draft
LANGKAH KEBIJAKAN PETA JALAN PNPM MANDIRI 2012 Workshop Four Seasons, 26 – 28 Maret 2012
LATAR BELAKANG Arahan Wakil Presiden – Maret 2010
• PNPM adalah kebijakan nasional mengenai pemberdayan masyarakat untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki local governance dan menciptakan aset bagi kelompok miskin. Proses partisipatif bagi kelompok miskin / marjinal Alokasi dana langsung ke masyarakat Sistem transparan dan diawasi oleh pendamping dan masyarakat
MODAL SOSIAL (kohesi, trust , gotong royong,)
KELOMPOK SOSIAL (UPK, BKM, BumDes)
AKSES (Layanan dasar, informasi, keuangan)
MASYARAKAT MANDIRI, MAJU & SEJAHTERA
HARAPAN CAPAIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM) Penanggulangan kemiskinan
PPM mengurangi jumlah rumah tangga/penduduk miskin
Pembangunan yang inklusif
PPM mendorong partisipasi kelompok marginal di daerah tertinggal
Layanan publik yang akuntabel
PPM menciptakan layanan publik yang akuntabel di wilayahnya
Penguatan kapasitas lokal
PPM meningkatkan modal sosial dan kapasitas institusi lokal
Diperlukan : ARAHAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH
ARAHAN STRATEGIS KONSOLIDASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Masyarakat sebagai pelaku utama
Integrasi proses partisipatif dalam mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
Prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, keseimbangan jender
Alokasi dana pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah
Pemerintah menyediakan sumberdaya dana dan pendampingan
Penguatan peran Pemda dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
KOMPLEMENTARITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KLASTER 1
KLASTER 2
KLASTER 3
PERLINDUNGAN/ BANTUAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO/KECIL
PKH, RASKIN, SUBSIDI SISWA, JAMKESMAS
PNPM
Kelompok Mayarakat & fasilitator dapat meningkatkan peran komunitas dalam partisipasi bagi perbaikan layanan publik di komunitas Lainnya: sinkronisasi PKH dan PNPM Generasi (yang merupakan CCT komunitas)
KUR
Dana Bergulir untuk kegiatan Simpan pinjam dapat memfasilitasi Komplementaritas Klaster 2-3
PETA JALAN PNPM MANDIRI (Naskah Usulan – Maret 2012)
Tujuan Penyusunan Peta Jalan memberikan arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan seluruh pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Pendekatan Transformasi pemberdayaan masyarakat dari program menjadi GERAKAN (masyarakat sebagai pelaku inti dengan kemitraan dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan
Tentang Peta Jalan Tujuan Penyusunan Peta Jalan Peta Jalan PNPM Mandiri bertujuan memberikan arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan yang harus dicapai oleh setiap pemangku kepentingan untuk memastikan terjadinya percepatan penanggulangan kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan rakyat di Indonesia.
Sasaran Peta Jalan 1. Tersusunnya arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan untuk keberlanjutan; 2. Tersusunnya standar proses dan contoh-contoh praktek cerdas untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan PNPM Mandiri; 3. Tersusunnya strategi koordinasi antar klaster dan program untuk keberlanjutan lembaga masyarakat yang mandiri dan akuntabel serta peningkatan peran dan kepemilikan pemerintah daerah dan masyarakat.
7
ARAH PETA JALAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MADANI MANDIRI BERDAYA (community participation)
(Community Institution)
(Community Engagement)
5 PILAR ARAH KEBIJAKAN • Integrasi Program Pemberdayaan • Penguatan Kelembagaan Masyarakat • Peningkatan & Keberlanjutan Pendampingan • Peningkatan Peran Pemerintah Daerah • Penguatan Tata Kelola, Transparansi & Akuntabilitas
INTEGRASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Action Plan # 1: SATU DESA SATU PERENCANAAN 1.1. Menyusun Mekanisme SATU PERENCANAAN, SATU ANGGARAN & adanya FORUM KONSULTASI di Tingkat Kecamatan 1.2. Perubahan PERAN FASILITATOR (partisipasi, perencanaan, pemberdayaan & akuntabilitas) serta PENDAMPING TEKNIS yang terintegrasi untuk seluruh kegiatan pembangunan masyarakat desa 1.3. Menyusun Mekanisme PENGANGGARAN baru untuk menyalurkan seluruh dana kegiatan pemberdayaan bagi community trust fund & mendorong Pagu Indikatif di tingkat Kecamatan/Kelurahan 1.4. Penetapan TKPKD Kabupaten/Kota sebagai satu-satunya FORUM KOORDINASI bagi seluruh Satker SKPD Program Pemberdayaan serta PENYEDIAAN ANGGARAN oleh Pemda bagi TKKD untuk melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, bantuan teknis dan evaluasi
KEBERLANJUTAN PENDAMPINGAN (FASILITATOR)
Action Plan # 2: PENDAMPING YANG KOMPETEN MERUPAKAN INVESTASI PEMBANGUNAN 2.1. Penetapan PENINGKATAN PELATIHAN, STANDAR KOMPETENSI & Mekanisme SERTIFIKASI Fasilitator dan Pendamping 2.2. Ketentuan Pemerintah mengenai Fasilitator/Pendamping sebagai PRASYARAT diberikannya alokasi dana dan sumberdaya program bagi Kabupaten/Kota 2.3. Peraturan mekanisme tingkatan STANDAR INSENTIF bagi Fasilitator/Pendamping yang disesuaikan dengan kondisi geografis, indeks sosial ekonomi yang bervariasi antar Kabupaten / Kota.
PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
Action Plan # 3 PENGUATAN KAPASITAS & STATUS HUKUM LEMBAGA MASYARAKAT 3.1. Menyusun Mekansime Penetapan STATUS HUKUM lembaga bentukan PNPM seperti BKAD, UPK, BKM termasuk kepemilikan aset & PEMANFAATAN lembagalembaga tersebut bagi seluruh program pemberdayaan. 3.2. Perubahan SISTEM, MEKANISME & INDIKATOR bagi UPK yang sehat secara kelembagaan dan keuangan sebagai lembaga yang berorientasi PEMBERDAYAAN. 3.3. Membangun MEKANSIME AKUNTABILITAS di tingkat kelompok masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat.
PERAN PEMERINTAH DAERAH
Action Plan # 4: PENINGKATAN INTEGRASI DAN KOORDINASI PUSAT & KEMITRAAN PUSAT – DAERAH 4.1. Penetapan INSTRUMEN ANGGARAN transfer langsung ke masyarakat sebagai pengganti BLM PNPM (Penyusunan oleh Pokja Tematik) 4.2. Penegasan Peran Pusat (Menjaga Prinsip, Monitoring & Evaluasi) dimana tersedia ruang bagi Pemda untuk melakukan ADAPTASI (dengan batasan dan tahapan tertentu) 4.3. Isu PEMEKARAN KECAMATAN; Penegasan bahwa SELURUH kelompok masyarakat miskin / marjinal berhak untuk menerima Program PNPM, termasuk Kecamatan Pemekaran yang harus MENGINDUK pada kecamatan induknya. 4.4. Menyusun Mekanisme dan Aturan pelaksanaan tanggungjawab Pemda Kabupaten/Kota untuk pemeliharaan hasil-hasil PNPM & Petunjuk Teknis tentang SWAKELOLA untuk pemeliharaan (Penyusunan oleh Pokja Tematik)
TATA KELOLA, TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS
Action Plan # 5: TATA KELOLA YANG RESPONSIF & EFEKTIF 5.1. Kampanye Nasional “Zero Tolerance for Corruption” bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi & Penetapan PENGARUS-UTAMAAN Inisiatif Pemberdayaan Hukum (paralegal) dalam PNPM 5.2. Penetapan NOTA KESEPEMAHAMAN antara PNPM dan Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung) mengenai mekanisme pencegahan, penanganan dan penindakan terhadap korupsi di masyarakat 5.3. Penetapan Panduan Program sebagai implementasi UU KETERBUKAAN INFORMASI & Pembentukan MUSYAWARAH PERTANGGUNGJAWABAN di tingkat Kabupaten/Kota (Penyusunan oleh Pokja Tematik) 5.4. Perubahan Standar Operasional Prosedur BPKP/Bawasda yang wajib mengaudit minimal 20% sampel berbasis Desa (bukan program) setiap tahun. 5.5. Penegasan Larangan adanya INTERVENSI Kepentingan (Partai) Politik dalam Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat
