CIPTA KARYA A - Z KELEMBAGAAN CIPTA KARYA DAERAH DALAM PENCAPAIAN 100 – 0 – 100 Diana Kusumastuti - BPPSPAM
URUSAN PEMERINTAHAN
PEMBAGIAN URUSAN UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
ABSOLUT (6)
KONKUREN (32)
Wajib (24)
Pelayanan Dasar (6)
Pendidikan Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sosial
UMUM (&)
Pilihan (8)
Bukan Pelayanan Dasar (18) Tenaga Kerja Pembenrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pangan Pertanahan Lingkungan Hidup Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Koperasi, usaha Kecil dan menengah Penanaman Modal Kepemudaan dan Olah Raga Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan
Pembagian urusan pemerintahan konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi serta Kab/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional
PENCAPAIAN TARGET DAN PEMBAGIAN KEWENANGAN
Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENGEMBANGAN SPAM PP 16 Pasal 37 (1)
KONDISI SPAM DI INDONESIA SAAT INI Data sementara 383 PDAM yang telah diaudit kinerja
266 PDAM belum FCR Rata-rata tarif jual 4.148 Rp/m3 Rata-rata HPP 4.195 Rp/m3
KINERJA PDAM
rata-rata kehilangan air nasional
381,986 l/det
NRW 33%
70% UNFCR 30% FCR
Jaringan Perpipaan 18,6%, atau 2 dari 10 masyarakat menikmati air
KONDISI YANG DIHARAPKAN DI 2019
Skenario Pendanaan Pencapaian 100% Layanan Air Minum BUMN/ BUMD 10%
Komitmen Pemda untuk Pendanaan Air Minum (DDUB) hanya
0.04% dari total APBD
DAK KPS/CSR 1% 12%
APBD 48%
APBN 29%
KEWENANGAN PENGEMBANGAN SPAM (PP 16/2005) PUSAT
PROVINSI
1. Jasktranas
1. Jakstrada Provinsi
2. NSPM
2. Fasilitasi SPAM lintas Kab/ Kota
3. BUMN Penyelenggara
3. BUMD Penyelenggara
4. Penyelesaian masalah antar Provinsi
4. Penyelesaian masalah antar Kab/Kota
5. Bantek, pembinaan, pengendalian dan pengawasan 6. Izin lintas Provinsi 7. Alokasi air baku 8. Fasilitasi Pemenuhan kebutuhan air baku sesuai kewenangannya
5. Laporan Monev ke Pemerintah/BPPSPAM 6. Izin SPAM lintas Kab/Kota 7. Fasilitasi Pemenuhan air baku sesuai kewenangannya
KABUPATEN/KOTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11.
Jakstrada Kab/ Kota BUMD Penyelenggara Pemenuhan SPM Air Minum Pemenuhan Pelayanan Sanitasi Menjamin Keberlanjutan SPAM Melaksanaan Pengadaan jasa Konstruksi dan/atau pengusahaan SPAM Memberikan Bantek kepada Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat Monev Penyelenggaraan SPAM Laporan Monev ke Provinsi/Pemerintah/ BPPSPAM Izin SPAM di wilayahnya Fasilitasi Pemenuhan air baku sesuai kewenangannya
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM PERMEN PU 18/2012
KOORDINASI
NSPK
GUBERNUR
MENTERI
BIMBINGAN TEKNIS, SUPERVISI, KONSULTASI, BANTUAN TEKNIS GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BUPATI/ WALIKOTA
PENYELENGGARA
PENGAWASAN TEKNIS
TUJUAN PENGATURAN KELEMBAGAAN URUSAN CIPTA KARYA
KEBERLANJUTAN KUALITAS KUANTITAS
DAERAH
PROVINSI PUSAT
KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN SPAM
Dinas Teknis
BUMD Prov
SKPD/ Dinas ?
PEMERINTAH PROVINSI
Direktorat Teknis
PEMERINTAH PUSAT Badan Pendukung
BUMN SPAM
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
BUMD/ PDAM/ NON PDAM
KELEMBAGAAN CIPTA KARYA DI DAERAH Daerah memiliki karakteristik dan prioritas berbeda Perimbangan urusan akan berbeda antar daerah
ESELON II
ESELON III
PENGUATAN ESELON IV Sumber: Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bandung Barat
KELEMBAGAAN DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SRAGEN CIPTA KARYA DI DAERAH ESELON II
ESELON III
ESELON IV
Sumber: Dinas PU Kab. Sragen
USULAN PENGUATAN KELEMBAGAAN CIPTA KARYA DAERAH PEMENUHAN
SPM CAPACITY BUILDING
ANALISA PENGATURAN KELEMBAGAAN CIPTA KARYA DI DAERAH
CAPACITY BUILDING KE DINAS CIPTA KARYA DI DAERAH Perlu adanya perkuatan kapasitas SDM Dinas Cipta Karya di Daerah melalui Centre of Knowledge dan Centre of Excellent
RANDAL ?
KAJIAN KELEMBAGAAN CIPTA KARYA DI DAERAH KEMENTERIAN PUPERA dapat memberikan rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri, dengan: • Menjelaskan target pelayanan air minum, sanitasi dan kumuh • Mengusulkan Kelembagaan Cipta Karya di Daerah
TARGET PELAYANAN AIR MINUM, SANITASI DAN KUMUH
USULAN KELEMBAGAAN CIPTA KARYA DI DAERAH Kementerian PU-PERA memberikan usulan kelembagaan Cipta Karya di Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri TIPOLOGI KELEMBAGAAN DAERAH BERDASAR BEBAN KERJA
DINAS TIPE A DINAS TIPE B DINAS TIPE C
USULAN KELEMBAGAAN CIPTA KARYA DI DAERAH ESELON II
ESELON III
PERPIPAAN
BIDANG AIR MINUM
NON PERPIPAAN
DINAS CIPTA KARYA
BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN
KEPENGUSAHAAN
BIDANG PENATAAN BANGUNAN
ESELON IV
PEMROGRAMAN
TERIMA KASIH
