Infrastuktur Cipta Karya

SPAM Petanu Dukung Bantuan Cipta Karya di Pulau Terpencil dan Kawasan Strategis Bali Selatan Terluar Indonesia

14

9

Edisi 9/Tahun X/September 2012

Sanitasi Buruk Berdampak pada Kesehatan dan Perekonomian Negara

26

kementerian pekerjaan umum

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Infrastuktur Cipta Karya Dukung

Sail Morotai 2012

ck • Bantuan siaga bencana Kementerian Pekerjaan Umum PLUS! lensa dalam kegiatan Bakesra (Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara)

daftar isi

Edisi 94Tahun X4September 2012

Berita Utama Morotai 2012;Kilau 4 Sail Mutiara di Bibir Pasifik Cipta Karya 7 Infrastruktur Dukung Sail Morotai 2012

liputan khusus Cipta Karya 9 Bantuan di Pulau Terpencil dan Terluar Indonesia

Salissingan, 12 Warga Berharap Pada Air Hujan

4 12

info baru Petanu Dukung Kawasan 14 SPAM Strategis Bali Selatan 100% Pelayanan 18 Mimpi Air Minum Banjarmasin Makin Nyata

Boediono Serukan 22 Wapres Dunia Usaha Tiru Model PNPM

dan Pusdikpassus Kerjasama 23 PU Latih Satgas Darurat Bencana

22

Rusun Asrama ITB Jatinangor Megah, Murah, dan Ramah Lingkungan Program Hibah Air Minum Harus

25 Tepat Sasaran

Sanitasi Buruk Berdampak pada

dan Perekonomian 26 Kesehatan Negara

inovasi RKT Berkualitas, 27 Dokumen Infrastruktur Cipta Karya Tuntas

PLUS! lensa ck • Bantuan siaga bencana Kementerian Pekerjaan Umum dalam kegiatan Bakesra (Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara)

2

14 22 25 27

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Budi Yuwono P Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Antonius Budiono Dewan Redaksi Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. Sjukrul M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Guratno Hartono, Tamin MZ. Tamin MZ. Amin, Nugroho TriAmin, Utomo Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi BagianA.Produksi Erwin Setyadhi, Djoko Karsono, Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Dian Irawati, Fajar Santoso, IlhamSuryaningrum, Muhargiady, R. Julianto, Desrah, Wardhiana Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Sri Murni Edi K, Desrah, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Bagian AdministrasiDjati & Distribusi Indah Raftiarty, Danang Pidekso Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, A. Joni Santoso,Hadi Nurfathiah Dwityo Soeranto, Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Kontributor Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, RG. Eko Djuli S, Dedy Nieke Nindyaputri, R. Permadi, Mulana MP. Sibuea, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Rina Agustin, Handy B. Legowo, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, HandyMursito, B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Djoko N. Sardjiono, Rudi A.M. Arifin, Endang Setyaningrum, Oloan Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Alex A. Sumantri, Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Deddy Halasan Sitompul, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Sitti Bellafolijani, M. Anggraini, Aulawi Dzin Nun, Agus Achyar, Ratria Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Susi Simanjuntak, Didik S.Dian Fuadi, AgusMDS Achyar, Ratria Anggraini, Suci Hastuti, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Budi Aswin G. Sukahar,Airyn Saputri, DidikPrastowo, S. Fuadi, Kusumawardhani, Wahyu K. Susanto, Putri Suri, Budi Prastowo, Aswin G.Intan Sukahar, Siti Aliyah Junaedi Putri Intan Suri, Wahyu K. Susanto, Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Alamat Redaksi Telp/Fax. 021-72796578 Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Email Telp/Fax. 021-72796578 [email protected] Email [email protected] website http://ciptakarya.pu.go.id

Mendorong Pertumbuhan Kawasan Perbatasan dengan Infrastruktur Lebih dari enam dekade, pengelolaan perbatasan negara belum menunjukkan hasil yang optimal, terutama dalam upaya mensejahterakan masyarakat perbatasan dalam hal pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan. Masalah kompleks perbatasan bukan semata masalah perhatian dan prioritas penganggaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun di balik semua itu ada pendekatan budaya, keamanan serta isu-isu HAM, supremasi hukum, dan pelestarian lingkungan dalam era global sekarang yang perlu mendapat perhatian serius. Untuk urusan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan, Ditjen Cipta Karya sudah lama menebarnya untuk memudahkan akses masyarakat setempat terhadap prasarana air minum, sanitasi, jalan desa, maupun pengembangan kawasan ekonomi. Apalagi untuk kawasan perbatasan, pulau terluar yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, pusat pertumbuhan nasional, atau kebijakan ekonomi politik lainnya. Contohnya yang baru-baru ini marak disebut di media adalah pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara yang bersejarah dalam perang dunia kedua antara tentara sekutu dan Jepang. Keistimewaan Pulau Morotai, yang dianggap sebagai mutiara di bibir pasifik, dibungkus dengan ajang Sail Indonesia di Morotai 2012. Sail Morotai merupakan rangkaian dari sail Indonesia sebelumnya di Bunaken, Banda, maupun WakatobiBelitong. Presiden telah menetapkan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sebagai langkah menuju era baru ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. Penetapan tersebut langsung didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah untuk menjadikan Morotai siap dengan segala tantangannya. Tak terkecuali Kementerian Pekerjaan Umum, melalui tiga armada besarnya yaitu Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Cipta Karya. Untuk Ditjen Cipta Karya sebut saja ada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Daruba, penataan kawasan Morotai, dan pembangunan tambatan perahu. Ini hanya tahap awal yang akan terus berlanjut sesuai perencanaan dan penganggaran yang terukur. Peningkatan kualitas pembangunan di daerah perbatasan, pulau terpencil, terluar semoga saja tidak harus menunggu dan menunggangi event besar maupun sebuah gejolak. Selamat membaca dan berkarya!

twitter @ditjenck Cover : Sail Morotai 2012 dipusatkan di pelataran desa Juangan, Daruba, Pulau Morotai, Maluku Utara. Pelataran dibangun Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (Foto: Buchori)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 9 4Tahun X4September 2012

3

berita utama

Sail Morotai 2012;

“Selamat datang di tepi pantai Samudera Pasifik, baik yang datang dari seluruh tanah air maupun dari mancanegara. Selamat datang dan selamat menikmati keindahan alam, tradisi, dan budaya Maluku Utara yang khas dan unik. Inilah negeri asal sekaligus magnet rempah-rempah dunia di masa silam. Welcome to Spice Island, Moloku Kie Raha”.

Foto Atas : Presiden SBY memberikan sambutan pada Sail Morotai 2012 Foto Bawah : Sailing pass kapal-kapal perang TNI AL dan mancanegara di hadapan pengunjung Sail Morotai 2012

Foto-foto : Buchori

Kilau Mutiara di Bibir Pasifik

berita utama

Foto Kiri : Demo terjun payung oleh TNI AL Foto Kanan : Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono melambaikan tangan pada masyarakat Pulau Morotai

L

agu ‘Kemilau Mutiara di Bibir Pasifik’ yang dibawakan Melly Goeslaw di pelataran puncak acara Sail Morotai 2012 menggebrak Desa Juanga, Kecamatan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Melly me ngenakan busana khas Morotai dengan tema Burung Bidadari yang menjadi legenda pulau yang bersejarah ini. Ia meliuk-liuk di tengah terik mentari di bibir pasifik diiringi parade seni budaya muda mudi Moluku Kiraha dan menari dengan riang di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani, beserta para tamu undangan lainnya. Selanjutnya Presiden dan semua masyarakat yang menyak sikan Sail Morotai 2012 disuguhi defile Pemuda Nusantara Bahari, demo terjung payung TNI AU, sailing pass kapal-kapal perang mancanegara dan TNI AL, serta kapal layar peserta Yatch Rally. Dari podium VVIP, Presiden SBY menerima penghormatan dari sailing pass dari kapal-kapal tersebut. Ditandai dengan pemukulan Tifa, alat musik khas Maluku, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka Sail Morotai 2012 di Desa Juanga, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Sabtu (15/9). Kepada para delegasi Sail Morotai, Presiden SBY mengucapkan selamat datang di pulau yang bersejarah ter sebut. Sail Morotai yang sangat monumental ini dimeriahkan dengan kehadiran keluarga veteran Perang Dunia II. Mereka datang dari Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, serta para pejuang dan veteran Operasi Trikora. Dengan menikmati Pulau Morotai yang dikenal dengan ‘Mutiara di bibir Samudera Pasifik’, mereka sekaligus mengenang para pendahulu dalam Perang Dunia II ataupun Perang Trikora yang terjadi sekian dekade yang lalu. Sejarah mencatat, Operasi Trikora merupakan momen yang sangat penting dalam penegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. dengan semangat baru, Indonesia mengubah ka wasan yang dulu merupakan mandala perang, menjadi kawasan perdamaian, kawasan pertumbuhan ekonomi, dan kawasan kerja sama internasional yang membawa manfaat bagi seluruh bangsa di dunia. Menurut Presiden SBY, pemilihan Pulau Morotai sebagai titik perhelatan Sail Morotai karena letaknya yang strategis, berada di jalur pertemuan kekuatan ekonomi kawasan Asia Timur dan kawasan Pasifik. Pulau Morotai juga memiliki kaitan sejarah dengan PD II. Di sisi lain, Pulau Morotai juga kaya akan sumber daya alam. Panorama alam yang indah, dihiasi oleh hamparan pasir putih, mengitari pantai dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Wisata alam bahari yang mempesona diwarnai kekayaan bawah laut yang eksotis dengan terumbu karang beraneka warna dan beragam jenis ikan. Sebelumnya, Menko Kesra Agung Laksono selaku Ketua Panitia Pengarah, melaporkan bahwa rangkaian acara Sail Morotai 2012

sudah dimulai sejak tanggal 28 Juli hingga akhir September 2012. “Pada tanggal 28 Juli berangkat dari Darwin, Australia. Sail Morotai diikuti oleh 124 kapal dan 337 orang dari 17 negara. Kapal-kapal tersebut telah singgah di NTT, dan sebagian telah tiba di Morotai. Selain berangkat dari Darwin, kapal layar juga berangkat dari Filipina,” terang Agung. Selanjutnya Presiden SBY dan Ibu Ani menyaksikan festival budaya dari kabupaten dan kota se-Maluku Utara, dan Defile Pemuda Nusantara Bahari, demo terjung payung TNI AU, sailing pass kapal-kapal perang mancanegara dan TNI AL, serta kapal layar peserta Yatch Rally. Dari podium VVIP, Presiden SBY menerima penghormatan dari sailing pass dari kapal-kapal tersebut. Mendampingi Presiden SBY antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menkes Nafsiah Mboi, Menpora Andi Mallarangeng, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan juru Bicara Presiden Julian A Pasha.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Di dalam pidato sambutannya, SBY mengajak mengubah Morotai yang dulunya merupakan basis Perang Dunia II dan juga basis operasi Trikora merebut Irian, untuk menjadi zona pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia. “Marilah kita ubah Morotai yang dulu menjadi mandala perang menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi dan kerjasama internasional yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar SBY yang mengenakan batik lengan panjang ini.


5

Foto : Buchori

berita utama

Museum Perang Dunia II dibangun untuk mengenang peristiwa bersejarah yang terjadi di Pulau Morotai

“Dilihat dari sisi geografis, letak Morotai berada di antara per temuan kawasan ekonomi timur dan Pasifik. Sehingga, Morotai unggul dalam hal geopolitik dan potensi ekonomi yang harus bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat,” sambung Presiden. Di samping itu, SBY menekankan pentingnya keterpaduan konektivitas antar pulau di kawasan timur Indonesia. “Hal ini penting untuk mendukung Morotai sebagai episentrum baru di kawasan regional pasifik,” paparnya. Morotai sebagai titik awal untuk mengembalikan kejayaan maritim. Apalagi, Indonesia dipercaya menjadi pimpinan Forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 2013. “Kini, Indonesia memainkan peran penting dan strategis di kawasan Pasifik pasca resesi ekonomi yang melanda dunia,” jelasnya. SBY menambahkan, percepatan pengembangan pulau-pulau kecil terluar khususnya Morotai, akan bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, jasa transportasi serta per tambangan. Penyelenggaraan Sail Morotai ini merupakan momentum untuk mempromosikan kekayaan alam dan keindahan alam, khususnya potensi laut yang di Morotai. “Morotai memiliki kekayaan sumber daya alam, wisata alam dan panorama alam bawah laut yang begitu kaya,” jelas SBY.

Kebanggaan Masyarakat Morotai

Warga di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara antusias

6

menyaksikan pembukaan Sail Morotai 2012 yang digelar di Desa Juanga. Maida, warga Morotai Utara sengaja datang bersama keluarga ke Desa Juanga untuk menyaksikan langsung pem bukaan Sail Morotai yang rencananya dibuka Presiden Susilo Bam bang Yudhoyono. “Kami dari Morotai Utara, paling jauh dari sini sekitar tiga jam naik truk untuk melihat langsung Sail Morotai dan Presiden,” kata Maida yang menggendong seorang anaknya. Ia mengaku ingin menyaksikan even langka di Morotai tersebut secara langsung. Sejak Jumat (14/9) ia sudah tiba di ibukota kabupaten dan menginap semalam di sebuah rumah makan. Meski jarak dari desa tempat tinggalnya cukup jauh dan jalan yang rusak, ia mengaku tidak masalah asalkan bisa menyaksikan langsung Presiden membuka Sail Morotai 2012. “Ini pertama kali Presiden datang jadi ingin lihat langsung,” katanya. Sementara sejak pukul 07.00 WIT para undangan sudah mendatangi lokasi acara, yang memiliki undangan dan tanda pengenal diizinkan masuk sampai ke tenda putih biru sedangkan masyarakat hanya dapat menyaksikan dari luar lokasi yang sudah dijaga ketat aparat keamanan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meresmikan Tugu Trikora dan museum perang dunia kedua. Sedangkan di kesempatan lain, Ibu Negara, Ny Ani Yudhoyono meresmikan rumah pintar yang didirikan oleh PKK Kabupaten Morotai. Dalam acara puncak Sail Morotai ini ikut dihadiri juga tiga pelaku sejarah perang dunia kedua dari AS dan Australia. (bcr/berbagai sumber)

Foto-foto : Buchori

berita utama

Infrastruktur Cipta Karya Dukung Sail Morotai 2012 Foto Atas

: Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) SPAM IKK Daruba untuk mendukung pelayanan air minum masyarakat Pulau Morotai Foto Bawah : Bangunan MCK di kawasan di Desa Juanga untuk mendukung perhelatan Sail Morotai 2012

M

utiara di bibir pasifik adalah julukan Pulau Morotai. Keindahan alam nan memesona memiliki pasir putih dan lautan berwarna jernih. Pulau yang berada di ujung utara wilayah Indonesia ini mempunyai potensi pariwisata dan gerbang menuju tanah air. Banyaknya peninggalan sisa-sisa Perang Dunia II yang ada di pulau ini seperti puing-puing pesawat tempur, bangkai kapal perang, rongsokan tank dan bunker tempat persembunyian tentara sekutu menjadi daya tarik yang layak dinikmati. Dari sini pengunjung seakan bernostalgia saat Perang Dunia II di Morotai dengan banyak yang bisa dinikmati dari sisa-sisa PD II. Selain itu ada Gua Nakamura yang menjadi persembunyian sejumlah tentara Jepang yang takluk dari Sekutu. Nakamura adalah tentara Jepang yang yang bersembunyi di gua itu selama 30 tahun (1945-1975). Morotai sendiri dikelilingi pulau-pulau kecil yang mempunyai lokasi wisata dan tempat bersejarah yang menjadi daya tarik lokal. Salah satu pulau yang terkenal adalah Pulau Sum Sum tempat persembunyian Jenderal Douglas McArthur dari Amerika Serikat sebagai pasukan tentara pasifik.

Terik matahari yang luar biasa tak dipedulikan masyarakat Morotai dan sekitarnya untuk menyaksikan Sail Morotai 2012. Masyarakat berbondongbondong dari penjuru Maluku Utara. Dari Kota Ternate, mereka menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara. Selain Pulau Sum Sum, Pulau Dodola sering dikunjungi wisatawan dan menjadi alasan mereka mengunjungi Morotai karena aneka ragam terumbu karang dan berbagai spesies biota laut. Pulau Dodola dikelilingi hamparan pantai berpasir putih yang sangat luas dan menghubungkan Pulau Dodola Besar dan Dodola Kecil. Keduanya dipisahkan oleh laut dengan jarak lebih kurang 500 meter. Uniknya, saat surut terlihat dengan indah dua pantai pulau tersebut terhubung menjadi satu. Dari sekelumit kenikmatan Mutiara Pasifik, ada yang perlu memikirkan dukungan infrastruktur permukiman pulau ini. Apalagi dengan Sail Morotai 2012 dan ditetapkannya Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Presiden SBY. Pertumbuhan ekonomi akan memicu laju arus barang dan manusia dan pada gilirannya membutuhkan keberlanjutan dan peningkatan prasarana dan sarana dasar. Salah satunya adalah infrastruktur permukiman, seperti air minum, sanitasi, maupun penataan lingkungannya. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya mendukung penetapan kawasan tersebut dengan membangun tiga infrastruktur permukiman senilai


7

berita utama

Dukungan Cipta Karya untuk Sail Morotai 2012 juga dilakukan dengan membangun pelataran, trotoar, dan median jalan

kemudian memanfaatkannya Rp 35 miliar. Ketiganya antara lain dengan membangun Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengolahan Air (IPA). “SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) Daruba, ini sebagai modal awal untuk penataan kawasan Morotai, dan “Dukungan Cipta Karya untuk Morotai pertumbuhan Kabupaten Pulau tambatan perahu. Direktur Jenderal Cipta Karya sekaligus mendukung Kabupaten Morotai Morotai. Sementara dengan SPAM Kementerian PU, Budi Yuwono, yang masih jauh dari jangkauan air bersih ini kebutuhan air minum akan ter cukupi, namun tidak tertutup saat menghadiri Sail Indonesia di Morotai, Sabtu (15/9) menegaskan yang layak. Momentum Sail yang besar ini kita kemungkinan bertambah seiring dukungan Kementerian PU akan manfaatkan untuk lebih dahulu membangun ditetapkannya Morotai sebagai Ka wasan Ekonomi Khusus oleh Pre terus berlanjut. Menurutnya, Pulau prasarana air minum skala kota” siden,” jelasnya. Morotai merupakan salah satu Kedua adalah penataan kawasan perbatasan yang masih (Budi Yuwono) kawasan Morotai, yaitu dengan miskin prasarana dasar permukiman pembangunan pelataran sebagai nya. “Dukungan kita untuk Morotai tempat berlangsungnya puncak se kaligus mendukung Kabupaten Sail Morotai, pembuatan trotoar, Morotai yang masih jauh dari jang kauan air minum yang layak. Momentum Sail yang besar ini kita median jalan, dan street furniture sepanjang 1.400 meter. manfaatkan untuk lebih dahulu membangun prasarana air minum “Penataan kawasan ini sangat mendukung susksesnya ke giatan puncak sail. Akses menuju pelataran semakin nyaman skala kota,” ungkap Budi. SPAM kota Daruba memiliki kapasitas 30 liter per detik yang dengan trotoar dan median jalan,” kata Budi. mampu melayani kebutuhan air minum bagi sekitar 120 ribu jiwa Ditjen Cipta Karya juga mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi khusus yang berbasis kelautan ini dengan membangun atau setara dengan 2.400 Sambungan Rumah (SR). Pembangunan SPAM ini berkat sinkronisasi dengan Ditjen tambatan perahu di kawasan Daruba, Kecamatan Morotai Selatan. Sumber Daya Air yang sebelumnya sudah mengelola sumber Sekitar 50 persen penduduk morotai terpusat di kawasan Daruba. air baku dari air terjun Mangere yang dilengkapi dengan intake Karena itu, dukungan dermaga kecil dan penyediaan moda trans dan jaringan transmisi HDPE 300 milimeter. Ditjen Cipra Karya portasi perairan sangat dibutuhkan. (bcr)

8

liputan khusus

Bantuan Cipta Karya

di Pulau Terpencil dan Terluar

Indonesia

Setelah sukses dengan Ekspedisi dua tahun sebelumnya, Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara (Bhakesra) 2012 kembali dilaksanakan. Menaiki Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh 593, Ekspedisi kali ini memberikan bantuan sosial ke pulau terluar dan terpencil untuk Wilayah Timur Indonesia.

E

kspedisi ini juga ikut ambil bagian dalam rangka mendukung pelaksanaan Sail Morotai 2012 yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ekspedisi Bhakesra 2012 menempuh perjalanan selama satu bulan yang diikuti oleh 80 peserta. Tim Bhakesra terdiri dari 10 unsur yaitu; Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenko Kesra, Kemensos, Relawan yaitu Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pertamina, Bank Indonesia, Rumah Zakat, Forum Tujuh Tiga (Fortuga) ITB, Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI), wartawan Metro TV dan Asosiasi Pedagang Keliling. Ekspedisi ini melewati tujuh pulau terluar dan terpecil di Wilayah Timur Indonesia, yaitu Pulau Maumere, P. Lembata, P. Buru, P. Morotai, P. Marampit, P. Marore dan P. Bala Balakang dan

Foto-foto : Danang Pidekso

Whell Loader bantuan dari Ditjen Cipta Karya sesaat setelah keluar dari Tankdeck KRI Banda Aceh 593 di Pelabuhan Pulau Buru Provinsi Maluku.


9

liputan khusus

kembali lagi ke Jakarta. KRI Banda Aceh akan menempuh jarak 3.800 Nautical Mile (Nm) atau setara 7073,6 km mulai dari Jakarta sampai kembali lagi ke Jakarta. Maksud dan tujuan dari Ekspedisi Bhakesra 2012 ini adalah untuk memberikan bantuan serta sosialisasi kepada masyarakat kecil yang berada di pulau-pulau terpencil berupa penyuluhan dan program-program dari kementerian terkait maupun dari unsur organisasi kemasyarakatan agar mereka paham dan mengerti akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, mitigasi bencana, Keluarga Berencana dan lain-lainnya. Selain itu, bantuan berupa sembako dari berbagai unsur antara lain PLN, PERTAMINA, Bank Indonesia, BULOG serta Kemenko Kesra. Sementara dari Kementererian Pekerjaan Umum (PU) berupa kendaraan alat-alat berat, Kementerian Kesehatan berupa buku-buku penyuluhan kesehatan dan juga datang dari Persatuan Istri Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) berupa buku-buku dan alat musik tradisional. Pelepasan Ekspedisi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dengan membunyikan genta yang digelar di Dermaga Jakarta International Container, Terminal II, Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (28/8). Hadir juga dalam pelepasan tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng. Menurut Agung, Program Bhakti Kesejahteraan Nusantara

10

(Bhakesra) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyentuh pulau-pulau terdepan di Indonesia. Program Bhakesra mengajak serta seluruh masyarakat untuk mengembangkan dan mensejahterakan seluruh masyarakat. “Tugas pemerintah adalah memastikan rakyat Indonesia di seluruh Tanah Air mendapatkan pelayanan, tapi mengingat ne gara kita sebagai negara kepulauan maka perlu disiasati dalam rangka mendistribusikan kebutuhan. Oleh karena itu, pemerintah membuat program Bhakesra,” katanya. Dikatakan Agung, program Bhakesra dapat memotong jalur distribusi dan sebagai jalan pintas bagi pemerintah untuk mense jahterakan masyarakat, terutama di pulau-pulau terpencil.

Keikutsertaan Kemen PU dalam Bhakesra

Sesuai visi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU ya itu meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana permukim an di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, ber budaya, produktif, aman, tenteram dan berkelanjutan untuk mem perkuat pengembangan wilayah. Ditjen Cipta Karya Kemen PU pun turut serta dalam Ekspedisi Bhakesra 2012 ini. Bantuan yang diberikan Kementerian PU meliputi Wheel Loader (traktor) dua unit, truk tangki air dua unit, hidran umum kapasitas 1000 liter 50 unit, Jerigen 8000 buah, genset kapasitas

liputan khusus

Tim Kementerian PU yang bertugas selama satu bulan penuh untuk mengawal bantuan sampai ke tujuan. Tim ini bertugas untuk koordinasi, mobilisasi, dokumentasi dan juga administrasi.

5.000 watt 12 unit, Tempat Hunian Darurat 60 buah, pompa air dan pipa HDPE. Bantuan dengan total nilai mencapai Rp 6 miliar ini akan dibagikan merata ke tujuh pulau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam ekspedisi ini, Kementerian PU menerjunkan tim yang terdiri dari empat orang. Tim ini bertugas untuk melakukan

koordinasi, dokumentasi, mobilisasi dan administrasi serah terima bantuan. Redaksi pun ikut serta dalam tim tersebut. Berdasarkan pengamatan redaksi, bantuan dari Ditjen Cipta Karya terdistribusikan dengan baik. Bantuan berupa alat berat maupun truk tangki air langsung diserahterimakan kepada Dinas PU setempat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah setempat pun menyambut dengan baik bantuan yang diberikan. Di Kota Maumere Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, Wakil Bupati Wera Damianus sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Terkait dengan bantuan Kemen PU, ia mengatakan, kondisi jalan di P. Flores ini sangat labil, kontur tanah yang labil tersebut membuat jalan menjadi cepat rusak. “Jalan di Flores saya namakan jalan mahal karena hari ini diperbaiki besok sudah rusak, disini juga sering terjadi longsor. Saya tadi melihat alat berat dari Kemen PU turun dari kapal, semoga alat tersebut bisa membantu bila jalan mengalami longsor,” katanya. Begitu turun dari kapal, alat berat dari Ditjen Cipta Karya kemudian diserah terimakan ke Dinas PU Kabupaten Sikka NTT. Serah terima dilakukan oleh perwakilan dari Satker Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya oleh Kadis PU Kab. Sikka Fredrikus F K Djen. Fredrikus sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia akan menggunakan peralatan ini sebagai persiapan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam. Hal yang sama juga terjadi di Pulau Lembata. Pulau yang terkenal dengan tradisi berburu Ikan Paus ini menyambut baik kedatangan tim Bhakesra 2012. Terkait bidang air minum, Bupati Lembata Eliezer Yance Sunur menjelaskan, terdapat dua kecamatan di Kabupaten Lembata yang saat ini sulit mendapatkan air minum, yaitu Kecamatan Ila Gue dan Buyasuri. Hal ini terjadi karena topografi kecamatan tersebut yang terletak di Pegunungan, sementara sumber mata air berada di bawah. Sehingga air harus dipompa berapa kali untuk sampai ke atas, kemudian dengan sistem gravitasi baru dialirkan ke penduduk. “Untuk dua kecamatan tersebut tahun ini kita atasi dengan pompa air yang ditampung ke beberapa reservoir melalui Dana Alokasi Umum secara multiyears. Saya targetkan masalah air minum ini selesai 2014, selanjutnya air akan fokus pada bidang irigasi dan drainase,” kata Eliezer. Di Pulau Lembata ini, bantuan dari Ditjen Cipta Karya langsung dibawa ke Kantor Dinas PU Lembata untuk diserahterimakan. Sekretaris Dinas PU Lembata Yohanes Lering sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. “Truck tangki air ini akan kita gunakan untuk menjual air ke masyarakat yang kurang air dengan harga murah,” katanya. Sementara itu, untuk bantuan dump truck akan digunakan menambah armada persampahan yang selama ini hanya berjumlah dua unit. Kurangnya armada truck di Lembata ini membuat sampah di Kabupaten Lembata ini hanya seminggu sekali diangkut ke TPA karena luasnya wilayah pulau. Secara umum tidak terdapat kendala dalam mobilisasi bantuan Kementerian PU. Alat berat Kementerian PU dapat diturunkan tanpa kendala dari KRI Banda Aceh 593. Untuk pulau-pulau kecil bantuan dimobilisasi lewat sekoci yang ada di Kapal. Meskipun sempat mengalami kesulitan karena ombak besar, namun dis tribusi bantuan Kementerian PU dapat dilakukan dengan baik. (dvt)


11

Foto-foto : Danang Pidekso

liputan khusus

Waga di Pulau Sassilingan Kep. Balabalakan Sul Bar mengandalakan air hujan untuk kebutuhan air minum sehari-hari.

Warga Salisingan,

Berharap Pada Air Hujan Kebutuhan akan air minum di pulau kecil dan terluar Indonesia sebagian besar masih memprihatinkan. Kondisi geografis pulau yang berbeda menyebabkan ada pulau yang kaya sumber mata air ada juga yang tidak.

12

P

ulau Salisingan misalnya, Pulau yang terletak di Kepulauan Balabalakan Provinsi Sulawesi Barat ini, warganya masih kesulitan mendapatkan air minum. Dengan jumlah penduduk sekitar 100 KK atau 500 jiwa warga setempat sangat mengandalkan air hujan untuk kebutuhan air sehari-hari. Tak heran jika setiap rumah penduduk terlihat memiliki bak penampung air di halamannya. “Di wilayah kami tidak ada mata air, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih terpaksa menggunakan air hujan,” kata Salim salah satu warga Pulau Salisingan.

liputan khusus Air minum bersih boleh dibilang masih menjadi barang langka bagi penduduk setempat. Untuk memenuhi kebutuhan, warga memanfaatkan sumber air dari sumur galian yang terasa payau. Sedangkan untuk mandi dan mencuci tak jarang warga menggunakan air laut. Jika persediaan air hujan habis akibat kemarau panjang dan sumur menipis, warga di Pulau Salisingan itu terpaksa harus mengambil air di pulau terdekat yang memiliki sumber mata air, tapi itu pun jika kondisi gelombang di laut teduh.

Meskipun masuk dalam Provinsi Sulawesi Barat, warga Salisingan biasanya membeli air di Kota Balikpapan Provinsi Kaltim yang lebih dekat jaraknya. Dengan menaiki kapal selama 16 jam bolak-balik,warga membeli antara Rp 8000-Rp 10.000 untuk setiap jerigennya. Pemerintah sebenarnya tidak diam saja. Berdasarkan penga matan redaksi di pulau tersebut, terlihat bantuan pemerintah melalui program pemberdayaan PNPM PISEW telah masuk. Dalam program tersebut tertulis penyediaan Penampung Air Hujan (PAH) dengan jumlah 6 unit. Namun, minimnya prasarana PAH tersebut belum mencukupi untuk semua warga pulau. Pulau Salissingan ini merupakan contoh nyata kondisi ribuan pulau-pulau kecil dan terluar yang ada di Indonesia. Masalah air ini hanya satu dari permasalahan lain seperti pangan , ekonomi, sanitasi dan juga komunikasi. Kita berharap pemerintah lebih memperhatikan dan memprioritaskan lagi kebutuhan masyarakat di Pulau terpencil dan terluar Indonesia. Meminjam pernyataan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, pembangunan dermaga dan kapal Ferry merupakan kebijakan tepat dalam memajukan pulau-pulau kecil di Indonesia. (dvt)

Foto Atas : Warga Pulau Marampit Provinsi Sulawesi Utara menerima bantuan jerigen dari Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara. Foto Bawah : Bantuan Hidran Umum dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PU untuk Warga Pulau Saboyang Kepulauan Balabalakang Provinsi Sulawesi Barat.


13

info baru

SPAM Petanu

Dukung Kawasan Strategis Bali Selatan

Kawasan strategis Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) akan mendapatkan pasokan air minum sebesar 300 liter/detik dengan mulai dibangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanu. Produksi tersebut dapat melayani 21 Sambungan Rumah (SR) yang setara dengan pelayanan kepada 85 ribu jiwa. : Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak meletakkan batu pertama pembangunan SPAM Petanu di Gianyar, Bali Foto Bawah : Tukad Petanu yang dibangun Ditjen Sumber Daya Air menjadi sumber air baku untuk SPAM Petanu dengan kapasitas 300 L/det

Foto-foto : Buchori

Foto Atas

14

info baru

Dirjen Cipta Karya Kemen PU, Budi Yuwono, memecah kendi pada arm rol truck sebagai hadiah kepada Kabupaten Buleleng yang memenangi juara 2 PKPD PU Tahun 2011 sub bidang Cipta Karya kategori kota kecil.

D

alam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pem bangunan Ekonomi (MP3EI), Bali-Nusa Teng gara, Kawasan Bali Selatan yang lebih dikenal dengan Kawasan Sarbagita termasuk dalam koridor ekonomi sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Selain itu, kawasan Sarbagita juga sering dijadikan tempat penyelenggaraan event-event besar berskala internasional. Bahkan dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi tuan rumah Event Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (APEC) 2013 yang rencananya akan diselenggarakan di Kawasan Sarbagita. Satu masalah mendasar untuk mendukung pariwisata Bali adalah pemenuhan kebutuhan air minum. Yang satu ini mutlak harus dijamin dan didukung oleh semua pihak terkait, mengingat strategisnya wilayah Sarbagita ini. Saat ini, masalah keterbatasan sumber air baku di Kawasan Sarbagita menyebabkan kapasitas produksi penyediaan air minum mengalami defisit yang signifikan. Atas dasar itu, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air meng gunakan skema regionalisasi dalam penyediaan air minum. Harapannya, masing-masing kabupaten dan kota sebagai daerah administrasi otonom dapat bekerja sama di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Bali untuk melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat dan industri pariwisata di Kawasan Sarbagita. Kerjasama ini diawali dengan pembangunan SPAM Regional Petanu yang diharapkan dapat mengurangi tekanan defisit terhadap kebutuhan tambahan kapasitas. Namun ke depannya,

defisit kapasitas yang masih ada tetap harus kita kejar dan karenanya upaya-upaya yang lebih keras dan lebih serius harus kita lakukan dengan konsisten. Untuk mendukung upaya tersebut, saat ini juga telah siap diresmikan prasarana air baku dari Tukad Penet yang mampu menambah kapasitas pelayanan air minum sebesar 300 L/dt untuk wilayah Sarbagita. Dengan SPAM Regional Petanu, selain meningkatkan kapasitas produksi air minum sebesar 300 liter/detik, bagi masyarakat pelanggan air minum yang sudah ada saat ini diharapkan dapat menerima pelayanan air minum yang lebih baik dengan kualitas air minum, kuantitas air yang memadai, dan kontinuitas pelayanan selama 24 jam. “Pembangunan SPAM Petanu ini sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi hotel-hotel untuk mendukung kelancaran pertemuan APEC tahun 2013,” ujar Hermanto Dardak usai melakukan peletakkan batu pertama SPAM Petanu, 4 September 2012. Pembangunan SPAM Petanu ini didukung oleh Bendung Karet Tukad Petanu yang diharapkan juga segera dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan air minum Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, sehingga dapat mengurangi penggunaan air tanah oleh hotel-hotel di Kawasan tersebut untuk mencegah intrusi air laut dan penurunan muka tanah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan SPAM Petanu merupakan upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten di Provinsi Bali yang telah berinisiatif dan bekerja keras untuk dapat


15

info baru mensinergikan pengembangan SPAM di Kawasan Bali Selatan khususnya di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Terobosan SPAM Setahun yang lalu, sinergi program air antara Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya bertemu pada satu titik positif. Keduanya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Gubernur Bali, Walikota Denpasar, Bupati Badung, dan Bupati Gianyar pada tanggal 11 November 2011 di Kota Denpasar sebagai langkah awal untuk menyiapkan pembangunan SPAM Petanu. MoU tersebut menunjukkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sama-sama merasa bertanggung jawab dan dengan penuh inisiatif berupaya melakukan percepatan pembangunan dan pengelolaan pelayanan sistem penyediaan air minum Petanu untuk Kawasan Sarbagita sesuai yang diamanatkan dalam UU No 7 Tahun 2004 dan PP No 16 Tahun 2005. “Saya sangat mengapresiasi upaya terobosan dalam mengembangkan SPAM Regional Petanu ini. Koordinasi yang sangat baik dan kerja keras semua pihak terkait mampu dilakukan sehingga Pembangunan SPAM Regional Petanu ini dapat terwujud,” lanjut Wamen PU. Kedepannya, diharapkan agar kerja sama ini terus dapat

dilakukan dengan baik oleh semua pihak, baik dari program, pendanaan, pelaksanaan pembangunannya hingga peng operasian dan pemeliharaannya. Tujuannya memberikan pela yanan prima kepada masyarakat Bali, khususnya di Kawasan Sarbagita. Tidak kalah pentingnya, SPAM Petanu dapat menjadi contoh dan meningkatkan motivasi bagi daerah-daerah lainnya dalam mengembangkan pelayanan air minum secara regional untuk mengatasi keterbatasan sumber daya air baku serta mengatasi keterbatasan pendanaan pembangunan dari Peme rintah Kabupaten dan Kota. “Saya sangat mendorong skema pengembangan SPAM Regional dapat diterapkan juga di daerahdaerah lain untuk mengatasi ketersediaan air baku yang tidak merata antar wilayah administrasi. Dengan demikian pelayanan air minum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa dibatasi wilayah administratif melalui peran aktif dari Pemerintah Provinsi,” imbuh Wamen PU. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Petanu direncanakan pada TA 2012 – 2013 melalui pelelangan full e-proc di website PU. Pendanaan pembangunan proyek tersebut menggunakan dana APBN dengan nilai kontrak Rp 65,48 miliar. Sedangkan dana pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU)

Dirjen Cipta Karya menandatangai MoU SPAM Penet untuk melayani kawasan Sarbagita Barat.

16

info baru

Wamen PU Hermanto Dardak dan rombongan mendapat penjelasan dari KaSatker PKP Air Minum Provinsi Bali tentang proyek SPAM yang diresmikan

SPAM Petanu berasal dari APBD Provinsi Bali dengan HPS sebesar Rp 105 miliar. Pembangunan IPA Petanu dan JDU SPAM Petanu akan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak TA 2013-2015 (multiyears contract). IPA Petanu akan memanfaatkan sumber air permukaan dari Tukad Petanu sebesar 300 liter/detik. Air baku dari Tukad Petanu akan diolah menjadi air minum di intake yang selanjutnya didistribusikan melalui pipa jaringan distribusi utama di sepanjang Jalan Bypass IDA Bagus Mantra dan Jalan By Pass Ngurah Rai. IPA Petanu akan dilengkapi dengan bangunan penunjang fungsional antara lain reservoir kantor, workshop, genset dan sistem mo nitoring operasional secara online dan terpusat. Peresmian infrastuktur Cipta Karya Pada kesempatan yang sama, Hermanto Dardak juga meresmikan pemanfaatan SPAM IKK Pekutatan, SPAM IKK Baturiti, SPAM IKK Telaga Tunjung, SPAM Perdesaan Sumberkima, dan SPAM Perdesaan Sudaji dengan total kapasitas sebesar 80 L/dt. Melalui SPAM tersebut diharapkan dapat menambah pelayanan air minum untuk 6.400 Sambungan Rumah, equivalent 25.600 jiwa. Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan air minum, bidang Sanitasi tidak boleh kita lupakan karena antara air minum dan sanitasi selalu terkait erat dan harus terpadu. Perlu peningkatan upaya pencegahan pencemaran air baku akibat buangan limbah domestik dan industri, pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, termasuk tata kelola pematusan/drainase kota dan lingkungan untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman. Sebagai langkah konkrit, saat itu juga diresmikan prasarana dan sarana persampahan 3R di Kawasan Pujungan Pupuan,

Kabupaten Tabanan, Sanimas IPA Komunal di Pasekan Lestari, Kabupaten Tabanan, dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R di Pamecutan Kaja, Kota Denpasar. “Besar harapan saya agar prasarana dan sarana sanitasi yang saya resmikan ini dapat berfungsi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Pulau Bali dan menjadikan wisatawan lebih nyaman dan memperpanjang masa tinggalnya,” kata Wamen PU. Selain itu, diresmikan juga hasil kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Tradisional Desa Trunyan, Kabupaten Bangli dalam kaitannya untuk melestarikan budaya dan meningkatkan kapasitas pengelolaan permukiman tradisional di Desa Trunyan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur lingkungannya. Dengan demikian dapat menunjang industri pariwisata di kawasan tersebut. “Saya juga mengucapkan selamat kepada Bupati Gianyar beserta jajarannya atas prestasinya yang telah meraih Pemenang I PKPD PU tahun 2011 Kategori Kabupaten Bidang Pekerjaan Umum, Subbidang Cipta Karya. Atas prestasi tersebut dalam kesempatan ini, saya akan menyerahkan satu unit excavator untuk operasional TPA di Kabupaten Gianyar,” katanya. Selain Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng juga men dapatkan unit arm roll truck untuk operasional TPA atas prestasinya dalam meraih Pemenang II PKPD PU tahun 2011 Ka tegori Kabupaten bidang Pekerjaan Umum, Subbidang Cipta Karya. Meskipun demikian, kedua kabupaten tersebut tetap terus bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi dan kepada Kabupaten dan Kota lainnya dapat termotivasi untuk berlomba-lomba meraih prestasi yang lebih baik, bukan sematamata untuk meraih penghargaan, namun lebih jauh lagi adalah untuk membangun daerah dan melayani masyarakat dengan lebih baik. (bcr)


17

Foto : Antara

Foto : Buchori

info baru

Foto Atas : Gedung Kantor PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Foto Bawah : Penandatanganan MoU pembangunan SPAM Metropolitaan Metropolitan BANJAR BAKULA (Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut)

Mimpi 100% Pelayanan Air Minum Banjarmasin Makin Nyata

S

Sebuah pengakuan kepada sebuah eksistensi bisa membakar semangat. Apalagi dikukuhkan oleh pejabat publik yang memiliki kewenangan dan ruang tugas di bidangnya. Itulah yang sekarang dirasakan masyarakat dan pemerintah Kota Banjarmasin. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meluncurkan pencanangan Kota Banjarmasin sebagai kota pertama di Indonesia dengan cakupan air minum 100 % pada 2013.

aat ini tingkat pelayanan air minum di kota ini memang masih sekitar 98%. Namun di tangan PDAM Bandarmasih yang sudah berani melakukan terobosan yang bukan business as usual, target 100% pelayanan di tahun 2013 bukan sebuah keniscayaan. Pencanangan tersebut menggunakan momentum Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-486, sekaligus meresmikan proyek-proyek

18

info baru infrastrktur Cipta Karya bidang Air Minum, Sanitasi dan penataan kumuh. Kota Banjarmasin beruntung memiliki pemimpin seperti H. Muhidin yang peduli masalah kebutuhan paling pokok masyarakatnya, yaitu air minum. Ditambah lagi dengan dukungan Direktur Utama PDAM Bandarmasih H. Muslich beserta jajarannya yang begitu percaya diri mengembangkan pelayanan air minum perpipaan di Kota Banjarmasin. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengakui layanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan tertinggi di Indonesia. “Saya berbangga hati layanan air bersih masyarakat perkotaan di Kota Banjarmasin sangat tinggi mendekati seratus persen,” kata Djoko Kirmanto saat menghadiri hari jadi (harjad) ke-486 Banjarmasin di halaman Balaikota Banjarmasin, Senin. Ia menyebutkan, mencermati capaian pelayanan air minum di Provinsi Kalsel sampai dengan penghujung tahun 2011, tingkat akses aman air minum masyarakat wilayah ini baru mencapai 51,79 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 53,26 persen. Dengan jumlah penduduk sekitar 3,6 juta jiwa, berarti

penduduk yang belum memiliki akses aman air minum di Provinsi Kalsel sebanyak 1,7 juta jiwa. Di sisi lain, sasaran MDGs tahun 2015 untuk Provinsi Kalimantan Selatan adalah tingkat akses aman air minum sebesar 70 persen. Dengan demikian, dalam kurun waktu 2,5 (dua setengah) tahun kedepan pemerintah provinsi dan kabupaten-kota di Kalsel perlu menyediakan tambahan akses aman air minum bagi 600 ribu jiwa. “Sistem penyediaan air minum untuk Kota Banjarmasin dan 5 (lima) IKK di Provinsi Kalimantan Selatan yang akan kita resmikan pemanfaatannya hari ini akan menambah kapasitas produksi air minum sebesar 600 l/detik,” katanya. Ini berarti akan menyumbang peningkatan pelayanan air minum sampai dengan 48.000 sambungan rumah atau tambahan pelayanan bagi 240.000 jiwa. Dengan target MDGs Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 600 ribu jiwa, tambahan pelayanan tersebut masih jauh dari sasaran. Oleh karenanya diperlukan upaya yang lebih serius guna percepatan peningkatan pelayanan air minum ke depan. “Kami yakin apabila ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah hal tersebut bisa terwujud,” katanya didampingi Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono.

Foto : Antara

Menteri PU mendapat penjelasan maket pengembangan SPAM di Kota Banjarmasin oleh salah satu Direktur PDAM Bandarmasih


19

Sebagai contoh nyata adalah Kota Banjarmasin yang saat ini pelayanan air minumnya sudah mencapai 98,7 persen dan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat bahwa keberhasilan PDAM Bandarmasih tersebut tidak lepas dari tingginya komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pelayanan air minum yang tercermin dari komitmen pendanaan dari daerah baik melalui alokasi pendanaan APBD maupun memanfaatkan pinjaman perbankan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. “Saat ini telah ada komitmen dari Perbankan Nasional sebesar Rp 4,36 Trilyun,” katanya lagi. “Saya mengapresiasi komitmen PDAM Bandarmasih yang didukung Pemerintah Kota dan DPRD Kota Banjarmasin untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dan hasil pembangunannya akan kita resmikan hari ini,” tuturnya. “Saya sangat berbangga hati karena mendengar bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki visi pelayanan air minum 100 persen pada tahun 2013, “tambahnya lagi. Ini adalah contoh yang baik bagi pemerintah kabupaten dan kota lain sebagai pembelajaran dalam pelayanan air minum di masing-masing wilayah. Ia juga berharap Pemerintah Kota Banjarmasin dan PDAM Bandarmasih dapat berbagi pengalaman kepada pemerintah daerah dan PDAM lain khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. PDAM Bandarmasih diharapkan dapat berperan aktif sebagai “Center Of Excellence” di Kalsel untuk dapat memacu kinerja pelayanan air minum oleh PDAM di provinsi ini. Upaya untuk mencapai akses aman air minum 100 persen tidak mungkin dilayani sepenuhnya melalui jaringan perpipaan dari PDAM. Oleh karena itu, tidak kalah pentingnya untuk mendorong agar masyarakat yang tinggal di daerah pinggir perkotaan dan di perdesaan yang berada di luar jangkauan PDAM agar mampu menyediakan air minum secara mandiri. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun komunal melalui bentuk koperasi atau bentuk kelembagaan masyarakat lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, PDAM bersama Pemerintah Kab/Kota agar berperan serta dalam memberikan bantuan/ bimbingan untuk dapat terealisasinya penyediaan air minum secara mandiri oleh masyarakat. Pola pengembangan air minum perdesaan melalui pem berdayaan masyarakat seperti Pamsimas yang sedang dilaksa nakan oleh Pemerintah perlu didukung dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, tuturnya. Peresmian Infrastruktur Cipta Karya Infrastruktur yang diresmikan yakni peningkatan kapasitas Ins talasi Pengolahan Air Minum (IPA) Pramuka PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin dari kapasitas 500 L/dtk menjadi 1000 L/dtk serta reservoir 10.000 m3, lima Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) di Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Hatungan Kabupaten Tapin, Hantaka Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu juga diresmikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Basirih, IPAL Tanjung Pagar, Pengelolaan Sampah Terpadu

20

Foto : Buchori

info baru

PU Djoko Kirmanto mencoba alat PAC yang disediakan PDAM Bandarmasih

Reduce, Reuse, Recycle (3R) Sungai Andai, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Kelurahan Pelambuan dan satu twin blok Rusunawa di Kelayan Selatan Kota Banjarmasin. Djoko Kirmanto mengatakan, peresmian ini merupakan komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan sarana dan prasarana Cipta Karya di Kalimantan Selatan. Sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman. “Permukiman merupakan komponen terpenting dalam manajemen perkotaan. sehingga, penanganan permukiman yang baik akan memberikan dampak pada perbaikan sosial, ekonomi dan lingkungan. Untuk itu, perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur permukiman yang handal,” ujar Menteri PU. Pemerintah membantu Pemkot Banjarmasin dengan mem bangun Rusunawa sebanyak tiga twin block. Pembangunan tahap I Tahun Anggaran (TA) 2006/2007 sebanyak satu twin block. Tahap II TA 2008/2009 sebanyak 1 twin block. Tahap III TA 2010/2011 sebanyak satu twin block. Ketiga twin block dapat menampung 291 Kepala Keluarga dalam upaya memberikan hunian yang layak bagi masyarakat yang semula tinggal di permukiman kumuh. Selain peresmian, Menteri PU juga menyerahkan hadiah satu unit excavator kepada Kota Banjarmasin sebagai juara 1 dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) bidang Pekerjaan Umum sub bidang Cipta Karya kategori kota besar. Disaksikan seluruh undangan, Menteri PU juga secara simbolis memberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 kepada Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) untuk 50 Kelurahan di Kota Banjarmasin. Terakhir, Menteri PU juga secara simbolis menyerahkan alat Pengolah Air Cepat (PAC) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya sebanyak 50 unit kepada warga di desa rawan air. SPAM Regional BANJAR BAKULA Menteri Pekerjaan Umum juga mendukung inisiatif mengem bangkan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) regional met ro politan “BANJAR BAKULA.” Banjar Bakula singkatan dari Banjarmasin, Banjar Baru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut, kata Joko Kirmanto saat menghadiri penandatangan MoU penanganan air minum bagi beberapa daerah di Kalsel, di Banjarmasin, Senin. Menurut Djoko Kirmanto yang didampingi Dirjen Cipta Karya,

info baru Budi Yowono, untuk pemenuhan kebutuhan air minum diperlukan jaminan ketersediaan air baku dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Pemerintah pusat, propinsi, maupun pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan hal tersebut melalui langkah operasional yang meliputi perlindungan daerah tangkapan air, manajemen terpadu daerah aliran sungai, serta mengendalian pencemaran air. Penertiban ijin penggunaan air serta upaya antisipasi penyediaan sumber air baku untuk masa yang akan datang, tam bahnya. Dengan keterbatasan air baku yang tersedia di masing-masing Kabupatan dan kota maka pemerintah pusat sangat mendukung adanya inisiatif untuk mengembangkan SPAM regional Met ropolitan Banjar Bakula. Semua itu untuk menjawab pemenuhan kebutuhan air minum yang lebih merata dengan pemanfaatan bersama

sumber air baku di wilayah ini. “Untuk itu, kami mengapresiasi atas penandatanganan MoU pengembangan SPAM Regional Metropolitan Banjar Bakula yang akan dilaksanakan pada hari ini (Senin 24/9),”kata Joko Kirmanto. Selanjutnya ia berharap agar Pemerintah provinsi berperan aktif dalam mengkoordinasikan dan memberikan kontribusi APBD untuk mewujudkan SPAM regional dimaksud. “Sebagai apresiasi upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman Banjarmasin dan Kabupaten kota lainnya di Kalsel, Saya bersama para pejabat terkait pemerintah pusat hadir saat ini harapannya terjalin kerjasama yang sinergis antara seluruh stakeholder upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, “ Katanya. Selain itu Men PU juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara, Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dan Pemerintah Kab. Tapin atas kerjasama yang baik selama ini untuk pemanfaatan SPAM IKK yang telah dibangun.(bcr)

Foto : Buchori

Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Pramuka PDAM Bandarmasih


21

Foto : Buchori

info baru

Wapres Boediono ditemani beberapa menteri dan Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Antonius Budiono, mengunjungi booth Kementerian PU pada ajang Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) di JCC Jakarta.

Wapres Boediono Serukan Dunia Usaha Tiru Model PNPM

H

al itu disampaikan Boediono saat membuka Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) tahun 2012 di Jakarta Hall and Concention Centre (JHCC), Rabu (27/9). Tahun ini GKPM mengangkat tema ‘Membangun Kemitraan Usaha dan Kreatifitas

Masyarakat’. “Dalam PNPM ada dua aspek, yaitu filosofis dan mekanisme pelaksanaan. Secara filosofis, program harus dari rakyat, dikerjakan masyarakat, dan untuk masyarakat. Sedangkan dalam mekanisme

22

Pameran Cipta Karya Seperti pada GKPM tahun sebelumnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memamerkan programprogram pemberdayaan seperti PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), Rural Infrastructure for Social Economy (RISE), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Dalam kesempatan kunjungan ke booth Ditjen Cipta Karya, Wapres Boediono sempat berbincang dengan Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono tentang klinik CSR yang ada di sudut booth. Klinik CSR memberikan kesempatan pengunjung untuk bertanya seputar CSR yang potensial diker jasamakan dengan Ditjen Cipta Karya. (bcr)

Foto : Buchori

Wakil Presiden Boediono menyeru dunia usaha untuk meniru model Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Meskipun dunia usaha berhak menentukan program apa dalam CSR dan sasaran lokasinya berbeda dengan pemerintah, namun model PNPM tetap dianjurkan ditiru.

pelaksanaan harus dikontrol kualitas pekerjaannya,” ungkap Boediono. GKPM 2012 didukung oleh berbagai instansi, baik pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat yang tergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Tahun ini ditampilkan BKM yang sudah naik kelas ke level lebih tinggi, yakni melakukan channeling program dengan perbankan. “Saya harapkan BKM bisa berjalan dengan skema yang lebih besar lagi, jangan selamanya bermain di level standar yang hanya membangun infrastruktur dengan dana yang ada,” katanya. Di sisi lain, lanjut Boediono, kebutuhan masyarakat yang ditampung dalam BKM sangat beragam dan sangat mendasar. Karena itu dalam PNPM masih perlu dibangun prasarana dan sarana dasar permukiman yang sederhana seperti air bersih, sanitasi, saluran, jalan lingkungan, dan lainnya. Dalam setiap kunjungan yang dilakukan, Boediono mengakui program PNPM adalah prioritas pertama yang dikunjungi. Dia berasa puas saat melihat apa yang telah dibangun masyarakat berupa sarana air bersih, sanitasi maupun yang lainnya berfungsi baik.

info baru

PU dan Pusdikpassus Kerjasama

Latih Satgas Darurat Bencana Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) melatih aparatur negara di lingkungan Ditjen Cipta Karya untuk menjadi Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat.

Foto : Buchori

Kabag Umum DItjen Cipta Karya, Sudarwanto, menyematkan secara simbolis pita merah putih kepada salah seorang peserta pada pembukaan Diklat Corps Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya kerjasama dengan Pusdikpassus

P

ada angkatan pertama yang dimulai pada 13 September 2012 terjaring sedikitnya 61 peserta dari 14 provinsi yang bersatus rawan bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelatihan dipusatkan di dua tempat, yaitu di Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Bekasi dan di Pusdikpassus Batujajar Bandung. Para peserta akan menjalani pelatihan dalam rentang waktu 16 hari. Peserta pelatihan akan menghadapi tahap praktik alat tanggap darurat bidang Cipta Karya di Bekasi, pelatihan di camp 10 hari, satu hari survival, dan kegiatan ditutup pada 28 Agustus 2012 di Bandung. Kepala Bagian Umum, Sudarwanto, yang mewakili Sekretaris Ditjen Cipta Karya dalam arahan pembukanya menjelaskan Ditjen Cipta Karya mentargetkan sebanyak 300 personil Satgas Tanggap Darurat Ditjen Cipta karya yang dilatih para anggota Kopassus. “Hingga 2014, diharapkan Ditjen Cipta Karya memiliki tenaga terlatih sebanyak delapan sampai sepuluh oang di tiap provinsi


23

Foto-foto : Wicak HP

info baru

Aktifitas Diklat Tanggap Darurat di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

rawan bencana. Mereka akan menjadi tulang punggung Ditjen Cipta Karya dalam penanggulangan darurat bencana,” tegas Sudarwanto. Peserta yang hadir di tahap pertama ini berasal dari perwakilan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Ditjen Cipta Karya di pusat dan provinsi. Dari pantauan di kelas, terdapat satu ‘Srikandi’ yang berasal dari Satker PKP Pengembangan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Usai pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat dan penghargaan wing dari Pusdikpassus. Terdapat tiga prinsip untuk terjun di medan bencana, yaitu disiplin, kerjasama, dan loyalitas. Ketiga karakter tersebut diharapkan terwujud usai menjalankan pelatihan di Pusdikpassus, serta melengkapi keterampilan teknis yang selama ini melekat pada pegawai Kementerian Pekerjaan Umum.

24

Belajar dari bencana Situ Gintung 2009 lalu, lanjut Sudarwanto, Ditjen Cipta Karya baru dapat menembus lokasi memasang Hidran Umum (HU) untuk para korban setelah sekitar 20 jam usai kejadian. Hal itu membutuhkan kecepatan dan koordinasi di lapangan secara cepat. Ke depan diharapkan personil satgas Darurat Cipta Karya dapat lebih cepat bekerja dan melaksanakannya dengan hati tulus. Pada sesi pertama pelatihan di Bekasi, para peserta mendapatkan Pengantar Penanganan Tanggap Darurat yang mencakup tahapan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dijelaskan pula tentang langkah-langkah pendataan, mobilisasi peralatan bantuan, operasional peralatan, dan langkah-langkah koordinasi. Peserta juga dilatih mengoperasikan alat Pengolah Air Cepat (PAC). (bcr/ind)

info baru

Program Hibah Air Minum Penetapan sasaran Program Hibah Air Minum USAID yang dilaksanakan melalui AusAID tahap II harus dipetakan dengan matang. Hal tersebut perlu dilakukan agar setelah PDAM menginvestasikan dananya untuk membangun sambungan rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dana hibah dapat langsung cair. Jika tidak cair, akan ada temuan auditor ada yang tidak tepat sasaran untuk MBR.

Harus Tepat Sasaran

D

Foto-foto : Buchori

irektur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Danny Sutjiono, menegaskan hal tersebut pada Kick Off Meeting Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum USAID melalui AusAID Tahap II, di Jakarta (25/9). “Pemasangan pipa jaringan jangan asal-asalan di depan jalan, padahal rumah sasaran masuk di gang. Karena itu harus dilakukan baseline survey yang matang,” kata Danny. Saat ini sebanyak 16 kabupaten/kota sudah mengajukan minat mengikuti program hibah air minum USAID dengan total hibah sebesar US$10 juta.. Dari laporan panitia menunjukkan terdapat 9 Kab/kota yang memiliki daftar nama MBR dan 7 Kab/ kota diantaranya sudah dilengkapi peta lokasi. Namun, baru 2 kab/ kota yang sudah menyusun desain jaringan pipa. Sementara itu, dari kesiapan penyertaan modal pemerintah daerah (PMP) sebagai investasi awal sebagai syarat program baru ada 6 kab/kota yang dinyatakan siap karena sesuai dengan usulan. Kab/kota harus menyertakan modal awal sesuai ketentuan. Yakni, jika mengusulkan 1.000 SR maka tiap SR akan diganti Rp 2 juta.

Masyarakat Serang penerima hibah air minum dari AusAID

Sedangkan, jika lebih dari 1.000 SR maka dikenakan Rp 3 juta untuk tiap SR terpasang. Saat ini dari usulan kab/kota didapat total potensi MBR sekitar 19.500 SR. Jumlah ini rencananya akan memanfaatkan idle capacity (air yang belum dimanfaatkan) dari sekitar 1.000 liter per detik. “Water hibah ini bertujuan mendorong Pemda untuk lebih peduli air minum. Saat ini ada sekitar 30 % idle capacity dari yang sudah bangun. Jika bisa dimanfaatkan, air itu bisa dinikmati oleh 4 juta orang lebih,” jelas Danny. Banyaknya idle capacity tersebut disebabkan masih banyak instalasi pengolahan air (IPA) yang sudah dibangun namun belum dioperasikan Pemda. Menurut Danny, tahun depan Ditjen Cipta Karya tidak akan mengalokasikan APBN untuk Pemda yang masih memiliki IPA yang belum beroperasi. “Saya minta Satuan Kerja PKP Air Minum di tiap provinsi untuk mengawal program hibah ini agar pelaksanaannya lebih cepat dan tepat sasaran,” lanjut Danny. Dana Bukan Alasan Danny Sutjiono menambahkan, permasalahan pendanaan se harusnya tidak dijadikan masalah serius PDAM untuk mengem bangkan pelayanan air minum. Pemerintah pusat sudah banyak memberikan fasilitasi pendanaan. Salah satunya dengan hibah AusAID/USAID, jaminan subsidi perbankan bagi PDAM sehat, dan untuk PDAM sehat akan segera diterbitkan Inpres yang mengatur subsidi untuk mendapatkan akses ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan model sejenis KPR air minum. “Inpres ini dilatarbelakangi kekhawatiran pemerintah terhadap tiga target MDGs yang dua di antaranya ialah air minum dan sanitasi,” pungkasnya. (bcr)


25

info baru

Sanitasi Buruk

Berdampak pada Kesehatan

dan Perekonomian Negara

S

ebaliknya, pengelolaan air minum dan sanitasi yang baik akan berdampak pada peningkatan ekonomi, meningkatkan kehadiran murid di sekolah dasar, mengurangi prevalensi penyakit, meningkatkan pro duktivitas orang dewasa, serta mengurangi polusi dari sumber air. “Menurut penelitian Bank Dunia, dampak sanitasi buruk terhadap ekonomi negara di Asia Tenggara menyebabkan kerugian ekonomi minimal Rp 9 miliar dollar AS per tahun. Sementara, perilaku tidak sehat dan kurang higienis mengarah ke sumber air minum, sumber air rumah tangga, area aliran air, sungai dan lingkungan menjadi tercemar,” ujar Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi saat membuka acara East Asia Ministerial Conference on Sanitation and Hygiene (EASAN) III yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin (10/9). Laporan monitoring lembaga kesehatan dunia WHO bersama UNICEF pada 2012 menyebutkan, target Millennium Development Goals (MDGs) untuk air minum telah tercapai. Dilaporkan, lebih dari 2 miliar orang memperoleh akses ke sumber-sumber air yang lebih baik pada tahun 1990-2010. Secara global, 63 persen dari populasi telah menggunakan fasilitas sanitasi layak atau meningkat hampir 1,8 miliar orang sejak tahun 1990. Secara keseluruhan diperkirakan kita baru akan mencapai 67 persen dari 75 persen yang ditargetkan pada 2015. Dalam EASAN III 2012 ini juga digelar penandatanganan Deklarasi Bali oleh delegasi 14 negara di Asia Timur. Deklarasi tersebut berisi komitmen bersama untuk terus meningkatkan akses terhadap sumber air minum yang sehat dan fasilitas sanitasi yang layak di kawasan Asia Timur dan Pasifik. EASAN III diharapkan dapat mewujudkan komitmen tersebut ke dalam tindakan nyata terhadap layanan sanitasi yang berkelanjutan di tiap negara. Kunjungan Peserta EASAN III ke DSDP “IPAL ini bukan hanya di Bali saja, pemerintah sudah lakukan lama juga di beberapa kota, misalnya Banda Aceh, Semarang, Balikpapan, Manado, lalu Parapat yang sedang diperluas”, kata Handi B. Legowo, Kasubdit Air Limbah, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP), Direktorat Jenderal

26

Foto : Dian Ariani

Dampak sanitasi yang buruk berpengaruh langsung terhadap kesehatan anak-anak seperti ancaman diare, polio, penyakit kulit, dan penyakit merugikan lainnya.

Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi membuka East Asia Ministerial Conference on Sanitation and Hygiene (EASAN) III yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin (10/9).

Cipta Karya disela-sela kunjungan lapangan dalam kegiatan East Asia Ministerial Conference on Sanitation and Hygiene (EASAN) III yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Rabu (12/9). Menjawab pertanyaan salah satu delegasi dari Vietnam me ngenai tarif, pemerintah memperlakukan subsidi silang untuk tarif jasa layanan DSDP antara untuk dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi silang, maka retribusi yang dibayarkan masyarakat akan lebih murah, bahkan dari ongkos operasional DSDP itu sendiri. DSDP Suwung, yang sudah dibangun sejak tahun 2004, terbagi menjadi empat kolam besar, yaitu dua kolam aerasi yang menampung air limbah dan dua kolam untuk memisahkan endapan kotoran dengan air bersih. Selain mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, air hasil olahan limbah dari DSDP masih dapat dipergunakan untuk keperluan seperti menyiram taman kota. Hal serupa telah dilakukan negara lain seperti Singapura dimana tingkat layanan IPAL telah mencapai 100 persen. Air limbah dari Denpasar, Sanur, dan Kuta, dialirkan melalui pipa menuju kolam aerasi dimana bakteri-bakteri akan dibunuh dengan bantuan sinar matahari (penguraian aerob). Setelah itu, air tersebut dialirkan ke kolam berikutnya di mana endapan dipisahkan dari air yang sudah bersih. Air bersih dialirkan kembali ke sungai dan hutan mangrove sekitarnya, sementara endapan sisa dikirimkan ke pengering endapan yang diharapkan bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. (dee/whp/bcr)

inovasi

Dokumen RKT Berkualitas,

Infrastruktur Cipta Karya Tuntas

Di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan.

D

okumen RKT selama ini hanya formalitas disusun dan kurang dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan kualitas dokumen RKT membuat perencanaan kita semakin kuat dan efektifitas pelaksanaan kegiatan akan semakin tercipta. Terbitnya Instruksi Menteri Pekerjaan Umum No 01/IN/M/2012 tentang Penyusunan, Pelaporan, dan Evaluasi LAKIP Tahun 2011 serta Penetapan Kinerja Tahun 2012, merupakan momen untuk meningkatkan kualitas dokumen RKT. Dalam Instruksi Menteri disebutkan bahwa UKM berkewajiban menyusun LAKIP (UKM yaitu Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran, Kepala Balai Eselon II, Kepala Balai Eselon III dan Kepala SNVT). Dengan demikian, UKM di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum harus menyelenggarakan Sistem AKIP, termasuk didalamnya menyusun dokumen RKT.

Sistem AKIP harus dipahami oleh seluruh stakeholder terkait dalam sebuah organisasi mulai dari perencana, pelaksana hingga pengevaluasi kegiatan. Hal tersebut disebabkan karena Sistem AKIP merupakan sebuah sistem utuh yang mengadopsi siklus manajemen berbasis kinerja. Manajemen berbasis kinerja merupakan suatu metode untuk mengukur kemajuan program/ aktivitas yang dilakukan organisasi publik/instansi pemerintah dalam mencapai hasil/outcome yang diharapkan oleh seluruh stakeholders. Adapun komponen utama SAKIP adalah sebagai berikut : 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2. Penetapan Kinerja (PK) 3. Pengukuran Kinerja 4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Foto : Moch. Indra

Penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Margasari Kota Balikpapan


27

Foto : Buchori

inovasi

Rusunawa Daya, Makassar

Keempat komponen di atas telah meliputi seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (plan, do, check). Dokumen RKT dan dokumen PK merupakan dokumen dalam tahap perencanaan yang merupakan kontrak kinerja (plan), dokumen Pengukuran Kinerja merupakan dokumen dalam tahap pelaksanaan (do) dan LAKIP merupakan dokumen dalam tahap evaluasi (check). Seluruh komponen tersebut membentuk sebuah sistem yang terpadu dan utuh serta tidak bisa dipisahkan. Di dalam permen PAN dan RB no 29 tahun 2010 memang tidak secara jelas mencantumkan dokumen RKT sebagai komponen dalam Sistem AKIP. Di dalam permen tersebut dokumen RKT disebutkan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan PK. Kesatuan dokumen RKT-PK tersebut sering disebut dengan istilah Kontrak Kinerja. Kontrak Kinerja disusun dan diserahkan kepada Menpan-RB selambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen penganggaran disahkan, berarti setelah DIPA muncul. Sedangkan penyusunan dokumen RKT sendiri tidak ada dasar hukumnya yang menjelaskan kapan waktunya, apakah 5 tahunan bersamaan dengan RENSTRA ataukah tiap tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa ke rangka perencanaan pembangunan nasional meliputi: a) rencana pembangunan jangka panjang (RPJP); b) rencana pembangunan jangka menengah (RPJM); dan c) rencana pembangunan tahunan. RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya

28

pemerintahan Negara Indonesia dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada tingkatan Kementerian/Lembaga, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau lebih dikenal dengan Renstra-KL. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tingkat Presiden serta Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk tingkat KL. RKP dan Renja-KL merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja-KL disusun mengacu pada RKP tahun yang bersangkutan dan pagu indikatif ini selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-KL. RKA-KL inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-KL ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DIPA. Dokumen DIPA tersebut yang kemudian ditindaklanjuti sebagai dasar dokumen dalam Sistem AKIP, yaitu dokumen PK (penetapan Kinerja). Dokumen PK merupakan dokumen yang mencerminkan integrasi sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) dengan sistem pengganggaran. Dokumen PK ini merupakan

inovasi PERENCANAAN STRATEGI

PERENCANAAN KINERJA

PELAPORAN KINERJA

AKUNTABILITAS

PENETAPAN KINERJA

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Foto : dok. Satker PKPAM Jabar

Siklus Manajemen Berbasis Kinerja

Pembangunan reservoir dan IPA Bangodua, Jawa Barat

ikhtisar RKA-KL/DIPA. Kemudian masuk ke dalam Sistem AKIP dan muncul dokumen pengukuran kinerja dan dokumen LAKIP pada akhir tahun. Lalu, dimana posisi dokumen RKT?. Jika melihat dari substansi yang ada didalamnya, dokumen RKT seharusnya merupakan dokumen perencanaan yang merupakan satu kesatuan dengan RENSTRA. Termasuk juga dokumen RKT

UKM (satker propinsi), seharusnya menjadi satu kesatuan di dalam RENSTRA yang disusun 5 (lima) tahunan. Dengan adanya dokumen RKT ini, perencanaan kita akan lebih kuat dan sistematis. Target RENSTRA 5 tahunan dirinci menjadi target tahunan, lalu target tahunan tersebut diplot sekaligus dengan lokasi kegiatannya berdasarkan rangkuman kebutuhan dari kab/kota yang bersangkutan. Kebutuhan tersebut dirangkum melalui mekanisme penyusunan RPIJM yang telah berjalan sejak tahun 2007. Tentu saja dalam merencanakan lokasi kegiatan ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan. Pertimbangan tersebut seperti tingkat kebutuhan dan kesiapan readiness criteria oleh kab/kota seperti [1]Terdapat rencana kegiatan rinci (Jelas); [2] terdapat Indikator kinerja untuk monitoring; [3] kesiapan lahan/ sudah tersedia lahan; [4] tersedia DED; [5] khusus pembangunan TPA dan IPAL sudah tersedia dokumen AMDAL; [6]tersedia Dana Daerah Untuk Bersama (DDUB); [7]jelas unit pelaksana kegiatan; [8]jelas institusi pengelola pasca konstruksi. Kita bisa melakukan analisis skoring untuk menentukan lokasi mana saja yang akan diplot pada tahun pertama, kedua, ketiga, dst. Penentuan lokasi pada tahun pertama bisa menjadi sebuah reward bagi kab/kota yang telah mempersiapkan readiness criteria dengan baik. Bagi kab/kota yang mendapatkan kegiatan CK pada tahun kedua, ketiga, dst bisa lebih mempersiapkan readiness criterianya dengan baik, sehingga ketika kegiatan Cipta Karya masuk maka kab/kota sudah lebih siap memanfaatkannya. Dengan meningkatkan kualitas dokumen RKT berarti mem perkuat perencanaan. Dengan memperkuat perencanaan kita bisa mengucapkan selamat tinggal kepada kegiatan-kegiatan yang hanya menciptakan monumen cipta karya.(bcr)


29

galeri

Tangga Darurat Tangga darurat model antena terbalik adalah sarana evakuasi penghuni bangunan untuk menyelamatkan diri jika terjadi kebakaran.

Selimut Api

Keunggulan: • Dapat dilipat • Tidak memerlukan tempat luas • Praktis dalam pemasangan • Dipasang antar bordes • Menggunakan 100% bahan lokal

Selimut Apti adalah lembaran kain tahan api yang mudah lentur. Digunakan untuk memadamkan api kecil pada kebakaran tahap awal. Keunggulan: • Praktis dalam penggunaan • Tidak mudah menyala • Sebagai pengganti karung goni • Tidak perlu direndam air • Menggunakan 100% bahan lokal • Memenuhi ketentuan BS 476: BAGIAN 5-1979; ASTM D3806-1979; AS/NZS 3504: 1995 Spesifikasi • Dimensi = 1.200 mm x 1.200 mm x 1,38 mm • Fire Retardan • Menggunakan bahan dasar air dengan kandungan Dapas 15, dan ramah lingkungan

Sumber: Katalog Produk Litbang Bidang Permukiman Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Panyawungan, Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung (022) 7798392; www.puskim.pu.go.id; email: [email protected]

Alat Uji Kinerja Kepala Sprinkler Untuk menguji keandalan kinerja dari kepala spinker yang terpadang pada bangunan gedung. Keunggulan: • Inovasi teknologi bidang peralatan uji proteksi kebakaran • Efektif untuk mengukur temperatur dan waktu • Menggunakan 100% bahan lokal

lensa ck

Sail Morotai 2012, Cipta Karya Dukung Infrastruktur

Foto-foto oleh : Buchori


31

lensa ck

Bantuan siaga bencana Kementerian Pekerjaan Umum dalam kegiatan Bakesra (Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara)

Foto-foto oleh : Danang Pidekso

32

lensa ck

Pelatihan Corps Siaga Bencana Ditjen Cipta Karya dengan Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat

Foto-foto oleh : Wicak HP


33

seputar kita

Penyegaran Kampanye dan Edukasi Bidang PLP Tujuan pembangunan bidang Cipta Karya seperti sanitasi dan air minum pada dasarnya meningkatkan kualitas permukiman dan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian manfaat di bidang sanitasi tidak hanya masalah fisik saja, tapi harus disertai par tsisipasi dan kesadaran masyarakat penggunanya. Berapapun kenaikan anggaran bidang Cipta Karya tak akan berarti tanpa pelibatan masyarakat. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Permukiman Provinsi Ja wa Timur, Gentur Sandjoyo Prihantono, menegaskan hal itu da lam pembukaan ‘Penyegaran Kampanye dan Edukasi bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)’ di Surabaya, Selasa (25/9). Dalam laporannya, Susi MS Simandjuntak, menjelaskan kam panye Bidang PLP sudah dilaksanakan dalam bebarapa tahun dan melalui beberapa tahap. Kampanye dan Edukasi bidang PLP tahun 2012 merupakan kelanjutan dari Kampanye dan Edukasi bidang PLP tahun 2011, dan masih mengacu pada “Gerakan Nasional Peningkatan Kualitas Permukiman” yang telah dicanangkan pada hari Habitat pada tanggal 3 Oktober 2005. (bcr)

Cipta Karya Pamerkan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berpartisipasi dalam Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara dan Refleksi Dua Tahun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan tema “Revitalisasi Pe ngelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Ne gara” yang dilaksanakan pada 17-18 September 2012 di gedung Smesco, Jakarta. Pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan per batasan sudah lama dilakukan Ditjen Cipta Karya untuk me mudahkan akses masyarakat setempat terhadap prasarana air minum, sanitasi, jalan desa, maupun pengembangan kawasan ekonomi. Hasil-hasil pembangunan Ditjen Cipta Karya tersebut dipa merkan selama dua hari. Beberapa informasi yang disampaikan Ditjen Cipta Karya mencakup kawasan perbatasan di Kalimantan Timur (Nunukan), Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia ini tersebar di Desa Sebujit Kabupaten Bengkayang, Desa Senatap Kabupaten Sambas, Desa Badau, Desa Kekura Berembang, Desa Suak Medang, dan Desa Wak Sepan di Kabupaten Sintang. (bcr)

Perencanaan dan Penganggaran Satker Randal Harus Lebih Tajam Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Randal) provin si sebagai kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai menyusun rencana kegiatan dan penganggaran tahun anggaran 2013. Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran dan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) TA 2013 yang lebih tajam untuk meningkat kan efektivitas pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pem bangunan bidang Cipta Karya di daerah. Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya sebagai in duk Satker Randal menyelenggarakan kegiatan Konsinyasi Penajaman Kegiatan Satker Randal Program Infrastruktur Per mukiman TA 2013 di Bandung, 13-14 September 2012 di Ban dung. Direktur Bina Program melalui Kasubdit Kebijakan dan Strategi, Hadi Sucahyono, mengakui masih banyaknya kendala

34

Satker Randal, seperti belum maksimalnya perencanaan, ter batasnya faktor pendukung, dan kondisi geografis yang sulit ter utama di Papua dan provinsi kepulauan. “Pelaksanaan workshop yang dilaksanakan Satker Randal Provinsi masih terkendala mutasi aparat di kabupaten/kota se hingga petugas yang mengikuti workshop selalu berganti yang berakibat kurang dipahaminya substansi dan permasalahan,” te gas Hadi Sucahyono. (bcr)

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat kata-kata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Bantuan alat berat Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka Bhakti Kesejahteraan Rakyat (Bakesra) tiba di Pulau Buru, Maluku (Foto : Danang Pidekso)

Infrastuktur Cipta Karya

Recommend Documents