KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR BIDANG BIDANG PEKERJAAN UMUM KHUSUSNYA BIDANG KE-CIPTA KARYA-AN
Disampaikan oleh:
Sekretariat Badan Litbang PU
1
INFRASTRUKTUR YANG HANDAL S urvey I nvestigation D esign C onstruction O peration M aintenance 2
HANDAL akan terwujud jika Standar, Pedoman dan Manual yang mendukung setiap tahapan pembangunan tersedia dan secara konsisten diterapkan: Pra Konstruksi, yaitu Kegiatan Perencanaan: - Survey - Investigasi - Studi - Desain Konstruksi yaitu kegiatan pelaksanaan: - konstruksi Pasca Konstruksi, yaitu pemanfaatan: - Operasi, - Pemeliharaan, (termasuk Monitoring, dan Evaluasi) 3
Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang dirumuskan secara konsensus oleh semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP 102 tahun 2000) (Diberlakukan sukarela secara nasional) Contoh : Standar Nasional Indonesia (SNI) 4
STANDAR: Spesifikasi Teknis (yang dibakukan) Tata Cara Metode
• •
Dirumuskan secara: Konsensus Pembuktian ilmiah (semua pihak)
Memperhatikan: Keselamatan Keamanan Lingkungan Hidup IPTEK Pangalaman Perkembangan
Untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya (bagi kesejahteraan, keteraturan manusia dan lingkungannya) Contoh SNI
5
Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat (PP 25 tahun 2000) (Diapat berlakukan nasional) Contoh : Pedoman Pelaksanaan dll.
Perencanaan,
Pedoman
6
Manual adalah acuan operasional yang
penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (PP 25 Tahun 2000)
(Diberlakukan internal Dep. PU) Contoh : Manual Penentuan Kapasitas Jalan, Manual Pemeriksaan Jalan Dengan Alat Benkelman Beam dll.
7
STANDARDISASI Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak (PP 102 – 2000).
8
Lingkup Standardisasi: Semua Kegiatan yang terkait: Metrologi Teknik Standar Pengujian Mutu
9
Maksud Standardisasi
Pada: Guna mendukung peningkatan:
Standardisasi dimaksudkan untuk meningkatkan:
Daya saing
Perlindungan konsumen
Pelaku Usaha
Tenaga Kerja
Produktifitas Daya Guna Produksi Mutu Barang Jasa Proses Sistem dan Personil
Keselamatan Keamanan Kesehatan dan Lingkungan Hidup
Hubungan masy Int
(WTO)
10
Tujuan Standardisasi 1. Meningkatkan kepastian dan efisiensi transaksi perdagangan; 2. Memberikan acuan bagi pelaku usaha dan mewujutkan persaingan usaha yang sehat dan transparan; 3. Melindungi kepentingan konsumen, kesehatan masyarakat, dan perlindungan kelestarian fungsi lingkungan; 4. Membantu (meningkatkan sofistikasi pasar dan) kelancaran perdagangan internasional
11
Prinsip Dasar Perumusan Standar Merupakan proses merumuskan standar sampai konsensus yang melibatkan pemangku kepentingan dan Masyarakat Standar dengan memegang prinsip dasar perumusan standar, antara lain : a. Terbuka (openess); b. Transparan (Transparancy); c. Konsensus & tidak memihak (consensus and impartiality); d. Efektif & relevan (effectiveness and relevance); e. Koheren (coherence); f. Dimensi pengembangan (development dimension). Perumusan RSNI dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pemangku kepentingan yang terkait. Panitia Teknis dikoordinasikan oleh instansi teknis sesuai kewenangan;
12
PROSES PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUAL Amanat UU/ PP Norma R0
Kebutuhan Standar, Standar, Pedoman dan Manual Family Tree Bid keke-PUPU-an
R1
Naskah Akademis
Drafting
R2
Rapat
Masyarakat Pengguna Profesional Perguruan Tinggi
Konsensus
teknis
Gugus Kerja Pem Pusat, Pusat, Prov, Prov, Kab/Kota Kab/Kota
R3
Subpantek
Penetapan/ Penetapan/ Pemutakhiran Pantek
Tidak* Tidak*
R4 e-balloting Setuju/ Setuju/ tidak? tidak?
Perbaikan R4 Tidak
Jajak Pendapat Setuju 100%
RSNI
Ya
RASNI
Menteri
Penetapan RASNI jadi SNI (BSN)
Pemberlakuan SNI
Pedoman
SNI (Wajib (Wajib)) bila diperlukan
Eselon I a/n Menteri Manual (Juklak/Juknis) Juklak/Juknis) R0= RSNI0/RPT0/RM0 R1= RSNI1/RPT1/RM1 R2= RSNI2/RPT2/RM2
Catatan : * Rapat Teknis (R2) dan Rapat konsensus (R3) wajib melibatkan Subpanitia Teknis. Bagian Hukum Satminkal dan Biro Hukum (Dalam masa peralihan bagi kegiatan yang sudah terlanjur diselesaikan tetap wajib diklarifikasikan dengan Subpanitia Teknis sebelum ditetapkan dalam rapat Panitia Teknis) * Penetapan oleh Panitia Teknis bagi semua produk yang akan diundangkan dengan Peraturan Menteri Pemberlakuan didukung dengan Surat Edaran, R3= RSNI3/RPT3/RM3 bila perlu diberlakukan SNI wajib harus didukung dengan Peraturan Menteri R4= RSNI4/RPT4/RM4 13 Perbaikan materi ke Subpantek Redaksional Pantek
PENERAPAN SPM DALAM TAHAPAN PRAKONSTRUKSI
Penerapan SPM dlm tahap Pra-Konstruksi adalah langkah awal utk mewujudkan Infrastruktur yg handal. Beberapa contoh SPM tahap Pra-Konstruksi : Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk •Bangunan Gedung •Perencanaan Jaringan Irigasi Tata Cara Perencanaan Permukaan Jalan, dll 14
PENERAPAN SPM DALAM TAHAPAN PRAKONSTRUKSI (lanjutan)
Mekanisme Penerapan
Kewajiban menerapkan SPM terkait dengan kegiatan Pra-Konstruksi harus dituangkan dalam Dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja).
15
PENERAPAN SPM DALAM TAHAPAN KONSTRUKSI Penerapan SPM dalam tahap Konstruksi adalah Titik Kritis dalam mewujudkan Infrastruktur yang handal, karena walaupun desainnya sempurna jika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan maka hasilnya tidak akan optimal. MEKANISME PENERAPAN Kewajiban menerapkan SPM terkait dgn pelaksanaan Konstruksi harus dituangkan dlm Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak
16
PENERAPAN SPM DALAM TAHAPAN KONSTRUKSI (lanjutan)
Quality Control Kewajiban menerapkan SPM terkait dengan pelaksanaan Konstruksi Jika sudah dituangkan dlm Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak Maka ketentuan itu sudah mengikat dan harus dipenuhi oleh penyedia jasa Mekanisme pengendalian kualitas bisa dilakukan dengan: . Melihat Kesesuaian dengan prosedur kerja : Tata cara pemadatan tanah, Tata cara pengecoran beton segar, dll . Melihat kesesuaian dengan spesifikasi: Diameter tulangan, Dimensi balok, dll . Melihat kesesuaian dengan hasil uji : CBR tanah, Karakterustik beton Stabilitas Marshal, dll 17
Penerapan SPM dlm Tahapan Pasca Konstruksi Penerapan SPM dalam tahap Pasca Konstruksi adalah dalam rangka meningkatkan masa pelayanan/ umur dan kelayakan bangunan
Mekanisme penerapan Kewajiban menerapkan SPM terkait dengan kegiatan Pasca Konstruksi dituangkan dalam SOP operasional dan SOP pemeliharaan bangunan sipil, dan dapat dilakukan uji kelayakan kualitas.
18
Pemberlakuan SNI Berdasarkan PP RI Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Pasal 12 1. 2.
SNI bersifat sukarela (ayat 2) Bersifat wajib dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis dan diberlakukan/diatur oleh Menteri Teknis (ayat 3).
Sanksi (SNI) Ada 2 jenis sanksi : administratif dan pidana Sanksi administratif pencabutan sertifikat, pencabutan hak penggunaan tanda SNI (by lembaga sertitikasi), pencabutan ijin, penarikan barang yang beredar (by instansi teknis/ pemda). Sanksi pidana sesuai peraturan berlaku
20
Tahapan Perumusan SNI Tahapan Perumusan
Pelaksana
Kode
Waktu
PJ
Penyusunan Konsep Awal
Konseptor
RSNI0
-
Konseptor (PU)
Penyusunan Konsep (Drafting)
PT/SPT
RSNI1
6 bl
PT/SPT (PU)
Perbaikan Konsep
PT/SPT
RSNI2
3 bl
PT/SPT (PU)
Konsensus PT/SPT
PT/SPT
RSNI3
3 bl
PT/SPT (PU)
Jajak Pendapat (enquiry)
BSN & MASTAN
3 bl
BSN
Perbaikan Akhir
PT/SPT
RSNI4
2 bl
BSN
BSN & MASTAN
RASNI
3 bl
BSN
BSN
SNI
1 bl
BSN
Pemungutan Suara baloting (konsensus Nasional) Penetapan SNI
(e-
21
PENERAPAN SPM KAITANNYA DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SESUAI PERPRES NO.80/2003 Dalam Perpres No 80/2003 dan perubahannya ada kewajiban menerapkan SPM terkait dgn pelaksanaan Konstruksi (Pasal 40 ayat (2) Ketentuan Penerapan SPM dlm dokumen lelang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi penetapan pemenang, namun demikian dlm pelaksanaannya sering panitia pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan menerapkan ketentuan ini sebagai dasar evaluasi. 22
REKAPITULASI JUMLAH STANDAR BAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN DAN REKAYASA SIPIL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (DESEMBER 2007) SNI No.
I.
BIDANG
Teknis
SNI+RSNI+Pt
Metode
Tata Cara
Spek.
Jumlah
323
57
58
438
42
0
480
42
25
7
74
80
0
135
24
23
36
83
147
0
230
37
80
56
173
117
297
587
426
185
157
768
386
297
1451
PRASARANA TRANSPORTASI Perkerasan Jalan, Jalan dan Jembatan, Lalu lintas, Peralatan, pemeliharaan jalan & jembatan dan Lingkungan Jalan
IV.
TOTAL
SUMBER DAYA AIR Bendungan, Bendung, Sungai, Air Tanah, Standar Perencanaan Irigasi, dan Pantai
III.
Petunjuk
UMUM Tanah, Batuan, Sedimen, Beton, Agregat, Semen, Aspal, Kayu, Air, Baja dan Bahan Lain
II.
Pedoman Teknis
PERMUKIMAN TATA RUANG, KAWASAN Tata Ruang, Kawasan, Rumah&Gedung, Struktur & konstruksi bangunan, Keselamatan Bangunan, Perumahan, Air bersih, Air minum, Persampahan, Sanitasi dan lain-lain Total
23
Penerapan SNI dan Regulasi di PU
Dalam upaya penerapan SNI bidang Bahan Konstruksi dan Bangunan, beberapa peraturan telah diterbitkan oleh Departemen PU: No
Legal aspek
Nomor/Tanggal
Tentang
1.
Instruksi Men. PU
04/IN/M/1991 24 /01/1991
Pemilikan dan Penerapan Standar-standar di bidang Pekerjaan Umum
2.
Peraturan Men PU
66/PRT/1/93 23 Oktober 1993
Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
3.
Instruksi Men PU
01/N/M/1999 28 April 1999
Penyusunan spesifikasi konstruksi/ teknik bidang Pekerjaan Umum
spesifikasi
4.
Instruksi Men PU
02/IN/M/2005 23 Februari 2005
Penerapan Kontrak
Dokumen
5.
Peraturan Men PU
23/PRT/M/2006 7 Nopember 2006
Tata Kerja Panitya Teknis Standardisasi Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil di Lingkungan Dep. PU
6.
Keputusan Men PU
436/KPTS/M/2006 28 Desember 2006
Penetapan Keanggotaan Panitya Teknis/ Sub Panitya Teknis Perumusan SNI 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil
Standar
(SPM)
dalam
24
Untuk memperlancar pekerjaan di lingkungan pekerjaan umum yang belum didukung dengan SNI, sambil menunggu proses penetapan SNI, Departemen PU mengambil kebijakan memberlakukan sementara penerapan Rancangan SNI dan dokumen teknis (hanya untuk pekrejaan di lingkungan Dep. PU). Beberapa regulasi yang telah ditetapkan Departemen Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : 1
S E Men PU
05/SE/M/2007 12 April 2007
Pemberlakuan Rancangan SNI Bidang Cipta Karya
2
SE Men Pu
06/SE/M/2007 12 April 2007
Pemberlakukan Rancangan SNI Bidang Sumber Daya Air
3
SE Men PU
04/SE/M/2007 12 April 2007
Pemberlakukan Rancangan SNI Bidang Bina Marga
4
SE Men PU
07/SE/M/2007
Pemberlakukan Rancangan SNI Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta karya
25
26
NORMA: Aturan (tertulis) Ketentuan (tak tertulis)
Contoh: UU, PP, Perda dll. Adat istiadat
mengikat
Berfungsi Sebagai: Panduan Pengendali
Untuk melaksanakan Pembangunan Infrastruktur PU
27
