KEBIJAKAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI
Lokakarya Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - Perkotaan Integrated Community Driven Development Project (ICDD)
Oleh : Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat – Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jakarta, 9 Februari 2011
SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDIKATOR
TARGET
RKP NASIONAL TAHUN 2010 : a. b. c. d.
Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Tingkat Pengangguran (terbuka) Tingkat Kemiskinan
5% 5% 8 % pada akhir tahun 2010 12 - 13,5 % pada tahun 2010
RPJM NASIONAL TAHUN 2010-2014: a.
Pertumbuhan Ekonomi
b. c. d.
Inflasi Tingkat Pengangguran (terbuka) Tingkat Kemiskinan
PENCAPAIAN MDG’S 2015: Tingkat Kemiskinan 2
Rata-rata 6,3 – 6,8 % per tahun Sebelum tahun 2014 ditargetkan tumbuh 7% Rata-rata 4 - 6 % pertahun 5 - 6 % pada akhir tahun 2014 8 - 10 % pada akhir tahun 2014 7,55 – 12,1 %
ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJMN TAHUN 2010-2014 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan usaha kecil dan dapat dinikmati seluasluasnya oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin (propoor growth); 2. Meningkatkan kualitas kebijakan & program penanggulangan kemiskinan (kebijakan afirmatif/ keberpihakan); 3. Peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah; 4. Percepatan pembangunan di daerah terpencil & perbatasan.
3 3
KEBIJAKAN POKOK PRIORITAS NASIONAL DALAM PK
Perpres No. 5/2010 “RPJMN 2010-2014” 11 PRIORITAS NASIONAL KIB II
Inpres No. 1/2010 “Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010” Perpres No. 15/2010 “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”
4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Reformasi Birokrasi & Tata Kelola; Pendidikan; Kesehatan; PENANGGULANGAN KEMISKINAN; Ketahanan Pangan; Infrastruktur; Iklim Investasi & Usaha; Energi; Lingkungan Hidup & Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Paskakonflik; 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. PRIORITAS LAINNYA (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; (3) Bidang Kesra
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 - Strategi Penanggulangan Kemiskinan - Sinkronisasi & pengendalian 3 Kelompok Program PK - Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan
Permendagri No. 42/2010 “TKPK Provinsi & Kabupaten/Kota”
Tata kerja, penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan SDM TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota
Inpres No. 3/2010 “Program Pembangunan Berkeadilan”
(1) Program Pro-Rakyat; (2) Program Keadilan Untuk Semua; dan (3) Pencapaian MDG’s
STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5
1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil. 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 5
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM MANDIRI
6
MEKANISME PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PNPM-Penguatan/Sektor (K/L) • Terdiri dari berbagai program sektor berbasis masyarakat;
• Program sektor menyediakan: • Bantuan terkait pencapaian sasaran sektor (pertanian, perikanan, pariwisata, perumahan, pengairan, dlsb); • Penyuluhan teknis/sektor.
PNPM-Inti Terdiri dari: • PNPM Perdesaan sbg basis pemberdayaan masyarakat di perdesaan; • PNPM Perkotaan sbg basis pemberdayaan masyarakat di perkotaan; • PNPM PISEW sbg basis pengembangan daerah2 cepat tumbuh; • PNPM P2DTK sbg basis pengembangan daerah tertinggal dan khusus; • PNPM-RIS sbg basis pembangunan desa tertinggal. PNPM-Inti menyediakan: • BLM utk berbagai kegiatan masyarakat; • Pendampingan, bantuan teknis, pelatihan & peningkatan kapasitas pemda.
7
PHASE PNPM MANDIRI TAHAP PEMBELAJARAN (Tahun Ke-1 s/d Ke-2) TAHAP KEMANDIRIAN (Tahun Ke-3 s/d Ke-6)
• Pembelajaran pembangunan partisipatif • Kemitraan Masyarakat, pemda • BLM sbg stimulan dan Kelompok Peduli • Integrasi perencanaan • BLM sbg salah satu akses partisipatif dg Sistem Pechannelling program, rencanaan pemb. regular. • Masyarakat mampu mengakses • Pembelajaran Inisatif dan berbagai sumber dana yang ada prakarsa oleh masyarakat, (pemda, lembaga, swasta, dll) difasilitasi PNPM. • Perencanaan partisipatif sebagai peraturan daerah • PNPM supervisi dan penguatan kapasitas untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat di wilayahnya
REPLIKASI MANDIRI OLEH MASY & PEMDA
8
8
TAHAP KEBERLANJUTAN (Tahun Ke-7 s/d Ke-8) TAHAPAN EXIT • Masyarakat mampu membangun STRATEGY kemitraan dg berbagai pihak. • Kebijakan dan Penganggaran Pemda Pro poor • Keberadaan fasilitator/konsultn atas permintaan masyarakat sesuai • Manajemen Pemb. partisipatif secara yang dibutuhkan. mandiri oleh Warga • Kemitraan masyarakat, pemda dan • Fasilitasi & pembinaan kelompok peduli secara sinergis sepenuhnya oleh merupakan faktor utama penggerak pemerintah kota/kab pembangunan di wilayahnya • Replikasi & pengembangan Program lebih lanjut oleh pemda & Masyarakatnya
APA YANG INGIN DIWUJUDKAN DALAM PNPM MANDIRI?
9
Meningkatnya tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat secara keseluruhan Keberdayaan masyarakat di ukur dari: Masyarakat mempunyai mimpi, cita-cita & tujuan, yang ingin diwujudkan bersama Masyarakat mempunyai sikap mental yang menghargai kerjasama kemitraan, dialog & melakukan hal-hal yang bermanfaat dan bermartabat bagi dirinya, keluarga, kelompok masyarakat, lingkungan sekitar serta bangsa dan negara. Masyarakat mempunyai pemahaman, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan secara memadai dalam menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan impian atau cita citanya. Kemandirian masyarakat di ukur dari: Meningkatnya kepercayaan dari Lembaga Keuangan Formal (Bank, Koperasi, BMT, LKM) kepada kelompok masyarakat sehingga mereka digolongkan dalam kelompok yang eligible dan bankable. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan produktifnya dalam rangka mewujudkan cita - citanya. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber pendanaan yang dipercayakan kepadanya sejalan dengan prinsip manajemen keuangan yang sehat.
11 PRINSIP KOORDINASI KEBIJAKAN DAN PROGRAMPROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN INTEGRASI PADA TAHAP PERENCANAAN: INTEGRASI TUJUAN DAN SASARAN PEMANFAAT PROGRAM. INTEGRASI PRINSIP-PRINSIP DASAR, RANCANG BANGUN, PROSES, KRITERIA DAN NSPM (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL/PEDOMAN) INTEGRASI INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN. SINKRONISASI PADA TAHAP PELAKSANAAN : SINKRONISASI LOKASI PROGRAM & KEGIATAN ( ANTAR PROGRAM PNPM DAN ANTAR PROGRAM KLASTER I,II DAN III) SINKRONISASI WAKTU PROGRAM SINKRONISASI KELEMBAGAAN/TIM SINKRONISASI REGULASI & PERATURAN SINKRONISASI MEKANISME PENDANAAN & PENGANGGARAN SINKRONISASI INFORMASI SINERGITAS ANTAR PELAKU /PEMANGKU KEPENTINGAN : SINERGITAS ANTAR PELAKU PEMERINTAH, PEMDA, SWASTA, LSM, KELOMPOK MASYARAKAT. SINERGITAS ANTAR RENCANA DAN PROGRAM MASING-MASING PELAKU/STAKEHOLDERS. 10
INTEGRASI PNPM MANDIRI TUJUAN PROGRAM
11
HARUS SAMA :
1.
Menurunkan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan kegiatan produktif.
2.
Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang miskin dan kurang mampu secara ekonomi menjadi lebih berdaya, mandiri dan bermartabat. Berdaya : mempunyai tujuan/impian yang akan dicapai dan mempunyai keahlian/ketrampilan dan kemampuan Mandiri : tidak selalu bergantung pada pihak luar namun mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak luar. Bermartabat : Mengedepankan perilaku, tabiat dan akhlak serta etika yang baik ( gotong royong, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan dialog dan kerjasama kemitraan, dll)
SASARAN PROGRAM SAMA : KELEMBAGAAN MASYARAKAT PARTISIPATIF YANG DIBENTUK OLEH MASYARAKAT SENDIRI, BERANGGOTAKAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA PNPM, DAN DIKELOLA SEBAGAI FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MASYARAKAT.
Hanya ada satu Kelembagaan masyarakat partisipatif di tiap kecamatan atau desa.
Penerima program adalah kelompok masyarakat dapat disesuaikan dengan jenis PNPM Mandiri.
DESAIN DAN KRITERIA PROGRAM HARUS MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : siklus pemberdayaan masyarakat, fasilitator/pendamping, BLM, pelatihan masyarakat, operasional proyek, Komponen BLM dan Non-BLM, dll.
KELEMBAGAAN MASYARAKAT/ SASARAN PROGRAM Di perkotaan : Menggunakan Forum BKM di tingkat kelurahan.
DASAR HUKUM SAMA (Perpres, Permen, SK, dll) : Mengacu pada Perpres 3/2010, Keputusan Ketua TNP2K, dan peraturan operasionalisasinya.
SINKRONISASI PNPM MANDIRI
LOKASI/LOCUS PROGRAM : Tingkat Kecamatan di perdesaan. Tingkat Kelurahan di perkotaan.
SINKRONISASI WAKTU PROGRAM : Periode Perekrutan fasilitator, jangan sampai ada perebutan fasilitator antar PNPM Periode Sosialisasi kepada masyarakat Periode proses pemberdayaan masyarakat. Periode pencairan BLM. Periode pemanfaatan dan pengembangan kegiatan.
SINKRONISASI KELEMBAGAAN/TIM : Koordinasi Tingkat Provinsi , Kab/Kota : TKPKD provinsi, kabupaten dan kota. Di Perdesaan di Tingkat Kecamatan : Unit Pengelola Kegiatan sebagai Forum Masy. Di Perkotaan , di Tingkat Kelurahan : Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai Forum Masyarakat. K/L pengelola PNPM diluar PNPM Perdesaan dan Perkotaan hanya membentuk Tim Pengelola PNPM terkait.
SINKRONISASI REGULASI & PERATURAN : Tidak boleh ada konflik dan tumpang tindih antar peraturan, apalagi yang membebani masyarakat penerima.
SINKRONISASI MEKANISME PENDANAAN & PENGANGGARAN Proses pencairan dan proses pemberdayaan masyarakat harus sinkron/selaras/harmonis.
SINKRONISASI INFORMASI Sosialisasi harus diselaraskan serta penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah harus sinkron, ditangani secara berjenjang.
12
SINERGITAS PNPM MANDIRI
HARMONISASI ANTAR PROGRAM :
Harmonisasikan Program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan BUMN (CSR & PKBL), LSM dan Organisasi Masyarakat lainnya. TKPKD Provinsi, kabupaten dan kota harus MAMPU mengintegrasikan dan mensinkronkan/mengharmonisasikan program-program terkait. Diarahkan untuk bermitra : Membangun saling percaya antar pelaku ( building Trust) Membangun konsensus (Consensus Building) melalui menyepakati landasan bersama ( common platform) Membangun Kemitraan (Partnership Building)
KERJASAMA ANTAR PROGRAM DARI PARA STAKEHOLDERS
PENINGKATAN PERAN DAERAH :
13
Kerjasama kemitraan antar pemanfaat dan penerima program (chanelling, paket, dll). Kerjasama kemitraan antar fasilitator, pengurus kelompok masyarakat dllsb. Pemda dari seluruh tingkatan sebagai pembina, pengasuh/enabler tidak terlalu mengintervensi keinginan/”mimpi” masyarakat, proses dan capaian, namun akan menjamin, mengawal pelaksanaan PNPM mandiri dan integrasi, sinkronisasi serta sinergitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan. Pemda meningkatkan kontribusinya : DDUB, program sejenis,. Dll. Pemda menyelesaikan secara adil dan transparan bilamana terdapat konflik antar kepentingan, pengaduan masyarakat dan penyimpangan pelaksanaan (Fiduciary) melalui forum TKPKD.
PRINSIP INTEGRASI PERENCANAAN Pro-Poor Keduanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya: masyarakat miskin, tertinggal, terpinggirkan/marjinal, dan disabilities; Community Driven Development Program/kegiatan yang dirumuskan dalam perencanaan berdasar kebutuhan yang diidentifikasi oleh masyarakat; Dokumen Integratif Integrasi diarahkan untuk menjadikan satu dokumen Rencana Desa (jangka menengah dan tahunan); Dukungan Fasilitasi Pemda memfasilitasi terwujudnya rencana pembangunan desa yang terintegrasi; Akses Pendanaan Dokumen rencana desa yang terintegrasi memungkinkan akses pendanaan dari berbagai pihak (pemerintah pusat, pemda, swasta, masyarakat peduli, dll). 14
INTEGRASI PERENCANAAN DAN SINERGITAS PELAKSANAAN 1. Menyusun Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan yang integratif dengan mempertemukan proses dan hasil perencanaan partisipatif (PNPM), perencanaan reguler (musrenbang), dan perencanaan teknokratik (SKPD); 2. Memetakan organisasi kemasyarakat yang representatif dan akuntabel sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan desa; 3. Menyusun Rencana APBD yang bersumber dari Rencana Desa (tahunan); 4. Memetakan program/kegiatan pendukung dari: Kementerian/ Lembaga dan organisasi-organisasi non-pemerintah; 5. Konsultasi publik program/kegiatan dan anggaran untuk pembangunan desa dalam satu tahun berjalan; 6. Publikasi, implementasi, dan kontribusi masyarakat. 15
PRINSIP SINERGITAS PROGRAM
Tetap berpegang pada upaya menuju kemandirian masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat); Para pihak dapat menyampaikan saran optimalisasi program-program demi meyakinkan masyarakat terhadap manfaat TERBESAR dari kegiatan TERBAIK untuk mereka; Memanfaatkan kelembagaan masyarakat yang telah terbentuk (LKM, UPK, BKM, dll); Mendorong TKPKD untuk berperan lebih aktif dan berkelanjutan; Secara bersama terlibat aktif dan merekam seluruh tahapan dan hasil dari harmonisasi program sebagai bahan pembelajaran dan replikasi untuk wilayah lain. 16
DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (1) Unsur-unsur
Keterangan
Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan
2007: di 29.847 desa, rata-rata swadaya 17% dari nilai BLM. 2008: di 47.954 desa
Partisipasi perempuan dalam program
30-45% peserta dalam pertemuan dan kegiatan masyarakat adalah wanita.
Kesadaran dan akuntabilitas Pemda lebih kuat
a. Terbangunnya sebuah early warning system terhadap pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program. b. Meningkatnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. c. Meningkatnya kesempatan bagi masyarakat msrginal untuk mengemukakan pendapat, opini dan aspirasi terhadap isu-isu pembangunan di daerah mereka. d. Meningkatnya perhatian terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan program
17
DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (2) Unsur-unsur
Keterangan
Kesejahteraan
a. Mengalami peningkatan konsumsi nyata/kapita sebesar 11% lebih tinggi dibanding dengan wilayah yang tidak mendapatkan PNPM Mandiri. b. Masyarakat memiliki peluang keluar dari kemiskinan 9,2% dibanding di wilayah yang bukan lokasi PNPM Mandiri. c. Rumah Tangga yang rawan kemiskinan (mendekati ambang kemiskinan) lebih rendah resikonya untuk jatuh miskin. d. Rumah Tangga memiliki 11,5% akses pelayanan rawat jalan lebih tinggi dibanding yang bukan wilayah PNPM Mandiri. e. Jumlah peningkatan pengangguran 1,5% lebih rendah dibanding wilayah bukan lokasi PNPM Mandiri.
Modal sosial
a. Gotong royong, penyelesaian pekerjaan bersama b. Proses pengambilan keputusan bersama c. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. d. Rasa memiliki dan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan.
Terbentuknya lembaga keswadayaan masyarakat
a. 72% UPK berkinerja baik dan memiliki potensi untuk berkembang. b. Pelaksanaan swadaya untuk infrastruktur sederhana menghemat biaya 35-50% lebih rendah dibandingkan jika melalui kontraktor.
18
CAKUPAN LOKASI PNPM MANDIRI & PNPM Mandiri Perkotaan 2007-2011 7000
6446
6622
6321
6000
Jumlah Kecamatan
5000
4000
3774 3335 Total Kec.
3000
Kec P2KP
2000
1000
833
944
1139
885
1153
0
2007
2008
2009
2010
2011
Tahun
19
19
ALOKASI BLM PNPM MANDIRI & PNPM Mandiri Perkotaan 2007-2011 14,000,000
11,418,265
12,000,000
11,834,050 10,313,435
10,000,000
8,000,000 (Juta)
6,783,434 6,000,000
4,000,000
2,000,000
3,881,210 1,985,090 1,191,960
1,849,845
1,356,425
1,218,585
2010
2011
-
2007
2008
2009 Tahun
Total BLM
20
BLM P2KP
PEMANFAATAN BLM PNPM MANDIRI Pertanian Sosial 3.41% 3.51%
Energi 0.99% Lingkungan 0.24%
Pendidikan 10.12 %
Kesehatan 13.57%
Ekonomi 15.02%
21
Transportasi/Aks es 53.14%
TANTANGAN PNPM MANDIRI • Integrasi perencanaan partisipatif hasil program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) dengan perencanaan reguler (musrenbang dari tingkat desa s/d kabupaten/kota dan provinsi)
• Penguatan kapasitas manajemen di masing-masing K/L pelaksana program sejalan dengan perluasan cakupan PNPM Mandiri. • Sinkronisasi program-program berbasis pemberdayaan lainnya (sektor penguatan) ke dalam PNPM Mandiri • Sinkronisasi dan harmonisasi PNPM Mandiri dengan program atau inisiatif Pemda
22
TANTANGAN DALAM MEMBANGUN UPAYA BERSAMA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan antara pusat – daerah belum
optimal karena mindset yang berbeda, sistem yang tidak mendukung sinergitas dan “commitment (tekad) yang lemah.
2. Belum terbangun “trust”/ kepercayaan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (P-S-M) dalam menggalang upaya bersama penanggulangan kemiskinan sehingga belum terwujud consensus dan kemitraan (partnerships) diantara pemangku kepentingan P, S dan M Percaya, Sepakat dan Maju Bersama. 3. Semangat kebersamaan belum kuat antar berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 23
23
ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (1) Road map PNPM belum ada dan perlu disiapkan oleh TNP2K (c.q Pokja Kebijakan cluster 2). Beberapa arahan Presiden untuk keberlanjutan PNPM Mandiri: Harus fokus pada desa/kelurahan miskin. PNPM harus dapat menjangkau kantong-kantong kemiskinan ---- Targeting
Tiap kecamatan tetap mendapat BLM sampai 2014. Alokasi BLM disesuikan dengan tingkat kemiskinan. Secara bertahap PNPM Mandiri dialihkan kepada Pemda, dan selanjutnya dari Pemda ke masyarakat, termasuk pengalihan pendanaan maupun pengelolaan program. Meningkatkan kapasitas Pemda supaya Pemda nanti mampu melanjutkan PNPM Mandiri dengan baik bersama masyarakat. 24
ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (2)
Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Penyusunan Rencana Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM Mandiri
Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan Peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah Terhadap PNPM Mandiri Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan Integrasi PNPM Mandiri dengan Fasilitas Pembiayaan
25
ARAHAN PRESIDEN UNTUK PNPM MANDIRI
Sesuai Arahan Presiden diingatkan kembali agar semua program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat diintegrasikan ke dalam PNPM Mandiri dan tidak menggunakan nama lain
26
Terima Kasih SEKRETARIAT POKJA PENGENDALI PNPM Mandiri KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
[email protected] www.pnpm-mandiri.org
