DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya
MODUL KHUSUS KOMUNITAS UP
Tugas dan Fungsi UP
PNPM Mandiri Perkotaan
C14
Modul 1
Perangkat Organisasi BKM/LKM
1
Kegiatan 1:
Diskusi Perangkat Organisasi BKM/LKM
2
Kegiatan 2:
Penjelasan Pola Hubungan BKM/LKM dengan UP
4
Modul 2
Tugas dan Fungsi UP - UP
19
Kegiatan 1 :
Diskusi Tugas dan Fungsi UP - UP
20
Kegiatan 2 :
Jajak Pendapat Perilaku UP - UP
22
Modul 1 Topik: Perangkat Organisasi BKM/LKM
Peserta memahami : 1. Perangkat organisasi BKM/LKM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Pola hubungan antara BKM dengan UP – UP.
Kegiatan 1: Diskusi perangkat organisasi BKM/LKM Kegiatan 2: Penjelasan pola hubungan BKM/LKM dengan UP – UP.
2 Jpl ( 90’)
Bahan Bacaan: 1. Pengembangan BKM 2. BKM dan Modal Sosial
• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
1
Diskusi Perangkat Organisasi BKM/LKM 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memulai dengan Tema “ Perangkat organisasi BKM/LKM ” kemudian uraikan apa yang ingin dicapai dalam modul ini : •
Peserta memahami perangkat organisasi BKM/LKM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
•
Peserta memahami pola hubungan antara BKM dengan UP – UP.
2) Lakukan dialog dengan peserta untuk melakukan review terhadap pemahaman mengenai BKM/LKM. Tanyakan kepada peserta, apa yang mereka ketahui mengenai BKM?, apa saja tugas dan fungsinya? 3) Tulislah seluruh jawaban peserta didalam kertas plano. Apabila masih ada pemahaman yang perlu diperkuat, berilah penjelasan mengenai BKM/LKM BKM/LKM merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan/desa yang anggota – anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga. Yang menjadi tugas dan kewajiban BKM/LKM adalah sebagai berikut :
2
•
Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal – hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan
•
Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi,misi, rencana strategis, dan Pronangkis
•
Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan – keputusan yang diambil
•
Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan monitoring evaluasi
•
Memonitor, memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal
•
Membangun transparansi dan akuntabilitas
•
Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan UP UP, termasuk penggunaan keuangan
•
Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan Pemkot/Kab
4) Lakukan dialog dengan peserta, apakah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKM/LKM cukup dilakukan sendiri atau harus ada perangkat lain? Mengapa alasannya? 5) Setelah dialukan dialog, maka bagilah peserta ke dalam beberapa kelompok untuk membahas. Perangkat apa saja yang diperlukan oleh BKM/LKM, mengapa perangkat tersebut diperlukan?. Untuk lebih memudahkan diskusi, maka gunakanlah tabel berikut ini : No
Perangkat BKM / LKM
Alasan diperlukan
6) Berilah kesempatan kepada setiap peserta untuk menyampaikan hasil diskusinya. 7) Bahas bersama hasil diskusi kelompok, dan berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya.
Dalam menjalankan seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh BKM/LKM serta untuk mempertahankan keberlanjutan dalam proses pembelajaran bagi masyarakat, BKM/LKM perlu membentuk unit-unit pengelola sesuai kebutuhan. Diantaranya : a. Unit Pengelola Keuangan (UPK). Unit Pengelola Keuangan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM/LKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM/LKM mengenai kebijakan yang menyangkut kegiatan di bidang ekonomi, melakukan pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan BLM PNPM Mandiri Perkotaan, maupun dari pihak-pihak lainnya yang-bersifat hibah. Mengendalikan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi serta menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak – pihak lain yang mendukung program UPK. b. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) Unit Pengelola Lingkungan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM/LKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan di bidang pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman di wilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, tata kelola yang baik ("good governance"} di bidang permukiman, dan lain-lain. c. Unit Pengelola Sosial (UPS) Unit Pengelola Sosial adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM/LKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan di bidang sosial, bukan hanya kegiatan yang bersifat karitatif, tapi juga bidang – bidang lain seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari UPK, UPL dan UPS merupakan unit mandiri dan dapat mengambil keputusan yang bersifat operasional dengan sepengetahuan BKM/LKM selama tidak bertentangan dengan keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh BKM. Oleh sebab itu setiap unit pengelola wajib mempertanggung-jawabkan hasil kerjanya kepada BKM/LKM
3
Penjelasan Pola Hubungan antara BKM/LKM dengan UP - UP 1) Ingatkan bahwa kita masih di modul perangkat organisasi BKM/LKM dan memasuki kegiatan 2 yaitu membahas mengenai pola hubungan antara BKM/LKM dengan UP – UP. 2) Tanyakan kepada peserta, apakah yang mengelola perangkat BKM/LKM itu boleh dirangkap oleh anggota BKM? Kalau ya / tidak, apa alasannya ? 3) Berilah kesempatan kepada sebagian besar peserta untuk menyampaikan pendapatnya, tulislah seluruh jawaban peserta ke dalam kertas plano. 4) Kemudian ajaklah peserta untuk membahas bersama mengenai pola hubungan antara BKM/ LKM dan UP –UP. (gambar kembali tabel ini didalam kertas plano).
BKM/ LKM Sekretariat
UPS
UPL
UPK
KSM/ Panitia
KSM/ Panita
KSM Garis Perintah Garis Fasilitasi Garis Kemitraan
4
Dalam pelaksanaan kegiatannya Unit Pengelola (UP) : Masing – masing Unit Pengelola berkedudukan mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana Bertanggung jawab kepada BKM/LKM Berkewajiban memberikan informasi dan laporan perkembangan masing – masing kegiatan Memberikan pertanggung jawaban berkala dan pertanggung jawaban akhir Memberi masukkan bagi pertimbangan keputusan BKM/LKM Dalam melaksanakan operasional dan adminitrasi sehari-hari BKM/LKM dapat mengangkat sekretariat yang bekerja purna waktu, dan tidak diperkenankan dirangkap oleh BKM/LKM atau UPUP.
5) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 6) Tutup kegiatan dan ucapkan tarima kasih.
5
Pengembangan BKM Marnia Nes BKM/LKM sebagai penggerak modal sosial untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah kelurahan/desa sasaran, mempunyai tugas – tugas pokok merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada di wilayahnya, memfasilitasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan demokratis. Tujuan besar dari seluruh upaya ini adalah penurunan angka kemiskinan di kelurahan/desa. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam pelaksanaan tugasnya BKM/LKM dibantu oleh perangkat organisasi yang berupa unit – unit pengelola . Oleh karena itu fungsi pelaksanaan kegiatan akan dilakukan oleh Unit – unit pengelola; UPK sebagai unit pengelola kegiatan lingkungan; UPS sebagai unit pengelola kegiatan sosial dan UPK sebagai pengelola unit kegiatan ekonomi. BKM bukanlah sebagai pelaksana program, akan tetapi berfungsi sebagai penggerak dan pengendali agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan. Dengan demikian tugas pokok BKM dapat duraikan sebagai berikut : 1.
Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal – hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan
2.
Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi,misi, rencana strategis, dan Pronangkis
3.
Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan – keputusan yang diambil
4.
Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP UP
5.
Mengawal terlembaganya nilai – nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan
6.
Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukkan terhadap kebijakan pemerintah
7.
Membangun kerjasama dengan pihak luar
Aturan apa yang harus dikembangkan? Aturan yang dikembangkan oleh BKM/LKM tentu saja yang berhubungan dengan penyelanggaraan penanggulangan kemiskinan. Di bawah ini disarankan beberapa aturan yang sebaiknya disusun dan dikembangkan yaitu :
Mekanisme penentuan penerima manfaat langsung termasuk keseimbangan penerima manfaat antara laki – laki dan perempuan. Aturan ini penting dikembangkan agar tidak terjadi salah sasaran, dan tidak ada rebutan kepentingan di antara warga masyarakat, sehingga penerima manfaat dapat dijamin benar – benar warga miskin yang paling membutuhkan.
Merumuskan mekanisme pengajuan usulan kegiatan dari KSM. Aturan ini diperlukan agar KSM dalam menyusun usulan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan dana, akan tetapi benar – benar untuk menanggulangi permasalahan kemiskinannya secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat menjadi dasar untuk pertimbangan KSM yang menjadi prioritas, sehingga tidak ada ’hak – hak istimewa’ bagi KSM tertentu yang tidak diperlukan.
6
Merumuskan mekanisme kontrol sosial (monitoring evaluasi partisipatif termasuk PPM). Kontrol sosial diperlukan karena penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan merupakan milik masyarakat, dimana BKM/LM dan UP sebagai penggerak yang menjalankan amanah masyarakat. Artinya masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui semua kegiatan yang dilakukan oleh BKM/LKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada BKM/LKM. Kontrol sosial dari masyarakat juga merupakan wujud kepedulian warga untuk mengingatkan BKM/LKM dan menjaga proses penanggulangan kemiskinan di wilayahnya berjalan seperti yang diharapkan. Dalam hal ini aturan menyangkut siapa yang melaksanakan monitoring, bagaimana caranya termasuk media yang digunakan, kepada siapa harus dilaporkan, alat bantu (instrumen) yang digunakan, bagaimana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi dan sebagainya.
Merumuskan mekanisme perencanaan partisipatif (termasuk di dalamnya peningkatan partisipasi perempuan). Mekanisme perencanaan partisipatif harus menjamin keterlibatan warga masyarakat termasuk kaum perempuan, mulai dari proses identifikasi kebutuhan (refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya); perencanaan (penyusunan PJM pronangkis), pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Tahapan – tahapan kegiatan dalam keseluruhan proses ini perlu diatur secara tegas dan menjadi kesepakatan warga, agar proses ini berjalan secara berkelanjutan.
Merumuskan mekanisme pinjaman bergulir. Dalam hal pinjaman bergulir, harus dijamin bahwa yang mendapatkan pinjaman adalah warga miskin yang ada dalam daftar warga miskin (PS 2). Aturan lain yang perlu disepakati juga mengenai besarnya pinjaman maksimal dari setiap kelompok, besarnya bunga pinjaman, waktu pengembalian, sistem sangsi dan lainnya. Waktu pengembalian harus mempertimbangkan jenis usaha yang dilakukan, misalnya usaha pertanian waktu pengembalian harus disesuaikan dengan masa tanam, untuk kasus nelayan atau pedagang bisa berbeda. Dalam menerapkan sangsi juga harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi,bagaimana untuk kasus usaha yang bangkrut, untuk kasus usaha yang macet harus dibedakan dengan kasus dimana anggota KSM yang ’nakal’ dan tidak mau mengembalikan uang pinjaman.
Merumuskan mekanisme pertanggungjawaban KSM, UP – UP dan BKM/LKM. Semua pelaku yang terlibat dalam proses penanggulangan kemiskinan di kelurahan/desa, baik itu panitia, KSM, UP dan BKM/LKM mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan pengelolaan keuangannya. Aturan pertanggungjawaban harus dibuat agar dapat dijamin semua pihak mempunyai komitmen untuk melaksanakan proses ini dan mendorong penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang benar. Hal – hal yang perlu diatur menyangkut kapan harus dilakukan, bagaimana caranya, apa saja yang harus dipertanggungjawabkan dan sebagainya.
Merumuskan aturan keuangan internal BKM/LKM. Biaya operasional BKM/LKM harus diatur peruntukannya secara tertulis, agar masyarakat mengetahui dan menjadi dasar pengeluaran dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh BKM/LKM. Aturan keuangan internal BKM/LKM juga untuk meminimalkan konflik di antara anggota BKM/LKM dalam penggunaan keuangan sehingga tidak ada yang menjadi istimewa dan sewenang – wenang dalam menggunakan dana yang ada. Dalam pelaksanaannya pengembangan aturan ini melibatkan masyarakat, walaupun keputusan akhir tetap diambil oleh BKM/LKM.
7
Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi,misi, rencana strategis, dan Pronangkis Masyarakat harus diajak untuk menggagas cita – cita mengenai kelurahan/desa yang diharapkan di masa yang akan datang. Dalam penanggulangan kemiskinan, tentu ini merupakan tugas BKM/LKM. Untuk mencapai cita – cita tersebut dibutuhkan rencana strategis dan program jangka panjang, menengah dan program tahunan.
Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan – keputusan yang diambil Aturan – atruan dan program yang telah dikembangkan bersama, harus dipastikan dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Untuk itu BKM/LKM harus melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan PJM pronangkis yang diimplementasikan oleh UP – UP, KSM dan panitia dan pelaksanaan aturan – aturan lainnya.
Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP UP
Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat
Membangun transparansi Semua kegiatan verifikasi dan hasilnya harus diinformasikan kepada warga melalui media warga atau media kelompok, sehingga semua warga mendapatkan haknya untuk mengetahui keseluruhan kegiatan. Transparansi juga bisa menghilangkan syak wasangka yang tidak benar baik kepada BKM/LKM, KSM maupun UP. Dengan cara ini masyarakat juga belajar untuk menjunjung nilai – nilai kejujuran dan saling menghargai hak – hak orang lain. Apabila masyarakat mengetahui bahwa amanah yang diemban oleh BKM/LKM betul – betul digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, kepercayaan akan meningkat dan keterlibatan warga akan makin besar baik dalam bentuk kegiatan maupun dana.
Membangun akuntabilitas BKM/LKM harus mendorong UP dan KSM/panitia untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatannya. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah dikembangkan oleh BKM/LKM dan warga masyarakat.
Melaksanakan rapat anggota tahunan Rapat anggota tahunan, merupakan musyawarah warga yang membahas laporan pertanggungjawaban keuangan, relalisasi program kerja, rancana program kerja ke depan, review anggaran rumah tangga dan masalah lain yang menyangkut penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan/desa.
Memastikan adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan UP UP, termasuk penggunaan keuangan
Mengawal terlembaganya nilai – nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan
8
Bekerjasama dengan UP dan relawan untuk mendorong kegiatan kolektif masyarakat. Adanya kegiatan bersama (kolektif) untuk menanggulangi kemiskinan merupakan wujud dari kepedulian masyarakat. Dengan kegiatan ini diharapkan terjadi saling menghargai, saling memperhatikan, saling mengasihi antara warga yang non miskin dengan warga miskin. BKM/lLK dan UP bisa mendorong kegiatan kolektif ini dengan menyelenggarakan kegiatan yang memerlukan keterlibatan banyak pihak seperti kerjabakti, pembangunan jalan, pembangunan rumah keluarga miskin, dan sebagainya.
Mendorong kepedulian warga dalam bentuk penggalangan dana publik. Wujud kepedulian, bukan hanya di dalam gerakan kolektif saja akan tetapi bisa diaplikasikan dalam bentuk sumbangan dana agar PJM pronangkis yang sudah disusun bisa dilaksanakan. Penggalangan dana publik bisa dilakukan lewat kegiatan bazar amal, beras jimpitan, dompet penanggulangan kemiskinan, dan sebagainya.
Memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk menjadi relawan. Kerelawanan merupakan wujud dari jatidiri manusia untuk mendayagunakan kemampuannya bagi kesejahteraan masyarakat. Artinya kerelawanan mempunyai nilai kepedulian, keikhlasan, yang tinggi. BKM/LKM yang mengawal pelembagaan nilai – nilai mempunyai kewajiban untuk mendorong warga masyarakat mewujudkan jati dirinya sebagai manusia, dengan memberikan kesempatan terlibat dan menjadi mitra bagi BKM/LKM dalam menggerakan penanggulangan kemsikinan di wilayah kelurahan/desa.
Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukkan terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai wakil masyarakat, BKM/LKM mempunyai tugas untuk mendorong kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan mengontrol pelaksanaan kebijakan – kebijakan yang sudah dikeluarkan. Masukkan bisa diberikan dalam musrenbang, bersama – sama dengan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), mengadakan dengar pendapat dengan DPR bersama BKM/LKM lain yang tergabung dalam forum BKM/LKM dan sebagainya.
Membangun kerjasama dengan pihak luar
Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan Pemkot/Kab
Membangun kerjasama dengan pihak lain. Dalam menggerakkan penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan rencana yang sudah disusun dalam PJM pronangkis, BKM/LKM tidak mungkin bekerja sendirian tanpa bekerjasama dengan pihak luar. Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang tidak sederhana karena masalah yang kompleks dan disebabkan banyak faktor, sehingga kerjasama antara berbagai pihak menjadi penting untuk dilakukan. BKM/LKM bisa bekerjasama dengan pihak luar dalam hal penggalangan sumberdana maupun dalam bentuk program.
Tugas UPK { Bekerjasama dengan BKM/LKM untuk menjamin terlaksananya PJM Pronangkis bidang ekonomi { Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM { Monitoring dan evaluasi kegiatan – kegiatan KSM ekonomi { Mengelola keuangan pinjaman bergulir dan mengadministrasikannya { Menjalin kemitraan dengan pihak – pihak lain Dalam melaksanakan tugasnya, UPK diharapkan bisa melibatkan relawan – relawan untuk memfasilitasi KSM dan kegiatan – kegiatan khusus misal pemasaran, pelatihan keterampilan pembukuan dan sebagainya yang tergabung dalam gugus tugas berdasarkan permasalahan yang dibahas. Relawan – relawan ini juga bisa dilibatkan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah direncanakan.
9
Tugas UPL { Bekerjasama dengan BKM/LKM untuk menjamin terlaksananya PJM Pronangkis bidang lingkungan { Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia { Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan bidang lingkungan { Menjalin kemitraan dengan pihak – pihak luar Dalam melaksanakan tugasnya, UPL diharapkan bisa melibatkan relawan – relawan untuk memfasilitasi KSM dan kegiatan – kegiatan khusus misal air bersih, sarana kesehatan dan pendiidkan, lingkungan permukiman dan sebagainya yang tergabung dalam gugus tugas berdasarkan permasalahan yang dibahas. Relawan – relawan ini juga bisa dilibatkan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah direncanakan. Tugas UPS { Bekerjasama dengan BKM/LKM untuk menjamin terlaksananya PJM Pronangkis bidang sosial { Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia { Mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang sosial { Mendorong dan memfasilitasi Komunitas Belajar Kelurahan { Mengembangkan media warga { Menjalin kemitraan dengan pihak lain Dalam melaksanakan tugasnya, UPS diharapkan bisa melibatkan relawan – relawan untuk memfasilitasi KSM dan kegiatan – kegiatan khusus misal kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, media warga, dan sebagainya yang tergabung dalam gugus tugas berdasarkan permasalahan yang dibahas. Relawan – relawan ini juga bisa dilibatkan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah direncanakan. BKM/LKM, UP dan relawan – relawan bisa secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan kemiskinan yang terjadi di kelurahan/desa secara rutin. Kegiatan tersebut dapat diwadahi dalam Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang dalam pelaksanaannya bisa dikoordinir oleh UPS. Dengan demikian pembahasan permasalahan kemiskinan secara menerus dilakukan sejalan dengan itu upaya pemecahannya akan terus dilakukan. Apabila hal di atas dapat dijalankan, BKM/LKM betul – betul berfungsi sebagai motor penggerak ( sumbu yang menggerakkan bagian – bagian lain), bukan menjadi pelaksana yang bergerak sendirian. Dengan demikian diharapkan kegiatan penanggulangan kemiskinan bukan lagi merupakan kegiatan BKM akan tetapi merupakan gerakkan kolektif seluruh masyarakat.
10
Badan Keswadayaan Masyarakat dan Modal Sosial Marnia Nes Dalam proses pengorganisasian masyarakat untuk mengenali masalah (kebutuhan) dan melakukan upaya pemecahan masalah, intervensi yang dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan adalah dengan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya membangun organisasi masyarakat warga.Organisasi masyarakat yang dimaksud adalah adalah organisasi dan lembaga yang dibangun (ataupun dimampukan) oleh masyarakat yang didorong oleh kebutuhan untuk menanggulangi persoalan bersama yaitu kemiskinan secara terorganisasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka misalnya BKM/LKM, Kelompok Kemitraan, UPK, KSM, Forum BKM /LKM dan lain-lain. Penggunaan istilah pembangunan dimaksudkan bahwa organisasi dan lembaga masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan tersebut terbentuk melalui serangkaian proses kegiatan dan kesepakatan yang dilandasi oleh kesadaran kritis masyarakat terhadap persoalan dan potensi mereka serta pemahaman akan makna organisasi masyarakat warga. Pada dasarnya pengorganisasian masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan menganut paham bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kritis masyarakat akan kondisi yang dihadapi bersama termasuk persoalan, potensi dan peluangnya, sehingga kalau kemudian masyarakat membangun suatu wadah, maka hal tersebut terjadi akibat masyarakat yang berorganisasi sehingga muncul kebutuhan wadah organisasi.
Membangun BKM /LKM Persoalannya wadah organisasi yang bagaimana yang paling cocok dengan tujuan PNPM Mandiir Perkotaan?. Organisasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah organisasi masyarakat warga yang dinamai secara generik sebagai BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) atau LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat). Organisasi masyarakat warga ini dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang bersangkutan sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan dan otonominya terhadap berbagai lembaga yang ada. Hal ini penting karena merupakan sifat dasar suatu organisasi masyarakat warga, oleh sebab itu benar-benar dimiliki oleh seluruh warga, dan bukan dimiliki sekelompok unsur/ perwakilan atau pihak-pihak diluar masyarakat. Pembangunan BKM/LKM haruslah didasarkan atas kebutuhan warga masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan mengajak masyarakat belajar menemukan kebutuhan akan organisasi masyarakat melalui refleksi – refleksi, yaitu :
Refleksi Kemiskinan, untuk menemukenali penyebab kemiskinan termasuk pola – pola pengambilan keputusan dalam masyarakat, dan keterlibatan warga miskin di dalamnya.
Refleksi Kelembagaan, untuk mengkaji lembaga – lembaga masyarakat yang ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat memahami substansi Organisasi Masyarakat Warga sebelum organisasi tersebut dibentuk, dimana keputusan masyarakat untuk kebutuhan pembangunan lembaga baru hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami substansi dan organisasi masyarakat warga termasuk peran strategis, azas dan prinsip serta posisi, tugas dan fungsinya. Ini berarti bahwa sebelum keputusan pembangunan organisasi masyarakat warga, termasuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi tersebut ditetapkan, telah dilakukan kegiatan sosialisasi secara intensif mengenai makna subtansif Organisasi Masyarakat Warga. Kebutuhan
11
pembangunan organisasi dan lembaga masyarakat harus atas dasar penilaian warga masyarakat sendiri, tidak diatasnamakan atau diwakilkan kepada sekelompok orang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakat tertentu. Fokus utama penggalian dan penjagaan kebutuhan masyarakat terutama pada aspirasi dari masyarakat miskin dan perempuan.
Refleksi kepemimpinan, sebagai penyadaran kritis terhadap kriteria pemimpin yang akan dipilih dan menjadi motor penggerak dalam BKM/LKM dan pembangunan masyarakat kelurahan.
Kerangka aturan main disusun bersama oleh warga masyarakat. Konsekuensinya pembahasan aturan main dan tata nilai organisasi masyarakat, misalnya AD/ ART, harus dibahas terlebih dahulu oleh warga masyarakat, karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan seluruh warga sendiri. Aturan dasar organisasi masyarakat warga tidak dapat dibicarakan atau disepakati oleh hanya sekelompok orang atau malah perwakilan unsur dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat
Melibatkan masyarakat seluas mungkin, khususnya masyarakat miskin dan termiskin, dalam keseluruhan proses pembangunan organisasi dan kelembagaan, sejak tahap penilaian lembaga yang ada, pembahasan aturan dasar, pemilihan anggota dan lain-lain.
Kriteria dan Pemilihan Pemimpin Kolektif BKM/LKM Dalam menentukan kriteria pemimpin, masyarakat diajak berdiskusi melalui FGD – FGD kepemimpinan dengan menggunakan beberapa tools yang sudah disiapkan berupa pertanyaan – pertanyaan kritis untuk menemukan bahwa pemimpin dipilih bukan atas golongan, jabatan, jenis kelamin dan lainnya akan tetapi berdasarkan kepada sifat – sifat baik. Dari diskusi yang berkembang biasanya masyarakat menemukan bahwa kriteria pemimpin yang diharapkan adalah yang jujur, adil, peduli dan ikhlas sedangkan kriteria yang menyangkut kemampuan intelektual biasanya tidak menjadi prioritas. Orang – orang yang mempunyai sifat – sifat baik, biasanya ditentukan atau bisa diidentifikasi dari ‘track record’ sikap perilakunya sehari – hari. Oleh karena itu dalam pemilihan anggota BKM sebagai pemimpin dari organisasi masyarakat warga dilakukan dari mulai komunitas terkecil seperti RT, karena hanya orang – orang yang mengenal dari dekat yang tahu sikap perilaku seseorang sehari – hari. Proses pemilihan anggota BKM/LKM juga tidak melalui pencalonan dan kampanye, karena biasanya orang – orang yang mempunyai kriteria seperti disebutkan di atas tidak suka menyombongkan diri dan dengan sengaja ingin dipilih. Selain itu kampanye dan pencalonan seringkali tidak memberikan kesempatan yang luas kepada semua warga untuk ‘muncul’ sebagai pemimpin. Orang yang dicalonkan oleh kelompok tertentu, pada saat terpilih harus menyuarakan aspirasi kelompok yang diwakilinya sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Anggota kepemimpinan kolektif BKM/.LKM bukanlah perwakilan golongan, akan tetapi merupakan perwakilan dari nilai – nilai (sifat – sifat baik). Dengan demikian mereka bertanggungjawab untuk mengambil keputusan berdasarkan sifat – sifat baik tadi,sehingga yang bisa me ‘re-call’ mereka adalah pengingkaran terhadap sifat – sifat baiknya. Untuk menjamin orang – orang baik yang muncul sebagai pemimpin kolektif, proses pemilihan dilakukan sebagai berikut :
12
Pemilihan di tingkat akar rumput , dilakukan di tingkat RT atau komunitas terkecil. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih (warga dewasa), diminta untuk menuliskan 3 – 5 nama yang menurut mereka sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama pada saat refleksi kepemimpinan. Apabila sudah selesai maka dilakukan penghitungan suara di depan seluruh pemilih dan ditentukan siapa yang akan masuk ke putaran pemilihan tingkat
desa/kelurahan. Penentuan jumlah yang akan masuk ke pemilihan tingkat kelurahan/desa sudah ditentukan sebelumnya dalam proses penyusunan tata tertib pemilihan.
Pemilihan di tingkat kelurahan/desa. Semua orang yang sudah terpilih dalam komunitas terkecil menjadi calon di tingkat kelurahan/desa dan mempunyai hak pilih dan dipilih. Masing – masing calon diberi hak untuk menuliskan 3 – 5 nama yang dipilih dari daftar semua calon yang masuk ke tingkat kelurahan/desa.
Dengan pemimpin kolektif yang mempunyai kriteria sifat – sifat baik, diharapkan akan memunculkan keputusan yang adil dan didasarkan pada keikhlasan dan kejujuran, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga dan pemimpin. Kepercayaan merupakan modal yang sangat berharga bagi BKM/LKM, dengan kepercayaan swadaya dan keterlibatan masyarakat bisa digalang dengan lebih mudah, di pihak lain juga akan menumbuhkan kepercayaan pihak luar untuk bermitra dan berjaringan dengan BKM/LKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Modal Sosial: Modal BKM/LKM dan Masyarakat Menanggulangi Kemiskinan Apa Ikatan Sosial dan Modal Sosial itu? Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan – ikatan sosial di antara anggotanya. Kita sering mendengar komunitas petani, komunitas tukang becak, perkumpulan nelayan, asosiasi insinyur dan sebagainya. Komunitas warga kelurahan merupakan ikatan sosial di antara semua warga kelurahan yang terdiri dari individu–individu dan atau kelompok – kelompok yang berinteraksi dalam sebuah hubungan sosial yang didasarkan kepada suatu tujuan bersama. Komunitas masyarakat kelurahan bisa digambarkan sebagai berikut :
13
Semua masyarakat kelurahan satu sama lain pasti saling berhubungan, hanya saja kualitas hubungan di antara masing – masing warga akan sangat berlainan. Kualitas ikatan sosial akan terbangun apabila di antara warga saling berinteraksi pada waktu yang relatif lama dan mendalam. Biasanya kualitas ikatan sosial tadi akan lebih baik apabila sesama warga tergabung untuk melakukan kegiatan – kegiatan bersama dalam berbagai kelompok atau organisasi atau kegiatan kegiatan yang sifatnya sesaat. Modal dasar dari adanya ikatan sosial yang kuat adalah adanya kerjasama di antara anggota kelompok atau organisasi dalam hal komunitas kelurahan ikatan sosial akan terbanguan apabila ada kerjasama di antara semua warga masyarakat. Kerjasama akan terbangun dengan baik apabila berlandaskan kepercayaan di antara para anggotanya.
Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi disebut MODAL SOSIAL. Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian – bagian paling kecil dalam masyarakat. Modal sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang paling kecil ataupun dalam kelompok masyarakat yang besar seperti negara.
Masyarakat yang mempunyai modal sosial yang kuat adalah masyarakat yang guyup (Jawa) dan dinamis. Di Indonesia modal sosial yang paling menonjol adalah gotong royong yang dalam masa sekarang terutama di daerah perkotaan sudah mulai luntur.
Untuk apa menumbuhkan modal sosial?
Kemampuan komunitas atau kelompok – kelompok untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan baik di antara anggota – anggotanya maupun dengan pihak luar merupakan kekuatan yang besar untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan pihak lain, karena itulah disebut ‘modal sosial’. Jika warga masyarakat saling bekerjasama dan saling percaya yang didasarkan kepada nilai – nilai universal yang ada , maka tidak akan ada sikap saling curiga, saling jegal, saling menindas dan sebagainya sehingga ketimpangan – ketimpangan antara kelompok yang miskin dengan yang kaya akan bisa diminimalkan. Di pihak lain komunitas kelurahan yang kuat dan mempunyai modal yang layak dipercaya akan memudahkan jaringan kerjasama dengan pihak luar.
Bagaimana Membangun Kepercayaan? Kepercayaan tidak akan tercapai dengan sendirinya, memerlukan proses untuk membangun kepercayaan secara terus menerus. Untuk menumbuhkan kepercayaan setiap kelompok (komunitas) paling tidak membutuhkan 4 hal yang mendasar, yaitu :
Penerimaan
Sejak awal hubungan, setiap orang membutuhkan jaminan bahwa mereka diterima sepenuhnya, termasuk rasa aman untuk mengemukakan pendapat dan berkontribusi dalam kegiatan kelompoknya. Membutuhkan suasana saling menghargai untuk tumbuhnya penerimaan dalam kelompok, sehingga kelompok tersebut akan tumbuh menjadi komunitas yang kuat. Dalam perkembangan ikatan sosial sebuah komunitas, saling mengenal dengan baik merupakan awal dari tumbuhnya komunitas tersebut, kepercayaan tidak akan tumbuh terhadap orang baru dengan begitu saja, perlu pembuktian dalam sikap dan perilaku masing–masing dalam waktu yang relatif lama.
14
Sikap dan perilaku yang berdasarkan kepada nilai–nilai universal yang diyakini sebagai nilai yang berlaku di seluruh tempat di dunia seperti jujur, adil, kesetiaan, saling melindungi di antara sesama semua warga komunitas. Apabila salah satu warga melakukan kecurangan, maka kepercayaan terhadap orang tersebut otomatis akan luntur.
Berbagi Informasi dan Kepedulian
Setiap orang yang berhubungan dalam satu komunitas, agar bisa memecahkan masalah bersama, membutuhkan informasi mengenai : • Kehidupan, pengalaman, gagasan, nilai masing–masing. • Masalah–masalah yang dianggap penting dalam kehidupan mereka. Untuk menumbuhkan kepercayaan,pertukaran informasi yang diberikan di antara warga haruslah informasi yang jujur dan terbuka. Informasi yang diberikan tidak akan berarti apabila dalam hubungan–hubungan tadi tidak didasari kepedulian. Setiap warga yang berhubungan dalam masyarakat akan menggunakan dan terlibat untuk memecahkan masalah di lingkungannya apabila ada kepedulian di antara mereka. Apabila warga masyarakat mempunyai kemampuan dan kemauan saling berbagi, saling peduli , maka kepentingan–kepentingan individu akan mengalah kepada kepentingan–kepentingan komunitas kelompok.
Menentukan Tujuan
Kebutuhan yang ketiga adalah untuk menentukan tujuan bersama. Setiap anggota (warga) tidak akan tertarik dan memberikan komitmen yang dibutuhkan apabila tidak terlibat dalam perumusan tujuan. Proses pengambilan keputusan akan menentukan komitmen warga dalam pelaksanaan pemecahan masalah bersama.
Pengorganisasian dan Tindakan
Pada tahap awal dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh anggota (warga masyarakat), memastikan ada yang akan bertanggung jawab untuk menggerakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan, untuk itu diperlukan seorang atau sekelompok pemimpin. Dalam organisasi, kelompok, atau komunitas warga masyarakat peranan sikap dan perilaku pemimpin sangat dominan untuk menumbuhkan kepercayaan anggotanya. Perilaku pemimpin yang jujur, adil, peduli dan melindungi anggotanya (warga), akan menumbuhkan kepercayaan dari semua unsur komunitasnya. Setelah tujuan ditetapkan, harus ada perencanaan untuk melaksanakan keputusan–keputusan yang sudah dibuat. Adalah penting untuk mengetahui kebutuhan– kebutuhan apa yang dirasakan oleh anggotanya untuk memecahkan masalah.Untuk itulah perlunya keterlibatan (partisipasi) warga masyarakat dalam proses menemukenali masalah (kebutuhan) mereka yang akan menjadi dasar perencanaan.Kebutuhan yang ditentukan oleh pemimpin tanpa melibatkan warga masyarakat, sering tidak menjawab masalah yang sebenarnya ada sehingga dapat menghilangkan kepercayaan warga kepada niat baik pemimpinnya. Untuk memastikan bahwa rencana yang sudah dibuat efektif dalam pelaksanaannya, dan semua orang melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya maka harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terbuka dengan semua warga.
15
Bagaimana BKM/LKM membangun modal sosial? BKM/LKM, sebagai dewan pimpinan kolektif , yang bertanggung jawab untuk menggerakan potensi warga masyarakat kelurahan untuk menanggulangi kemiskinan, mempunyai tugas untuk membangun modal sosial di wilayahnya. Modal sosial yang dibangun akan menjadi modal (potensi) yang sangat besar bagi seluruh warga kelurahan untuk berjaringan di antara sesama wargamaupun dengan pihak luar.
Modal sosial yang harus dibangun oleh BKM/LKM:
Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota BKM Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM /LKM dengan warga masyarakat Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar kelompok masyarakat Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM, masyarakat dan pihak luar
Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar anggota BKM/LKM Keterbukaan dan kejujuran di antara anggota BKM/LKM, merupakan unsur yang paling penting untuk bekerjasama. Oleh karena itu BKM harus menerapkan pola – pola hubungan yang jujur dan terbuka, dengan cara: Merumukan semua keputusan dan tindakan bersama, tidak ada anggota yang memutuskan sendiri berdasarkan kepentingannya. Menjalin dialog terbuka dengan diskusi – dikusi secara berkala, saling memberikan informasi dan bertukar pengalaman. (transparansi informasi) Mencatat semua kegiatan yang dilakukan dan informasi yang diterima, agar semua anggota bisa mengakses informasi tersebut. (transparansi informasi) Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota untuk berpendapat dan mengemukakan perasaan – perasaannya dalam suasana saling menghargai.
16
Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan masyarakat Sebagai pemimpin kolektif dari masyarakat warga, BKM/LKM harus mendapat kepercayaan warganya. Untuk kepentingan tersebut, BKM harus mengembangkan pola – pola hubungan yang dimbal balik antara BKM /LKM dengan masyarakat. Beberapa cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh BKM?LKM adalah: Menjalankan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat dengan pengelolaan yang jujur dan adil. Adil bukan berarti bagi rata, akan tetapi menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan untuk kepentingan pribadi. Contohnya dalam menentukan penerima manfaat langsung, harus berdasarkan data KK miskin berdasarkan hasil PS, bukan atas dasar kekeluargaan atau kedekatan. Tidak mencari keuntungan pribadi, akan tetapi menjalankan tugas dan tanggung jawab semata – mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Mampu melindungi masyarakatnya (terutama warga miskin), tidak memihak kepada kelompok tertentu akan tetapi memberikan kesempatan kepada semua warga untuk terlibat dalam keseluruhan kegiatan. Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada warga mayarakat untuk berpartisipasi dalam proses dari menemukenali masalah (refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya,merencanakan (menyusun PJM) dan monitoring evaluasi kegiatan, walaupun keputusan terakhir BKM/LKM yang menentukan sebagai pengambil kebijakan. Memberikan informasi mengenai kegiatan BKM, keuangan dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab BKM/LKM (transparansi). Transparansi informasi tersebut bisa melalui informasi terbuka di kantor BKM/LKM, papan pengumuman yang ditempatkan di tempat strategis, rapat tahunan atau rapat lain apabila diperlukan, melalui media warga dan sebagainya. Mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dengan audit independen dan lainnya ,kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rapat pertanggungjawaban dan kebijakan yang dikeluarkan (akuntabilitas).
Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar warga masyarakat
Dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan, masyarakat tidak bisa bergerak sendiri – sendiri, akan tetapi perlu kerjasama di antara mereka. Untuk dapat bekerjasama diperlukan hubungan sosial yang kuat dan guyup (Jawa). Oleh karena itu BKM/LKM perlu menggerakan modal sosial di masyarakat dengan menciptakan hubungan – hubungan tadi dengan berbagai cara di antaranya : Menumbuhkan kepedulian warga dengan menggerakan kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan bersama terutama yang menyangkut kemiskinan dengan cara melakukan refleksi kritis dengan berbagai pihak, misal melalui Komunitas Belajar Kelurahan; melibatkan seluruh unsur masyarakat di dalam setiap tahapan program dari mulai identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. Menggalang kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan melalui kelompok – kelompok seperti KSM, sehingga KSM dibentuk bukan hanya sekedar untuk kepentingan pencairan dana BLM akan tetapi menjadi sarana kegiatan bersama. Saling menghargai, saling percaya di antara anggota kelompok akan tumbuh apabila kelompok tersebut dibangun dalam suasana keterbukaan, kejujuran, keikhlasan dan saling peduli di antara anggotanya. Dalam kelompok yang seperti ini yang menjadi hal utama adalah tujuan kelompok bukan tujuan pribadi. Kejujuran dalam pengelolaan KSM juga akan menjadi modal untuk dapat dipercaya oleh kelompok masyarakat yang lain baik warga kelurahan setempat atau pihak lain, sehingga kemungkinan untuk bermitra dengan berbagai pihak menjadi sangat terbuka. Misal: pengembalian dana
17
bergulir dari KSM, akan menumbuhkan kepercayaan dari warga lain, juga BKM/LKM terhadap KSM tersebut.
Menumbuhkan kerjasama antara BKM/LKM dengan pihak luar
Apabila kerjasama dan kepercayaan dalam ketiga hal di atas dapat terwujud, hal tersebut merupakan modal bagi BKM /LKMuntuk dapat dipercaya oleh pihak luar. Apabila kepercayaan pihak luar sudah tumbuh, merupakan keniscayaan bagi para pihak baik itu lembaga swasta, pemerintah maupun individu–individu untuk mau bermitra denngan BKM/LKM. BKM yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, keadilan, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan bekerja untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan merupakan modal sosial yang sangat besar untuk dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak baik masyarakat kelurahan maupun pihak luar. Dengan demikian modal sosial ini akan menjadi modal yang sangat penting untuk mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak, sehingga masyarakat dapat semkin maju dan sejahtera.
18
Modul 2 Topik: Tugas dan Fungsi UP - UP
Peserta memahami dan menyadari: 1. Tugas dan Fungsi UP - UP 2. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi UP – UP 3. apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh UP - UP
Kegiatan 1: Diskusi Tugas dan Fungsi UP-UP Kegiatan 2: Jajak Pendapat perilaku apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan UP-UP
3 Jpl ( 135 ’)
Bahan Bacaan: 1. Tugas dan Fungsi UP-UP di BKM/LKM 2. Peduli Karena dihargai 3. BKM Kembangkan Lembaga Pengelola Infak 4. Tabel Informasi dasar kegiatan Lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan
• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
19
Diskusi Tugas Dan Fungsi UP - UP 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memasuki modul Tugas dan Fungsi UP - UP dengan kegiatan pertama yaitu, Diskusi Tugas dan Fungsi UP – UP dan apa yang akan dicapai melalui kegiatan belajar ini, yaitu : Peserta memahami dan menyadari : • Tugas dan Fungsi UP - UP • Keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi UP – UP • apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh UP - UP 2) ingatkan kembali, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya BKM/LKM akan dijalankan oleh perangkat – perangkat BKM/LKM, yaitu sekretariat, UPK, UPL dan UPS. Sehingga kita perlu membahas apa tugas dan fungsi masing – masing UP ini. 3)
Bagilah peserta menjadi 4 kelompok, untuk membahas beberapa hal berikut menggunakan metode diskusi kelompok komedia putar (lihat MB)
dengan
Kelompok I : a. apa tugasnya Kesekretariatan ? b. pengetahuan apa yang harus dimiliki sekretariat agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik? Kelompok 2 : a. Apa tugasnya UPK ? b. Pengetahuan apa yang harus dimiliki UPK agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik? Kelompok 3 : c. Apa tugasnya UPL ? d. Pengetahuan apa yang harus dimiliki UPL agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik? Kelompok 4 : a. Apa tugasnya UPS? b. Pengetahuan apa yang harus dimiliki UPS agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik? Untuk lebih memudahkan, gunakanlah tabel berikut ini : No
Perangkat BKM / LKM
Tugas Pokok
Pengetahuan yang harus dimiliki
4) Tanyakan kepada peserta apakah mereka paham dengan hasil diskusi kelompok berputar, tawarkan apakah hasil diskusi tersebut akan dibahas kembali di dalam diskusi kelas ?, tanyakan apa yang masih belum dipahami? 20
5) Ajaklah peserta untuk mencocokan hasil diskusi tersebut dengan tugas dan fungsi UP – UP berdasarkan bahan bacaan dan diskusikan mana yang harus di tambah dan mana yang harus diadakan perubahan. Untuk menjalankan seluruh kebijakan BKM / LKM, maka tugas dan fungsi UP – UP adalah sebagai berikut : a. Tugas Kesekretariatan 1. Menyusun agenda rapat / pertemuan BKM/LKM 2. Membuat dan menyebarkan surat undangan 3. Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat / pertemuan BKM/LKM 4. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM/LKM ataupun pihak lain yang berkepentingan 5. Mencatat administrasi keuangan operasional BKM/LKM dan mencatat pengelolaan BLM – Bantuan langsung Masyarakat 6. Melaporkan administrasi keuangan kepada BKM/LKM secara berkala. 7. Pengelola Pengaduan Masyarakat b. Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi dengan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Bekerjasama dengan BKM/LKM untuk menjamin terlaksananya PJM Pronangkis bidang ekonomi 2. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM Ekonomi 3. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi; 4. Melakukan pengelolaan keuangan mengadministrasikan keuangan; dan
pinjaman
bergulir
untuk
KSM,
5. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK. c. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) UPL berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang lingkungan perumahan dan permukiman dengan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Bekerjasama dengan BKM/LKM untuk menjamin terlaksananya PJM Pronangkis bidang lingkungan 2. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia; 3. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia pembangunan; 4. Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat dan terpadu; 5. Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya; dan 6. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL.
21
c. Unit Pengelola Sosial (UPS) UPS berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang sosial dengan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Bekerjasama dengan BKM/LKM untuk menjamin terlaksananya PJM Pronangkis bidang Sosial 2. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Pantia; 3. Mengendalikan bidang sosial;
kegiatan-kegiatan
4. Membangun/mengembangkan warga/infokom;
yang
kontrol
dilaksanakan
sosial
masyarakat
oleh
KSM/Panitia
melalui
media
5. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D); 6. Mendorong kepedulian warga dalam beasiswa, sunatan massal, dll; dan
kegiatan
sosial
seperti
santunan,
7. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program sosial UPS.
6) berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau membahas hal – hal yang belum dipahami. 7) Lanjutkan ke kegiatan 2
Jajak Pendapat Perilaku UP - UP 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mulai dengan kegiatan 2 dalam modul ini, yaitu Jajak pendapat perilaku apa yang boleh / tidak boleh dilakukan UP – UP. 2) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan melakukan jajak pendapat pribadi terhadap pernyataan – pernyataan yang akan disampaikan. 3) Sebelum sessi di mulai, lakukan persiapan dengan mengkavling ruang kelas menjadi 3 kavling. Gunakan pembatas, disetiap kavling pasanglah tanda “Setuju”, “tidak setuju” dan abstain. 4) Sampaikan dengan cara menampilkan pernyataan pertama, biarkan setiap peserta untuk mencermati pernyataan itu beberapa saat, lalu persilahkan peserta untuk mengambil posisi pada kavling yang dikehendaki (Setuju, tidak setuju atau abstain).
22
Pernyataan pertama :
Waktu pencairan dana BLM sudah batas akhir, sementara itu KSM belum terbentuk, untuk mengakali agar dana BLM tersebut dapat dicairkan UP - UP bersama BKM/LKM sepakat untuk membuat proposal fiktif yang nantinya dana tersebut akan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dengan syarat BKM/LKM bersama UP – UP harus membentuk KSM yang sesuai dengan PJM Pronangkis walaupun menyusul. Bagaimana pendapat Anda ? Pernyataan kedua:
Setelah pencairan BLM pertama selesai, kemudian anggota KSM sepakat untuk memberikan tanda terima kasih kepada UP – UP , Bagaimana sikap anda sebagai Unit Pelaksana, menerima tanda terimakasih tersebut atau menolaknya ? Jelaskan ! Pernyataan Ketiga :
Pada saat laporan pertanggungjawaban kegiatan, ada beberapa transaksi yang tidak ada tanda buktinya (kuitansi/nota), untuk memudahkan pertanggungjawaban maka dibuatlah bukti transaski fiktif sesuai dengan jumlah yang tidak ada buktinya. Bagaimana menurut pendapat anda? Pernyataan Keempat:
Untuk menjamin berkembangnya dana perguliran, maka dana perguliran tersebut dipinjamkan kepada orang kaya karena pasti akan mampu mengembalikan pinjamannya. Pernyataan Kelima:
Agar lebih memudahkan pekerjaan KSM dan untuk mendapatkan biaya operasional BKM/LKM, maka pembelian bahan material untuk seluruh kegiatan KSM lingkungan, dikoordinir oleh BKM/LKM sehingga BKM/LKM mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut. Bagaimana menurut pendapat anda? 5) Dorong adu argumen antara ketiga kelompok. Setelah semua pernyataan selesai. Ajaklah seluruh peserta untuk merefleksikan, sikap dan perilaku mana yang lebih baik dilakukan oleh UP – UP ketika menghadapi persoalan tersebut serta mendampingi masyarakat ?. Kita Sebagai manusia seutuhnya berarti mempunyai kewajiban untuk melakukan pembaharuan di masyarakat sebagai panggilan jiwa, maka dalam melaksanakan tugasnya dipandang tidak hanya untuk mendapat materi melainkan untuk ibadah. Sehingga dengan cara pandang seperti itu menimbulkan motivasi yang tinggi untuk tidak hanya sekedar menjadi unit pelaksana BKM/LKM yang menyelesaikan tugasnya tetapi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
6) Simpulkan bersama hasil dari refleksi tersebut. 7) Tutup materi dan ucapkan terima kasih.
23
Komedi Putar―Jaga Warung. Disebut “komidi putar―jaga warung” karena para peserta dari satu kelompok diskusi akan mengunjungi kelompok diskusi lain dengan cara berputar (mirip komidi putar); sedangkan di kelompok yang dikunjunginya itu ada orang yang akan menerima kedatangan kelompok lain (seperti orang yang sedang jaga warung). Langkah-langkah untuk melakukan diskusi “komidi putar―jaga warung” ini adalah sebagai berikut : a. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi kecil. Masing-masing kelompok itu ditugaskan untuk mendiskusikan topik yang berbeda; Setelah selesai diskusi di kelompok kecil, minta 2 anggota dari setiap kelompok untuk tetap tinggal di kelompoknya untuk jadi “penjaga warung”; sedangkan sisa anggota kelompok akan berputar mengunjungi kelompok-kelompok yang lainnya (“berkomidi putar”). Tugas dari penjaga warung adalah “menjelaskan hasil diskusi di kelompoknya, menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh anggota kelompok lain yang berkunjung, dan sekigus juga mendiskusikannya.” Tugas dari anggota yang berkomidi putar adalah “meminta penjelasan dari penjaga warung kelompok yang dikunjunginya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan sekaligus mendiskusikannya”; b. Lakukan diskusi “komidi putar―jaga warung” ini sampai masing-masing kelompok itu terkunjungi semua; c. Setelah selesai, bawa hasil diskusi “komidi putar―jaga warung” ini untuk dibahas lebih lanjut dan sekaligus dikaji ulang di kelompok besar (pleno). Diskusi dengan cara “komidi putar―jaga warung” ini biasanya dipilih dan digunakan untuk membahas topik-topik yang relatif kompleks, dan ada sejumlah subtopik yang harus dibahas. Dengan menggunakan cara ini, hasil diskusi di setiap kelompok kecil akan memungkinkan untuk dipertukarkan satu sama lain, dibahas, serta diperdalam, tetap dalam kelompok kecil (tidak dalam kelompok diskusi besar/pleno); meskipun pada akhirnya, setelah diskusi ini selesai, baik hasil diskusi kelompok kecil maupun diskusi “komidi putar―jaga warung”, akan dikaji ulang dalam kelompok besar (pleno).
Penjaga W Pengunjung
Sumber : Pelatihan Dasar HAM, Panduan Fasilitasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006.
24
TUGAS DAN FUNGSI UP – UP DI BKM/LKM Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disepakati seluruh masyarakat setempat baik dengan sumber dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan maupun sumber dana lainnya (channeling) dan mempertahankan keberlanjutan dalam proses pembelajaran bagi masyarakat, BKM/LKM perlu membentuk unit-unit pengelola sesuai kebutuhan. Unit pengelola (kegiatan) adalah unit pelaksana yang dibentuk oleh BKM/LKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh BKM/LKM. UNIT-UNIT PELAKSANAAN TUGAS BKM/LKM Seperti penjelasan sebelumnya bahwa sebagai pelaksana kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh BKM/LKM dan untuk mempertahankan keberlanjutan dalam proses pembelajaran bagi masyarakat, BKM/LKM perlu membentuk unit-unit pengelola yaitu : Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Unit-unit pengelola ini diangkat dan diberhentikan oleh BKM/LKM melalui mekanisme rapat anggota BKM/LKM. Dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitasnya, tiap tahun unit-unit pengelola wajib mempertanggung-jawabkan semua kerja mereka kepada BKM/LKM di dalam rapat anggota tahunan BKM/LKM. Kegiatan-kegiatan KSM/Panitia di bawah pengelolaan UPK, UPL dan UPS yang menggunakan dana BLM dipandang sebagai alat untuk memperkuat proses belajar masyarakat sehingga pada dasarnya pemanfaatan dana tersebut lebih mencerminkan : nuansa pembelajaran, memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada warga miskin, berorientasi pada penumbuhan kepercayaan dan rasa tanggung jawab. Penjelasan secara urnum mengenai UPK.UPL dan UPS ini adalah sebagai berikut: a. Unit Pengelola Keuangan (UPK). Unit Pengelola Keuangan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM/LKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM/LKM mengenai kebijakan yang menyangkut bidang ekonomi, melakukan pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan BLM PNPM Mandiri Perkotaan maupun dari pihak-pihak lainnya yang-bersifat hibah. Mengendalikan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi serta menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak – pihak lain yang mendukung program UPK. b. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) Unit Pengelola Lingkungan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM/LKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan di bidang pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman di wilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, tata kelola yang baik ("good governance"} di bidang permukiman, dan lain-lain. c. Unit Pengelola Sosial (UPS) Unit Pengelola Sosial adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM/LKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM/LKM mengenai
25
kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas BKM/LKM dalam peningkatan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran melalui Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D). Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari UPK, UPL dan UPS merupakan unit mandiri dan dapat mengambil keputusan yang bersifat operasional selama tidak bertentangan dengan keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh BKM/LKM. Oleh sebab itu setiap unit pengelola wajib mempertanggung-jawabkan hasil kerjanya kepada BKM/LKM. TUGAS DAN FUNGSI UPK, UPL DAN UPS Secara umum tugas dan fungsi unit-unit pengelola BKM/LKM adalah menjalankan kebijakankebijakan yang diputuskan oleh BKM/LKM, sehingga posisi unit-unit pengelola adalah sebagai pelaksana operasional yang berkaitan dengan masing-masing tugasnya sesuai apa yang tertuang dalam PJM Pronangkis. Secara rinci tugas masing-masing unit pengelola di jabarkan sebagai berikut: a. Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi dengan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM Ekonomi 2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi; 3. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan; dan 4. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program UPK. b. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) UPL berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang lingkungan perumahan dan permukiman dengan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia; 2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia pembangunan; 3. Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat dan terpadu; 4. Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya; dan 5. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL. c. Unit Pengelola Sosial (UPS) UPS berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang sosial dengan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Pantia; 2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang sosial; 3. Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/infokom; 4. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D);
26
5. 6.
Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan massal, dll; dan Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program sosial UPS.
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS UPK, UPL DAN UPS a. Ketentuan Umum Pelaksanaan Kegiatan BKM/LKM sebagai penanggungjawab pembentukan UPK, UPL dan UPS akan menetapkan berbagai keputusan yang mengacu pada PJM Pronangkis untuk dilimpahkan kepada para UPUP sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan bagi UPK, UPL dan UPS. b. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan UPK, UPL dan UPS ini ditetapkan melalui surat keputusan BKM/LKM (SK-BKM/LKM) setelah PJM Pronangkis selesai serta UPK, UPL dan UPS terbentuk. c. Mekanisme Pelaksanaan BKM/LKM memberikan wewenang kepada UPK, UPL dan UPS dengan mengacu pada ketentuan teknis yang tertuang dalam ART-BKM/LKM atau ketetapan-ketetapan lain yang dikeluarkan oleh BKM/LKM. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana stimulan BLM, BKM/LKM tetap mengacu kepada mekanisme pelaksanaan yang telah ditetapkan pada buku petunjuk teknis pelaksana BKM/LKM dan buku Pedoman Umum PNPM Mandiri. d. Pertanggungjawaban UPK, UPL dan UPS UPK, UPL dan UPS wajib mempertanggung-jawabkan hasil kerjanya kepada BKM/LKM minimal setahun sekali pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) BKM/LKM atau setiap waktu setelah selesai melaksanakan kegiatan UPK, UPL dan UPS dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. e. Pemberian Sanksi BKM/LKM berkewajiban untuk memberikan sanksi berupa teguran, surat peringatan ataupun putusan memberhentikan personil UPK, UPL dan UPS sepanjang personil tersebut dinilai tidak dapat melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dan dianggap telah menyimpang dari koridor nilai-nilai universal kemanusiaan dan prinsip universal kemasyarakatan. Mekanisme pemberian sanksi dilaksanakan setelah diadakan musyawarah anggota BKM/LKM maupun musyarawarah BKM/LKM yang melibatkan masyarakat. TUGAS KESEKRETARIATAN BKM/LKM Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) berbentuk pimpinan kolektif yang terdiri dari kumpulan warga yang ikhlas, adil, jujur dan tidak memperoleh imbalan materi untuk pengabdiannya. Untuk membantu kelancaran tugasnya, BKM/LKM dapat membentuk kesekretariatan BKM/LKM. a. Pengertian Kesekretariatan Kesekretariatan BKM/LKM adalah unsur pelaksanaan administrasi kegiatan sehari-hari yang dibentuk oleh BKM/LKM untuk memperlancar dan tugas dan fungsi BKM/LKM. Unsur pelaksana ini dibentuk oleh BKM/LKM sesuai dengan kebutuhan. Kesekretariatan ini mempertanggujawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BKM/LKM.
27
b. Mekanisme Pembentukan Kesekretariatan 1. BKM/LKM mengadakan rapat anggota BKM/LKM untuk menyusun dan menetapkan kriteria untuk staf kesekretariatan 2. BKM/LKM melakukan seleksi terhadap usulan nama-nama yang diajukan oleh anggota BKM/LKM dan menetapkan sejumlah nama (jumlah staf disepakati sesuai kebutuhan) yang memenuhi kriteria sebagai staf kesekretariatan BKM/LKM 3. BKM./LKM mensosialisasikan kepada masyarakat kelurahan/desa nama-nama staf kesekretariatan BKM/LKM. Mekanisme sosialisasi dapat dilakukan melalui penempelan lembar berita acara dan daftar nama staf kesekretariatan di lokasi / tempat strategis atau cara lain yang dianggap lebih efektif. c. Tugas Kesekretariatan 1. Menyusun agenda rapat / pertemuan BKM/LKM 2. Membuat dan menyebarkan surat undangan 3. Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat / pertemuan BKM/LKM 4. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM/LKM ataupun pihak lain yang berkepentingan 5. Mencatat administrasi keuangan operasional BKM/LKM dan mencatat pengelolaan BLM – Bantuan langsung Masyarakat 6. Melaporkan administrasi keuangan kepada BKM/LKM secara berkala. 7. Pengelola Pengaduan Masyarakat
28
Peduli Karena Dihargai Jakarta, 7 Desember 2007
Mengedepankan hubungan baik antara pengelola dan peminjam. Itulah ide dasar dari kunjungan kelililing H -2 (baca: H min dua) atau H -3 dari tanggal jatuh tempo angsuran pinjaman. Peminjam lebih merasa diingatkan dari pada ditagih. Hasil dari upaya tersebut tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir (repayment rate) mencapai 98,2%. Angka tersebut merupakan cermin kepedulian. Kesepakatan ini terjadi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sedyo Mulyo, Kelurahan Gumukrejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Unit Pengelola Keuangan (UPK) memulai kegiatan pinjaman bergulir sejak Agustus 2005 dengan modal awal Rp 102.626.000 dan telah memiliki total omzet pinjaman Rp 224.676.000 hingga Oktober 2007. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dilayani sejumlah 76 dengan total anggota 559 orang, terdiri atas 252 orang (45%) laki-laki dan 307 orang (55%) perempuan. Pada prinsipnya, UPK menerapkan angsuran pinjaman bulanan yang diangsur oleh KSM secara langsung dan tunai ke kantor sekretariat. Secara khusus akan dilayani pada tanggal jatuh tempo (tanggal 5, 7, dan 18 setiap bulannya). Namun, untuk membantu kelancaran operasional, UPK mempunyai jadwal kerja rutin setiap hari Selasa dan Kamis. Jadwal ini ditetapkan untuk mengatasi kondisi yang tidak diinginkan. Misalnya, pada tanggal tersebut adalah hari libur atau KSM belum memiliki cukup dana untuk mengangsur. Meski demikian, kejadian tersebut tidak diharapkan sering terjadi. Sebab itu, disepakati dilakukan kunjungan pada H -2 atau H -3 dari tanggal jatuh tempo angsuran pinjaman. Untuk melakukan tugas tersebut, maka diangkatlah petugas khusus di UPK. Bagaimana tugas tersebut dilakukan? Kunjungan dilakukan ke ketua KSM. Namun, tidak seluruh KSM dikunjungi. Diutamakan KSM yang angsurannya pada bulan lalu tidak tepat waktu, alias molor. Jika dihitung-hitung, rata-rata per bulan hanya 3 - 4 KSM saja yang didatangi. Apakah ada yang tetap menunggak? Tentu saja ada. Karena itu, jika keadaan tersebut terjadi, maka UPK akan kembali mengunjungi rumah ketua KSM dengan didampingi oleh BKM. Tujuannya, guna mengetahui penyebab mereka tidak mengangsur. Betapa jalinan hubungan baik itu tumbuh subur. Pantaslah jika kinerja pinjaman bergulirnya cukup fantastik! (Susilawati, Tenaga Ahli Manajemen Keuangan KMP P2KP 2; Firstavina)
29
BKM Kembangkan Lembaga Pengelola Infak Klaten, 7 November 2007
Upaya membangun kemandirian yang dilakukan oleh Korkot Klaten terhadap BKM-BKM ternyata mulai membuahkan hasil. Salah satunya adalah BKM Amanah Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, yang mampu menggalang kekuatan masyarakat dengan membentuk sebuah Lembaga Pengelola Infak (LPI), sebagai salah satu divisi dari Unit Pengelola Sosial. Desa Ngawonggo yang mencakup delapan dusun dan terdiri dari 17 RW dan 41 RT ini memiliki penduduknya sekitar 5.507 jiwa (1.117 KK), terdiri dari 2.239 penduduk dewasa dan 501 KK. Lahirnya LPI tersebut didasarkan pada masih banyaknya permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan di Desa Ngawonggo. Antara lain, masih banyaknya anak putus sekolah, penduduk tidak mampu berobat karena tidak punya uang, kondisi rumah tidak layak huni, bahkan ada rumah yang hanya memiliki satu buah meja saja. Selain itu, terinspirasi sebuah media cetak yang menceritakan tentang seseorang yang tersayat hatinya karena kerawanan masalah sosial, kemudian orang tersebut menggalang kekuatan dengan membentuk lembaga sosial infak, yang lambat laun ternyata dapat menjadi sebuah lembaga infak besar. Dari realitas sosial, lalu terinspirasi pengalaman orang sukses, akhirnya para anggota BKM Ngawonggo melakukan serangkaian pertemuan guna membahas hal tersebut. Para anggota juga kerap diperdalam dengan bacaan-bacaan atau literatur tentang manajemen bebas dhuafa. “Sebenarnya, ide ini sudah sejak setahun lalu, tapi baru pada Bulan September 2007 ini bisa terwujud,” kata Koordinator BKM Amanah Ngawonggo Drs. Ismail Fahmi Islamika, yang saat itu didampingi anggota BKM lainnya H.M. Farochan, di Sekretariat BKM. Menurut Fahmi, dibentuknya LPI bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kesadaran sosial antarsesama. Dengan visi terwujudnya lembaga yang amanah, profesional dan rahmatan lil’alamin, serta misi menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana umat demi kepentingan dan kesejahteraan umat; membantu mengantarkan kemandirian umat; memberikan pelayanan yang prima kepada donatur dengan manajemen yang rapi dan SDM yang amanah; serta melakukan kegiatan pendayagunan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan. Infak yang terkumpul, akan didistribusikan kembali dengan skala prioritas orang mustahiq (orang yang berhak menerima zakat—Red), melalui 10 program LPI. Program pertama: Peduli Anak Yatim, yaitu pemberian bantuan kepada anak-anak yatim dari kalangan dhuafa. Program kedua: Peduli Anak Sekolah, yaitu subsidi beasiswa SPP dan atau alat tulis sekolah yang ditujukan kepada kaum dhuafa, diutamakan yang berprestasi. Program ketiga: Santunan Lansia Jompo, yaitu santunan yang diberikan kepada lansia dan jompo dari kalangan dhuafa.
30
Program keempat: Paket Sembako Dhuafa, yaitu bentuk pemberian cuma-cuma kepada kaum sangat dhuafa. Program kelima: Paket Sembako Murah, yaitu pemberian bantuan dalam bentuk subsidi separuh harga pasar atau umum. Program keenam: Pelayanan Kesehatan, yaitu pelayanan cuma-cuma dan
dilaksanakan secara temporal dan dalam bentuk yang berbedabeda, ditujukan melayani atau membantu meringankan biaya kesehatan.
Program ketujuh: Santunan Da’i, yaitu pemberian santunan kepada para pembina TPA, MD, Marbot Masjid/Mushola, guru ngaji keliling dan sejenisnya dari kalangan dhuafa. Program kedelapan: Pemberdayaan, yakni pembiayaan pelatihan-pelatihan bagi kaum dhuafa dalam rangka mengembangkan skill atau usaha. Program kesembilan: Peduli Rumah Layak, yaitu pemberian bantuan material bagi rumah yang kurang layak huni baik dari aspek keamanan maupun kesehatan. Program kesepuluh: Peduli Balita, yakni pemberian makanan tambahan dan subsidi kesehatan. Gerakan Seribu Rupiah Penggalangan dana yang kini mulai dilakukan oleh BKM melalui LPI ini adalah menggandeng serta channeling dengan beberapa tokoh serta lembaga yang ada di Desa Ngawonggo. Seperti, RT/RW, BPD, LPMD, PKK, tokoh masyarakat, Posyandu, Lembaga Pendidikan, Ta’mir Masjid, Majlis Ta’lim dan pengusaha. Upaya penggalangan dana yang dilakukan melalui program Gerakan Seribu Rupiah ini ternyata cukup efektif dan ampuh. “Dalam jangka waktu kurang dari dua bulan telah terkumpul dana sebesar Rp 1 juta. Kenapa Gerakan Seribu Rupiah? Karena masyarakat tidak merasa keberatan mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000 dari kantong sakunya,” jelas Farochan. Dan, tidak menutup kemungkinan ada donatur yang ingin memberikan infak lebih dari Rp 1.000. Farochan menceritakan efektifitas dari Gerakan Seribu Rupiah ini, pada pertemuan PKK, misalnya. Di sela-sela kegiatannya, anggota PKK yang juga bertugas sebagai pengurus LPI akan mensosialisasikan Gerakan Seribu Rupiah kepada ibu-ibu PKK lainnya. Walhasil, terkumpul dana seribuan dari anggota PKK. Bahkan, mereka bertekad akan menjaring infak dalam setiap pertemuan rutin, yang untuk selanjutnya diserahkan kepada pengurus LPI. Selain Gerakan Seribu Rupiah, pengurus sudah mencoba menjaring dan mendata para donatur tetap, dengan besaran tergantung kesangggupan dan keikhlasannya. Sejauh ini, donatur yang sudah terdaftar adalah tokoh-tokoh masyarakat, termasuk anggota BKM sendiri. Kini LPI sudah membuka rekening sendiri, yakni No. Rekening: 33-22-2147, BRI Unit Ceper a/n LPI BKM Amanah. Profesional dan Transparan Keberhasilan dan keberlanjutan LPI ini tentu dibarengi dengan upaya pengelolaan secara profesional dalam pelaksanaan kegiatan, dan transparan dalam penggunaannya. Dalam rangka mewujudkan itu, pengurus merancang beberapa program kerja, meliputi:
Pertama,
konsolidasi organisasi. Kedua, konsolidasi teknis, meliputi bagaimana sistem pengumpulan infak, bagaimana menginventarisir atau mendata calon donatur, serta mencari channeling baik person, lembaga pemerintah maupun swasta. Ketiga, peningkatan SDM pengurus dan petugas lapangan. Keempat, peningkatan pelayanan. Kelima, penelitian dan pengembangan. Keenam, pengelolaan infak.
31
Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah mensosialisasikan, menginformasikan, serta mempromosikan kegiatan ini kepada berbagai pihak. Salah satu upaya yang akan ditempuh oleh pengurus LPI meliputi: membuat papan nama LPI, membuat spanduk, bendera dan umbul-umbul, membuat kalender, membuat brosur, serta membuat buletin. Khusus brosur atau buletin, akan digunakan sebagai media transparansi dan akuntabilitas pengelola, yang akan disebarkan kepada masyarakat dan donatur secara berkala. Hal ini juga sebagai upaya agar donatur merasa dana yang diberikan memang digunakan secara benar dan tidak terjadi penyimpangan. Keberhasilan BKM Amanah melahirkan LPI ini tidak lain berkat dukungan dan bimbingan Tim Faskel yang bertugas, yakni Suci Widanarko, Suparjo ST, dan Ery Karyatno, SE. Sudahkah Anda infak hari ini? (Dade Saripudin, Faskel KMW XIV P2KP-2 Jawa Tengah/Tim Sosialisasi KMP P2KP-2; Nina)
32
TABEL INFORMASI DASAR KEGIATAN LINGKUNGAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN Khalayak Sasaran BKM/LKM/UPL
Informasi Dasar Peran dan tugas
Penjelasan TAHAP PERSIAPAN 1. Menerima coaching mengenai pengelolaan kegiatan infrastruktur dan pembukuan keuangan infrastruktur TAHAP PERENCANAAN 1. Melakukan penilaian kelayakan proposal KSM/Panitia bersama BKM/LKM serta Tim Fasilitator TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI 1. Mengetahui Jenis kegiatan, Panitia Pelaksana dan lokasi kegiatan infrastruktur; 2 Singkronisasi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sehingga tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain 3 Memfasilitasi KSM dalam pendetailan penyusunan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Pemeliharaan, Rencana Tenaga Kerja, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan; 4 Menyiapkan perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan lingkungan antara KSM dengan BKM/LKM; 5 Memfasilitasi penandatangan perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan lingkungan antara KSM dengan BKM/LKM 6 Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua KSM Lingkungan; 7 Memfasilitasi KSM dalam Pengadaan Bahan/Alat, terutama pengadaan yang bernilai diatas Rp. 15 Juta; 8 Memfasilitasi pencairan dana kepada Panitia; 9 Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan Panitia termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi kegiatan kepada KSM; 10 Memastikan prasarana yang dibangun tidak boleh masuk dalam daftar List negatif
33
KSM/PANITIA
Peran dan Tugas
11 Memastikan prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan Dampak Lingkungan & Social 12 Memastikan prasarana yang dibangun harus berkualitas baik dan bermanfaat minimal 5 tahun; 13 Memfasilitasi pembentukan Tim Organisasi Pemanfaat dan Pemelihara. 14 Memastikan dana BLM tidak boleh dipakai untuk biaya ganti rugi apapun; 15 Tanah dan Tanaman yang terkena lahan proyek harus ada surat pernyataan kontribusi tanah 16 Memfasilitasi Peningkatan Swadaya Masyarakat 17 Menyelenggarakan rembug/musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KSM; 18 Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan; TAHAP PASCA KONSTRUKSI 1. Memfasilitasi Kegiatan Pemanfatan dan Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun melalui PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk melakukan channeling pendanaan guna peningkatan prasarana. 2. Melakukan Pembinaan kepada Organisasi Pemanfaat & Pemelihara prasarana 3. Menginventarisasi prasarana/infrastruktur yang tidak berfungsi/rusak; 4. Mensosialisasikan organisasi O&P yang sudah ada, baik kepada masyarakat umum maupun kepada pihak pemerintah; TAHAP PERSIAPAN 1. Mengikuti Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Tim KMW 2. Pengorganisasian Kesiapan KSM/Panitia; 3. Pendetailan Rencana Kerja & Manajemen KSM/Panitia 4. Sosialisasi Kegiatan KSM/Panitia TAHAP PERENCANAAN KSM/Panitia melaksanakan/membuat rencana kerja yang lebih rinci dan jelas, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggungjawabnya. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh KSM/Panitia pada tahap ini mencakup : a) Survey dan Identifikasi : dilakukan untuk Swadaya Masyarakat, Teknik Infrastruktur, Harga Satuan Upah/Bahan/Alat, Masalah Lingkungan & Daftar Kegiatan Terlarang (Negatif List), serta Calon Tenaga Kerja; b) Dokumentasi (Photo-photo) Infrastruktur kondisi awal/nol prosen (0%);
34
c) d) e) f) g) h)
1. Suplemen Teknis : Penjelasan Kegiatan & Administrasi KSM Lingkungan 9 2. Suplemen Teknis : Penjelasan Kegiatan & Administrasi KSM Lingkungan 10 Pembuatan Desain/gambar-gambar perencanaan sederhana; Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Pekerjaan; Pembuatan Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; Penyusunan Struktur Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan; Pembuatan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana; Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan.
TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI 1. Wajib mendapatkan coaching2 yang dilaksanakan UPL/faskel berupa coaching infrastruktur dan pembukuan keuangan sebelum pelaksanaan kegiatan 2. Memperoleh amanat masyarakat untuk mengelola kegiatan infrastruktur yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan 3. Menyampaikan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Pemeliharaan, Rencana Tenaga Kerja, Tim Pelaksana Kegiatan yang lebih rinci kepada UPL sebelum MP2K/PCM; Memastikan Tim O&P turut serta dalam MP2K 4. Melaksanakan Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat, Musyawarah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan; 5. Memastikan prasarana yang dibangun tidak boleh masuk dalam daftar List negatif 6. Prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan Dampak Lingkungan dan Social 7. Membangun Prasarana dengan kualitas baik dan bermanfaat minimal 5 tahun 8. Membuat administrasi, termasuk photo-photo, laporan-laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengarsipkannya; 9. Melakukan musyawarah untuk Membentuk Organisasi Pemanfaat dan Pemelihara (O&P) Prasarana yang dibangun, termasuk menyusun Rencana Kerja dan aturan main yang diperlukan; 10. Melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan/UPL; 11. Mendorong Peningkatan Swadaya Masyarakat, minimal merealisasikan seluruh swadaya yang telah disepakati sebelumnya; 12. Mendorong pelibatan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan;
35
13. Dana BLM tidak boleh dipakai untuk biaya ganti rugi apapun; 14. Membuat Papan Nama/Informasi Proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum; 15. Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya; TAHAP PASCA KONSTRUKSI Merupakan Organisasi Pemanfaat dan Pemelihara Prasarana yang telah dibangun dengan tugas-tugas pokok, antara lain : a. Melalui Musyawarah Anggota, Menyusun dan menetapkan aturan main Organisasi P&P. b. Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan secara rutin dan periodik c. Mendata dan menginventarisir kerusakan prasarana d. Menyusun rencana biaya pemeliharaan e. Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan kerusakan prasarana, termasuk melakukan peningkatan layanan apabila memungkinkan; f. Mencari/menggali sumber-sumber dana pemeliharaan g. Menyusun laporan-laporan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan; h. Mensosialisasikan organisasi O&P yang telah terbentuk, termasuk rencana kerjanya baik kepada masyarakat umum, penerima manfaat maupun pemerintah; Masyarakat Umum
Apa yang akan dibangun ditingkat masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur ini?
Peran dan Tugas
Melalui pembangunan prasarana dan sarana lingkungan permukiman ini diharapkan masyarakat tumbuh kesadaran untuk turut serta berpartisipasi dan berkontribusi langsung dalam pembangunan. Hal ini dapat terjadi jika terbangun kesediaan berswadaya baik tenaga, pikiran maupun dana tunai serta material demi perbaikan kondisi lingkungan mereka. Sehingga diharapkan pembangunan prasarana dan sarana yang salah satunya akan didukung melalui PNPM Mandiri Perkotaan akan dilaksanakan secara demokratis; Dari,oleh dan untuk masyarakat. Terlebih masyarakatpun merasa memiliki hasil-hasil pembangunan yang mereka laksanakan sendiri. TAHAP KONSTRUKSI 1. Prasarana yang dibangun harus dipelihara bersama oleh warga pemanfaat 2 Prasarana yang dibangun tidak boleh masuk dalam daftar List negatif 3 Prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan Dampak Lingkungan dan
36
4 5 6 7 8 9
Social Prasarana yang dibangun harus berkualitas baik dan bermanfaat minimal 5 tahun Memahami konsep kontribusi lahan sebagai bagian dari keswadayaan masyarakat Memantau pelaksanaan kegiatan lingkungan Memastikan dana BLM tidak boleh dipakai untuk biaya ganti rugi apapun; Mengetahui Jenis kegiatan, Nilai dan Penggunaan dana, Panitia Pelaksana dan lokasi kegiatan infrastruktur; Membantu penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya;
TAHAP PASKA KONSTRUKSI 1 Selaku warga penerima manfaat, aktif dan terlibat langsung melaksanakan kegiatan pemeliharaan, termasuk mengikuti semua forum-forum musyawarah, membuat kesepakatan aturan – aturan main dan mentaati semua keputusan yang diambil; 2 Mendukung dan Memberikan kontribusi pendanaan kegiatan pemeliharaan, misalnya swadaya atau iuran warga pemanfaat; 3 Mengetahui Ketua/Pengurus Organisasi O&P;
37
Perkotaan
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya
