CIPTA KARYA

BUKU PANDUAN RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI 17/09/2007

RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA Contact Person: Subdit Kebijakan dan Strategi DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan Telp/Fax. 021-72796582

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

RPIJM

i

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA

KATA PENGANTAR Buku Panduan Rencana Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara terperinci mengenai Rencana Program Investasi Pemerintah Daerah. Buku panduan ini merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya. Buku Panduan Rencana Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi ini disusun untuk mendukung daerah dalam menyusun rencana pendanaan dan menyepakati komitmen pendanaan pembangunan Bidang PU/Cipta Karya. Tersedianya Rencana Program Investasi yang memadai akan mampu mendorong tercapainya kesepakatan pendanaan baik internal maupun eksternal pemerintah, termasuk dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, maupun masyarakat dan sektor swasta. Selain itu, diharapkan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas melalui kerjasama antara pusat dan daerah yang berbasis keterpaduan dan pengembangan wilayah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akhir kata kami mengucapkan semoga Buku Panduan Rencana Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

September 2007

Tim Penyusun

ii

BUKU PANDUAN KESEPAKATAN RENCANA PROGRAM INVESTASI

RPIJM

iii


DAFTAR ISI BAB I PETUNJUK UMUM ....................................................................... 1 1.1 Umum.................................................................................... 1 BAB II SKENARIO PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA............ 3 2.1 Skenario Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota ............. 3 2.2

Skenario Pembangunan Infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya..................................................................................... 3

BAB III RINGKASAN DAN RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR.................................................................. 5 3.1 Kerangka Logis/Rasionalitas Usulan Program Investasi Infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya................................... 5 3.2

Prioritas dan Kelayakan Program Investasi Infrastruktur..... 5

BAB IV RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU/CIPTA KARYA............. 7

iv

BUKU PANDUAN KESEPAKATAN RENCANA PROGRAM INVESTASI

RPIJM

1


BAB I PETUNJUK UMUM 1.1 UMUM Program investasi Kabupaten/Kota yang merupakan rekapitulasi dari dokumen RPIJM yang telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten/Kota dari aspek teknis, biaya dan waktu. Selain itu rencana program investasi harus dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/Walikota/Gubernur selaku kepala daerah. Program investasi bidang PU/Cipta Karya disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten/Kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Setiap daerah diharapkan mempunyai prioritas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya, sebagai contoh bahwa Kabupaten/Kota A lebih memprioritaskan pogram investasi air minum di tahun-tahun awal jangka menengah karena Kabupaten/Kota tersebut mempunyai pertimbangan bahwa sebagian besar penduduknya merupakan penduduk di daerah rawan air, hal ini belum tentu sama dengan daerah lain. Dokumen rencana program investasi yang merupakan rekapitulasi dan intisari dari RPIJM Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyampaikan rencana program dalam sebuah ringkasan eksekutif berupa ringkasan rencana investasi dan mekanisme pembiayaan serta pembiayaan yang merupaakn bagian sinkronisasi dan prioritas program di Kabupaten/Kota. Dokumen rencana program investasi ini dilengkapi aspek legalitas yang diwujudkan dalam kesediaan Bupati/Walikota selaku penyelenggara pembangunan daerah untuk melaksanakan program investasi yang telah diusulkan. Penyusunan rencana program investasi, dalam bentuk ringkasan eksekutif, hendaknya ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang PU/Cipta Karya, yang akan mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Aspek keterpaduan didalam penyusunan RPIJM diwujudkan melalui sinkronisasi pembangunan sektor bidang PU/Cipta Karya terhadap rencana pengembangan wilayah/kawasan. Keterpaduan Program diharapkan dapat terwujud dari hasil penyusunan rencana pendanaan yang akan sangat mempengaruhi dalam keterpaduan pelaksanaan. Selain itu juga

2

BUKU PANDUAN RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI

perlu dijelaskan dalam hal keterpaduan kelembagaan dalam mendukung pembangunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota. Penentuan skala proritas program merupakan hasil iterasi antara analisis yang dilakukan terhadap rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan analisis yang kebutuhan dan rencana pengembangan sektor/komponen, kemampuan keuangan, maupun kemampuan kelembagaan. Penentuan skala prioritas program secara explisit perlu dituangkan di dalam Skenario Pembangunan Perkotaan (Bagian dari Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota). Rencana program investasi, yang diwujudkan dalam ringkasan eksekutif, harus menjabarkan secara singkat mengenai: (i) skenario pengembangan kota dan pengembangan sektor bidang PU/Cipta Karya; (ii) Usulan Kebutuhan Investasi yang disusun dengan berbasis demand ataupun target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (iii) mekanisme pendanaan, dan kemungkinan pembiayaan pembangunan; (iv) skala prioritas penanganan dan rencana pelaksanaan program investasi.

RPIJM

3


BAB II SKENARIO PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 2.1 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA Skenario pembangunan Kabupaten/Kota diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan dan fungsi koordinasi pengaturan, integrasi perencanaan, sinkronisasi program, penentuan prioritas dan pelaksanaan pembangunan daerah. Skenario pembangunan Kabupaten/Kota akan menjadi payung dari penyusunan rencana program investasi yang merupakan ringkasan eksekutif dari RPIJM. Secara ringkas skenario pembangunan Kabupaten/Kota harus dapat menggambarkan mengenai: a. Skenario pengembangan Kabupaten/Kota yang menjabarkan arah dan kebijakan pembangunan daerah, strategi pembangunan kawasan, termasuk perkotaan, atas dasar arahan peraturan, dan perundangan, serta Arahan Pengembangan/Rencana Tata Ruang yang ada. Selain itu menjabarkan fungsi dan peran Kabupaten/Kota dalam mewujudkan konstelasi sistem perkotaan; skenario makro ekonomi, Indikasi Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan berdasarkan Arah Kebijakan. Skenario pengembangan Kabupaten/Kota juga memuat mengenai pencapaian bidang PU/Cipta Karya saat ini (eksisting), serta tren atau Dinamika pembangunan Kabupaten/Kota; b. Arah Pengembangan Kabupaten/Kota (Struktur), yang menggambarkan Rencana Induk Sistem, Demografi, dan pengendalian fungsi-fungsi kawasan perkotaan, baik dalam rangka mempertahankan momentum perkembangan yang ada maupun dalam rangka mendorong pertumbuhan. 2.2 SKENARIO PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU/CIPTA KARYA Skenario Pembangunan Bidang PU/Cipta Karya adalah alternatif dan gambaran dari perwujudan rencana pengembangan kota dan masterplan prasarana. Skenario Pengembangan Bidang PU/Cipta Karya mencakup sektor Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan,

4


Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Air Minum. Disamping itu, melalui skenario pengembangan prasarana ini dapat diwujudkan keterkaitan dan keterpaduan antar sektor. Skenario pembangunan infrastruktur perlu mengacu pada masterplan sektor, RPJMD dan kebijakan sektoral.

RPIJM

5


BAB III RINGKASAN DAN RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR 3.1 KERANGKA LOGIS/RASIONALITAS USULAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG PU/CIPTA KARYA Kerangka logis (logical framework) memberikan kerangka rasional penyusunan usulan investasi infrastruktur bidang PU/Cipta Karya. Kerangka logis ini akan memberikan gambaran mengenai tujuan, parameter penilaian, cara menilai dan dampak dari kegiatan investasi yang diusulkan. Selain itu dijabarkan seluruh indikator-indikator yang dibutuhkan dalam monitoring dan penlaian atau evaluasi pelaksanaan. Tanpa adanya kerangka logis, penilaian pencapaian penyelenggaraan program investasi akan sulit dilakukan. Kerangka kerja logis diharapkan dapat ditampilkan data dalam bentuk tabulasi, yang secara rinci format tabel seperti pada Tabel III.1. Tabel III-1 Format Kerangka Kerja Logis Program Investasi Infrastrktur Bidang PU/Cipta Karya Pendeka Isu/ Pertan/ Perform Asumsi Ruang masalahan Tujuan Output/ No. Strategi Kebijakan Program Lingkup ance dan per Outcome /Sasaran Pemban Kegiatan Indicator Resiko Kawasan gunan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.2 PRIORITAS DAN KELAYAKAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR Usulan dan prioritas program disusun atas dasar hasil analisis kemampuan dan sistem yang ada, serta target pencapaian dan kemampuan pendanaan dan kelembagaan. Usulan diupayakan untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan yang ada baik dalam hal teknis, keuangan, kelembagaan dan aspek kelayakan yang ada. Berdasarkan

6


kemampuan/supply serta tingkat efisiensi dan efektivitas yang bisa dicapai, dapat disusun skala prioritas, yang diwujudkan dalam: a. Consolidated Expendure Program (Rencana Pendanaan yang Terkonsolidasi) yang mencakup kegiatan/komponen yang diusulkan berdasarkan pertimbangan kemampuan, efisiensi dan efektivitas, Program-program yang diusulkan adalah programprogram yang paling mungkin dilaksanakan mengacu kepada strategi dan kriteria penanganan yang ditetapkan dari kebijakan dan strategi pengembangan kota. b. Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai dan membiayai program yang diusulkan dengan menggali dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan yang ada. Serta penggambaran kemampuan peningkatan pendapatan serta kemampuan kelembagaan yang terkait dengan usulan program tersebut.

RPIJM

7


BAB IV RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU/CIPTA KARYA Untuk memberikan dasar hukum dari program investasi yang diusulkan Kabupaten/Kota diperlukan lembar kesepakatan Bupati/Walikota untuk melaksanakan dan mendanai program investasi bidang PU/Cipta Karya. Lembar ini juga memiliki arti penting bagi pelaksanaan program investasi yang ada di dalam RPIJM antara lain : a. Sebagai dasar dalam penentuan dukungan Pemerintah pusat kepada Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan bidang cipta karya. b. Mendorong komitmen Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menyusun program investasi bidang cipta karya dalam RPIJM, serta memberikan penguatan dalam prosedur pendanaan, terutama dana dari lingkungan eksternal Pemerintahan Kabupaten/Kota seperti dari Pemerintahan Propinsi, Pemerintahan Pusat, masyarakat, Pinjaman Luar Negeri ataupun kerjasama dengan pihak swasta. Selain lembar kesediaan yang disyahkan Bupati/Walikota untuk melengkapi ringkasan rencana program investasi, diperlukan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 tahun ke depan, peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang kotanya

8


RENCANA

PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PU/CIPTA KARYA

PROPINSI………………………………. KABUPATEN/KOTA …………………….. Nomor : …………………………

Bersadarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Penyediaan infrastruktur permukiman menjadi kewenangan wajib bagi pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga lebih mendekatkan antara pengambil kebijakan dengan masyarakat pengguna infrastruktur permukiman. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi tersebut, kami menyadari bahwa diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan infrastruktur permukiman secara komprehensif yang terintegrasi baik dalam konteks kewilayahan maupun dalam keterkaitannya dengan pengembangan sektor lain dalam konstelasi pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, kami menyepakati untuk melakukan kesepakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya pada tahun 2007-2009. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ….......…. Tanggal ............... 2007, kami sepakat untuk saling mendukung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang PU/Cipta Karya pada tahun 2007 – 2009 sebagaimana terlampir. Rencana Rogram Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya ini pada dasarnya dapat dilanjutkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada pada tahun-tahun berikutnya Demikian Program Kerja ini kami buat berdasarkan kepedulian kami dalam upaya-upaya percepatan pelaksanaan pembangunan bidang PU/Cipta Karya berkelanjutan.

(2)

(1)

(3)

Vol.

……………………………………

(4)

Harga Satuan

Bupati/Walikota

Kegiatan Pokok

No. (5)

Biaya Pusat (6)

Propinsi (7)

Tahun ke-n Kab/Kota (8)

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PU/CIPTA KARYA Propinsi........................ Tahun ........................................ Program ...................... Kabupaten/Kota ……………………..

Ketua DPRD Kabupaten/Kota

Swasta (10)

(11)

Keterangan

……………………………………………..

Masy. (9)

RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA

9

10


Keterangan: 1. Berisikan nomor urut kegiatan 2. Berisikan nama kegiatan yang diusulkan 3. Berisikan volume/besaran kegiatan yang disesuaikan satuan yang ada 4. Berisikan besarnya harga satuan yang ada 5. Berisikan total kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan 6. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Pusat 7. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Propinsi 8. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Masyarakat 10. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Sektor Swasta (Kerjasama)

Kegiatan Pokok

(2)

No.

(1)

(3)

Vol.

(4)

Harga Satuan (5)

Biaya Pusat (6)

Propinsi (7)

(8)

Kab/Kota

Tahun ke-n M asy. (9)

Swasta (10)

(11)

Pusat

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PU/CIPTA KARYA Propinsi........................ Tahun ........................................ Program ...................... Kabupaten/Kota ……………………..

Propinsi (12)

(13)

M asy. (14)

Tahun ke-n Kab/Kota

Swasta (15)

(16)

Keterangan


11

12


Keterangan: 1. Berisikan nomor urut kegiatan 2. Berisikan nama kegiatan yang diusulkan 3. Berisikan volume/besaran kegiatan yang disesuaikan satuan yang ada 4. Berisikan besarnya harga satuan yang ada 5. Berisikan total kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan 6. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Pusat 7. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Propinsi 8. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Masyarakat 10. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Sektor Swasta (Kerjasama)

Satuan

Volume Manfaat Biaya (Rp. Juta) Lokasi

*) Diisi berdasarkan komponennya **) Diisi dan dikelompokanberdasarkan jenis kegiatan fisik atau non fisik

SUB TOTAL TOTAL (HARGA DASAR) TOTAL (HARGA BERLAKU)

SUB TOTAL

Kegiatan **)

2012

Jadwal Pelaksanaan 2009 2010 2011

2008 Biaya

Vol

No

Harga Satuan (Rp. Juta) Biaya Vol

Vol

Biaya

Vol

Biaya

Vol

Usulan dan Prioritas Proyek Penyehatan Lingkungan Permukiman Komponen : Persampahan *) Kabupaten/Kota : .................

Biaya

Klasifikasi Tanggung Jawab

Ket


13


14

Kegiatan **)

Satuan

Harga Satuan (Rp. Juta)


Biaya

Biaya

Vol

Biaya

Vol

Biaya

Biaya

2012

Vol

Jadwal Pelaksanaan 2009 2010 2011 Vol

2008 Vol

Usulan dan Prioritas Proyek Penyehatan Lingkungan Permukiman Komponen : Drainase *) Kabupaten/Kota : .................

No

SUB TOTAL




Ket

Kegiatan **)

Total

PUSAT

PROPINSI

KAB/KOTA

SLA


No

Usulan Pembiayaan Proyek Penyehatan Lingkungan Permukiman Komponen : Drainase *) Kabupaten/Kota : ....................... HIBAH

SWASTA

MASYARAKAT

PERUSAHAAN DAERAH


15


16

Kegiatan **)

Satuan

Harga Satuan Volume Manfaat Biaya (Rp. Juta) Lokasi (Rp. Juta)

Biaya

Vol

Biaya

Vol

Biaya

Biaya

2012

Vol


2008 Biaya

Usulan dan Prioritas Air Minum Komponen : Air Minum *) Kabupaten/Kota : .................

No

SUB TOTAL



Vol


Ket

Kegiatan **)

Total

PUSAT

PROPINSI

KAB/KOTA

SLA


No

Usulan Pembiayaan Proyek Air Minum Komponen : Air Minum *) Kabupaten/Kota : ....................... HIBAH

SWASTA

MASYARAKAT

PERUSAHAAN DAERAH


17


18

Kegiatan **)

Satuan



Biaya

Vol

Biaya

Vol

Biaya

Biaya

2012

Vol


2008 Biaya

Usulan dan Prioritas Proyek Tata Bangunan dan Lingkungan Komponen : Tata Bangunan dan Lingkungan *) Kabupaten/Kota : .................

No

SUB TOTAL



Vol


Ket

Kegiatan **)

Total

PUSAT

PROPINSI

KAB/KOTA

SLA


No

Usulan Pembiayaan Proyek Tata Bangunan dan Lingkungan Komponen : Tata Bangunan dan Lingkungan *) Kabupaten/Kota : ....................... HIBAH

SWASTA

MASYARAKAT

PERUSAHAAN DAERAH


19


20

Kegiatan **)

Satuan



Biaya

Vol

Biaya

Vol

Biaya

Biaya

2012

Vol


2008 Biaya

Usulan dan Prioritas Proyek Pengembangan Permukiman Komponen : Pengembangan Permukiman *) Kabupaten/Kota : .................

No

SUB TOTAL



Vol


Ket

Kegiatan **)

Total

PUSAT

PROPINSI

KAB/KOTA

SLA


No

Usulan Pembiayaan Proyek Pengembangan Permukiman Komponen : Pengembangan Permukiman *) Kabupaten/Kota : ....................... HIBAH

SWASTA

MASYARAKAT

PERUSAHAAN DAERAH


21

22


RPIJM

23


TIM PENGARAH 1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP 2. Ir. Ismanto, MSc 3. Ir. Danny Sutjiono 4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc 5. Ir. Antonius Budiono, MSc 6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc 7. Ir. Susmono TIM PENYUSUN 1. Ir. Andreas Suhono, MSc 2. Ir. Diana Kusumastuti, MT 3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci 4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng 5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT 6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES 7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc 8. Ir. Doddy Koeswanto 9. Ir. Iskandar Z 10. Ir. Halasan Sitompul 11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc 12. Dades Prinandes, ST, MT 13. Yuke Ratnawulan, ST 14. Dra. Endah T. Widowati 15. Veronica Kusumawardhani, ST 16. Ade Syaiful, ST., MT 17. Meytri Wilda Ayuantari, ST 18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM 19. Budi Hertanto, ST 20. Akhfian Mustika A, ST 21. Hidemiwan, ST 22. Azibi Taufik, ST NARA SUMBER 1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW 2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati 3. Ir. Gita Chandrika N., MCP 4. Ir. Sugiantoro PENYELARAS AKHIR STUDIO Jakstra BPCK Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4 Telp. +62 21 72796582/7244067 Faks. +62 21 72796582/7244067

CIPTA KARYA

Recommend Documents