Juli Peran Cipta Karya dalam Pengarusutamaan

LIPUTAN KHUSUS Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) Pemerintah Kucurkan Hibah Rp 119 Miliar Untuk Sanitasi dan Air Minum 12

INFO BARU 2 Miliki Backlog Rumah Terbesar di Indonesia Jawa Barat Perlu Serius Benahi Perumahan MBR 17

Peran Cipta Karya dalam Pengarusutamaan Gender

Edisi 07/Tahun VIII/Juli 2010

APMCHUD Ke-3 Solo 2010

Harapan Masyarakat Kota Dalam Deklarasi Solo

daftar isi JUlI 2010

Berita Utama 4 APMCHUD Ke-3 Solo 2010 http://ciptakarya.pu.go.id

Harapan Masyarakat Kota Dalam Deklarasi Solo

8 Delegasi APMCHUD Tengok Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Danny Sutjiono Dewan Redaksi Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi Hidayat Pemimpin Redaksi Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, Indah Raftiarty Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, Nurfhatiah Kontributor Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

Keberhasilan Kota Solo

11 Ditjen Cipta Karya

Meriahkan Solo Expo 2010

Liputan Khusus 12 Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) Pemerintah Kucurkan Hibah Rp 119 Miliar Untuk Sanitasi dan Air Minum

8

Info Baru 15 Peran Cipta Karya Dalam

Pengarusutamaan Gender

17 Miliki Backlog Rumah

Terbesar di Indonesia Jawa Barat Perlu Serius Benahi Perumahan MBR

20

20 Penerapan SAI di Ditjen Cipta Karya

Inovasi 21 Budaya Kerja Insan Cipta

Karya:‘Lahir Dari Pemimpin Berbudaya Unggul’

25 Sampah, Nasibmu Tak Harus Berakhir di Bak Sampah!

Pojok Hukum 26 Penegakkan Disiplin PNS

Harga Mati Clean and Good Governance

Resensi 29 Penanganan Gempa Bumi

21

editorial

Pemberdayaan Masyarakat di APMCHUD ke-3 Solo 2010

Foto Cover : Antusiasme Masyarakat Kota Solo saat menyambut APMCHUD ke-3 2010



Gelaran pertemuan para delegasi menteri bidang permukiman dan perkotaan se Asia Pasifik atau biasa dikenal dengan Asia Pacific Ministerial Conference On Housing and Urban Development (APMCHUD) ke-3, 2225 Juni 2010 sudah usai. Tidak saja membekas bagi warga Kota Solo, namun juga semua warga Indonesia karena dipercaya sebagai tuan rumah. Sedikitnya 1.000 undangan dan 30 delegasi negara peserta APMCHUD tumplek di Kota Bengawan. Puncaknya, sebuah kesepakatan bersama dengan nama Deklarasi Solo yang berisi 15 catatan dicetuskan. Deklarasi ini diharapkan mampu membenahi permasalahan permukiman dan perkotaan di negaranya masing-masing. Sekarang harapan dan nasib kota berada di tangan pemangku kebijakan yang tertuang dalam Deklarasi Solo tersebut. Berkat kesuksesan Solo, Direktur Eksekutif UN Habitat, Anna Tibaijuka bahkan mengajak Solo bergabung dalam 100 kota peserta Kampanye Kota Dunia. Menurut Anna, Kota Solo dipandang memenuhi persyaratan sebagai kota yang bersih, hijau dan mampu menyediakan fasilitas perkotaan yang setara dan bisa diakses seluruh lapisan masyarakat. Kampanye Kota Dunia atau World Urban Campaign bertujuan mendorong terwujudnya kota yang lebih baik, lebih pintar, lebih hijau, dan lebih setara bagi masyarakat. Kampanye itu ditujukan untuk mendorong perkembangan perkotaan ke depan di kawasan Asia Pasifik. Namun ada hal yang lebih penting diperhatikan sebagai komponen kampanye itu, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan persoalan bersama di bidang permukiman dan pengembangan perkotaan, serta tantangan yang muncul seiring kondisi tersebut. Tantangan tersebut menyangkut krisis financial global, efek perubahan iklim, dan meningkatnya masalah keamanan global dan regional. Tanpa adanya kerja sama antar semua kalangan, persoalan tersebut sulit dipecahkan. Selain Berita Utama yang mengulas APMCHUD di Solo, Buletin Cipta Karya Edisi Juli 2010 ini juga akan mengulas Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) yang dilakukan oleh pihak donor Australian Agency for Internasional Development (AuSAID) dan Kementerian Pekerjaan Umum C.q Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai penerus pinjaman. Simak pula curahan pengalaman mantan Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya, Hendropranoto Suselo, mengenai budaya kerja insan Pekerjaan Umum, khususnya Cipta Karya yang diharapkan bermanfaat untuk generasi muda. Selain tema-tema itu, juga diulas tentang penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai amanah Undang-Undang No. 17 tentang Keuangan Negara, PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/ PMK.06/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

Macam Lingkungan Kumuh dan Kriteria Saya Ais, pengunjung website cipta karya. Saya mohon informasi mengenai sebagai berikut: 1. Ada berapa macam lingkungan kumuh? 2. Kriterianya apa saja untuk tiap jenis lingkungan kumuh. Terimakasih Ais Yang paling lazim termasuk dalam lingkungan kumuh adalah kawasan permukiman kumuh atau daerah slum. Ragam permukiman kumuh (slum): 1. Slum di atas lahan illegal (jalur hijau, rel KA, DAS, dll), dan slum di tanah legal; 2. Slum terwujud di permukiman lama (terdegradasi) dan slum baru terbentuk (gradual); 3. Slum tanpa perencanaan (tumbuh secara swadaya/spontan); 4. Slum di perkotaan dan pinggiran kota; 5. Slum yang dihuni oleh warga miskin, namun juga ada yang kaya;

6. Slum dengan kekumuhan menyeluruh (lingkungan dan bangunan berkualitas sub-standar), ada juga slum dengan rumah yang relatif baik; 7. Slum dengan kepemilikan rumah owner occupied, ada juga yang penyewa; 8. Slum di perkampungan nelayan; 9. Slum dengan potensi harapan bisa diperbaiki (slums of hope), dan yang sulit untuk diarahkan ke perbaikan (slums of despair). Kriteria permukiman kumuh dan Squatter: 1. Kurangnya prasarana dan sarana dasar; 2. Rumah tak layak; 3. Kepadatan tinggi tak tertata; 4. Rawan penyakit dan bahan racun berbahaya; 5. Ketidakamanan bermukim; 6. Eksklusi dan segregasi sosial. (Redaksi/Sumber: Wicaksosno Suroso dan M. Jehansyah Siregar)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 3

Berita Utama

S

Setelah ditunjuk sebagai tuan rumah, Kota Solo pun mulai berbenah diri untuk me­nyambut para tamu terhormat. Masalah keamanan, transportasi, kesehatan, welcoming dinner dan cultural night merupakan bebera­ pa hal yang menjadi tanggung jawab Pemkot Solo. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan Pemkot Solo. Dalam hal transportasi, standar pelayanan transportasi disediakan. Dalam hal keamanan, penertiban pengamen, anak jalanan, dan gelandangan terus dilakukan pemerintah kota Solo. Sekretaris Daerah Ko­ta Solo, Budi Suharto mengungkapkan, mo­men APMCHUD menjadi pemantik untuk me­ lakukan penataan terhadap kaum marjinal tersebut, agar kehidupannya lebih baik. ”Sebenarnya penertiban terus kami laku­ kan, tidak hanya menjelang APMCHUD saja. Ini sudah tanggung jawab Pemkot,” urainya. Budi berharap, mereka selanjutnya bisa kem­ bali ke rumah dan menghasilkan uang tanpa berkeliaran di jalan. Sehingga, Solo benarbenar bisa menjadi contoh dalam penataan perkotaan. Selain itu, berbagai acara pendukung untuk menyemarakkan APMCHUD pun di­

4 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

Menteri Pekerjaan Umum, Menkokesra, dan Menpera berpose bersama peserta APMCHUD ke-3

buat. Pagelaran Solo Batik Carnival yang di­ ikuti 391 peserta akan diarak disepanjang Jalan Slamet Riyadi. Ada juga Solo Expo 2010 yang diikuti dari berbagai daerah dan juga Ditjen Cipta Karya. Dimeriahkan juga dengan Solo Batik Fashion yang diikuti para desainerdesainer terkenal. Pemkot Solo mengklaim, telah menge­­ luar­kan dana Rp 1,5 miliar untuk memper­ siapkan APMCHUD. Dengan berbagai per­ siap­an yang telah dilakukan, Kota Benga­wan pun telah siap menyelenggarakan ajang in­ ternasional tersebut. “Menjadi kebanggaan saya dan masyarakat Kota Solo dapat men­ jadi tuan rumah APMCHUD. Kita akan me­ nunjuk­kan relokasi di bantaran Sungai Kali­ anyar, Rusunawa Semanggi dan melihat sa­­ni­tasi masyarakat yang telah kita bangun. Peserta juga akan kita kirab dengan menaiki 15 andong kerajaan yang telah kita siapkan lengkap dengan baju khas masing-masing negara dalam Solo Batik Carnival,” kata Wa­ likota Solo, Joko Widodo. SOM APMCHUD Sebanyak 30 negara perwakilan pemerintah

setingkat menteri dan pejabat tinggi dari negara-negara Asia Pasifik hadir dan ber­­­ par­tisipasi dalam kegiatan APMCHUD Ham­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­pir 1.000 undangan yang terdiri dari Men­­te­ ri dan pejabat tinggi dalam dan luar ne­­­­­­­­­­­ge­ri, Gubernur, Walikota dan Bupati, per­wakilan pemerintah daerah, perbankan, pe­­ngem­ bang, akademisi, pengamat, maha­­siswa, or­ ganisa­si profesi dan elemen ma­sya­rakat lain yang menjadi ‘stakeholders’ atau pemangku kepen­tingan masalah pem­ba­ngu­n­an permu­ kim­an, perumahan dan per­­kota­an telah hadir di Kota Solo untuk me­ngikuti Konferensi APMCHUD. APMCHUD ketiga ini mengambil tema Pemberdayaan Masyarakat untuk Urbanisasi Berkelanjutan. Hal itu dimaksudkan agar ne­ gara – negara di kawasan Asia Pasifik dapat memberdayakan masyarakatnya un­tuk men­ dukung keberlanjutan kehidupan di kotanya masing-masing. Gelaran APMCHUD dimulai secara sim­­ bolik dengan pemukulan gong oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat mem­ buka Senior Officer’s Meeting - Asia Pasific Ministerial Conference on Housing Urban

BERITAUTAMA

(APMCHUD)

APMCHUD Ke-3 Solo 2010

Harapan Masyarakat Kota Dalam Deklarasi Solo Kota Solo telah sukses menggelar ajang internasional konferensi negara-negara bidang permukiman dan perkotaan se Asia Pasifik atau biasa dikenal dengan Asia Pacific Ministerial Conference On Housing and Urban Development (APMCHUD) ke-3, 22-25 Juni 2010. Sebanyak 30 negara perwakilan negara Asia Pasifik beserta 1.000 undangan lainnya saling berdialog, berbagi pengalaman, mengunjungi kesuksesan Solo dalam membenahi rumahnya. Puncaknya, mereka menyepakati Deklarasi Solo yang berisi 15 catatan untuk membenahi permasalahan permukiman dan perkotaan di negaranya masing-masing. Sekarang harapan dan nasib kota berada di tangan pemangku kebijakan yang tertuang dalam Deklarasi Solo tersebut.

Development (SOM - APMCHUD) pada hari pertama. Turut memberikan sambutan da­ lam acara tersebut Kepala Koordinator APM­ CHUD Sunil K. Singh, Perwakilan dari UN Habitat Daniel Biau, Menteri Perumahan dan Permukiman Iran Ali Nikzad, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, peme­ rintah Indonesia akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas perumahan dan per­­ mukiman di perkotaan yang lebih baik. Ko­­­mitmen tersebut salah satunya dengan membentuk Sekretariat Nasional Habitat In­ donesia tahun 2008. “Pemerintah Indonesia telah membentuk Sekretariat Nasional Habitat Indonesia. Se­­ lain itu, pemerintah juga mendukung pem­ bangunan yang berlandaskan pember­daya­­­ an masyarakat dan mendorong de­­­sen­­tralisasi pembangunan dan memberi kesempatan dae­rah untuk berperan lebih dalam mem­ bangun daerahnya,” kata Djoko Kirmanto. APMCHUD merupakan mekanisme kon­ sultasi dan forum kerjasama regional bagi negara-negara Asia Pasifik menjadi wadah yang tepat untuk saling berbagi, baik peng­

alaman maupun pengetahuan termasuk ber­bagi “best practices” yang telah dilakukan negara-negara peserta dalam mencari jalan keluar atas berbagai masalah serta men­ dorong pembangunan berkelanjutan bi­­dang perumahan, permukiman dan pem­ba­ngunan perkotaan pembangunan pe­ru­mahan dan perkotaan. Ajang internasional ini bertujuan untuk mencari solusi dan menjawab tantangan atas berbagai isu strategis pemukiman dan pembangunan perkotaan saat ini. Hal ter­ sebut seperti, meningkatnya jumlah pen­­ duduk perkotaan, kemiskinan, polusi, kema­ cetan lalu lintas, daya saing kota, daerah kumuh sampai isu mempersiapkan kota-ko­ ta menghadapi pengaruh perubahan ik­ lim. Hal ini memerlukan peran serta aktif seluruh ‘stakeholders’ dan yang juga penting adalah memberdayakan masyarakat dalam menghadapi tantangan urbanisasi. Data PBB menyebutkan, pertumbuhan penduduk perkotaan dunia diproyeksi akan meningkat dua kali lipat dari 3,3 miliar pada 2007 menjadi 6,4 milyar pada 2050. Sebagian besar dari pertumbuhan ini akan berlangsung di negara berkembang. Diperkirakan pada 2020, populasi penduduk kumuh dunia akan mencapai 1,4 miliar dan satu dari dua warga daerah kumuh akan bertempat tinggal di Asia. Seperti dikatakan oleh Dr. Anna Tibaijuka Direktur Eksekutif UN Habitat dan Wakil sek­retaris Jenderal PBB, dalam laporan ten­

tang Pemukiman tahun 2009, bahwa fak­ta secara numerical menyebutkan dunia men­ jadi lebih ‘urban’ sehingga penting untuk pemerintah negara-negara tidak menolak fe­ no­mena ini dan justru menerimanya sebagai hal yang positif. Negara-negara juga perlu menyikapinya dengan berperan lebih efektif dalam kebijakan-kebijakan sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan berbagai akses pelayanan kepada masyarakat termasuk juga meningkatkan peluang eko­ nomi dan sosialnya. Dalam Konferensi APMCHUD ini meng­ hadirkan para pembicara konferensi dari Jerman, India, Thailand, Iran, Korea dan juga dari Indonesia yaitu Dr. Manfred Poppe, pakar perencana kota dan regional dari Universitas Dortmund, Jerman; Dr. Wicaksono Sarosa, Direktur Eksekutif Partnership for Governance Reform; Dr. Roshan Raj Shrestha, dari UNHABITAT; Dr. Emiel A. Wegelin, dari GTZ; Cham­niern Paul Vorratnchaiphan, PhD, Senior Director Thailand Environment Institute (TEI), Bangkok; Ahmad Sadeghi, Deputi Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Iran: Jungik Kim dari Korea, serta beberapa narasumber lainnya. 5 Isu Strategis dibahas dalam APMCHUD Inti dari penyelenggaraan APMCHUD ini ada­ lah membahas lima isu pokok terkait ma­salah perumahan dan pengembangan ko­ta di ne­­gara-negara Asia Pasifik. “Hasil dari pem­ bahasan ini diharapkan dapat meng­hasilkan Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 5

Deklarasi Solo,” kata Dirjen Cipta Karya Bu­di Yuwono yang juga menjabat sebagai Wa­ kil Ketua I Panitia Nasional Pelaksana APM­ CHUD. Working Group akan dibagi ke dalam 5 kelompok diskusi berdasarkan isu-isu stra­ tegis di bidang Perumahan-Permukiman Ke­­lima isu tersebut yaitu: Peran Masyarakat da­lam Perencanaan Pembangunan dan Tata Kelola Kepemerintahan, Peran serta Masya­ rakat dalam Upaya Perbaikan Kawasan Ku­ muh, Peningkatan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi untuk Mencapai MDG’s, Pem­ biayaan bagi Perumahan, Permukiman dan Pembangunan Perkotaan secara Ber­ke­lan­ jut­an, serta Peran Masyarakat dalam Meng­ antisipasi Perubahan Iklim. Diskusi pada seluruh Working Group ter­ sebut mendukung tema APMCHUD 3, yaitu Empowering Communities for Sustai­nable Ur­­banization. Keseluruhan diskusi tersebut di­laksanakan melalui presentasi country pro­ file oleh delegasi negara Asia Pasifik yang ber­partisipasi, dengan penyampaian isuisu strategis terpilih di bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan perkotaan oleh tenaga ahli international mau pun na­ sional. Butir-butir penting dalam tiap diskusi Working Group adalah sebagai berikut:

Working Group 1 mendiskusikan peran serta masyarakat dalam perencana­an pem­­ bangunan dan tata kelola kepeme­­rintahan, yang difokuskan pada peran ma­­­­sya­rakat ser­­ ta lembaga swa­daya masya­rakat dalam pe­ rencanaan pem­bangunan, peningkatan fung­ si infor­masi dan data untuk me­ng­embangkan perencanaan perkotaan, serta meningkatkan kapasitas instansi terkait dalam perencanaan dan manajemen pemerintahan. Working Group 2 membahas me­ngenai peran serta masyarakat dalam upaya per­ baikan permukiman kumuh, yang difokus­ kan pada pengembangan sek­­tor informal, penguatan peran wanita dan organisasi ber­ basis masyarakat dalam pe­ningkatan kualitas permukiman, serta pe­nye­barluasan pelbagai program berbasis masyarakat. Lebih lanjut, ke­lompok ini akan mengangkat pembahasan mengenai fak­tor-faktor kunci untuk mengatur permu­kim­an informal serta menguatkan par­ tisipasi masyarakat dalam perencanaan pem­ bangun­an kota secara luas. Working Group 3 membahas me­ngenai Peningkatan Pelayanan Air Minum dan Sa­ ni­tasi untuk Mencapai MDG’s, dengan fo­ kus pembahasan perencanaan untuk sistem penyediaan air minum dan sanitasi, op­­ti­ ma­lisasi manajemen dan mobilisasi sum­­­ber pembiayaan untuk peningkatan air min­

Menteri Pekerjaan Umum (kanan) membuka ajang pameran bidang perumahan di APMCHUD 3

6 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

um dan sanitasi, serta Peningkatan peran masyarakat dalam manajemen air minum dan sanitasi pada skala permukiman. Kisah sukses dalam manajemen air bersih dan sanitasi akan menjadi bahan yang menarik untuk dipelajari oleh masing-masing negara. Pembiayaan bagi Perumahan, Permu­ ki­m­­an dan Pembangunan Perkotaan se­ca­­ ra Berkelanjutan akan menjadi tema Wor­ k­­­ing Group 4 dengan fokus men­cipta­kan pemahaman yang lebih baik menge­­nai di­­na­ mika lahan di perkotaan, dan mem­permudah akses pembiayaan perumah­an bagi masya­ rakat berpenghasilan rendah mel­alui kerja­ sama pemerintah dengan swas­ta. Working Group 5 memfokuskan pa­da Pe­ran Masyarakat dalam Mengantisipasi Pe­ rubahan Iklim, yang menitikberatkan pada peran masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana alam akibat pengaruh perubahan iklim. Kelompok diskusi ini juga akan mem­ bahas tentang kesiapan masyarakat dalam menangani masalah sosial, pendidikan, pe­ latihan, dan budaya lokal akibat perubahan iklim melalui proses adaptasi dan mitigasi. Isu-isu strategis untuk meningkatkan kua­ litas perumahan dan permukiman di kawasan Asia Pasifik turut pula dibahas pada presentasi dalam tiap-tiap Working Group oleh tenaga ahli internasional mau pun nasional.

BERITAUTAMA Untuk menyampaikan best practices da­­­­­lam konferensi ini, turut diundang para Walikota dari kota-kota terpilih di Indonesia untuk mem­bagi pengalamannya dalam me­­ ning­kat­kan peran serta masyarakat untuk men­capai pembangunan yang ber­ke­lan­jut­ an. Pemberdayaan Komunitas dan Urbanisasi Berkelanjutan Indonesia berkomitmen penuh dalam men­ dukung urbanisasi berkelanjutan melalui upa­­­­ya-upaya yang dapat mengembangkan po­ tensi komunitas lokal maupun inisiatif-ini­ siatif kerjasama pemerintah-swasta. Bebera­­ pa prog­ram tersebut antara lain; pertama; Program Nasional Pemberdayaan Masya­ra­kat (PNPM Mandiri) yang bertujuan mengentas­ kan kemiskinan melalui pemberdayaan ma­ sya­­rakat dalam bidang sosial, ekonomi, serta prasarana dan sarana dasar masyarakat. Ke­ dua, Kampung Improvement Program (KIP) dan Neighborhood Upgrading Shelter Sec­tor Project (NUSSP) yang bertujuan me­ning­ kat­­­­­kan kualitas kehidupan kawasan per­ mu­­­kim­an kumuh di kawasan kota dan ka­ bupaten. Ketiga, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang sudah diimplementasikan pada 10 ribu kawasan di 33 provinsi. Keempat, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Sanitasi untuk Masyarakat (SANIMAS) yang melibatkan komunitas un­ tuk berkontribusi melalui pendanaan dan ban­tuan non-uang dalam bidang air minum dan sanitasi. Beberapa program yang diusung Ke­men­ terian Pekerjaan Umum melalui Dit­jen Cip­ta Karya tersebut berusaha men­jawab mak­­na urbanisasi berkelanjutan dengan pem­­­­­­­­­­­­ber­­da­ ya­­an masyarakat. Tidak ada defi­­nisi yang ba­ku mengenai urbanisasi ber­kelanjutan. Secara umum dapat diru­juk pa­­­da pemahaman ten­ tang kota yang ber­kelanjutan, yaitu kota di mana masya­rakatnya dan seluruh aktivitas sosio-ekonomi yang terkait secara terus me­ nerus mengupayakan pengembangan ling­ kungan dan kebudayaan yang memiliki ciri khas tersendiri dan men­dukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan global, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Deklarasi Solo Para menteri se-Asia Pasifik di bidang pe­ rumahan dan pembangunan perkotaan me­ nutup pelaksanaan konferensi Asia Pacific

Deklarasi Solo beserta dengan rencana implementasinya, memuat salah satunya adalah Indonesia menjadi Regional Center bagi pemberdayaan masyarakat di bidang perumahan dan pembangunan perkotaan untuk kawasan Asia Pasifik. Ministerial Conference on Housing and Urban Development ke-3 di Kota Solo dengan menghasilkan “Deklarasi Solo”. Deklarasi Solo ini bertujuan untuk mengoperasionalkan le­ bih lanjut visi pembangunan perumahan dan perkotaan yang dasar-dasarnya telah diletakkan melalui Deklarasi New Delhi (2006) dan sebelumnya telah dioperasionalkan oleh Deklarasi Teheran (2008). Deklarasi Solo dilengkapi dengan rencana implementasi, dibuat dengan dasar perhatian dan kekhawatiran negara-negara Asia Pasifik terhadap tantangan bagi permukiman dan perkotaan dalam pengembangan perkotaan yang berkelanjutan. Implementasi yang di­ buat diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bersama negara-negara di kawasan Asia Pasifik, didalam menentukan langkahlangkah yang nyata sebagai tindak lanjut APMCHUD ke-3. Wakil dari 30 negara yang hadir, yang diwakili oleh 14 Menteri dan 85 pejabat tinggi secara resmi menunjuk Indonesia sebagai pimpinan Biro APMCHUD ke-3 hingga tahun

2012. Di bawah kepemimpinan Indonesia, yang dipimpin oleh Menteri Perumahan Rak­ yat, Suharso Monoarfa, mulai tahun 2010 hingga tahun 2012 Indonesia akan memimpin Biro APMCHUD ke-3. Deklarasi Solo beserta dengan rencana implementasinya, memuat salah satunya ada­­lah Indonesia menjadi Regional Center bagi pemberdayaan masyarakat di bidang perumahan dan pembangunan perkotaan untuk kawasan Asia Pasifik. “Indonesia mendapat dukungan dari ne­ gara peserta untuk pengembangan regio­nal center ini. Knowledge center ini merupakan revitalisasi dari fungsi research center yang sudah berjalan, yang semula hanya terbatas pada bidang perumahan dan permukiman, sekarang ditingkatkan juga dengan bidang pembangunan dan perkotaan di Asia Pasifik”, kata Budi Yuwono, Wakil Ketua I Panitia Pe­ laksana Nasional APMCHUD ke-3, yang ju­ ga sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. (dvt/berbagai sumber)

15 Poin Deklarasi Solo 1. Menyepakati pentingnya kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengatasi urbanisasi. 2. Menyepakati pengembangan sistem informasi dan jaringan pengetahuan antar kota dan negara untuk mendukung kota yang berkelanjutan. 3. Menyepakati terbentuknya Regional Center di Indonesia untuk memperkuat peran APMCHUD. 4. Menyepakati peningkatan dan perkuatan kapasitas stakeholder dalam mendukung perencanaan kota. 5. Menyepakati penurunan tingkat kemiskinan di negara Asia Pasifik. 6. Mengajak pemerintah dalam menyusun kebijakan sanitasi, air minum maupun permukiman yang berkelanjutan. 7. Mendorong komunitas Asia Pasifik untuk meminimalisasi konflik di kawasannya untuk menciptakan kota yang damai dan layak huni. 8. Menyepakati pentingnya kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengatasi urbanisasi. 9. Menyepakati pengembangan sistem informasi dan jaringan pengetahuan antar kota dan negara untuk mendukung kota yang berkelanjutan. 10. Menyepakati terbentuknya Regional Center di Indonesia untuk memperkuat peran APMCHUD. 11. Menyepakati peningkatan dan perkuatan kapasitas stakeholder dalam mendukung perencanaan kota. 12. Menyepakati penurunan tingkat kemiskinan di negara Asia Pasifik. 13. Mengajak pemerintah dalam menyusun kebijakan sanitasi, air minum maupun permukiman yang berkelanjutan. 14. Mendorong komunitas Asia Pasifik untuk meminimalisasi konflik di kawasannya untuk menciptakan kota yang damai dan layak huni. 15. Menetapkan Jordania sebagai tuan rumah APMCHUD ke-4 tahun 2012.

Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 7

Delegasi APMCHUD

Tengok Keberhasilan Kota Solo Delegasi APMCHUD mengunjungi Rusunawa Semanggi di Kota Solo

8 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

U

Untuk melihat lebih dekat penataan per­mukiman yang dilakukan, pada hari ke­ dua para Delegasi APMCHUD mengadakan kunjungan lapangan (field trip) ke beberapa lokasi. Lokasi tersebut yakni, Solo Elok dalam hal peningkatan permukiman, Pucang Sa­ wit dalam hal penghijauan kota, Kawasan Kratonan dalam hal peningkatan kualitas kawasan kumuh, Serengan dalam hal sani­ tasi berbasis masyarakat, Pasar Notoharjo dalam hal pemindahan PKL dan Rusunawa Semanggi dalam hal peremajaan kota. Asia Pasific Ministrial Con­ ference on Housing and Urban Development (APM­CHUD) memang menjadi wa­ dah yang tepat un­tuk ber­bagi pe­n galaman

BERITAUTAMA dan pe­ngetahuan termasuk ber­bagi best practices yang telah dilakukan ne­­gara-negara peserta dalam men­cari jalan keluar atas ber­ bagai masalah di bidang perumahan, per­ mukiman serta pembangunan perkotaan. Dipilihnya Kota Solo menjadi tuan rumah APMCHUD tentu bukan tanpa alasan. Dari sisi substansi, Solo berhasil menata permukiman, diantaranya adalah memindahkan 989 Pe­ dagang Kaki Lima (PKL) dari Taman Monjari ke Pasar Semanggi dengan prosesi kirab. Dalam prosesi kirab setiap PKL yang dipindah mendapat kehormatan dengan membawa tumpeng dan dikirab di sepanjang Jalan Sla­ met Riyadi. Disamping itu Solo juga merupa­ kan kota pariwisata dengan keanekaragaman batiknya. Kota Solo juga meraih beberapa penghargaan diataranya Dubai Award dan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bi­dang Pekerjaan Umum (PKPD-PU). Urban Forest dan Solo Elok Para delegasi dari 30 negara itu dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama diajak mengunjungi lokasi yang akan dijadikan urban forest di Pucangsawit Jebres dan Pe­rumahan Relokasi Solo Elok. Kawasan urban forest sebelumnya m e ­r u ­p a k a n

permukiman liar yang menempati bantaran Bengawan Solo. Terdapat kurang lebih 201 rumah di tempat tersebut. Saat kunjungan, sejumlah alat berat ma­ sih terus melakukan aktivitas pengerjaan pro­ yek. Sebagian sudah terdapat taman yang hampir jadi. “Kami memang menampilkan apa adanya. Masih ada proses pembangunan, sementara itu juga ada sekitar 30 persen yang telah tampak wujud hutan kotanya,” kata Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat mendampingi para delegasi. Konsep urban forest berawal setelah ada­ nya banjir yang menerjang Kota Bengawan akhir 2007 lalu. Karenanya, Pemkot berinsiatif memindahkan warga yang menempati ban­ taran Bengawan Solo. Konsep itu mengun­ dang komentar Biro Prasarana Kota Pe­ merintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Priyadi Priautama. ’’Memang yang dilakukan Pemkot Solo patut dicontoh, tapi disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Kami juga akan merelokasi sekitar 8.000 warga yang tinggal di bantaran sungai.’’ Sementara itu, Menteri Perumahan Rak­ yat Afghanistan Sul­tan Husein Hesairi me­ ng­atakan, konsep yang ditawarkan bagus. Namun, tidak bisa lang­sung dilakukan di Afghanistan. Warga dibantaran Sungai Bengawan So­ lo tersebut saat ini sudah di relokasi ke Mojo­ songo, sebagian lagi memilih lokasi sendiri. Relokasi ke Mojosongo ini kemudian disebut Solo Elok, karena tempatnya yang hijau dan tidak kumuh. Untuk 1 unit rumah, Pemkot Solo menyediakan anggaran Rp 12 juta un­ tuk pengadaan ta­nah dan Rp 8,5 juta dari Menkokesra untuk bangunan rumah. “Jadi ini ganti untung, bukan ganti rugi,” tambah FX Hadi Rudyatmo. Marni (48) warga yang direlokasi merasa bersyukur atas perhatian pe­ merintah. Ia ber­tutur, rumahnya yang dulu luas tanahnya cuma 21 m2, sekarang setelah

Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 9

BERITAUTAMA lakukan. Sebab, tujuan awal mendirikan ru­ mah susun tersebut untuk memberikan ke­ nyamanan tempat tinggal bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Para delegasi APMCHUD 3 berkunjung ke tempat relokasi PKL Notoharjo

direlokasi ke Mojosongo malahan mendapat tanah yang lebih luas yaitu 54 m2. “Selain itu listrik dan air juga langsung ada,” katanya dengan bahagia. Rusunawa Semanggi Lokasi kedua adalah rusunawa Se­manggi. Para delegasi dengan meng­gunakan bus yang disediakan panitia APMCHUD bertolak dari Hotel Sunan menuju Rusunawa Semanggi yang terletak di timur Pasar Klithitkan No­ to­harjo. Kedatangan para delegasi APM­­­­­­­­ CHUD yang datang ke Rusunawa Se­ mang­­­gi disambut dengan kesenian Reog Ponorogo dan diikuti oleh warga Rusunawa yang menyambut delegasi dengan penuh antusiasnya. Setelah itu rombongan delegasi menuju ruang diskusi yang telah disediakan oleh panitia untuk membahas sekaligus di­ berikan penjelasan singkat oleh dinas ter­kait dari pemerintah kota Solo. Seperti halnya perwakilan dari Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota Surakarta yang disampaikan langsung oleh Subagiyo sela­­ ku kepala DPP Kota Surakarta yang men­ ceritakan sejarah singkat dibangunnya Ru­­su-­­ nawa Se­manggi serta Pasar Klithikan No­­­to­ harjo. “Rusunawa ini dibangun dengan pem­ biayaan APBN di atas tanah Pemerintah Kota Solo sendiri, dengan tujuan utama dalam rangka resettlement pasar barang bekas di kawasan Banjarsari yang tentu saja diikuti dengan per­pindahan hunian para pedagang serta masyarakat yang mendukung kegiatan Pasar Notoharjo,” ungkap Subagito kepada para delegasi.

10 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

Selain itu Subagiyo juga menuturkan mengenai sejarah singkat awalnya kenapa pedagang di kawasan Banjarsari mau dipin­ dahkan ke Pasar Notoharjo, menurut Subagiyo pada awalnya para pedagang menolaknya lantaran khawatir prospek penjualan. “Pada awalnya para PKL yang sebanyak 1000an tidak mau dipindah, khawatir ter­ hadap prospek penjualan. Untuk itu Walikota Solo dan wakilnya mengajak berdialog dengan para PKL hingga sebanyak 54 kali selama 6 bulan. Dan akhirnya mereka mau dipindah, dan melalui cara yang cukup unik yaitu dengan iring-iringan kirab budaya me­ nuju Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi yang sanggup menampung 1.018 pedagang,” terangnya kepada para delegasi. Ikut serta dalam rombongan tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Iran Ali Nikzad memberi apresiasi pemkot karena mampu mengubah kawasan kumuh menjadi hunian berupa rusun. Hanya saja, fasilitas yang ada di dalamnya kurang memadai. Bahkan, Nikzad juga menyebut tidak adanya fasilitas seperti AC dan air hangat. Menurut Kepala UPTD Rumah Sewa DPU Toto Jayanto, pihaknya segera menambah fasilitas yang dianggap perlu. “Kami sungguh merespon masukan dari delegasi APMCHUD. Tapi, hanya beberapa saja yang bisa kami tambah, yaitu pos satpam, play ground dan sarana olahraga. Sebab, rusun di Solo sudah standard nasional,” kata Toto. Pria berambut pendek itu menuturkan, untuk penambahan AC dan air hangat di dalam kamar hunian tidak mungkin di­

Sanimas Serengan Lokasi ketiga adalah bangunan Sanitasi Ber­ basis Masyarakat (Sanimas) Kelurahan Se­ rengan Solo. Sanimas yang dibangun pa­da 2008 ini menyediakan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang cukup memadai. Ada em­ pat kamar WC, dua kamar mandi dan satu tempat mencuci. Sanimas tersebut dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat Sehati yang diketuai oleh Ervan Basuki. Sebelum didirikan Sanimas, tanah 9x10 meter di RT 1/IX Kampung Makam Bregolo, Serengan ini telah berdiri MCK umum. Namun MCK umum itu kurang terawat dan kumuh, dikarenakan airnya tidak ada. Akibatnya, MCK umum itu mampat, mangkrak dan warga terpaksa lari ke MCK umum yang jaraknya jauh. Menurut Basuki, kelompok Sehati men­ dapat tantangan saat memulai pem­ba­ngun­ an, yakni ketidakpercayaan war­ga. MCK umum yang telah berdiri sejak 30 tahun silam itu bagi warga mustahil untuk direhab. “RT, RW, lurah, walikota berganti-ganti, tapi tidak ada yang peduli soal MCK warga,” katanya. Hal ini, tambahnya, menyulitkan pihaknya saat pengumpulan dana swadaya dari war­ ga. Namun setelah diadakan sosialisasi in­ ten­sif, akhirnya banyak warga yang peduli dan ikut menyumbang. “Ada yang Rp 3000, adajuga yang Rp 100.000, semua seikhlasnya,” tambahnya. Total dana yang digunakan un­ tuk membangun Sanimas berlantai dua ini Rp 368 juta, termasuk swadaya dari warga di dua RW Rp.7.740.000 Setelah pembangunan selesai, Sanimas jadi MCK favorit warga. Terlebih pada pagi dan sore. Lokasi lainnya yaitu pembangunan rumah tak layak huni (RTLH) di Kelurahan Kratonan, Serengan. Salah satu penerima ban­tuan RTLH, Wanti, mengaku bersyukur dapat memperbaiki rumah kontrakannya ini. Bersama dua anak dan suami, ia tinggal di sebuah rumah kontrakan di RT 1/RW VI Kratonan. Tahun lalu, ia mendapat bantuan Rp 2 juta yang diwujudkan dalam perbaikan genteng, plastik pelapis genteng dan talang. Setelah diperbaiki, rumah berukuran 2,5 x 12 meter itu tak lagi bocor. “Sebelumnya, tidak hanya bocor, bahkan banjir dari genteng. Sekarang tidak lagi,” katanya. (dvt/berbagai sumber)

Berita Utama

BERITAUTAMA yaitu Ngarsopuro, Mangkunegaran dan Balai Kota,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo, Joko Pangarso.

Foto Atas : Menteri Pekerjaan Umum didampi­ngi Dirjen Cipta Karya, berfoto bersama para pemenang Lomba Pidato Anak tingkat SD dan SMP di acara Solo Expo 2010 Foto Kiri Bawah : Suasana booth Cipta Karya di Solo Expo Kanan Bawah : Salah seorang peserta lomba pidato sedang memperlihatkan kebolehannya

Ditjen Cipta Karya

Meriahkan Solo Expo 2010

D

Direktorat Jenderal Cipta Karya Ke­ men­terian Pekerjaan Umum turut menye­ marakkan Solo Expo 2010 yang berlangsung mulai 22-27 Juni di Alun-alun Pura Mang­ kunegaran Solo. Pembukaan dilakukan oleh Walikota Solo, Joko Widodo didampingi Dir­­jen Cipta Karya, Budi Yuwono. Solo Expo me­rupakan bagian dari acara untuk menye­ marakkan Konferensi Internasional Asia Pa­ci­­ fic Ministeral Conference on Housing and Urban Development (AMPCHUD) Solo ke-3. Dalam expo tersebut, Ditjen Cipta Karya memamerkan beberapa program ke Cipta Karyaan, seperti program pemberdayaan ma­­ syarakat dan beberapa infrastruktur yang te­ lah dibangun. Pameran itu juga se­bagai ajang untuk mengenalkan kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan Ditjen Cipta Karya. Kasubdit Data dan Informasi Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto mengatakan, selain untuk memperkenalkan kepada masyarakat siapa itu Cipta Karya, pameran ini juga ber­

tujuan agar masyarakat melakukan sesua­ tu untuk Cipta Karya. Beberapa diantaranya adalah bagaimana memilah sampah yang benar, bagaimana menghemat air dan apa yang dilakukan jika terjadi gempa. “Kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya anak-anak dengan mem­­buat ga­ mes edukasi,” katanya. Solo Expo yang mengambil tema Titex (Trade Investment and Tourism Expo) ini diikuti oleh 40 stand. Ditjen Cipta Karya bersama Pemerintah DKI Jakarta adalah peserta yang terkait dengan APMCHUD. Sementara sisanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Pemda Riau, Papua Barat dan Pemkot Solo. “Disamping menyemarakkan APMCHUD, Solo Expo ini bertujuan untuk mem­per­ke­ nalkan produk-produk Solo maupun Indo­­­ nesia. Target pengunjung kami adalah 5.000 orang tiap hari. Solo Expo ini letaknya strategis, karena terdapat di Segitiga Emas

Lomba Pidato Anak Dalam Solo Expo tersebut juga terdapat Lomba Pidato Anak Tingkat SD maupun SMP yang berlangsung pada Rabu (23/6). Lomba Pidato Anak yang diselenggarakan oleh Di­ rektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Pe­ merintah Kota Surakarta dan Terang Abadi Televisi (TATV) ini mengambil tema “Kota Kita, Tanggungjawab Kita”. Sedikitnya 129 pelajar SD dan 62 pelajar SMP mengikuti ba­ bak audisi, sebelum terpilih 30 finalis yang mengikuti babak final pada 23 Juni 2010 di lokasi SOLO EXPO. Peserta lomba tidak saja berasal dari Kota Surakarta, tetapi juga dari Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. “Lomba Pidato ini kami selenggarakan untuk meningkatkan perhatian dan kepe­ dulian masyarakat terhadap permasalahan dan tantangan bidang permukiman, khusus­ nya perkotaan. Pidato anak-anak yang anta­ ra lain berfokus kepada isu permukiman ku­muh, air minum dan sanitasi, revitalisasi kawasan, dan penguatan ekonomi lokal ini kami harapkan dapat menjadi medium untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai pen­ting­nya keterlibatan masyarakat dalam me­ng­­­antisipasi dan menyelesaikan per­ma­ sa­lah­an-permasalahan perkotaan untuk me­ wu­judkan permukiman yang lebih baik dan berkelanjutan,” kata Dwityo A. Soeranto, Ke­ tua Panitia Lomba Pidato Anak. Setelah melalui berbagai seleksi dan pen­jurian Farah Tisya Choirunnisa (SD Is­ lam Sunan Kalijaga Surakarta) dan Lidya Rahmawati (SMPN 9 Surakarta) keluar se­ ba­gai pemenang pertama masing-masing un­tuk kategori SD dan SMP. Selanjutnya Pranindya Fatimah Zahra (SDN 15 Surakarta) dan Abdullah Faiz Awwallan (SD IT Taruna Teladan, Delanggu, Klaten) keluar sebagai pemenang kedua dan ketiga untuk kategori SD, sedangkan Monica Kusuma Suryandari (SMPN 9 Surakarta) dan Ahmad Abaabi AlFirdausy (SMP Al Islam 1 Surakarta) keluar sebagai pemenang kedua dan ketiga. Semua pemenang tersebut menerima Plakat Menteri Pekerjaan Umum dan beasiswa pendidikan dari Walikota Surakarta yang diserahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Walikota Surakarta pada upacara penutupan APM­ (dvt) CHUD ke-3. Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 11

Liputan Khusus

Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH)

Pemerintah Kucurkan Hibah Rp 119 Miliar Untuk Sanitasi dan Air Minum

Foto Atas : Menteri Pekerjaan Umum (tengah) didampingi Dirjen Cipta Karya (ke-2 dari kanan) dan Duta Besar Australia (ke-2 dari kiri) memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) Foto Bawah : Para Bupati dan Walikota mendapat ucapan selamat dalam Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH)

12 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

S

Sektor air minum merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum khususnya di perkotaan berpengaruh buruk pada kon­disi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penyediaan prasarana dan sarana air minum yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang da­ pat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum yang baik. Ketiga dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat. Pada tahun 2008, pemerintah men­ca­ nangkan program 10 juta Sambungan Ru­ mah (SR) baru untuk memperluas cakupan pelayanan bidang air minum. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memberikan hibah air minum. Program hibah air minum adalah upa­ ya percepatan penambahan jumlah SR ba­

LIPUTANKHUSUS Usulan Kab/Kota Peserta Program Hibah Air Minum - AUSAID

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kabupaten/Kota

Kota Palembang Kab. Wonogiri Kab. Klaten Kab. Ciamis Kab. Bogor Kab. Karawang Kab. Wonosobo Kab. Serang Kab. Kuningan Kab. Garut Kab. Jombang Kab. Bangkalan Kota Bogor Kota Palangkaraya Kab. Banjar Kota Banjarbaru Kota Pekalongan Kota Malang Kab. Cilacap Kab. Boyolali Kab. Kudus Kab. Lombok Timur TOTAL

Idle (Lt/det)

POTENSI SR MBR

400 50 112 170 420 100 300 50 131 127 150 141 76 110

10,000 6,625 17,000 5,000 31,654 8,000 15,000 4,300 4,500 4,000 3,150 3,400 19,000 2,475

278.13

10,850

342 300 76 44 56 200

6,273 45,000 11,000 2,450 5,500 4,000

ru melalui penerapan output based atau ber­dasarkan kinerja yang terukur. Program hibah yang dimaksudkan di sini adalah pem­ berian hibah dari pemerintah pusat ke­pada pemerintah daerah baik yang ber­sumber dari pendapatan murni APBN atau hibah dari luar negeri yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dalam tahun anggaran 20102014. Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cip­­ ta Karya terus berupaya dalam mencari ban­ tuan luar negeri dalam rangka mencapai tar­get 10 juta sambungan. Usaha tersebut membuahkan hasil. Pemerintah Australia me­­­ lalui AusAID (Australian Agency for Inter­nasio­ nal Development) bersedia mem­beri­kan hi­ bah untuk air minum. Penerusan Hibah Pada pertengahan Juni 2010 lalu, Kemen­

Perkiraan Jumlah SR yang dapat dibiayai Program Hibah Air Minum

Usulan besaran Hibah

Alokasi APBD 2010

SR (Unit)

Rp. (Juta)

Rp. (Juta)

4,000 2,000 3,000 3,000 3,500 3,000 2,500 2,000 2,650 2,650 1,200 1,100 1,000 750 2,000 1,500 500 2,000 1,300 1,150 1,000 500 42,300 AUS$ (Juta)

11,000 5,000 8,000 8,000 9,500 8,000 6,500 5,000 6,950 6,950 2,600 2,300 2,000 1,500 5,000 3,500 1,000 5,000 2,900 2,450 2,000 1,000 106,150 12,867

14,000 11,600 15,000 14,000 10,000 8,000 7,500 7,400 7,000 7,000 3,000 2,300 2,000 1,500 5,200 3,600 1,000 5,000 3,000 2,500 2,000 1,000

terian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, meneruskan dana hi­ bah air minum dan air limbah tersebut ke 22 kota di Indonesia, untuk meningkatkan akses sambungan air minum dan air limbah perpipaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penandatanganan Naskah Perjanjian Pe­ ne­rusan Hibah (NPPH) dilakukan hari itu ju­­ ga oleh 25 bupati dan walikota di kantor Ke­ menterian Pekerjaan Umum, disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kir­manto. Acara penandatanganan juga diha­diri oleh Duta Besar Australia, Bill Farmer, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono. Dana hibah berasal dari Pemerintah Australia (AusAID) sebesar Rp 160 milyar atau AUD 20 juta, yang pada tahap pertama

Pelanggan PDAM Tirta Kemuning Kabupaten Kuningan di Desa Cijoho. PDAM Tirta Kemuning akan menerima hibah dari AusAID sekitar Rp 7 miliar dan berpotensi menambah 2.650 SR dari potensi 4.500 SR MBR

akan diteruskan ke 22 kabupaten/kota un­ tuk membangun 42.300 unit Sambungan Rumah air minum senilai Rp 106,150 milyar atau AUD 12,867 juta dan ke tiga kota, yang telah memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat, senilai Rp 13 milyar atau AUD 1,625 juta. “Program Hibah Air Minum dan Air Limbah ini menunjukkan komitmen Peme­ rintah da­­lam melakukan berbagai upaya un­ tuk mem­­­per­cepat pencapaian target MD­Gs bi­dang air minum dan sanitasi, khususnya untuk meningkatkan akses masyarakat ber­­ penghasilan rendah kepada air minum per­ pipaan dan sanitasi yang layak. Program ini juga dimaksudkan sebagai insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan per­ hatian kepala daerah kepada sektor air minum dan air limbah di daerah masing-masing,” kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Program Hibah Air Minum dan Air Limbah dilaksanakan melalui penerapan konsep out­ put based. Dalam hal ini pemerintah daerah disyaratkan untuk melakukan penyertaan modal dari pemerintah daerah kepada PD­ AM dan PDPAL yang akan membangun Sambungan Rumah dengan prioritas masya­ rakat berpenghasilan rendah. Dana hibah baru dapat dicairkan oleh pemerintah daerah setelah masyarakat membayar rekening un­ tuk dua bulan pelayanan dan adanya veri­ fikasi kinerja atas pelayanan SR tersebut. “Penyelenggaraan program hibah air minum dan air limbah ini memerlukan ko­ mit­men pemerintah daerah dalam bentuk investasi dan PDAM atau PDPAL dalam bentuk operasional pelayanan. Karena berdasarkan kepada kinerja yang pasti, program hibah air minum dan air limbah harus didahului oleh pembangunan SR oleh PDAM dan PDPAL dengan dana Penyertaan Modal Pemerintah dari APBD kabupaten/kota sebelum hibah dapat diberikan,” jelas Direktur Jenderal Cipta Karya, Budi Yuwono. Sementara itu, Duta Besar Australia Bill Farmer mengatakan, Pemerintah Austaralia adalah teman dan negara tetangga terdekat dari Pemerintah Indonesia. Kedua negara berunding bersama memutuskan apa yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia dan kami bersama- sama mengerjakannya. “Itulah alasannya,” katanya. Australia telah memberikan komitmen sebesar A$300 juta untuk Asia dan Pasifik dalam bentuk inisiatif air minum dan sanitasi. Hingga A$60,5 juta dialokasikan untuk Indo­ nesia sampai Juni 2011. “Indonesia mendapat Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 13

LIPUTANKHUSUS alokasi tinggi daripada negara lain. Kami masih memiliki program air minum lain, apabila berjalan baik, kami akan mempertimbangkan lagi,” tambahnya. Program Hibah Air Minum direncanakan untuk terus dikembangkan bagi pemerintah daerah yang berminat hingga akhir tahun 2014 dengan sasaran penambahan 70.000 SR baru. Sedangkan Program Hibah Air Limbah akan dikembangkan kepada kota-kota yang saat ini telah mempunyai sistem pengelolaan air limbah. Program Hibah Air Minum dan Air Limbah merupakan salah satu Program Percepatan Pencapaian Target MDGs Bidang Air Minum dan Sanitasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2010 – 2014. Selain program hibah tersebut, Program Percepatan Pencapaian Target MDGs Bidang Air Minum dan Sanitasi mencakup kegiatan penyediaan air minum perkotaan di 820 IKK, 577 kawasan MBR/RSH/Rusunawa, dan 100 kawasan khusus serta kegiatan pe­nye­diaan air minum perdesaan di 2.340 de­sa rawan air/ terpencil/pulau kecil terluar dan pembangun­ an Pamsimas di 2.310 desa, pengembangan prasarana dan sara­na air limbah Sistem Off Site di 11 kota, pe­ngembangan prasarana dan sarana air limbah Sistem On Site di 210 kab/ kota, serta kegiatan persampahan, program DAK (Dana Alokasi Khusus) air minum dan sanitasi sebesar Rp 3,4 triliun, program per­ cepatan penyediaan air minum perkotaan melalui pembiayaan pinjaman bank nasional,

ser­ta program percepatan sanitasi untuk men­dorong swadaya masyarakat. “Pencapaian Target MDGs Bidang Air Minum dan Sanitasi menggunakan indikator proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan serta proporsi penduduk ter­­ hadap fasilitas sanitasi yang layak. Dari target 60,30% pada 2015, proporsi penduduk ter­ hadap air minum mencapai 47,63% pada 2009. Sedangkan dari target 36,36% pada 2015, proporsi penduduk terhadap air minum perpipaan mencapai 25,49% pada 2009. Di sektor sanitasi, akses sanitasi yang layak (adequate sanitation) mencapai 51,02% pada 2009 dari target 62,37% pada 2015,” papar Direktur Jenderal Cipta Karya, Budi Yuwono. Untuk memenuhi sebagian gap tersebut, Pemerintah menyediakan APBN sebesar Rp 11,8 triliun untuk sektor air minum dan Rp 14,2 triliun untuk sektor sanitasi selama lima tahun ke depan (2010 – 2014) dengan prioritas sasaran masyarakat berpenghasilan rendah melalui stimulan, pemberdayaan ma­ syarakat, dan fasilitasi pinjaman untuk pem­ bangunan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah daerah. Besaran dana hibah Dana hibah akan diberikan untuk setiap (SR) yang dibangun dan berfungsi dengan baik. Besaran dana hibah ini akan diberikan secara progresif sesuai dengan jumlah SR yang berhasil dibangun dan berfungsi, dengan uraian sebagai berikut:

- Sampai dengan 1000 SR : Rp 2 juta/SR. - 1001 SR dan seterusnya : Rp 3 juta/SR. Jumlah dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah maksimal sebesar dana APBD yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini. Sementara untuk air limbah, dana hibah akan diberikan untuk setiap sambungan rumah baru yang dibangun dan berfungsi dengan baik. Besaran dana hibah ini akan didasarkan pada sistem yang dibangun, dengan ketentuan : - Sistem Pengelolaan Air Limbah perpipaan skala kota = Rp. 5 juta per Sambungan Rumah (SR). - Sistem Pengelolaan Air Limbah perpipaan skala komunal = Rp 2 juta per Sambungan Rumah (SR). Menurut Dirjen Cipta Karya Budi Yuwo­ no, pemilihan 29 kabupaten ini tidak hanya bagi-bagi begitu saja. Tapi, proyek ini mem­ butuhkan tindakan proaktif dari Pemda. “Program ini diperuntukkan bagi Pemda yang berminat,” katanya. Ada beberapa kriteria penerima hibah ini. Pertama, Pemrov atau Pemkab/Pemkot dan PDAM tidak mempunyai tunggakan utang, jika ada tunggakan utang maka harus dalam proses Program Restrukturisasi Utang. Kedua, tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru. Ketiga, pemerintah daerah bersedia mengalokasikan dan APBD nya. Keempat, terdapat masyarakat miskin yang memang membutuhkan sambungan (dvt) tersebut.

Daftar Calon Penerima Program Hibah Air Limbah Terpusat Alokasi Perolehan Hibah

No Kab/Kota

Lokasi

Kasitas Kasitas Idle SR Potensi Terpasang Terpakai Capacity Terpasang SR (m3/day) (m3/day) (m3/day)

Institusi Pengelola

Alokasi APBD Institutional 2010 Based Rp. (juta) (SR)

Communal Based (Lokasi+SR)

Communal Based (Lokasi+SR)

Sumber Dana Hibah- Water and Sanitaion Initiative (WSI) 1 Banjarmasin

Lambung Mankurat Pekapuran Raya Hasan Basri (HKSN) (on going construction)

500 2,500 5,000

500 400 100

0 100 0

2,056 425

1,720 2,508

2 Surakarta

Kelurahan Mojosongo Kelurahan Semanggi

2,000 2,530

2,000 2,500

0 60 l/det

10,800

400

PD PAL Banjarmasin 10,000

PDAM Kota Surakarta

2,000

2000

10,000

500

2,000

2,500

12,000

200

1,000

200

1,000

Sumber Dana Hibah- Indonesian Infrastructure Initiative (IndII) 3 Balikpapan

Kelurahan Margasari Balikpapan

800 1,200

14 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

302

498 1,000

2,000

PDAM Kota Balikpapan

1,000

www.flickr.com/photos/sumaryanto-bronto/2070820964/

Info Baru 1

INFOBARU 1

Purwatiyem, wanita beranak dua tengah menambang pasir di aliran Sungai Gendol, Cangkringan Yogyakarta.

Peran Cipta Karya Dalam Pengarusutamaan Gender

S

Seorang pemerhati gender yang juga peneilti pada Pusat Peneilitan Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Yulfita Raharjo mengatakan, kebijakan pe­ me­rintah yang tidak responsif gender di­aki­ batkan karena masih kurangnya pemahaman terhadap isti­lah gender baik oleh masyarakat maupun para pengambil keputusan di peme­ rintahan. Gender menurutnya bukan semata urusan jenis kelamin. Gender merupakan sebuah karakteristik sosial yang berarti menjadi lelaki dan menjadi perempuan, seperti diharapkan oleh masyarakat/budaya dimana seseorang dibesarkan, gender menciptakan perbedaan dalam kebutuhan, keprihatinan, kesulitan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan laki-laki dan perempuan sampai saat ini ma­sih dirasakan di wilayah pembangunan seperti dalam mengakses, memanfaatkan prog­ram/kegiatan pembangunan; ikut serta

Ratih Fitriani*)

dalam memutuskan/memberi suara; pe­ ngua­sa­an terhadap sumberdaya (informasi, pengetahuan, keterampilan). “Oleh karena itu, dalam memutuskan sebuah kebijakan perlu menambah lensa gender untuk memastikan kebijakan, prog­ ram, kegiatan pembangunan memberikan ak­ses, manfaat, keikutsertaan serta pengua­ saan didapat secara adil bagi target pem­­ bangunan (laki-laki dan perempuan), urai­­­­­­nya pada Rapat Koordinasi Nasional (Ra­kornas) bertema Harmonisasi dan Sin­kronisasi Pem­ bangunan Pemberdayaan Pe­rem­puan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Pusat dan Daerah. Rakornas ini diprakarsai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada pertengahan Juni 2010 lalu. Kegiatan yang dibuka oleh Menkokesra Agung Laksono ini dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari Peserta dari 33 Provinsi yang terdiri dari Wakil Gubernur, Ketua Komisi

E, atau Komisi IV DPRD, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Badan/Bagian Pemberdayaan Perempuan dan KB dan para Pimpinan Ke­ menterian/Lembaga di Pusat. Kementerian Pekerjaan Umum yang diwakili dari masingmasing Satminkal hadir dalam kegiatan ter­ sebut sebagai salah satu narasumber dalam diskusi sinkronisasi program pusat dan dae­ rah. Dalam Rakornas PP dan PA 2010 ini di­ laksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Pemberdayaan Pe­rempuan dan Perlindungan Anak dengan pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili Gubernur dan Wakil Gubernur dari 32 provinsi sebagai bentuk pengukuhan atas komitmen pencapaian kinerja. Hasil harmonisasi dan sinkronisasi adalah kesepakatan bersama dalam pencapaian kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berfokus pada indikator dan target pencapaian pelaksanaan RPJMN, Rencana Strategis, Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Instruksi Presiden No.1 dan No.3 Tahun 2010, termasuk didalamnya pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs). Pengarusutamaan Gender Cipta Karya Dalam hal kebijakan yang berkaitan de­ ngan pengarusutamaan gender (PUG) Ke­­ menterian Pekerjaan Umum khususnya Di­ rektorat Jenderal Cipta Karya menunjukkan keseriusannya dengan mengadakan sosiali­ sasi Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan Program dan Anggaran di Kementerian Pekerjaan pada Mei 2010. Karena sejak Juni 2008 Kementerian Pe­ kerjaan umum telah melakukan kegiatan Penyusunan Gender Checklist untuk untuk menjaring program-program Kementerian PU terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG). Panduan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pe­ rencanaan pembangunan infrastruktur. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai salah satu unit eselon 1 di Kementerian Pe­ kerjaan Umum sangat mendukung prog­ ram pengarusutamaan gender, dan telah melakukan analisa gender pada programprogramnya. Bahkan saat ini Cipta Karya dalam merencanakan kegiatan telah memper­ hatikan masalah gender tersebut (Gender Res­pon­sive). Adapun program-program ke­ cip­ta­ka­ryaan pada tahun anggaran 20102011 yang terkait dengan pengarusutamaan gender (PUG) adalah PPIP, PAMSIMAS, P2KP, Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 15

INFOBARU 1 dan penanganan kumuh perkotaan. Jenis kegiatan, indikator dan target pencapaian serta besaran dana dapat terbaca dengan jelas pada tabel di bawah ini.

*) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Dit. Bina Program

Ditjen Cipta Karya

INDIKATOR KINERJA K/L TAHUN 2010 - 2011 INDIKATOR

PROGRAM Renstra K/L 1

2

1

1 MDGs

1 RPJMN

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Permukiman Kumuh Perkotaan

1 Jumlah kawasan kumuh di perkotaan setara 414 Ha yang tertangani 2 Jumlah kawasan perumahan bagi MBR 3 Jumlah kawasan setara 500 Ha yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukimannya

112

136 25

1

1

(PAMSIMAS) Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

Rencana tindak peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan (1) Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh melalui Peremajaan. (2)Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.

473.000

298.900 59.600

1.011.260

1 Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan)

1.283

(1) Memberikan penguatan terhadap Badan Pengelola yang telah terbentuk agar dapat mengoperasikan, merawat, dan mengembangkan sarana yang terbangun,(2) Memberikan penguatan terhadap pelaksana program.(3) Memantapkan kesiapan pelaksanaan PAMSIMAS TA 2011, terutama dalam hal seleksi desa agar tepat sasaran.(4) Memberikan bantuan teknis manajemen program di tingkat pusat. (5) Mendapatkan data dasar sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan program.(6) Fasilitasi pelaksanaan audit kinerja.

1.378.668

1 Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM)

10.948

Bantuan Sosial (Bansos) yang berupa Bantuan Pendampingan Masyarakat, laki-laki dan perempuan dengan tahapan siklus sebagai berikut : • Kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), yaitu masyarakat, laki-laki dan perempuan memutuskan menerima/menolak program • Kegiatan Refleksi Kemiskinan, yaitu kegiatan diskusi kelompok terarah diantara masyarakat untuk menggali persepsi kemiskinan menurut masyarakat (5W + 1H) • Kegiatan Pemetaan Swadaya, yaitu serangkaian kegiatan masyarakat, laki-laki dan perempuan untuk melakukan berbagai kajian (kelembagaan, lingkungan, kesehatan, pendidikan) dan pemetaan kelurahan serta sensus keluarga miskin. • Kegiatan pembentukan lembaga masyarakat (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) sebagai lembaga representasi masyarakat, laki-laki dan perempuan yang akan mengelola program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya • Kegiatan penyusunan rencana kerja masyarakat, laki-laki dan perempuan secara partisipatif (Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Pronangkis) (2) 2. Bantuan Sosial (Bansos) yang berupa pemberian bantuan dana Stimulan BLM untuk masyarakat khususnya masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan yang meliputi : • Kegiatan Infrastuktur • Kegiatan Sosial • Kegiatan Ekonomi Bergulir

1.670.000

Peningkatan pelayanan air minum di 4650 desa

411.850,0

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(Kumuh Perkotaan) (PPIP) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Bantuan Teknis Pendampingan Penyusunan Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh Perkotaan

DANA (Rp Juta)

(1) Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan. (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan.

4 Jumlah Desa Tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukimannya

1.283



1 2

KEGIATAN

3.586 (lokasi berulang)

PPIP

PAMSIMAS Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara P2KP Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PAMSIMAS Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Permukiman

TARGET PENCAPAIAN KUANTITATIF

1 Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan)

273 3.586 (lokasi berulang)

Meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman.

penyediaan sarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan.

Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan) Jumlah Kel/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM - P2KP.

(P2KP)

16 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) bidang PU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10.948

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin laki-laki dan perempuan secara mandiri”. Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan dirumuskan sebagai berikut: ”Masyarakat, laki-laki dan perempuan di kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial-ekonomi dan tata kepemerintahan lokal”

831.500 1.011.260

1.670.000

Info Baru 2

INFOBARU 2

Miliki Backlog Rumah Terbesar di Indonesia

Jawa Barat Perlu Serius Benahi Perumahan MBR

J

Jawa Barat adalah provinsi yang paling besar jumlah penduduknya, yaitu 42,5 juta jiwa (2008). Kondisi itu membuat provinsi ini memiliki backlog rumah terbesar di Indo­ nesia. Sebanyak 1,4 juta unit rumah (2004), 980 ribu unit (2007), dan 1,164 juta unit (2013) menantang Jawa Barat di masa depan. Hal itu ditunjang pula dengan kemampuan daya beli masyarakat yang rendah serta ku­rangnya sumber pembiayaan bagi Ma­ sya­­rakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ten­ tunya kebutuhan akan hunian terus ber­ tambah bahkan diprediksi pada tahun 2025 kebutuhan akan hunian mencapai 10 juta unit (9.636.471 unit rumah). Pemenuhan kebutuhan rumah yang la­

M. Yasin Kurdi*)

yak huni dan terjangkau bagi MBR adalah prioritas pemerintah. Sementara itu rujukan rumah layak huni dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada MBR merupakan Strategi GSC (Global Strategy For Shelter to the Year 2000)-UNCHS, yaitu rumah yang diinginkan adalah rumah yang nyaman, cu­ kup ruang dan aman, penerangan dan ven­ tilasi yang cukup serta harga terjangkau oleh MBR. Minimal yang diinginkan dengan seluas 14 m2. Kebijakan nasional dalam pemenuhan perumahan dan permukiman yaitu dengan pelibatan masyarakat. Sebagai pelaku uta­ ma, mereka diharapkan partisipasi dalam pe­menuhan kebutuhan papan sebagai sa­

Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 17

diagram PenCaPaian PemBangunan rumaH di JaWa Barat 2007-2011 600.000 500.000 400.000 300.000

388.000

213.592

200.000 100.000 0

388.000

403.209

388.000

410.865

388.000

388.000

97.000

97.000

135.843

97.000

63.621

97.000

55.965

97.000

TARGET 485.000

REALISASI 349.435

TARGET 485.000

REALISASI 466.830

TARGET 485.000

REALISASI 466.830 Dukungan pemerintah melalui PSDPU untuk 400 unit

TARGET 485.000

2007

2008

2009

SWADAYA FORMAL

REALISASI

2010

TARGET 485.000

REALISASI

2011

Foto Atas & Bawah : Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Ba­rat sebagai provinsi yang mandiri, dinamis dan sejahtera yaitu untuk mewujudkan mi­­si pemerataan pembangunan yang berke­adilan.

lah satu dasar kebutuhan manusia guna me­­ wujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mem­ba­ ngun kemandirian masyarakat yang pro­duktif dan sejahtera. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Ba­ rat sebagai provinsi yang mandiri, dinamis dan sejahtera yaitu untuk mewujudkan mi­­ si pemerataan pembangunan yang berke­ adilan. Salah satunya ditandai dengan di­

18 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

pe­nuhinya kebutuhan perumahan ser­­ta sa­­­­­­­ra­­­na dan prasarana dasarnya yang di­du­ kung oleh pembiayaan yang terjangkau oleh se­lu­ruh lapisan masyarakat dan terbe­bas dari permukiman kumuh. Hal itu tentunya didukung kebijakan pengembangan pola huni­an vertikal pada kawasan permukiman kumuh diperkotaan guna mengoptimasi dan efisiensi ruang budidaya yang semakin ter­ batas, terutama pada kawasan-kawasan yang

INFOBARU 2 berkulaitas yang merupakan landasan menu­ ju masyarakat sejahtera. Misinya mem­bantu MBR, termasuk PNS Golongan I dan II dalam mewujudkan tempat tinggal yang layak dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan keteram­ pilan dan daya ju­ang keluarga sebagai bekal hidup dan penghidupan yang lebih baik.

perlu dikendalikan perkembangannya. Arahan pengembangan kawasan per­ mukiman dalam RT/RW Jabar 2009-2029 ter­ bagi dalam pengembangan di perkotaan dan perdesaan (sumber: Bapeda Provinsi Jawa Ba­ rat). Dengan menurunnya kualitas rumah yang tidak sehat dan terbatasnya kemampuan ma­syarakat tentunya akan berdampak pa­ da lingkungan. Hal itu tentunya perlu pe­ nanganan seluruh stakeholder. Jawa Barat te­lah lama memiliki lembaga yang peduli terhadap permukiman dan perumahan, yai­ tu Yayasan “Saung Kadeudeuh”. Lembaga tersebut dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan keputusan Gubernur no. 23 Tahun 2005 sebagai lembaga non profit. Saung Kadeudeuh memiliki visi dan misi mewujudkan ketahanan keluarga yang

Langkah-langkah Untuk mewujudkan cita-cita itu, peme­­rin­tah mengembangkan usaha kemitraan ker­­­ja­sama menanggulangi kemiskinan, pe­ngang­guran dan penyedia­an perumahan. Se­lain itu ju­ga menyelenggarakan prog­ram terpadu, mem­ bantu membangun pe­ru­mah­­an bagi PNS di desa terpencil, mem­bantu perbaikan ru­mah bagi masyarakat miskin, membantu per­mo­ dal­an usaha kepada masyarakat yang ti­dak mampu, membantu uang muka pe­milik­an rumah, memberdayakan masya­rakat ber­ peng­­hasilan rendah, mem­bantu me­­nyalur­­ kan te­naga kerja dan me­ngem­bangkan usaha ke­mitraaan/kerja­sama. Sa­at ini terdapat 2.928 kawasan kumuh dan menyebabkan mun­ culnya wabah penya­kit. Beralihnya fungsi lahan menjadi per­mu­ kiman yang tak terkendali mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan lahan hu­ tan konservasi, sawah-sawah produktif, ka­ wasan budidaya dan sebagainya. Kondisi itu mengakibatkan bencana yang tidak ber­ kesudahan, seperti banjir, longsor dan ben­­ cana lainnya. Tahun 1994-2001 terjadi pe­ nurunan luas lahan hutan sebesar 235 ribu Ha dan sawah sebesar 167 ribu Ha. Kerusakan lingkungan tersebut sebenar­ nya bukan dilakukan oleh masyarakat, tetapi seringkali oleh pemutus kebijakan, seperti pelanggaran perijinan diberikan melanggar terhadap tata ruang kawasan, wilayah mau­ pun nasional. Dalam hal ini pengembang tentunya mengambil peran terhadap kebijak­ an tersebut. Karena itu perlu disepakati bersama ten­­tang pembagian kewenangan sesu­ai UU.32/2003 dan PP.38/2007 yang meng­ amanatkan bahwa perumahan adalah urusan wajib bagi Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat lebih banyak berada pada aspek koordinasi program dan regulasi nasio­ nal. Untuk menyelesaikan permasalahan ter­ sebut semua pihak perlu konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Akankah masyarakat MBR terpenuhi pe­ ru­­mahan murah dan permukiman se­h­at? *) KaSatker PPIP Provinsi Jawa Barat

Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 19

Info Baru 3

INFOBARU 3

D

Petugas SAI sedang menginput data DIPA ke dalam aplikasi SAKPA (Sistem Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran)

Penerapan SAI

Di Ditjen Cipta Karya

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kemen­ terian Pekerjaan Umum telah menjalankan Sis­tem Akuntansi Instansi (SAI) Undang-Un­ dang No. 17 tentang Keuangan Negara, PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akun­ tansi Pemerintah, dan Peraturan Men­­teri Keuangan No. 171/ PMK.06/2007 tentang sis­tem akuntansi dan pelaporan ke­uangan pemerintah pusat. SAI terdiri dari dua sub sistem, yaitu SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) dan SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manaje­ men Akuntansi Barang Milik Negara). Ditjen Cipta Karya telah melakukan kon­ solidasi data laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja (Satker) yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk tahun anggaran 2009 ruang lingkup Satker Cipta Karya sebagai berikut: tingkat pusat (15 Satker), tingkat provinsi (162 Satker), tingkat kabupaten (355 Satker), penerima dana stimulus (68 Satker), Penerima Dana Insentif/ BA 999 (27 Satker). Laporan keuangan dari seluruh Satker ter­sebut telah dikonsolidasikan menjadi la­ por­an keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, dan telah di­ lakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Ke­ uangan c.q. Ditjen Perbendaharaan dengan hasil tidak ada selisih realisasi belanja antara

20 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

Anfarisal*) Ditjen Cipta Karya dengan Kementerian Ke­ uangan. Hasil Audit BPK Sampai dengan tahun anggaran 2008, me­ nurut pemeriksaan oleh Tim BPK, laporan Kementerian Pekerjaan umum mendapat predikat “Disclaimer”. Hal tersebut dikarenakan antara lain data nilai aset Kementerian Pe­ kerjaan Umum belum menunjukkan nilai yang tepat. Untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kementerian Pe­­ kerjaan Umum untuk tahun 2009 telah me­ ngadakan inventarisasi ulang terhadap aset yang dimilikinya. Dari hasil pemeriksaan tim BPK untuk temuan laporan keuangan tahun anggaran 2009 sebagian besar hanya mengacu kepada Sistem Pengendalian Intern, antara lain me­ ngenai kelengkapan dokumen-dokumen as­ et/barang yang dibeli, dipinjamkan, maupun yang diserahterimakan kepada pemerintah daerah, dan juga masih terdapat saldo di rekening bendahara dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) per 31 desember untuk sa­ tuan kerja yang menyalurkan dana bantuan sosial di provinsi dan kabupaten. Selain itu, masih terjadi kesalahan dalam

pengklasifikasian belanja pada penganggaran belanja Ditjen Cipta Karya antara belanja barang (52) dengan belanja modal (53). Hal ini terkait dengan nilai aset yang dimiliki oleh Ditjen Cipta Karya. Karena kesalahan ini, terjadi pembelian barang yang berasal dari belanja barang (52), namun barang yang dibeli tersebut ternyata memiliki kategori sebagai belanja modal (53). Sehingga yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan sebagai aset, namun karena berasal dari anggaran belanja barang (52), nilai barang tersebut tidak dicatat sebagai aset. Kedepannya, Ditjen Cipta Karya akan mem­beritahukan kepada seluruh Satker agar dalam perencanaan pengganggaran belanja harap memperhatikan kategori barang yang akan dibeli agar diseuaikan dengan Bagan Akun Standar (BAS), apakah itu termasuk belanja barang (52) atau termasuk belanja modal (53). Bagi Satker penerima dana ban­ tuan sosial agar memperhatikan kesiapan BKM dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat. Dengan langkah ini, pencatatan nilai aset dan kas dalam laporan keuangan diharapkan dapat menunjukkan nilai aset yang sebenarnya. *) Staf Bagian Keuangan Setditjen Cipta Karya

Inovasi 1

INOVASI 1

Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono menyerahkan piagam penghargaan Satya Wacana kepada para pegawai Kementerian Pekerjaan Umum

Budaya Kerja Insan Cipta Karya:

‘Lahir Dari Pemimpin Berbudaya Unggul’

B

Hendropranoto Suselo*) Budaya kerja sebagai elemen kunci pe­ ngelolaan sumber daya manusia menjadi tema abadi di setiap instansi. Tulisan ini mengenai ‘budaya kerja’ yang kita rasakan dan alami sebagai salah seorang insan Cip­ ta Karya. Sikap-sikap berikut ini minimal harus dimiliki dan ditunjukkan dalam ling­ kungan kerja. Pertama, berani terjun sejak mu­da menghadapi tantangan apapun dan sia­papun. Kedua, mengembangkan kre­a­tiv­ itas dalam berkarya dan menciptakan ke­ unggulan. Membangun budaya mandiri yang bangga akan kemampuan dan jati diri­­nya. membangun budaya unggul meng­hadapi tantangan masa depan.

Apa yang saya sampaikan dalam tulisan ini sebagian mengambil dari uraian yang per­ nah saya kemukakan pada acara Hari Bhak­ti PU pada Desember 2007, sebagian dari sum­ bang pikir yang pernah saya berikan da­lam rangka pemikiran tentang ‘budaya kerja’ di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dan berdasarkan apa yang saya alami dan amati selama masih bekerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sekarang. Kementerian PU Tempat Belajar Satu hal yang saya rasakan selama bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum adalah tidak pernah berhenti belajar. Bekerja itu harus

belajar terus menerus, karena tidak semua hal dalam pekerjaan pernah kita pelajari di sekolah. Bagaimana kita belajar, dari siapa, dan apa yang kita pelajari? Kita belajar melalui pekerjaan yang pernah kita laksanakan, me­ lalui atasan dan juga melalui staf yang mem­ bantu kita, melalui interaksi dengan siapa pun di dalam dan di luar pekerjaan kita. Secara khusus saya mau menggarisbawahi betapa pentingnya atasan kita dalam proses belajar terus menerus yang kita alami. Sa­ya sungguh berterima kasih dan merasa ber­ untung dalam mengabdi selama 35 tahun di Kementerian Pekerjaan Umum saya selalu mendapatkan atasan yang tergolong hebatBuletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 21

hebat. Kepadanya saya banyak sekali belajar. Saya belajar bagaimana memposisikan diri di lingkungan birokrasi dan secara khusus di lingkungan Kementerian Pekerja­an Um­ um. Tidak ada tempat lain untuk belajar kesantunan birokrasi kecuali di tempat di­ ma­na kita bekerja. Kesantunan birokrasi bu­kanlah sekedar sopan santun dalam arti hubungan antar manusia, tetapi kesantunan birokrasi merupakan salah satu kunci untuk dapat menggalang kerjasama horisontal dan vertikal dan bagaimana mencari peme­cah­ an permasalahan secara sinergis dan ke­ bersamaan. Kesantunan birokrasi juga merupakan ja­­minan supaya sesuatu dapat dilaksanakan secara efektif dan mengikuti tata peraturan dan ketentuan yang ada dan harus kita kua­ sai dengan baik. Kita semua belajar dari ata­san kita bagaimana harus menghadapi suatu per­masalahan pembangunan yang pe­lik dan beresiko, dan menetapkan kebi­ jak­an secara cerdas dan bijaksana, sehingga terpenuhi pelayanan publik yang bermutu, adil dan tepat guna dalam menggunakan sumber daya yang dalam kewenangan kita untuk memutuskannya. Saya belajar bahwa perwujudan suatu tata kelola pemerintahan yang baik atau ‘good governance’ tidak tercipta melalui ketaatan pada setumpuk pedoman dan petunjuk tertulis, serta perangkat ad­ ministratif yang baik dan lengkap. Tata ke­ lola pemerintahan yang istimewa baiknya merupakan produk dari pembelajaran dan pembinaan etos kerja unggul (excellent) yang terus menerus dan berlangsung sepanjang kita berkarya dalam lingkup tugas kita. Kebetulan saya bekerja di bidang pe­ ren­canaan dan penyusunan program yang memberikan saya akses langsung kepada pimpinan tertinggi dari Satminkal di Kementerian Pekerjaan Umum dimana saya bekerja. Demikian pula saya selalu terlibat dalam per­caturan pimpinan tertinggi Satminkal saya dengan berbagai pihak baik instansi da­lam mau pun luar negeri yang melibatkan kebijakan-kebijakan pemerintah pada ting­kat yang tinggi. Saya tentang kebijakan dan implikasi dari pelaksanaan berbagai kebijakan yang dipertimbangkan itu. Uraian diatas memberikan petunjuk bah­ wa apabila kita diberikan tanggung jawab sebagai pimpinan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum kita harus me­nyadari sepe­ nuhnya bahwa kita menjadi panutan dan gu­ ru yang secara terus menerus menjadi acuan

22 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

bagi banyak anak buah kita. Kesadaran itu akan mendorong kita untuk menjaga agar Kementerian Pekerjaan Umum menjadi sua­ tu tempat pembelajaran yang bermutu da­ lam menciptakan bibit pimpinan di masa de­pan yang unggul, kreatif, dan terampil ser­ta cerdas dalam mengambil keputusan dan bertindak. Jangan sekali-kali kita mensiasiakan kesempatan menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum suatu tempat dimana generasi penerus kita dapat belajar bagaimana menghadapi permasalahan pembangunan bangsanya di masa depan. Kita harus mampu mencetak insan-insan pekerjaan umum yang mampu menghargai sejarah dan apa yang unggul dan istimewa baik yang pernah dicapai dalam masa sebelumnya, serta memiliki kreativitas dan kemampuan visioner untuk melihat permasalahan pembangunan yang dituntut masyarakat yang dilayaninya di masa yang akan datang. Insan pekerjaan umum yang berkarya di waktu sekarang namun dapat menghubungkan nilai budaya yang terbaik di masa lalu dengan jangkauan penglihatan dan tantangan permasalahan jauh ke depan. Berani Terjun Sejak Muda Menghadapi Tan­tang­an Setahun berkarya di Kementerian Pekerjaan Umum saya diutus mewakili Kementerian Pekerjaan Umum berangkat ke Ambon un­ tuk membantu kota ini menyusun rencana kotanya. Tugas itu atas nama KOTOE, suatu lembaga bentukkan Bung Karno untuk me­ laksanakan misi-misi pemerintah dalam pem­ bangunan ekonomi. KOTOE adalah suatu lem­baga strategis yang sangat bergengsi yang dibentuk oleh pemerintah dan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Dr. J. Leimena. Melaksanakan misi Kementerian Pe­kerjaan Umum dan KOTOE da­ lam perencanaan ko­ta Ambon merupakan kehormatan besar bagi saya dan Ir. Soeroto. Kami naik ka­pal Tampomas untuk pergi ke Ambon ka­re­na pada waktu itu belum ada jadwal pe­nerbangan dari Jakarta ke Ambon. Adalah suatu kebiasaan bahwa dalam pelaksanaan misi dari pemerintah pusat mewakili KOTOE maka saya harus bertemu langsung dengan Gubernur Provinsi Maluku. Tidak mudah pada waktu itu untuk bertemu

dengan Gubernur. Setelah membuat perjanjian, akhirnya sa­ at subuh kami menemui Gubernur dengan semua staf Dinas-Dinas dan pejabat lain yang mendampinginya. Dalam suasana yang demikian, sebagai pegawai muda harus men­ jelaskan maksud misi kami membantu dalam perencanaan kota Ambon. Sambil diliputi rasa kebanggaan, kami juga harus mengumpul­ kan keberanian untuk dapat menemukan kalimat-kalimat yang tepat untuk dapat men­­ jelaskan misi kami, dan menjaga jangan sam­ pai memalukan lembaga yang kami wa­ki­li. Saya menceritakan pengalaman di atas untuk memberikan gambaran betapa pen­ ting­nya suatu instansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum berani memberikan keper­ cayaan tanpa ragu kepada stafnya yang ma­­ sih muda dan belum berpengalaman untuk melaksanakan suatu misi yang besar dan demikian strategisnya. Hanya dengan cara demikian staf muda dari Kementerian P e k e r j­ a a n Umum da­pat dibentuk ke­ beranian dan

INOVASI 1 kemandiriannya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang strategis dan penting. Sa­ ya menekankan perlunya kesempatan se­ ma­­cam ini karena saya melihat di banyak kesempatan, dalam pertemuan-pertemuan dimana pejabat pimpinan dan yang lebih se­ ni­or hadir, maka staf pendukungnya yang ma­sih muda seringkali hanya duduk di be­ lakang dan tidak berani ikut berbicara dalam pertemuan karena merasa tidak pantas m­e­ ngemuka dalam pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan dan seniornya. Meskipun berpendapat demikian, saya pun mengamati seringkali kepercayaan ke­ pa­da staf yang masih muda pengalaman diberikan tanpa bimbingan yang memadai oleh pimpinan dan staf yang lebih senior. Misalnya akhir-akhir ini saya memperhatikan adanya pimpinan suatu instansi di Kemen­ terian Pekerjaan Umum yang dalam rangka melakukan kaderisasi berani memberikan ke­percayaan kepada stafnya yang masih sa­ ngat muda pengalaman untuk berperan da­ lam melaksanakan tugas yang sangat st­ra­­ tegis. Keberanian itu perlu dihargai, namun perlu disertai bimbingan dan kepada staf yang bersangkutan perlu diberikan akses lang­­sung kepada pimpinan untuk men­da­ patkan kesempatan berdiskusi dan bim­ bing­an yang diperlukan. Hal ini perlu untuk menjaga supaya instansi tersebut tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan membuat pilihan keputusan yang bermutu, dengan proses staf yang lengkap dan memadai (com­ plete staff work), serta tidak dimanfaatkan oleh instansi luar yang mau melakukan in­tervensi dan imposisi. Mengembangkan Kreatifitas dalam Ber­ karya dan Menciptakan Keunggulan Saya beruntung dalam masa berkarya di Kementerian Pekerjaan Umum sempat ‘ikut’ mengembangkan suatu gagasan asli Indo­ nesia untuk pembangunan perkotaan, yaitu gagasan yang dikenal dengan nama P3KT (Program Pembangunan Prasarana Kota Ter­padu). Sengaja saya mengatakan ‘ikut’ me­ngembangkan karena rasanya tidak be­nar untuk mengatakan bah­­wa gagasan P3­KT merupakan ga­gasan saya, mes­­kipun ke­mu­dian saya se­ring di­a­­sosiasikan sebagai pen­cetus dan pengembang gaga­s-an itu. Ga­ga­san itu berasal dari ata­san-atasan saya yang pada awalnya menggagas melaksanakan pro­yek proyek pembangunan perkotaan se­

cara terpadu. Memang saya terlibat sangat intensif dalam pengembangan gagasan itu, dan tanpa bermaksud menyombongkan di­ ri haruslah diakui bahwa gagasan P3KT me­ rupakan suatu gagasan yang besar. Melalui gagasan itu dilakukan pergeseran tata kelola perencanaan dan penyusunan program seca­ ra nasional dari yang semula ‘terkotak-kotak’ dan ‘terpusat’ menuju pada sistem yang ‘ter­ padu’ dan ‘terdesentralisasi’ ke semua dae­rah. Mekanisme demikian sangat cocok untuk pembangunan prasarana perkotaan yang memang hakekatnya merupakan tugas oto­ nomi pemerintah daerah. Segi lain dari gagasan itu adalah kenyataan bahwa dalam masa lebih dari 25 tahun telah dilaksanakan proyek-proyek pembangunan perkotaan melalui pendekatan paket-paket prasarana kota secara terpadu bagi hampir semua daerah perkotaan di seluruh tanah air di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kawasan Indonesia Timur. Kegiatan ter­ sebut mendapat dukungan pendanaan da­ ri Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, USAID, Pemerintah Jepang dan Belanda, dan lembaga internasional pemberi pinjaman lainnya. Mungkin belum ada masa sebelum dan sesudah itu dimana instansi Pusat yang pa­ling terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas be­ serta banyak lem­baga pemberi pinjaman internasional be­kerjasama dalam suatu ke­ bersamaan un­tuk melaksanakan program pembangunan prasarana perkotaan yang me­liputi semua daerah di Indonesia. Begitu banyak perusahaan konsultan dalam dan luar negeri, serta tenaga ahli perorangan konsultan, dan melalui pe­latihan yang in­ tensif, juga tenaga ahli dari hampir semua daerah yang memahami dan bersama-sa­ma terlibat dalam pengembangan proyek-proyek pembangunan perkotaan yang mengguna­­­­kan pendekatan P3KT. Sa­ya sun­g­guh bergem­ bira jika hingaga hari ini banyak teman di pusat dan daerah per­kotaan ma­sih mengenal dan mengingatga­­­gasan pem­ba­ngunan per­ kotaan melalui pen­de­katan P3KT. Cerita saya tentang gagasan P3KT me­ rupakan penghargaan saya atas se­mua atasan atasan saya yang sejak awal dan berturut-turut menjadi penggagas dan pengembang, serta memberikan dukungan dan kepercayaan se­­­­­­pe­­nuhnya saat mengembangkan proyekpro­yek pembangunan perkotaan yang diji­ wai dan dilandasi pendekatan gagasan itu.

Saya juga ingin menggambarkan kebebasan dan dukungan serta lingkungan budaya yang sangat kondusif yang saya rasakan di Kementerian Pekerjaan Umum, yang men­ dorong dan menumbuhkan kreativitas diri saya. Disinilah peran para pemimpin untuk dapat menciptakan suatu lingkungan birokrasi yang dapat menyemaikan dan memberikan kesempatan bagi berkembangnya potensi kreativitas dan inovasi suatu lembaga pe­ me­rintah yang besar peranannya seperti Ke­ menterian Pekerjaan Umum. Kementerian ini dapat menjadi suatu ‘tamansari’ tempat tumbuh suburnya bunga-bunga kreativitas dan gagasan yang memproduksi keharuman yang dapat dinikmati dalam rumah Ke­men­ terian maupun keseluruh taman yang luas bangsa dan negara Indonesia. Membangun Budaya Mandiri yang Bangga akan Kemampuan dan Jati Dirinya Satu hal yang sangat membanggakan bagi saya, atasan saya dahulu tidak pernah mau dan selalu menolak untuk dikendalikan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, bank bank internasional dan lembaga bilateral lainnya. Dalam hal gagasan, bahkan dapat dikatakan bahwa lembaga internasional dan banyak negara lain belajar dari Indonesia. Negara kita pernah diberikan julukan oleh salah satu ‘guru’ di suatu badan internasional sebagai ‘Mekkah’ bagi pemecahan persoalan permukiman kumuh melalui program per­ baikan kampung yang kita laksanakan di Indonesia. Saya masih ingat bagaimana kita menolak gagasan ‘rumah inti’ (hanya toilet) yang mau dipaksakan Bank Dunia kepada Indonesia yang kita tolak dengan gagasan tandingan yang waktu itu disebut ‘rumah inti huni’ (habitable core house). Dengan pembangkangan Indonesia ter­ hadap Bank Dunia, lembaga itu kemudian memberikan penalti kepada Indonesia de­ ngan tidak mau membiayai lagi proyek proyek perumahan di Indonesia. Gagasan ‘per­baikan kampung’ (KIP), P3KT, air bersih IKK, konsep Tribina dll, adalah contoh-contoh gagasan yang orisinil Indonesia. Pengalaman saya me­ng­embangkan proyek-proyek dengan Ba­nk Dunia mengajarkan bahwa kalau kita mampu berargumentasi secara cerdas dan logis akhirnya lembaga itu akan mengikuti pola pikir kita. Lembaga itu juga belajar bahwa gagasan yang kita kembangkan ju­ ga menguntungkan dari sisi kepentingan business bank untuk menjual uang. Contoh adalah proyek Urban Sector Loan Bank Dunia Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 23

INOVASI 1 yang dipinjamkan kepada Indonesia pada tahun 1987, yang memungkinkan Bank me­ minjamkan sebesar US$ 270 juta dengan per­siapan yang sangat cepat, dan proyek ini ternyata mempunyai daya serap anggaran yang sangat cepat. Dari pengamatan saya sekarang, per­kem­ bangan yang terjadi tidak meng­untungkan untuk Indonesia. Setelah mana­jemen Bank Dunia disesentralisasikan de­­ngan mem­­­­­­beri­ kan kewenang­an pada kan­tor-kantor di nega­ ra-negara penerima pin­jam­an, sayangnya ti­­dak ditunjang dengan pengerahan sumber daya yang mutunya memadai, dan lembaga itu lebih banyak menggunakan tenaga kon­ sultan outsourcing yang masih muda pe­ ngalaman. Namun kare­na kelemahan, baik manajemen maupun staf pemerintah, maka Bank Dunia lebih mudah menemukan celah untuk mendikte dan mengendalikan kita melalui intervensi yang terlalu banyak dan tata kelola proyek yang serba memerlukan ‘no objection’ dari mereka. Banyak sekali dokumen pengendali proyek yang sebenarnya disusun berdasarkan keinginan Bank dan dipaksakan melalui pelbagai mekanisme atas nama ‘super­visi’ yang dilakukan secara berlebihan. Meskipun para atasan saya dahulu lebih bersikap memegang kendali dan lebih keras dalam tawar-menawar berbagai persyaratan dengan Bank. Satu hal yang menyenangkan bagi saya, para atasan saya tetap dapat memelihara hubungan baik dengan pejabat dan staf operasional lembaga internasional tersebut. Banyak sekali pejabat dan staf lem­ baga internasional memiliki hubungan per­­ sahabatan pribadi dengan pejabat dan pe­ tinggi kita, dan tidak jarang terjadi hu­bungan yang sangat tidak formal dan sering juga duduk bersama di meja hidangan. Semangat menjaga jati diri dan bangga atas potensi dan gagasan bangsa sendiri dan pada saat yang bersamaan dapat menjaga hubungan keakraban dengan rekan kerja di lembaga internasional merupakan ke­nang­an indah di ranah budaya kerja di Kementerian Pekerjaan Umum. Sangat sa­yang bahwa keakraban hu­ bungan dalam ker­­jasama antar instansi baik di dalam nege­ri mau pun luar negeri sudah memudar, sementara pertahanan terhadap jati diri ser­ta kebanggaan atas potensi diri sendiri cen­derung menurun. Membangun Budaya Unggul Menghadapi Tantangan Masa Depan Presiden SBY menganjurkan agar kita me­ ngembangkan ‘budaya unggul’ supaya seba­

24 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

Direktur Bina Program memberikan cinderamata kepada mantan pejabat Cipta Karya pada Silaturahmi Keluarga Besar Ditjen Cipta Karya di Cibodas, Bogor, Jawa Barat 7 Nopember 2009

gai bangsa kita dapat menapak maju lebih cepat menuju bangsa yang sejajar dengan bangsa maju lainnya. Seirama dengan kei­ ngin­an itu maka banyak instansi termasuk Kementerian Pekerjaan Umum yang berniat memacu diri supaya dapat menjadi insan pe­ kerjaan umum yang berbudaya unggul. Salah satu Satminkal Kementerian Pekerjaan Umum misalnya telah mengeluarkan surat edaran ten­tang tata kelola pemerintahan bagi jajaran pimpinan dan staf di Satminkalnya untuk me­ wujudkan keunggulan dalam pelaksanaan tu­gasnya dan hasil kinerjanya. Saya pernah diajak berbincang-bincang untuk merumuskan suatu pedoman tentang budaya kerja insan Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman tersebut dimaksudkan un­ tuk dididikkan kepada para calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Saya mengingatkan suatu pernyataan yang seringkali disampaikan ke­ pada saya oleh almarhum Pak Koesngadi, pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum yang mengatakan : ‘men kan niet onderwijzen wat men weet, men kan niet onderwijzen wat men wil, men kan alleen maar onderwijzen wat men is’ (Kita tidak dapat mengajarkan apa yang kita ketahui, kita pun tidak dapat mengajarkan apa yang kita inginkan, kita hanya dapat mengajarkan sesuatu yang sudah menjadikan kita seperti dapat dilihat sekarang). Kata-kata itu sungguh memiliki arti yang dalam untuk pengembangan budaya kerja di Kementerian Pekerjaan Umum. Budaya kerja yang dapat kita tularkan kepada generasi penerus yaitu generasi muda pekerjaan umum hanyalah budaya kerja yang sudah ada dalam diri kita sekarang. Sangat tepat kita

bertanya kepada diri kita‘apakah Kementerian Pekerjaan Umum’ sudah memiliki budaya ker­ ja dan apakah yang kita miliki adalah budaya kerja unggul. Kalau kita memilikinya maka kita dapat meyakini bahwa generasi yang merupakan insan pekerjaan umum dimasa yang akan datang akan mewarisinya dari kita. Budaya kerja unggul tersebut tidak dapat diajarkan oleh pelatihan atau lokakarya, atau pun pedoman dan tulisan yang dimaksudkan sebagai ajaran atau acuan. Hanya insan pim­ pinan pekerjaan umum yang berbudaya unggul, dapat melahirkan insan penerusnya yang mampu belajar dari Kementerian Pe­ kerjaan Umum sebagai tempat pembelajar­ an terus menerus. Pemimpin yang mampu berkreasi dan bangga atas pekerjaan dan pe­mikiran yang besar, yang mandiri dalam bertindak dan tidak mudah dikendalikan oleh unsur-unsur luar, yang menjalin kerjasama horisontal dan vertikal serta ke dalam dan ke luar dengan semangat kebersamaan dan keterpaduan. Juga dari pemimpin yang dapat bekerja secara cerdas dan dengan nurani untuk menghasilkan pekerjaan yang bermutu tinggi dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat Indonesia di ma­­sa yang akan datang dengan tepat sa­ saran. Singkatnya demikian harapan kita at­ as insan pekerjaan umum di masa depan. Se­moga Tuhan membimbing karya kita di masa sekarang sehingga dapat melakukan lompatan besar ke depan. *)

Mantan Direktur Bina Program DJCK (1984-1988) Mantan Direktur Tata Kota dan Tata Daerah (1988-1990), Mantan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Keterpaduan Kawasan dan Planologi Kota (1990-1995)

www.flickr.com

Inovasi 2

INOVASI 2

Sampah,

Nasibmu Tak Harus Berakhir di Bak Sampah!

S Ahmad Asnawi*)

Sampah identik dengan masalah perkota­ an, dimana ada penduduk dan akti­vitas pasti ada sampah. Kalau rata-rata per orang per hari memproduksi 2,5 liter, dapat dibayangkan berapa banyak timbulan sampah apabila tidak ada proses baik di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) maupun di TPPS Akhir. Membuang sampah sembarangan men­ jadi budaya masyarakat yang apatis ter­ hadap lingkungan dan kesehatan. Karena ke­terbatasan lahan, masyarakat membuang sampah ke jalan atau ke selokan. Membuang sampah ke jalan tentu akan menimbulkan

genangan air di jalan. Sebaik apapun kons­ truksi jalan, akan cepat rusak karena air. Dampak lain, jika selokan maupun sungai tersumbat sampah, banjir melanda, pendang­ kalan dan pencemaran air pun meningkat. Perubahan perilaku masyarakat masih

Membuang sampah sembarangan men­ jadi budaya masyarakat yang apatis ter­hadap lingkungan dan kesehatan.

menjadi pekerjaan rumah yang sulit. Padahal jika disadari dan dipandang secara lengkap, selain dari sisi negatif ternyata banyak juga manfaat yang dapat diambil dari sampah. British Air Ways dan Solena akan mengubah sampah menjadi bahan bakar karbon netral untuk pesawat pada tahun 2014. Solena akan mengubah 500.000 ton sampah rumah tangga dan industri menjadi 16 juta galon bahan bakar karbon netral setiap tahunnya. Lain Solena, lain juga dengan BTU (Banaras Hindu University). Sampah plastik umumnya hanya dipakai lima menit, tetapi baru terurai hingga 500 tahun kemudian. Namun ditangan para ahli dari BTU, sampah plastik berbahan polythene itu mampu di­ jadikan bahan konstruksi jalan raya. Aspal yang tercampur dengan sampah plastik yang telah dilelehkan hasil penelitian tersebut akan lebih kuat merekat dengan bahanbahan bebatuan, sehingga konstruksi jalan akan lebih tahan terhadap air. Bagaimana dengan kita? Ternyata di­­ te­­ngah hiruk pikuk tentang masalah sam­ pah seperti Jakarta, Bandung dan kota lain­ nya, terdapat seberkas cahaya di tengah cemarutnya pro­b­­lematika manaje­men sam­­­­­­­­­­­pah. Berkat ker­­­ja keras salah seorang anak bangsa, sam­­­pah yang diolah akan menghasilkan mu­tia­ra. Sampah organik di­­­ jadikan kompos. Disekitar tempat pe­ng­­­o­ lah­an dibuat kebun percontohan, menggu­ nakan pupuk kompos. Pupuk di­kemas me­­­­­­narik de­ngan harga terjangkau. Sampah plas­tik yang kondisinya masih bagus dijual oleh pihak lain sedangkan sampah yang ti­ dak bisa diproses lagi di­padatkan untuk di­ jadikan biomassa. Banyak perusahaan yang membutuhkan biomassa sebagai bahan ba­ kar karena BBM semakin meningkat. Sumpah !!! Eh, Sam­pah ! Nasibmu tidak mesti berakhir di tempat sampah! Walikota Bandung berencana membuat monorel di atas aliran Sungai Cikapundung perlu mendapat apresiasi dan dukungan se­­­mua pihak. Seperti kata pepatah: Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Se­ lain mengatasi kemacetan, akan merubah paradigma yang selama ini sungai menjadi tempat buang sampah yang paling banyak digunakan. Dengan adanya monorel, pe­ra­ watan kiri dan kanan sungai menjadi lebih bersih dan terpelihara sehingga sampahpun malu untuk melewatinya. *) Staf Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (Pemerhati lingkungan dan Kesehatan)

Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 25

Pojok Hukum Pelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Penegakkan Disiplin PNS

Harga Mati Clean and Good Governance

T Siti Alyah Junaedi*)

Tidak jarang kita dapati pegawai negeri sipil ’berkantor’ di jalan jika pagi (karena masih di perjalanan), mall, tempat perbelanjaan, atau sekedar warung kopi jika siang, dan mungkin di tempat-tampat lain jika sore sebelum tutup jam kantor. Apapun tujuannya, yang jelas tidak perlu memakai Satpol PP atau inspektorat turun ke jalan kan? Itu baru sisi jam kerja, belum yang lain. Yang jelas kedisiplinan pegawai pada instansi atau satuan kerja pemerintah baik pusat maupun daerah, masih terlihat dan

26 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

terkesan kurang ditaati. Sehingga, dijumpai berbagai pelanggaran disiplin pegawai yang berdampak tidak mencapai target pe­ nyelesaian dalam tugasnya, dan ataupun be­ban yang harus diselesaikan menjadi berlarut-larut. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengendalian dan kontrol internal yang di­lakukan oleh atasan langsungnya, maupun kesempatan untuk melakukan heng­ kang dari jam kerja kantor sangat mudah karena faktor ruangan yang saling berjauhan dan kurangnya kesadaran pegawai yang

bertemperamen cuek, maupun acuh untuk berdisiplin diri. Faktor lain yang menjadikan pegawai yang suka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, diantaranya beban kerja yang ber­sangkutan secara rutin menjenuhkan, kurangnya dilibatkan dalam kegiatan lain­ nya, sehingga merasa dislike personal dan berkeinginan seperti pegawai yang lainnya, namun yang terjadi kabur dari jam kerja untuk memenuhi kerjaan di luar tugas kantor, baik bisnis pribadi maupun sekedar membiasakan

POJOKHUKUM kriteria penilaian seperti ke­se­tiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan (untuk pemegang jabatan struktural). Atas dasar kriteria penilaian bagi PNS yang tertuang dalam DP3 tersebut, maka dalam satu tahun bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, diberikan nilai oleh atasan langsungnya. Mensikapi tata cara penilaian untuk ma­sing-masing PNS, maka atasan langsung mempunyai hak untuk mempertahankan nilai yang diberikan dalam DP3. PNS yang dinilai masih diberikan kesempatan untuk menyanggah sebelum DP3 ditanda tangani oleh PNS yang bersangkutan, dan atasan langsungnya. Apabila nilai DP3 rata-rata ku­rang dari minimal nilai yang ada, maka DP3 tidak dapat untuk memproses kepegawaian yang bersangkutan (kenaikan pangkat) tidak memenuhi syarat. Untuk mencapai pemerintahan yang ba­ik (Good Governance) dapat diukur dari in­dikator kedisiplinan pegawai, terlihat ada­nya pemenuhan kehadiran bekerja pada jam kerja kantor yang telah ditentukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan me­libatkan proses pengendalian kinerja agar berhasilguna dan berdayaguna secara rutin dalam tugasnya seharihari di kantor. Bagi aparatur pemerintahan disiplin ter­­­sebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

dirinya tidak peduli dengan disiplin pegawai. Oleh karena itu, terjadi kurangnya entitas pada komunitas kerjanya dan pada akhirnya tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan seperti yang diharapkan. Ini sangat mempengaruhi kelancaran sinergis dan dapat menyebabkan tidak terwujudnya tujuan disiplin kepegawaian. Berdisiplin sesuai dengan aturan yang ada, bagi PNS wajib untuk menjunjung tinggi korp dan melihat kondisi bagi pegawai yang tidak disiplin seperti di atas. Karenanya diperlukan kejelian dan inisiatif dari pimpinan satuan kerja, termasuk seluruh staf untuk menjadikan sebuah komunitas aparatur ne­ gara yang konsekuen dan senantiasa menjaga serta melaksanakan kedisiplinan. Pemahaman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten­ tang Pokok-Pokok Kepegawaian jo UndangUndang Nomor : 43 Tahun 1999, pada prin­ sipnya dimanifestasikan ke da­lam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3), di­mana memuat

Pelanggaran Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa hal yang harus diatur, yaitu Kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh PNS; Tata cara pemeriksaan; Tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin; dan Tata cara pengajuan keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan. Pelanggaran disiplin yang dimaksud yaitu; setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang melanggar; Peraturan disiplin pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sedangkan pengertian disiplin itu sendiri adalah kondisi perilaku yang me­nunjukkan nilainilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Ke­mudian untuk apa disiplin itu? Pertanyaan yang klasik dan tentunya banyak orang yang telah mengetahui jawabannya yaitu untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. Bagaimana dengan yang melanggar disiplin itu sendiri? Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 142/KPTS/1982 Pe­jabat yang berwenang menghukum ji­ka ada pelanggran disiplin beserta jenis hukuman disiplin digambarkan pada tabel 1 di bawah ini : Tabel 1: Pejabat yang berwenang menghukum jika ada pelanggaran disiplin beserta jenis hukuman disiplin:

JENIS HUKUMAN DISIPLIN Ÿ Teguran Lisan Ÿ Teguran Tertulis Ÿ Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Ÿ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Ÿ Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Kenaikan Gaji Berkala Ÿ Penundaan Kenaikan Pangkat Ÿ Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Ÿ Pembebasan Dari Jabatan Ÿ Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Ÿ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN ESELON IV ESELON III

P P P

P P P

ESELON II

ESELON I

P P P

P P P

P

P

P

P

P

P

MENTERI

P P P P

Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 27

POJOKHUKUM Dasar-dasar membangun pribadi di­ sip­­lin antara lain; Komitmen, Menyadari pentingnya disiplin, Memahami, Mematuhi, Memasyarakatkan, Membudayakan, Ketela­ dan­­an, Kontrol, Evaluasi, Penindakan tegas,

dan Penghargaan. Apakah disiplin pegawai akan tercapai dengan mematuhi kewajiban dan tidak mengerjakan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil? Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai untuk menjadikan

pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih dari KKN (Clean Governance). *) Jabfung Pranata Komputer Ahli Muda Bagian Kepegawaian Setditjen. Cipta Karya

DISIPLIN

POLA PEMBINAAN

TUJUAN HUKUMAN DISIPLIN

Ÿ Pengembangan Kepribadian Ÿ Peningkatan Karier Pegawai Ÿ Penghargaan Karya Pegawai Ÿ Membangun Kerjasama Ÿ Menciptakan Suasana Nyaman

Ÿ Mendidik Ÿ Mencegah Terjadinya Pelanggaran oleh Pegawai Ÿ Mencapai Tujuan Negara/ Pemerintah

28 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

Resensi

RESENSI

K

Kita sadari bahwa gempa bumi dan tsunami dapat terjadi kapan saja dan dimanapun di sebagian besar wilayah Indonesia yang kita ketahui sebagaimana tergambar dalam Peta Zonasi Gempa di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus menerus mencari upaya mengurangi kemungkinan hancurnya bangunan termasuk hunian rumah tinggal masyarakat di perdesaan umumnya bila terjadi gempa bumi. Dimulai dari pengaturan tata ruang, dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang antara lain mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pun telah menjadi payung hukum dan acuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung secara nasional. Terbitnya buku ini dapat mengkomunikasikan program dan kegiatan pemerintah khususnya tentang bangunan gedung dalam kaitan kegempaan dan upaya melindungi masyarakat luas bila terjadi gempa bumi. Buku setebal 138 ini, berisi lima bagian yang ditulis dengan gaya bahasa yang ringan layaknya buku ilmu pengetahuaan. Di bagian pertama dan kedua bercerita tentang pengetahuan mengenai alam

Penanganan

Gempa Bumi semesta dan unsur-unsur yang terkandung di dalam bumi. Serta pengertian gempa bumi mulai dari mitos sampai ke sains. Bagian ketiga bercerita tentang review pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang rusak pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah. Dalam bagian ini juga menjelaskan rencana tindak lanjut program kerjasama dengan pemerintah Jepang. Agar rencana tindak tersebut dapat berjalan, disusun suatu rencana tahunan meliputi tahun 20072010. Di bagian keempat berisi tentang skema hubungan kerja antara Kementerian PU, Dinas di daerah dan Pemerintah Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) melalui kegiatan “The Project on Building Administration and Enforcement Capacity Development for Seismic Reilience”. Hasil akhir kegiatan masih kita tunggu hingga tahun 2010 sebagai simpulan hasil kegiatan selama masa dua tahun sepuluh bulan. Disini JICA melaksanakan bagian kegiatan dengan pembiayaan sendiri berdasarkan ketentuan untuk skim kerjasama teknis yang diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan di Jepang. Pem­ biayaan tersebut meliputi pengiriman tenaga ahli (Expert) ke Indonesia, penyediaan alat-alat perlengkapan dan mesin. Di sisi lain Pemerintah Indonesia melalui jajaran Kementerian Pekerjaan Umum terlibat aktif dalam pelaksanaan bagian kegiatan agar dapat menjamin kemandirian operasional selama dan setelah kegiatan kerjasama selesai. Di bagian terakhir berisi tentang capaian yang dilakukan Ditjen Cipta Karya hingga tahun 2008. Diantaranya adalah percepatan proses IMB dan SLF bangunan gedung pasca gempa bumi di Kabupaten Bantul. Secara umum seluruh lingkup kegiatan “The Project on Building Administration and Enforcement Capacity Development for Seismic Reilience”. Hasil akhir nantinya dapat menjadi dorongan memacu peningkatan kinerja pemerintah daerah selain dari kabupaten dan kota yang menjadi sasaran prioritas kegiatan. Hasil akhir nanti kiranya dapat dimanfaatkan baik secara langsung. (dvt) Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010

 29

Seputar Kita

SEPUTARKITA

Rencana Tindak Nasional Program Percepatan Pencapaian MDGs

Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktor­­at Jenderal Cipta Karya, tengah melakukan upaya untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan per­cepat­an pelaksanaan program-program pen­­­capaian MDGs terkait penanggulangan kemiskinan berbasis pem­­berdayaan masyarakat, air minum, dan sanitasi secara nasional. Konsolidasi tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah Rencana Tindak (Action Plan) yang dapat dijadikan dasar bagi semua pihak

Indonesia – Danish Water Jajaki Kerjasama B to B Pemerintah Denmark menawarkan fasilitasi kerjasama Bussines to Bussines (B to B) antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Indonesia dengan perusahaan Denmark yang berkompeten di bidangnya. Kerjasama tersebut akan meningkatkan efisiensi kinerja PDAM di Indonesia melalui kunjungan kerja, bertukar pengalaman, technical assistance, serta pengenalan dan bantuan teknologi yang diharapkan menyumbang efisiensi pelayanan kinerja PDAM. Hal itu terungkap dalam sosialisasi Bussines to Bussines Indonesia – Danish Water Days 2010, yang diadakan Pemerintah Denmark dan Persatuan Pengusaha Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Jakarta (22/6). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktur PDAM seluruh Indonesia, para supplier, dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko. (bcr)

30 Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/ Juli 2010

untuk berkontribusi. Hal tersebut disampaikan Dir­jen Cipta Karya Budi Yuwono saat konferensi pers dengan tema “Percepatan Pencapaian MDGs” di Makassar, Rabu (30/6). “Selama ini kita telah melihat dijalankannya berbagai program pencapaian MDGs bidang Cipta Karya, baik yang didanai oleh APBN, APBD, pihak swasta seperti korporasi, maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Namun kita belum dapat memetakan data pencapaian yang sebenarnya terhadap sasaran MDGs karena belum ada konsolidasi program antar pelaku pembangunan,” kata Budi Yuwono. Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran MDGs akan berisi a) updating data eksisting yang ada, b) rencana pencapaian target MDGs masing-masing kabupaten/kota, serta c) langkah-langkah yang akan dilakukan masing-masing kabupaten/kota di bawah koordinasi provinsi, dalam sektor air minum, sanitasi, dan PNPM, yang terpadu, berdasarkan kesamaan pandangan, kesepakatan, serta komitmen semua pihak, khususnya komitmen daerah, untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Program Percepatan Pencapaian Target MDGs Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2010 – 2014 antara lain mencakup kegiatan penyediaan air minum perkotaan di 820 IKK, 577 kawasan MBR/RSH/Rusuna, dan 100 kawasan khusus serta kegiatan penyediaan air minum perdesaan di 2.340 desa rawan air/terpencil/pulau kecil terluar dan pembangunan Pamsimas di 2.310 desa. Sedangkan kegiatan penyediaan sistem sanitasi mencakup pengembangan prasarana dan sarana air limbah Sistem Off Site di 11 kota, pengembangan prasarana dan sarana air limbah Sistem On Site di 210 kab/kota, serta kegiatan persampahan. Selain itu, program percepatan penyediaan air minum dan sanitasi akan didukung oleh program DAK (Dana Alokasi Khusus) air minum dan sanitasi dengan alokasi dana Rp 3,4 triliun, program percepatan penyediaan air minum perkotaan melalui pembiayaan pinjaman bank nasional, program hibah air minum dan air limbah, serta program percepatan sanitasi untuk mendorong swadaya masyarakat. (dvt)

Pengelolaan Keuangan Baik dan Terbuka Cermin Badan Pengelola (BP) Terpercaya Anggota masyarakat . . . laki-laki, perempuan, kaya, miskin, berhak mengetahui pengelolaan keuangan BP Temukan laporan keuangan BP di papan informasi atau Sekretariat BP

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

selamat hari anak nasional 23 juli 2010

anak indonesia belajar untuk masa depan