KEBIJAKAN STRATEGIS PNPM MANDIRI KE DEPAN

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN STRATEGIS PNPM MANDIRI KE DEPAN DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) 2 NOVEMBER 2011 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Maret 2009 – Maret 2010 : 14,7 juta penduduk keluar dari kemiskinan; 13.2 juta penduduk masuk kembali ke bawah garis kemiskinan  Net 1,5 juta penduduk keluar dari kemiskinan I.

MENYEMPURNAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL • Bantuan Sosial Berbasis Keluarga • Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin • Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin

II. MENINGKATKAN AKSES RUMAH TANGGA MISKIN TERHADAP PELAYANAN DASAR: PENDIDIKAN, KESEHATAN, PELAYANAN DASAR SEPERTI SANITASI DAN AIR BERSIH III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Menyempurnakan pelaksanaan PNPM Mandiri

IV. PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS: “INCLUSIVE GROWTH” • • • • • •

UMKM (KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro) Industri Manufaktur Padat Pekerja Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur) Iklim Usaha (Pasar Kerja yang Luwes dan Infrastruktur) Pembangunan Perdesaan Pembangunan Pertanian

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2

INSTRUMEN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Individu atau Rumah Tangga (Klaster I) 2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas (Klaster II) 3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)


3

PRIORITAS JANGKA PENDEK - MENENGAH 1. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional 2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin 3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan 4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM 5. Menyusun Peta Jalan Financial Inclusion TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4

DASAR HUKUM TKPK DAERAH • Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota


5

KELEMBAGAAN TKPK PROVINSI Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. • Ketua TKPK Provinsi: Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur. • Sekretaris TKPK Provinsi: Kepala Bappeda Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur. • Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. • Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Perpres 15/2010. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

6

STRUKTUR ORGANISASI TKPK PROVINSI


77

KELEMBAGAAN TKPK KABUPATEN/KOTA Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. •

Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota (ditetapkan oleh Bupati/Walikota)

•

Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten/Kota (ditetapkan oleh Bupati/Walikota)

•

Anggota : terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

•

Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan SK Bupati/Walikota dengan memperhatikan Perpres No. 15 tahun 2010.


88

STRUKTUR ORGANISASI TKPK KABUPATEN/KOTA


9

HARAPAN KEPADA TKPK DAERAH 1. TKPKD mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang dapat mendukung efektivitas penanggulangan kemiskinan.

2. TKPKD mampu melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah. 3. TKPKD menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010) TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

10 10

TUGAS TIM TEKNIS TKPK DAERAH Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah, yakni: 1. Hasil analisis terhadap kondisi kemiskinan di daerah 2. Hasil analisis terhadap anggaran belanja untuk penanggulangan kemiskinan di daerah (APBN dan APBD) 3. Skema koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

11 11

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH No

1 2 3

4

Program

Program Keluarga Harapan (PKH) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin a.

Sekolah Dasar (SD/MI)

b.

Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)

c.

Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK)

d.

Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)

Sasaran

Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin


12

No

5

Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri a. PNPM Mandiri Perdesaan a. PNPM Mandiri Perkotaan a. a.

PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus

PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) a. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) a. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) a. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP) a. PNPM Pariwisata a. PNPM Generasi a. PNPM Green Kecamatan Development Program (GKDP) a. PNPM Neigbourhood Development (ND) 6 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sasaran

Kelompok Masyarakat Umum Kelompok Masyarakat Perdesaan Kelompok MasyarakatPerkotaan Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll) Kelompok Masyarakat Perdesaan Kelompok Masyarakat Perdesaan

Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial Kelompok Masyarakat Perdesaan Kelompok Masyarakat Perdesaan Kelompok Masyarakat Perkotaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah


13

PERBANDINGAN PENCAPAIAN PROSES VERIFIKASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MENURUT PROVINSI, TAHUN 2010 120 100 080 060 040 020 GORONTALO

SULUT

KALSEL


NTT

BUMIL

NTB

BANTEN

JATIM

SMP

DIY

JABAR

DKI JAKARTA

SUMBAR

SUMUT

NAD

SD

BALITA

14

PERSENTASE ANAK BERUMUR 10-17 TAHUN MENURUT JENIS KEGIATAN, 2009 Lainnya 4% Pengangguran

Mengurus Rumah Tangga

Bekerja

3%

3%

10%

Sekolah 80%


15

0 4,18

Kredit Per Debitur - Provinsi

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4,58

4,17

3,03

4,82

4,43

4,13

8,96

8,18

9,79

8,86

9,47

9,86

12 14,16

14

6,96

5,69

5,04

4,00

3,11

5,82

4,25

3,34

3,49

2,67

2,43

6

3,87

5,88

8,19

10,02

8

4,99

5,53

5,26

10

3,63

2 5,34

4

NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI Jakarta JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUT PABAR PAPUA

Persen

JUMLAH KREDIT PER-DEBITUR MENURUT PROVINSI (DESEMBER 2010) 16

Kredit Per Debitur - Nasional

16

RENCANA STRATEGIS PNPM? I. Apa Yang Dimaksud Dengan Integrasi PNPM?  Pada Tingkat Pemerintah Pusat  Pada Tingkat Komunitas II. EXIT STRATEGY  Exit Strategy Bukan Berarti Terminasi TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17

INTEGRASI PADA TINGKAT PEMERINTAH

PUSAT (1)

• Banyak program pemberdayaan masyarakat di berbagai Kementerian/Lembaga. • Prinsip keseragaman dalam pemberdayaan? • Koordinasi pada lokasi yang ditentukan? • Kementerian/lembaga mana yang seharusnya melaksanakan pemberdayaan? TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

18

INTEGRASI PADA TINGKAT PEMERINTAH

PUSAT (2) • Apakah lebih baik jika satu kementerian/lembaga atau masing-masing kementerian/lembaga melaksanakan “pemberdayaan”? • Apa peran dari kementerian/lembaga teknis lainnya? • Apakah lebih baik jika kementerian/lembaga teknis hanya menyediakan daftar list program yang dapat diakses oleh komunitas? TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

19

INTEGRASI PADA TINGKAT KOMUNITAS (1) • Bagaimana mengembangkan satu institusi partisipasi masyarakat yang berfungsi sebagai program clearing house. • Bagaimana menghasilkan perencanaan partisipatif yang lebih baik. • Bagaimana mengembangkan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa perencanaan partisipatif berbasis komunitas dapat menyatu dengan perencanaan reguler.  Tanpa mengorbankan proses partisipatif. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

20

INTEGRASI PADA TINGKAT KOMUNITAS (2)

• Bagaimana mengembangkan suatu mekanisme yang memungkinkan hasil perencanaan partisipatif berbasis komunitas dapat diadopsi kedalam perencanaan reguler. • Integrasi aktivitas ekonomi PNPM kedalam sistem keuangan formal. • Apa yang harus dilakukan terhadap aset keuangan yang dimiliki oleh komunitas PNPM? TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

21

EXIT STRATEGY • Apa yang dimaksud dengan “Exit”?

• PNPM vs. Pengembangan Komunitas? • Apa peran dari Kementerian/Lembaga Teknis? • Apa peran dari pemerintah daerah?

• Infrastruktur dan manajemen aset setelahPNPM. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

22

Terima Kasih


KEBIJAKAN STRATEGIS PNPM MANDIRI KE DEPAN

Recommend Documents