DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya
MODUL DASAR Komunitas
Konsep PNPM Mandiri Perkotaan
PNPM Mandiri Perkotaan
02
Modul 1
Penanggulangan Kemiskinan
1
Kegiatan 1:
Curah Pendapat Perubahan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan
2
Kegiatan 2 :
Analisa Tayangan VCD, Intervensi Utama Penanggulangan Kemiskinan
4
Kegiatan 3 :
Pembelajaran Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan
5
Penyebab utama Kemiskinan adalah sikap mental para pelaku pembangunan yang negatif dan pandangan – pandangan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu dimana kondisi ini menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat. Perlu perubahan dari kondisi yang ada sekarang ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, PNPM Mandiri Perkotaan melakukan intervensi proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar bisa mengatasi permasalahan kemiskinan sampai kepada akarnya. Artinya inti dari intervensi PNPM Mandiri Perkotaan adalah membangun manusia yang mempunyai sikap mental positif sesuai dengan nilai – nilai luhur kemanusiaan dan membongkar paradigma – paradigma yang merugikan lingkungan. Untuk menjamin terlembagakannya nilai – nilai kemanusiaan dalam proses penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat, karenanya dibutuhkan motor penggerak atau pemimpin – pemimpin yang mempunyai sikap mental positif. Artinya pemimpin tersebut haruslah merupakan representasi dari nilai – nilai kemanusiaan, sehingga keputusan yang menyangkut kepentingan publik dilandasi oleh keadilan. PNPM Mandiri Perkotaan mengawali proses ini melalui pembangunan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Dalam implementasinya, PNPM Mandiri Perkotaan merancang proses pendampingan belajar masyarakat melalui tahapan siklus dengan pendekatan partisipatif. Dalam pelaksanaan semua tahapan siklus dilakukan melalui FGD, musyawarah dan pendekatan – pendekatan kelompok lainnya dimana masyarakat bisa belajar bersama – sama . Melalui proses belajar bersama diharapkan tumbuh kesadaran kritis masyarakat sehingga terbangun kepedulian, solidaritas , sikap mau berbagi agar terjadi ikatan – ikatan sosial dalam masyarakat yang dilandasi oleh kejujuran, keadilan , cinta kasih dan kepercayaan. Apabila proses penyadaran kritis di atas dapat berkelanjutan, maka diharapkan akan terjadi perubahan dari masyarakati yang tidak berdaya, menjadi berdaya, mandiri dan pada suatu saat akan menjadi masyarakat madani.
i
Modul 1 Topik: Penanggulangan Kemiskinan
Peserta memahami dan menyadari: 1. Tujuan penanggulangan kemiskinan 2. Intervensi utama penanggulangan kemiskinan untuk membangun nilai 3. Strategi dan tahapan pemecahan masalah kemiskinan
Kegiatan 1: Curah pendapat perubahan social untuk penanggulangan kemiskinan Kegiatan 2: Analisa tayangan VCD , intervensi utama penanggulangan kemiskinan Kegiatan 3: Pembelajaran penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan
4 Jpl ( 180 ’)
Bahan Bacaan: 1. Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2. VCD Mencari Orang Baik
• Kerta Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • VCD Player • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
1
Curah Pendapat Perubahan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memulai Modul Penanggulangan Kemiskinan dan apa yang akan dicapai melalui modul ini, yaitu : Peserta memahami dan yakin tentang: • •
Tujuan penanggulangan kemiskinan (masyarakat berdaya – mandiri – madani) Intervensi utama penangulangan kemiskinan untuk membangun nilai
•
Strategi dan tahapan kegiatan pemecahan masalah kemiskinan
2) Uraikan kemudian bahwa kita akan memulai kegiatan 1, yaitu 3) Ingatkan kepada peserta mengenai permasalahan kemiskinan yang sudah dibahas pada modul sebelumnya, yaitu : •
Sikap mental yang negatif baik dari internal orang miskin ( menggantungkan diri pada orang lain) dan pada diri di luar orang miskin (serakah, tidak adil dan sebagainya)
•
Paradigma (pola pikir) baik dari masyarakat maupun dari pihak luar .
4) Jelaskan kepada peserta bahwa kondisi masyarakat yang masih menggantungkan diri pada pihak luar dalam memecahkan masalah, merupakan gambaran dari masyarakat yang tidak berdaya. 5) Tampilkan kembali kondisi kemiskinan yang sudah dibahas dalam modul sebelumnya. Tempelkan kartu – kartu kemiskinan yang menggabarkan kondisi wilayah mereka. Tanyakan lebih lanjut apakah peserta mau mebiarkan hal ini terjadi terus di wilayah kelurahan/desa mereka? Ataukah mau mengubah menjadi lebih baik (membangun desa/.kelurahan) ? 6)
Apabila mau membangun desa/kelurahan seperti apa yang dicita-citakan? Mintalah kepada peserta untk menuliskan kondisi ideal yang dicita – citakan dalam kartu metaplan , satu kartu untuk satu cita – cita . Bandingkan antara kondisi yang sekarang dan gambaran kondisi yang dicita – citakan. Lihat Lembar Kerja.
7) Beri penyadaran kepada peserta bahwa masih ada kesenjangan antara kondisi sekarang dengan kondisi ideal yang diharapkan. Tanyakan kepada peserta upaya apa yang harus dilakukan agar kondisi ideal bisa tercapai. Lihat Lembar Kerja. 8) Berikan pencerahan kepada peserta,bahwa PNPM Mandiri Perkotaan akan mendampingi masyarakat untuk menuju kondisi masyarakat yang diharapkan (menanggulangi permasalahan kemiskinan), dengan syarat – syarat tertentu.
2
Acuan untuk Untuk mencapai masyarakat madani yang diharapkan dari kondisi yang sekarang ada tentu tidak bisa sekaligus akan tetapi harus bertahap. Jelaskan bahwa proses yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan akan membantu untuk mencapai tahapan – tahapan tersebut, melalui proses pembelajaran. Tahapan perubahan (pembangunan) penanggulangan kemiskinan yang difasilitasi oleh PNPM PNPM Mandiri Perkotaan : Dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya. Melalui proses pembelajaran masyarakat diajak untuk menemukenali masalah yang terjadi lewat refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya dan menemukenali pemecahan masalah melalui proses pengembangan lembaga (BKM), PJM Pronangkis dan pembangunan KSM dan gerakan bersama dalam penanggulangan kemiskinan. Diharapkan dengan proses ini masyarakat yang terpinggirkan (kaum miskin dan perempuan) bisa mempunyai daya untuk menggapai kebutuhan hidupnya ; di sisi lain melalui refleksi dan gerakkan bersama masyarakat umum dapat mempunyai daya untuk menolong, perduli dan terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri, yaitu dimana masyarakat bisa menolong dirinya secara mandiri, dengan tidak lagi bergantung kepada pihak lain termasuk kepada fasilitator (PNPM Mandiri Perktoaan). Ketika berhubungan dengan pihak lain, adalah untuk bekerjasama dalam kesetaraan. Artinya baik masyarakat maupun pihak lain saling membutuhkan, jadi ada kesalingbergantungan. . PNPM PNPM Mandiri Perkotaan akan membantu penanggulangan kemiskinan tersebut, dengan prasyarat : •
Harus ada motor penggerak dari warga masyarakat yang akan memfasilitasi keseluruhan tahapan kegiatan. Motor penggerak ini adalah relawan relawan warga yang akan melakukan kegiatan untuk masyarakat tanpa pamrih (tidak dibayar), tetapi semata-mata karena kepeduliannya pada penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan mereka.
•
Warga masyarakat harus terlibat dalam seluruh tahapan kegiatan, hal ini merupakan penghargaan atas hak masyarakat untuk menentukan jalan pemecahan bagi masalah yang dihadapi dan sebagai wujud tanggung jawab sosial.
•
Warga yang terlibat tidak hanya kelompok tertentu, akan tetapi harus melibatkan semua unsur masyarakat baik itu perempuan, laki-laki, warga miskin, kelompok elite/tokoh, kelompok pemuda/pemudi dan lainnya, karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama.
3
Analisa Tayangan VCD : Intervensi Utama dalam Penanggulangan Kemiskinan 1) Jelaskan kepada peserta, bahwa kita akan memulai kegiatan 2 dalam modul ini yaitu menonton dan membahas tayangan yang ada dalam VCD : Mencari Orang Baik dan Murni. 2) Tayangkan VCD : Mencari Orang Baik, mintalah peserta untuk memperhatikan secara seksama karena isi dari VCD ini akan dibahas setelah ditonton. Beri pengantar bahwa apa yang ada dalam VCD, merupakan pengalaman masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah lain di Indonesia. 3) Setelah selesai menonton VCD, ajak peserta untuk berdiskusi : a. Apakah pendapat bu Sri mengenai pengelolaan proyek-proyek sebelumnya ? Mengapa dapat terjadi bahwa proyek-proyek yang lalu hanya dikelola oleh orang-orang tertentu saja ? Apakah salah bila orang itu-itu juga yang mengerjakan proyek ? b. Mana yang lebih dahulu harus dilakukan mengembangkan sistem yang baik ataukah menemukan orang-orang baik dan murni untuk diposisikan sebagai pengambil keputusan dan kemudian membangun sistem ? c. Ada anggapan yg mengatakan bahwa kalau kita sudah “cukup” baru kita pikirkan orang lain. Bu Sri adalah buruh tani dan suaminya adalah pekerja bangunan tetapi aktif memberikan waktu, perhatian, pikirannya, dsb untuk orang miskin lainnya. Coba diskusikan apakah seorang harus mampu dulu baru dapat memberi ataukah orang miskin pun harus juga dapat berkontribusi ? Mengapa bu Sri melakukannya ? Apakah motivasinya ? Mengapa bu Sri berdaya sedangkan banyak yang lain tidak ? d. Bu Yuli mengatakan bahwa melihat orang lain menjadi senang itulah satu-satunya motivasinya. Mengapa hal semacam ini menjadi motivasi ? e. Pak Imam mengatakan bahwa dalam sosialisasi mendengar bahwa anggota BKM tidak mendapat apa-apa, bahkan harus berkorban untuk sesamanya. Lalu mengapa pak Imam masih mau bekerja untuk Penanggulangan kemiskinan ? Apa yang mendorong atau menyemangatinya ? f. Apakah banyak orang seperti bu Sri, bu Yuli dan pak Imam di kelurahan Anda ? g. Bu Yuli mengatakan yang penting jujur dulu. Yang lain adalah buah dari kejujuran. Seakan-akan tanpa ada kejujuran segala sukses pembangunan tidaklah mungkin terjadi. Bagaimana pendapat Anda ? Diskusikan jawaban Anda ? h. Bu Sri berangapan bahwa mengundang pria saja dalam sosialisasi tidak cukup sebab informasi pasti tidak sampai ke anggota keluarga yg lain. Coba diskusikan apakah diperlukan pertemuan khusus perempuan untuk penyebarluasan informasi maupun menggalang pendapat. i. Apakah orang baik dan murni ini banyak di tiap kelurahan. j. Setelah Anda menyaksikan tayangan P2KP (sekarang menjadi PNPM Mandiri Perkotaan) apakah kesimpulan Anda tentang perbedaan yang mendasar antara P2KP dengan proyek sejenis yang lain.
. 4) Diskusikan bersama peserta, pembelajaran apa yang paling utama harus dilakukan dalam mencoba memecahkan permasalahan kemiskinan. Gali pendapat peserta sampai ketemu kata kunci “membangun nilai – nilai positif setiap individu dalam masyarakat”.
4
5) Tekankan pula kepada peserta bahwa kalau ini terjadi maka akan terjadi gerakkan
kolektif (gerakkan bersama) dalam penanggulangan kemiskinan. Gerakkan bersama ini yang akan mempunyai daya dorong yang sangat besar bagi terjadinya perubahan.
Kemiskinan terjadi karena lunturnya nilai – nilai kemanusiaan , karena itu upaya penanggulangan kemiskinan harusnya bertumpu pada pemulihan kembali nilai – nilai kemanusiaan dengan cara pencarian dan pengorganisasian orang – orang baik sehingga dapat mengoptimalkan tingkat penyelasaian pada tingkatan kemiskinan berikutnya (penyebab kemiskinan 1 sampai dengan 4). Manusia pada dasarnya baik, hanya selama ini kebaikannya tertutup oleh sistem yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu tugas kita adalah memunculkan orang – orang baik tersebut agar bisa berkiprah dalam masyarakat khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.
Pembelajaran Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan 1) Jelaskan bahwa kita akan memulai kegiatan 3 dalam Modul Penanggulangan Kemiskinan, yaitu membahas PNPM Mandiri Perktoaan dan proses pembelajran. 2) Ingatkan kepada peserta kepada tingkatan penyebab kemiskinan yang sudah dibahas pada sessi permasalah kemiskinan (Modul 2 , Tema 1 ). Perlihatkan kembali bagan alur tingkatan penyebab kemiskinan yang sudah dibuat dalam kertas plano. Kemudian jelaskan, lang – langkah penanggulangan kemiskinan yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan sejak awal untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang terdiri dari 4 tingkatan tadi. Gunakan Media Bantu alur penyelesaian yang sudah dibuat dalam kertas plano sebelumnya. (lihat Media Bantu)
Masalah tingkat 1 : lunturnya nilai – nilai kemanusiaan ( banyak orang yang tidak baik dan murni, terutama yang berdampak luas adalah para pengambil kpeutusan), alternatif penyelesaiannya adalah dengan mencari orang baik untuk duduk dalam lembaga pengambil keputusan.
.
5
Masalah tingkat 2 : Institusi yang tidak bisa menerapkan keadilan, dicoba diselesaikan dengan membangun lembaga yang demokratis, dipimpin oleh orang – orang baik (pada penyelesaian tingkat pertama), Para pemimpin ini adalah anggota BKM/LKM, yang merupakan pemimpin kolektif dari organisasi masyarakat warga. Pembangunan BKM/LKM dilakukan secara demokratis dengan melibatkan seluruh warga. Para pemimpin yang duduk di BKM/LKM, dipilih oleh warga masyarakat berdasarkan kriteria yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh masyarakat berdasarkan sifat – sifat baik.
Masalah tingkat 3 : Kebijakan yang tidak adil dan sering merugikan warga miskin (termasuk kaum perempuan), secara otomatis akan berubah menjadi kebijakan yang adil, apabila pengambil kebijakan yang duduk dalam BKM merupakan orang – orang yang adil, tidak mementingkan diri sendiri, tidak serakah, tidak mementingkan golongannya, akhlas, jujura dan sebagainya. Kebijakan awal dari BKM/LKM diimplementasikan pada PJM Pronangkis , dimana penerima manfaat utama programnya adalah warga miskin termasuk di dalamnya memperhatikan kebutuhan warga miskin perempuan.
Masalah tingkat 4 :kurang terlibatnya warga miskin dan perempuan dalam proses pembangunan , tidak ada akses pada sumberdaya ekonomi,tidak ada akses informasi, lingkungan yang kumuh , kesehatan lingkungan yang kurang baik, pendidikan yang kurang, kurangnya pendapatan dan sebagainya, dicoba diselesaikan dengan memberikan peluang kepada warga miskin dan perempuan untuk terlibat dalam identifikasi dan pemecahan masalah mulai dari proses refleksi kemmiskinan, pemetaan swadaya, menjadi anggota BKM/LKM, terlibat dalam penyusunan PJM Pronangkis, kegiatan – kegiatan pemecahan masalah melalui KSM (baik masalah ekonomi, lingkungan maupun sosial).
3) Setelah penjelasan selesai beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi lebih lanjut. 4) Kemudian, tanyakan kepada peserta untuk supaya proses penanggulangan kemiskinan ini dapat terjadi, proses pembelajaran apa yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan? 5) Beri penjelasan secara singkat mengenai siklus PNPM Mandiri Perkotaan . Tanyakan kepada mereka, lebih jauh pembelajaran apa yang didapat dari proses dalam siklus? Tuliskan jawaban peserta dalam kertas plano. 6) Beri pencerahan mengenai pembelajaran nilai – nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Gunakan Media Bantu yang sudah disediakan sebelumnya (dalam kertas plano).
6
.
LK 1 – Konsep PNPM Mandiri Perkotaan Kesenjangan antara Kondisi Ideal dengan Kondisi Sekarang
Kondisi sekarang
Kondisi ideal yang diharapkan
Tempelkan kartu – kartu kemiskinan yang sudah dipilih pada sessi anatomi kemiskinan
Tempelkan kartu metaplan yang sudah diisi oleh cita – cita peserta mengenai kondisi idela kelurahan/desa yang diharapkan
Analisis apakah ada kesenjangan antara kondisi ideal yang dicita – citakan dengan kondisi sekarang ?
Upaya apa yang harus dilakukan agar kondisi ideal dapat dapat tercapai?
Siapa yang harus melakukan upaya tersebut?
7
Tulislah dalam kertas plano sebagai Media Bantu untuk menjelaskan dan memberikan pencerahan kepada peserta :
Penyebab Kemiskinan
Penyebab tk 4 4tingkat 4
K E M I S K I N A N
Penyebab tk 2
POLITIK YG TDK MEMBUKA AKSES KPD KAUM MISKIN, KURANG PARTISIPASI EKONOMI YG TDK MEMIHAK; TDK ADA KESEMPATAN, TDK ADA AKSES KE SOSIAL YG SEGREGATIF; MARGINALISASI, INTERNALISASI BUDAYA
KEBIJAK AN YG TDK BERPIHA K/ ADIL
INSTITUSI PENGAMBIL KEPUTUSAN YG TDK MAMPU MENERAPKA N NILAI-NILAI
ORANG YG TIDAK BERDAY A (TDK BAIK
FISIK ; LINGKUNGAN KUMUH, ILEGAL, DSB
Penyebab tk 3
8
Penyebab tk 1
Jawaban Penanggulangan Kemiskinan (PNPM Mandiri Perkotaan)
Penyebab tingkat 4
K E M I S K I N A N
Penyebab tk 3
POLITIK YG TDK MEMBUKA AKSES KPD KAUM MISKIN, KURANG PARTISIPASI EKONOMI YG TDK MEMIHAK; TDK ADA KESEMPATAN, TDK ADA AKSES KE SUMBERDAYA SOSIAL YG SEGREGATIF; MARGINALISASI, INTERNALISASI BUDAYA
KEBIJAK AN YG TDK BERPIHA K/ ADIL
Penyebab tk 2
INSTITUSI PENGAMBIL KEPUTUSAN YG TDK MAMPU MENERAPKA N NILAI-NILAI LUHUR UNIVERSAL
FISIK ; LINGKUNGAN KUMUH, ILEGAL, DSB K E M IS KI N A N K U R A N G
PS, PRONANGKIS, PENENTUAN PRIORITAS, SURVEY SWADAYA, PEMBENTUKAN KSM, PENYALURAN BLM, CHANNELING, NEIGBORHOOD DEVELOPMENT
Penyelesaian tk 3 dan 4
Penyebab tk 1
ORANG YG TIDAK BERDAY A (TDK BAIK DAN MURNI)
UPP/P2KP INTERVENSI AWAL
PEMBENTUKAN BKM/LKM
Penyelesaian tk 2
PENCARIAN ORANG & LEMBAGA YANG BAIK/ MURNI
Penyelesaian tk 1
9
PNPM Mandiri Perkotaan dan Kemiskinan Marnia Nes PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan masalah kemiskinan yang merupakan pengembangan dari P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Pemecahan masalah yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan tentu saja berdasarkan masalah – masalah yang sudah dianalisa sebelumnya. Dalam proses menemukenali penyebab kemikinan dan akar masalah kita temukan penyebab kemiskinan pada dasarnya merupakan akibat dari sikap mental para pelaku pembangunan yang negatif dan pandangan – pandangan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu (warga miskin). Apabila kita uraikan secara lebih rinci kedua masalah tersebut adalah sebagai berikut : •
Tidak semua masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dari mulai menemukenali kebutuhan sampai memutuskan pemecahan masalah. . Di banyak tempat program – program untuk masyarakat disusun oleh ‘Orang Luar’ bukan oleh masyarakat setempat, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak tepatguna (jadi mubazir dan tidak berkelanjutan).
•
Adanya pandangan umum bahwa masyarakat tidak. mampu memecahkan masalah sendiri,tidak mempunyai pengalaman, kurang pengetahuan sehingga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk memecahkan masalahnya sendiri.
•
Kesempatan untuk membangun hanya diberikan kepada kelompok tertentu begitu juga hasilnya hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu, artinya tidak semua masyarakat mendapatkan hak yang sama (tidak ada kesetaraan).
•
Pelayanan publik baik bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan hanya bisa dinikmati sebagian orang , sebagian lainnya tidak bisa mengakses karena mahal dan kurang informasi.
•
Melemahnya solidaritas sosial yang menyebabkan memudarnya modal sosial masyarakat.
•
Sikap mental dan perilaku masyarakat yang masih menggantungkan diri pada bantuan pihak luar, kurang bekerja keras, apatis, tidak percaya pada kemampuan sendiri.
•
Memudarnya kebersamaan, banyak pihak yang mempunyai pandangan bahwa masalah kemiskinan hanya tanggungjawab pemerintah dan orang miskin, sehingga banyak yang tidak peduli.
•
Pada umumnya masyarakat, tidak mempunyai wadah (lembaga) yang betul – betul memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya warga miskin karena pelaku – pelaku pengambil kebijakan pada suatu lembaga yang ada cenderung mementingkan diri sendiri, tidak perduli, dan tidak jujur.
Dengan melihat permasalahan di atas, maka boleh dikatakan ada 2 kelompok besar masyarakat yaitu: •
10
Kelompok yang bisa mudah mengakses informasi, mempunyai pengetahuan dan pengalaman karena mempunyai pendidikan yang memadai, mempunyai sumberdaya seperti modal, penguasaan terhadap sumberdaya alam dan lain – lain. Dengan pengetahuan, pengalaman, informasi dan sumberdaya yang dimilikinya kelompok ini dapat menguasai kelompok lainnya,
sehingga mampu mendominasi dan sering disebut sebagai kelompok dominan. Contohnya seringkali pemilik modal bisa mempengaruhi kebijakan (keputusan) yang dikeluarkan oleh lembaga – lembaga keuangan. Oleh karena itu pengetahuan, informasi dan sumberdaya tadi sering disebut sumber kekuasaan. Apabila kelompok ini tidak mempunyai kepedulian, mementingkan diri sendiri, tidak jujur maka akan menyebabkan warga miskin semakin miskin. •
Kelompok yang tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman, kurang bisa mengakses informasi, tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya. Kelompok ini biasanya merupakan kelompok miskin dan perempuan yang sering disebut kelompok yang terpinggirkan karena seringkali tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk proses pembangunan. Kelompok ini juga seringkali tidak berdaya karena tidak mempunyai sumber kekuasaan yang dibutuhkan.
Berdasarkan permasalahan di atas perlu perubahan dari kondisi yang sekarang (permasalahan) ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan . Artinya perlu dilakukan proses perubahan sebagai upaya pemecahan masalah di atas. PNPM Mandiri Perkotaan, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, melakukan pendampingan proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar dapat memecahkan masalah sendiri. Proses perubahan yang diharapkan terjadi adalah dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya, menjadi mandiri dan pada satu saat akan menjadi masyarakat madani Masyarakat yang tidak berdaya, warga miskin dan perempuan, harus dimampukan dengan memberikan pengetahuan,meningkatkan keterampilan, mendapat sumberdaya dan merubah pola pikir mereka sehingga menjadi masyarakat yang berdaya melalui proses pemberdayaan. Di lain pihak kelompok yang selama ini mempunyai sumber kekuasaan tadi (kelompok dominan) harus mau membagikan pengetahuan, informasi, dan sumberdayanya bagi kelompok yang lain. Pada kenyataannya proses di atas tidak selalu berjalan mulus, karena : •
Kelompok yang terpinggirkan ketika sudah berdaya seringkali menjadi kelompok baru yang mempunyai kekuatan karena mereka memiliki sumber kekuasaan. Hal ini dapat terjadi kalau orang – orang tersebut tidak mempunyai kepedulian dan mementingkan diri sendiri.
•
Kelompok yang dominan juga tidak akan serta merta dengan rela hati untuk membagikan sumber kekuasaannya bagi pihak lain. Sama dengan di atas hal ini juga terjadi apabila kelompok ini tidak mempunyai kepedulian terhadap pihak lain dan mementingkan diri sendiri sehingga tidak mempunyai rasa keadilan.
Kepedulian, sikap mau berbagi, keikhlasan menjadi landasan untuk membangun kebersamaan (solidaritas sosial) yang menjadi kontrol/landasan dari terciptanya ikatan – ikatan yang didasarkan saling percaya (modal sosial). Dengan demikian sikap mental dan pola pikir kita menjadi bagian yang utama untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Kedua hal inilah yang coba dipecahkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, karena pada dasarnya pendampingan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan berusaha untuk menggali dan menumbuhkan sikap mental yang positif sesuai dengan nilai – nilai luhur kemanusiaan dan membongkar paradigma – paradigma mengenai manusia (pembangunan manusia) yang keliru. Oleh karena hal tersebut di atas, maka pendekatan pemberdayaan yang dipakai oleh PNPM Mandiri Perkotaan adalah pemberdayaan sejati. Pendekatan ini menekankan pada proses pemberdayaan agar manusia mampu menggali nilai – nilai baik yang telah dimiliki dan mampu menggunakannya secara merdeka (tidak tergantung kepada pendapat pihak lain yang keliru) sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan fitrahnya sebagai manusia. Dengan dilandasi oleh nilai – nilai kesetaraan, keadilan, kejujuran, keikhlasan dan nilai nilai kebaikan lainnya upaya perubahan untuk pemecahan masalah dilakukan melalui:
11
•
•
Pengorganisasian masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan penanggulangan kemiskinan mulai dari proses menemukenali masalah, keputusan perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi, sebagai wujud dari partisipasi dan demokrasi. Dengan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses tersebut, maka: 9
Memberi hak yang sama (setara) kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan, informasi dan kesempatan belajar yang sama. Dalam hal ini terkandung nilai – nilai keterbukaan (transparansi).
9
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami masalah – masalah yang mereka hadapi terutama mengenai masalah kemiskinan dan mencari upaya pemecahan secara bersama.
9
Persoalan menjadi tanggungjawab semua pihak, pemerintah ataupun kelompok masyarakat tertentu.
9
Menentukan kelompok sasaran secara mandiri, sehingga semua pihak diperlakukan secara adil untuk bisa terjangkau oleh pelayanan publik
bukan
hanya
tanggungjawab
Untuk menjamin keberlanjutan pengorganisasian masyarakat, dibutuhkan wadah (lembaga) yang dimotori oleh pemimpin – pemimpin yang mempunyai nilai – nilai kebaikan (sikap mental yang positif). Artinya pemimpin – pemimpin tersebut haruslah merupakan representasi dari nilai – nilai kemanusiaan. Diharapkan para pemimpin yang jujur, adil, ikhlas, amanah akan mampu menjadi motor penggerak proses penanggulangan kemiskinan di kelurahan/desa dengan dilandasi prinsip – prinsip keadilan (keputusan yang dikeluarkan tidak berpihak), keterbukaan (transparan), bertanggungjawab (akuntabel), keputusan tidak didasari oleh kepentingan – kepentingan pribadi atau golongan, memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk terlibat dalam keseluruhan kegiatan dan sebagainya.
Terlaksananya proses di atas harus dibarengi dengan perubahan pola pikir (paradigma) sehingga keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dalam proses penanggulangan kemiskinan bukan semata – mata karena proyek atau bahkan untuk mengejar BLM, akan tetapi merupakan keterlibatan yang didasari oleh kesadaran kritis.
Paradigma (pola pikir) yang ingin dikembangkan melalui PNPM Mandiri Perkotaan: 9
Akar persoalan kemiskinan adalah lunturnya nilai – nilai kemanusiaan yang melahirkan ketidakadilan, keserakahan, mementingkan diri sendiri atau golongan, ketidakperdulian dan sebagainya. Oleh karena itu musuh bersama kemiskinan adalah ‘sifat – sifat buruk manusia’, bukan organisasi atau lembaga.
9
Keadilan, kesetaraan, keperdulian yang menjadi dasar bagi penyelesaian masalah kemiskinan akan bisa dilaksanakan oleh orang – orang yang berdaya ,bukan orang – orang dari golongan tertentu, wilayah tertentu atau dari jenis kelamin tertentu.
9
Manusia yang berdaya sejati adalah manusia yang mampu menggunakan dan memberikan nilai – nilai kebaikan yang ada dalam dirinya untuk kepentingan kesejahteraan lingkungannya.
9
Manusia pada dasarnya baik, akan tetapi kebaikannya tertutup oleh sistem serta tatanan kehidupan di sekitarnya. Kebaikan – kebaikan manusialah yang merupakan perbedaan hakiki antara manusia dengan makhluk lain.
9
Kemiskinan merupakan masalah bersama, sehingga hanya akan bisa dipecahkan secara bersama. Oleh karena itu perlu keterlibatan semua pihak dalam proses pembangunan.
9
Masyarakat pada dasarnya mampu dan mempunyai potensi untuk memecahkan masalah dan menolong dirinya sendiri, sehingga mereka harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan.
12
9
Demokrasi yang paling tinggi adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat yang dilandasi kesadaran klritis.
9
Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk ikut terlibat dalam pembangunan.
Apabilala proses penyadaran kritis yang menekankan pada perubahan paradigma dan sikap perilaku di atas dapat berkelanjutan, maka diharapkan pelan–pelan akan terjadi perubahan masyarakat secara bertahap, yaitu:
Dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya. Melalui proses belajar yang dilakukan, kelompok – kelompok yang terpinggirkan bisa mempuyai daya (kemampuan ) untuk menggapai kebutuhan hidupnya. Dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri, yaitu dimana masyarakat bisa
menolong dirinya secara mandiri, tidak lagi bergantung kepada pihak lain . Hubungan – hubungan dengan pihak lain dilandasi kesetaraan (kesalingbergantungan). Acuan :
Parwoto : Anatomi Kemiskinan
Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan
13
Kiat Intervensi Pengembangan Masyarakat Beberapa kaidah dasar yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh oleh para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dalam pelaksanaan kegiatan (intervensi) pengembangan masyarakat, adalah sbb:
a) Kaidah Membangun Dari Dalam (development from within) Proses pengembangan masyarakat dititikberatkan pada upaya membangun masyarakat dari dalam melalui penggalian kembali nilai-nilai luhur yang telah dimiliki masyarakat tetapi tidak mampu lagi diterapkan sehingga menghancurkan kapital social dan menghasilkan berbagai kerusakan multidimensi, termasuk kemiskinan dan masyarakat yang terkotak-kotak (fragmented community). Pemberdayaan dalam konteks ini adalah membangun kembali potensi manusia itu sendiri yang sudah dimiliki untuk kembali mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut yang kondusif terhadap tumbuhnya kapital social sehingga pada gilirannya akan mampu membangun kepedulian dan integritas yang tinggi yang melahirkan tata pengelolaan urusan publik yang baik serta solidaritas sosial masyarakat untuk bersatu, bahu-membahu menanggulangi kemiskinan di wilayah masing-masing secara mandiri dan berkelanjutan, Secara singkat pembangunan dari dalam ini menekankan penggalian terhadap nilai-nilai luhur yang telah dimiliki manusia/masyarakat dan memberdayakan manusia/masyarakat untuk menjadi pelaku nilai sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing di masyarakat sesuai dengan martabatnya sebagai manusia yang luhur. Hasil yang diharapkan dari proses pengembangan masyarakat ini adalah tumbuhnya kesadaran kritis dan kesiapan masyarakat bahwa persoalan kemiskinan di wilayahnya hanya dapat diatasi oleh mereka sendiri, dengan cara; (1) membangun kembali nilai-nilai luhur universal sebagai landasan dari semua keputusan dan tindakan, (2) menemukan dan menggalang pribadi-pribadi yang komit dan memiliki integritas tinggi dalam menangulangi kemiskinan yg sehari-harinya merupakan pelaku nilai, (3) bertumpu pada keswadayaan masyarakat dan prinsip pembangunan organik yang berkelanjutan. Pada dasarnya substansi pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini intinya adalah perubahan perilaku pelaku sendiri. Peran dari pendampingan/ pihak luar hanyalah sebagai pelengkap dari adanya niat, parakarsa, untuk membangun kepedulian, dan komitmen masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, berhasil tidaknya PNPM Mandiri Perkotaan di suatu lokasi sasaran untuk sebagian besar justru akan sangat tergantung pada kepedulian, komitmen, motivasi dan ikhtiar masyarakat setempat. Dengan demikian, PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan dapat dijadikan sarana bagi proses pembelajaran masyarakat untuk terus melakukan perubahan-perubahan sendiri ke arah yang lebih baik dan efektif, baik itu menyangkut pola pikir, pola perilaku, pola tindak dan lain-lain. Inilah yang menjadi hakekat membangun masyarakat dari dalam
(development from within).
Pada sisi lain, bagi para pendamping PNPM Mandiri Perkotaan (fasiliatator, konsultan dll), prinsip membangun dari dalam mengandung makna bahwa proses pendampingan tahapan kegiatan tidak diurus dan dilaksanakan sendiri oleh para pendamping, tetapi justru para pendamping seharusnya melakukan proses pendampingan yang menitikberatkan pada proses pembelajaran bagi masyarakat agar selain masyarakat akan mampu melakukan tahapan
14
kegiatannya sendiri juga dapat menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap susbstansi mengapa, apa dan untuk apa kegiatan itu harus mereka lakukan.
b) Kaidah Kerelawanan (Volunteerism) Proses pengembangan masyarakat dengan prinsip membangun ’masyarakat dari dalam’ akan membutuhkan pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat sendiri yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli, dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. ’Proses membangun dari dalam’ tidak akan terlaksana apabila pelopor-pelopor yang menggerakkan masyarakat tersebut yang merupakan individu atau sekumpulan individu yang hanya memiliki pamrih pribadi dan hanya mementingkan urusan ataupun kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya. Dengan kata lain, perubahan perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh relawan-relawan atau motor penggerak setempat yang memiliki ’moral’ yang baik dan diakui kualitaskepribadiannya, bukan hanya sekedar relawan yang pengalaman, pendidikan tinggi atau punya kedudukan yang tinggi dll. Didasarkan pada keyakinan inilah, PNPM Mandiri Perkotaan mendorong masyarakat di lokasi sasaran agar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga-warganya yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk menjadi relawan-relawan yang membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan agar bermanfaat bagi masyarakat miskin serta seluruh masyarakat di wilayahnya. Relawan-relawan yang diusulkan masyarakat tidak menjadi bagian dari struktur KMW ataupun Tim Fasilitator, namun akan didampingi khusus melalui proses penguatan kapasitas (capacity building) agar lebih mampu memahami substansi PNPM Mandiri Perkotaan berikut tahapantahapan kegiatannya, baik dengan cara pendampingan oleh Tim Fasilitator, bimbingan/coaching, praktek, konsultasi dan pelatihan, dll. Relawan-relawan masyarakat ini memiliki posisi yang sama dan tidak ada perlakuan khusus (previllage) yang melekat pada salah satu dari mereka. Ciri utama relawan-relawan masyarakat adalah sama, yakni; orang-orang atau warga masyarakat setempat yang bersedia mengabdi secara ikhlas dan tanpa pamrih, tidak digaji/imbalan secara rutin, rendah hati, berkorban, diterima masyarakat berdasarkan kualitas kemanusiaan yang luhur atau moralitasnya, dan memiliki kepedulian serta komitmen yang sangat kuat bagi upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di sekitarnya maupun bagi upaya kemajuan masyarakat umumnya dan kondisi lingkungan wilayahnya. Bagi Tim Fasilitator, relawan-relawan masyarakat harus dipandang sebagai pelopor dan sekaligus pendamping mayarakat yang sangat menentukan berhasil tidaknya masyarakat melalui seluruh rangkaian proses pembelajaran untuk terus menerus menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur universal kemanusiaan, prinsip-prinsip universal kemasyarakatan dan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai pondasi yang kokoh dalam mengembangkan berbagai upaya menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya.
c) Kaidah Pertumbuhan Alamiah (Organic Development) Siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dirancang untuk mendorong tumbuhnya kesiapan dan ’kesadaran kritis masyarakat’ di kelurahan sasaran agar mampu menanggulangi kemiskinan di wilayah masing-masing secara mandiri dan berkelanjutan. Kaidah pertumbuhan organik menekankan bahwa dinamika pertumbuhan/perubahan antara satu komunitas dengan yang lain berbeda sebagai konsekwensi lojik dari kaidah pembangunan dari dalam, bukan transplantasi. Situasi ini haruslah mampu diakomodasi oleh para pendamping khususnya Tim Fasilitator.
15
Disadari bahwa proses penumbuhan kesiapan dan kesadaran kritis masyarakat memerlukan waktu yang cukup panjang dan juga bukan merupakan proses yang dijalankan secara instan (serba cepat, formalitas dan mekanistis). Meskipun demikian, perlu juga diantisipasi bahwa proses tersebut kemungkinan dapat mentimbulkan kejenuhan, kebosanan, ketidak percayaan, ketidak yakinan, dll apabila proses yang dilaksanakan di masyarakat memberi kesan berteletele dan juga tidak sistematis. Umumnya hal ini terjadi karena adanya kegiatan di masyarakat di lokasi tertentu yang macet, vakum, dan atau terhenti sesaat berhubung harus menunggu selesainya aktivitas yang sama di kelurahan lain atau menunggu pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan secara terpusat (misalnya pelatihan yang diselenggarakan KMW, dll). Oleh karena itu, para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan dapat memahami arti penting pertumbuhan organik suatu masyarakat, yakni dengan menyelenggarakan rangkaian aktivitas pembelajaran masyarakat di lokasi sasaran dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan secara berkesinambungan dan runtun sesuai dengan siklus perkembangan dimasyarakat itu sendiri tanpa adanya kegiatan tambahan yang bersifat intervensi luar yang disengaja ataupun tidak disengaja akan menghentikan sementara aktivitas masyarakat di lokasi sasaran itu sehingga masyarakat kehilangan momentum. Berkaitan dengan upaya membangun pertumbuhan organik tersebut, PNPM Mandiri Perkotaan merancang agar proses pendampingan secara langsung dan intensif berada di Tim Fasilitator yang berkedudukan di kecamatan sasaran. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong Tim Fasilitator, bersama dengan para Relawan, mampu mendampingi masyarakat kelurahan dalam melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan sesuai dengan siklus perkembangan di kelurahan masing-masing. Kalaupun dirasakan cukup berat untuk menjaga kesinambungan kegiatan di tingkat kelurahan, maka setidaknya kesinambungan kegiatan masyarakat secara organik dapat dikembangkan di tingkat kecamatan. Hal ini berarti ketika seluruh kelurahan di kecamatan bersangkutan telah melaksanakan satu siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dapat segera dilanjutkan dengan siklus berikutnya. Meskipun demikian tetap akan lebih baik apabila kesinambungan kegiatan tersebut dapat dikembangkan di tingkat kelurahan sehingga dapat dijaga semua kelurahan tidak akan kehilangan momentumnya. Bila kesimambungan akan diterapkan ditingkat Tim Fasilitator (kecamatan) maka seluruh strategi pendampingan masyarakat dan pengembangan kapasitas yang dilakukan akan bertumpu pada strategi pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan, yang dikoordinasi oleh Tim Fasilitator setempat. Secara umum hasil yang diharapkan terjadi dalam proses pengembangan masyarakat ini adalah:
Masyarakat yang sadar akan kondisinya; potensi, kelemahan, peluang dan persoalan yang masih harus diselesaikan bersama dan tumbuhnya solidaritas sosial antar warga.
Masyarakat menyadari bahwa untuk menyelesaikan persoalan bersama ini secara sistematik dan efektif dibutuhkan; (1) relawan-relawan sebagai pelopor, (2) masyarakat yang terorganisasi (organized community), (3) dan kepemimpinan yang baik pula serta kelompok sasaran yang terorganisasi dgn baik pula.
Kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya para relawan, masyarakat warga yg terorganisasi, BKM/LKM sebagai pimpinan kolektif dan kelompok sasaran yang terorganisasi dalam bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).
Agar seluruh kegiatan penangulangan kemiskinan tersebut juga terrencana dengan baik BKM mengkoordinasi perumusan PJM dan Renta Pronangkis secara partisipatif.
Disamping ketiga kaidah tersebut di atas perlu juga dipahami bentukan-bentukan kelembagaan yang akan dihasilkan melalui siklus P2KP ini sebagai berikut.
a) BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)
16
BKM adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga/penduduk suatu kelurahan/desa yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipilih dan dipercaya warga berdasarkan kriteria luhur kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat kelurahan/desa dalam berbagai kepentingan. Anggota BKM/LKM terdiri dari 9 sampai dengan 11 orang sesuai kesepakatan masyarakat kelurahan/desa, yang semuanya adalah relawan dan bekerja sebagai dewan sehingga keputusan BKM?LKM adalah keputusan kolektif Jadi jelaslah bahwa BKM/LKM adalah suatu lembaga pimpinan kolektif dari himpunan masyarakat warga suatu kelurahan/desa yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur kemanusiaan dan bukan perwakilan golongan/RT/RW sehingga memungkinkan berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga serta menghindarkan kecenderungan menjadi partisan. Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asih dan saling asah antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat dan transparansi. Disamping itu pola kepemimpinan kolektif ini juga merupakan disinsentif bagi para pemimpin yang justeru ingin mendapatkan kekuataan absolute di satu tangan yang pada gilirannya akan melahirkan anargi dan tirani yang mementingkan diri sendiri sehingga meperkuat ketidakadilan. Peran utama BKM?LKM adalah mengawal penerapan nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam proses penangulangan kemiskinan pada khususnya dan kehidupan bermasyarakat pada umumnya di kelurahan yang bersangkutan Pemilihan anggota BKM/LKM dilakukan tanpa pencalonan dan tiap pemilih harus menulis sekurang-kurangnya 3 nama (sesuai kesepakatan warga) secara rahasia, pribadi-pribadi penduduk kelurahan/desa yang dianggap memenuhi kriteria yang telah disepakati, dikumpulkan dan dihitung. Kemudian dipilih 9 s/d 11 nama yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sebagai anggota BKM/LKM. Para anggota BKM/LKM tersebut kemudian memilih siapa diantara mereka yang akan menjadi koordinator, wakil, sekretaris, dsb sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada dasarnya pemilihan harus dilakukan di tingkat dimana warga saling kenal misalnya tingkat RT untuk memilih utusan RT dan kemudian kumpulan utusan RT di tingkat kelurahan/desa memilih anggota BKM/LKM dari antara para utusan tersebut. Bila kelurahan/desa yang bersangkutan cukup luas artinya terdiri dari RT yang banyak sekali, lebih dari 75 RT maka pemilihan dapat dilakukan berjenjang. Dipilih utusan RT, kemudian dari kumpulan utusan RT di tingkat RW/Dusun dipilih lagi utusan RW/Dusun untuk kemudian utusan RW/Dusun ini ke kelurahan/desa untuk memilih anggota BKM. Jumlah utusan RT atau RW/Dusun dapat ditetapkan sebelumnya sesuai kesepakatan warga. Yang penting pemilihan atau penjaringan orang-orang baik harus dilakukan di tingkat dimana antar warga saling mengenal. Tidak adanya pencalonan memungkinkan anggota masyarakat memilih tanpa paksaan siapapun yang mereka anggap bisa mewakili sifat-sifat baik kemanusiaan tersebut, sesuai pengalaman interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin adanya kampanye; karena yang dipilih adalah orang yang perbuatan sehari-harinya saat ini sesuai dengan kriteria tersebut di atas, bukan perkataan (janji) tentang masa depan yang belum pasti. Jadi konsepnya adalah membandingkan dan mengkonfirmasikan perbuatan/perilaku sehari-hari orang yang akan dipilih dan bukan perkataan (janji).
b) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) KSM adalah kelompok masyarakat pemanfaat langsung dari PNPM Mandiri Perkotaan ini yang langsung menikmati hasil dari program penanggulangan kemiskinan yang direncanakan secara partisipatif oleh masyarakat kelurahan dibawah koordinasi BKM/LKM.
17
Pembangunan KSM ini sengaja didorong sebagai kelompok basis dimana antar anggotanya dapat saling bantu, saling memperkuat dan saling belajar untuk bersama-sama keluar dari belenggu kemiskinan. Kesatuan dalam KSM ini didasari oleh ikatan pemersatu (common bound), antara lain kesamaan kepentingan dan kebutuhan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili dll, yang mengarah pada upaya mendorong tumbuh berkembangnya modal sosial. Pengertian kelompok dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan adalah kelompok masyarakat yang “sudah ada” (existing groups) dan atau kelompok-kelompok yang “dibangun baru” dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, yang dapat memenuhi syarat-syarat sebagai kelompok/lembaga masyarakat sebagaimana ditetapkan PNPM Mandiri Perkotaan. Diharapkan melalui pendekatan kelompok ini :
Warga masyarakat dapat lebih dinamis dan lebih nyata dalam mengembangkan praktek nilai-nilai kemanusiaan, misalnya; kejujuran, keikhlasan, dapat dipercaya, pengorbanan, kebersamaan, kesatuan, gotong royong, solidaritas antar sesama, dan lainnya;
Proses pemberdayaan (empowerment) berjalan lebih efektif dan efisien;
Terjadi konsolidasi kekuatan bersama baik antar yang lemah maupun antar yang kuat dan lemah di dalam suatu kelompok masyarakat (konsep sapu lidi);
Kelompok dapat berfungsi untuk melembagakan solidaritas dan kesatuan sosial, menumbuhkan keswadayaan, wadah proses belajar/ interaksi antar anggota, menyepakati aturan bersama, dan fungsi lainnya.
c) Relawan Pengertian relawan-relawan dalam PNPM Mandiri Perkotaan ini mengandung makna yang cukup luas, mencakup: (1) para relawan yang terlibat mendalam secara khusus dalam satu atau beberapa tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai pendamping masyarakat dan pengawal nilai, misalnya Refleksi Kemiskinan, Pemetaan Swadaya, FGD Kepemimpinan, FGD
Kelembagaan dan Pengelolaan Urusan Publik, Pembentukan BKM/LKM, Perencanaan Partisipatif dan pembentukan KSM, (2) Para relawan yang terpilih untuk duduk dalam struktur yang dibangun masyarakat untuk melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan, misalnya Anggota BKM/LKM, Pengurus KSM, berbagai panitia yang terkait dgn pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, dll serta (3) Para relawan yang mengikuti secara intensif seluruh proses
pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai pendamping masyarakat dan pengawal nilai. Secara umum para relawan ini memberikan kontribusi nyata bagi kelancaran dan keberlanjutan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai program dari, oleh dan untuk masyarakat. Para relawan tersebut masuk dalam proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan melalui beberapa jalur sebagai berikut :
Untuk relawan pendamping masyarakat melalui jalur pendaftaran ke ketua RT masingmasing.
Untuk relawan yang berkedudukan sebagai anggota BKM/LKM, pengurus KSM atau panitiapanitia yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan akan dipilih sesuai tata tertib yang disepakati masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip serta nilainilai yang dikandung PNPM Mandiri Perkotaan.
Agar relawan-relawan masyarakat tersebut mampu menjadi motor penggerak dan pendamping masyarakat dalam melaksanakan tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai ketentuan, maka dalam kerja, mereka akan mendapat pendampingan intensif dari Tim Fasilitator yang ditugasi di wilayah masing-masing.
18
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
19
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
20
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
21
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
22
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
23
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
24
Slide 37
Slide 38
25
PNPM Mandiri Perkotaan: Proses Pembelajaran Penyadaran Kritis Marnia Nes PNPM Mandiri Perkotaan, merupakan proses pembelajaran masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Proses pembelajaran sebenarnya adalah proses pendidikan, artinya perubahan dapat terjadi melalui proses pendidikan yang didampingi oleh Fasilitator di wilayah Kelurahan/Desa sasaran. Melalui proses belajar ini, diharapkan masyarakat mampu untuk merubah pola pikir dan sikap perilaku sebagai manusia yang bertanggungjawab untuk menjalankan fitrahnya sebagai manusia, yaitu manusia yang mampu memberikan potensi yang ada dalam dirinya untuk kesejahteraan diri dan lingkungannya. PNPM Mandiri Perkotaan mengawal proses pembelajaran ini melalui tahapan siklus, yaitu: Apa yang dipelajari? Siklus
Prinsip Kemasyarakatan
Nilai – nilai
Pola pikir
Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)
Partisipasi : masyarakat belajar memutuskan secara sadar upaya pemecahan masalah yang mereka butuhkan
Keadilan dan kesetaraan: semua lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dan mengambil keputusan
Masyarakat merupakan subyek pembangunan dan berhak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa paksaan dari pihak luar, tetapi berdasarkan kesadaran kritis mereka
Refleksi Kemiskinan
Partisipasi, terlibat untuk menentukan masalah utama kemiskinan secara transparan dan demokratis.
Keadilan dan kesetaraan, saling memahami, dan saling perduli terhadap permasalahan orang lain.
Penyebab utama kemiskinan : lunturnya nilai – nilai kemanusiaan.
Kejujuran untuk mengakui permasalahan.
Semua pihak bertanggungjawab dalam pemecahan masalah kemiskinan. Masyarakat mampu melakukan analisa sebab akibat permasalahan kemiskinan
26
Apa yang dipelajari? Siklus
Pemetaan Swadaya
Prinsip Kemasyarakatan
Partisipasi, transparansi informasi dalam menggali potensi dan permasalahan bersama.
Nilai – nilai
Perduli terhadap permasalahan orang miskin, saling menghargai, saling memahami, kesetaraan dalam kegiatan, Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, yang diperlakukan adil dan setara dengan memberi kesempatan yang sama untuk terlibat. Saling berbagi pengetahuan dan informasi (saling memberi)
Pola pikir
Masyarakat mampu melakukan kajian dan penelitian sederhana mengenai permasalahan di wilayahnya, karena masyarakatlah yang mempunyai pengetahuan terhadap permasalahan diri dan lingkungannya bukan ‘orang luar’. Masyarakat mempunyai potensi untuk memecahkan masalah tanpa harus selalu tergantung kepada bantuan pihak luar. Semua permasalahan kemiskinan baik itu masalah sosial, ekonomi maupun lingkungan bersumber dari sikap dan perilaku para pelaku pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah bersama
Pembangunan BKM
Demokrasi, Partisipasi, Desentralisasi di dalam membangun kelembagaan milik warga masyarakat yang representative.
Kejujuran, keadilan, kesetaraan, kerelawanan menjadi komitmen semua warga masyarakat.
Masyarakat mampu untuk mengorganisir diri dalam menentukan siapa yang harus memimpin. Pemimpin yang dipilih adalah yang mempunyai kemampuan menggunakan potensinya untuk kesejahteraan orang lain, pemimpin yang mempunyai sikap mental positif artinya merupakan manusia yang berdaya (sejati).
27
Apa yang dipelajari? Siklus
PJM Pronangkis (perencanaan partisipatif)
Pengorganisasian KSM
Prinsip Kemasyarakatan
Nilai – nilai
Partisipasi, transparansi, demokrasi dalam proses belajar menyusun rencana – rencana untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan persoalan – persoalan yang dihadapi.
Keadilan, kejujuran, dan kebersamaan dalam upaya memenuhi kebutuhan agar persoalan kemiskinan dapat ditanggulangi.
Partisipasi, demokrasi, akuntabilitas, di dalam proses berhimpun/berkel ompok sebagai bagian ‘modal sosial’.
Kejujuran, keadilan, kesetaraan, saling perduli di antara anggota kelompok, saling memahami, saling menghargai , saling percaya
Pola pikir
Masyarakat mampu untuk merencanakan program . Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk perencanaan. Adil bukan beararti bagi rata, tetapi memberikan bantuan bagi yang paling membutuhkan. Pengembangan program tidak hanya bertumpu pada bantuan pihak luar akan tetapi bisa mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat. Masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya dalam kelompok Masyarakat Masayrakat miskin dapat dipercaya
Di dalam setiap tahapan siklus proses belajar tersebut dilaksanakan dengan pendekatan kelompok melalui Diskusi Kelompok Terarah, rembug – rembug dan melaksanakan refleksi – refleksi bersama. Melalui diskusi – diskusi dan refleksi dalam kelompok, maka diharapkan terjadi dialog dan saling berbagi pengetahuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi peluang yang artinya berbagi ‘sumber kekuasaan’ yang dilandasi oleh nilai – nilai kemanusiaan. Diharapkan pada akhirnya akan tumbuh keperdulian terhadap permasalahan orang lain dan lingkungan. Pendekatan ini juga dapat menciptakan pola – pola hubungan masyarakat yang setara dan sekat – sekat sosial diharapkan bisa terbongkar. Untuk mencapai tujuan belajar di atas, maka proses pendidikan yang dilaksanakan seharusnya pendidikan yang dapat memanusiakan manusia, dimana di dalamnya terkandung sikap dan perilaku dari pendidik (Fasilitator, relawan dan pihak lain) maupun peserta didik yang menjunjung tinggi nilai - nilai kemanusiaan (saling menghargai, adil,setara, dsb). Proses pendidikan sangat bergantung kepada paradigma pendidikan yang diyakini oleh pelaku pendidik ( dalam hal ini lembaga pengembang program/Pelaku PNPMM Perkotaan). Karena paradigrna pendidikan berimplikasi pada metode yang dipakai dalam prosesnya yang pada akhirnya akan berdampak pada kesadaran masyarakat.
28
Untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, maka paradigma yang digunakan adalah paradigma pendidikan kritis. Dalam perspektif kritis, pendidikan semestinya bisa menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi secara bebas dan kritis menuju transformasi social. Masyarakat didorong untuk belajar mengidentifikasi, menganalisa pola - pola hubungan (interaksi) mereka dalam hidup bermasyarakat untuk membongkar sekat - sekat sosial sehingga terjadi hubungan yang setara dan adil. Hubungan sosial yang setara dan adil, tidak ada dominasi dari salah satu pihak, akan terjadi apabila masyarakat saling menghargai. saling memberi, saling memahami sehingga terjadi manusia - manusia yang berdaya (sejati). Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memberdayakan tentu saja harusnya yang memungkinkan proses di atas terjadi. Oleh karena itu dalam PNPM Mandiri melode pembelajaran yang digunakan dalam proses pendampingan adalah Participatory Andragogy. Dalam pe!aksanaannya, pendekatan pendidikan tersebut menekankan pada pembelajaran yang dialogis dengan prinsip – prinsip: •
Pendamping adalah Fasilitator, bukan Guru
•
Baik Pendamping maupun Masyarakat adalah warga belajar
•
• •
Semua warga belajar adalah subjek, artinya hubungan di antara semua warga belajar adalah hubungan yang adil dan setara, sedangkan obyeknya adalah reahlas kehidupan masyarakat Komunikasi yang dibangun, komunikasi multi arah Semua warga belajar, menjadi narasumber bagi yang lainnya karena masing -masing mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khas yang bisa dibagikan kepada yang lain sehingga akan 'memperkaya' pemahaman masing – masing.
Dengan pernbelajaran yang dialogis di atas, dalam prosesnya diharapkan : •
Tidak terjadi saling 'jegal' untuk kepentingan pribadi, maupun kelompok
•
Tidak ada diskriminasi
•
Tumbuh saling pemahaman terhadap permasalahan orang lain dan lingkungan, sehingga terjadi saling rnenghargai
•
Tumbuh kebersamaan
•
Tumbuh kepedulian, dsb
Oleh karena itu fungsi Fasilitator adalah 'membongkar sekat - sekat sosial’, yang bisa memungkinkan proses di atas terjadi. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, proses beIajar tersebut dilaksanakan dalam tahapan siklus , artinya dalam memfasilitasi semua tahapan siklus seharusnya terjadi pembongkaran sekat -sekat yang menghilangkan dominasi dan diskriminasi dimana hal ini bisa terjadi dengan menumbuhkan nilal - nilai kemanusiaan. Oleh karena itu penumbuhan nilai nilai (sikap perilaku) untuk membangun manusia yang berdaya (pemberdayaan sejati) menjadi pilar ulama dalam pendekatan pembelajaran PNPM Mandiri Perkotaan.
29
Perkotaan
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya