Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

PEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK

i


ii



PEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI

PPMK

Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum PEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK

iii


iv



KATA PENGANTAR

Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) merupakan kelanjutan intervensi PNPM Mandiri Perkotaan dari fase BERDAYA menuju MANDIRI. PPMK bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara berkesinambungan yang bertumpu pada pengembangan mata pencahariannya. Sehubungan PPMK merupakan program lanjutan, maka hanya BKM/LKM beserta KSM yang memenuhi syarat yang akan diintervensi dengan program ini. Untuk memastikan diperolehnya BKM/LKM beserta KSM yang memenuhi syarat sebagai peserta PPMK diperlukan Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK. Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat sehingga proses yang dilakukan memiliki standar acuan yang sama di seluruh wilayah dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semoga bermanfaat, Jakarta,

Agustus 2012

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Ir. Guratno Hartono, MBC.


iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii

I. LATAR BELAKANG 1 II. MAKSUD DAN TUJUAN 1 III. KRITERIA LOKASI PPMK 2

3.1 3.2

Kriteria BKM/LKM Peserta PPMK Kriteria KSM Peserta PPMK

2 2

IV. TIM SELEKSI 2 V.

PROSES SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI

2

5.1 Penyusunan Pedoman Seleksi Lokasi PPMK Dan Penetapan Kuota Lokasi PPMK 3 5.2 Sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK KSM 3 5.3 Proses Penilaian KSM di Tingkat Kelurahan 3 5.4 Proses Verifikasi dan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota 3 5.5 Proses Verifikasi dan Penetapan di Tingkat Provinsi 3 5.6 Proses Sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK 4

VI.

WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI PPMK

4

VII. PENUTUP 5 DAFTAR LAMPIRAN 7 Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

iivi

1 2 3 4 5 6

Format Berita Acara Hasil Penilaian KSM Calon Peserta PPMK Form Penilaian KSM Calon Peserta PPMK Form Pembobotan Nilai KSM Calon Peserta PPMK Form Rekapitulasi Penilaian KSM Tingkat Kelurahan Form Nilai Rata-Rata KSM dari 5 KSM Nilai Tertinggi di Tingkat Kelurahan Form Data Pemetaan Anggota KSM


8 9 11 12 13 14


Lampiran 7 Format Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota 15 Lampiran 8 Format Berita Acara Hasil Verifikasi di Tingkat Provinsi 16 Lampiran 9 Form Hasil Verifikasi Kelurahan Calon Peserta PPMK Tingkat Provinsi 17 Lampiran 10 Form Hasil Verifikasi Kelurahan Calon Peserta PPMK Tingkat Provinsi 18 Lampiran 11 Format Surat Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK 19 Lampiran 12 Format Surat Laporan Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK 20 Lampiran 13 Tata Cara Pengisian Form Seleksi Calon Lokasi PPMK 21


vii iii


viii



I. LATAR BELAKANG PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan dengan tujuan mencapai keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin melalui proses pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan dengan pendekatan pengokohan kelembagaan masyarakat di tingkat basis, yang berbentuk Badan Keswadayaan Masyarakat/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). BKM/LKM diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, sekaligus menjadi lokomotif upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2007 telah mendorong terjadinya tranformasi sosial dari masyarakat “Tidak Berdaya” menjadi masyarakat “Berdaya”, “Mandiri” dan akhirnya “Madani”. Intervensi yang dilakukan dalam mendorong transformasi tersebut selain program reguler juga dilakukan melalui program lanjutan, diantaranya Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas, yang selanjutnya disingkat PPMK. Sasaran PPMK difokuskan pada peningkatan pendapatan keluarga miskin yang tergabung dalam KSM melalui dukungan komponen program berupa pemberdayaan masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan bantuan teknis. Dalam PPMK proses pemberdayaan lebih ditujukan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota KSM sehingga menjadi kelompok usaha yang mandiri dengan dukungan BKM/LKM yang terpercaya dan mampu mendampingi serta memberikan dukungan yang kuat, termasuk pelayanan pinjaman bergulir. Sehubungan PPMK merupakan program lanjutan, maka hanya BKM/LKM beserta KSM yang memenuhi syarat yang akan diintervensi program ini. Untuk memastikan diperolehnya BKM/ LKM beserta KSM yang memenuhi syarat, maka diperlukan Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK sehingga proses yang dilakukan memiliki standar acuan yang sama di seluruh wilayah dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK adalah sebagai bahan panduan dasar bagi pelaku program PNPM Mandiri Perkotaan dalam melakukan identifikasi,penilaian dan penetapan lokasi PPMK secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat (accountable). Adapun tujuannya adalah untuk menyamakan pemahaman semua pelaku program tentang sistem dan prosedur penilaian serta penetapan lokasi PPMK.


1


III. KRITERIA CALON LOKASI PPMK 3.1. Kriteria Bkm/LKM Peserta PPMK 1. Kinerja kelembagaan BKM minimal “Berdaya” 2. Opini audit tahun buku sebelumnya “Wajar Tanpa Pengecualian” 3.Kinerja Sekretariat BKM minimal “Memadai” selama 3 bulan terakhir 3.2. Kriteria KSM Peserta PPMK 1. Memiliki kegiatan produktif yang berpotensi dikembangkan (prospektif). • Bagi KSM Ekonomi : Jenis Usaha sektor Jasa maupun produksi, yang prospektif pemasaran tinggi dan melibatkan warga miskin • Bagi KSM Lingkungan : Memiliki kegiatan produktif seperti pembuatan batu bata/batako. Berpengalaman membangun sarana produksi atau instalasi lingkungan yang mendukung produksi/ penghidupan. (pasar lokal/kios, prasarana limbah usaha, dan prasarana lainnya) • Bagi KSM Sosial : Pernah melakukan pelatihan kerja, magang dan tindaklanjut usahanya berkelanjutan 2. Jumlah anggota minimal 5 orang, 3. Minimal 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (terdaftar dalam PS-2) 4. Memiliki perangkat organisasi dan administrasi sederhana. 5. Bagi KSM yang memiliki kegiatan dana bergulir : pernah mendapat pinjaman dari UPK atau lembaga keuangan lain dengan tingkat pengembalian pinjaman > 90%. 6. Bagi KSM bentukan baru dari warga miskin yang berasal dari beberapa KSM namun memiliki usaha sejenis, aneka usaha atau potensial membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

IV. TIM SELEKSI 1. Tim Seleksi Tingkat Provinsi terdiri dari unsur Satker PBL Provinsi dan KMW PNPM Mandiri Perkotaan. 2. Tim Korkot terdiri dari Korkot dengan Askot CD, Askot MK, Askot Infra, atau dengan Askot CD Mandiri. 3. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan terdiri dari unsur BKM, Kepala Kelurahan/Desa dan Tim Fasilitator Kelurahan.

V. PROSES SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI Proses seleksi lokasi PPMK dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Provinsi. Sementara kewenangan dalam menetapkan lokasi PPMK berada di Tingkat Provinsi. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Provinsi bersama KMW lebih memiliki tanggung jawab dan peran aktif dalam melakukan penilaian KSM dan menentukan lokasi PPMK serta dapat menjaring KSM-KSM terbaik di setiap Provinsi. Adapun proses seleksi dan penetapan lokasi PPMK secara rinci dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

2



5.1. Penyusunan Pedoman Seleksi Lokasi PPMK dan Penetapan Kuota Lokasi PPMK 1. Pedoman Seleksi Lokasi PPMK disusun oleh PMU sebagai bahan panduan dasar bagi pelaku program PNPM Mandiri Perkotaan dalam melakukan identifikasi, penilaian dan penetapan lokasi PPMK secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat (accountable). 2. Kuota lokasi PPMK ditetapkan oleh PMU berdasarkan dokumen Loan Agreement ICDD Phase II dan proporsional terhadap jumlah BKM di masing-masing provinsi. 5.2. Sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK 1. PMU melakukan sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK dan Kuota Lokasi PPMK kepada KMW. 2. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK kepada Tim Korkot. 3. Tim Korkot melakukan sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK kepada Tim Seleksi Tingkat Kelurahan. 4. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan melakukan sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK kepada KSM. 5.3. Proses Penilaian KSM di Tingkat Kelurahan 1. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan melakukan penilaian terhadap KSM sesuai dengan format yang berlaku. Sedikitnya harus terjaring 5 KSM calon peserta PPMK di setiap kelurahan terseleksi. 2. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan melakukan rekapitulasi hasil penilaian KSM. 3. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan mengajukan hasil penilaian KSM kepada Tim Korkot. 5.4. Proses Verifikasi dan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota 1. Tim Korkot Menerima Hasil Penilaian KSM dari Tim Seleksi Kelurahan 2. Tim Korkot melakukan verifikasi dan rekapitulasi hasil penilaian Tim Seleksi Tingkat Kelurahan. 3. Tim Korkot mengajukan hasil verifikasi dan rekapitulasi Kelurahan beserta KSM calon peserta PPMK kepada Tim Seleksi Tingkat Provinsi. 5.5. Proses Verifikasi dan Penetapan di Tingkat Provinsi 1. Tim Seleksi Tingkat Provinsi Menerima Daftar Kelurahan Beserta KSM Calon Peserta PPMK dari Tim Korkot. 2. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan verifikasi Kelurahan beserta KSM calon peserta PPMK berdasarkan keterpenuhan syarat PPMK dan Kuota Provinsi. 3. Kepala Satker PBL Provinsi menerbitkan Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK. 4. Kepala Satker PBL Provinsi melaporkan Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK yang ditujukan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan tembusan Kepala PMU PNPM Mandiri Perkotaan.


3


5.6. Proses Sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK 1. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK kepada Tim Korkot. 2. Tim Korkot melakukan sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK kepada Tim Seleksi Tingkat Kelurahan. 3. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan melakukan sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK kepada KSM.

Gambar 5.1. Alur Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK

4



VI. WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI PPMK TAHUN 2014 NO

KEGIATAN 1

01

02 03 04 05

JUNI 2 3

4

1

JULI 2 3

4

Sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK kepada KMW, Tim Korkot, Tim Seleksi Tingkat Kelurahan dan KSM Proses Penilaian KSM di Tingkat Kelurahan Proses verifikasi dan rekapitulasi Kelurahan beserta KSM calon peserta PPMK di Tingkat Kab/Kota Proses verifikasi dan penetapan Kelurahan beserta KSM peserta PPMK di Tingkat Provinsi Proses sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK kepada Tim Korkot, Tim Seleksi Tingkat Kelurahan dan KSM.

VI. PENUTUP Demikian Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK Tahun 2014, ditetapkan dan apabila terjadi perubahan akan diberitahukan lebih lanjut.


5


6



LAMPIRAN


7


Lampiran 1 Format Berita Acara Hasil Penilaian KSM Calon Peserta PPMK KOP SURAT BKM ........................... KELURAHAN ...............................

Berita Acara Hasil Penilaian KSM Calon Peserta PPMK Pada Hari ................................... tanggal ................................ Bulan ....................... Tahun..................................... Kelurahan ............................................ Kecamatan .......................................... Kabupaten ............................. Provinsi ................................. telah dilakukan penilaian dan seleksi terhadap KSM calon Peserta PPMK. Berdasarkan penilaian KSM oleh Tim Seleksi Tingkat Kelurahan, telah dilakukan Rekapitulasi KSM calon peserta PPMK untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. Data calon KSM terlampir. Demikian berita acara ini, kami buat dengan sebenar-benarnya. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan, Koordinator BKM

(……………..….……..)

8

Senior Fasilitator

Kepala Kelurahan/Desa

(………………………….)

(………………………….)



Lampiran 2 Form Penilaian KSM Calon Peserta PPMK


9


.....................................,..........................2014 Koordinator BKM

(.............................................)

10

Senior Fasilitator

(............................................)



(..............................................)


Lampiran 3 Form Pembobotan Nilai KSM Calon Peserta PPMK

Ditetapkan di......................................,.........................................2014 Tim Seleksi Tingkat Kelurahan Koordinator BKM

(.............................................)

Senior Fasilitator

(............................................)


(..............................................)


11


Lampiran 4 Form Rekapitulasi Penilaian KSM Tingkat Kelurahan Nama Kelurahan/Desa : ................................................................ Kecamatan : ................................................................ Kota/Kabupaten : ................................................................ Provinsi : ................................................................

..................................................,............................................2014

Tim Penilaian Tingkat Kelurahan Koordinator BKM

(.............................................) .

12

Senior Fasilitator


(............................................)

(..........................................)



Lampiran 5 Form Nilai Rata-Rata KSM dari 5 KSM Nilai Tertinggi di Tingkat Kelurahan Nama Kelurahan/Desa : ................................................................ Kecamatan : ................................................................ Kota/Kabupaten : ................................................................ Provinsi : ................................................................

................................................,...............................................2014 Tim Penilaian Tingkat Kelurahan Koordinator BKM

(.............................................) .

Senior Fasilitator

(............................................)


(..............................................)


13


Lampiran 6 Form Data Pemetaan Anggota KSM

Nama KSM : ................................................................ Nama Ketua : ................................................................ Alamat : ................................................................ No Telp/HP : ................................................................ Kelurahan : ................................................................

No.

Nama Anggota

Alamat

No. Telp/Hp

Jenis Usaha (Spesifik)

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. dst. Catatan : Form isian ini harus terus dilampirkan sampai ke verifikasi tingkat provinsi .................................................,..............................................2014 Ketua KSM,

(.................................................................)

14



Lampiran 7 Format Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota

KOP SURAT KORKOT

Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Nilai Rata-Rata KSM Setiap Kelurahan Calon Peserta PPMK Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Hari ………… tanggal ……….. bulan ………….. tahun ………… di ………………………..………… Kab/Kota ………..………….. Provinsi …………………. telah dilakukan verifikasi terhadap hasil penilaian KSM di setiap Kelurahan calon Peserta PPMK di Tingkat Kab/Kota. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, telah dilakukan rekapitulasi Kelurahan beserta KSM calon peserta PPMK yang selanjutnya disampaikan ke Tim Seleksi Tingkat Provinsi untuk dilakukan verifikasi pada tahap berikutnya. Data hasil verifikasi dan rekapitulasi Kelurahan beserta KSM calon Peserta PPMK terlampir. Demikian berita acara ini, kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tim Korkot,

Koordinator Kota………...…..........

Askot CD Mandiri/Askot……….....................

( ............................................................... )

( ...................................................................)

Askot ...........................................................

( ............................................................... )

Askot .....................................................................

( .................................................................. )


15


Lampiran 8 Form Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Nilai Rata-Rata KSM Setiap kelurahan Calon Peserta PPMK Di Tingkat kabupaten/Kota

Kota/Kabupaten Provinsi

No. (Sesuai Ranking)

: ................................................................ : ................................................................

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Nilat Rata-Rata KSM (Kelurahan)

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dst ....................................................,..........................................2014 Tim Korkot Koordinator Kota .................................

(................................................................) Askot ...............................................................

( ...............................................................)

16


Askot CD Mandiri/Askot ..................................

(...............................................................) Askot ......................................................................

(.................................................................)


Lampiran 9 Format Berita Acara Hasil Verifikasi di Tingkat Provinsi

KOP SURAT Satker PBL Provinsi

Berita Acara Hasil Verifikasi Kelurahan beserta KSM Calon Peserta PPMK Di Tingkat Provinsi

Pada Hari ………… tanggal ……….. bulan ………….. tahun ………… di ………………………..…………. Provinsi ………..………….. telah dilakukan verifikasi terhadap Kelurahan beserta KSM Calon Peserta PPMK di tingkat Provinsi. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan lokasi PPMK. Data hasil verifikasi Kelurahan beserta KSM calon Peserta PPMK terlampir. Demikian berita acara ini, kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tim Seleksi Tingkat Provinsi,

Team Leader KMW Provinsi...........................

(.....................................................................)

Kepala Satker PBL Provinsi ..........................

(.....................................................................)

.


17


Lampiran 10 Form Hasil Verifikasi Kelurahan Calon Peserta PPMK Tingkat Provinsi Provinsi : ...................................................................

No. (Sesuai Ranking)

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Nilat Rata-Rata KSM (Kelurahan)

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dst ...................................................,...........................................2014

Tim Seleksi Provinsi

Team Leader KMW Provinsi ......................

(.....................................................................)

18


Kepala Satker PBL Provinsi .......................

(....................................................................)


Lampiran 11 Format Surat Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK

KOP SURAT Satker PBL Provinsi Surat Keputusan Penetapan Lokasi Kelurahan Peserta Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi……………………Tahun 2014 No:…………………………… Pada hari ………… tanggal ……….. bulan ………….. tahun ………… di ………………………..………… Provinsi ………..………….. telah ditetapkan Lokasi Kelurahan sebagai Peserta Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) di Provinsi………………………….. Data lokasi kelurahan peserta kegiatan PPMK terlampir. Demikian surat keputusan ini ditetapkan untuk ditindaklanjuti.

Satker PBL Provinsi……………………………..2014

(……………………………………………)


19


Lampiran 12 Format Surat Laporan Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK

KOP SURAT Satker PBL Provinsi ………………………..,…………...........2014 Nomor :……………………………. Lampiran :……………………………. Kepada Yth, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Tempat Perihal : Laporan Hasil Penetapan Lokasi Kelurahan Peserta Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi……………………Tahun 2014 Dengan Hormat, Sehubungan dengan perihal diatas kami melaporkan bahwa telah dilakukan proses seleksi lokasi PPMK secara berjenjang dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Provinsi. Hasil seleksi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penetapan lokasi Kelurahan Peserta PPMK Provinsi …………………… Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Satker PBL Provinsi Nomor ………………………… Data lokasi kelurahan peserta kegiatan PPMK terlampir. Berkenaan dengan hal tersebut, kami akan segera melaksanakan tahapan persiapan kegiatan PPMK di Provinsi ………………………… dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK kepada Tim Korkot, Tim Seleksi Tingkat Kelurahan dan KSM Peserta Kegiatan PPMK. 2. Mempersiapkan hal-hal lain sesuai ketentuan dalam Pedoman Teknis PPMK. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih. Satker PBL Provinsi……………………………..

(…………………………………………) Tembusan Kepada Yth, 1. Kepala PMU P2KP 2. Kepala Satker P2KP 20



Lampiran 13 Tata Cara Pengisian Form Seleksi Calon Lokasi PPMK Lampiran 1. Format Berita Acara Hasil Penilaian KSM Calon Peserta PPMK Peringkat nilai KSM dituangkan dalam Berita Acara, yang harus ditandatangani oleh Tim Penilai, yang terdiri dari : Koordinator BKM, Senior Fasilitator Kelurahan dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan. Berita Acara ini harus diketahui dan ditandatangani oleh Kordinator Kota (Korkot). Oleh karena itu, Koordinator Kota harus memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, sesuai dengan fakta di lapangan. Lampiran 2. Form Penilaian KSM Calon Peserta PPMK KSM yang tidak memenuhi Syarat Umum, dinyatakan tidak lulus, dan proses tidak perlu dilanjutkan. Bagi KSM yang memenuhi Syarat Umum, proses bisa dilanjutkan ke format berikutnya, yaitu Form Penilaian KSM, dengan ketentuan pengisian seperti di bawah ini : Syarat Umum Parameter 1. Jumlah anggota KSM minimal 5 orang 2. Minimal 2/3 anggota KSM di PS 2 3. KSM atau anggota KSM sudah pernah menerima pinjaman dari UPK atau lembaga lain dengan tingkat pengembalian > 90%

Keterangan Sudah cukup jelas Sudah cukup jelas Yang dimaksud “lembaga lain” adalah lembaga keuangan (bukan perorangan) baik bank ataupun non bank, seperti : Koperasi,BMT, dsb. Peminjam bisa atas nama KSM (kelompok) atau anggota KSM (perorangan). Tingkat pengembalian bisa melihat data kolektibilitas. Persentase tingkat pengemabalian yang dimaksud dalam format ini adalah tingkat pengembalian rata-rata anggota KSM.

4.KSM atau anggota KSM memiliki usaha Usaha Produktif yang dimaksud di sini adalah usaha Produktif yang berpotensi dikembangkan. Usaha ini biasanya diindikasikan dengan; jika ditambah modal akan memberikan dampak peningkatan omzet. Usaha produktif bisa dimiliki oleh KSM (kelompok) atau anggota KSM (perorangan). Jenis usaha yang produktif biasanya meliputi: usaha primer (pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan), usaha olahan/home industri dan usaha jasa produktif. Secara umum usaha perdagangan tidak dimasukkan dalam kategori jenis usaha produktif. Usaha perdagangan yang dikelola PS2, biasanya sulit untuk dikembangkan, karena biasanya berada di lingkungan


21


Parameter

Keterangan /konsumen yang terbatas dan tidak memberikan nilai tambah. Contoh perdagangan yang tidak produktif seperti warung kelontong dan sejenisnya. Namun begitu, ada juga perdagangan yang memberikan nilai tambah dan memiliki akses pasar yang masih sangat luas, seperti diantaranya pedagang kue kering kemasan, dimana dia membeli kue kering dalam jumlah besar (dalam plastik besar) kemudian diberi niai tambah dengan membungkusnya menjadi kemasan kecil yang lebih menarik dan dapat dipasarkan secara luas seperti mensuplay warung-warung di sekolah-sekolah, dsb. Jenis usaha perdagangan yang seperti ini masih bisa dikategorikan sebagai usaha produktif.

Form Penilaian KSM Parameter

Keterangan 1. Kelembagaan

1.Kelengkapan Kepengurusan

Bukti Kelengkapan Kepengurusan berupa: Berita Acara Pem-bentukan KSM, absensi pertemuan serta notulasi. Untuk absensi dan notulasi cukup sampel/contoh saja (tidak seluruh pertemuan)

1.2. Kelengkapan Aturan

ATURAN yang dimaksud adalah seperangkat aturan KSM yang disepakati bersama dan didokumentasikan secara tertulis. Aturan bisa terkait keuangan, tata tertib kelompok maupun yang lainnya.

1.3.Keaktifan Kelompok Melalui Kegiatan Kepemilikan tabungan oleh anggota KSM, dibuktikan Menabung dengan buku tabungan masing-masing anggota KSM. Subtotal nilai Kelembagaan

Setelah tiga point tentang kelembagaan ini dinilai, lalu jumlahkan. Hasil akhirnya merupakan keseluruhan Nilai Kelembagaan 2. Usaha

2.1. Jenis Usaha

22

Definisi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sebuah kelompok usaha yang terorganisir di dalam KSM, dan pengelolaan usaha dilakukan oleh kelompok. Usaha Sejenis adalah sekelompok warga yang mempunyai usaha sama (sejenis) yang tergabung dalam KSM, namun pengelolaan usaha dilakukan sendiri-sendiri. Aneka Usaha adalah sekelompok warga yang mempunyai usaha berbeda-beda yang tergabung dalam KSM, dan pengelolaan usaha dilakukan sendiri-sendiri.



Parameter 2.2. Usaha Produktif Anggota

Keterangan Sudah dijelaskan pada Syarat Umum

2.3. Akses Pasar

Akses pasar yang dimaksud adalah jangkauan distribusi/ pemasaran produk yang bersangkutan.

2.4. Administrasi Pembukuan Usaha

Catatan usaha yang dimaksud adalah segala bentuk alat adminis-trasi yang tertulis, antara lain buku kas

Subtotal Nilai Usaha

Setelah lima point tentang usaha dinilai, lalu jumlahkan, yang hasil akhirnya merupakan keseluruhan Nilai Usaha

Jumlah Total Nilai Kelembagaan dan Nilai Jumlahkan Subtotal Nilai Kelembagaan dan Subtotal Usaha Nilai Usaha, yang akan menghasilkan Nillai Total Lampiran 3. Form Pembobotan Nilai KSM Calon Peserta PPMK Form ini merupakan lanjutan dan bagian yang tak terpisahkan dari Lampiran 2. Pindahkan skor/ nilai masing-masing point dari Lampiran 2. kemudian kalikan dengan bobot masing-masing, sehingga akan didapatkan Subtotal Nilai Kelembagaan dan Subtotal Nilai Usaha. Subtotal Nilai Kelembagaan kalikan dengan Bobot Kelembagaan (20%), sehingga akan didapatkan nilai : Subtotal x Bobot Kelembagaan. Begitu pula dengan Subtotal Nilai Usaha, kalikan dengan Bobot Kelembagaan (80%), sehingga akan didapatkan nilai Subtotal x Bobot Kelembagaan dan nilai Subtotal x Bobot Usaha Pada baris terakhir, akan didapatkan Total Nilai, dengan cara menjumlahkan Subtotal x Bobot Kelembagaan dengan Subtotal x Bobot Usaha. Total Nilai maksimal sebesar 100. Lampiran 4. Form Rekapitulasi Penilaian KSM Tingkat Kelurahan Rekap seluruh KSM yang ada di desa tersebut, sesuai dengan urutan nilai (perankingan). Nomor urut satu merupakan KSM dengan nilai tertinggi. Dengan demikian, akan diperoleh data/ pemetaan seluruh KSM di kelurahan/desa tersebut Lampiran 5. Form Nilai Rata-Rata KSM dari 5 KSM Nilai Tertinggi di Tingkat Kelurahan Rekap lima KSM calon PPMK terbaik di desa tersebut, sesuai dengan urutan nilai (perankingan). Nomor urut satu merupakan KSM dengan nilai tertinggi. Pada baris terakhir isilah Nilai Rata-Rata KSM terbaik di kelurahan tersebut, dengan cara : Total Nilai KSM terbaik dibagi dengan Lima. Dengan demikian, akan diperoleh perankingan terhadap lima KSM terbaik di kelurahan/desa tersebut. Lampiran 6. Form Data Pemetaan Anggota KSM Sudah cukup jelas


23


Lampiran 7. Format Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota Berita Acara ini harus ditandatangani Korkot bersama Askot CD, MK dan Infra atau Korkot bersama Askot CD Mandiri. Format pengisian tandatangan disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Lampiran 8. Form Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Nilai Rata-Rata KSM Setiap Kelurahan Calon Peserta PPMK di Tingkat Kabupaten/Kota Rekap seluruh Kelurahan/Desa calon PPMK di kabupaten tersebut, sesuai urutan Nilai Rata-Rata KSM (hasil akhir dari Lampiran 6). Nomor urut satu merupakan Kelurahan/Desa dengan Nilai Rata-Rata KSM tertinggi. Dengan demikian akan diperoleh ranking kelurahan/desa di kabupaten/kota tersebut. Lampiran 9. Format Berita Acara Hasil Verifikasi di Tingkat Provinsi Sudah cukup jelas Lampiran 10. Form Hasil Verifikasi Kelurahan Calon Peserta PPMK Tingkat Provinsi Rekap seluruh Kelurahan calon PPMK di provinsi tersebut, sesuai urutan Nilai Rata-Rata KSM. Nomor urut satu merupakan Kelurahan/Desa dengan Nilai Rata-Rata KSM tertingggi. Dengan demikian akan diperoleh ranking seluruh kelurahan/desa calon PPMK di provinsi tersebut. Lampiran 11. Format Surat Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK Sudah cukup jelas Lampiran 12. Format Surat Laporan Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK Sudah cukup jelas Lampiran 13. Tata Cara Pengisian Form Seleksi Calon Lokasi PPMK Sudah cukup jelas

24




25


26


Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Recommend Documents