DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya
MODUL KHUSUS KOMUNITAS Relawan
Pemanfaatan BLM
PNPM Mandiri Perkotaan
C13
Modul 1
Analisa Sumberdaya Pelaksanaan PJM Pronangkis
1
Diskusi Jenis Sumberdaya Pelaksanaan PJM Pronangkis
2
Konsep BLM
10
Kegiatan 1
Diskusi Konsep BLM
11
Kegiatan 2
Penjelasan dan Tanya Jawab Ketentuan dan Mekanisme Pencairan BLM
12
Kegiatan 3
Membaca Bersama Safeguard (Pengamanan Lingkungan & Sosial)
16
Prioritas Usulan Kegiatan
25
Kegiatan 1
Mengapa Perlu Melakukan Prioritas Usulan
26
Kegiatan 2
Diskusi Menentukan Kriteria Prioritas Usulan
27
Kegiatan 3
Merancang Rapat Prioritas Usulan Kegiatan
28
Sosialisasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan
34
Kegiatan 1
Diskusi Sosialisasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan
35
Kegiatan 2
Merancang Sosialisasi Pemanfaatan BLM
36
Praktek Sosialisasi dan Fasilitasi Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM
37
Praktek Sosialisasi & Fasilitasi Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM
38
Kegiatan 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Kegiatan 1
Modul 6
Evaluasi dan Sosialisasi Hasil Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM
40
Kegiatan 1
Pembahasan Hasil Rapat Proritas Usulan Kegiatan KSM
41
Kegiatan 2
Pembahasan Sosialisasi Hasil Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM
41
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan BLM
42
Diskusi Monev Pemanfaatan BLM
43
Modul 7
Kegiatan 1
Modul 1 Topik: Analisa Sumberdaya Pelaksanaan PJM Pronangkis
1. Peserta mampu menganalisa jenis – jenis sumberdaya yang dapat digunakan untuk pelaksanaan PJM Pronangkis. 2. Peserta menyadari bahwa BLM hanya salah satu sumberdaya untuk pelaksanaan PJM Pronangkis.
Kegiatan 1 : Diskusi Jenis Sumberdaya Pelaksanaan PJM Pronangkis
2 Jpl ( 90 ’)
Bahan Bacaan: 1. BKM Kedinding sarat inovasi 2. BKM Gandeng Petro China dan WKS 3. Swadaya tinggi jembatanpun berdiri
• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
1
Diskusi Jenis Sumberdaya Pelaksanaan PJM Pronangkis. 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memasuki modul analisa sumberdaya pelaksanaan PJM Pronangkis, jelaskan apa yang ingin dicapai dalam modul ini, yaitu : • Peserta mampu menganalisa jenis – jenis sumberdaya yang dapat digunakan untuk pelaksanaan PJM Pronangkis. • Peserta menyadari bahwa BLM hanya salah satu sumberdaya untuk pelaksanaan PJM Pronangkis. 2) Tanyakan kepada peserta kegiatan pembangunan / penanggulangan kemiskinan apa saja yang pernah di laksanakan oleh masyarakat?, siapa pelaksana kegiatan tersebut?, darimana sumber dananya? 3) Tulislah semua pendapat peserta di dalam kertas plano. 4) Bagikan kartu metaplan ke peserta, ajaklah peserta untuk menuliskan jenis-jenis sumberdaya apa saja yang mereka ketahui. Satu kartu metaplan satu jenis sumberdaya. 5) Tempelkan setiap kartu metaplan yang telah diisi oleh peserta, kelompokan ke dalam setiap jenis sumberdaya, dan lakukanlah dialog dengan peserta dalam diskusi kelas, untuk apa saja peruntukan setiap jenis sumber daya tersebut, dan darimana sumbernya ? agar lebih mudah gunakanlah tabel berikut ini. No
Kegiatan Pembangunan
Jenis Sumber daya
Peruntukan
Darimana sumbernya
6) Simpulkan bersama dan berilah penjelasan, apabila dirasa masih ada yang kurang. Jenis – jenis sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya : • Swadaya masyarakat • Dana yang sudah rutin dialokasikan kepada setiap desa/kelurahan (Alokasi dana desa/ADD) • Akses perencanaan melalui proses musrenbang • Dana program yang sudah dialokasikan dari setiap SKPD (dinas-dinas) • Dana program lain yang ada di desa / kelurahan (seperti NUSSP, PPK-IPM, Desa Sehat, dll) • Koperasi • UKM • Channeling dengan pihak lain • Dll
2
7) Lakukan dialog dengan peserta, mengapa sumber daya – sumber daya tersebut berhak untuk diakses oleh masyarakat?, berilah kesempatan kepada sebagian besar peserta untuk menyampaikan pendapatnya. 8) Bagikan bahan bacaan mengenai best practice pelaksanaan PJM Pronangkis (BKM Kedinding sarat inovasi, BKM Gandeng Petro China dan WKS, swadaya tinggi, jembatan pun berdiri). 9) Ajaklah peserta untuk menganalisa sumberdaya untuk pelaksanaan PJM pronangkis di BKM/LKM tersebut, darimana saja sumberdananya? Agar lebih mudah gunakanlah tabel berikut ini. No
Sumber Daya
Jenis kegiatan
Jumlah dana
Waktu pelaksanaan
10) Ajaklah seluruh peserta untuk mendiskusikan bagaimana kedudukan penanggulangan kemiskinan (khususnya dalam pelaksanaan PJM Pronangkis)?
BLM
dalam
11) Ajaklah peserta untuk mengilustrasikan, apabila seseorang membangun rumah, siapakah yang bertanggung jawab, orang lain atau yang punya rumah itu sendiri?, kalau ada sumbangan/bantuan dari pihak lain tentunya tidak sepenuhnya untuk membangun rumah tersebut, melainkan hanya sebagian kecil saja. Begitupun dengan dana BLM, hal tersebut merupakan stimulant untuk belajar melaksanakan kegiatan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dana BLM tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan yang ada di masyarakat. Kemandirian masyarakat bukan berarti harus membiayai segala-galanya sendiri, melainkan mampu mengelola program berdasarkan kebutuhan riil dan persoalan yang terjadi, artinya masyarakat mampu menganalisa kebutuhan, melaksanakan program yang didanai dari berbagai sumberdaya dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. BLM bukan sumber utama untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di PJM pronangkis, namun merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber daya yang ada di masyarakat, serta media masyarakat belajar untuk meralisasikan rencana yang telah dirumuskan guna mencapai cita – citanya (visi) serta belajar mengelola secara transparan dan akuntabel untuk menumbuhkan trust/kepercayaan. Ke depan, salah satu menjadi tugas BKM/LKM adalah melakukan advokasi agar bisa mengakses terhadap berbagai sumber daya, dalam rangka melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan, sehingga BKM / LKM harus menjadi motor dalam mengakses sumberdaya tersebut.
12) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 13) Tutup Materi dan ucapkan terima kasih.
3
Surabaya, 29 Juni 2007
BKM Kedinding Sarat Inovasi Kreativitas dan inovasi dari BKM P2KP mencari peluangpeluang usaha dalam upaya menghidupi dirinya sendiri, menjadi sebuah tuntutan. Bila hanya menunggu dan mengandalkan bantuan-bantuan dari pihak lain, maka pengembangannya di kemudian hari sangat sulit diharapkan. BKM Kedinding Mukti Wibowo, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, telah mampu menjawab semua tuntutan tersebut. Pabrik tahu yang didirikannya lima bulan lalu, kini sudah berproduksi.
Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BKM Kedinding (P2KP 1/1) enam tahun terakhir, banyak membuahkan hasil. Seperti pertokoan, pasar rakyat, koperasi, pembinaan home industry, pedagang kaki lima, pengadaan sertifikat tanah bagi KSM, kemitraan dengan Bank Jatim, dan kegiatankegiatan lainnya. Koordinator serta Pimpinan Kolektif BKM Kedinding Suwandono, tiada henti mencari peluangpeluang usaha, dan pandai “mendekatkan diri” dengan pemkot setempat. Sehingga, tidak sedikit peluang yang diberikan oleh Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, berkat kepercayaan mereka terhadap BKM tersebut. Seperti pabrik tahu yang baru lima bulan terakhir berpoduksi ini. Modal awal pabrik ini berasal dari Program Dampak Kenaikan BBM (PAMDKB) dari Pemprov Jatim. “Sekitar awal 2007, kami (BKM) atas nama masyarakat kelurahan setempat, mengajukan proposal kepada pihak pemprov untuk merebut program pencetakan tenaga kerja tersebut,” kata Suwandono, di Surabaya, pada Sabtu (9/6/2007). Saat itu, lanjut Suwandono, pihaknya berhasil mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp 32 juta. Setelah dikalkulasi, dengan melibatkan semua unsur masyarakat kelurahan, ternyata untuk kegiatan pabrik tahu ini memerlukan dana sebesar Rp 70 juta. Segala upaya pun dilakukan untuk melengkapi kebutuhan ini. “Akhirnya kami menghadap ke pihak Bank Jatim, dan mendapat pinjaman sebesar Rp 50 juta, dengan bunga yang disepakati yaitu 7,5% per tahun. Jaminannya, ya pabrik ini, yang bernilai sama dengan pinjaman,” ujar Suwandono, didampingi UPK-UPK BKM. Uang tersebut, menurut dia, digunakan untuk pembangunan pabrik, ketel uap, pompa air, instalasi pipa penyaluran uap, tungku-tungku pemasak, pembelian motor gerobak Fukuda, serta bahan dan peralatan kerja lainnya. “Pabrik tahu yang kami bangun ini memang menggunakan tenaga uap untuk memasak kedelainya. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang kami rekrut sekitar 20 orang, mulai dari tenaga bagian produksi, administrasi, sopir motor Fukuda, dan tenaga pemasarannya,” jelas Suwandono.
4
Sementara itu, dari informasi yang diperoleh dari bagian produksi mengatakan, saat ini bahan kedelai untuk produksi sudah mencapai 4 kwintal (400 kg) dan tahu yang dihasilkan sebanyak 26 kotak per loyang. “Kami menjualnya kepada bagian pemasaran, yaitu Rp 9000 per loyang. Hasilnya, penghasilan kotor kami sebesar Rp 235 ribu. Modal 400 kg kedelai adalah Rp 4000 x 400 kg = Rp 160 ribu. Jadi, keuntungan bersih bagian produksi adalah Rp 75 ribu per harinya,” kata Sutikno dan Epi, bagian produksi. Ardi, salah seorang yang bertugas di bagian pemasaran menjelaskan, harga jual per loyang (35 potong) adalah Rp 500 per potongnya. “Jadi, keuntungan kami per loyangnya adalah 35 x Rp 500 = Rp 17.500. Bila dikurangi harga pembelian (Rp 9000 per loyang), maka keuntungan yang kami peroleh Rp 8500 per loyangnya. Sedangkan jumlah tenaga bagian pemasaran sebanyak 10 orang, jadi perolehan keuntungan rata-rata setiap hari per orangnya adalah 3 loyang x Rp 17.500 = Rp 52.500,” jelas Ardi. Manurut Ardi, pasar-pasar yang menjadi tujuan penjualan adalah Pasar Kapasan, Pasar Gubeng, dan Pasar Setro. “Kami juga telah memiliki delapan pelanggan tetap, yang setiap harinya kami suplai,” tutur Ardi dengan raut wajah gembira. (heroe k, P2KP; Nina)
5
Jambi, 5 Juni 2007
BKM Gandeng Petro China dan WKS Kepedulian dan tanggungjawab sosial, itulah isu yang diusung oleh BKM Karya Makmur (Desa Pandan Makmur) dan Camat Geragai saat menggandeng PT PetroChina, satu-satunya perusahaan pengeboran minyak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan lokasi sumur pengeboran dan produksi secara administratif berada di Desa Pandan Makmur.
Keinginan kuat untuk menggandeng PetroChina ini muncul setelah BKM dan camat (selaku PJOK) berkoordinasi dalam pelaksanaan realisasi kegiatan fisik BLM tahap 1 di Desa Pandan Makmur. Alokasi Dana BLM Rp 32,5 juta, yang rencananya digunakan untuk normalisasi parit alam dengan volume 2000 m x 4 m x 2 m ini dilakukan karena lahan-lahan sawit serta pekarangan milik warga, selama ini sangat akrab dengan genangan air (baca: banjir). Kegiatan ini menjangkau sampai dengan batas desa. Jika ingin “membuang” air ke koala/parit utama, masih diperlukan penggalian parit sepanjang 3 km lagi, dengan menembus desa tetangga (Pandan Jaya). Salah satu desa yang dilewati Parit Alam Sundik juga mendapat program P2KP. Mengingat kondisi ini, maka sumbangsih yang diharapkan dari perusahaan asing ini adalah tambahan volume galian parit baru sampai ke koala, sekaligus membuat jembatan atau gorong-gorong guna memperlancar saluran air. Karena aliran sungai alam ini tertutup oleh jalan produksi perusahaan itu, maka usulan keinginan dari BKM dan PJOK tersebut sulit untuk segera terealisasi. Namun, berkat koordinasi PJOK dengan pihak manajemen PetroChina, akhirnya perusahaan ini berjanji dan menyanggupi usulan BKM, bahkan akan menambah lagi galian parit baru sepanjang 1 km, menembus parit sekunder desa tetangga. PJOK juga berjanji akan berkoordinasi dengan Desa Pandan Jaya dalam usulan kegiatan BLM tahap 2, guna mensinkronkan program P2KP di Desa Pandan Makmur dengan Desa Pandan Jaya. Jika BKM Karya Makmur (Desa Pandan Makmur), berhasil menggandeng PT PetroChina, BKM Karya Mandiri (Desa Rantau Karya) pun berhasil menggaet PT Wira Karya Sakti (WKS) saat realisasi BLM 1 P2KP. “Kepedulian PT WKS terhadap Desa Rantau Karya ini merupakan tanggung jawab sosial perusahan, karena produksinya banyak berlokasi di wilayah Desa Rantau Karya,” tutur Toni, salah seorang anggota BKM Karya Mandiri.
6
PT WKS merupakan salah satu perusahan HTI dengan tanaman akasia sebagai tanaman produksinya. Bentuk kemitraan PT WKS dengan BKM dalam pelaksanaan BLM 1 ini adalah menyediakan alat-alat berat untuk penggalian dan penimbunan tanah. Kemitraan PT WKS di desa ini difasilitasi oleh Community Development perusahaan tersebut. Meski sudah dibantu dengan alat-alat berat dari WKS, warga tetap melaksanakan kegiatan tersebut secara bergotong royong, terutama warga RT setempat. “Ini dilakukan guna membangun kebersamaan dan rasa memiliki,” jelas Koordinator BKM Karya Mandiri Suwarji. Selain penimbunan tanah oleh WKS, kegiatan juga diikuti dengan cuci parit di sekitar polongan atau gorong-gorong yang dibangun, sehingga aliran air drainase lancar. Drainase yang baik dan lancar tentu sangat membantu warga dimana sebagian besar adalah petani sawit dan karet. Pengelolaan drainase ini sangat dibutuhkan, mengingat hampir sebagian besar wilayah pertanian adalah tanah gambut dan bergambut. PT WKS juga digandeng oleh BKM Berkah Usaha (Desa Pandan Lagan). Namun berbeda dengan Rantau Karya, bantuan yang diberikan oleh WKS dalam hal ini adalah bantuan alat berat/short arm untuk melakukan cuci parit sekunder sepanjang 2000 m x 8 m x 2 m, dengan dana BLM Rp 14 juta. Kemitraan ini dibangun sebagai bentuk sinergi antara BKM, pemerintah desa dan PT WKS. Bantuan dari perusahaan setempat juga tidak hanya terjadi di Rantau Karya dan Pandan Lagan saja, bahkan BKM di Desa Suka Maju juga berhasil menggaet PT. Kaswari, perusahan yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit. “Bentuk bantuan dari PT Kaswari ini berupa polongan dan tanah merah untuk penimbunan,” jelas Koordinator BKM Jaya Mandiri Rujianto. (Tim 10, Korkot 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Totok, TA Monev KMW IX P2KP-3 Jambi, Riau, dan Kepri; Nina)
7
Swadaya Tinggi, Jembatan pun Berdiri Klaten, 31 Januari 2008
Jembatan yang menghubungkan Desa Tangkil dan Desa Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dikenal dengan Jembatan Kresek. Dinamakan Kresek karena hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan akan berderit ketika dilewati. Maklum, jembatan tersebut terbuat dari bambu ala kadarnya. Kondisi ini tentu sangat membahayakan siapa saja yang melewatinya. Tak aneh, bila kemudian masyarakat lebih suka mengambil jalur memutar, meski lebih jauh. Akibatnya, kegiatan ekonomi masyarakat pun tersendat, dan kondisi lingkungan pemukiman setempat terkesan kotor. Akhirnya, warga sepakat mengumpulkan dana swadaya untuk membuat jembatan dengan cara menabung. Suatu saat, dana yang terkumpul jumlahnya telah memadai, namun kegiatan pembangunan jembatan tidak kunjung dimulai karena kesibukan warga. Beruntung P2KP hadir di Desa Tangkil dan Desa Karangtengah. Masyarakat kembali terpacu membangun jembatan yang akan menghubungkan kedua desa mereka itu. Berdasar hasil perhitungan warga, dibutuhkan dana sebesar Rp 75 juta untuk membuat jembatan. Dari jumlah tersebut, dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bisa digunakan hanya Rp 4,5 juta. Artinya, masih dibutuhkan dana sebesar Rp 70,5 juta. Jumlah yang tidak sedikit, tentunya. Tapi, itu tidak menyurutkan niat warga Desa Tangkil dan Desa Karangtengah. Berbagai upaya dilakukan. Hasilnya, tidak mengecewakan. Dari hasil tabungan warga dan bantuan pemda, terkumpul dana sebanyak Rp 70,5 juta, atau sekitar 15 kali lipat dari jumlah BLM untuk kegiatan ini. Pada Desember 2005, pembangunan jembatan dilaksanakan. Diawali dengan rembug warga untuk menyepakati teknis pelaksanaan maupun kebutuhan lainnya. Karena, lokasi berada di dua wilayah desa yang berbeda, maka warga sepakat membentuk panitia pelaksana, yang terdiri dari ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat dan perwakilan warga. Para ibu, kaum perempuan, termasuk gadis-gadis remaja, yang piawai dalam urusan masakmemasak, juga terlibat sejak awal kegiatan. Mereka mengurusi konsumsi dan administrasi keuangan. Karena dana BLM berasal dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sayuk Rukun Desa Tangkil, maka Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibentuk di Desa Tangkil. KSM yang diberi nama Pembangunan Jembatan Tangkil ini diketuai Susilohono, seorang relawan gigih yang juga tokoh terpandang di desanya.
8
Dalam pelaksanaannya, masing-masing desa harus membangun ruas jalan menuju lokasi. Demikian juga fondasi jembatan di kedua sisi dibangun oleh masyarakat dari kedua desa. Setelah fondasi jembatan siap, pembangunan badan jembatan dilakukan secara bersamaan. Semua pelaksanaan dilakukan dengan gotong royong masyarakat tanpa ada keterlibatan pihak ketiga atau kontraktor. Jembatan dibangun selama dua bulan dan diresmikan pada Maret 2006, dimeriahkan dengan perhelatan kesenian rakyat dan tumpengan. Jembatan yang dinamai Kerisan ini terbuat dari besi dan beton kokoh sepanjang 13 meter dan lebar 2,5 meter. Kini, jembatan Kerisan bisa dilewati dengan mudah oleh mobil berukuran kecil dan sedang. Guna menjaga keberlanjutan dan memperpanjang umur jembatan, warga sepakat perawatan dibebankan kepada organisasi RW setempat. Jika memerlukan dana akan diambilkan dari iuran pembangunan bulanan, yang memang sudah menjadi tradisi penggalangan swadaya selama ini. Jembatan Kerisan tidak hanya digunakan oleh warga setempat, tapi juga warga wilayah lain yang berdekatan. Sebab, jalur ini mampu membuka akses menuju ke pusat kota atau menuju kantongkantong kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial dan jalur keluar terdekat yang semula terkendala sungai. Sedikitnya 200 orang menggunakan Jembatan Kerisan setiap harinya. (Ikhwanudin, Tenaga Ahli Infrastruktur KMW XIV P2KP-2 Jateng/Tim Infrastruktur KMP P2KP-2; Firstavina)
9
Modul 2 Topik: Konsep BLM
Peserta memahami : 1. BLM sebagai sarana pembelajaran 2. Mekanisme pencairan dan penggunaan BLM
Kegiatan 1 : Diskusi konsep BLM Kegiatan 2 : Penjelasan dan tanya jawab ketentuan dan mekanisme pencairan BLM Kegiatan 3 : Membaca bersama Safeguard (Pengamanan Lingkungan dan sosial)
3 Jpl ( 135 ’)
Bahan Bacaan: 1. Pedoman Pengelolaan Lingkungan
• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
10
Diskusi Konsep BLM 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memasuki modul konsep BLM, jelaskan apa yang ingin dicapai dalam modul ini, yaitu : Peserta memahami : • BLM sebagai sarana pembelajaran • Mekanisme pencairan dan penggunaan BLM 2) Bagikan lembar kasus Pemerintah Percayakan Dompet Dhuafa Kelola Dana Zakat, ajaklah peserta untuk membacanya. 3) Kemudian bagilah peserta menjadi beberapa kelompok, ajaklah setiap kelompok untuk mendiskusikan beberapa hal, diantaranya : a. Mengapa Dompet Dhuafa dipercaa untuk mengelola zakat oleh pemerintah ? b. Bagaimana Pengelolaan yang telah dilakukan oleh Dompet Dhuafa terhadap dana yang dititipkan? c. Pembelajaran apa yang bisa diperoleh dari kasus tersebut? 4) Berilah kesempatan kepada wakil kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. 5) Simpulkan bersama hasil diskusi kelompok. Dompet dhu’afa dipercaya untuk mengelola zakat oleh pemerintah, karena mengelola dana dengan transparan dan akuntabilitas, serta jelas manfaatnya untuk orang miskin. 6) Kemudian lakukan dialog dengan peserta dalam diskusi kelas, bagaimana kalau kasus diatas dikaitkan dengan BLM, apa tujuan dana BLM?, kepada siapa dana BLM dimanfaatkan, dan pembelajaran apa yang bisa dipetik dari dana BLM? 7) Tulislah seluruh jawaban peserta di dalam kertas plano. 8) Bahas bersama hasilnya dalam kelas besar, buatlah daftar bersama apa saja yang belum mereka pahami mengenai BLM, ulaslah satu per satu apa yang mereka belum pahami berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berpendapat. BLM merupakan salah satu wujud dari tanggungjawab pemerintah untuk memperioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan mengalokasikan dana secara langsung untuk dikelola oleh masyarakat. BLM merupakan dana stimulan untuk mendorong proses penanggulangan kemiskinan dan dapat mengelola program secara transparan dan akuntabel.
11
Hal ini merupakan wujud kepercayaan dari pemerintah kepada masyarakat melalui BKM/LKM sebagai lembaga amanah. Agar masyarakat dapat melakukan pembelajaran untuk merealisasikan rencana yang telah disusun bersama dalam rangka mencapai visi dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas serta mengembangkan modal sosial, diantaranya dengan cara : •
BLM dimanfaatkan sesuai dengan persoalan dan kebutuhan riil masyarakat yang sudah diidentifikasi dalam pemetaan swadaya dan dituangkan dalam PJM Pronangkis desa/kelurahan.
•
Penerima manfaat BLM adalah warga miskin swadaya.
•
Seluruh transaksi dicatatkan dengan baik dalam pembukuan dan laporannya diinformasikan kepada masyarakat.
yang tertera dalam hasil pemetaan
Tujuan Pemanfaatan dana BLM : •
Menumbuhkembangkan pembelajaran bagi masyarakat khususnya masyarkat miskin melalui kegiatan-kegiatan di bidang sarana dan parasarana dasar lingkungan;
•
Menumbuhkembangkan pembelajaran bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui kegiatan-kegiatan di bidang sosial;
•
Menumbuhkembangkan pembelajaran bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi;
•
Menumbuhkembangkan pembelajaran bagi masyarakat khususnya dalam mengelola program secara transparan dan akuntabel.
9) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 10) Lanjutkan ke kegiatan 2.
Penjelasan dan Tanya Jawab Ketentuan dan Mekanisme Pencairan BLM 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 2 pada modul ini yaitu Penjelasan dan Tanya Jawab ketentuan dan mekanisme pencairan BLM. 2) Berilah penjelasan mengenai ketentuan pencairan BLM 3) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 4) Lanjutkan Ke kegiatan 3.
12
Tahapan Pencairan BLM Lokasi Baru Tahap Pencairan
Tahap I (30%)
Tahap II (50%)
Syarat Pencairan
Syarat Pemanfaatan
• LKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedoman Teknis Pembentukan LKM dengan minimum 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan tingkat basis • LKM telah dicatatkan di Notaris dengan menyertakan Anggaran Dasar (AD) • LKM telah membuat rekening bank dengan minimal 3 (tiga) specimen tanda tangan anggota LKM • LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK; • Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM)
• Melampirkan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis (termasuk rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap I ) yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW (Korkot); • Terbentuk KSM/Panitia yang dinilai layak oleh KMW (Korkot) • proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap I telah dinyatakan layak oleh KMW (Korkot) dan disetujui oleh Rapat LKM
• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah diverifikasi oleh KMW (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik • Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM, Resume SP-3)
• Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap II yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW (Korkot); • proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah dinyatakan layak oleh KMW (Korkot) dan disetujui oleh Rapat LKM • Melampirkan rencana penggunaan dana/RPD BLM tahap II yang ditandatangani oleh Korkot (KMW) • Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah diverifikasi oleh KMW (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik • dana tahap I yang tersalurkan ke KSM/panitia telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% , • kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh Tim Fasilitator serta diverifikasi KMW (Korkot),
13
Tahap Pencairan
Syarat Pencairan
Syarat Pemanfaatan
• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh KMW (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik • Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM, Resume SP-3)
• Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap III yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW (Korkot); • proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap III telah dinyatakan layak oleh KMW (Korkot) dan disetujui oleh Rapat LKM. • Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh KMW (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik • dana tahap II yang tersalurkan ke KSM/panitia telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% , • kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh Tim Fasilitator serta diverifikasi KMW
Tahap III (20%)
BLM
SPM
L-8
L-7
L-6
Pencairan dana BLM ke Rekening BKM
Proses penerbitan SP2D oleh KPPN
Verifikasi Dokumen Pencairan oleh Satker Kota/ Kab dan Penerbitan SPM SPP
L-10 Pemanfaatan Dana BLM oleh KSM/Panitia
L-9
L-5
Penyaluran dana BLM ke KSM
Verifikasi Dokumen Pencairan oleh PK Kabupaten/Kota dan penerbitan SPP
PP BLM
Gambar 1. Diagram Alir
L-4
PENDAMPINGAN PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM
14
Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan oleh PJOK dan penerbitan PP BLM
L-1
L-2
Coaching Faskel tentang Pendampingan Pencairan dana BLM
Coaching UP-UP & BKM tentang Pendampingan Pencairan dana BLM oleh Tim fasilitator
L-3 Penyiapan Berkas Pencairan oleh BKM & UP-UP yang di fasilitasi oleh Fasilitator
Ketentuan BOP BKM/LKM adalah sebagai berikut : • Untuk katagori kelurahan kecil, maka besarnya biaya operasional BKM sebesar 5 juta; • Untuk katagori kelurahan sedang, maka besarnya biaya operasional BKM sebesar 7,5 juta dan; • Untuk katagori kelurahan besar, maka besarnya biaya operasional BKM sebesar 10 juta. Penarikan dana BOP ini akan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pencairan dana BLM yang diajukan. Penggunaan BOP, hanya dapat digunakan pada beberapa hal, diantaranya : • Biaya rapat BKM/LKM • Insentif sementara UPK, UPL UPS dan Sekretariat • ATK UPK, UPL UPS dan Sekretariat • Biaya rumah tangga sekretariat ( listrik, telepon,PAM) • Transport UP-UP dan Sekretariat • Biaya-biaya lain atas persetujuan rapat BKM/LKM • Dll BOP BKM/LKM ini tidak dapat digunakan untuk honor/insentif anggota BKM/LKM. Pengelolaan keuangan BOP BKM/LKM ini dikelola oleh kesekretariatan BKM yang akan 3) berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. mengatur pengeluaran biaya operasional BKM/LKM. Kesekretariatan harus menyusun rencana keuangan tersebut dan dipertanggungjawabkan secara periode kepada BKM/LKM 4) Lanjutkan Ke kegiatan 3 serta diaudit oleh lembaga audit pemerintah (BPKP, Bawasda) maupun lembaga audit independen
Lokasi Baru PNPM’07
Lama P2KP
Baru PNPM’08
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Keterangan
20%*) (APBN)
50% (APBN)
30%(APBN)
Kel/Desa dengan %-tase KK miskin > 35%
20%*)(APBN)
50%(APBD)
30%(APBN)
Kel/Desa dengan %-tase KK miskin < 35%
30% (APBN)
50% (APBD)
20% (APBN)
Kota/Kab Katagori Fiskal Sedang-Tinggi
30% (APBN)
30% (APBN) 20% (APBD)
20% (APBN)
Kota/Kab Katagori Fiskal Rendah
30% (APBN)
50% (APBD)
20% (APBN)
Kota/Kab Katagori Fiskal Sedang-Tinggi
30% (APBN)
30% (APBN) 20% (APBD)
20% (APBN)
Kota/Kab Katagori Fiskal Rendah
5) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 6) Lanjutkan Ke kegiatan 3.
15
Membaca Bersama Safeguard (Pengamanan Lingkungan dan Sosial) 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 3 pada modul ini yaitu Penjelasan dan tanya jawab safeguard (Pengamanan lingkungan dan sosial) 2) Ajaklah peserta untuk membaca bahan bacaan :pedoman pengelolaan lingkungan. 3) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau membahas hal-hal yang masih belum dipahami. 4) Simpulkan bersama dan berilah penguatan mengenai safeguard. 5) Tutup materi dan ucapkan terima kasih.
16
Yang dimaksud dengan Safeguard Lingkungan dan Sosial Pengamanan Lingkungan dan Sosial dikenal dengan Safeguard merupakan salah satu langkah pengamanan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat adanya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur. Pola pengamanan meliputi seluruh tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dijelaskan berikut ini: Tahap Perencanaan : Persiapan penyusunan proposal perlu memperhatikan aspek yang terkait dengan safeguard lingkungan seperti : • fungsi dan lokasi pembangunan memiliki kesesuaian dengan tata ruang setempat, • memperhatikan kondisi sekitar seperti adanya garis sempadan pantai dan sungai serta kemungkinan terjadinya longsor. Aspek yang terkait dengan safeguard sosial seperti : • penyepakatan secara tertulis pola kontribusi lahan milik masyarakat pada lokasi pembangunan infrastruktur untuk mencegah terjadinya permasalahan. • peran serta kaum rentan dan penduduk asli dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur Tahap pelaksanaan konstruksi terutama terkait dengan aspek safeguard lingkungan seperti • • •
Pada pembangunan MCK perlu memperhatikan perletakan septictank dan pembuangan limbah cair rumah tangga terhadap sumber-sumber air bersih sekitar seperti sumur perorangan maupun komunal. Pada pembangunan yang memanfaatkan sumber-sumber air perlu memperhatikan kemungkinan terdapatnya logam-logam berat seperti merkuri (sepanjang pantai) atau besi dan mangan. Pengadaan dan penggunaan material kayu yang mendapatkan ijin pemanfataan dari Dinas Kehutan.
Tahap pasca konstruksi terkait dengan pemanfaatan hasil – hasil pembangunan antara lain • •
Menjaga dan memelihara kualitas air yang dipergunakan sehari – hari seperti tidak terkena sumber pencemaran baru. Menjaga hasil pembangunan yang melalui lahan milik masyarakat yang telah disepakati pola pemanfaatannya. Seperti pada pembangunan jaringan jalan, perpipaan air bersih maupun saluran pembuangan, perlu diperhatikan konsep penggunaan yang mendukung terpeliharanya prasarana sehingga diperoleh umur manfaat minimal 5 thn
17
GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM
Rabu, 20 Sep 2006 Pemerintah Percayakan Dompet Dhuafa Kelola Dana Zakat Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memberikan kepercayaan penuh kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Republika untuk menghimpun, mengelola, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun BAZNAS maupun Dompet Dhuafa sendiri. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Drs Tulus, di Jakarta, Rabu, mengatakan, langkah ini merupakan sinergi lembaga antara BAZNAS dan Dompet Dhuafa yang diharapkan mampu mendorong serta meraih kepercayaan masyarakat lebih luas. "Kita perlu memberi motivasi agar dana zakat dapat digalang dan didayagunakan dengan baik. Karena itu, langkah sinergi BAZNAS dan Dhompet Dhuafa harus dilihat sebagai kebijakan yang tepat," ujarnya. Dia melihat penggabungan lembaga pemerintah ini dengan Dompet Dhuafa merupakan langkah maju. Dompet Dhuafa lahir dan besar dari masyarakat, sedang BAZNAS dibentuk pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum BAZNAS KH Didin Hafidhuddin mengungkapkan Dompet Dhuafa dipilih karena lembaga ini dinilai sebagai LAZ yang sejak 1993 bersungguh-sungguh mengumpulkan dan mendayagunakan zakat secara amanah, transparan, dan mampu melahirkan program visioner. "Sepanjang pengetahuan saya, Dompet Dhuafa telah banyak memberikan inspirasi yang kuat bagi pengelola zakat di tanah air. Sudah banyak aktivitas pendayagunaan Dompet Dhuafa yang dapat dirasakan masyarakat miskin hampir di seluruh tanah air, mulai dari membangun pendidikan yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan, pendampingan masyarakat, sampai penanganan bencana alam dan kemanusiaan," tegasnya. Didin juga menjelaskan bahwa peleburan lembaga pemerintah dan swasta ini bertujuan untuk mengoptimalkan kekuatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat di Indonesia. Untuk tujuan tersebut, sinergi antara lembaga pengelola zakat sudah menjadi keniscayaan dan perlu diwujudkan. Dengan sinergi yang solid dan keinginan mengangkat taraf hidup orang miskin, dana zakat ini diharapkan dapat melahirkan kekuatan yang dahsyat. Sinergi kedua lembaga tersebut meliputi sinergi program, menejemen dan kelembagaan. Menanggapi sinergi ini, Presiden Direktur Dompet Dhafa Rahmad Riyadi melihat sudah waktunya BAZNAS mengelola potensi zakat di Indonesia dalam tataran makro. Jika sudah bicara nasional, berbagai program pendayagunaan zakat BAZNAS harus menjangkau seluruh pelosok di tanah air. Program yang digagas tidak lagi memikirkan program-program bersifat mikro dan sekedar charity. Dengan mampu mengakses sumber dana zakat dari negara, mestinya BAZNAS mampu mewujudkan itu.
18
Rahmad juga mengatakan bahwa sudah saatnya dana publik dikelola dengan baik, amanah, dan transparan. Dengan adanya lembaga yang kompeten dan dipercaya publik, maka negara tidak sekadar mempercayakan pengelolaan dana publiknya, namun juga mendukung dan memfasilitasi. Menurut dia, jika negara memiliki program untuk masyarakat miskin tentu sudah saatnya lembaga seperti BAZNAS dompet Dhuafa dipercaya turun berperan. Rahmad yakin mampu karena Dompet Dhuafa bergelut memberdayakan masyarakat miskin dengan dana itu selama 13 tahun. (ant)
19
Pedoman Pengelolaan Lingkungan Prinsip Dasar 1. Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah sebagai berikut :
a. Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya; b. Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan c. Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya. Kriteria Pemeriksanaan Lingkungan 2. Setiap proposal kegiatan program (proyek/sub-proyek) akan diperiksa dengan kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak ada sub-proyek/proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan proposal tersebut masuk dalam yang mana dari 4 kategori berikut ini: : a) Proposal yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) secara menyeluruh yang untuk itu Kantor Menteri Negara Lingkungan telah menetapkan kriterianya (lihat Tabel 1). Proyek/subproyek semacam ini tidak akan didanai oleh PNPM Mandiri Perkotaan; b) Proposal yang membutuhkan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan kajian yang terbatas dan spesifik lokasi sub-proyek. Menteri PU telah menetapkan kriteria untuk menentukan sub-proyek yang membutuhkan UKL/UPL dan Menneg LH telah menetapkan kriteria untuk ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan); Diharapkan tidak ada proposal yg masuk kategori ini. c) Usulan-usulan yang cukup ditangani dengan prosedur operasi standar (standard operation procedure), dimana praktek yg baik (good practice) cukup menyelamatkan lingkungan. Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menetapkan pedoman/prosedur operasi standar utk proyek/sub proyek jenis itu (termasuk pengendalian debu, kebisingan, lalulintas di lokasi k0onstruksi, spesifikasi pengisian tanah dan penghijauan dilahan kritis, prosedur mengendalikan dampak negatif pengangkutan sampah, dsb). Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori ini d) Usulan-usulan yang tidak memerlukan studi lingkungan, karena jenis kegiatan yang diusulkan bukan merupakan kegiatan konstruksi, tidak menimbulkan gangguan atas tanah atau air dan tidak melibatkan pembuangan limbah. Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori ini
20
Tabel 1. Kriteria Pemeriksaan Lingkungan Sektor/Proyek Penyediaan Air Bersih Pengambilan Air Baku Transmisi (kota besar) Distribusi (kota besar) Jalan Kota Pembangunan baru : a. kota besar b. kota sedang c. kota kecil Pelebaran (kota besar) Jembatan di kota besar Jembatan di kota kecil Limbah Cair dan Sanitasi IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu Sistem Perpipaan Air Limbah IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Persampahan Timbunan (sanitary landfill)/TPA TPA (Tempat Pembuangan Akhir) – didaerah pasang surut Transfer station Drainase & Pengendalian Banjir a. kota besar b. kota sedang c. kota kecil (desa) Perbaikan kampong Kota besar Kota sedang Upgrading
ANDAL >
Unit
UKL/UPL <->
Liter/ Detik Km Ha
250
-250 – 50
10 500
10 – 2 -500 – 100
Km; atau ha Km; atau ha Km Km; atau ha
5 10 30 5
M M
-
5 – 1 atau 5 – 2 10 – 3 atau 10 - 5 30 – 5 >/= 10 (jika pembebasan tanah) >/= 20 >/= 60
Ha
2
< 2 ha
Ha Ha
500 3
< 500 <3
ha atau ton ha atau ton
1000 5000
< 10 atau < 10000 < 5 atau < 5000
1000
< 1000
Km Km Km
5 10 25
< 5 atau 5 – 1 < 10 atau 2 – 10 >5
Ha Ha Ha
200
>/= 1 >/= 2 >/= 1
5
(Sumber: KEP-17/MENLH/2001 untuk ANDAL (Jenis) dan KEPMEN PU17/KPTS/M/2003 untuk UKL-UPL) 3. Pemeriksaan khusus akan diterapkan pada kasus-kasus berikut ini : • •
Perikanan : standar dari Dinas Perikanan akan diterapkan pada seluruh proposal subproyek perikanan. Pestisida, pengikisan ozon, tembakau atau produknya: seluruh kegiatan program yang mengandung unsur ini tidak akan didanai atau ditolak.
21
•
•
•
• •
Asbes : subproyek/proyek yang menggunakan asbes atau komponen yang mengandung asbes tidak akan didanai. Tatacara penanggulangan khusus penggunaan asbes untuk perbaikan bangunan yang sudah menggunakan asbes (seperti renovasi gedung sekolah yang menggunakan atap asbes) akan diterapkan. Keluaran atau emisi yg menyebabkan polusi: Subproyek yang memproduksi keluaran atau emisi baik cair atau gas yang dapat menyebabkan polusi tidak akan didanai, kecuali :(a) penggunaannya sangat kecil dan (b) Bapedalda melakukan peninjauan dan sertifikasi bahwa proyek tersebut memenuhi standar pengendalian polusi air dan udara. Material berbahaya dan limbah: proyek yang menggunakan, memproduksi, menyimpan atau mengirimkan bahan berbahaya (racun, bahan peledak dan korosif) atau tergolong dalam B3 (Bahan Baku Berbahaya) tidak akan didanai. Penebangan: Sub-proyek yang melakukan operasi penebangan atau pembelian alat-alat penebangan tidak akan didanai. Pembangunan di wilayah yang dilindungi: Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. KEP-17/MENLH/2001 berjudul : Jenis aktivitas pekerjaan yang diharuskan melakukan ANDAL, menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau aktivitas di lokasi yang dilindungi atau dapat menyebabkan perubahan peruntukan lokasi yang dilindungi harus melakukan ANDAL. Termasuk didalamnya adalah: hutan yang dilindungi, bantaran sungai, konservasi laut dan sungai, taman wisata alam, area padat penduduk, daerah sekitar sumber air/reservoir, area hutan bakau (mangrove), area serapan air, taman nasional, pinggiran pantai, taman hutan, area budaya yang dilindungi, area seputar mata air, area penelitian ilmiah, wilayah konservasi alam dan area yang rawan bencana alam.
Tidak boleh ada permukiman baru atau perluasan permukiman di wilayah yang dilindungi yang termasuk dalam usulan proyek yang akan didanai. Kecuali jika permukiman sudah ada
di wilayah tersebut dan kebijakan pemerintah mengijinkannya, proposal untuk pendanaan melalui ReKompak dapat dilakukan oleh masyarakat permukiman tersebut asal sesuai dengan prosedur ReKompak dan sejalan dengan peraturan setempat yang secara jelas tercantum dalam rencana manajemen kawasan yang dilindungi. Tidak diperkenankan membuat proposal untuk membangun atau merehabilitasi jalan yang berada dalam kawasan yang dilindungi
4. Rencana spesifikasi termasuk pertimbangan pengelolaan lingkungan untuk air bersih, jamban umum, jalan kota, TPS dan jembatan akan diterapkan dalam program ini dalam bentuk POS (prosedur operasi standar).. 5. Setiap KSM harus menyiapkan proposal subproyek dalam format standar yang disediakan oleh fasilitator, ditandatangani oleh para anggota kelompok. Format standar akan mencakup hal-hal tersebut diatas yang tidak dapat dibiayai sebagai bagian dari daftar negatif. Proposal-proposal tersebut mencakup uraian tentang kegiatan yang diusulkan dan harus memenuhi semua aturan pengelolaan dampak lingkungan yg disyaratkan (termasuk pembebasan tanah/aset dan dampak terhadap masyarakat/penduduk asli). Semua proposal akan dinilai oleh staf proyek untuk kelayakannya, persyaratan teknik dan kesesuaiannya dengan berbagai aturan yang berlaku, sebelum kemudian di nilai oleh LKM. Tenaga ahli proyek secara teliti akan menyaring proposal terkait dgn dampak lingkungan berdasarkan pada pedoman diatas, yg menjadi bagian dari Pedoman Operasional Umum ini. Hal ini termasuk penyaringan khusus untuk semua subproyek yang melibatkan perubahan tanah dan air (seperti reklamasi, irigasi); kegiatan ekonomi yang memberikan dampak lingkungan harus dijamin memenuhi persyaratan/ standar yang ditetapkan. LKM dengan bantuan fasilitator harus memastikan tindakan pengurangan dampak lingkungan dilakukan. Pemilihan proposal yang menggunakan dana BLM oleh LKM akan dilakukan dalam suatu pertemuan yang diumumkan sebelumnya dan terbuka untuk umum.
22
Pelaporan 6. Fasilitator dan KMW akan mengumpulkan dan meninjau laporan lingkungan dan menandai dgn bendera pada laporan tigabulanan mereka. Pedoman akan mencakup matriks dari kemungkinan dampak lingkungan yang negatif dan langkah-langkah untuk menangulanginya. Tenaga ahli KMW dan KMP akan merangkum semua perkembangan, memonitor dan mengukur dampak lingkungan dari program sebagai bagian dari evaluasi kinerja program.
Pendekatan Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam PNPM Mandiri Perkotaan 7. Prinsip dasar yang melandasi pengendalian dampak lingkungan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah meminimumkan efek negatif dan memaksimumkan dampak positif dari setiap kegiatan konstruksi. Dalam proses perencanaan digunakan daftar periksa (checklist) kemungkinan/potensi persoalan lingkungan (lihat Tabel 2) yang kemudian harus ditindak lanjuti selama dan sesudah konstruksi oleh kelurahan/desa dan Tim Fasilitator. Setiap subproyek harus diperiksa oleh fasilitator teknik untuk menentukan berbagai tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mencegah atau memperbaiki persoalan lingkungan. Pada pertengahan proses kontruksi daftar yang sama di cocokkan lagi disaat peluang untuk memperbaiki masih dapat dilakukan. Di akhir konstruksi daftar yang sama dicocokkan lagi dibandingkan dengan rencana aslinya. Ahli lingkungan di NMC harus selalu memutakhirkan daftar periksa kemungkinan persoalan lingkungan untuk menemukenali perkara lingkungan dan usulan mitigasinya. 8. Untuk setiap subproyek, disediakan standar teknik dalam pedoman. Contoh; saluran drainasi untuk jalan harus dipasang dengan gorong-gorong dilintasan masuk agar menjamin kelancaran aliran air, rembesan untuk latrine atau tanki septik harus berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air bersih dan diletakkan di bawah aliran air dan penampungan air bersih tidak boleh dekat dgn semua sumber kontaminasi. Berdasarkan pengalamam P2KP sebelumnya maka dibawah ini adalah daftar periksa dari perkara lingkungan dan tindakan mitigasi yang harus dilakukan dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Tabel 2 Daftar Periksa Perkara Lingkungan dan Mitigasinya Potensi Dampak Negatif Tindakan Mitigasi Jalan, Jembatan dan Saluran Drainasi Erosi dari jalan yang sedang dilakukan cut and • Batasi kegiatan memindahkan tanah hanya fills dan menyebabkan sedimentasi di saluran pada waktu musim kering/panas • Lindungi permukaan tanah yang rentan dengan jerami • Lindungi saluran drainasi dgn pembatas atau berm • Instalasi ruang sedimentasi, tanami permukaan yg rawan erosi secepat mungkin • Pilih jalur yang lebih aman dari gangguan • Lakukan pemeliharaan tepat waktu Terjadinya genangan air yang menjadi tempat Lakukan tindakan untuk mencegah dengan pertumbuhan nyamuk dan vektor penyakit perbaikan pertamanan, pengisian dan drainasi lainnya
23
Potensi Dampak Negatif Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi dan longsor
Saluran yg tersumbat karena kesalahan perencanaan dan pemeliharaan yg menyebabkan genangan air yg berdampak ke kesehatan
Kakus Umum, Sanitasi Permukaan air sumur hampir sama dengan rembesan, sumur terlalu dekat dgn tangki septik Sumur dalam kakus yang pasti rawan kontaminasi Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang sangat rawan thd sinar matahari, terinjak, dan kenakalan manusia Tangki septik yang tidak bagus strukturnya
MCK yang tidak memenuhi syarat
Saluran limbah manusia yg mengandung libah patogen harus dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke badan air yang ada
24
Tindakan Mitigasi • Ubah jalur untuk menghidari kemiringan yg curam • Bangun turap penyangga dinding tanah • Gunakan tanaman untuk mencegah erosi dan longsor pada kemiringan • Gunakan teknologi khusus seperti sistem pengeringan (drain) • Pemeliharaan harus membersihkan sumbatan secara berkala • Gunakan saluran dari beton atau tembokan, saluran tanah membutuhkan tempat lebih banyak pemeliharaan yg lebih intensif. • Gunakan kemiringan alami yg lebih tanah terhadap erosi dan Penyediaan air bersih • Cek arah aliran air tanah. Sumur harus diletakkan hulu aliran • Bangun rembesan sejauh mungkin dari sumur • Bangun bak air yg diissi dari melalui pipa atau ember • Jaga agar kakus tetap bersih dan jauh dari sumur • Tanam pipa sanitasi dari kakus ke tangki septik • Buat lubang kontrol dan pipa udara utk tangki septik Tangki septik yang bagus paling tidak terdiri dari: • Ada lubang kontrol dgn penutup • Pipa masuk kotoran • Bilik yang terbagi dgn dinding pembatas • Pipa luapan disambung dgn rembesan • Pipa udara (ventilasi) • Semua unsur utama MCK harus ada; • Kakus • Ventilasi kakus • Bak air dgn kran air/sambungan air dan lubang pembuangan • Ada tempat untuk mencuci yg lebih tinggi • Ada kran air utk isi ember • Ada parit sekeliling lantai untuk membuang air ke saluran pembuangan • Saluran libah manusia harus disalurkan ke tempat pengolahan/tangki septik • Tangki septik juga berfungsi sebagai pengolah
Modul 3 Topik: Prioritas Usulan Kegiatan
1. Peserta mampu memahami mengapa harus melakukan prioritas usulan kegiatan 2. Peserta mampu merumuskan kriteria untuk menentukan prioritas usulan kegiatan 3. Peserta mampu memfasilitasi pelaksanaan rapat penentuan prioritas usulan kegiatan.
Kegiatan 1 : Mengapa Perlu melakukan prioritas usulan Kegiatan 2 : Diskusi menentukan kriteria rapat prioritas usulan Kegiatan 3 : Merancang rapat prioritas usulan kegiatan KSM
2 Jpl ( 90 ’)
Bahan Bacaan - Penetapan prioritas usulan kegiatan
• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
25
Mengapa Perlu Melakukan Prioritas Usulan 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita akan memulai Modul Sosialisasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan dan rapat prioritas yang terdiri dari dua kegiatan belajar. Jelaskan tujuan dari modul ini. 2) Jelaskan bahwa kita akan memulai modul ini dengan kegiatan 1 yaitu mengapa perlu melakukan prioritas usulan kegiatan. 3) Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok, ajaklah peserta untuk melakukan permainan Panen Kemiri (Nuts Game), lihat di Lembar Kerja 1: Panen Kemiri (Nuts Game) 4) Setelah melakukan permainan panen kemiri (Nuts game), lakukan diskusi dengan peserta mengenai : Apa yang terjadi di setiap kelompok ? Untuk kemirinya yang masih tersisa sampai ronde terakhir, mengapa bisa terjadi demikian? Untuk kelompok yang kemirinya habis, pada ronde ke berapa habisnya? Mengapa bisa habis? Siapa yang memperoleh paling banyak di dalam setiap kelompok dan siapa yang paling sedikit ? Apakah perbedaan perolehan setiap orang sangat jauh? Mengapa terjadi demikian? 5) Kemudian ajaklah peserta untuk melakukan refleksi, lakukan dialog :
Bagaimana kalau setiap orang atau kelompok saling membutuhkan dan berebut padahal sumber dayanya terbatas ?, apa yang akan terjadi ?
Bagaimana caranya mengatasi persoalan ini ?
Pembelajaran apa yang dapat diperoleh dari permainan tersebut ?
6) Simpulkan bersama dan berilah penguatan. Rapat prioritas kegiatan diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan masalah yang dihadapi, sehingga tidak memungkinkan seluruh permasalahan dapat ditangani secara serentak.
26
Diskusi Menentukan Kriteria Prioritas Usulan 1) Berilah penjelasan bahwa kita akan memasuki kegiatan 2, yaitu diskusi menentukan kriteria prioritas. 2) Jelaskan setelah memahami pentingnya prioritas, maka sangat penting sekali untuk mendiskusikan apa saja criteria yang mendasari prioritas tersebut. 3) Bagilah setiap peserta kartu metaplan, ajaklah mereka untuk menuliskan apa saja kriteria untuk menentukan prioritas usulan kegiatan ? (satu orang menulis satu kriteria). 4) Kemudian kumpulkan kartu metaplan tersebut, dan bahas bersama apa saja kriteria penentuan prioritas usulan. Tempelkan kartu metaplan pada papan tulis atau dinding. 5) Simpulkan bersama hasil pembahasan kriteria prioritas usulan. Kriteria prioritas akan sangat dipengaruhi oleh kondisi setiap daerah yang bersifat unik. Namun secara garis besar yang melandasi penentuan prioritas usulan kegiatan adalah usulan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat , Adapun kriteria penentuan prioritas dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Penerima manfaat, terutama untuk orang miskin. Semakin besar persentase calon penerima manfaat program adalah orang miskin (untuk penanggulangan kemiskinan), maka kegiatan akan menjadi prioritas. 2. Gawat, jika suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan korban jiwa atau materi. Semakin besar korban yang mungkin ditimbulkan, semakin gawat. 3. Mendesak, suatu masalah tidak segera diatasi dapat menimbulkan masalah lain/baru. Semakin banyak masalah baru yang akan ditimbulkan, semakin mendesak untuk ditangani. 4. Prasyarat, jika suatu kegiatan merupakan prasayarat kegiatan lain yang juga akan dilaksanakan, maka akan memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi. 5. Pelengkap, jika suatu kegiatan merupakan pelengkap kegiatan lain, yang bila tidak segera dilakukan dapat mengakibatkan kegiatan yang dilakukan sebelumnya menjadi kurang efektif. 6. Peluang, jika setelah suatu kegiatan dapat memberikan peluang kegiatan lain untuk penanggulangan kemiskinan. 7. Efektifitas pencapaian sasaran, biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat/perubahan yang dapat dicapai. 8. Dana, bila suatu kegiatan telah tersedia dana (baik dari pemerintah, swasta, swadaya masyarakat). 9. SDM, ketersediaan sumber daya manusia (baik untuk perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan) akan memudahkan pelaksanaan kegiatan/program yang diusulkan 10. Dampak, program yang dapat memberikan dampak luas dalam penanggulangan kemiskinan akan memperoleh prioritas. 6) Tanyakan kembali kepada peserta apakah yang dimaksud adil dalam prioritas usulan kegiatan ? 7) Berilah kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapatnya.
27
8) Simpulkan bersama. Adil dalam penentuan prioritas, tidak berarti menyama ratakan perolehan sumberdaya walaupun tidak cukup yang pentingan semuanya mendapatkan, melainkan mendahulukan yang benar-benar paling membutuhkan. 9) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 10) Lanjutkan ke kegiatan 3
Merancang Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM 1) Jelaskan kepada peserta bahwa salah satu peran BKM/LKM adalah memfasilitasi rapat prioritas usulan kegiatan. 2) Tugaskan kepada setiap peserta untuk membuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan di lapangan dengan mendiskusikan rencana fasilitasi rapat prioritas usulan kegiatan. • Siapa Penyelenggara kegiatan tingkat desa / kelurahan ? • siapa yang mengundang peserta? • Siapa yang diundang pada kegiatan tersebut ? • Kapan sebaiknya rapat prioritas dilaksanakan ? • siapa yang akan memfasilitasi kegiatan, siapa yang mencatat proses, apa saja yang perlu dicatat dan siapa menjadi pengamat ? • apa saja alat dan bahan yang harus dipersiapkan ? • Materi apa yang harus disampaikan ? 3) Bahas bersama hasil diskusi tersebut dalam pleno kelas dan berikan ulasan yang diperlukan. 4) Informasikan kepada peserta bahwa kita akan langsung mempraktekan rapat prioritas di tingkat masyarakat. 5) Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.
28
Panen Kemiri (Nuts Game) Waktu : 60 menit Alat dan Bahan : Kemiri/kacang kulit, piring, flipchart, spidol, selotip Persiapan : 1. untuk setiap kelompok, sediakan 25 butir kemiri atau kacang kulit dalam sebuah mangkok dan 12 butir dalam mangkok kedua. Dengan demikian diperlukan 37 x kelompok = 111 butir kemiri/kacang kulit dan 6 mangkok. 2. fotocopy”tabel cacatan skor perolehan kemiri per individu dan kelompok” sebanyak 5 lembar per kelompok sehingga berjumlah 5 x 3 kelompok = 15 lembar ( 1 babak 1 lembar), sedangkan tabel catatan hasil semua kelompok disalin diatas kertas plano cukup 1 x saja. Proses : 1. bagilah peserta menjadi 3 kelompok (7-9 orang per kelompok), untuk setiap kelompok, berikan kedua mangkok berisi kemiri. 2. jelaskan tugas kelompok sebagai berikut : setiap kelompok dipimpin oleh seorang [emimpin kelompok (dipilih oleh anggota kelompok) dan melakukan kegiatan di tempat-tempat terpisah (disudut-sudut ruangan yang cukup berjauhan) tugas kelompok adalah mengoptimalkan pendapatan individu dalam kelompok dalam memanen kemiri. (sumberdaya) Mangkok yang berisi 25 kemiri diletakan di tengah – tengah lingkaran peserta. Tugas peserta adalah mengambil secara serentak kemiri yang terletak di mangkok tersebut. Sebagai aba-aba, ketua kelompok akan menghitung 1,2,3 pada hitungan ketiga, setiap peserta mengambil kemiri di mangkok dan menggenggamnya. Jangan sampai jatuh, sebab kalau jatuh akan dihitung sebagai kehilangan. Sedang sisa kemiri yang ada di mangkok akan digandakan (2X lipat) oleh ketua kelompok dengan kekurangannya diambil dari kemiri cadangan. Sisa kemiri setelah digandakan maksimal menjadi 12 kemiri (kalau sisa kemiri 4, dikali 2 menjadi 8, berarti mengambil 4 buah kemiri cadangan. Sedangkan kalau sisa kemiri 7, di kali 2 menjadi 14, hanya bisa menambahkan 5 dari kemiri cadangan karena maksimal jumlah kemiri setelah digandakan adalah 12. Ketua kelompok akan menghitung perolehan setiap peserta, kemudian menjumlahkan pendapatan kelompok, dan mencatatnya di dalam tabel catatan skor perolehan kemiri per individu dan kelompok. Satu babak permainan akan berakhir jika tidak ada kemiri yang tersisa di mangkok, atau permainan mencapai 10 ronde. Kalau kelompok masih penasaran dapat mencoba babak kedua atau ketiga sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. 3. setelah peserta selesai melakukan tugas elompok, mintalah kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengisian tabel catatan skor perolehan kemiri per individu dan kelompok (kalau melakukan beberapa babak permainan, gunakan catatan terakhir) 4. masukan data masing-masing kelompok ke dalam tabel catatan hasil semua kelompok dan bahaslah hasilnya.
29
Tabel Catatan Skor Perolehan Kemiri Per Individu dan kelompok Ronde No
Nama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Hasil Panen Kelompok Catatan : Fotocopy lembar ini sebanyak yang dibutuhkan.
30
Total Hasil Panen Individu
Tabel Catatan hasil Semua Kelompok
TAHAP Tanpa Kerjasama
INDIKATOR
1
KELOMPOK 2 3
4
Jumlah Permainan Jumlah maksimal ronde Jumlah maksimal panen kelompok Jumlah maksimal panen individu Jumlah minimal panen individu
Dengan Kerjasama
Jumlah Permainan Jumlah maksimal ronde Jumlah maksimal panen kelompok Jumlah maksimal panen individu Jumlah minimal panen individu
Catatan : salin tabel diatas ke dalam kertas plano
31
PENETAPAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN Usulan/Proposal dari KSM yang telah dibuat oleh KSM dan telah dinilai layak oleh BKM/LKM serta diverifikasi oleh KMW tidak secara otomatis memperoleh dana BLM tetapi masih harus disesuaikan dengan ketersediaan alokasi dana. Oleh sebab itu, BKM/LKM harus mengadakan Rapat Anggota untuk menyusun prioritas dari usulan-usulan KSM yang telah dinilai layak, sehingga usulan yang mendapat prioritas tinggilah yang akan didahulukan mendapatkan dana. Sebaliknya, usulan KSM yang prioritasnya rendah, akan memperoleh bantuan untuk waktu atau tahap berikutnya. Dengan demikian penetapan prioritas usulan kegiatan KSM oleh BKM/LKM merupakan kegiatan tindak lanjut penilaian kelayakan usulan kegiatan, yakni kegiatan untuk mengevaluasi dan menetapkan urutan kegiatan yang akan mendapat bantuan dana BLM sesuai dengan ketersediaan dana. Peran KMW adalah menjaga agar proses penetapan prioritas proposal/usulan kegiatan yang dilakukan KSM benar-benar telah memenuhi ketentuan dan prinsip serta nilai-nilai PNPM Mandiri Perkotaan Prioritas diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan masalah yang dihadapi, sehingga tidak memungkinkan seluruh permasalahan dapat ditangani secara serentak. BKM/LKM merumuskan kriteria yang akan disepakati dan digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Kriteria prioritas akan sangat dipengaruhi oleh kondisi setiap daerah yang bersifat unik. Namun secara garis besar yang melandasi penentuan prioritas usulan kegiatan adalah usulan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat , Adapun kriteria penentuan prioritas dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Penerima manfaat, terutama untuk orang miskin. Semakin besar persentase calon penerima manfaat program adalah orang miskin (untuk penanggulangan kemiskinan), maka kegiatan akan menjadi prioritas. 2. Gawat, jika suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan korban jiwa atau materi. Semakin besar korban yang mungkin ditimbulkan, semakin gawat. 3. Mendesak, suatu masalah tidak segera diatasi dapat menimbulkan masalah lain/baru. Semakin banyak masalah baru yang akan ditimbulkan, semakin mendesak untuk ditangani. 4. Prasyarat, jika suatu kegiatan merupakan prasayarat kegiatan lain yang juga akan dilaksanakan, maka akan memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi. 5. Pelengkap, jika suatu kegiatan merupakan pelengkap kegiatan lain, yang bila tidak segera dilakukan dapat mengakibatkan kegiatan yang dilakukan sebelumnya menjadi kurang efektif. 6. Peluang, jika setelah suatu kegiatan dapat memberikan peluang kegiatan lain untuk penanggulangan kemiskinan. 7. Efektifitas pencapaian sasaran, biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat/perubahan yang dapat dicapai. 8. Dana, bila suatu kegiatan telah tersedia dana (baik dari pemerintah, swasta, swadaya masyarakat). 9. SDM, ketersediaan sumber daya manusia (baik untuk perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan) akan memudahkan pelaksanaan kegiatan/program yang diusulkan 10. Dampak, program yang dapat memberikan dampak luas dalam penanggulangan kemiskinan akan memperoleh prioritas.
32
Seluruh program yang diusulkan akan dinilai (sesuai kriteria yang telah disepakati bersama), sehingga diperoleh peringkat berdasarkan nilai terbesar Ketentuan Dasar • Rapat penetapan prioritasi usulan-usulan KSM ini wajib dihadiri oleh seluruh anggota BKM/LKM dan bersifat terbuka untuk umum, dmana para pengusul juga harus diundang. Rencana rapat ini harus diumumkan di masyarakat dan tempat-tempat strategis sekurang-kurangnya 1 (satu) pekan sebelumnya. • Pada rapat penetapan prioritas tersebut, KSM pengusul dapat memberikan penjelasan dan dapat berpartisipasi dalam membahas presentasi usulan-usulan KSM. • PNPM Mandiri Perkotaan tidak menetapkan suatu sistem pembobotan atau penilaian tertentu untuk menyusun prioritas usulan. Sistem evaluasi untuk menetapkan prioritas usulan diserahkan sepenuhnya pada kebijakan dan kesepakatan dalam Rapat BKM/LKM dengan berpedoman pada PJM serta Rencana tahunan Pronangkis desa/kelurahan. • Berdasarkan hasil masukan dan pembahasan persentasi Panitia pengusul serta sistem evaluasi yang telah ditetapkan bersama, BKM/LKM kemudian mengadakan musyawarah mufakat, atau bila diperlukan dengan pemungutan suara, untuk menyusun peringkat prioritas usulan KSM tersebut. • Dalam hal dilakukan pemungutan suara, maka setiap anggota BKM/LKM memiliki satu suara dan pemungutan suara dilakukan secara terbuka. • Hanya usulan yang baik yang akan disetujui sampai batas nilai dana yang tersedia. Sedangkan usulan yang belum dapat didanai saat itu akan dikompetisikan pada rapat prioritas berikutnya. • Usulan kegiatan yang disetujui harus diumumkan ke masyarakat serta ditempelkan di tempat tempat strategy. Tujuan • Masyarakat dan BKM/LKM mampu menetapkan prioritas kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang ada, dengan berpedoman pada kesepakatan yang dibangun sebelumnya, yakni PJM serta Renta Pronangkis di desa/kelurahan. • Membudayakan dan melembagakan proses pengambilan keputusan oleh masyarakat sendiri secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel; • Pembelajaran bagi masyarakat untuk mampu mengatasi berbagai kepentingan yang ada dengan berlandaskan kesepakatan yang diprioritaskan bersama; dan • Menghindarkan munculnya perorangan atau kelompok tertentu yang “meng-klaim” paling berjasa dalam persetujuan pendanaan kegiatan. Penanggungjawab Penanggungjawab pelaksanaan rapat prioritas usulan kegiatan KSM adalah BKM/LKM, dengan difasilitasi oleh tim fasilitator yang ada diwilayahnya. Hal hal yang perlu diperhatikan • Jumlah dan persentase keterlibatan anggota BKM/LKM, dalam proses pengambilan keputusan rapat prioritas usulan kegiatan panitia • Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai PNPM Mandiri Perkotaan dalam proses pengambilan keputusan prioritas usulan kegiatan KSM; serta • Kesesuaian usulan/proposal kegiatan KSM yang diprioritaskan dengan PJM serta rencana tahunan Pronangkis Desa/kelurahan.
33
Modul 4 Topik: Sosialisasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan
1. Peserta mampu memahami hal – hal yang harus disosialisasikan dari pemanfaatan BLM kepada Masyarakat. 2. Peserta mampu masyarakat.
menyusun
rencana
sosialisasi
Kegiatan 1 : Diskusi Sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan Kegiatan 2 : Merancang Sosialisasi pemanfataan BLM
2 Jpl ( 90 ’)
Bahan Bacaan: 1. Buku Seri Siklus PNPM Mandiri Perkotaan 2. Lembar Balik PNPM Mandiri Perkotaan
• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
34
pemanfaatan
BLM
kepada
Diskusi Sosialisasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita akan memulai Modul Sosialisasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Jelaskan tujuan dari modul ini. 2) Jelaskan bahwa kita akan memulai modul ini dengan kegiatan 1 yaitu Sosialisasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan. 3) Jelaskan kepada peserta, agar warga memahami makna BLM PNPM Mandiri Perkotaan serta mau terlibat didalam pemanfaatannya, maka kita harus memberikan informasi yang cukup dan mampu memotivasi warga untuk turut berpartisipasi. Oleh karena itu kita harus mensosilalisasikan kegiatan ini kepada masyarakat luas. 4) Bahaslah bersama peserta dalam pleno kelas mengenai sosialisasi yang harus dilakukan sebelum kegiatan pencairan BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk memudahkan pakailah tabel di bawah ini sebagai acuan. Kelompok sasaran
Tujuan Sosialisasi
Pesan yang akan disampaikan
Media/alat
Tempat
Waktu
Penangggung jawab
5) Bahas dan refleksikan hasilnya, berilah ulasan yang diperlukan. Beri catatan khusus pentingnya melakukan sosialisasi kepada kelompok perempuan dan warga miskin 6) Jelaskan mengenai media – media sosialisasi yang disediakan oleh pihak PNPM Mandiri Perkotaan dan kegunaannya.
35
Catatan : Penting ditekankan bahwa dalam melakukan sosialisasi harus melihat kondisi sosial budaya masyarakat, seperti : • Waktu luang masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan • Tempat – tempat berkumpul masyarakat , untuk menentukan sosialisasi informal dan tempat menempel poster atau pengumuman. Informasi harus sampai juga kepada warga miskin dan perempuan, sehingga harus diperhatikan tempat menempel poster atau pengumuman yang bisa diakses oleh kedua kelompok masyarakat tersebut. • Orang – orang yang bisa digunakan sebagai simpul informasi, sehingga mereka bisa dijadikan agen sosialisasi dan media – medai cetakan (misal leaflet, booklet) yang terbatas diberikan kepada mereka agar pesannya bisa sampai kepada warga yang lain. • Media – media pertemuan warga yang bisa digunakan untuk ‘menitipkan’ pesan yang akan disampaikan. Pesan – pesan juga harus disampaikan lewat media pertemuan kaum perempuan dan warga miskin, agar mereka mendapatkan akses informasi. Di setiap kelurahan diwajibkan untuk menyediakan papan informasi minimal di lima titik sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada warga masyarakat dari kegiatan – kegiatan yang dilakukan. (lihat bahan bacaan : Kerangka Acuan Papan Informasi). • Melibatkan relawan dalam sosialisasi yang dilakukan • Capaian indikator sosialisasi Pemanfaatan BLM (lihat dalam Media Bantu yang
sudah disediakan) dan bahas bersama.
Adapun pesan minimal yang harus sampai kepada masyarakat, diantaranya : • Pengertian BLM • Hakekat dari BLM • Ajakan untuk melakukan monitoring di dalam pemanfaatan BLM
Merancang Sosialisasi Pemanfaatan BLM 1) Jelaskan kepada peserta bahwa salah satu peran yang bisa dijalankan oleh relawan dan BKM/LKM adalah mensosialisasikan BLM PNPM Mandiri Perkotaan 2) Ajaklah peserta untuk membahas persiapan sosialisasi pemanfaatan BLM. Tugaskan kepada peserta untuk membuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan di lapangan : dimana dan kapan akan dilakukan sosialisasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan pertama kali dan mempersiapkan bahan – bahan yang diperlukan. (sebagai bahan diskusi, lihat kembali hasil pada kegiatan 1) 3) Bahas bersama hasil diskusi tersebut dalam pleno kelas dan berikan ulasan yang diperlukan. 4) Informasikan kepada peserta bahwa kita akan langsung mempraktekan sosialisasi pada tingkat komunitas. Pada tahap pertama sosialisasi akan dilakukan oleh fasilitator, sedangkan pada kegiatan yang kedua sosialisasi dan fasilitasi dilakukan oleh relawan 5) Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.
36
Modul 5 Topik: Praktek Sosialisasi dan Fasilitasi Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM
Peserta memahami 1. Mampu mensosialisasikan BLM PNPM Mandiri Perkotaan 2. Mampu memfasilitasi rapat prioritas usulan kegiatan KSM.
Kegiatan 1 : Praktek Sosialisasi dan Fasilitasi Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM.
Disesuaikan dengan waktu sosialisasi dan rapat prioritas usulan kegiatan KSM.
• Kertas Plano • Metaplan • Papan Tulis , Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
37
Praktek Sosialisasi dan Usulan Kegiatan KSM
Fasilitasi
Rapat
Prioritas
1) Praktek bisa dibagi ke dalam 2 kelompok besar berdasarkan kepada pembagian tugas yang sudah dilakukan pada saat pembahasan “Merancang Sosialisasi dan fasilitasi rapat prioritas”, bila memungkinkan masing – masing kelompok bisa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Masing – masing kelompok didampingi oleh satu atau 2 orang fasilitator. 2) Pelaksanaan fasilitasi dilakukan langsung dalam kegiatan sosialisasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan dan rapat prioritas di BKM/LKM. Pada pelaksanaan yang pertama, fasilitasi dilakukan oleh Tim Fasilitator dan Relawan mengamati prosesnya, baru pada pelaksanaan yang kedua relawan belajar memfasilitasi langsung. Pakailah lembar pengamatan yang ada di LK 2 – untuk masing – masing pengamat.
38
Lembar Pengamatan Praktek Sosialisasi dan rapat prioritas usulan kegiatan KSM Lembar Pertanyaan untuk Pengamat : Pertanyaan Pemandu 1) Secara umum apakah ada yang kurang dlm praktek tersebut ?
Komentar Pengamat
2) Apakah fasilitator mengenalkan diri, mengemukakan tujuan diskusi ? 3) Sebagai apa dan dimana fasilitator memposisikan dirinya 4) Apakah bahasa yang digunakan oleh fasilitator sesuai dengan karakteristik peserta ? 5) Apakah media bantu yang digunakan sesuai dengan karakteristik peserta? 6) Bagaimana keterampilan fasilitator dalam menggunakan media bantu? 7) Apakah semua peserta terlibat ? Siapa yang tidak cukup terlibat ? Mengapa ? 8) Apakah ada peseta yang mendominasi ? Bagaimana fasilitator mengatasi orang yang mendominasi ? 9) Apakah peserta bisa menghargai dan menerima perbedaan pendapat ? Bagaimana fasilitator mengatasi hal tersebut ? 10) Apakah fasilitator masih dominan dibandingkan dengan peserta ? 11) Apakah fasilitator cukup ramah, bisa mengembangkan suasana yang akrab dan akomodatif ? Apakah ada hal-hal yg tdk boleh dilakukan tapi tetap dilakukan oleh fasiitator 12) Apa saja yg dicatat oleh perekam proses
39
Modul 6 Topik: Evaluasi dan Sosialisasi Hasil Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM
Peserta memahami 1. Mampu merefleksikan hal – hal yang harus diperbaiki dalam sosialisasi dan fasilitasi rapat prioritas usulan kegiatan KSM. 2. Sosialisasi hasil rapat prioritas usulan kegiatan KSM.
Kegiatan 1 : Pembahasan Hasil Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM. Kegiatan 2 : Pembahasan Sosialisasi Hasil Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM.
2 JPL (90’)
Lembar isian pengamatan praktek
• Kertas Plano • Metaplan • Papan Tulis , Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
40
Pembahasan Hasil Rapat Proritas Usulan Kegiatan KSM 1) Setelah para relawan memfasilitasi kegiatan lakukan pertemuan untuk membahas hasilnya. Diskusikan bersama peserta : Bagaimana hasil pengamatan yang dilakukan? Apa yang sudah berjalan baik dan apa yang berjalan kurang baik? Bagaimana perasaan relawan yang memfasilitasi proses sosialisasi maupun rapat prioritas? Apa saja yang harus diperbaiki ke depan? 2) Berikan ulasan sebagai masukkan dari fasilitator, berikan tips – tips memfasilitasi yang sederhana. 3) Diskusikan juga bersama peserta, bahwa setelah rapat prioritas akan dilanjutkan kepada kegiatan lainnya, sehingga penting untuk mempersiapkan materi dan siapa yang akan memfasilitasi kegiatan berikutnya. 4) Selain di sosialiasikan kepada masyarakat, hasil musyawarah juga akan dibahas dalam pertemuan Komunitas Belajar Kelurahan ( KBK) sehingga menjadi pengetahuan bagi banyak pihak yang terlibat dalam KBK. Diskusikan bersama kapan waktu pertemuan KBK untuk membahas hasil rapat prioritas akan dilaksanakan.
Pembahasan Sosialisasi Hasil Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM 1) Jelaskan kepada peserta bahwa hasil rapat prioritas harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Hal ini penting karena agar diketahui oleh masyarakat luas, bahwa di wilayahnya sudah disepakati penetapan usulan kegiatan. Sehingga dapat mendukung terhadap keberlanjutan KSM tersebut termasuk memonitor pelaksanaan kegiatan.. 2) Rumuskan bersama strategi sosialisasi hasil rapat prioritas yang akan dilakukan, gunakan tabel di bawah sebagai alat bantu. Kelompok sasaran
Tujuan Sosialisasi
Pesan yang akan disampaikan
Media/alat
Tempat
Waktu
Penangggung jawab
3) Bahas dan simpulkan bersama hasil perumusan tersebut.
41
Modul 7 Topik: Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan BLM
1. Peserta mampu memahami pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan BLM 2. Peserta mampu memetakan hal-hal yang harus dimonitoring dan di evaluasi didalam pemanfaatan BLM 3. Peserta mampu melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan BLM secara mandiri.
Kegiatan 1 : Diskusi Monev Pemanfaatan BLM
2 Jpl ( 90 ’)
• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
42
Diskusi Monev Pemanfaatan BLM 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memasuki modul monitoring dan evaluasi pemanfaatan BLM, jelaskan apa yang ingin dicapai dalam modul ini, yaitu: Peserta mampu memahami pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan BLM peserta mampu memetakan hal-hal yang harus dimonitoring dan di evaluasi didalam pemanfaatan BLM peserta mampu melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan BLM secara mandiri. 2) Jelaskan kepada peserta, bahwa didalam pemanfaatan BLM sangat penting sekali untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Lalukan dialog dengan peserta apa yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi pemanfaatan BLM, mengapa hal itu harus dilakukan ? 3) Tulislah seluruh jawaban peserta di dalam kertas plano. 4) Ajaklah peserta untuk merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan BLM di wilayahnya ? 5) Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok, ajaklah untuk bersama – sama membahas monev pemanfaatan BLM di dalam diskusi kelompok mengenai : Kelompok 1 : monev pada saat proses pengajuan usulan kegiatan oleh KSM Kelompok 2 : monev pada saat proses pencairan dana Kelompok 3 : Monev pada saat pemanfaatan dana BLM di masyarakat Untuk lebih memudahkan gunakanlah tabel berikut ini No Waktu monev Indikator monev
Siapa yang melakukan
6) Berilah kesempatan kepada setiap wakil kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ajaklah seluruh peserta untuk memberikan masukan – masukan terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. 7) Simpulkan bersama hasil diskusi kelompok, berilah penjelasan apabila masih ada yang masih kurang.
43
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam monev pemanfaatan BLM PNPM Mandiri Perkotaan, diantaranya sebagai berikut : a. Pada saat proses pengajuan usulan kegiatan oleh KSM ke BKM/LKM, UP – UP harus melakukan verifikasi baik terhadap proses pembentukan KSM maupun terhadap usulan kegiatan KSM. Verifikasi terhadap pembentukan KSM : Apakah KSM yang terbentuk atas inisiatif / prakarsa masyarakat. (KSM dibentuk tidak berorientasi kepada pemanfaatan BLM) • Keanggotan KSM terdiri dari masyarakat miskin yang tercantum di dalam daftar warga miskin (PS – 2) • Apakah ada aturan main KSM • Adanya kesepakatan untuk mengadakan kegiatan rutin bersama sebagai sarana kegiatan KSM. •
b. Monitoring terhadap kegiatan KSM • usulan sesuai dengan kegiatan yang sudah ada di dalam PJM pronangkis desa / kelurahan. • •
44
Efektif untuk mendukung penanggulangan kemiskinan
Apabila kegiatan ekonomi maka : •
Kegiatan KSM hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.
•
Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKM/LKM dan masyarakat (Anggota KSM termasuk dalam daftar warga miskin – PS2)
•
Jumlah anggota KSM minimum 5 orang, maksimum 10 orang, minimum 30 % anggota KSM tersebut adalah wanita serta telah memiliki pengurus KSM minimal ketua dan sekretaris yang dipilih oleh anggota dan aktif melaksanakan tugas – tugasnya.
•
semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng (bertanggung jawab bersama) terhadap pinjaman yang akan diterima KSM dan anggotanya serta dituangkan secara tertulis dalam pernyataan tanggung renteng.
•
semua anggota sudah memiliki tabungan masing-masing minimum sebesar 5 % dari besar pinjaman bergulir yang diajukan dan disimpan di UPK atau bank diwilayah UPK.
•
KSM sudah mempunyai pembukuan / pencatatan keuangan sederhana yang memadai sesuai kebutuhan.
•
semua anggota KSM telah memperoleh pelatihan tentang pinjaman bergulir, pembukuan, rencana usaha, kewirausahaan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga (PERT) dari fasilitator dan BKM/LKM, UPK.
•
Kegiatan lingkungan : • • • • • • •
•
• • • •
• • • •
•
Prasarana yang diusulkan tercantum didalam dokumen PJM-Pronangkis; Penerima Manfaat adalah warga miskin dikelompok/wilayahnya (minimal = 60% adalah warga miskin) ? Tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang; Tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap Lingkungan sekitarnya, seperti pencemaran air, tanah atau udara; Jumlah Total dana BLM yang diajukan dalam proposal tidak boleh melampaui Rp. 30 Juta; Mempunyai Rencana Pelaksanaan, seperti RAB, Jadwal, Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat; Mempunyai rencana Pemanfaatan dan Pemeliharaan termasuk RAB, Jadwal, Organisasi & Tim Pemanfaatan & Pemeliharaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat. Mempunyai rencana Monitoring Pelaksanaan termasuk RAB, Jadwal, Organisasi & Tim Monitoring Pelaksanaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat Mampu menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman, mampu membaca gambar/rencana kerja atau ketrampilan teknis; Desain/perencanaan, secara teknis harus aman dan dapat tahan lama (minimal 35 tahun); Dapat dilaksanakan oleh Panitia (secara langsung atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga); Melakuan proses pengawasan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan sejak tahap persiapan hingga akhir supaya sesuai dengan desain/perencanaan teknis yang telah diverivikasi. Waktu pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan program PNPM Mandiri Perkotaan; Mempunyai potensi swadaya masyarakat baik untuk tahap pelaksanaan maupun tahap pemeliharaannya; Prasarana yang akan dibangun tidak sedang dibangun oleh Pemerintah atau program lain; Khusus, Untuk sarana dan prasarana yang bersifat kompleks atau berteknologi tinggi, maka pelaksanaan kegiatannya harus mendapat persetujuan Tim KMW atau instansi teknis terkait (seperti PU) didaerah setempat;
Kegiatan Sosial : • •
•
Penerima manfaat harus masuk dalam daftar warga miskin (PS2) yang sudah disepakati masyarakat. Program sosial harus memperhatikan aspek keberlanjutan baik dari sisi pendanaan, jenis kegiatan, pengelolaan maupun pemanfaatannya. Artinya kegiatan sosial tidak boleh bersifat santunan karitatif sesaat. Tidak menimbulkan ketergantungan baru. Program sosial sedapat mungkin tidak mencemari modal sosial dengan menimbulkan ketergantungan warga miskin dan rentan terhadap dana santunan. Program sosial harus memberikan penguatan kapasitas bagi kelompok paling miskin dan rentan agar mampu mandiri keluar dari kemiskinan.
45
Perkotaan
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya
