1
PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERIZINAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DAN PEMBIAYAAN ROYALTY KARYA CIPTA LAGU (Studi Kasus Putusan MA Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 Penulis : RAHMA FAEDHATU NPM: 13100027 Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta ABSTRACT Results of research and discussion can be concluded Yayasan Cipta Karya Indonesia (YKCI) as Plaintiffs have filed a lawsuit against the Cassation advance as Defendant in court Commercial Court in Makassar District Court. Furthermore cassation and Cassation rejected, then the Cassation sentenced to pay court costs in this appeal level. Furthermore cassation and Cassation rejected, then the Cassation sentenced to pay court costs in this appeal level. Law No. 4 of 2004, Law No. 14 of 1985, as amended and supplemented by Law No. 5 of 2004, Law No. 19 of 2002 and other laws and regulations concerned. Defendants have copyright infringement (Article 45 paragraph (1) and (3) jo. Article 2 (1) of the Law copyrights), so dikwalifikasi as tort; Considering that therefore the petition numbers (2 and 3) may be granted. Consideration of judges in resolving Case Claims Licensing Use of Authorship Songs and Financing Royalty Karya Cipta Lagu, that these reasons may be justified, because after researching carefully cassation April 19, 2013, the answer to the brief dated May 20, 2013 associated with the decision of Judex facti, in this case the Makassar District Court Commercial Court had misapplied the law with consideration. The Supreme Court opinion that there is sufficient reason to grant the request for cassation of Cassation PT Pratama INUL Vizta VISTA KARAOKE SATURN and annul the decision of the Commercial Court in Makassar District Court No. 01 / IPR / 2012 / PN Commerce Mks. Law No. 19 of 2002 on Copyright, Law No. 48 Year 2009 concerning Judicial Power, Law Number 14 Year 1985 regarding the Supreme Court as amended by Law No. 5 of 2004 and the second amendment to Law No. 3 Year 2009. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hak
cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk
memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Sebagai perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas tertentu, tidak seperti halnya hak milik industri, timbulnya hak harus dengan suatu formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran. Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, “Pencipta musik/lagu berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada orang yang melanggar hak cipta”. Dalam kenyataan banyak didapati kasus dimana pihak perusahaan rekaman akhirnya digugat oleh pencipta musik/lagu. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan judul “Penyelesaian Perkara Gugatan Perizinan Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Pembiayaan Royalti Karya Cipta Lagu (Studi Kasus Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013)” B. Perumusan masalah 1. Bagaimana proses penyelesaian perkara gugatan perizinan penggunaan karya cipta lagu dan pembiayaan royalty karya cipta lagu Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013 ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan perizinan penggunaan karya cipta lagu dan pembiayaan royalty karya cipta lagu Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013 ? C. Tujuan Penelitian 1. Mengtahui dan menjelaskan proses penyelesaian perkara gugatan perizinan penggunaan karya cipta lagu dan pembiayaan royalty karya cipta lagu Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013. 2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan perizinan penggunaan karya cipta lagu dan pembiayaan royalty karya cipta lagu Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan tinjauan hukum perdata pada khususnya, terutama mengenai proses penyelesaian perkara gugatan perizinan penggunaan karya cipta lagu dan pembiayaan royalty karya cipta lagu. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini memberikan jawaban atas masalah yang diteliti mengenai proses penyelesaian perkara gugatan perizinan penggunaan karya cipta lagu dan pembiayaan royalty karya cipta lagu.
3
TINJAUAN PUSTAKA A. Perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Wiryono Prodjodikoro pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.1 Menurut R. Subektif pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk untuk
melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dan terbentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.2 Menurut M. Yahya Harahap perjanjian adalah suatu hubungan hokum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.3 Dari semua pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. B. Hak Cipta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa: “Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program computer”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa : “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Menurut Abdul Kadir Muhammad perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut:
1 Wiryono Prodjodikoro, 2004, Azas‐azas Hukum Perjanjian, Bandung: CV Mandar Maju, hal 7. 2 3
R. Subektif, 1979, Hukum Perjanjian, Cetakan ke‐6, Jakarta; Intermasa, hal. 1 M. Yahya Harahap, 1986, Segi‐segi Hukum Perjanjian , Cetakan Kedua, Bandung: Hal. 6
4
1. Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. Izin (lisensi). Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar. 3. Pembatasan undang-undang. Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.4 C. Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tidak memberi definisi mengenai royalti. Namun, dalam Pasal 87 ayat (1) untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Ayat (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Ayat (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. Dan ayat (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran UndangUndang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya meminta izin kepada si pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/ karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.5 D. Tinjauan Umum Tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) YKCI adalah merupakan badan idependen, bukan organisasi yang disponsori oleh pemerintah, akan tetapi didukung oleh Departemen Kehakiman sekarang kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dan Tim 4
Abdul Kadir Muhammad, Loc. Cit., hlm. 240. Tim Lindsay, dkk, 2002, Hak Kekayaan Intelektual –Suatu Pengantar-, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, hlm. 120. 5
5
Kepres 34.6 Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Hak Cipta. Pemerintah tidak mengeluarkan surat penunjukkan karena yang paling penting adalah adanya kekuatan hukum yang diberikan oleh setiap pencipta musik dan lagu. E. Prosesnya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan),
kita telah
mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Menurut Sutantio, Retno Wulan, dan Iskandar Oeripkartawinata dalam hukum acara perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi. Pada dasarnya, upaya hukum ini menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah, apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad ex. Pasal 180 (1) HIR), maka meskipun diajukan upaya biasa, namun eksekusi akan berjalan terus. Berbeda dengan upaya hukum biasa, mengenai upaya hukum luar biasa pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi. Yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita ekskutorial dan peninjauan kembali. 7 Penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta atas potret dapat ditempuh dengan melalui jalur pengadilan (litigasi) yang di dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur dalam Bab X, mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mangajukan gugatan ganti rugi oleh pemengang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada Pengadilan Niaga.
6 Tim Kepres 43 adalah Tim kerja pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara yang dibentuk pada bulan Juli 1986, yang tugasnya meneliti, mempelajari dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap segala permasalahan di bidang “ Intellectual Property Right” , tugas dari tim ini adalah meliputi penyelesaian segala permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merk Dagang dan Merk perniagaan, serta mempercepat, prioritas penanganan diberikan kepada penyelesaian permasalahan di bidang Hak Cipta 7 Sutantio, Retno Wulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Alumni. Hal. 142
6
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma- norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.8 Meniliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.9 Penelitian ini dilakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai hak cipta atas musik/lagu dan perlindungan hukumnya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. B. Sifat Penelitian Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti”10. Sifat deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyelesaian Perkara Gugatan Perizinan Penggunaan Karya Cipta Lagu
dan
Pembiayaan
Royalti
Karya
Cipta
Lagu
Putusan
MA
No
392
K/Pdt.sus.HKI/2013. C. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder terdapat beberapa sumber bahan hukum, antara lain: Bahan hukum primer adalah bahan/ materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, berupa : 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 4. Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013 8
Jhony Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayu Media Publishing, hal 337. 9 Sri Mamudji, Op Cit, hal 15. 10 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Penerbit: Ghalia Indonesia, Hal. 58
7
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa : 1) Kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta. 2) Peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Perkara Gugatan Perizinan Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Pembiayaan Royalti Karya Cipta Lagu Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa :Kamus Hukum, Majalah, Jurnal Ilmiah, Media Internet dan Ensiklopedia. D. Teknik Pengumpulan Data Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penyelesaian Perkara Gugatan Perizinan Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Pembiayaan Royalti Karya Cipta Lagu Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013 data sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku referensi jurnal, karya-karya ilmiah di bidang HaKI dan hak cipta, kamus hukum dan kamus umum. E. Analisis Data Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.11 Analisis data merupakan salah satu yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih adahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Proses penyelesaian perkara gugatan perizinan penggunaan karya cipta lagu dan pembiayaan royalty karya cipta lagu Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013 Berdasarkan posisi kasus Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013 antara penggugat dengan tergugat, sebagai berikut:
11 Lexy J. Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, hal101.
8
Tergugat : PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO. Melawan Penggugat : YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI). Proses penyelesaian perkara gugatan perizinan penggunaan karya cipta lagu dan pembiayaan royalty karya cipta lagu Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013, penulis dapat menganalisis bahwa upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu hal tertentu yang melawan keputusan hakim. Upaya tersebut dilakukan sebagai alat untuk mencegah dan memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan tersebut.
Penyelesaian perkara hak cipta tersebut diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 UUHC. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan dan mempelajari gugatan kemudian menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (Sembilan puluh) setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan upaya hokum. Hal ini diatur Pasal 62 Ayat (1) UUHC, sangat jelas bahwa putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap sengketa pelanggaran hak cipta telah diputuskan oleh hakim pada tingkat pertama adalah upaya hukum kasasi. Sengketa yang terjadi di dalam hak cipta sama sekali tidak mengenal banding. Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam melakukan kasasi, Mahkamah Agung bukan peradilan tingkat tertinggi sebab yang dikasasi itu adalah putusan tingkat tertinggi. Kasasi hanya meliputi bagian hukumnya saja, tidak mengenal peristiwa. Hakim kasasi bukan hakim yang memeriksa peristiwa.
9
B. Pertimbangan
hakim
dalam
menyelesaikan
perkara
gugatan
perizinan
penggunaan karya cipta lagu dan pembiayaan royalty karya cipta lagu Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013 Berdasarkan fakta yang ada, di alamat tersebut di atas sebagaimana dalil Penggugat tidak terdapat dan tidak dikenal PT Vista Pratama; yang sebenarnya berdomisili hukum di alamat tersebut di atas adalah CV. Suara Indah yang dipimpin oleh David Goni Jokom, MBA, MSA; Menurut Majelis Hakim memberi pertimbangan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dengan menggugat PT Inul Vista karena hubungan hukum yang tercipta antara Penggugat selaku Lembaga Kolektif Manajemen (LKM) dengan Tergugat PT Inul Vizta selaku pengguna karya cipta musik/lagu. Tergugat sebagai Badan Hukum dalam mengelola usahanya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga secara francise (waralaba) dengan membuka beberapa outlet yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, demikian halnya dalam perkara in casu, Tergugat kerja sama (melakukan francise/waralaba) dengan CV Suara Indah yang beralamat di Megamas Manado Blok 1-A2 JI. Unit Ruko Nomor 50-52 Manado Sulawesi Utara (sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan);. Berdasarkan keterangan para saksi dan Penggugat pada intinya diterangkan “sebenarnya pihak Tergugat selama ini (sudah beberapa tahun berjalan) telah memberikan dispensasi dan kelonggaran bahkan juga dikenakan tarif yang terendah, gugatan Penggugat sekarang masih memberikan kelonggaran dengan memungut tarif/royalty yang terendah Rp720.000,00 pertahun. Selanjutnya Majelis berpendapat bahwa sudah selayaknya harus diapresiasikan kepentingan pada pencipta lagu, akan tetapi juga harus pula dipertimbangkan kondisi ini kepentingan pelaku usaha pengguna jasa karya cipta musik/lagu, supaya agar tetap exist dalam menjalankan usahanya, untuk itu kepentingan para pihak harus dipertimbangkan secara berimbang, dan oleh karenanya dipandang layak, patut dan adil kalau besaran royalty yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp288.000,00 per room per tahun. PENUTUP Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara
10
dalam tingkat kasasi Ini. Pertimbangan Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat yang ditandatangani oleh Drs. Dharma Oratmangun, M.Si., selaku Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia tertanggal 3 Desember 2013 tersebut adalah Surat Kuasa Umum, yang tidak dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perkara wanprestasi/ingkar janji di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar. Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta (Pasal 45 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang hak Cipta), sehingga dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka (2 dan 3) dapat dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013. Karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, \memperhatikan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. Achmad Zen Umar Purba, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung: PT. Alumni. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, Jakarta: Rajawali Press BN. Marbun, 2009, Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum, Depok : Puspa Swara. Copyright Royalties for Music and Sound Recordings, Chapter 5. U. S. Congress, Office of Technology Assessment, Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law, OTA CTT-422, Washington DC: US Government Printing Office, Oktober 1989
11
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Tangerang, hlm. 1. Eddy Damian, 2002, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, Bandung: PT. Alumni. Eddy Damian, 2005, Hukum Hak Cipta, Bandung: Alumni Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights, Bogor: Ghalia Indonesia. Gatot Supramono, 2010, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: PT. Rineka Cipta Gatot Supramono, 2010, Hak Cipta dan Aspek-Aspeknya Hukumnya, Jakarta: PT. Rineka Cipta Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada. Harsono Adisumarno, 1981, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Jakarta: Rajawali Press Hendra Tanu Admadja, 2003, Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Pascasarjana UI Henry Campell Balck, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modem, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990 J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung: Citra Aditya Bakti. Jhony Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malan : Bayu Media Publishing Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Lexy J. Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya R. Setiawan, 1987, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung. R. Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta R.Subekti, R Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UndangUndang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta : PT Pradnya Paramita
12
Rasaid M. Nur, 2003, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Penerbit: Ghalia Indonesia Salim H.S, SH, MS, 2004, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika. Salim HS, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Soedikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty Soekanto Soerjono, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Kadja Grafindo Persada Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ke III, Jakarta: UI Pres Sri Soedewi Masychoen Sofyan. 1975. Hukum Perutangan A. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sudjatmiko, Bagus, 1997, Pengantar Ethnomusikologi I, Jakarta: Citra Utama Grafindo. Sutantio, Retno Wulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Alumni Suyud Margono, 2010, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung: Nuansa Aulia. Tim Lindsay, dkk, 2002, Hak Kekayaan Intelektual –Suatu Pengantar-, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni Tim Lindsey et al., 2002, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan P.T. Alumni. Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2006, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Bandung : PT. Alumni. Wiryono Prodjodikoro, 2004, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung: CV Mandar Maju. Yan Pramadya Puspa, 2008, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Semarang : Aneka Ilmu. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Putusan MA No 392 K/Pdt.sus.HKI/2013
13
Putusan Perdata No. 164/PDT. G/1999/PN. Jak.Sel Tanggal 30 Maret 1999 Jurnal Harry Purwanto, 2009, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum, Jurnal berkala FH UGM, Volume 21. Tanpa Pengarang, Introduksi Karya Cipta Indonesia Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 1990 Tim Kepres 43 adalah Tim kerja pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara yang dibentuk pada bulan Juli 1986, yang tugasnya meneliti, mempelajari dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap segala permasalahan di bidang “ Intellectual Property Right” , tugas dari tim ini adalah meliputi penyelesaian segala permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merk Dagang dan Merk perniagaan, serta mempercepat, prioritas penanganan diberikan kepada penyelesaian permasalahan di bidang Hak Cipta Internet http://ronald.blog.friendster.com/2008/10/ASIRI-YKCI-dan-Siapa-Lagi/., diakses pada 13 Desember 2016. www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/515E-PROSEDUR_MEDIASI, di unduh 25 Februari 2017
