BUKU 1
SERI SIKLUS PNPM- Mandiri Perkotaan
Siklus PNPM Mandiri - Perkotaan 3 Membangun BKM KSM
2 Pemetaan Swadaya
4
BLM PJM Pronangkis
1
5
Sinergi dengan Perencanaan Daerah
Refleksi Kemiskinan
Perkotaan
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya
0
7
Rembug Kesiapan Masyarakat
Review: PJM, Kelembagaan, Keuangan
6 Pelaksanaan dan Pemantauan
Seri Siklus PNPM-Mandiri Perkotaan Siklus PNPM-Mandiri Perkotaan Penyusun: Marnia Nes Penyunting: Sonny Hk. Tata-letak & Illustrasi: Eddie B. Handono Cetakan pertama, januari 2008 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - Perkotaan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya
1
1. Pengantar PNPM-Mandiri Perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat mengorganisasikan dirinya dari mulai menemukenali masalah atau kebutuhan, bagaimana merencanakan pemecahan masalah, menyusun program, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui PNPM-Mandiri Perkotaan, bukan hanya semata-mata bantuan berupa uang akan tetapi lebih merupakan bantuan teknis pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan dalam rangka perubahan sikap perilaku masyarakat agar dapat menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri. Oleh karena itu proses yang dikembangkan adalah proses pembelajaran masyarakat. Proses pendampingan untuk pembelajaran, dilakukan melalui tahapan yang disebut dengan siklus PNPM-Mandiri Perkotaan. Tahapan ini sebetulnya merupakan tahapan yang biasa dilakukan dalam proses pembangunan (daur program pembangunan) hanya saja pada PNPM-Mandiri Perkotaan setiap tahapan diberi nama khusus. Diharapkan melalui proses pembelajaran ini, untuk selanjutnya masyarakat akan,akan terbiasa setiap tahun menjalankan siklus (proses pembangunan) secara menerus dan berekelanjutan tanpa harus bergantung lagi kepada pendampingan dari PNPM-P2KP. Pada proses inilah pendampingan proyek akan berubah menjadi programnya masyarakat. Siklus PNPM-P2KP
2
Rembug Kesiapan Masyarakat Merupakan proses awal dalam siklus PNPM Manidir Perkotaan Siklus ini dilaksanakan karena PNPM-Mandiri Perkotaan adalah upaya penanggulangan kemiskinan yang diintervensi oleh pihak luar (pemerintah), sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengambil keputusan berkehendak untuk menerima atau menolak PNPM Mandiri Perkotaan sebagai alternatif pemecahan masalah. Oleh karena itu RKM adalah proses awal yang penting dari wujud pembangunan partisipatif, karena masyarakatlah yang berhak untuk menentukan apakah mereka akan melakukan upaya penanggulangan kemiskinannya sendiri. Keputusan untuk menolak atau menerima program harus merupakan kesepakatan seluruh warga masyarakat, bukan hanya ditentukan oleh beberapa orang tertentu saja. Agar warga masyarakat mampu menentukan keputusan apa yang harus diambil, tentu pada tahap awal masyarakat harus mengetahui apa itu PNPM P2KP, tahapan yang harus dilakukan, konsekuensi yang harus dihadapi dan komitmen yang harus diberikan apabila program ini dijalankan. Diharapkan seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang cukup, oleh karena itu proses penyebaran informasi ini harus diberikan kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat, di tingkat RT, RW, kelurahan kepada kelompok pemuda, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Setelah masyarakat memahami, akan dilakukan musyawarah (rembug) warga untuk menentukan apakan warga masyarakat akan menerima atau menolak program yang ditawarkan oleh pemerintah melalui fasilitator. Peserta RKM terdiri dari sebanyak banyaknya warga masyarakat dari berbagai wilayah dan berbagai kelompok. Penting Siklus PNPM-P2KP
3 diperhatikan bahwa harus ada perwakilan yang cukup dari kelompok perempuan, jangan sampai kesepakatan yang diambil hanya ditentukan oleh kaum laki-laki saja, karena permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan dan tanggung jawab semua pihak. Apabila masyarakat menerima program ini, maka perlu adanya komitmen dari masyarakat mengenai: 1) harus ada motor penggerak (relawan) dari masyarakat yang akan ikut memfasilitasi semua tahapan kegiatan. 2) masyarakat harus ikut dalam setiap diskusi dan musyawarah dalam kegiatan siklus yang akan dilakukan 3) ada swadaya masyarakat untuk setiap tahapan kegiatan.
Refleksi Kemiskinan Refleksi Kemiskinan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. Kesadaran kritis ini menjadi penting karena selama ini seringkali dalam berbagai program hanya menempatkan masyarakat sebagai 'objek', seringkali masyarakat diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya (masalah dirumuskan oleh 'Orang Luar'). Kondisi tersebut menyebabkan dalam pemecahan masalah masyarakat hanya sekedar melaksanakan kehendak 'Orang Luar' atau karena tergiur dengan 'iming-iming' bantuan uang, bukan melaksanakan kegiatan karena benar-benar menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka. Dalam pelaksanaannya, ada 2 hal penting yang harus dilakukan dalam Refleksi Kemiskinan, yaitu Olah Rasa dan Olah Pikir, sehingga pendalaman yang dilakukan melibatkan mental, rasa dan karsa.
Siklus PNPM-P2KP
4 Olah Pikir. Proses ini merupakan analisis kritis terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat, untuk membuka mekanisme mekanisme yang selama ini sering tidak tergali dan tersembunyi di dalamnya. Analisa kritis terhadap permasalahan kemiskinan sering juga disebut sebagai analisa sosial, artinya mencari secara kritis hubungan sebab akibat, sampai hal hal yang paling dalam sehingga dapat ditemukan akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya. Setiap kondisi,baik itu eksternal maupun internal, harus ditelusuri dan kemudian dicari hubungan sebab akibatnya dalam suatu kerangka yang logis. Dalam hal ini setiap orang yang terlibat dalam refleksi, akan belajar untuk berpikir analitis dan logis, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran kritis terhadap berbagai penyebab kemiskinan yang berakar pada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan seperti dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.
PENYEBAB KEMISKINAN Dampak
K E M I S K I N A
N
Penyebab tk 4 POLITIK YG TDK MEMBUKA AKSES KPD KAUM MISKIN, KURANG PARTISIPASI EKONOMI YG TDK MEMIHAK; TDK ADA KESEMPATAN, T DK ADA AKSES KE SUMBERDAYA, DSB SOSIAL YG SEGREGATIF; MARGINALISASI, INTERNALISASI BUDAYA MISKIN, DSB FISIK ; LINGKUNGAN KUMUH, ILEGAL, DSB
Siklus PNPM-P2KP
Penyebab tk 3
KEBIJAKAN YG TDK BERPIHAK/ ADIL
Penyebab tk 2 INSTITUSI PENGAMBIL KEPUTUSAN YG TDK MAMPU MENERAPKAN NILAI-NILAI UNIVERSAL KEMANUSIAAN
Penyebab tk 1
ORANG YG TIDAK BAIK DAN MURNI
5
Catatan: Proses refleksi kemiskinan secara rinci dapat dilihat pada Panduan Diskusi Refleksi Kemiskinan PNPM-Mandiri
Olah Rasa: adalah upaya untuk merefleksikan ke dalam terutama yang menyangkut sikap dan perilaku mereka terhadap permasalahan kemiskinan. Upaya olah rasa lebih menyentuh 'hati' masing masing orang yang terlibat dalam proses refleksi untuk merenungkan apa yang telah diperbuat, dilakukan, sumbangan apa yang telah diberikan untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dan bagi kesejahteraan dan perbaikan hidup masyarakat. Artinya dalam olah rasa lebih menitikberatkan kepada sikap dan perilaku yang berhubungan dengan nilai nilai luhur manusia (memanusiakan manusia). Diharapkan akan tumbuh kesadaran masingmasing bahwa manusia yang berdaya adalah 'Manusia yang mampu menjalankan fitrahnya sebagai manusia, manusia yang berbeda dengan makhluk lain, yaitu manusia yang mampu memberi dan mengabdikan kehidupannya untuk kesejahteraan umat manusia'. Dari olah pikir dan olah rasa di atas, diharapkan cara pandang peserta yang terlibat dalam diskusi akan berubah dan berimplikasi pada: Kesadaran bahwa seharusnya mereka tidak menjadi bagian yang menambah persoalan, tetapi merupakan bagian dari pemecahan masalah dengan cara berkehendak untuk memelihara nilai-nilai luhur kemanusiaan. Tumbuhnya pemahaman bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai nilai luhur, merupakan awal dari tumbuhnya modal sosial, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak luar terhadap masyarakat setempat. Tumbuhnya kesadaran untuk malakukan upaya perbaikan, yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga setiap anggota masyarakat seharusnya mampu untuk memberikan sumbangan (baik tenaga, waktu,pikiran, ruang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi, dsb) untuk bersama sama menanggulangi masalah kemiskinan (baca: untuk kesejahteraan masyarakat)
Siklus PNPM-P2KP
6
Pemetaan Swadaya Dalam proses identifikasi kebutuhan masyarakat, siklus lanjutan dari Refleksi Kemiskinan adalah Pemetaan Swadaya. Dalam siklus ini masyarakat melakukan proses belajar untuk : Menggali informasi. Bagaimana kondisi nyata dari masalah masalah yang dikemukakan dan dirumuskan pada saat refleksi kemiskinan (sosial, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, kepemimpinan)? Masalah-masalah tersebut harus didukung oleh data dan fakta, sehingga diperlukan proses penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Mengkaji. Informasi dan fakta yang sudah didapatkan dianalisa dan dikaji bersama. Proses ini merupakan analisa kritis terhadap berbagai kondisi yang ada berdasarkan informasi dan fakta tadi untuk dicari sebab akibatnya termasuk kelompok kelompok yang terkena dampak dari masalah yang ada ( kelompok sasaran ). Setiap informasi yang muncul dianalisa apakah hal tersebut merupakan masalah yang sebenarnya atau hanya merupakan gejala saja. Merumuskan masalah. Pada tahapan ini masalah yang sudah ditemukan dan disepakati bersama dikelompokkan (pengorganisasian masalah), kemudian dianalisa hubungan sebab akibatnya dengan kembali membuat pohon masalah seperti yang dilakukan dalam refleksi kemiskinan. Dengan demikian dalam melakukan analisa kritis akan terjadi proses refleksi yang berulang ulang. Artinya refleksi kemiskinan tidak hanya terjadi pada saat siklus yang pertama akan tetapi terus dilakukan dalam siklus Pemetaan swadaya. Siklus PNPM-P2KP
7 Pada pelaksanaannya proses penggalian informasi, analisa masalah, dan perumusan masalah seringkali tidak berdiri sendiri sendiri, akan tetapi merupakan proses yang dilaksanakan sekaligus. Metode dan teknik yang dikembangkan untuk Pemetaan Swadaya adalah metode yang lebih menekankan pada proses diskusi masyarakat. Alat-alat kajian (tools) yang dikembangkan adalah alat untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proses penggalian informasi, analisa dan perumusan masalah/kebutuhan, sehingga melalui proses tersebut sebetulnya masyarakat yang terlibat menjadi peneliti bagi diri dan kehidupan lingkungannya sendiri. Dengan terlibat dalam proses Pemetaan Swadaya masyarakat diharapkan mampu untuk: Memahami persoalan nyata mereka sendiri berdasarkan pada fakta dan informasi yang ada, sehingga yang mereka rumuskan bukan daftar keinginan tetapi daftar kebutuhan yang bermanfaat untuk lingkungannya terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pemecahan masalah (pemenuhan kebutuhan) tidak didasarkan pada kehendak dan semata-mata bantuan 'orang luar' akan tetapi lebih banyak mengutamakan kemampuan sumberdaya dan swadaya masyarakat. Bagi 'orang dalam' (masyarakat) kegiatan ini menjadi proses belajar dan penyadaran tentang keadaan kehidupan dan lingkungan yang mereka hadapi, sehingga diharapkan terjadi pemahaman terhadap kondisi warga di lingkungannya (mengapa si A miskin, bagaimana kondisi si B, dsb). Penyadaran ini merupakan renungan terhadap permasalah dirinya dan orang lain di lingkungannya sehingga diharapkan tumbuh kepedulian terhadap warga sekitar dan terdorong untuk mencari jalan keluar dari keadaan-keadaan yang dianggap mengganggu (masalah).
Siklus PNPM-P2KP
8
Catatan: Proses pemetaan swadaya secara rinci dapat dilihat pada Buku Acuan Pelaksanaan Pemetaan Swadaya.
Bagi 'orang luar' (lembaga pengembang program). Kegiatan ini merupakan proses belajar dan 'penyadaran' dalam memahami keadaan masyarakat , serta cara pandang dan nilai-nilai masyarakat yang mempengaruhi kehidupan mereka. Proses belajar ini juga akan menimbulkan dukungan masyarakat terhadap program yang didampinginya, apabila benar-benar berdasarkan kebutuhan kebutuhan masyarakat, serta program kemudian dikembangkan oleh masyarakat sendiri. PENYEBAB KEMISKINAN Dampak
K E M I S K I N A N
Penyebab tk 4
Penyebab tk 3
POLITIK YG TDK MEMBUKA AKSES KPD KAUM MISKIN, KURANG PARTISIPASI EKONOMI YG TDK MEMIHAK; TDK ADA KESEMPATAN, TDK ADA AKSES KE SUMBERDAYA, DSB
KEBIJAKAN YG TDK BERPIHAK/ ADIL
SOSIAL YG SEGREGATIF; MARGINALISASI, INTERNALISASI BUDAYA MISKIN, DSB FISIK ; LINGKUNGAN KUMUH, ILEGAL, DSB
Penyebab tk 2
INSTITUSI PENGAMBIL KEPUTUSAN YG TDK MAMPU MENERAPKAN NILAI-NILAI UNIVERSAL KEMANUSIAAN
Kajian Kelembagaan
KK miskin Siklus PNPM-P2KP
ORANG YG TIDAK BAIK DAN MURNI
Kajian kepemimpinan
Kajian kebijakan
Berbagai kajian masalah ekonomi, lingkungan dan sosial
Penyebab tk 1
9
Pembangunan BKM/LKM Siklus ini merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap adanya organisasi masyarakat warga yang mampu menerapkan nilai nilai luhur yang dimotori oleh pemimpin yang mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan oleh masyarakat sebagai jawaban dari hasil analisa kelembagaan dan refleksi kepemimpinan yang sudah dilaksanakan dalam siklus Pemetaan Swadaya. Organisasi masyarakat warga yang dibangun bisa berbentuk paguyuban atau perhimpunan yang mempunyai ciri-ciri: Adanya kesetaraan dimana komunitas terbentuk sebagai himpunan warga yang setara di suatu kelurahan. Setiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan (commond bond), seperti kepentingan, persoalan, tujuan, dsb Tiap anggota atau warga berhimpun secara sukarela, bukan karena terpaksa Membangun semangat saling percaya Bekerjasama dalam kemitraan Secara damai memperjuangkan berbagai hal, termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan Selalu menghargai keragaman dan dan hak azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi Siklus PNPM-P2KP
10 Menjunjung nilai nilai demokrasi dalam setiap keputusan yang diambil dan secara intensif melakukan musyawarah Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari bebagai pengaruh kepentingan Mampu bekerja secara mandiri Posisi organisasi masyarakat warga: Di luar institusi pemerintah Di luar institusi militer Di luar institusi agama Di luar institusi pekerjaan atau usaha Pemimpin yang baik lahir dari para pemilih yang “cerdas”
Di luar institusi keluarga Organisai Masyarakat Warga (paguyuban atau perhimpunan) tersebut dipimpin oleh pemimpin kolektif, yang beranggotakan antara 9 sampai 11 orang. Lembaga Kepemimpinan Kolektif ini secara generik diberi nama 'BKM’/LKM'. Kriteria pemimpin kolektif ini ditentukan oleh masyarakat yang dilakukan dalam refleksi kepemimpinan. Tahapan pembentukan 'BKM/LKM' yaitu: Membentuk panitia pemilihan yang dipilih oleh warga masyarakat. Panitia menyusun mekanisme pemilihan yang akan dipilih di kelurahan/desa setempat. Proses pemilihan anggota BKM/LKM adalah rahasia, tanpa pencalonan dan tanpa kampanye. Setiap warga dewasa pada masyarakat setempat menuliskan beberapa nama yang menurut mereka memenuhi kriteria yang telah disepakati, artinya anggota BKM yang dipilih adalah yang merepresentasikan nilai-nilai luhur, bukan atas dasar keterwakilan wilayah, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya.
Siklus PNPM-P2KP
11 Mekanisme pemilihan dilakukan berjenjang dari RT, RW, Kelurahan/Desa berdasarkan pada kohesifitas (keakraban hubungan sosial) di antara warga masyarakat setempat. (mekanisme pemilihan dapat dilihat pada Buku Panduan Pembentukan BKM/LKM). Membentuk Tim Perumus untuk menyusun draft AD/ART BKM. Draft AD/ART yang sudah disusun kemudian diuji publik dengan cara melakukan rembug rembug dengan komunitas komunitas di kelurahan/desa setempat. Langkah selanjutnya, draft yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil uji publik dibahas dan disahkan pada rembug warga tingkat kelurahan/desa pada saat pemilihan anggota BKM tingkat kelurahan/Desa. Setiap warga dewasa di kelurahan/desa setempat baik laki-laki maupun perempuan berhak sebagai pemilih.
Pengembangan KSM Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kelompok sosial pada tingkat akar rumput, yang mempunyai kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan pemeliharaan lingkungan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan warga miskin dapat terlibat dan menerima manfaat dari kelompok ini, dengan cara menjadi anggotanya dan diperlakukan adil seperti anggota masyarakat yang lainnya. Pengembangan KSM tidak harus membentuk baru, tetapi bisa menggunakan kelompok-kelompok sosial yang sudah ada di masyarakat asalkan warga miskin mempunyai peluang untuk terlibat di dalam kelompok, dan penerima manfaat langsung (bantuan program) adalah warga miskin. Oleh karena itu hasil identifikasi kelompok sosial, hubungan sosial, modal sosial dan hasil kajian ekonomi dan lingkungan dalam siklus Pemetaan swadaya menjadi dasar untuk pengelompokan masyarakat, terutama bagaimana startegi agar warga miskin terlibat. Siklus PNPM-P2KP
12 Jenis kegiatan dalam satu kelompok bisa gabungan antara kegiatan ekonomi, kegiatan sosial maupun kegiatan lingkungan. Contoh-contoh kegiatan yang dapat dikembangkan adalah: kegiatan simpan-pinjam antar anggota kelompok, bantuan pinjaman modal usaha untuk anggota kelompok miskin, pengelolaan kartu sehat, tabungan pendidikan dan sebagainya. Paling penting adalah bahwa kelompok ini dibentuk atau dikembangkan bukan untuk menjadi pembenaran untuk mendapatkan bantuan uang dari PNPM-Mandiri Perkotaan, tetapi menjadi wahana bersama untuk saling belajar memecahkan masalah, saling peduli dan menghargai di antara anggotanya dan kalau sudah semakin berkembang dapat menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak luar.
PJM Pronangkis PJM pronangkis adalah perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan, baik jangka pendek selama satu tahun maupun jangka menengah selama 3 tahun. Program dikembangkan berdasarkan hasil kajian masalah (kebutuhan) dan analisa potensi dalam Pemetaan Swadaya. Walaupun siklus ini merupakan siklus lanjutan dari pemetaan swadaya akan tetapi pelaksanaannya setelah pembangunan BKM dan pengembangan KSM. Kegiatan ini dillakukan belakangan, dengan dasar pemikiran bahwa anggota BKM/LKM lah yang akan mengambil keputusan untuk pengembangan program program mana dari kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Di sisi lain penerima manfaat dari program ini diprioritaskan warga miskin yang sudah diidentifikasi dalam pemetaan swadaya, dan tergabung dalam KSM, sehingga KSM dibentuk bukan karena adanya Pronangkis tetapi justru sebaliknya penerima manfaat program didasarkan kepada KSM yang sudah ada. Siklus PNPM-P2KP
13 Dalam pengembangan PJM pronangkis, sumberdaya baik manusia maupun sumberdaya lainnya diharapkan bukan hanya dari PNPM-Mandiri Perkotaan, akan tetapi harus dihimpun pemenuhannya dari swadaya masyarakat, dinas/pemerintah setempat dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai program yang sejalan dengan PJM Pronangkis yang disusun oleh masyarakat. Setelah satu tahun program berjalan, dilakukan evaluasi tahunan untuk melihat dan mengkaji kembali apakah program yang dikembangkan sudah tepat tujuan dan tepat sasaran dan bagaimana hasilnya. Kegiatan ini juga sekaligus untuk memperbaharui data-data yang ada, sehingga kesalahan-kesalahan akan segera dapat ditemukan dan dapat diperbaiki. Berdasarkan hasil evaluasi, kemudian dilakukan perbaikan program apabila diperlukan.
Siklus PNPM-P2KP
14
Sinergi PJM Pronangkis dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Setelah masyarakat mempunyai PJM Pronangkis, tentu ini bisa menjadi bagian dari perencanaan program keluarahan. Artinya PJM Pronangkis harus diperjuangkan oleh BKM/LKM agar menjadi bagian dari proses perencanaan kelurahan melalui musrenbang. Diharapkan untuk selanjutnya bisa diajukan dalam musbang kecamatan dan kota/kabupaten. Agar PJM Pronangkis bisa diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah, selain melalui musbangkel, BKM juga bisa langsung mempresentasikan program kepada dinas-dinas terkait dalam proses perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD). Selain melalui musrenbang, BKM/LKM juga bisa memperjuangkan PJM Pronangkis ini untuk dapat bermitra dengan pihak-pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok peduli, pihak swasta, lembaga donor dan sebagainya.
Siklus PNPM-P2KP
15
Pelaksanaan dan Pemantauan Program Program yang sudah disusun akan dilaksanakan oleh warga masyarakat sesuai dengan penanggung-jawab masing-masing sub program. Kegiatan bisa dilaksanakan oleh panitia pembangunan prasarana, KSM yang difasilitasi oleh relawan yang tergabung dalam Unit-unit pengelola pada BKM/LKM. Dalam pelaksanaan kegiatan harus dibangun keterbukaan (transparansi) dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu seluruh warga masyarakat berhak mengetahui seluruh pelaksanaan program termasuk dana yang dikeluarkan. Untuk dasar pertanggungjawaban semua pemasukan dan pengeluaran keungan harus dicatat dalam pembukuan. Selain para pengelola program belajar bertanggungjawab dan terbuka, masyarakat dalam tahap ini juga belajar untuk melakukan kontrol terhadap jalannya program. Kontrol dari warga masyarakat sebagai wujud kepedulian warga dapat dilakukan dengan cara ikut memantau setiap kegiatan dan memberitahukan kepada BKM dan pihak-pihak lain yang terkait dengan program yang dilaksanakan. Selain keterlibatan seluruh warga secara khusus BKM/LKM, Unit-unit pengelola dan relawan akan melakukan pemantauan untuk mengetahui bagaimana jalannya kegiatan yang dilakukan oleh panitia, KSM dan lembaga lainnya.
Siklus PNPM-P2KP
16
Evaluasi Program Dalam setiap tahapan program penting untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana, bagaimana hasilnya? Apakah target yang ditentukan sudah tercapai, apakah ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi biasanya dilakukan dalam 2 cara yaitu: 1) Evaluasi rutin pada saat program sedang berjalan, untuk mengetahui apakah dalam perjalanannya pelaksanaan program harus diperbaiki. Evaluasi ini bisa dilakukan dalam pertemuan rutin anggota BKM, di tingkat Unit Pelaksana, musyawarah warga dan BKM dan sebagainya. 2) Evaluasi akhir program. Proses evaluasi ini disebut dengan review PJM Pronangkis, review kelembagaan, review keuangan dan evaluasi lainnya sesuai kebutuhan.
Siklus PNPM-PNPM Mandiri Perkotaan Sebagai Daur Program Semua tahapan siklus yang sudah dijelaskan, semestinya bukan hanya terjadi ketika ada fasilitator PNPM-Mandiri Perkotaan, akan tetapi menjadi siklus yang terus berulang setiap tahun sebagai daur program penanggulangan kemiskinan di kelurahan/desa sehingga kegiatan penanggulangan kemiskinan akan berkelanjutan.
Siklus PNPM-P2KP
17
Dalam konteks daur program dapat dilihat bahwa: Refleksi Kemiskinan dan Pemetaan Swadaya merupakan tahap identifikasi masalah.
3
Pembangunan BKM/LKM, pembangunan KSM dan PJM Pronangkis merupakan tahapan perencanaan (rencana pemecahan masalah). Kegiatan pelaksanaan dan pemantauan merupakan tahap implementasi program.
e Id
i
ah
Ta h
Membangun BKM
ap
Pe r
KSM
2 Pemetaan Swadaya
Rembug Kesiapan Masyarakat
na
an
5
Sinergi dengan Perencanaan Daerah
7
0
ca
4
1
Ta h
en
BLM PJM Pronangkis
Refleksi Kemiskinan
Review PJM, review kelembagaan, review keuangan dan review masalah lainnya merupakan tahapan evaluasi program.
Siklus PNPM-P2KP
if nt
s ka
a iM
l sa
ap
Review: PJM, Kelembagaan, Keuangan
Ev a
lu
as
i
6 Pelaksanaan dan Pemantauan
ha Ta
p
l Pe
s ak
an
aa
n
Perkotaan
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya
