya;

kelengkapan

bangunan

Pengendalian pekerjaan.


Bangunan gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIPPB) yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi termasuk kelengkapan bangunan gedung dan peralatannya;

20


•

Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings);

•

Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi;

•

Dokumen pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.

1.3.2.2 KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) a. Sasaran kegiatan •

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya panduan rancang bangun suatu kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Perwujudan kualitas lingkungan yang layak huni (liveable), berjatidiri (imageable), dan produktif (enduring).

b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan berupa : •

RTBL merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagai tindak lanjut dari RTRW Kabupaten/Kota dan atau RTDRKP, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kuwalitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan ;

•

Pemantapan lokasi dan batas lokasi wilayah perencanaan di setiap Kabupaten/Kota terpilih dan melakukan kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten/Kota;

•

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kab/kota terpilih;

•

Melakukan pengendalian produk konsultan berupa naskah RTBL sesuai dengan substansi yang ada didalam Pedoman Umum Penyusunan RTBL;

•

Fasilitasi konsultasi dan pembahasan produk RTBL dengan instansi terkait di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota;

•

Memfasilitasi Dinas yang membidangi Ke-Cipta Karya-an untuk membuat kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota agar menindaklanjuti naskah RTBL menjadi Peraturan Bupati/Walikota.

21


RPIJM


•

Naskah kajian akademis RTBL, yang minimal memuat: •

Hasil identifikasi dan kajian teknis tentang latar belakang permasalahan, pengalaman pemerintah daerah terhadap penanganan kawasan/wilayah yang menjadi obyek RTBL;

•

Hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan RTBL kawasan dan pelaksanaan strategi penanganannya, serta hasil studi literatur yang terkait;

Draft Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Pedoman Umum yang minimal memuat: •

Penetapan lokasi dan delineasi RTBL (disetujui Dinas Teknis, Pemerintah Kota);

•

Program Bangunan dan Lingkungan;

•

Program Investasi;

•

Rencana Umum (Design Plan);

•

Rencana Detail (Design Guidelines);

•

Administrasi Pengendalian Program dan Rencana;

•

Arahan Pengendalian pelaksanaan;

•

Draft Pengaturan Kepala Daerah berupa Draft Peraturan Bupati/Walikota yang memberikan status hukum serta mengoperasionalkan muatan pengaturan RTBL yang telah disusun;

•

Kesepakatan untuk ditindak lanjuti dalam bentuk program pelaksanaan dan pembiayaan;

2. Bantuan Teknis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a. Sasaran kegiatan •

Tersedianya usulan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk satu kawasan di kabupaten/kota yang terpilih, untuk mewujudkan kawasan kota yang nyaman dan sehat.


Pendataan Ruang Terbuka Hijau pada salah satu kabupaten/kota terpilih;

22


•

Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau dinas yang menangani pembinaan RTH;

•

Melakukan pengendalian pekerjaan konsultan dalam : •

Melakukan survey RTH yang ada dalam kabupaten/kota terpilih;

•

Melakukan kajian dan analisis;

•

Menyusun rencana penataan RTH;


Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah laporan identifikasi RTH, dan usulan penataannya beserta sarana prasarananya dan indikasi arahan pengembangannya;

3. Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman Kumuh dan Nelayan

Peningkatan

Lingkungan

a. Sasaran kegiatan •

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi lingkungan permukiman bagi masyarakat dikawasan kumuh dan nelayan sehingga mampu memberikan dukungan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi;


Penetapan jenis kegiatan dilakukan oleh masyarakat melalui penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Community Action Plan (CAP) maupun rembug warga yang tertuang dalam PJM pronangkis pada kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan;

•

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk prasarana dan sarana dasar, fasilitas penunjang dan rehabilitasi prasarana dan sarana dasar yang telah ada;

•

Diutamakan untuk dilaksanakan oleh masyarakat dengan KSO (Kerja Sama Operasional) untuk pekerjaan sederhana dengan pendampingan oleh konsultan;

•

Penyediaan prasarana dan sarana serta dukungan rehabilitasi fasilitas pelayanan sosial-ekonomi, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberadaan fasilitas serupa disekitar lokasi;

23


RPIJM •

Untuk hasil yang lebih optimal disarankan untuk menterpadukan dan mengintegrasikan program program prasarana dan sarana perkotaan ke kawasan ini;

•

Bentuk pekerjaan dapat berupa: •

Jalan Lingkungan/Jalan Setapak;

•

Gorong-gorong;

•

Saluran Lingkungan/Drainase;

•

MCK Umum;

•

Terminal Air/Hidran Umum/PS Air Bersih sederhana;

•

Sarana persampahan;

•

Sarana penunjang ruang terbuka hijau;

•

Talud;

•

Sumur gali/bor;

•

Dermaga;

•

Gerbang;

•

Balai pertemuan;

•

Bangunan fasilitas umum lainnya;


Keluaran dari kegiatan ini adalah adalah tersedianya prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman kumuh dan nelayan yang mampu mendukung masyarakat dalam peningkatan perkonomian dan kesejahteraanya;

4. Pembangunan Prasarana dan Sarana Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional a. Sasaran kegiatan •

Sasaran kegiatan ini adalah tertatanya kembali lingkungan permukiman tradisional/bersejarah sehingga mampu memberikan dukungan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang berada di dalamnya dalam rangka melestarikan budaya lokal sebagai aset nasional.

24



Pelaksanaan kegiatan di kawasan yang merupakan kawasan strategis dan telah disusun RTRP-nya;

•

Merupakan lokasi permukiman Tradisional dan atau Bersejarah;

•

Kabupaten atau Kota yang sedang berupaya melakukan penataan dan perbaikan kawasan lingkungan permukiman tradisionil dan bersejarah;

•

Lokasi dapat berada atau tidak berada pada peruntukan perumahan dalam RUTR/RDTR Kabupaten atau Kota, Dalam hal tidak ada peruntukan perumahan perlu dilakukan review terhadap rencana tata ruang atau rencana turunannya;

•

Masyarakat cukup kooperatif dan dapat menerima masukan, perubahan sepanjang tidak mengganggu tradisi dan budaya setempat;

•

Dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan atau Kota;

•

Pelaksanaan fisik dilakukan setelah disusun Rencana Tindak Revitalisasi Permukiman yang disusun bersama masyarakat;

•

Bentuk kegiatan berupa: •

Gerbang/Gapura;

•

Balai karya;

•

Balai pertemuan;

•

Jalan Lingkungan/Jalan Setapak;

•

Gorong-gorong;

•

Saluran Lingkungan/Drainase;

•

MCK Umum;

•

Terminal Air/Hidran Umum/PS Air Bersih sederhana;

•

Sarana persampahan;

•

Sarana penunjang ruang terbuka hijau;

•

Talud;

•

Sumur gali/bor;

25


RPIJM •

Dermaga;

•

Sarana dan prasarana lainnya yang terkait yang dihasilkan melalui kesepakatan bersama masyarakat;


Keluaran dari kegiatan ini adalah adalah tersedianya prasarana dan sarana dasar mendukung penataan kembali lingkungan permukiman tradisional/bersejarah sehingga mampu mendorong masyarakat dalam peningkatan kemampuan perekonomian dan kesejahteraanya.

1.3.2.3 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERKOTAAN 1. Bantuan Teknis Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan a. Sasaran kegiatan •

Sasaran kegiatan ini adalah tersalurkanya bantuan langsung masyarakat program penangulangan kemiskinan di perkotaan serta meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terhadap prinsip dasar, kriteria, dan mekanisme penyaluran bantuan.


Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan agar pelaksanaanya lebih efektif;

•

Menserasikan pelaksanaan penanganan kemiskinan secara nasional yang bertumpu pada keswadayaan dan potensi lokal;

•

Mengembangkan peran masyarakat, kelembagaan lokal, kelembagaan terkait dan pemerintah daerah dalam penanganan permasalahan kemiskinan;

•

Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan kemiskinan yang ada di wilayahnya.


Keluaran dari kegiatan ini adalah adalah meningkatnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

26


2.

PAKET dan REPLIKASI a. Pemberian Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) •

Disalurkan kepada Pokja Kemitraan untuk kota/kabupaten yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai Interdep yang telah dibentuk Dirjen Cipta Karya. Kelompok sasaran dari dana PAKET adalah BKM terpilih yang telah bermitra dengan dinas atau unit pemerintah kota/kabupaten untuk melaksanakan kegiatan sesuai PJM Pronangkis yang telah dibuat.

b. Pemberian Bantuan Program Replikasi P2KP •

Merupakan program yang diusulkan atas dasar komitmen dan inisiatif dari Pemerintah Daerah untuk mengadopsi program P2KP guna mengembangkan luas pelayananya dalam penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan diwilayah sasaran yang belum tersentuh oleh program P2KP.

c. Penyaluran dan Pencairan Dana PAKET •

Bagi proposal yang telah terseleksi oleh komite PAKET dan diverifikasi KMW, maka dibuat Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan PAKET (SPPB PAKET) yang ditandatangani antara Penanggung Jawab Operacional Kegiatan (PJOK) dengan wakil pengusul kegiatan, yakni Panitia Kemitraan. Panitia Kemitraan selanjutnya membuka rekening yang ditandatangani bersama;

•

Penyaluran dana PAKET dari rekening khusus proyek ke rekening panitia kemitraan akan dibuat berdasarkan permintaan PJOK dan dicairkan dalam dua tahap yang sama (50% dan 50%);

•

Pencairan alokasi dana PAKET untuk kota/kabupaten lokasi sasaran pada tahun-tahun berikutnya mengikuti prosedur pencairan dana PAKET tahun sebelumnya, dengan ditambah keharusan audit independen (BPKP dan auditor lainnya) serta telah diverifikasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya oleh KMW;

•

KMW beserta KPK Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk mengajukan pembatalan dana PAKET kepada PMU P2KP, apabila: •

Dalam waktu satu tahun pelaksanaan PAKET P2KP di kota/ kabupaten tersebut dinilai gagal membentuk atau mengefektifkan kerja Komite PAKET; atau

27


RPIJM •

Terdapat indikasi penyalahgunaan dana PAKET tahun sebelumnya;

•

Tidak dilakukan audit oleh auditor independen; atau

•

Terdapat indikasi visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan secara konsisten.

•

Bantuan dana BLM replikasi program P2KP akan dicairkan melalui mekanisme pencairan ditingkat propinsi;

•

Satuan Kerja di propinsi akan menerbitkan SPM (SuratPerintah Membayar) kepada KPPN pembayar dipropinsi yang ditunjuk untuk membayarkan sejumlah dana langsung ke rekening BKM;

•

Dana BLM akan disalurkan langsung ke rekening BKM dari KPPN pembayar dan disalurkan melalui 3(tiga) tahap pencairan, yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 50% dan tahap ketiga 30%;

•

Pencairan kedua dan ketiga baru dapat dicairkan kalau sudah diverifikasi pemanfaatan dananya dan tidak terjadi penyalahgunaan dana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPPB dan Berita Acara BLM;

•

Dana BLM dapat dicairkan bila memenuhi persyaratan: •

BKM telah terbentuk secara representatif, transparan dan akuntabel;

•

PJM dan Renta masyarakat/BKM;

•

Melengkapi seluruh kelengkapan persayaratan pencairan yang tertuang didalam lampiran pedoman pelaksanaan pencairan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Depkeu;

•

SIM P2KP dan SIM Replikasi Program P2KP berbasis website telah berjalan secara on line ditingkat Pemkot/Pemkab;

Pronangkis

telah

disusun

oleh

28


RPIJM


BAB II

PROFIL RINCI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

29

2.1 GAMBARAN UMUM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN Menguraikan bangunan-bangunan gedung yang ada di Kabupaten/Kota dilihat dari tata letak kota, umur bangunan, fasilitas umum (rumah sakit, fasilitas pos pemadam kebakaran dll), dan dari segi historis. Menguraikan nilai ekonomi dari bangunan-bangunan gedung yang ada di kabupaten kota, baik dari penerimaan dan pendapatan. 2.2 KONDISI PENATAAN LINGKUNGAN

BANGUNAN

GEDUNG

DAN

1. Menguraikan kondisi aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana; 2. Menguraikan kondisi Prasarana dan sarana hidran; 3. Menguraikan kualitas pelayanan publik dan perijinan mengenai bangunan. Untuk memberikan gambaran kondisi bangunan gedung perlu ditampilkan beberapa tabel yang mendukung kegiatan pembinaan teknis penataan gedung:

30


Tabel II-1 Aksesibilitas Bangunan Gedung DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN/ KOTA*

NO.

: PERCONTOHAN AKSESIBILITAS : :

DASAR HUKUM PEMBERLAKUAN AKSESIBILITAS

PERCONTOHAN AKSESIBILITAS YANG TELAH DILAKUKAN PTBG

Ada (sebutkan)

Tdk Ada

Tahun

Lokasi

2

3

4

5

1

…………………..

(

)

KETERANGAN

9

……….. ……………………… ……………………….

…………………..

……….. ……………………… ……………………….

…………………..

……….. ……………………… ……………………….

…………………..

……….. ……………………… ……………………….

…………………..

……….. ……………………… ……………………….

…………………..

……….. ……………………… ……………………….

…………………..

……….. ……………………… ……………………….

Tabel II-2 Diseminasi Peraturan/Perundang-undangan DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN/ KOTA*

: DISEMINASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PBL : : PENYELENGARAAN DISEMINASI/ SOSIALISASI

NO.

1

Instansi

Waktu

Penyelenggara

Penyelenggaraan

2

3

Materi Sasaran

UUBG

4

PPBG Permen

5

6

7

Perda 8

Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota

Lainnya

9

10

……………………………

………………

………

………………………… …………………

…………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

…………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

…………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

…………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

…………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

…………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

…………

(

)

(

)

31


RPIJM

Tabel II-3 Pengembangan Sisstem Informasi DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN/ KOTA*

: PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BANGUNAN GEDUNG DAN ARSITEKTUR : : PENYEBARAN INFORMASI

PUSAT INFORMASI BANGUNAN (PIB) NO.

Gedung PIB

1

(

TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Website PIB

Ada

Tdk Ada

Ada

Tdk Ada

2

3

4

5

)

(

)

(

)

(

)

Kegiatan

Instansi Penyelenggara

Sasaran

Waktu

Materi

Penyelenggaraan

Informasi

6

7

8

9

10

……….

…………….

………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

Tabel II-4 Penyusunan RAPERDA DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN : - PENYUSUNAN RAPERDA BANGUNAN GEDUNG - PENINGKATAN DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN BG, DAN FASILITASI RAPERDA BG PROPINSI : KABUPATEN/KO:

PERDA TERKAIT DENGAN BANGUNAN GEDUNG No. Nomor Perda

Nama Perda

Kesesuaian Dengan UUBG dan PPBG

Tidak Sesuai

Sesuai 1

2

3

4

PROSES PENYUSUNAN RAPERDA BG

Ada Penyusunan Draf 6

Konsultasi Publik 7

Tidak Ada/ Proses Legalisasi 8

Belum Ada Draf 9

32


Tabel II-5 Percontohan Pendataan Bangunan Gedung DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN/ KOTA*

: PERCONTOHAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG : : DATA BASE BANGUNAN GEDUNG

JUMLAH BANGUNAN GEDUNG NO.

Ada

DI KABUPATEN/ KOTA (unit)

1

Manual

Komputerisasi

3

4

2

………………… unit

Substansi Pendataan

(

)

(

Status

Arsitektur

Utilitas

Kepemilikan

& Struktur

BG

5

6

7

)

(

)

(

)

(

)

Tabel II-6 Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN : PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) PROVINSI : KABUPATEN/ KOTA*: JUMLAH/ INTENSITAS

NO.

1

DAERAH/ KAWASAN

KEJADIAN

RAWAN KEBAKARAN

KEBAKARAN

2

3

PRODUK PERATURAN PENCEGAHAN & KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN Nama Dinas/ Instansi

Jumlah

Prasarana & Sarana

Kebakaran

SDM

Kebakaran

4

5

6

Tahun

7

Nama Produk

8

Legal Hukum RIK (sebutkan nomor) SK Bup/Wlkota

Perda

Blm Ada

9

10

11

(sebutkan nama kawasan) …………………… ……….. / bulan

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

…………………… ……….. / tahun

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

……………………

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

……………………

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

……………………

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

……………………

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

……………………

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

(

)

RPIJM

33


BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA 1. Menguraikan kondisi bangunan gedung negara yang belum memenuhi perasyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan; 2. Menguraikan kondisi Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara; 3. Menguraikan aset negara dari segi administrasi pemeliharaan.; Untuk memberikan gambaran kondisi bangunan gedung dan rumah negara perlu ditampilkan beberapa tabel yang mendukung kegiatan pembinaan teknis penataan bangunan gedung: Tabel II-7 Pelatihan Teknis Tenaga Pendata HSBGN dan Keselamatan Bangunan DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN/ KOTA*

: PELATIHAN TEKNIS TENAGA PENDATA HSBGN DAN KESELAMATAN BANGUNAN : : PENYELENGARAAN PELATIHAN TEKNIS Materi

NO.

Instansi

Waktu

Penyelenggara

Penyelenggaraan

Sasaran

Permen

Perda

Peraturan Bupati/

Tata Cara

Peraturan

Walikota

Penghitungan

Lainnya

Harga Satuan 1

2

3

…………………

……………….

…………………

4

5

6

7

8

9

……………… ………… …………

………

……………

…………

……………….

……………… ………… …………

………

……………

…………

…………………

……………….

……………… ………… …………

………

……………

…………

…………………

……………….

……………… ………… …………

………

……………

…………

…………………

……………….

……………… ………… …………

………

……………

…………

…………………

……………….

……………… ………… …………

………

……………

…………

…………………

……………….

……………… ………… …………

…………

……………

…………

34


Tabel II-8 Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN

: PEMBINAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

PROVINSI

:

KABUPATEN/KOTA

:

PEMBINAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Materi NO

Instansi

Waktu

Penyelenggara

Penyelenggaraan

Sasaran

Kepmen Kipraswil No. 332/KTPS/M/2002

Juknis PT

Keppres No. 80/th HSBGN 2003

Kepmen 29 th 2006

RPIJM

35


PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1. Menguraikan jumlah kawasan kumuh yang terdapat di lingkungan kabupaten kota; 2. Menguraikan permukiman-permukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah yang mempunyai potensi wisata dan bernilai ekonomis; 3. Menguraikan kondisi sarana lingkungan hijau/open space atau public space, sarana olah raga, dll. Untuk memberikan gambaran kondisi penataan lingkungan permukiman perlu ditampilkan beberapa tabel yang mendukung kegiatan penataan lingkungan permukiman:

36


Tabel II-9 Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan Kumuh DATA DAN INFORMASI KECIPTAKARYAAN KABUPATEN/KOTA :…………………………. PROVINSI : …………………………………….

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PENINGKATAN LINGKUNGAN KUMUH

No.

Nama Lokasi

1

2

Jumlah Bangunan (unit) Ketersediaan PSD Luas Jumlah Bangunan Lingkungan Penduduk Bangunan Jalan Sarana Drainase Air Bersih Sanitasi Persampahan (Ha.) (Jiwa) Hunian Lingkungan Umum 3

4

5

6

7

8

9

10

11

Peruntukan lahan berdasarkan RTRK 12

Keterangan Pengisian: Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasan Kolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaan Kolom 4 : diisi jumlah penduduk di daerah perencanaan Kolom 5 : diisi jumlah bangunan hunian (rumah tinggal) Kolom 6 : diisi jumlah bangunan sarana umum (musholla, sekolah, MCK, kantor, dll.)

Kolom 7 : diisi panjang jalan lingkungan (dalam "M) di lingkungan perencanaan Kolom 8 : diisi panjang jalan drainase (dalam "M) di lingkungan perencanaan

Kolom 9 : diisi sisitem jaringan air bersih yang tersedia (PDAM, sumur pribadi, hidran umum, dll) Kolom 10 : diisi jumlah dan kondisi sistem sanitasi yang tersedia (pribadi, umum komunal) Kolom 11 : diisi kondisi sistem persampahan yang tersedia Kolom 12 : diisi perbandingan (%) pemanfaatan lahan berdasarkan Rencana Teknik Tata Ruang Kota : a. Lahan hunian/permukiman b. Lahan non hunian/permukiman (bantaran sungai, bantaran jalur KA, dll) c. Lahan komersial d. Lahan industri, dll

RPIJM

37


Tabel II-10 Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Nelayan DATA DAN INFORMASI KECIPTAKARYAAN KABUPATEN/KOTA :…………………………. PROVINSI : …………………………………….

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PENINGKATAN LINGKUNGAN NELAYAN

No.

Nama Lokasi

1

2

Jumlah Bangunan (unit) Ketersediaan PSD Jumlah Luas Bangunan Lingkungan Penduduk Bangunan Jalan Sarana Drainase Air Bersih Sanitasi Persampahan (Jiwa) (Ha.) Hunian Lingkungan Umum 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Keterangan Pengisian: Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasan Kolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaan Kolom 4 : diisi jumlah penduduk di daerah perencanaan Kolom 5 : diisi jumlah bangunan hunian (rumah tinggal) Kolom 6 : diisi jumlah bangunan sarana umum (musholla, sekolah, MCK, kantor, dll.)

Kolom 7 : diisi panjang jalan lingkungan (dalam "M) di lingkungan perencanaan

Kolom 8 : diisi panjang jalan drainase (dalam "M) di lingkungan perencanaan

Kolom 9 : diisi sisitem jaringan air bersih yang tersedia (PDAM, sumur pribadi, hidran umum, dll) Kolom 10 : diisi jumlah dan kondisi sistem sanitasi yang tersedia (pribadi, umum komunal) Kolom 11 : diisi kondisi sistem persampahan yang tersedia Kolom 12 : diisi perbandingan (%) pemanfaatan lahan berdasarkan Rencana Teknik Tata Ruang Kota : a. Lahan hunian/permukiman b. Lahan non hunian/permukiman (bantaran sungai, bantaran jalur KA, dll) c. Lahan komersial d. Lahan industri, dll


38


Tabel II-11 Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman Tradisional/Bersejarah DATA DAN INFORMASI KECIPTAKARYAAN KABUPATEN/KOTA :…………………………. PROVINSI : …………………………………….

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PENATAAN LINGKUNGAN NELAYAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJAR

No.

Nama Lokasi

Luas Lingkungan (Ha.)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Potensi/Karakter Lokasi

Kebutuhan Infrastruktur

1

2

3

4

5

7

Keterangan Pengisian: Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasan Kolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaan Kolom 4 : diisi jumlah penduduk di daerah perencanaan Kolom 5 : diisi potensi/karakter lokasi, seperti : a. Lingkungan permukiman dan bangunan tradisional (kedaerahan), bersejarah, perdagangan, kelompok industri rumah tangga yang mempunyai ciri khas tertentu b. Lingkungan permukiman yang secara sosial-budaya perlu untuk dihidupkan kembali (dahulu pernah "hidup dan dikenal")

c. Lingkungan yang secara ekonomi, pernah dan punya potensi untuk dikembangkan d. Lingkungan permukiman dan bangunan yang bercirikan heritage (pustaka).

39


RPIJM

Tabel II-12 Ruang Terbuka Hijau DATA DAN INFORMASI KECIPTAKARYAAN KABUPATEN/KOTA :…………………………. PROVINSI : …………………………………….

RUANG TERBUKA HIJAU

No.

Nama Lokasi


Cakupan Wilayah Administrasi

Karakter Lokasi

1

2

3

4

5

Keterangan Pengisian: Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasan Kolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaan Kolom 4 : cakupan wilayah administrasi daerah perencanaan Kolom 5 : diisi karakter lokasi, seperti : a. Kawasan dengan keutuhan dan kesamaan karakter tematis (kawasan lama kota, lingkungan sentra perindustiran rakyat, kawasan sentra mahasiswa, kawasan kumuh) b. Keragaman fungsi kawasan (kawasan fungsi hunian, kawaan fungsi usaha, kawasan fungsi sosial-budaya dan keagamaan serta kawasan fungsi khusus) c. Keragaman pola pengembangan kawasan (pembangunan kawasan baru, pembangunan kawasan terbangun, dan kawasan dengan pertumbuhan yang sangat cepat)

40


Tabel II-13 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan DATA DAN INFORMASI KECIPTAKARYAAN KABUPATEN/KOTA :…………………………. PROVINSI : …………………………………….

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

No.

Nama Lokasi



Karakter Lokasi

1

2

3

4

5

Keterangan Pengisian: Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasan Kolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaan Kolom 4 : cakupan wilayah administrasi daerah perencanaan Kolom 5 : diisi karakter lokasi, seperti : a. Kawasan dengan keutuhan dan kesamaan karakter tematis (kawasan lama kota, lingkungan sentra perindustiran rakyat, kawasan sentra mahasiswa, kawasan kumuh) b. Keragaman fungsi kawasan (kawasan fungsi hunian, kawaan fungsi usaha, kawasan fungsi sosial-budaya dan keagamaan serta kawasan fungsi khusus) c. Keragaman pola pengembangan kawasan (pembangunan kawasan baru, pembangunan kawasan terbangun, dan kawasan dengan pertumbuhan yang sangat cepat)

RPIJM

41


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERKOTAAN 1. Gambaran mengenai kondisi pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan dan bangunannya baik melaui kelembagaan komunitas maupun kelembagaan dari pemerintahan. 2. Gambaran partisipatif masyarakat dalam perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan di wilayahnya khususnya mengenai penataan bangunan dan lingkungan.

42


RPIJM

43


BAB III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 3.1 SASARAN PENATAAN LINGKUNGAN

BANGUNAN

GEDUNG

DAN

Diuraikan mengenai sasaran dan kebutuhan dari Penataaan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang ada di Kabupaten/Kota 3.2 RUMUSAN MASALAH Dari kondisi yang ada dan sasaran yang akan dicapai diidentifikasi masalah yang terjadi di Kabupaten/Kota. 3.3 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 1. Permasalahan dan tantangan di bidang Bangunan Gedung •

Bagaimana kondisi penegakan aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Bangunan Gedung termasuk pada daerahdaerah rawan bencana di Kabupaten/Kota

•

Bagaimana Kondisi Prasarana dan sarana hidran kebakaran dari segi fungsi dan kapasitas layannya di Kabupaten/Kota

•

Bagaimana kondisi pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten/Kota serta bagaimana kualitas pelayanan publik dan perijinan.

2. Permasalahan dan tantangan di bidang Gedung dan Rumah Negara •

Bagaimana kondisi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan dari segi kualitas maupun kuantitas

•

Bagaimana kondisi Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara, apakah sudah tertib dan efisien, sebutkan penyebabnya.

•

Bagaiman kondisi aset negara yang sudah diadministrasikan baik dari segi kualitas dan kuantitas.

44


3. Permasalahan dan tantangan di bidang Penataan Lingkungan •

Apakah di Kabupaten/Kota tersebut masih ada permukiman kumuh di kantong permukiman yang dihuni di kabupaten/kota.

•

Bagaimana kondisi permukiman-permukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah, padahal punya potensi wisata.

•

Bagaimana kondisi degradasi kawasan strategis di kabupaten/kota, apakah mempunyai potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kota.

•

Bagaimana kondisi sarana lingkungan hijau/open space atau public space, sarana olah raga, dan lain-lain di Kabupaten/Kota khususnya kawasan perkotaan

4. Permasalahan dan tantangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan •

Bagaimana kondisi kelembagaan komunitas untuk meningkatkan peran masyarakat.

•

Bagaiman keterlibatan masyarakat proses perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan di wilayahnya, apakah sudah mempunyai berperan aktif atau pasif.

RPIJM BAB IV

45


RENCANA PENANGANAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

4.1 ANALISIS KEBUTUHAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Melakukan analisis untuk mencari persoalan sebenarnya dari belum tercapainya target mengenai penataan bangunan dan lingkungan, hal ini disesuaikan dengan maste plan Kabupaten/Kota, untuk mencari kebutuhan dasar (basic need), maupun untuk kebutuhan pengembangan. 4.2 REKOMENDASI Dari analisis permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota tersebut dapat diuraikan beberapa alternatif pemecahan permasalahan, membandingkan alternatif tersebut dari aspek kelembagaan, teknis dan lingkungan, biaya serta hukum dan peraturan kemudian merumuskan alternatif yang direkomendasi. Sebagai alat bantu ada baiknya semua masalah dan alternatifnya diinventarisir. Setelah itu, dengan bantuan teknis yang ada, logika dan kasus yang terjadi di daerah lain, dibuat alir proses pemecahan sehingga akan mendapatkan pemecahan yang sesuai dengan kondisi yang ada, efesien dan efektif dari segi mekanisme pelaksanaan, biaya dan kelembagaan.

46


RPIJM

47


BAB V PROGRAM YANG DIUSULKAN Dari beberapa alternatif pemecahan maka diuraikan pemecahan masalahnya agar penataan bangunan lingkungan sesuai dengan masterplan di daerah. Berikut ini akan diperlihatkan tabel-tabel yang diperlukan dalam pengisian data-data mengenai kegiatan Penataan Bangunan gedung dan Lingkungan. 5.1 KEGIATAN GEDUNG

PEMBINAAN

TEKNIS

BANGUNAN

DAN

1. Kegiatan diseminasi peraturan perundang-undangan penataan bangunan dan lingkungan Tabel V-1Usulan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Bangunan dan Lingkungan DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN/ KOTA*

: DISEMINASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PBL : : PENYELENGARAAN DISEMINASI/ SOSIALISASI

NO.

1

Instansi

Waktu

Penyelenggara

Penyelenggaraan

2

3

Materi Sasaran

UUBG

4

PPBG Permen

5

6

7

Perda 8

USULAN Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota

Lainnya

9

10

KEGIATAN 11

KETERANGAN

12

……………………………

………………

………

………………………… …………………

………… …………………… ………………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

………… …………………… ………………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

………… …………………… ………………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

………… …………………… ………………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

………… …………………… ………………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

………… …………………… ………………

……………………………

………………

………

………………………… …………………

………… …………………… ………………

(

)

(

)

2. Peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan dan gedung 3. Pengembangan sistem informasi bangunan gedung dan arsitektur

48


Tabel V-1 Usulan Pengembangan Sistem Informasi Bangunan Gedung dan Arsitektur DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN/ KOTA*

: PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BANGUNAN GEDUNG DAN ARSITEKTUR : : PENYEBARAN INFORMASI

PUSAT INFORMASI BANGUNAN (PIB) NO.

Gedung PIB

1

(

TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Website PIB

Ada

Tdk Ada

Ada

Tdk Ada

2

3

4

5

)

(

)

(

)

(

)

Kegiatan

Instansi

Sasaran

Penyelenggara

Waktu Penyelenggaraan

USULAN Materi

KEGIATAN

KETERANGAN

Informasi

6

7

8

9

10

11

12

……….

…………….

………

……………

……………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

……………

……………

……….

…………….

………

……………

……………

……………

……………

4. Pelatihan teknis tenaga pendata HSBG dan keselamatan bangunan Tabel V-2 Usulan Pelatihan Teknis Tenaga Pendata HSBG dan Keselamatan Bangunan DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN/ KOTA*

: PELATIHAN TEKNIS TENAGA PENDATA HSBGN DAN KESELAMATAN BANGUNAN : : PENYELENGARAAN PELATIHAN TEKNIS Materi

NO.

Instansi

Waktu

Penyelenggara

Penyelenggaraan

Sasaran

Permen

Perda

USULAN

Peraturan Bupati/

Tata Cara

Peraturan

Walikota

Penghitungan

Lainnya

KEGIATAN KETERANGAN

Harga Satuan 1

2

3

…………………

……………….

…………………

……………….

…………………

4

5

6

7

8

9

10

11

……………… ………… …………

………

……………

…………

……………

…………

……………… ………… …………

………

……………

…………

……………

…………

……………….

……………… ………… …………

………

……………

…………

……………

…………

…………………

……………….

……………… ………… …………

………

……………

…………

……………

…………

…………………

……………….

……………… ………… …………

………

……………

…………

……………

…………

…………………

……………….

……………… ………… …………

………

……………

…………

……………

…………

…………………

……………….

……………… ………… …………

…………

……………

…………

……………

…………

RPIJM

49


5. Pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara Tabel V-3 Usulan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN : PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA PROPINSI : KABUPATEN/KOTA : PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH TANGGA No.

Waktu Penyelenggaraan

MATERI Sasaran

Kepmen 332/KPTS/M/2002

Pengalihan Status

Pengalihan SIP Pembelian RN Kontrak Hak

Peraturan yang ketat

Usulan Kegiatan

6. Pembinaan teknis pembangunan gedung negara Tabel V-4 Usulan Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN

: PEMBINAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

PROVINSI

:

KABUPATEN/KOTA

: PEMBINAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Materi

NO

Instansi

Waktu

Penyelenggara Penyelenggaraan

Sasaran

Kepmen Kipraswil No. 332/KTPS/M/2002

Keppres Juknis

No.

PT

80/th 2003

Usulan Ket. Kepmen Kegiatan 29 th HSBGN 2006

Ket.

50


7. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Tabel V-5 Usulan Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN : PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) PROVINSI : KABUPATEN/ KOTA*: JUMLAH/ INTENSITAS

NO.

1

DAERAH/ KAWASAN

KEJADIAN

RAWAN KEBAKARAN

KEBAKARAN

2

USULAN KEGIATAN SEBAGAI TINDAK LANJUT

PRODUK PERATURAN PENCEGAHAN & KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN Nama Dinas/ Instansi

Jumlah

Prasarana & Sarana

Kebakaran

SDM

Kebakaran

4

5

6

3

Nama Produk

Tahun

7

8

Legal Hukum RIK (sebutkan nomor) SK Bup/Wlkota

Perda

Blm Ada

9

10

11

KETERANGAN

PRODUK PERATURAN

12

13

(sebutkan nama kawasan) …………………… ……….. / bulan

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

…………………..

………………

…………………… ……….. / tahun

……………..

……….

………… ………………………… ……………..

……

…………………..

………………

……………………

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

…………………..

………………

……………………

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

…………………..

………………

……………………

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

…………………..

………………

……………………

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

…………………..

………………

……………………

……………..

……….

…………

………………………… ……………..

……

…………………..

………………

(

)

8. Penyusunan RANPERDA Bangunan Gedung Tabel V-6 Usulan Penyusunan RAPERDA PERDA TERKAIT DENGAN BANGUNAN GEDUNG Kesesuaian Dengan

No. Nomor Perda

Nama Perda

UUBG dan PPBG

2

3

USULAN KEGIATAN

KET Ada

Tidak Sesuai

Sesuai 1

PROSES PENYUSUNAN RAPERDA BG

4

Penyusunan Draf 6

Konsultasi Publik 7

Tidak Ada/

Proses Legalisasi 8

Belum Ada Draf 9

Nama Kegiatan

Ya

Tidak

10

11

12

13

51


RPIJM

9. Percontohan Pendataan Bangunan Gedung Tabel V-7 Usulan Percontohan Pendataan Bangunan Gedung DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN/ KOTA*

: PERCONTOHAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG : : DATA BASE BANGUNAN GEDUNG

JUMLAH BANGUNAN GEDUNG NO.

Ada

DI KABUPATEN/ KOTA (unit)

1

Manual

Komputerisasi

3

4

2

………………… unit

Substansi Pendataan

(

)

(

Status

Arsitektur

Utilitas

Kepemilikan

& Struktur

BG

5

6

7

)

(

)

(

)

(

)

USULAN KEGIATAN

KETERANGAN

8

9

………………

……………

………………

……………

………………

……………

………………

……………

………………

……………

………………

……………

………………

……………

………………

……………

………………

10. Percontohan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Tabel V-8 Usulan Percontohan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN/ KOTA*

NO.

1

: PERCONTOHAN AKSESIBILITAS : :

DASAR HUKUM PEMBERLAKUAN AKSESIBILITAS

PERCONTOHAN AKSESIBILITAS YANG USULAN KEGIATAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG / LINGKUNGAN TELAH DILAKUKAN PTBG

Ada (sebutkan)

Tdk Ada

Tahun

Lokasi

Nama Bangunan Gedung

Lokasi

Jenis Kegiatan

2

3

4

5

6

7

8

KETERANGAN

9

……….. ………………… …………………………..

……………… ………………… ……………………….

…………………..

……….. ………………… …………………………..

……………… ………………… ……………………….

…………………..

……….. ………………… …………………………..

……………… ………………… ……………………….

…………………..

……….. ………………… …………………………..

……………… ………………… ……………………….

…………………..

……….. ………………… …………………………..

……………… ………………… ……………………….

…………………..

……….. ………………… …………………………..

……………… ………………… ……………………….

…………………..

……….. ………………… …………………………..

……………… ………………… ……………………….

…………………..

(

)

11. Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara 12. Dukungan Prasarana dan Sarana Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIPPB)


52

5.2 KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Tabel V-9 Usulan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

DATA DAN INFORMASI KECIPTAKARYAAN KABUPATEN/KOTA :…………………………. PROVINSI : …………………………………….

No.

2

Nama Lokasi

3


4


5

Karakter Lokasi

6

Propinsi

7

Kabupaten

8

Masyarakat

9

Swasta

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

1

Keterangan Pengisian: Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasan Kolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaan Kolom 4 : cakupan wilayah administrasi daerah perencanaan Kolom 5 : diisi karakter lokasi, seperti : a. Kawasan dengan keutuhan dan kesamaan karakter tematis (kawasan lama kota, lingkungan sentra perindustiran rakyat, kawasan sentra mahasiswa, kawasan kumuh) b. Keragaman fungsi kawasan (kawasan fungsi hunian, kawaan fungsi usaha, kawasan fungsi sosial-budaya dan keagamaan serta kawasan fungsi khusus) c. Keragaman pola pengembangan kawasan (pembangunan kawasan baru, pembangunan kawasan terbangun, dan kawasan dengan pertumbuhan yang sangat cepat) Kolom 6 : diisi dukungan yang akan disediakan pemerintah Propinsi, seperti APBD, TIM Teknis, dll. Kolom 7 : diisi dukungan yang akan disediakan pemerintah Kabupaten Kolom 8 : diisi dukungan/peran serta masyarakat (partisipasi masyarakat) Kolom 9 : diisi dukungan/peran serta pihak swasta

2

1

4

Cakupan Wilayah Administrasi 5

Karakter Lokasi 6

Propinsi 7

Kabupaten

Kolom 9 : diisi dukungan/peran serta pihak swasta

Kolom 8 : diisi dukungan/peran serta masyarakat (partisipasi masyarakat)

Kolom 7 : diisi dukungan yang akan disediakan pemerintah Kabupaten

Kolom 6 : diisi dukungan yang akan disediakan pemerintah Propinsi, seperti APBD, TIM Teknis, dll.

c. Keragaman pola pengembangan kawasan (pembangunan kawasan baru, pembangunan kawasan terbangun, dan kawasan dengan pertumbuhan yang sangat cepat)

b. Keragaman fungsi kawasan (kawasan fungsi hunian, kawaan fungsi usaha, kawasan fungsi sosial-budaya dan keagamaan serta kawasan fungsi khusus)

a. Kawasan dengan keutuhan dan kesamaan karakter tematis (kawasan lama kota, lingkungan sentra perindustiran rakyat, kawasan sentra mahasiswa, kawasan kumuh)

Kolom 5 : diisi karakter lokasi, seperti :

Kolom 4 : cakupan wilayah administrasi daerah perencanaan

Kolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaan

3


Kolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasan

Kolom 1 : diisi nomor urut

Keterangan Pengisian:

Nama Lokasi

No.

RUANG TERBUKA HIJAU


8

Masyarakat

9

Swasta

RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA

53

2. Kegiatan Bantuan Teknis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tabel V-10 Bantuan Teknis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


54

3. Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Nelayan Tabel V-11 Usulan Pembangunan Prasarana dan Sarana Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Nelayan


2

Nama Lokasi

3

4

5

6

Jumlah Bangunan (unit) Luas Jumlah Lingkungan Penduduk Bangunan Bangunan (Ha.) (Jiwa) Hunian Sarana Umum 7

8

Ketersediaan PSD

9

10

11

Jalan Drainase Air Bersih Sanitasi Persampahan Lingkungan

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PENINGKATAN LINGKUNGAN KUMUH

No.

1

Keterangan Pengisian: Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasan Kolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaan Kolom 4 : diisi jumlah penduduk di daerah perencanaan Kolom 5 : diisi jumlah bangunan hunian (rumah tinggal) Kolom 6 : diisi jumlah bangunan sarana umum (musholla, sekolah, MCK, kantor, dll.) Kolom 7 : diisi panjang jalan lingkungan (dalam "M) di lingkungan perencanaan Kolom 8 : diisi panjang jalan drainase (dalam "M) di lingkungan perencanaan Kolom 9 : diisi sisitem jaringan air bersih yang tersedia (PDAM, sumur pribadi, hidran umum, dll) Kolom 10 : diisi jumlah dan kondisi sistem sanitasi yang tersedia (pribadi, umum komunal) Kolom 11 : diisi kondisi sistem persampahan yang tersedia Kolom 12 : diisi perbandingan (%) pemanfaatan lahan berdasarkan Rencana Teknik Tata Ruang Kota : a. Lahan hunian/permukiman b. Lahan non hunian/permukiman (bantaran sungai, bantaran jalur KA, dll) c. Lahan komersial d. Lahan industri, dll Kolom 13 - 16 : diisi dukungan yang akan disediakan pemerintah kabupaten/kota, seperti APBD, Tim Teknis, dll.

12

Peruntukan lahan berdasarkan RTRK

Propinsi

14

Kab./ Kota

15

16

Masy. Swasta

Dukungan

13

2

No.

1

4

5

6

7

8

Kolom 13 - 16 : diisi dukungan yang akan disediakan pemerintah kabupaten/kota, seperti APBD, Tim Teknis, dll.

d. Lahan industri, dll

c. Lahan komersial

b. Lahan non hunian/permukiman (bantaran sungai, bantaran jalur KA, dll)

a. Lahan hunian/permukiman

Kolom 12 : diisi perbandingan (%) pemanfaatan lahan berdasarkan Rencana Teknik Tata Ruang Kota :

Kolom 11 : diisi kondisi sistem persampahan yang tersedia

Kolom 10 : diisi jumlah dan kondisi sistem sanitasi yang tersedia (pribadi, umum komunal)

Ketersediaan PSD

9

10

Drainase Air Bersih Sanitasi

Kolom 9 : diisi sisitem jaringan air bersih yang tersedia (PDAM, sumur pribadi, hidran umum, dll)

Kolom 8 : diisi panjang jalan drainase (dalam "M) di lingkungan perencanaan

Kolom 7 : diisi panjang jalan lingkungan (dalam "M) di lingkungan perencanaan

Kolom 6 : diisi jumlah bangunan sarana umum (musholla, sekolah, MCK, kantor, dll.)

Kolom 5 : diisi jumlah bangunan hunian (rumah tinggal)

Kolom 4 : diisi jumlah penduduk di daerah perencanaan

Kolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaan

Kolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasan

Kolom 1 : diisi nomor urut

3

Jumlah Bangunan (unit) Luas Jumlah Lingkungan Penduduk Bangunan Bangunan Jalan (Ha.) (Jiwa) Hunian Sarana Umum Lingkungan

Keterangan Pengisian:

Nama Lokasi

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PENINGKATAN LINGKUNGAN NELAYAN


11

Persampahan 12


Propinsi 14

Kab./ Kota

15

16

Masy. Swasta

Dukungan

RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA

55


56

4. Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional Tabel V-12 Usulan Pembangunan Prasarana dan Sarana Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional


No.

2

Nama Lokasi

3


4

Jumlah Penduduk (Jiwa)

5

Potensi/Karakter Lokasi

7

Kebutuhan Infrastruktur

8

Dukungan Pemda

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PENATAAN LINGKUNGANPERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH

1

Keterangan Pengisian: Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasan Kolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaan Kolom 4 : diisi jumlah penduduk di daerah perencanaan Kolom 5 : diisi potensi/karakter lokasi, seperti : a. Lingkungan permukiman dan bangunan tradisional (kedaerahan), bersejarah, perdagangan, kelompok industri rumah tangga yang mempunyai ciri khas tertentu. b. Lingkungan permukiman yang secara sosial-budaya perlu untuk dihidupkan kembali (dahulu pernah "hidup dan dikenal") c. Lingkungan yang secara ekonomi, pernah dan punya potensi untuk dikembangkan d. Lingkungan permukiman dan bangunan yang bercirikan heritage (pustaka). Kolom 6 : diiisi infrastrukutr yang akan diperlukan dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan Kolom 7 : diisi dukungan yang akan disediakan pemerintah Kabupaten/Kota, seperti APBD, TIM Teknis, dll.

RPIJM

57


5.3 KEGIATAN PERKOTAAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DI

1. Bantuan Teknis Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 2. PAKET dan REPLIKASI 3. Bantuan Langsung Masyarakat 5.4 PROGRAM YANG DIUSULKAN Dengan melihat keadaan dan kondisi profil penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten/Kota serta sasaran yang akan dicapai yang merupakan bagian dari masterplan Kabupaten/Kota, setiap Kabupaten/Kota akan mengusulkan program-program dengan pembiayaan dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan atau swasta sebagai bagian dari investasi infrastruktur di masing-masing kota. Adapun contoh kegiatankegiatan dapat dilihat di Tabel V-14 mengenai usulan program Penataan Bangunan dan Lingkungan. Tabel V-13 Rencana Usulan (Memorandum) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota/Kabupaten Propinsi

NO

:...................................... :.................................

KEGIATAN

VOL

HARGA TOTAL SATUAN

DUKUNGAN PUSAT PROP KOTA/ KAB SWASTA MASY

I. PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG 1 Diseminasi Peraturan/ Per UU an 2 Peningkatan/Pemantapan Kelembagaan Bangunan Gedung 3 Pengembangan Sistem Informasi BG dan Arsitektur 4 Pelatihan Teknis Tenaga Pendata Harga Satuan dan Keselamatan Bangunan Gedung 5 Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara 6 Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 7 Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran 8 Penyusunan Raqnperda Bangunan Gedung 9 Percontohan Pendaytaan Bangunan Gedung

58


NO

KEGIATAN

VOL

HARGA TOTAL SATUAN

DUKUNGAN PUSAT PROP KOTA/ KAB SWASTA MASY

10 Percontohan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan 11 Rehab Bangunan Gedung Negara 12 Dukungan Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan II. Penataan Lingkungan Permukiman 1 Bantuan Teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 2 Bantuan Teknis Penataan RTH 3 Dukungan Sarana dan Prasarana Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh 4 Dukungan Sarana dan Prasarana Penataan Lingkungan Permukiman Nelayan 5 Dukungan Sarana dan Prasarana Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional/ Bersejarah III. Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan 1 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) 2 Replikasi P2KP

RPIJM

59


TIM PENGARAH 1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP 2. Ir. Ismanto, MSc 3. Ir. Danny Sutjiono 4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc 5. Ir. Antonius Budiono, MSc 6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc 7. Ir. Susmono TIM PENYUSUN 1. Ir. Andreas Suhono, MSc 2. Ir. Diana Kusumastuti, MT 3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci 4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng 5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT 6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES 7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc 8. Ir. Doddy Koeswanto 9. Ir. Iskandar Z 10. Ir. Halasan Sitompul 11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc 12. Dades Prinandes, ST, MT 13. Yuke Ratnawulan, ST 14. Dra. Endah T. Widowati 15. Veronica Kusumawardhani, ST 16. Ade Syaiful, ST., MT 17. Meytri Wilda Ayuantari, ST 18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM 19. Budi Hertanto, ST 20. Akhfian Mustika A, ST 21. Hidemiwan, ST 22. Azibi Taufik, ST NARA SUMBER 1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW 2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati 3. Ir. Gita Chandrika N, MPC 4. Ir. Sugiantoro PENYELARAS AKHIR STUDIO Jakstra BPCK Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4 telp. +62 21 72796582/7244067 faks. +62 21 72796582/7244067

CIPTA KARYA

Recommend Documents