DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya MODUL KHUSUS FASILITATOR F26. Pelatihan Madya 1. Musrenbang. PNPM Mandiri Perkotaan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya

MODUL KHUSUS FASILITATOR Pelatihan Madya 1

Musrenbang

PNPM Mandiri Perkotaan

F26

Modul 1

Kegiatan 1

Modul 2

Siklus Kota PNPM Mandiri Perkotaan

1

Mengenal Siklus Kota PNPM Mandiri Perkotaan

2

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

6

Kegiatan 1

Mengenal Musrenbang

7

Kegiatan 2

Simulasi Penyusunan Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

8

Kegiatan 3

Mengenal Mekanisme Perencanaan Anggaran Daerah

10

Modul 3

Strategi Memperjuangkan Musrenbang

PJM

Nangkis

ke

dalam

43

Kegiatan 1

Analisa Kasus Musrenbang

44

Kegiatan 2

Merumuskan Strategi

46

Modul 1 Topik: Siklus Kota PNPM Mandiri Perkotaan

1. Peserta mengetahui tahapan siklus kota PNPM Mandiri Perkotaan 2. Peserta memahami hubungan siklus tingkat Desa/ kelurahan dengan siklus tingkat kota sebagai bagian dari proses transformasi sosial.

Kegiatan 1 : Mengenal siklus kota PNPM Mandiri perkotaan

2 Jpl ( 90’)

Pedoman Umum P2KP – 3

• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • LCD • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar

1

Mengenal siklus Kota PNPM Mandiri Perkotaan 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memulai dengan Tema “Mengenal siklus kota PNPM Mandiri Perkotaan” kemudian uraikan apa yang ingin dicapai dalam modul ini : • Peserta mengetahui tahapan siklus kota PNPM Mandiri Perkotaan • Peserta memahami hubungan siklus tingkat Desa/ kelurahan dengan siklus tingkat kota sebagai bagian dari proses transformasi sosial. 2) Tanyakan kepada peserta apakah mereka memahami mengenai siklus kota/kabupaten ?. Lakukan curah pendapat, tanyakan kembali mengapa harus ada siklus di tingkat kota/kabupaten (catat jawaban peserta di kertas plano). 3) Berilah penjelasan mengenai pentingnya melakukan siklus kota tingkat kota/kabupaten Siklus Kota/kabupaten sangat penting dilakukan, diantaranya : Sebagaimana prinsip good governance, bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditunjang dari adanya sinergi tiga pilar pembangunan, yaitu pemda, stakeholder (kelompok peduli) dan masyarakat. Sebagai bagian dari pembangunan Siklus PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebuah proses pembelajaran, maka semua pihak diharapkan mengalami proses pembelajaran yang sama agar tercipta kesamaan pandang, ikatan dan kepekaan sosial dan sinergi sebagai modal yang sangat berguna bagi proses pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka membangun kesadaran kritis perangkat pemda dan kelompok peduli untuk mencapai sinergi antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli serta reformasi kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada masyarakat miskin.

4) Setelah jelas dan memperoleh respon positif dari peserta, selanjutnya bagilah peserta menjadi 4 kelompok, ajaklah setiap kelompok untuk menyusun kartu – kartu siklus kota dan siklus desa/kelurahan (seperti menyusun puzzle dan sebelumnya kartu – kartu tersebut telah disiapkan oleh pemandu / Lihat LK-1). Kelompok 1 & 2 : Menyusun siklus kota/kabupaten Kelompok 3 & 4 : Menyusun siklus desa/kelurahan. Menyusun puzzle adalah menggabungkan atau menyusun kartu – kartu yang telah disiapkan sebelumnya menjadi susunan siklus kota dan siklus desa/kelurahan

2

5) Berilah kesempatan kepada salah satu perwakilan dari kelompok yang membahas siklus kota/kabupaten dan kelompok yang membahas siklus desa/kelurahan untuk menyampaikan hasil kelompoknya.Beri pula kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi dan menambahkan apabila ada hal-hal yang berbeda dengan hasil kelompoknya. 6) Kemudian lakukan diskusi kelas, dimana keterkaitan siklus desa/kelurahan dengan siklus kota? Gunakan kembali kartu-kartu hasil diskusi kelompok tersebut. 7) selanjutnya tayangkan slide tentang Siklus PNPM Mandiri Perkotaan tingkat kota/kabupaten, dan keterkaitan siklus desa/kelurahan dengan siklus kota. DAUR PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI TINGKAT KOTA / KAB Channeling Program dari berbagai Stakeholders

Review Program dan Penganggaran Pemkot/kab yg berpihak pada masy.miskin

Silaturahmi sosial ke Walikota/Bupati & Lobby-lobby Ke-lompok Strategis (DPRD, Dinas, Klpk Peduli, dll)

Tahun ke 2 dst

Proses belajar Dari Lapangan

• • • • •

Pelatihan Dasar TKPKD/ TKPP & PJOK

Lokakarya Orientasi Tkt.Kota/kab

KBP (Pembelajaran dari lapangan ) Kunjungan lapang Diskusi & refleksi Pemutaran VCD Lokakatya Wawancara, dll

Analisis Sosial Kemiskinan Kota

Membangun Relawan Kota/Kab

Penguatan Kelembagaan dan Reorientasi TKPK-Kota/kab

Serangkaian FGD Refleksi Kemiskinan Kota Serangkaian Rembug Kota untuk Pemetaan Kemiskinan Kota secara Partisipatif

Lokakarya Orientasi Tkt.Kecamatan Penyusunan /review Dokumen SPK-Kota/Kab.

Sosialisasi Tkt Kelurahan/Desa

Penyusunan Program Kemiskinan Kota/Kab. yg berpihak pada masy.miskin dan berbasis PJM Pronangkis/MDGs

Keterangan : Urutan/Sekuen Siklus Kegiatan Hubungan Keterkaitan

Integrasi Daur PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat Kota dan Kelurahan Sosialisasi awal ke Walikota/Bupati Lobby-2 kelompok strategis

Proses Belajar dari Lapangan

Lokakarya Orientasi Kota/Kab

• Diskusi Tematik + VCD • Kunjungan Lapangan • Wawancara

Membangun Relawan Kemiskinan

Lokakarya Orientasi Kecamatan

Sosialisasi awal ke Lurah / Kades Rembug Kesiapan Masy.

Serangkaian FGD Participatory Poverty Assesment

Membangun KSM FGD Refleksi Kemiskinan

Pemetaan Swadaya

Pendaftaran Relawan warga

FGD Membangun BKM/LKM

Penguatan kelembagaan dan Orientasi TKPK-D

Review / penyusunan SPK-D PJM PRONANGKIS KOTA

PJM / Renta Pronangkis

Mengelola BLM Tridaya

3

8) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Dan berilah penjelasan kepada peserta bahwa untuk mengetahui gambaran siklus kota secara detail dapat dibaca pada pedoman umum P2KP-3, pada bagian penguatan kapasitas dan mengedepankan peran pemerintah daerah. 9) Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.

4

Lembar Kerja

Tata cara Menyusun Puzzle Siklus Kota dan Desa/Kelurahan 1.

Siapkanlah potongan-potongan kertas karton dengan ukuran lebar 10 cm dan panjang 20 cm sebanyak siklus desa/kelurahan (1 kelompok 1 set), dan tulislah (lebih baik di print), setiap kartu dengan dengan tulisan : • Rembug Kesiapan Masyarakat • Refleksi Kemiskinan • Pemetaan Swadaya • Pembangunan BKM • Pembangunan KSM • Penyusunan PJM Pronangkis • Sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah • Pelaksanaan kegiatan • Evaluasi / Review partisipatif

2.

Kemudian siapkan pula potongan-potongan kertas karton dengan ukuran yang sama seperti kartu siklus desa/kelurahan, dengan warna yang berbeda sebanyak siklus Kota (1 kelompok 1 set), dan tulislah disetiap kartu tersebut, sebagai berikut : • Lobby-lobby kelompok strategis • Lokakarya orientasi kota/kabupaten • Membangun relawan kota/kabupaten (KBP) • Refleksi Kemiskinan kota/kabupaten • Pemetaan kemiskinan kota/kabupaten • Penguatan kelembagaan dan Re-orientasi TKPKD • Review/Penyusunan dokumen SPKD • Penyusunan PJM Pronangkis Kota/Kabupaten • Review Program dan anggaran pemerintah kota/kabupaten yang berpihak pada masyarakat miskin.

3.

Bagilah peserta menjadi 4 kelompok : • Kelompok 1 & 2 menyusun siklus kota / kabupaten • Kelompok 3 & 4 menyusun siklus desa/kelurahan

4.

Ajaklah setiap kelompok untuk menyusun tahapan siklus sesuai dengan urutannya, dan menuliskan tanda panah dengan spidol untuk menjelaskan hubungan setiap siklus.

5

Modul 2 Topik: Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

1. Peserta memahami pengertian dan tujuan perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) 2. Peserta mampu (musrenbang).

memahami

tahapan

perencanaan

pembangunan

daerah

3. Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah 4. Peserta mengetahui tahapan perencanaan anggaran daerah.

Kegiatan 1 : Memahami Musrenbang Kegiatan 2: simulasi penyusunan tahapan perencanaan pembangunan daerah Kegiatan 3: mengenai mekanisme perencanaan anggaran daerah

4 Jpl ( 185’)

Bahan Bacaan: 1. Pengertian dasar terkait musrenbang desa/kelurahan 2. Apa dan mengapa musrenbang desa/kelurahan 3. musrenbang Kecamatan 4. Gambaran umum perencanaan dan penganggaran daerah

• Kertas Plano, kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan, spidol, selotip kertas dan jepitan besar

6

Mengenal Musrenbang 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memulai dengan tema “Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah”, kemudian uraikan apa yang ingin di capai dalam modul ini : • Peserta memahami pengertian dan tujuan perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) • Peserta mampu memahami tahapan perencanaan pembangunan daerah (musrenbang). • Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah • Peserta mengetahui tahapan perencanaan anggaran daerah. 2) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 1 pada modul ini yaitu Mengenal musrenbang. 3) Berilah penjelasan Berdasarkan kepada peraturan pemerintah, bahwa perencanaan pembangunan baik ditingkat desa/kelurahan sampai ketingkat kota/kabupaten dilakukan melalui proses musrenbang. 4) Informasikan kepada peserta bahwa kita akan membahas musrenbang dengan menggunakan metode diskusi “JIGSAW” (lebih jauh mengenai JIGSAW lihat LK1 – Belajar Melalui JIGSAW). Diskusi ini akan dibagi dalam 2 tahap dengan kelompok yang berbeda. 5) Tahap 1 bagilah kelompok menjadi 5 kelompok (setiap kelompok terdiri dari 5 – 6 orang), Mintalah mereka untuk membaca Pengertian Dasar Terkait Musrenbang Desa/Kelurahan dan bahan bacaan Apa dan mengapa Musrenbang Desa/Kelurahan. 6) Tugaskan setiap kelompok untuk membahas : Kelompok 1 : Apa Yang di Maksud dengan musrenbang? Kelompok 2 : Untuk Apa Musrenbang di lakukan ? Kelompok 3 : Apa tujuan diadakannya musrenbang? Kelompok 4 : Apa dasar hukum diadakannya musrenbang ? Kelompok 5 :Dimana dan kapan musrenbang harus dilaksanakan ? 7) Setelah selesai mintalah mereka untuk kembali ke dalam kelas besar, jelaskan bahwa sekarang akan ada perubahan kelompok. Bagilah peserta menjadi 3 kelompok (setiap kelompok terdiri dari 7 – 9 orang) anggota kelompok terdiri dari perwakilan anggota kelompok diskusi sebelumnya. (didalam masing-masing kelompok ada anggota dari kelompok 1 s.d. kelompok 7 dalam diskusi sebelumnya). 8) Mintalah kepada setiap anggota kelompok untuk menjelaskan materi yang telah dipelajari dan dibahas dalam kelompok sebelumnya kepada yang lain dan diskusikan bersama dalam

7

kelompok. Anjurkan kepada setiap kelompok untuk mencatat hal-hal yang menurut mereka belum jelas. 9) Bahas bersama hasilnya dalam kelas besar, buatlah daftar bersama apa saja yang belum mereka pahami, ulaslah satu per satu apa yang mereka belum pahami, berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berpendapat. Berilah penguatan Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang. Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kota/kabupaten bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Dengan cara yang berbeda Musrenbang sebenarnya secara tidak langsung akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk mengelola program dan dana yang terkumpul dari diri mereka yang telah diserahkan kepada negara dengan membayar pajak, retribusi dan pungutan lain yang sah, sehingga masyarakat mampu untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan berdasarkan kebutuhan riil.

10) Lakukan dialog dengan peserta, bagaimana masyarakat bisa terlibat didalam musrenbang ?, tuliskan seluruh jawaban peserta di dalam kerta plano. 11) Simpulkan bersama, lanjutkan ke kegiatan 2.

Simulasi Penyusunan Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Jelaskan kepada peserta bahwa sekarang kita akan memasuki kegiatan 2, yaitu simulasi penyusunan tahapan perencanaan pembangunan daerah (musrenbang). 2) Ingatkan kembali kepada peserta bahwa pada materi sebelumnya, telah dibahas mengenai pengertian musrenbang. Dalam kegiatan ini kita akan membahas mekanisme musrenbang dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kota/kabupaten.

8

3) Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok, berikan setiap kelompok media bantu kartu musrenbang, tugaskan setiap kelompok untuk : • Menyusun tahapan musrenbang dari tingkat desa / kelurahan sampai tingkat kota/kabupaten! • Siapa saja yang terlibat dalam setiap tahapan ? • Apa saja dokumen yang dihasilkan dari setiap tahapan tersebut ? 4) Pemandu sebaiknya mengamati proses simulasi setiap kelompok, dan memberikan penjelasan apabila ada peserta yang masih belum paham. 5) Berilah kesempatan kepada salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, tanyakan kepada kelompok lain, apakah ada yang berbeda dengan yang di presentasikan? Bahas bersama apabila ada yang berbeda. 6) Bahas kembali hasil simulasi penyusunan tahapan musrenbang di dalam diskusi kelas, apabila hasil dari setiap kelompok belum ada yang tepat, ajaklah seluruh peserta untuk menyusun tahapan musrenbang secara bersama-sama.

7) Setelah tersusun, lakukan dialog dengan peserta apa saja keluaran yang diharapkan setiap tahapan tersebut ?

dari

8) Tulislah seluruh pendapat peserta di dalam kertas plano.untuk lebih memudahkan gunakanlah tabel seperti berikut ini. No 1

Tahapan Musrenbang

Keluaran yang diharapkan

Musrenbang desa/kelurahan

9

2

Musrenbang Kecamatan

3

Forum SKPD

4

Musrenbang kota/kabupaten

9) Simpulkan bersama hasil dari dialog dengan peserta, berilah penjelasan, apabila masih ada peserta yang belum paham, dan ingatkan bahwa proses musrenbang merupakan media masyarakat untuk turut berpartisipasi di dalam menentukan arah pembangunan, terutama pembangunan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. 10) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 11) Lanjutkan ke kegiatan 3

Mengenal mekanisme Perencanaan Anggaran Daerah 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 2 pada modul ini yaitu mengenal mekanisme perencanaan anggaran daerah 2) Berilah penjelasan bahwa setelah tahapan musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan penganggaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena satu sama lainnya saling berkaitan, oleh sebab itu disamping perencanaan pembangunan daerah, kita juga perlu mengenal mekanisme anggaran daerah. 3) Berilah penjelasan mengenai proses perencanaan anggaran daerah berdasarkan UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, dengan menggunakan media bantu 1 yang sudah tersedia. 4) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 5) Tutup materi dan ucapkan terima kasih.

10

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

11

Lembar Kerja

Metode JIGSAW Belajar Melalui JIGSAW (Jigsaw Learning) Jigsaw learning merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas, memiliki kesamaan dengan teknik “pertukaran dari kelompok ke kelompok” (group to group exchange) dengan suatu perbedaan penting : setiap peserta mengajarkan sesuatu kepada peserta lainnya. Setiap peserta mempelajari materi tertentu yang dikombinasikan dengan materi yang dipelajari oleh peserta lainnya. Langkah – Langkah 1) Pilihlah materi yang dapat dipisah menjadi sub – sub topik bahasan , misal dalam musrenbang di atas : • Apa Yang di Maksud dengan musrenbang? • Untuk Apa Musrenbang di lakukan ? • Apa tujuan diadakannya musrenbang? • Apa dasar hukum diadakannya musrenbang ? • Dimana dan kapan musrenbang harus dilaksanakan ?

materi

2) Bagilah peserta ke dalam beberapa kelompok sesuai sub topik yang mau dibahas, misal di atas ada 5 sub topik, maka jumlah kelompok adalah 5 dan setiap kelompok bertugas membahas satu sub topik bahasan. Tetapi apabila jumlah peserta tidak memungkinkan untuk dibagi 5 kelompok , maka peserta bisa dibagi beberapa kelompok dimana masing – masing kelompok membahas lebih dari satu sub topik. 3) Setelah selesai, bentuklah kelompok “jigsaw learning” . Bagilah peserta ke dalam kelompok yang berbeda dari kelompok sebelumnya. Setiap kelompok ada satu orang wakil dari kelompok sebelumnya. Artinya dalam contoh kasus di atas, dalam satu kelompok jigsaw minimal ada 7 orang anggota yaitu satu orang dari kelompok 1, satu orang dari kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 5. 4) Mintalah masing – masing anggota kelompok jigsaw untuk memaparkan materi yang sudah dipelajari dalam kelompok sebelumnya kepada anggota kelompok jigsaw yang lain. Mintalah mereka untuk mencatat pertanyaan – pertanyaan penting yang tidak bisa dijawab dalam kelompok. 5) Kembalilah ke dalam pleno kelas, buatlah daftar pertanyaan yang sudah mereka catat di masing – masing kelompok kemudian bahas bersama dan berikan ulasan dari pemandu.

12

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

13

PENGERTIAN DASAR TERKAIT MUSRENBANG DESA/KELURAHAN (Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, Ditjen Bina Bangda Departemen Dalam Negeri, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Januari 2008)

Desa dan Kelurahan Pengertian tentang Desa dan Kelurahan dituangkan dalam dua buah Peraturan Pemerintah yaitu: PP No. 72/2005 tentang Desa dan PP No. 73/2005 tentang Kelurahan. Menurut PP No. 72/2005, Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Kelurahan menurut PP No. 73/2005 adalah “wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan”.

Dari dua pengertian diatas maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar antara entitas desa dan kelurahan yaitu adanya perbedaan dalam hal kewenangan. Desa memiliki kewenangan dan hak untuk mengurus wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang hidup di wilayah desa bersangkutan.Sedangkan Kelurahan tidak memiliki kewenangan seluas desa karena kelurahan adalah tak lain merupakan organisasi perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pokok yang terbatas yaitu urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaa inilah yang akan menentukan posisi dan peran musrenbang terhadap pembangunan di desa dan kelurahan. Untuk desa, musrenbang desa memiliki peran penting dalam mendorong otonomi desa. Sedangkan untuk kelurahan, musrenbang kelurahan merupakan bagian dari kerja organisasi Kelurahan dalam hal perencanaan pemabangunan di daerah.

Musrenbang dan Otonomi Desa Otonomi desa dimaksudkan agar upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa menjadi lebih cepat terwujud melalui pemberian kewenangan kepada desa untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Hal ini tidak akan terjadi bila pembangunan desa masih ditentukan dan dirancang secara sentralistik seperti pada masa lalu. Musrenbang desa sebagai salah satu tugas dan kewenangan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musrenbang desa jangan sampai dipersempit artinya menjadi kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbang desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalannya otonomi desa. Agar hal ini dapat benar-

14

benar terjadi, UU No.32/tahun 2004 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.72/tahun 2005 tentang Desa menyebutkan ketentuan minimal 10% dari APBD diperuntukan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai hak desa untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan desa dari pemerintah di atasnya.

Musrenbang dan Kelurahan Musrenbang kelurahan bagi organisasi kelurahan adalah bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan di daerah untuk merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan terutama yang menjadi kewenangannya. Hasil musrenbang kelurahan akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Kelurahan dan merumuskan prioritas permasalahan dan indikasi kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk diajukan ke musrenbang kecamatan. Selain itu, sebagai bagian fungsi kelurahan untuk mendorong urusan kemasyarakatan, musrenbang kelurahan pun dapat menjadi sarana bagi pemerintah kelurahan dengan masyarakat untuk merumuskan kegiatan pembangunan swadaya masyarakat kelurahan maupaun kegiatan yang diusulkan untuk diajukan dibiayai melalui Pos Bantuan APBD.

Konsep Payung Musrenbang Desa/Kelurahan Perencanaan-penganggaran partisipatif Sebagai bagian dari tatanan desa yang demokratis, Musrenbang Desa/Kelurahan lebih memungkinkan untuk melibatkan warga seluas-luasnya ketimbang musrenbang di tingkat kabupaten/kota dan di atasnya. Konsep payung musrenbang adalah perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory planning and budgeting). Perancanaan dan penganggaran merupakan proses yang tidak terpisahkan. Penyusunan rencana kerja desa membutuhkan sumber anggaran, sebab kalaun tidak tersedia anggaran atau sumber daya lainnya, rencana kerja tersebut hanya akan menjadi dokumen kertas saja. Artinya, dokumen perencanaan yang disebut RKP Desa dan dokumen anggaran yang disebut APB Desa merupakan dua sisi uang logam yang diperlukan sebagai acuan desa menjalankan pembangunan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan warganya.

Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor) dan perempuan (pro-gender) Perkembangan selanjutnya dari konsep perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory planning and budgeting) yang berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor) dan perempuan (pro-gender). Kedua konsep ini berkembang sebagai kritik bahwa kelompok miskin dan perempuan sering diwakili oleh kelompok elit dan laki-laki. Budaya masyarakat menyebabkan perempuan seringkali tidak berperan di sektor publik dan urusan pembangunan dianggap sebagai ’urusan laki-laki’. Peminggiran ini harus diubah dan mereka seharusnya hadir, ikut bermusyawarah dan juga ikut menerima manfaat langsung dari program dan anggaran pembangunan. Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin/perempuan dapat diartikan sebagai: (1) Prosesnya melibatkan kalangan marjinal/perempuan yang biasanya tidak ikut hadir

15

dan tidak ikut bersuara dalam forum publik; (2) Hasil rencana kerja yang disusun menetapkan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran kegiatan atau penerima manfaat; (3) Alokasi anggaran untuk kegiatan dengan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran atau penerima manfaat langsung. Tata pemerintahan yang baik (good governance) Dengan bergulirnya otonomi daerah, diharapkan desa/kelurahan menjalankan peran pembangunan untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Hal ini hanya dapat terjadi apabila tiga pilar tata pemerintahan, menjalankan peran dan fungsinya masingmasing. Ketiga pilar itu adalah: ™ Pemerintah desa/kelurahan (government); ™ Warga masyarakat (citizen); dan ™ Kalangan usaha/swasta (private sector). Apabila salah satu pilar dari tatapemerintahan itu timpang, maka akan sulit tercapai tata pemerintahan yang baik. Warga masyarakat perlu bersikap mengkoreksi jalannya pemerintahan desa/kelurahan dan pembangunan sebagai warga yang baik. Sebaliknya pemerintah desa/kelurahan menerima masukan masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan dan tanggung gugatnya. Sedangkan kalangan usaha/swasta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal dengan membuka peluang kerja, menjalankan kewajiban seperti membayar pajak, memperhatikan kelestarian lingkungan, dan menjalankan tanggung jawab sosial lainnya.

Demokrasi desa (village democracy) Khusus untuk otonomi desa, perkembangannya terjadi sebagai suatu upaya mengembalikan kedaulatan desa sebagai bagian dari bergulirnya reformasi dan pengembangan demokrasi di Indonesia. Impian besar otonomi desa adalah membangun tatapemerintahan desa yang demokratis. Karena desa merupakan unit yang kecil, dapat diterapkan konsep demokrasi partisipatoris yang bercirikanketerlibatan warga langsung dalam berbagai proses publik. Berbeda dengan unit pemerintahan lainnya yang lebih menerapkan demokrasi perwakilan. Apa yang dimaksudkan dengan sistem demokrasi desa? Yaitu tatapemerintahan yang menempatkan warga sebagai pemilik kedaulatan dan menyerahkan mandat kepada pemimpin (pemerintah desa). Artinya, pemimpin terpilih harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandatnya kepada warga antara lain dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa (Tahunan). Secara konsep, sebuah desa dianggap demokratis bila prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi dapat dijalankan.

16

Istilah-istilah Penting Musrenbang RKP Desa dan Renja SKPD Kelurahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan dokumen yang disusun sebagai produk musrenbang. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang bertugas membuat rancangan awal RKP desa untuk dipaparkan di dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan kemudian diperbaiki penjabaran kegiatannya berdasarkan kesepakatan di musyawarah. Rancangan awak RKP Desa ini hanya dapat disusun pada saat persiapan (pra musrenbang) bila desa telah memiliki dokumen Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Bila belum ada RPJM Desa, RKP Desa disusun paska pelaksanaan musrenbang berdasarkan usulan kegiatan prioritas yang disepakati dalam musyawarah. Untuk kelurahan, dokumen ini disebut Renja SKPD Kelurahan. RPJM Desa dan Renstra Kelurahan Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen rencana desa yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen ini harus diacu dalam pembahasan usulan kegiatan di musrenbang sehingga sebaiknya rancangan awal RKP Desa disusun berdasarkan dokumen ini, dipaparkan di musrenbang dan diperbandingkan dengan hasil kajian kondisi dan persoalan desa terkini, sehingga kemudian terjadi penyesuaian kembali. Mengapa harus menyusun RPJM Desa? Berdasarkan hasil kajian, rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang terputus-putus ternyata tidak berdampak perubahan yang berarti. Agar rencana program berkesinambungan diperlukan kerangka program jangka menengah untuk menjadi rujukan penyusunan rencana kerja tahunan. Untuk kelurahan, dokumen ini disebut Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan. Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Pasal-1 UU No.72/tahun 2005). Dana dari Kabupaten/Kota yang diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. (Penjelasan Pasal-68 ayat 1 point c UU No.72/tahun 2005). ADD merupakan salah satu komponen APB Desa yang paling utama saat ini karena kebanyakan desa belum mengembangkan pendapatan asli desa yang cukup besar. ADD merupakan hak desa untuk memperoleh anggaran untuk menyelenggarakan pembangunan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk kelurahan, terdapat Pos Bantuan APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Menurut PP No.72 tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 1 ayat 12). Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Pasal 73 ayat 2). Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (Pasal 73 ayat 3). Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan

17

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota (Pasal 74). APB Desa adalah dokumen yang disusun untuk menerjemahkan kegiatan di dalam RKP desa menjadi alokasi anggaran kegiatan/program. Sumber pendapatan desa yang menjadi komponen APBDes terdiri atas1: ™ Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; ™ Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; ™ Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; ™ Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; ™ Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

1

Pasal 168 PP 72/2005 tentang Desa.

18

Apa dan Mengapa Musrenbang Desa/Kelurahan Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa/kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/memperhatikan kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun2. Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa/kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tatapemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tatapemerintahan dan pembangunan.

Kerangka Hukum Musrenbang Desa/Kelurahan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan Pemerintah No.72/2005 tentang Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah dengan mengacu pada UU 32/2004 tersebut. Sedangkan kelurahan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.73/2005 tentang Kelurahan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan desa/kelurahan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Payung hukum untuk pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya sejauh ini masih diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun3. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sementara itu, meskipun kelurahan bukan unit pemerintahan otonom seperti halnya desa, musrenbang kelurahan dilakukan salah satunya untuk merumuskan kegiatan 2

SEB Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007. 3 Surat edaran ini diterbitkan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang musrenbang.

19

prioritas dalam urusan pembangunan yang akan dimasukkan kedalam Renja SKPD kelurahan yang merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD (kabupaten/kota).

Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga. Musrenbang desa/kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbangdes, pemerintah desa dan warga berembug dalam menyusun program tahunan desanya. Demikian halnya di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan.

Tujuan dan Keluaran Musrenbang Desa/Kelurahan Tujuan Musrenbang Desa yaitu:

Tujuan Musrenbang Kelurahan yaitu:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan sbb.:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan.

™Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat; ™Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain; ™Prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD propinsi. 2. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

20

2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat. 3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah (kabupaten/kota) 4. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD propinsi. 5. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di kelurahannya di forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

KELUARAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN Keluaran Musrenbang Desa adalah:

Keluaran Musrenbang Kelurahan adalah:

1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran berjalan.

1. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD kelurahan;

2. Daftar nama Tim Delegasi Desa yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.

2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara swadaya

3. Berita acara musrenbang desa.

3. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan 4. Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang akan mengikuti musrenbang kecamatan. 5. Berita acara musrenbang kelurahan

Proses Umum Musrenbang Desa/Kelurahan Tahapan Pra Musrenbang Desa/Kelurahan 1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Kepala Desa/Lurah ™ Struktur organisasi TPM dan pembagian tugas: Ketua, bendahara, seksiseksi (acara, materi, logistik) ™ Pembentukan tim pemandu oleh TPM (3 orang). 2. Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan oleh TPM: ™ Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa/kelurahan ™ Pengumuman kegiatan musrenbang desa/kelurahan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H) ™ Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan). 3. Persiapan oleh tim pemandu: ™ Pelaksanaan kajian desa/kelurahan (per dusun/RW dan atau per sektor/isu pembangunan) untuk menyusun data/informasi permasalahan desa/kelurahan ™ Penyusunan rancangan awal RKP Desa yang diturunkan dari RPJM Desa atau Renja Kelurahan yang diturunkan dari Renstra Kelurahan/RPJM Kelurahan terutama yang termasuk urusan pembangunan ™ Persiapan bahan masukan (materi) musrenbang lainnya yang relevan.

21

Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Desa 1. Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk musyawarah: ™ Pemaparan oleh anggota masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa: (1) Rangkuman permasalahan sosial-budaya desa (termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan); (2) Rangkuman permasalahan infrastruktur desa; (3) Rangkuman permasalahan pemerintahan desa ™ Pemaparan Kepala Desa mengenai: (1) Hasil evaluasi RKP-Desa yang sudah berjalan; (2) Kerangka prioritas program menurut RPJM Desa; (3) Informasi perkiraan ADD tahun berikut ™ Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan ybs. ™ Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan di atas dan tanggapan/diskusi oleh warga masyarakat. 2. Musyawarah penyepakatan prioritas masalah/kebutuhan yang ada di desa kegiatan untuk RKP-Desa tahun berikutnya dengan proses sbb.: ™ Pemilahan permasalahan yang menjadi prioritas desa sendiri dan yang menjadi prioritas untuk diusulkan melalui musrenbang kecamatan ™ Pembahasan rancangan awal RKP-Desa ™ Penyusunan prioritas permasalahan/kebutuhan daerah yang ada di desa. 3. Musyawarah penentuan tim delegasi desa dengan proses sbb.: ™ Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi desa ™ Penentuan calon dari peserta musrenbang desa ™ Pemilihan/pengambilan suara ™ Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi. Musrenbang Kelurahan 1. Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk musyawarah: ™ Pemaparan oleh anggota masyarakat mengenai gambaran persoalan di wilayah kelurahan menurut hasil kajian, yang dibagi ke dalam urusan yang menjadi kewenangan kelurahan: (1) Rangkuman permasalahan sosial-budaya kelurahan (termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan); (2) Rangkuman permasalahan infrastruktur Kelurahan; (3) Rangkuman permasalahan pemerintahan kelurahan. ™ Pemaparan Lurah mengenai: (1) Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan yang sudah berjalan; (2) Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD yang sudah berjalan di wilayah kelurahan; (3) Kerangka prioritas program dan kegiatan urusan pembangunan menurut

22

Renstra Kelurahan; (3) Informasi perkiraan Bantuan Kelurahan, Pagu Indikatif Kelurahan, dan informasi APBD lainnya. ™ Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan kondisi kelurahan yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan ybs. ™ Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan di atas dan tanggapan/diskusi oleh warga masyarakat. 2. Musyawarah penyepakatan prioritas masalah/kebutuhan serta kegiatan yang ada di wilayah kelurahan dengan proses sbb.: ™ Pemilahan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani di tingkat kelurahan sendiri dan yang menjadi prioritas untuk diusulkan melalui musrenbang kecamatan. ™ Pembahasan rancangan awal Renja SKPD Kelurahan untuk urusan pembangunan. ™ Penyusunan prioritas permasalahan/kebutuhan daerah yang ada di wilayah kelurahan. 3. Musyawarah penentuan tim delegasi Kelurahan dengan proses sbb.: ™ Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi Kelurahan. ™ Penentuan calon dari peserta musrenbang kelurahan. ™ Pemilihan/pengambilan suara. ™ Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi. Tahapan Pasca Musrenbang Desa/Kelurahan 1. Rapat kerja tim perumus hasil musrenbang desa/kelurahan yang terdiri dari: ™ Dua-tiga (2-3) orang dari TPM dan perangkat desa/kelurahan ™ Tiga (3) orang anggota tim delegasi desa/kelurahan 2. Rapat kerja finalisasi dokumen: ™ RKP-Desa dan penyusunan APBDesa untuk desa ™ Renja SKPD Kelurahan dan penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Swadaya Kelurahan dan Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan

Masukan (Dokumen/Data/Informasi) yang Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan Pada tahap pelaksanaan materi/data/informasi sbb.:

musrenbang

Dibutuhkan

desa/kelurahan,

untuk

dibutuhkan

Musrenbang Desa ™ Dokumen RPJM-Desa; ™ Hasil kajian desa (per dusun/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan);

23

™ Hasil evaluasi RKP-Desa tahun sebelumnya; ™ Rancangan awal RKP-Desa tahun yang sedang berjalan. Musrenbang Kelurahan ™ Renstra SKPD Kelurahan; ™ Hasil kajian kelurahan (per dusun/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan); ™ Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan tahun sebelumnya, dan kegiatan pembanguan yang sedang berjalan; ™ Rancangan awal Renja SKPD Kelurahan tahun yang sedang berjalan.

Dokumen-dokumen yang Dihasilkan Musrenbang Desa/Kelurahan Seluruh proses musrenbang desa/kelurahan, menghasilkan dokumen-dokumen sbb.: Tahapan Pra Musrenbang Desa/Kelurahan ™ Rekap data/informasi hasil kajian desa (per dusun/RW ata per sektor); ™ Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan untuk musrenbang desa dan Renja SKPD Kelurahan untuk musrenbang kelurahan. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan ™ Notulensi dan berita acara pelaksanaan musrenbang; ™ Format-format isian penentuan prioritas kegiatan yang akan menjadi bahan utama penyempurnaan rancangan awal RKP-Desa Tahunan atau Renja SKPD Kelurahan. Tahapan Pasca Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan ™ SK Kades/Kelurahan untuk Tim Delegasi Desa/Kelurahan; ™ Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan atau Renja SKPD Kelurahan; ™ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). ™ Rencana Anggaran dan Biaya Program Kelurahan.

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan Pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7 hari sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat siapa pun dapat saja menghadirinya sebab forum ini adalah milik warga masyarakat desa/kelurahan.

Komposisi peserta. Musrenbang desa/kelurahan akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas:

™ Keterwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT); ™ Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.); 24

™ Keterwakilan kelompok usia (generasi muda; generasi tua); ™ Keterwakilan kelompok sosial dan jenis kelamin (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal); ™ Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan swasta/bisnis, masyarakat umum);

(pemerintah

desa/kelurahan,

kalangan

™ Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa/urusan kelurahan. Tips Melibatkan Kelompok Marjinal dan Perempuan Salah satu tugas Tim Penyelenggara Musrenbang dan tim pemandu adalah mengupayakan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat yang biasanya tidak hadir dan berbicara di forum/musyawarah desa (termasuk perempuan). Beberapa tips adalah: ™ Lakukan pendekatan pribadi kepada beberapa orang untuk menjelaskan apa dan mengapa dilaksanakan musrenbang desa/kelurahan, serta pentingnya keterlibatan warga semua kalangan; ™ Berikan informasi yang memungkinkan warga tersebut dapat memahami apa yang akan dibahas dalam musrenbang; ™ Lakukan pertemuan dengan kelompok khusus yang biasanya tidak mau hadir dalam forum atau pertemuan desa untuk menggali aspirasinya (misal: kelompok buruh tani, kelompok ibu-ibu, kelompok sektor informal, kelompok nelayan, dan sebagainya); ™ Identifikasi orang-orang dalam setiap kelompok tersebut untuk menjadi kontak dalam pelibatan kelompoknya. Yakinkan orang ini untuk mendorong kelompoknya terlibat dalam kegiatan-kegiatan musrenbang dan forum desa lainnya.

Peran dan tugas peserta. Peran/tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusannya. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar musrenbang benar-benar menjadi forum musyawarah bersama. Kriteria (persyaratan) sebagai peserta. Meskipun semua warga desa berhak berpartisipasi

dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, tetapi terdapat kriteria atau persyaratan yang sebaiknya disampaikan kepada warga yang ingin menjadi peserta, yaitu: ™ Peserta menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum (desa), dan keberpihakan terhadap kalangan marjinal4. ™ Peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen, dan materi yang relevan untuk pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan. Untuk memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber informasi yaitu Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan.

4

Lihat penjabaran prinsip-prinsip musrenbang desa.

25

™ Peserta berminat membangun kapasitasnya mengenai kebijakan, aturan, arah program pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai peserta musrenbang yang aktif. Untuk penguatan kapasitas, Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan dapat menyelenggarakan simulasi musrenbang desa/kelurahan.

Pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan Pemerintah desa/kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan (LKM)5 yang salah satu tugas/fungsinya adalah membantu sebagai penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif6. Dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan desa, pemerintahan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa ini. Karena itu, biasanya Kepala Desa menunjuk Ketua LKM/LPM untuk menjadi Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan. Peran/tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan, yaitu: ™ Melakukan pertemuan/rapat panitia (pembagian peran dan tugas, menyusun jadwal keseluruhan proses persiapan, pelaksanaan, dan paska musrenbang) ™ Membentuk tim pemandu (siapa, peran dan tugas) ™ Menyepakati tatacara menentukan dan mengundang peserta ™ Mengelola anggaran penyelenggaraan musrenbang secara terbuka, efektif, dan efisien ™ Mengorganisir seluruh proses musrenbang desa/kelurahan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan paska-pelaksanaan sampai selesai tersusunnya RKP-Desa untuk musrenbang desa dan APB-Desa atau Renja SKPD Kelurahan untuk musrenbang kelurahan ™ Menyusun daftar cek-list dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan (materi), tempat, alat dan bahan yang diperlukan ™ Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan ™ Memastikan bahwa narasumber memberikan masukan yang dibutuhkan (relevan) untuk melakukan musyawarah perencanaan desa melalui surat permintaan materi yang diperinci apa saja yang diharapkan untuk dipaparkan atau berbincang langsung dengan narasumber ™ Apabila dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan atau simulasi musrenbang desa/kelurahan dalam rangka penguatan kapasitas warga yang akan mengikuti musrenbang desa/kelurahan. Simulasi musrenbang desa/kelurahan dapat dilakukan pada tahap pra-musrenbang desa/kelurahan (tahap persiapan) ™ Kepala desa berperan/tugas menjadi penanggung jawab dari keseluruhan pelaksanaan musrenbang di desanya.

Prinsip-prinsip Musrenbang Desa/Kelurahan Prinsip-prinsip musrenbang desa/kelurahan, berlaku baik untuk pemandu, peserta, narasumber, maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan. Prinsip-prinsip 5 6

Atau disebut juga Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM). PP 72/2005 tentang Desa dan PP 73 tentang Kelurahan.

26

ini tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa/kelurahan benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa. ™ Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun kita sendiri tidak sependapat.

golongan.

musyawarah dialogis. Peserta musrenbang ™ Prinsip desa/kelurahan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau

™ Prinsip anti dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang. ™ Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling ’diam’ untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda. ™ Prinsip anti diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan. ™ Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa/kelurahan dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

(Panduan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan,Ditjen Bina Bangda Departemen Dalam Negeri,Forum Pengembangan Partisipasi masyarakat, Januari 2008)

27

Musrenbang Kecamatan A. Pengertian 1. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. 2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah. 4. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 5. Nara Sumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan. 6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan. 7. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain: a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya, b. Daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/kota. B. Tujuan Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk: 1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. 2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan. 3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsifungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. C. Masukan Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah: 1. Dari Desa/Kelurahan: a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatan. b. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan di tingkat kecamatan. d. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri. 28

2. Dari Kabupaten/Kota: a. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yuang mengusulkan kegiatan tersebut. b. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut. c. Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya. D. Mekanisme Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari: 1. Tahap Persiapan: a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab SKPD. b) menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan. c) mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang. d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat. e) menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan. 2. Tahap Pelaksanaan: a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan. b. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran. c. Pemaparan Kepala-kepala Cabang SKPD setempat atau Pejabat SKPD kabupaten/kota mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya. d. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD. e. Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh desa/kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD. f. Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD. g. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum. h. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintasdesa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan). i. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD. j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan. k. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.

29

Catatan Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang kecamatan tetap dilaksanakan minimal hingga langkah yang disebutkan pada butir 7, sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang kecamatan. E. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah: 1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. 2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD. 3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/kota. 4. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan. F. Peserta Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang merupakan wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya). G. Narasumber 1. Dari Kabupaten/Kota: Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Khusus untuk anggota DPRD, forum ini bisa menjadi forum untuk menjaring aspirasi masyarakat. 2. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan. H. Tugas Tim Penyelenggara 1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan. 2. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan. 3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 4. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan. 5. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 6. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 7. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. 8. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat: a) kegiatan prioritas yang disepakati, dan b) daftar nama delegasi yang terpilih. 9. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD. I. Tugas Delegasi Kecamatan 1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 2. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

30

3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan. 4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. 5. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatankegiatan tersebut. III. Forum Satuan Keria Perangkat Daerah/Forum-SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2007 A. Pengertian 1. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/ sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 2. Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD dapat tetap dilakukan. 3. Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadual acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Disarankan agar Iangkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang dibentuk. 4. Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada: a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten/kota tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Kimpraswil atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,dan sebagainya. 5. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum /Musrenbang. 6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. 7. Hasil Forum SKPD adalah: a. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN; b. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti pembahasan musrenbang tahunan kabupaten/kota. 8. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait Iainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota. 9. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota. B.Tujuan Forum SKPD Kabupaten/Kota bertujuan untuk: 1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).

31

2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD. 3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD. C. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD adalah: 1. Dari Provinsi dan Kementerian Negara: infomasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. 2. Dari Kabupaten/Kota: a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD/Unit Kerja Daerah. b. Kegiatan Prioritas pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada). c. Rancangan Renja-SKPD. d. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD. e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten/kota seperti: Asosiasi Profesi, LSM, peguruan tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan. f. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. 3. Dari Kecamatan: a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan. b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum-forum SKPD. D. Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan: a. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal.Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. b. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsure SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bappeda. c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut: a) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan. b) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan RenjaSKPD. c) mengindentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai. d) memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas. e) menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Kepala Bappeda. f) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan. g) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dan kelompokkelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten/kota. h) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.

32

2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD. b. Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD. c. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD. d. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum. e. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD. f. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD. g. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka anggaran). Petunjuk pengisian Form-Form kegiatan prioritas SKPD khusus untuk sumber pendanaan APBN dapat dilihat pada Lampiran-2. h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara: a) mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD. b) merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan. i. Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompokkelompok masyarakat skala Kabupaten/Kota untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Kabupaten/Kota (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD). Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan. Catatan: Dalam hal dokumen penunjang belum tersedia, Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD tetap harus dilaksanakan. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Forum SKPD. E. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten/Kota adalah: 1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. 2. Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan. 3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota. 4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten/Kota. F. Peserta Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan. Ini mencakup antara lain Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan; RSUD, Ikatan Dokter Indonesia di daerah dan Ikatan Bidan Indonesia di daerah untuk Forum Kesehatan dan lain sebagainya.

33

G. Narasumber Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahili/profesional balik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. H. Tugas Tim Penyelenggara 1. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan. 2. Menyusun rincian jadual, agenda, dan tempat Forum SKPD. 3. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD. 4. Mendaftar peserta Forum SKPD. 5. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD. 6. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-SKPD. 7. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD. 8. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD. 9. Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat. I. Tugas Delegasi Forum SKPD 1. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD. 2. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. 3. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait. IV. Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2007 A. Pengertian 1. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. 2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta. 3. Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang. 4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. 5. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan. 6. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD). B. Tujuan 1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya. 2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD). 3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD). C. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah:

34

1. Dari Kabupaten/Kota: a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah. b. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya. c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang terdiri atas: a) plafon untuk setiap SKPD dan b) plafon untuk Alokasi Dana Desa. d. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota. e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. 2. Dari Kecamatan: a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan. b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota. D. Mekanisme Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan: a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten/Kota. b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan. b) menyusun jadual dan agenda Musrenbang. c) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Kabupaten/Kota minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang. d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten/Kota, balik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD. e) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten/Kota. 2. Tahap Pelaksanaan: a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota oleh Kepala Bappeda. b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara. c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum-SKPD. d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota), yang meliputi: a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra-SKPD/Unit Kerja. b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD. c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana Iainnya. e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya. f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD. g. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya. h. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten /Kota. i. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.

35

Catatan: Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan dalam rangka menentukan jenis kegiatan prioritas daerah. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota. E. Keluaran Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi: 1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan fungsi/SKPD. 2. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dansumber pendanaan lainnya. 3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Pusat. 4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa. F. Peserta Peserta Musrenbang Kabupaten/Kota adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD. G. Narasumber Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD. H. Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota Setelah hasil Musrenbang Kabupaten/Kota disepakati oleh peserta, Kabupaten/Kota menyampaikan hasilnya kepada: 1. DPRD setempat. 2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 3. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD. 4. Kecamatan. 5. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD.

36

maka

Pemerintah

Gambaran Umum Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun fiskal di Indonesia dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Formulasi anggara terdiri dari dua komponen, yaitu proses perencanaan yang bersifat bottom up dan proses penganggaran yang bersifat top down. Proses perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan di level kelurahan, kecamatan, Forum SKPD, sampai level kota/kabupaten.Proses penganggaran didilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Perencanaan Partisipatif Pelaksanaan musrenbang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada warga untuk menyalurkan aspirasi dan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat. Proses ini dimulai pada tingkat desa/kelurahan dengan mengidentifikasi program-program yang ingin dilakukan desa/kelurahan, yang pada umumnya berupa pembangunan infrastruktur skala komunitas desa/kelurahan. Musrenbang desa/kelurahan diselenggarakan antara bulan januari sampai Maret, tergantung pada pemerintah daerah. Konsepnya, Musrenbang terbuka untuk semua warga desa/kelurahan, tetapi dalam praktek di banyak daerah, musrenbang desa/kelurahan banyak dihadiri oleh para tokoh masyarakat. Hasil musrenbang desa/kelurahan ini kemudian dibawa ke musrenbang kecamatan dan disampaikan oleh kepala desa atau lurah. Dalam musrenbang kecamatan, selain dihadiri oleh warga desa/kelurahan dan kecamatan, juga dihadiri oleh kepala dinas dan atau anggota DPRD. Usulan-usulan dalam musrenbang kecamatan ini kemudian dikompilasi oleh Bappeda dan didiskusikan dalam musrenbang kabupaten/kota. Musrenbang kota/kabupaten pada biasanya diselenggarakan antara bulan Maret sampai bulan Mei, bersamaan dengan proposal dari beragai dinas teknis. Musrenbang kabupaten/kota dihadiri oleh sejumlah masyarakat, anggota DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan lain-lain. Dalam proses musrenbang, belum ada patokan alokasi anggaran. Hal ini menyebabkan musrenbang menghasilkan daftar usulan program yang bersifat daftar keinginan dan hanya sedikit yang didanai oleh APBD. Salah satu alasannya adalah keterbatasan keuangan yang sangat mengikat pemerintah daerah. Dengan pengeluaran rutin yang menyedot 80% total pendapatan daerah hanya sedikit alokasi untuk membiayai program. Di saat yang sama masing-masing SKPD dan anggota DPRD memiliki usulan program yang memiliki usulan program pembangunan yang ingin dibiayai. Konsekuensinya, hanya tersisa sedikit alokasi dana untuk proses musrenbang. Banyaknya usulan-usulan dalam musrenbang dan hanya sebagian kecil yang bisa dibiayai memunculkan sinisme bahwa perencanaan partisipatif dalam musrenbang lebih mirip berhayal daripada berencana. Beberapa daerah berupaya membuat kebijakan daerah yang bisa menjamin perencanaan dalam musrenbang menjadi relistis. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah telah sepakat untuk menyerahkan 10% dari APBD kepada pemerintah kecamatan dan desa. Kebijakan serupa dibuat oelh pemerintah Kota Makasar, yaitu dengan menyerahkan block grant untuk setiap kecamatan sebesar Rp 500 juta. Beberapa Kabupaten lain, seperti Kabupaten Lamongan mempunyai kebijakan tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

37

Bagan Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah Menurut UU No. 17/2003 dan UU No. 25/2004

Keterangan: 1. Bagan alur tahapan penyusunan APBD Kota/Kabupaten di atas merupakan bagan yang disusun dengan menggabungkan tahapan yang ada di UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. 2. Tahap Musrenbang tingkat kelurahan/desa hingga tingkat kota/kabupaten, dengan hasil akhir berupa dokumen perencananan yang berisi masukan utama untuk menyusun dokumen RKPD. Proses ini diatur dalam UU No. 25/2004 tentang SPPN. 3. Tahap penentuan prioritas dan Plafon sampai dengan Tahap Penetapan APBD diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. 4. Meskipun diatur oleh UU yang berbeda, semangat yang ada di kedua UU ini menghendaki proses penyusunan APBD yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran yang bisa dilihat dari UU No. 17 pasal 17 (2) yang menyatakan bahwa: “Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah

38

dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 (2) UU No. 25/2004 menyatakan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”. Proses Penganggaran Proses penganggaran di eksekutif dimulai dengan kegiatan persiapan usulan program SKPD. Kepala SKPD menghadiri musrenbang tingkat kecamatan dan Forum SKPD untuk mempresentasikan proposal program SKPD untuk satu tahun depan dan untuk mendengar usulan masyarakat. Secara teori, forum ini membuka kemungkinan bagi SKPD untuk memasukkan usulan masyarakat ke dalam proposal SKPD. Semua program yang datang dari semua SKPD dikoordinasikan dan dituliskan oleh Bappeda dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan dokumen inilah Kebijakan Umum APBD tahunan diformulasikan, termasuk prioritas dan plafon anggaran untuk setiap program dan kegiatan di tingkat SKPD. Masing-masing SKPD menyiapkan perkitaan anggaran untuk program kerja mereka (RASK/RKA-SKPD) dan menyerahkannya kepada Bappeda dan ke Bagian Keuangan di Sekretariat Daerah. Panitia anggaran (Panggar) eksekutif menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun berikutnya. RAPBD ini dibahas dengan panitia anggaran (Panggar) Legislatif di DPRD. Dokumen RAPBD diserahkan secara resmi oleh Bupati/Walikota kepada DPRD pada bulan Oktober dalam pertemuan umum dimana masing-masing fraksi diundang untuk memberikan tanggaran. Secara teoritis, DPRD memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk menilai RAPBD dan memberikan tanggapan sebelum sidang pleno dan mensahkannya. Faktualnya, Penyiapan anggaran seringkali terlambat dan hal ini menyebabkan terbatasnya kemampuan anggota DPRD untuk memberikan pertimbangan yang matang dan RAPBD sebelum pengesahannya.

39

Tabel Tahapan, Pelaku, dan Out Put Perencanaan dan Penganggaran Daerah menurut SEB Musrenbang dan Permendagri No. 13/2006 No.

Tahapan

Pelaku

1.

Musrenbangkel/des

Komponen masyarakat (Ketua RT/RW, Kadus, LPM, Ketua Adat, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, ormas, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, kades/lurah, aparat desa/kelurahan, BPD, camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, LSM, puskesmas.

Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan

Januari

2.

Musrenbangcam

Delegasi desa/kelurahan, ormas tingkat kecamatan, Bappeda, wakil SKPD, Cabang SKPD, Kepala UPTD Kecamatan, Anggota DPRD dari DP kecamatan, camat dan aparat kecamatan, LSM.

Daftar prioritas kegiatan pembangunan kecamatan

Februari

3.

Forum SKPD

Delegasi kecamatan, organisasi sektoral (Pendidikan, IDI, HKTI), Kepala SKPD, Kepala dan Pejabat Bappeda, anggota DPRD mitra SKPD, LSM sesuai bidang kerja SKPD, ahli.

Rencana Kerja (Renja) SKPD

Maret

4.

Musrenbangkot/kab

Delegasi musrenbangcam, delegasi forum SKPD, SKPD, DPRD, LSM di level kota/kabupaten, perwakilan Bappeda propinsi. Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja SKPD, Tim/Panitia Anggaran eksekutif maupun DPRD.

Dokumen Masukan Utama untuk Pemutakhiran RKPD

Maret

5.

Penyusunan RKPD

TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)

RKPD

April – Mei

6.

Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD

Kepada Daerah dan DPRD

-

Tengah Juni

7.

KUA disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD

Kepala Daerah dan DPRD

Nota Kesepakatan KUA

Mgg I Juli

8.

Penyampaian Rancangan PPAS ke

Kepala Daerah dan DPRD

-

Mgg II Juli

40

Out Put

Waktu

DPRD 9.

PPAS disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD

Kepala Daerah dan DPRD

Nota Kesepakatan KUA

Akhir Juli

10. Penetapan Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Kepala Daerah

Se Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Awal Agustus

11. Penyusunan RKA SKPD

SKPD

RKA SKPD

Agustus – September

12. Sosialisasi Raperda APBD

TPAD

Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan APBD.

Akhir September

13. Penyampaian Raperda APBD ke DPRD

Kepala Daerah dan DPRD

-

Mgg I Oktober

14. Pembahasan Raperda APBD

Pemda dan DPRD –sesuai tata tertib DPRD.

-

Okt. – Nov.

15. Pengambilan Keputusan terhadap RAPBD

Kepala Daerah dan DPRD

APBD

Awal Desember

16. Penetapan Hasil Evaluasi

Gubernur untuk kota/kabupaten dan Mendagri untuk propinsi.

APBD yang sudah dievaluasi

Tengah Desember

17. Penetapan Perda tentang APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD bila sesuai hasil evaluasi

Kepala Daerah dan DPRD

Perda APBD

Akhir Desember

Keterangan: • Musrenbangdes/kel adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan. • Musrenbangcam adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. • Forum SKPD adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat satuan kerja pembangunan daerah (SKPD) antara lain Dinas, Badan, Lembaga, dan Kantor. • Musrenbangkot/kab, adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kota/kabupaten. • Forum Kebijakan Umum Anggaran adalah forum bersama antara Pemberintah Kota/Kabupaten dengan DPRD untuk menyusun kebijakan umum dari APBD yang akan disusun. • Forum Prioritas dan Plafon adalah forum bersama antara pemerintah kota/kabupaten dengan DPRD untuk menentukan sektor yang menjadi prioritas untuk didanai dan berapa plafon/pagu anggaran untuk tiap SKPD. Dalam aturan lama (Kepmendagri No. 29/2002) penentuan plafon tidak melibatkan DPRD. • Forum penyusunan RKA – SKPD adalah forum bersama antara perangkat daerah (SKPD) dengan mitra kerjanya di DPRD, bisa berupa komisi-komisi atau panitia anggaran. Istilah lain untuk menunjuk proses ini adalah Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

41

• •

42

Penyusunan APBD, adalah proses kompilasi RKA SKPD dari seluruh SKPD oleh pemerintah kota/kabupaten, yang biasanya dilakukan oleh Bappeda. Pembahasan dan Penetapan APBD, adalah proses pembahasan RAPBD antara pihak pemerintah kota/kabupaten dengan DPRD. Proses ini menghasilkan Dokumen APBD yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Modul 3 Topik: Strategi Memperjuangkan PJM Pronangkis ke dalam Musrenbang

1. Peserta memahami posisi strategis musrenbang bagi perencanaan pembangunan masyarakat. 2. Peserta memahami perannya dalam memfasilitasi pelaksanaan musrenbang 3. Peserta mampu merumuskan strategy memperjuangkan PJM Pronangkis ke dalam msurenbang di wilayah dampingannya.

Kegiatan 1: Analisa kasus musrenbang Kegiatan 2: Merumuskan strategi memperjuangkan PJM pronangkis ke dalam musrenbang

2 Jpl ( 90’)

• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 43

Analisa Kasus Musrenbang 1)

Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memulai dengan Tema “ Peran fasilitator dalam musrenbang” kemudian uraikan apa yang ingin dicapai dalam modul ini : • Peserta memahami posisi strategis musrenbang bagi perencanaan pembangunan masyarakat. • Peserta memahami perannya dalam memfasilitasi pelaksanaan musrenbang • Peserta mampu merumuskan strategy memperjuangkan PJM Pronangkis ke dalam msurenbang di wilayah dampingannya.

2)

Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 1, yaitu analisa kasus musrenbang di beberapa wilayah.

3)

Ajaklah peserta untuk membaca kasus mengenai ”BKM dilibatkan Musrenbangcam Ceper?”, Berilah kesempatan waktu secukupnya.

4)

Kemudian bagilah peserta menjadi beberapa kelompok, untuk membahas beberapa hal : 1. Apa saja faktor keberhasilan yang telah dilakukan dalam kasus tersebut? 2. Mengapa BKM dilibatkan dalam musrenbang? 3. Apa saja kendala dan permasalahan yang terjadi dalam musrenbang tersebut ?

5)

Berilah kesempatan kepada setiap wakil kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya.

6)

Ajaklah kembali dialog didalam kelas besar, apakah keberhasilan tersebut terjadi di wilayah dampingan kita? Berilah kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Apa bila tidak terjadi faktor apa saja yang menyebabkan bahwa PJM Pronangkis tidak menjadi acuan dalam musrenbang ?

7)

Tulislah seluruh jawaban peserta dalam kertas plano.

8)

Simpulkan bersama, dan berilah penguatan.

44

di

dalam

Permasalahan yang sering muncul dalam Musrenbang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu masalah yang berkaitan dengan input, proses dan output. Pertama, masalah yang berkaitan dengan input terutama menyangkut keterlibatan masyarakat yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan akan peran masyarakat dalam pembuatan keputusan, dan kurangnya informasi yang dimiliki serta masih kuatnya budaya yang didominasi oleh yang di”tua”kan (ketokohan). Kedua, masalah yang berkaitan dengan proses, yaitu masih besarnya pengaruh top down, sehingga tidak dilakukan secara partisipatif, namun hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu dan formalitas saja. Ketiga, masalah dalam output berkaitan dengan masih kuatnya paradigma lama yang berlomba untuk menyusun “shoping list” dan “daftar belanja” yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kebutuhan. Dengan memperhatikan maksud dan tujuan Musrenbang, serta mekanisme pelaksanaan Musrenbang yang sangat singkat, dan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Musrenbang (mulai dari input – proses – output) muncul beberapa isu penting yang perlu diatasi. -

-

Hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan kurang dimanfaatkan sebagai masukan dalam Musrenbang kota/kabupaten berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Hasil dari usulan masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik dan terdistribusi ke instansi-instansi teknis. Tidak adanya feed-back kepada masyarakat tentang hasil-hasil Musrenbang, berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat akan kemungkinan berperan-serta dalam membuat keputusan. Musrenbang terkesan hanya sebagai alat untuk melegitimasi bahwa penyusunan dokumen rencana telah dilaksanakan secara partisipatif dengan suasana pelaksanaan musrenbang kurang kondusif bagi pembahasan usulan program secara berkualitas. Program masih didominasi kepentingan pemerintah, politis dan egoisme sektoral terbukti dengan kecilnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan,dan lingkungan hidup.

Disamping itu masih adanya pemahaman bahwa PJM Pronangkis adalah miliknya BKM/LKM, sehingga tidak harus masuk melalui musrenbang. Serta masih ada dikotomi/pemisahan antara program penanggulangan kemiskinan yang dibuat desa/kelurahan dengan yang dibuat oleh BKM/LKM.

9)

Lanjukan ke kegiatan 2

45

Merumuskan Strategi 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 2 pada modul ini yaitu merumuskan strategi memperjuangkan PJM Pronangkis ke dalam musrenbang. 2) Ajaklah peserta untuk membandingkan lagi antara mekanisme musrenbang, siklus kota dan siklus desa/kelurahan. 3) Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok, untuk merumuskan bersama mengenai beberapa hal sebagai berikut : • Siapa aktor-aktor kunci yang dapat dijadikan titik masuk agar PJM pronangkis menjadi bagian dari Musrenbang? • Dimana BKM/LKM bisa terlibat ? • Apa saja yang harus dipersiapkan oleh BKM/LKM ? • Apa peran yang bisa dijalankan oleh fasilitator ? • Apa dorongan yang bisa diberikan oleh Korkot/KMW agar PJM Pronangkis menjadi bagian dari RPJM Desa/Renstra kelurahan dan RKP desa/renja kelurahan? 4) Kemudian berilah kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, serta dorong peserta lainnya untuk memberikan tanggapan atau tambahan terhadap pendapat kelompok yang sedang mempresentasikan. 5) Bahas bersama, serta berilah penguatan PJM Pronangkis desa/kelurahan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen musrenbang, sehingga dokumen PJM Pronangkis harus menjadi bagian dari RPJM desa/Renstra kelurahan dan RKP desa/renja kelurahan yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan dilanjutkan ke musrenbang di tingkat lebih lanjut. Peran fasilitator dalam pendampingan musrenbang diantaranya: a. Mengawal kualitas PJM Pronangkis desa/kelurahan yang berdasarkan kepada visi yang ingin dicapai serta persoalan dan kebutuhan riil masyarakat. b. Mengembangkan kapasitas LKM/BKM, relawan dan aparat pemerintah desa/kelurahan mengenai musrenbang. c. Membangun kesadaran kritis di masyarakat dan setiap pelaku (LKM/BKM, aparat desa/kelurahan), akan pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam musrenbang. d. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan sebagai sarana strategis masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasarnya. e. Melakukan advokasi terhadap LKM/BKM, aparat desa/kelurahan, kecamatan mengenai pentingnya PJM pronangkis desa/kelurahan menjadi bagian dari RPJM Desa / Renstra Kelurahan dan RKP Desa/Renja Kelurahan sehingga menjadi acuan yang harus diperjuangkan dalam Musrenbang 6) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya.

46

7) Ajaklah peserta, untuk menggunakan strategi yang telah dirumuskan bersama menjadi strateginya fasilitator didalam memperjuangkan PJM Pronangkis masuk di dalam RPJM desa / Renstra Kelurahan sehingga menjadi bagian dalam musrenbang di wilayah dampingannya, serta berilah kesempatan kepada peserta apabila masih ada yang ingin menambahkan pendapatnya. 8) Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.

47

Klaten, 26 Juni 2006

BKM Dilibatkan dalam Musrenbangcam Ceper Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) yang dilakukan di Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah (Jateng) kini mulai melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam rangkaian kegiatannya. Hal ini memberikan nuansa baru dalam setiap pengambilan keputusan, karena BKM dengan PJM Pronangkis banyak memberikan masukanmasukan kepada forum ini. Mulai dari bagaimana menampung usulan, menyusun rencana, sampai pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang semuanya memakai argumentasi atau data di lapangan dengan penekanan partisipasi masyarakat. Tidak asal menulis usulan dan diberikan langsung. Demikian terungkap dalam Musrenbangcam rencana pembangunan 2007, di Aula Kecamatan Ceper, pada Kamis (2-32006) lalu. Acara ini diikuti oleh pemerintahan tingkat kecamatan, kepala desa , unsur LPMD, BPD, BKM dari 18 desa di Kecamatan Ceper, Muspika kecamatan, dinas terkait tingkat kecamatan (Dinas pertanian Depdiknas, DPU, Pengairan, dan lain-lain) dan juga tim pemantau dari Bapeda, KPM, bagian pembangunan dan DPRD. “Banyak nuansa baru timbul dengan hadirnya BKM di Musrenbangcam ini. Pelaksanaan kegiatan ini juga memuaskan,” kata Sucipto (Kasie Bang/PJOK P2KP Kecamatan Ceper) sebagai pemandu kegiatan. Dalam pengambilan keputusan penentuan prioritas, misalnya, BKM memberikan masukan apakah program yang diajukan layak masuk prioritas atau tidak. Penentuan skala prioritas didasarkan pada sebuah kebutuhan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan atas keinginan atau desakan. BKM juga memberikan masukan mengenai cara menggali swadaya masyarakat. Masukan BKM notabene merupakan sebuah kristalisasi pemahaman tentang bagaimana penerimaan mereka tentang P2KP adalah hal baru dalam Musrenbang. Masukan ini setidaknya memberikan pencerahan baru bagi para peserta bahwa ego pribadi/kewilayahan dapat dimentahkan oleh hal tersebut diatas. Adu argumentasi dalam penentuan prioritas ini merupakan sebuah upaya pembelajaran demokrasi yang ditekankan pada P2KP. Sehingga, hasil argumentasi yang sehat bukan hanya adu atau debat kusir. Hal-hal tersebut juga akan memberikan efek bagi peserta, seandainya usulan mereka tidak menjadi priorotas, ada dasar atau prioritas yang menjadi dasar penolakan itu. Bukan sekedar like and dislike, pemerataan, atau hal lainnya. Meski demikian, masukan yang disampaikan BKM tidak mulus diterima oleh peserta. Masih banyak kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbangcam. Di antaranya adalah pola pikir beberapa elit kecamatan dan desa yang masih berbeda persepsi dengan semangat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kegiatan. Pemaksaan kehendak ataupun usulan—yang dapat dilihat dalam blue print usulan masing-masing desa—sulit dihilangkan. Bahkan, diperparah oleh sebuah pemahaman ada dikotomi/pemisahan antar program penanggulangan kemiskinan yang dibuat desa/LPMD dengan yang dibuat oleh BKM, meski ini hanya terjadi di beberapa desa saja. “Sebagai sebuah langkah awal, sangat sulit merubah sebuah pola yang sudah terbentuk. Tapi, minimal ada upaya pembelajaran dan ini diharapakan secara bertahap bisa diterima dan mampu merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat. Ini adalah PR bagi kita semua,” tegasnya. Sebagai tindak lanjut Musrenbangcam, lanjut Sucipto, tim fasilitasi yang terpilih akan mewakili Kecamatan Ceper dalam Musrenbangkab pada tahap selanjutnya.

48

Untuk diketahui, Musrenbangcam dibuka pukul 09.00 WIB oleh Camat Ceper, dilanjutkan dengan sambutan dari Kabid Perekonomian Bapeda, Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM), dan dari perwakilan DPRD (Komisi IV). Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim fasilitasi Musrenbang yang bertugas memandu pelaksanaan kegiatan. Tim fasilitasi yang terpilih adalah Supama (Kades Mlese) sebagai Ketua, Sucipto sebagai Sekretaris, dengan anggota Padiman (BKM Ngudi Luhur Desa Pasungan). Pembahasan diawali dengan menampung usulan masing-masing desa—baik dari Pemdes, LPMD maupun BKM—yang tertuang dalam PJM Pronangkis. Semua masukan kemudian direkap dan dilakukan penentuan skala prioritas. Setelah semua usulan masuk, dibuatlah draft usulan lalu dibahas untuk dilakukan prioritas oleh peserta. Hasil Musrenbangcam itu antara lain, setiap usulan desa harus merupakan hasil Musbangdes/Musbangkel yang merupakan aspirasi kebutuhan masyarakat, yang ditandatangani unsur terkait dan wakil masyarakat. Usulan yang diajukan diharapkan ada unsur tridaya— meminjam istilah P2KP—yakni daya fisik, social, dan ekonomi. Usulan desa diharapkan yang dipaparkan di Musrenbangcam merupakan intregasi/gabungan usulan baik dari pemerintahan desa, LPM/BPD, ataupun BKM. Kecamatan akan membentuk tim fasilitasi/asistensi desa, berjumlah 5 orang, untuk mendampingi penyusunan usulan tingkat desa—18 desa di Kecamatan Ceper. (Tim Faskel 7 Korkot 2 Klaten, KMW XIV Jateng; nina

49

Perkotaan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya