KEBIJAKAN DAN RENCANA PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014 - 2015
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
LINGKUP PAPARAN 1
Pendahuluan
2
Landasan Kebijakan
3
Arah Kebijakan PNPM Perkotaan 2014-2015
4
Rencana Pelaksanaan PNPM Perkotaan 2014-2015
PENDAHULUAN
1
a) Permasalahan kemiskinan dan Pengembangan Infrastruktur permukiman di perkotaan merupakan persoalan kompleks yang hanya bisa diatasi dengan penanganan secara komprehensif; b) Pemerintah telah menyiapkan RPJMN 2015-2019 dengan target pengurangan angka kemiskinan hingga 6,5% - 8,0 % dan Target mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh pada tahun 2019. c) Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen mendukung kebijakan penanganan kemiskinan dan permukiman di perkotaan, melalui:
i.
Pelaksanaan prioritas program cluster D: Pemberdayaan Masyarakat, dan
ii. Penetapan target RPJMN Bidang Cipta Karya 2015-2019 menuju 100% - 0% - 100% (Target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak);
d) Ditjen Cipta Karya meyakini bahwa upaya keberhasilan mencapai target RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya (100% - 0% - 100%) sebagian besar akan ditentukan oleh kontribusi peran pemerintah kota/kab, pihak swasta dan peran serta masyarakat; e) PNPM Perkotaan, sebagai salah satu program prioritas memiliki tanggungjawab utama meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran Pemda, untuk mewujudkan target kemiskinan 6,5-8% serta Target Bidang Cipta Karya 100-0100 pada tahun 2019.
2
LANDASAN KEBIJAKAN
1. RPJMN Tahun 2015-2019 Bidang Cipta Karya – Kementerian PU 2. RPJMN 2015-2019 Bappenas
Bidang
Penanggulangan
Kemiskinan-
3. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 5. Surat Menkokesra No. B-27/MENKO/KESRA/I/2014 Tanggal 31 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri
3
Arah Kebijakan PNPM Perkotaan 2014-2015
1. Pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,5 – 8,0 % pada tahun 2019; 2. Pencapaian Target 100-0-100 pada RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya : • Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100 %;
• Berkurangnya proporsi rumah tangga permukiman tidak layak menjadi 0 %;
yang
menempati
hunian
dan
• Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100 %.
3. Sinergi dan konsolidasi berbagai program pemberdayaan masyarakat (Cluster D) menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan. 4. Pendampingan Pelaksanaaan UU Desa sesuai Prinsip-prinsip dan mekanisme PNPM Perkotaan.
RENCANA PELAKSANAAN PNPM PERKOTAAN TAHUN 2015
4
a) PNPM Perkotaan PENDAMPINGAN “KELURAHAN” SASARAN PNPM PERKOTAAN
NO
WILAYAH ADMINISTRATIF
1 Kelurahan
JUMLAH 5.808
2 Kecamatan
901
3 Kab/Kota
240
4 Propinsi
33
Lingkup:
1. Pendampingan Kapasitas
dan
Pengembangan
2.Orientasi target 100-0- 100 3.Orientasi Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Miskin (Private Good) dan Prasarana Umum (Publik Good) yang hanya yang bermanfaat langsung bagi Warga Miskin;
PENDAMPINGAN “DESA” SASARAN PNPM PERKOTAAN
NO
WILAYAH ADMINISTRATIF
Lingkup:
JUMLAH
1
Desa
5.258
2
Kecamatan
519
3
Kab/Kota
165
4
Propinsi
31
1.Pendampingan dan kapasitas (Tanpa BLM).
pengembangan
2.Pendampingan Dana Desa sesuai prinsip ‘Good Governance’, (Transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan partisipasi)
3.Penguatan perencanaan partisipatif dan pembangunan partisipatif (Swakelola);
b) Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (PPMK) : • Dilaksanakan di sekitar 1.200 kelurahan di Wilayah pulau Sumatera, Jawa Bagian Barat dan Kalimantan Barat; • Fokus pada Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha produktif;
c) Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (PLP-BK): • Dilaksanakan Kecamatan
hanya di sasaran kategori Kelurahan
yang tersebar di 194
• Pendukung Penghidupan Berkelanjutan identik dengan program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) • Mendukung pencapaian target 100-0-100 %
d) Badan Hukum Pengelola Dana Bergulir: • Dimaksudkan untuk melindungi keberadaan UPK/Unit lain dan asetnya, melindungi pengelolanya dari segi hukum, serta membuka peluang untuk bekerja sama akses sumber-sumber permodalan;
• Pilihan bentuk Badan Hukum adalah (1) Koperasi, (2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), dan (3) Perseroan Terbatas
e) Pilot Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat: • Dilaksanakan sebagai program percontohan di 16 Kelurahan; • Ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana;
f)
Pemberdayaan Masyarakat khusus Aceh: • Dilaksanakan di Propinsi Aceh, dengan sumber dana Grant USAID; • Re-orientasi Lingkup Program sejalan RPJMN 2015-2019, yakni Program P2B dan program PLPBK;
CITY CHANGER (PENGGIAT PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KOTA) 1. City Changer atau Penggiat Pembangunan Permukiman Kota, merupakan aktor-aktor kunci di tingkat kota, yang berperan sebagai motivator, inovator, fasilitator dan penggerak pembangunan kota, khususnya dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; 2. City Changer berasal dari aparat pemda, swasta dan masyarakat yang peduli pada pembangunan kota; 3. PNPM Perkotaan akan merekrut dan memfasilitasi City Changer di 269 Kota/kabupaten. Untuk tahap Awal akan direkrut dan dilatih 100 orang pada Oktober 2014;
4. City Changer memfasilitasi dan menggerakkan Komunitas Bangun Perkotaan (KBP) sebagai media komunikasi bersama, forum diskusi, tukar menukar informasi, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi dan advokasi program, kebijakan dan penganggaran terkait pengembangan permukiman kota.
Komunitas Bangun Perkotaan (KBP) 1. Komunitas Bangun Perkotaan (KBP) merupakan forum komunikasi relawan di tingkat kota – Agen Perubahan Masyarakat Kota untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi pengembangan permukiman perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. 2. KBP merupakan titik awal membangun jaringan antar kelompok, organisasi, atau lembaga – lembaga ; yang dimulai dengan memperkuat relasi-relasi antar individunya, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan tindakan – tindakan yang dilahirkan oleh lembaga / organisasinya masingmasing untuk membangun sinergi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; 3. City Changer memfasilitasi peran aktif Komunitas Bangun Perkotaan (KBP) sebagai mitra bagi Pemda dalam pembangunan infrastruktur permukiman di kota/kab;
