LKM. PNPM Mandiri Perkotaan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya

MODUL KHUSUS KOMUNITAS BKM/LKM

Tugas dan Fungsi BKM/LKM

PNPM Mandiri Perkotaan

C09

Modul 1

Konsep BKM/LKM dan Modal Sosial

1

Kegiatan 1:

Memahami Konsep BKM/LKM

2

Kegiatan 2:

Membangun Visi

3

Kegiatan 3 :

Membangun Kepercayaan dan Modal Sosial

4

Kegiatan 4 :

Analisa Kasus BKM/LKM dan Modal Sosial

7

Modul 2

Tugas dan Etika BKM/LKM

28

Kegiatan 1 :

Memahami Tugas BKM/LKM

29

Kegiatan 2 :

Memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM/LKM

29

Kegiatan 3 :

Jajak Pendapat BKM/LKM

30

Perangkat Organisasi BKM/LKM

37

Memahami Perangkat Organisasi BKM/LKM

38

Tahapan Perkembangan BKM/LKM

42

Memahami Tahapan Perkembangan BKM/LKM

43

Modul 3

Kegiatan 1 :

Modul 4

Kegiatan 1 :

Modul 1 Topik: Konsep BKM/LKM dan Modal Sosial

Peserta memahami dan menyadari: 1. Pengertian BKM/LKM 2. Pengertian Modal Sosial 3. Fungsi BKM/LKM dalam membangun modal sosial 4. Kepercayaan sebagai dasar modal sosial

Kegiatan 1: Memahami konsep BKM/LKM Kegiatan 2: Membangun Visi Kegiatan 3: Membangun Kepercayaan dan modal sosial Kegiatan 4: Analisa kasus BKM/LKM dan modal sosial

4 Jpl ( 180 ’)

Bahan Bacaan: 1. BKM/LKM sebagai Pemimpin Lembaga Kolektif Masyarakat Warga 2. BKM/LKM dan Modal Sosial 3.Buku 1 Seri Siklus PNPM Mandiri perkotaan Hasil RK dan PS

• Kertas Plano, metaplan, spidol, selotip dan jepitan besar • Papan Tulis dengan perlengkapannya

1

Memahami Konsep BKM/LKM 1) Beri salam dan jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mulai membahas modul BKM/LKM dan Modal Sosial, dengan tujuan: ƒ Peserta memahami pengertian ‘BKM/LKM’ ƒ Peserta memahami pengertian modal sosial. ƒ Peserta memahami dan menyadari fungsi BKM/LKM dalam membangun modal sosial. ƒ Peserta memahami dan menyadari kepercayaan sebagai modal sosial 2) Bagikan kepada peserta “Bahan Bacaan - BKM/LKM dan modal sosial”, mintalah mereka membacanya dengan seksama. 3) Setelah • • •

mereka selesai membaca, lakukan curah pendapat dengan peserta : Apa yang dimaksud dengan BKM/LKM ? Mengapa BKM/LKM diperlukan dalam penanggulangan kemiskinan? Apa hubungan BKM/LKM dengan Organisasi Masyarakat Warga ?

4) Tuliskan jawaban peserta dalam kertas plano, dan bahas secara mendalam. Apabila diperlukan gunakan Media Bantu Masyarakat Warga. BKM/LKM merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota – anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga. Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asah dan saling asih antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat, dan transparansi. Di samping itu pola kepemimpinan kolektif juga merupakan desinsentif bagi para pemimpin yang justru ingin mendapatkan kekuatan absolut di satu tangan yang pada gilirannya akan melahirkan tirani dan anarki yang mementingkan diri sendiri dan ketidakadilan. Masyarakat warga adalah terjemahan dari civil society, yaitu himpunan masyarakat yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri, yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar. Dengan demikian BKM/LKM merupakan alternatif pilihan bagi warga masyarakat, sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak dalam penanggulangan kemiskinan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya BKM/LKM sebagai dewan pimpinan kolektif adalah milik seluruh penduduk kelurahan yang bersangkutan.

2

Membangun Visi 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan masuk ke dalam kegiatan 2 dalam modul yang sedang dibahas. 2) Ingatkan kepada peserta bahwa BKM/LKM dipilih oleh warga masyarakat untuk menjadi motor penggerak penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan/desa mereka. Bahas bersama kondisi kemiskinan di wilayah mereka berdasarkan kepada hasil RK dan PS yang sudah dilakukan dalam siklus sebelumnya. Tampilkan hasil RK dan PS sebagai media bantu. 3) Tanyakan kepada peserta, dengan melihat kondisi kemiskinan seperti yang sudah dihasilkan dalam PS tersebut, apakah mereka mempunyai bayangan atau cita – cita untuk membantu warga dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka sehingga bisa keluar dari kemiskinan? 4) Mintalah peserta untuk menggambar lingkaran yang dibagi ke dalam 3 bagian, kemudian setiap bagian dalam lingkaran tersebut diisi gambar/simbol : ƒ Bagian pertama , simbol mengenai citra diri peserta, misal simbol saya adalah air karena saya selalu ingin memberi kesejukan bagi orang lain. ƒ Bagian kedua, simbol BKM/LKM yang ideal menurut mereka (BKM/LKM yang mereka cita – citakan). ƒ Bagian ketiga, gambaran mengenai peran yang bisa dijalankan oleh mereka sebagai anggota BKM/LKM.

Siapa Saya

BKM ideal menurut saya

Peran saya dalam BKM

5) Setelah selesai mintalah mereka untuk bercerita mengenai gambar – gambar yang sudah mereka buat. Kemudian tempelkan gambar lingkaran tersebut dalam kertas plano/papan tulis. 6) Berdasarkan kepada cerita mereka, buatlah bersama peserta tabel kompilasi seperti di bawah ini

3

Nama Anggota BKM/LKM

Gambaran BKM/LKM ideal

Peran yang bisa diberikan

7) Diskusikan bersama mengenai cita – cita BKM/LKM ideal yang mereka harapkan , tegaskan kepada peserta bahwa cita – cita bersama inilah yang menjadi Visi BKM/LKM dan menjadi arah bagi perjalanan BKM/LKM mulai dari sekarang dalam membantu warga untuk menanggulangi kemiskinan. Pada dasarnya BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif suatu masyarakat warga penduduk kelurahan/desa dengan fungsi utama mengendalikan atau mengemudikan (steering) kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut jadi harus mampu menjaga posisi pada fungsi kontrol dan fasilitasi serta tidak terlibat dalam kegiatan praktis - pelaksanaan (rowing) karena akan mudah terperangkap pada situasi konflik kepentingan. Sebagai pimpinan kolektif dari masyarakat warga, BKM/LKM harus membangun sikap dan perilaku masyarakat untuk menjadi masyarakat yang saling percaya di antara mereka dan bisa dipercaya pihak luar karena kepercayaan merupakan unsur utama dalam membangun kerjasama. Artinya, BKM/LKM harus membangun modal sosial dengan cara menumbuhkan kembali nilai – nilai kemanusiaan, ikatan – ikatan sosial dan menggalang kerjasama sesama warga untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri. BKM/LKM harus menjadi motor gerakan solidaritas sosial di masyarakat kelurahan/desa setempat, juga menggalang kepedulian dari pihak luar. Untuk dapat menjadi motor penggerak, maka BKM/LKM harus dapat dipercaya baik oleh warga masyarakat setempat maupun pihak luar.

Membangun Kepercayaan dan Modal Sosial 1) Buka pertemuan dengan salam singkat. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan mengenai modal sosial, dan akan dimulai dengan diskusi pertama mengenai hubungan sosial dan kerjasama dalam masyarakat. Uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini. 2) Tanyakan kepada peserta apa yang dimaksud dengan komunitas kelurahan/desa dan apa unsur - unsur yang ada di dalamnya? Tuliskan jawaban peserta dalam kertas plano.

komunitas kelurahan/desa merupakan sekumpulan warga masyarakat yang menyatukan diri dalam wilayah kelurahan/desa, dan menciptakan hubungan – hubungan (ikatan) sosial untuk mencapai tujuan bersama. Unsur – unsur yang membentuk komunitas kelurahan terdiri dari individu – individu dan kelompok – kelompok masyarakat dalam wilayah tersebut.

4

3) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan melanjutkan kegiatan dengan permainan memasukkan pensil ke dalam botol. Sebelum permainan dimulai siapkan terlebih dahulu sebuah botol yang bisa dimasuki pensil. Sebuah pensil yang diikat oleh 4 utas tali rapia, dengan panjang masing – masing 2 meter. Tali rapia tersebut harus bisa ditarik ke empat arah yang berbeda. ƒ Mintalah 8 orang peserta sebagai sukarelawan, sedangkan peserta lain menjadi pengamat ƒ Tugaskan 8 orang peserta tersebut untuk berpasangan (menjadi 4 pasang), pasangan – pasangan tersebut berdiri membentuk lingkaran dimana di tengah – tengah lingkaran diletakkan sebuah botol. Salah seorang dari setiap pasangan ditutup matanya dan bertugas untuk memegang tali rapia yang mengikat pensil. Pasangan yang tidak ditutup matanya, berdiri di belakang yang ditutup matanya dan memberikan perintah (aba – aba) untuk memasukkan pensil tersebut ke dalam botol. ƒ Apabila peserta memasukkan pensil mintalah mereka beberapa kali sampai

belum berhasil ke dalam botol, untuk mencoba berhasil.

4) Setelah selesai permainan, tanyakan kepada peserta : ƒ Mengapa mereka memilih pasangannya masing – masing? ƒ Cukup mudahkah atau susah untuk memasukkan pensil ke dalam botol? ƒ Kalau mudah apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut menjadi mudah? ƒ Apabila susah, apa saja yang membuat hal tersebut menjadi susah? ƒ Apa yang dirasakan oleh pasangan yang matanya ditutup? ƒ Adakah interaksi atau komunikasi antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain? ƒ Tanyakan kepada para pengamat, apa yang mereka amati selama proses permainan berlangsung? Dari pertanyaan tersebut temukan kata kunci dari peserta : untuk dapat berhasil memasukkan pensil ke dalam botol, memerlukan kerjasama di antara mereka, tanpa kerjasama akan sulit untuk mencapai tujuan bersama. 5) Bahas bersama peserta faktor – faktor yang bisa mempengaruhi dan menghambat kerjasama. 6) Kemudian tanyakan kepada peserta apakah selama ini di masyarakat kelurahan/desa mereka terjadi kerjasama antar warga? Apabila ada bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan? Mengapa mereka bekerja sama? Apabila tidak, apa alasannya?

5

7) Jelaskan kepada peserta, bahwa biasanya kerjasama di dalam masyarakat dimulai dalam kelompok – kelompok (komunitas) kecil seperti arisan, pengajian, kelompok petani, kelompok nelayan dan sebagainya. Tanyakan kepada mereka, adakah di antara mereka yang bergabung ke dalam kelompok tersebut? Apabila ada, apa alasan mereka bergabung, dan apabila tidak, apa alasan mereka tidak bergabung?

Temukan kata kunci: Kerjasama akan terjalin dengan baik apabila dilandasi oleh kepercayaan di antara warga. Kepercayaan inilah yang membentuk ikatan sosial menjadi kuat. 8) Bagi peserta ke dalam 2 kelompok, beri tugas : • Kelompok pertama membahas: apa yang akan diberikan dan tidak akan diberikan apabila bergabung dalam kelompok dan anda percaya terhadap sesama anggota kelompok tersebut? • Kelompok kedua membahas: apa yang akan diberikan dan tidak akan diberikan apabila bergabung dalam kelompok dan anda tidak percaya terhadap sesama anggota kelompok tersebut? 9) Setelah selesai diskusi kelompok, bahas dalam pleno. Kemudian lanjutkan diskusi pleno dengan membahas faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kita untuk mempercayai seseorang? Gunakan kata – kata kunci: ƒ Mungkinkah kita percaya terhadap orang yang tidak jujur? ƒ Mungkinkah orang yang tidak jujur akan transparan ketika mengelola kegitatan? ƒ Mungkinkah kita percaya terhadap orang yang tidak peduli? ƒ Akankah kita mempercayai orang yang pernah melakukan tindakan tidak adil terhadap kita? ƒ Mungkinkah kita percaya terhadap orang yang serakah (pernah merugikan kita)? ƒ Mungkinkah orang yang tidak peduli, serakah, tidak jujur akan mempertanggungjawabkan kegiatannya?

Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai komunitas disebut modal sosial. Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian–bagian paling kecil dalam masyarakat. Modal sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang paling kecil ataupun kelompok masyarakat yang besar seperti negara. Kerjasama yang dilandasi kepercayaan akan terjadi apabila dilandasi oleh kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling peduli, saling meng-hargai, tidak mementingkan diri sendiri,saling menolong, di antara anggota kelompok (warga masyarakat). Pihak–pihak luar komunitas (ke-lompok) akan memberikan dukungan, bantuan dan kerja-sama kepada kelompok apa-bila kelompok tersebut bisa dipercaya, artinya keper-cayaan merupakan modal yang sangat penting untuk membangun jaringan kemi-traan (kerjasama) dengan pihak luar.

6

Analisa Kasus : BKM/LKM dan Modal Sosial 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan melanjutkan diskusi dengan membahas topik membangun modal sosial di BKM/LKM. Uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini. 2) Bagikan lembar kasus : ”Penyalahgunaan Pinjaman” kepada peserta. Mintalah peserta untuk membaca kasus tersebut, kemudian diskusikan kasus tersebut dengan menggunakan pertanyaan kunci sebagai berikut : • Apakah Kepala Dukuh akan dipercaya oleh masyarakat? • Apa akibat yang ditimbulkan oleh penyelewengan Kepala Dukuh tersebut? • Mengapa KSM tidak mau mengangsur pinjamannya? • Apakah anda sebagai anggota BKM/LKM akan meminjamkan kembali kepada kelompok KSM tersebut? Mengapa demikian? 3) Dari kasus tersebut, bahas bersama peserta bahwa kepercayaan tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi butuh proses untuk dibangun secara terus menerus. Tanyakan kepada peserta apa saja kebutuhan dasar untuk menumbuhkan kepercayaan antar warga dalam sebuah komunitas? 4) jelaskan kepada peserta 4 kebutuhan dasar untuk menumbuhkan kepercayaan yaitu : Penerimaan; harus ada penerimaan dari sesama anggota terhadap anggota yang lainnya sehingga akan tumbuh perasaan aman untuk mengemukakan pendapat dan berkontribuasi dalam kegiatan kelompoknya. Kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja terhadap orang baru.Perlu pembuktian dalam sikap dan perilaku yang berorientasi pada nilai – nilai kejujuran, keadilan, kesetiaan dari masing – masing anggota dalam waktu yang relatif lama. Apabila salah satu anggota melakukan kecurangan maka kepercayaan terhadap orang tersebut akan luntur. Berbagi informasi dan kepedulian; pertukaran informasi yang diberikan di antara warga haruslah informasi yang jujur dan terbuka (transparan dan dapat dipertanggungjawabkan). Informasi tidak akan berarti apabila dalam hubungan – hubungan tadi tidak didasari kepedulian. Menentukan tujuan; Tujuan bersama dan proses pengambilan keputusan akan menentukan komitmen warga dalam pelaksanaan pemecahan masalah bersama. Pengorganisasian dan Tindakan; Memastikan ada yang akan bertanggung jawab untuk menggerakkan kegiatan untuk mencapai tujuan (Pemimpin). Peranan sikap dan perilaku pemimpin sangat dominan untuk menumbuhkan kepercayaan anggotanya. Perilaku pemimpin yang jujur, adil, peduli, terbuka , menghargai hak dan kewajiban anggota dan melindungi anggotanya (warga), akan menumbuhkan kepercayaan dari semua unsur komunitasnya. 5) Diskusikan dengan peserta bahwa BKM/LKM mempunyai fungsi sebagai motor penggerak untuk menumbuhkan potensi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, artinya BKM/LKM harus membangun modal sosial. Diskusikan dengan peserta, pada tataran mana saja harus dibangun modal sosial.

7

Modal sosial yang harus dibangun oleh BKM/LKM: ƒ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota BKM/LKM ƒ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan masyarakat ƒ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar kelompok masyarakat ƒ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM, masyarakat dan pihak luar

6) Bagi peserta ke dalam 2 kelompok, beri tugas kelompok untuk mendiskusikan: ƒ Kelompok 1: apa yang harus dilakukan oleh BKM/LKM, agar tumbuh 1) kerjasama dan kepercayaan antar anggota BKM/LKM dan 2) kerjasama dan kepercayaan BKM/LKM dengan masyarakat. ƒ Kelompok 2: apa yang harus dilakukan oleh BKM/LKM, agar tumbuh 1) kerjasama dan kepercayaan antar kelompok masyarakat, dan 2) kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM, masyarakat dan pihak luar. 7) Bahas hasil diskusi kelompok dalam pleno kelas. Kemudian berikan penegasan pada hal – hal yang penting, gunakan Media Bantu yang sudah disiapkan sebelumnya dan bahan

bacaan sebagai acuan.

8

Lembar Kasus

Penyalahgunaan Dana Pinjaman Pada Bulan Juni 2004, telah dicairkan pinjaman kepada KSM ‘S’ di BKM ‘MA’, sebesar RP 6.000.000,00. Pencairan pinjaman dilakukan melalui Kepala Dukuh untuk dibagikan kepada anggota KSM sebanyak 15 orang, masing–masing sebesar Rp. 400.000,00. Ternyata oleh Kepala Dukuh seluruh dana pinjaman tersebut dibagikan kepada 25 orang, masing–masing sebesar RP. 200.000,00., sedangkan sisanya sebanyak Rp 1.000.000,00 digunakan sendiri oleh Kepala Dukuh. Sampai Bulan Maret 2005, 25 orang peminjam tersebut telah mengangsur sebesar RP 2.240.000,00 (pokok) dan RP 428.000,00 (bunga), sedangkan Kepala Dukuh belum pernah mengangsur sama sekali.

Dari kejadian tersebut anggota KSM ‘S’ enggan mengangsur pinjamannya, sehingga tunggakan KSM ‘S’ per 31 Maret 2005 sebesar RP 3.760.000,00 (pokok) dan Rp 772.000,00 (bunga).

9

Tulislah dalam kertas plano hal – hal di bawah ini, sebelum pelatihan dimulai sebagai Media Bantu untuk menjelaskan dan memberikan penegasan kepada peserta Mengapa BKM/LKM diperlukan • • • •

• • • • •

Selama ini pembangunan didominasi oleh pihak luar Maka masyarakat tidak terlibat , hanya menjadi objek Masyarakat menjadi lemah Terjadi perpecahan dalam masyarakat ke dalam golongan – golongan (kaya – miskin, kaum elite, kewilayahan dsb) Setiap golongan mementingkan diri dan kelompoknya masing – masing, tidak peduli lagi pada kelompok yang lain Maka lunturlah kebersamaan , kepedulian, dan sebagainya Makin memiskinkan orang miskin, karena golongan ini selalu terpinggirkan termasuk perempuan miskin di dalamnya. Diperlukan motor penggerak untuk menumbuhkan kembali gerakkan kebersamaan Motor penggerak yang berupa kepemimpinan kolektif dan berlandaskan nilai – nilai kemanusiaan.

Pengertian BKM/LKM • • • • • •

BKM/LKM adalah nama generik (umum), jadi namanya bisa dengan nama lain asal mempunyai misi dan fungsi yang sama Boleh merupakan lembaga bentukan baru atau menggunakan lembaga yang ada sejauh prinsip – prinsip dan nilainya tidak menyimpang Merupakan pimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga Anggota pimpinan kolektif adalah pribadi – pribadi yang dipercaya warga berdasarkan nilai – nilai kemanusiaan Anggota BKM/LKM dipilih oleh warga, berdasarkan kriteria sifat – sifat baik yang disepakati oleh warga Proses pengambilan keputusan dalam BKM dilakukan secara kolektif dan dilandasi oleh musyawarah

Misi BKM/LKM •

Membangun modal sosial dengan menumbuhkan kembali nilai – nilai kemanusiaan.

Fungsi BKM/LKM

•

Menjadi motor penggerak gerakkan kolektif (bersama) masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Apa itu Modal Sosial • •

10

Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama Kemampuan ini akan muncul dari kepercayaan umum di dalam masyarakat

Modal Sosial yang harus ditumbuhkan oleh BKM/LKM • • • •

Kerjasama Kerjasama Kerjasama Kerjasama

dan kepercayaan di antara anggota BKM/LKM dan kepercayaan antara anggota BKM/LKM dengan masyarakat dan kepercayaan antar anggota masyarakat antara BKM/LKM dengan pihak luar

Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota • • •

Merumuskan semua keputusan bersama, meminimalkan kepentingan individu Menjalin dialog terbuka, saling memberikan informasi, saling menghargai antar anggota Informasi disajikan secara transparan temasuk menyangkut keuangan

Menumbuhkan masyarakat • • • • •

kerjasama

dan

kepercayaan

antara

BKM/LKM

dengan

Menjalankan tugas dengan jujur dan adil, prioritas berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat Tidak mencari keuntungan pribadi Tidak memihak kepada kelompok tertentu, memberi kesempatan kepada semua warga untuk terlibat (partisipasi) Memberikan informasi kegiatan BKM/LKM, transparansi keuangan dan informasi lain melalui papan info dan media lainnya Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kegiatan lain (akuntabilitsas), melalui rapat tahunan dan rapat istimewa apabila diperlukan

Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar warga masyarakat •

•

Menumbuhkan kepedulian warga, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan program (perumusan masalah, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi) Menggalang kegiatan – kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan baik melalui KSM atau kepanitiaan.

Menumbuhkan kerjasama antara BKM/LKM dengan pihak luar • • • • •

Menginformasikan kegiatan BKM/LKM, UP dan KSM kepada pihak luar Mencari dan bermitra untuk mengembangkan program sesuai PJM Pronangkis dengan pihak luar (Dinas, lembaga swasta, Perguruan Tinggi, LSM dll). Mencari dukungan dana dari pihak luar untuk pelaksanaan PJM Pronangkis Mencari dukungan dari pihak Pemda setempat (kelurahan, Kecamatan, Kabupaten) dengan mendorong diakomodirnya PJM Pronangkis dalam Musrenbang. Bekerjasama dengan BKM/LKM dari Kelurahan/Desa lain dalam Forum BKM/LKM

11

Beberapa Pertanyaan Mengenai BKM /LKM 1) Apakah BKM/LKM itu ?

Jawab : BKM/LKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan/desa yang menggerakkan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 2) Apakah hakekat BKM/LKM ?

Jawab : Sebagai lembaga BKM/LKM adalah representasi masyarakat warga penduduk kelurahan. 3) Siapakah pemilik BKM/LKM ?

Jawab : BKM/LKM sebagai dewan pimpinan kolektif adalah milik seluruh penduduk kelurahan yang bersangkutan.

4) Apakah bukti atau indikator kepemilikan tersebut

Jawab : BKM/LKM didirikan dan anggotanya dipilih oleh warga penduduk kelurahan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada warga penduduk kelurahan, warga berhak bertanya dan mendapatkan informasi mengenai semua keputusan dan kegiatan BKM/LKM serta situasi keuangan yang di percayakan ke BKM/LKM. 5) Apakah dan bagaimana kedudukan BKM/LKM ditengah masyarakat kelurahan ?

Jawab BKM/LKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga penduduk kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga. 6) Siapa saja yang berhak duduk di BKM/LKM

Jawab Semua penduduk kelurahan yang bersangkutan, terpilih dan memenuhi kriteria dasar yang telah ditentukan dalam pemilihan anggota BKM/LKM secara berjenjang tanpa pencalonan dan tanpa kampanye. Bukan perwakilan unsur-unsur masyarakat sebab BKM/LKM tidak mengenal partisan, boleh perempuan/laki-laki, tua/muda 7) Anggota BKM/LKM terpilih sebenarnya mewakili apa/siapa ?

Jawab : Oleh sebab anggota BKM/LKM dipilih berdasarkan sifat-sifat baik yang dimiliki maka sebenarnya yang dia wakili adalah sifat-sifat baik itu sendiri dalam mengendalikan kegiatan penangulangan kemiskinan di kelurahan/desanya. Artinya bila ternyata dalam pelaksanaannya (pada saat dia

12

memerankan fungsinya sebagai anggota BKM/LKM) dia tidak mampu menunjukkan/merepresentasikan sifat-sifat baik tersebut maka dia harus diganti/diturunkan 8) Apakah bentuk organisasi BKM/LKM dan bagaimana legitimasi BKM/LKM Berbentuk dewan-kah dimana tidak ada kekuasaan absolut pada individu (kepala/ketua) sehingga keputusan harus diambil secara kolektif atau hirarki-kah dimana kekuasaan absolut ada pada kepala/ketua dan dari mana BKM/LKM memperoleh legitimasinya

Jawab : Berbentuk dewan, jadi tidak ada kekuasaan absolut ditangan satu orang; ketua/kepala/koordinator. Artinya keputusan BKM/LKM merupakan keputusan kolektif lembaga. Anggota BKM/LKM tidak saja dipilih oleh masyarakat penduduk kelurahan masing-masing tetapi juga memperoleh legitimasinya dari masyarakat penduduk kelurahan yang telah memilih dan mempercayai mereka sebagai pimpinan kolektif. 8) Mungkinkah proyek penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang ditangani oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak adil dan penuh kepentingan pribadi (vested interest), dsb dapat berhasil?

Jawab : Tidak mungkin berhasil karena tidak ada ketulusan, dedikasi dan pengabdian karena kepentingan pribadi/golongan diutamakan sehingga yang terjadi adalah kebocoran, salah sasaran, penipuan dgn berbagai dalih, KKN dan ketidak adilan terus menerus 9) Mungkinkah keputusan-keputusan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai luhur membuahkan kebaikan dan bermanfaat untuk si miskin ?

Jawab : Tidak mungkin karena yang terjadi justru sebaliknya menimbulkan perpecahan yang menyebabkan kehancuran modal sosial sehingga pada gilirannya memperparah kemiskinan 10) Secara umum mungkinkah orang-orang yg tidak menerapkan nilai-nilai luhur dlm hidupnya sehari-hari menghasilkan keputusan yang bernilai luhur, adil, kesetaraan, mengutamakan yang lemah, dsb dan bermanfaat bagi kaum miskin ?

Jawab : Bila BKM/LKM terdiri dari orang-orang yang tidak menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan mereka sehari-hari maka yang akan terjadi adalah kehancuran karena perbuatan baik yang bukan dilandasi oleh hati nurani yang murni akan dengan cepat luntur sehingga kehancuran hanya soal waktu saja 11) Jadi tantangan kita adalah menemukan orang-orang baik dan murni (ikhlas) tersebut di atas. Coba diskusikan apakah nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh orang-orang baik dan murni ini sebenarnya sudah ada di masyarakat tetapi tertutup oleh polusi asap kehidupan atau harus diperkenalkan dari luar oleh proyek ?

Jawab : Pada dasarnya manusia adalah baik, diciptakan sempurna sebagai mahluk yang paling luhur oleh Sang Pencipta Yang Maha Agung, tetapi sering kali situasi lingkungan yang dibuat oleh ulah manusia menyebab sifat-sifat baik ini tidak dapat muncul. Artinya bila peluang untuk berbuat baik juga diberikan sama besarnya maka lebih banyak orang baik akan muncul karena pada dasarnya orang memang baik, rindu untuk jadi baik, rindu untuk dikenal sebagai orang baik, jadi tantangan kita menemukan orang baik dan murni (ikhlas) tersebut dengan membuka

13

peluang berbuat baik tersebut seperti misalnya relawan, kepedulian, pengorbanan, dsb. Bukan menciptakan orang baik dan murni (ikhlas) seolah-olah orang baik dan murni (ikhlas) hanya kita. Sering kali juga orang-orang baik dan murni (ikhlas) ini dalam keadaan tidak berdaya untuk mewujudkan kebaikannya, jadi tantangan kita adalah bukan hanya agar orang paham akan nilai moral melainkan juga mampu (kapabel) melakukannya. Sikap yang harus diambil menghadapi situasi ini adalah memberdayakan manusia untuk memulihkan kembali keberdayaan manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya yang sarat dengan nilai-nilai luhur universal sebagai pantulan Sang Pencipta dan mampu bertindak mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut (moral capability). 12) Lembaga apakah yang sesuai (atau yang sudah ada), yg memberi kesempatan orang-orang berkwalitas yg menerapkan nilai-nilai luhur dalam hidupnya dapat duduk sebagai pimpinan dan menangani penanggulangan kemiskinan sebagai representasi masyarakat serta mendapatkan legitimasi dari masyarakat ? Jadi lembaga yang pemilihan anggotanya didasarkan perbuatan baik (rekam jejak) bukan janji.

Jawab : Sampai saat ini sistem pemilihan pemimpin suatu lembaga masyarakat yang kecil (seperti kelurahan) lebih didasarkan atas kepentingan elit penguasa, popularitas, kemampuan intelektual dsb yang akhirnya untuk dapat mengoperasikan demokrasi, pemilihan dilakukan dengan pencalonan dan kampanye (janji). Dalam hal BKM/LKM sistem pemilihan anggota BKM/LKM yang didasarkan atas rekam jejak nilai-nilai luhur yang hanya dapat dilihat/dibuktikan dari perilaku sehari-hari dari orang yang akan dipilih, karena memang wilayahnya kecil dan saling kenal. Lebih lanjut lembaga BKM/LKM beroperasi berdasarkan mandat dan legitimasi dari masyarakat dan bukan surat keputusan pejabat yang bila dicabut maka lembaga tersebut juga kehilangan legitimasinya. Dalam tautan BKM/LKM semua bentuk legalisasi hanyalah pengukuhan terhadap legitimasi masyarakat basis kelurahan yang sudah terlebih dahulu diberikan.

14

Badan Keswadayaan Masyarakat dan Modal Sosial Marnia Nes Dalam proses pengorganisasian masyarakat untuk mengenali masalah (kebutuhan) dan melakukan upaya pemecahan masalah, intervensi yang dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan adalah dengan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya membangun organisasi masyarakat warga.Organisasi masyarakat yang dimaksud adalah adalah organisasi dan lembaga yang dibangun (ataupun dimampukan) oleh masyarakat yang didorong oleh kebutuhan untuk menanggulangi persoalan bersama yaitu kemiskinan secara terorganisasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka misalnya BKM/LKM, Kelompok Kemitraan, UPK, KSM, Forum BKM/LKM dan lain-lain. Penggunaan istilah pembangunan dimaksudkan bahwa organisasi dan lembaga masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan tersebut terbentuk melalui serangkaian proses kegiatan dan kesepakatan yang dilandasi oleh kesadaran kritis masyarakat terhadap persoalan dan potensi mereka serta pemahaman akan makna organisasi masyarakat warga. Pada dasarnya pengorganisasian masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan menganut paham bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kritis masyarakat akan kondisi yang dihadapi bersama termasuk persoalan, potensi dan peluangnya, sehingga kalau kemudian masyarakat membangun suatu wadah, maka hal tersebut terjadi akibat masyarakat yang berorganisasi sehingga muncul kebutuhan wadah organisasi. Membangun BKM/LKM Persoalannya wadah organisasi yang bagaimana yang paling cocok dengan tujuan PNPM Mandiri Perkotaan?. Organisasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah organisasi masyarakat warga yang dinamai secara generik sebagai BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) atau LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat). Organisasi masyarakat warga ini dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang bersangkutan sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan dan otonominya terhadap berbagai lembaga yang ada. Hal ini penting karena merupakan sifat dasar suatu organisasi masyarakat warga, oleh sebab itu benar-benar dimiliki oleh seluruh warga, dan bukan dimiliki sekelompok unsur/ perwakilan atau pihak-pihak diluar masyarakat. Pembangunan BKM/LKM haruslah didasarkan atas kebutuhan warga masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan mengajak masyarakat belajar menemukan kebutuhan akan organisasi masyarakat melalui refleksi – refleksi, yaitu : ƒ

Refleksi Kemiskinan, untuk menemukenali penyebab kemiskinan termasuk pola – pola pengambilan keputusan dalam masyarakat, dan keterlibatan warga miskin di dalamnya.

ƒ

Refleksi Kelembagaan, untuk mengkaji lembaga – lembaga masyarakat yang ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat memahami substansi Organisasi Masyarakat Warga sebelum organisasi tersebut dibentuk, dimana keputusan masyarakat untuk kebutuhan pembangunan lembaga baru hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami substansi dan organisasi masyarakat warga termasuk peran strategis, azas dan prinsip serta posisi, tugas dan fungsinya. Ini berarti bahwa sebelum keputusan

15

pembangunan organisasi masyarakat warga, termasuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi tersebut ditetapkan, telah dilakukan kegiatan sosialisasi secara intensif mengenai makna subtansif Organisasi Masyarakat Warga. Kebutuhan pembangunan organisasi dan lembaga masyarakat harus atas dasar penilaian warga masyarakat sendiri, tidak diatasnamakan atau diwakilkan kepada sekelompok orang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakat tertentu. Fokus utama penggalian dan penjagaan kebutuhan masyarakat terutama pada aspirasi dari masyarakat miskin dan perempuan. ƒ

Refleksi kepemimpinan, sebagai penyadaran kritis terhadap kriteria pemimpin yang akan dipilih dan menjadi motor penggerak dalam BKM/LKM dan pembangunan masyarakat kelurahan.

ƒ

Kerangka aturan main disusun bersama oleh warga masyarakat. Konsekuensinya pembahasan aturan main dan tata nilai organisasi masyarakat, misalnya AD/ ART, harus dibahas terlebih dahulu oleh warga masyarakat, karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan seluruh warga sendiri. Aturan dasar organisasi masyarakat warga tidak dapat dibicarakan atau disepakati oleh hanya sekelompok orang atau malah perwakilan unsur dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat

ƒ

Melibatkan masyarakat seluas mungkin, khususnya masyarakat miskin dan termiskin, dalam keseluruhan proses pembangunan organisasi dan kelembagaan, sejak tahap penilaian lembaga yang ada, pembahasan aturan dasar, pemilihan anggota dan lain-lain.

Kriteria dan Pemilihan Pemimpin Kolektif BKM/LKM Dalam menentukan kriteria pemimpin, masyarakat diajak berdiskusi melalui FGD – FGD kepemimpinan dengan menggunakan beberapa tools yang sudah disiapkan berupa pertanyaan – pertanyaan kritis untuk menemukan bahwa pemimpin dipilih bukan atas golongan, jabatan, jenis kelamin dan lainnya akan tetapi berdasarkan kepada sifat – sifat baik. Dari diskusi yang berkembang biasanya masyarakat menemukan bahwa kriteria pemimpin yang diharapkan adalah yang jujur, adil, peduli dan ikhlas sedangkan kriteria yang menyangkut kemampuan intelektual biasanya tidak menjadi prioritas. Orang – orang yang mempunyai sifat – sifat baik, biasanya ditentukan atau bisa diidentifikasi dari ‘rekam jejak’ sikap perilakunya sehari – hari. Oleh karena itu dalam pemilihan anggota BKM/LKM sebagai pemimpin dari organisasi masyarakat warga dilakukan dari mulai komunitas terkecil seperti RT, karena hanya orang – orang yang mengenal dari dekat yang tahu sikap perilaku seseorang sehari – hari. Proses pemilihan anggota BKM/LKM juga tidak melalui pencalonan dan kampanye, karena biasanya orang –orang yang mempunyai kriteria seperti disebutkan di atas tidak suka menyombongkan diri dan dengan sengaja ingin dipilih. Selain itu kampanye dan pencalonan seringkali tidak memberikan kesempatan yang luas kepada semua warga untuk ‘muncul’ sebagai pemimpin. Orang yang dicalonkan oleh kelompok tertentu, pada saat terpilih harus menyuarakan aspirasi kelompok yang diwakilinya sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Anggota kepemimpinan kolektif BKM/LKM bukanlah perwakilan golongan, akan tetapi merupakan perwakilan dari nilai – nilai (sifat – sifat baik). Dengan demikian mereka bertanggungjawab untuk mengambil keputusan berdasarkan sifat – sifat baik tadi,sehingga yang bisa menurunkan mereka dari jabatannya adalah pengingkaran terhadap sifat – sifat baiknya. Untuk menjamin orang – orang baik yang muncul sebagai pemimpin kolektif, proses pemilihan dilakukan sebagai berikut : ƒ

16

Pemilihan di tingkat akar rumput , dilakukan di tingkat RT atau komunitas terkecil. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih (warga dewasa), diminta untuk menuliskan 3 – 5

nama yang menurut mereka sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama pada saat refleksi kepemimpinan. Apabila sudah selesai maka dilakukan penghitungan suara di depan seluruh pemilih dan ditentukan siapa yang akan masuk ke putaran pemilihan tingkat desa/kelurahan. Penentuan jumlah yang akan masuk ke pemilihan tingkat kelurahan/desa sudah ditentukan sebelumnya dalam proses penyusunan tata tertib pemilihan. ƒ

Pemilihan di tingkat kelurahan/desa. Semua orang yang sudah terpilih dalam komunitas terkecil menjadi calon di tingkat kelurahan/desa dan mempunyai hak pilih dan dipilih. Masing – masing calon diberi hak untuk menuliskan 3 – 5 nama yang dipilih dari daftar semua calon yang masuk ke tingkat kelurahan/desa.

Dengan pemimpin kolektif yang mempunyai kriteria sifat – sifat baik, diharapkan akan memunculkan keputusan yang adil dan didasarkan pada keikhlasan dan kejujuran, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga dan pemimpin. Kepercayaan merupakan modal yang sangat berharga bagi BKM/LKM, dengan kepercayaan, swadaya dan keterlibatan masyarakat bisa digalang dengan lebih mudah, di pihak lain juga akan menumbuhkan kepercayaan pihak luar untuk bermitra dan berjaringan dengan BKM/LKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Modal Sosial : Modal BKM/LKM dalam Menanggulangi Kemiskinan Apa Ikatan Sosial dan Modal Sosial itu? Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan – ikatan sosial di antara anggotanya. Kita sering mendengar komunitas petani, komunitas tukang becak, perkumpulan nelayan, asosiasi insinyur dan sebagainya. Komunitas warga kelurahan merupakan ikatan sosial di antara semua warga kelurahan yang terdiri dari individu–individu dan atau kelompok – kelompok yang berinteraksi dalam sebuah hubungan sosial yang didasarkan kepada suatu tujuan bersama. Komunitas masyarakat kelurahan bisa digambarkan sebagai berikut :

Semua masyarakat kelurahan satu sama lain pasti saling berhubungan, hanya saja kualitas hubungan di antara masing – masing warga akan sangat berlainan. Kualitas ikatan sosial akan 17

terbangun apabila di antara warga saling berinteraksi pada waktu yang relatif lama dan mendalam. Biasanya kualitas ikatan sosial tadi akan lebih baik apabila sesama warga tergabung untuk melakukan kegiatan – kegiatan bersama dalam berbagai kelompok atau organisasi atau kegiatan kegiatan yang sifatnya sesaat. Modal dasar dari adanya ikatan sosial yang kuat adalah adanya kerjasama di antara anggota kelompok atau organisasi dalam hal komunitas kelurahan ikatan sosial akan terbangun apabila ada kerjasama di antara semua warga masyarakat. Kerjasama akan terbangun dengan baik apabila berlandaskan kepercayaan di antara para anggotanya.

Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi disebut MODAL SOSIAL. Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian – bagian paling kecil dalam masyarakat. Modal sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang paling kecil ataupun dalam kelompok masyarakat yang besar seperti negara.

Masyarakat yang mempunyai modal sosial yang kuat adalah masyarakat yang guyup (Jawa) dan dinamis. Di Indonesia modal sosial yang paling menonjol adalah gotong royong yang dalam masa sekarang terutama di daerah perkotaan sudah mulai luntur.

Untuk apa menumbuhkan modal sosial? Kemampuan komunitas atau kelompok – kelompok untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan baik di antara anggota – anggotanya maupun dengan pihak luar merupakan kekuatan yang besar untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan pihak lain, karena itulah disebut ‘modal sosial’. Jika warga masyarakat saling bekerjasama dan saling percaya yang didasarkan kepada nilai – nilai universal yang ada , maka tidak akan ada sikap saling curiga, saling jegal, saling menindas dan sebagainya sehingga ketimpangan – ketimpangan antara kelompok yang miskin dengan yang kaya akan bisa diminimalkan. Di pihak lain komunitas kelurahan yang kuat dan mempunyai modal yang layak dipercaya akan memudahkan jaringan kerjasama dengan pihak luar.

Bagaimana Membangun Kepercayaan? Kepercayaan tidak akan tercapai dengan sendirinya, memerlukan proses untuk membangun kepercayaan secara terus menerus. Untuk menumbuhkan kepercayaan setiap kelompok (komunitas) paling tidak membutuhkan 4 hal yang mendasar, yaitu :

Penerimaan

Sejak awal hubungan, setiap orang membutuhkan jaminan bahwa mereka diterima sepenuhnya, termasuk rasa aman untuk mengemukakan pendapat dan berkontribusi dalam kegiatan kelompoknya. Membutuhkan suasana saling menghargai untuk tumbuhnya penerimaan dalam kelompok, sehingga kelompok tersebut akan tumbuh menjadi komunitas yang kuat. Dalam perkembangan ikatan sosial sebuah komunitas, saling mengenal dengan baik merupakan awal dari tumbuhnya komunitas tersebut, kepercayaan tidak akan tumbuh terhadap orang baru dengan begitu saja, perlu pembuktian dalam sikap dan perilaku masing–masing dalam waktu yang relatif lama.

18

Sikap dan perilaku yang berdasarkan kepada nilai–nilai universal yang diyakini sebagai nilai yang berlaku di seluruh tempat di dunia seperti jujur, adil, kesetiaan, saling melindungi di antara sesama semua warga komunitas. Apabila salah satu warga melakukan kecurangan, maka kepercayaan terhadap orang tersebut otomatis akan luntur.

Berbagi Informasi dan Kepedulian

Setiap orang yang berhubungan dalam satu komunitas, agar bisa memecahkan masalah bersama, membutuhkan informasi mengenai : • Kehidupan, pengalaman, gagasan, nilai masing–masing. • Masalah–masalah yang dianggap penting dalam kehidupan mereka. Untuk menumbuhkan kepercayaan,pertukaran informasi yang diberikan di antara warga haruslah informasi yang jujur dan terbuka. Informasi yang diberikan tidak akan berarti apabila dalam hubungan–hubungan tadi tidak didasari kepedulian. Setiap warga yang berhubungan dalam masyarakat akan menggunakan dan terlibat untuk memecahkan masalah di lingkungannya apabila ada kepedulian di antara mereka. Apabila warga masyarakat mempunyai kemampuan dan kemauan saling berbagi, saling peduli , maka kepentingan–kepentingan individu akan mengalah kepada kepentingan–kepentingan komunitas kelompok.

Menentukan Tujuan

Kebutuhan yang ketiga adalah untuk menentukan tujuan bersama. Setiap anggota (warga) tidak akan tertarik dan memberikan komitmen yang dibutuhkan apabila tidak terlibat dalam perumusan tujuan. Proses pengambilan keputusan akan menentukan komitmen warga dalam pelaksanaan pemecahan masalah bersama.

Pengorganisasian dan Tindakan

Pada tahap awal dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh anggota (warga masyarakat), memastikan ada yang akan bertanggung jawab untuk menggerakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan, untuk itu diperlukan seorang atau sekelompok pemimpin. Dalam organisasi, kelompok, atau komunitas warga masyarakat peranan sikap dan perilaku pemimpin sangat dominan untuk menumbuhkan kepercayaan anggotanya. Perilaku pemimpin yang jujur, adil, peduli dan melindungi anggotanya (warga), akan menumbuhkan kepercayaan dari semua unsur komunitasnya. Setelah tujuan ditetapkan, harus ada perencanaan untuk melaksanakan keputusan–keputusan yang sudah dibuat. Adalah penting untuk mengetahui kebutuhan–kebutuhan apa yang dirasakan oleh anggotanya untuk memecahkan masalah.Untuk itulah perlunya keterlibatan (partisipasi) warga masyarakat dalam proses menemukenali masalah (kebutuhan) mereka yang akan menjadi dasar perencanaan.Kebutuhan yang ditentukan oleh pemimpin tanpa melibatkan warga masyarakat, sering tidak menjawab masalah yang sebenarnya ada sehingga dapat menghilangkan kepercayaan warga kepada niat baik pemimpinnya. Untuk memastikan bahwa rencana yang sudah dibuat efektif dalam pelaksanaannya, dan semua orang melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya maka harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terbuka dengan semua warga.

19

Bagaimana BKM/LKM membangun modal sosial? BKM/LKM , sebagai dewan pimpinan kolektif , yang bertanggung jawab untuk menggerakan potensi warga masyarakat kelurahan untuk menanggulangi kemiskinan, mempunyai tugas untuk membangun modal sosial di wilayahnya. Modal sosial yang dibangun akan menjadi modal (potensi) yang sangat besar bagi seluruh warga kelurahan untuk berjaringan di antara sesama warga, maupun dengan pihak luar.

Modal sosial yang harus dibangun oleh BKM/LKM: ƒ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota BKM/LKM ƒ Menumbuhkan kepercayaan antara BKM/LKM dengan warga masyarakat ƒ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar kelompok masyarakat ƒ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan pihak luar

Menumbuhkan kepercayaan anggota BKM/LKM

di

antara

Keterbukaan dan kejujuran di antara anggota BKM/LKM, merupakan unsur yang paling penting untuk bekerjasama. Oleh karena itu BKM/LKM harus menerapkan pola – pola hubungan yang jujur dan terbuka, dengan cara: ƒ Merumukan semua keputusan dan tindakan bersama, tidak ada anggota yang memutuskan sendiri berdasarkan kepentingannya. ƒ Menjalin dialog terbuka dengan diskusi – dikusi secara berkala, saling memberikan informasi dan bertukar pengalaman. (transparansi informasi) ƒ Mencatat semua kegiatan yang dilakukan dan informasi yang diterima, agar semua anggota bisa mengakses informasi tersebut. (transparansi informasi) ƒ Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota untuk berpendapat dan mengemukakan perasaan – perasaannya dalam suasana saling menghargai.

20

Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan masyarakat

Sebagai pemimpin kolektif dari masyarakat warga, BKM/LKM harus mendapat kepercayaan warganya. Untuk kepentingan tersebut, BKM/LKM harus mengembangkan pola – pola hubungan yang timbal balik antara BKM/LKM dengan masyarakat. Beberapa cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh BKM/LKM adalah: ƒ Menjalankan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat dengan pengelolaan yang jujur dan adil. Adil bukan berarti bagi rata, akan tetapi menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan untuk kepentingan pribadi. Contohnya dalam menentukan penerima manfaat langsung, harus berdasarkan data KK miskin berdasarkan hasil PS, bukan atas dasar kekeluargaan atau kedekatan. ƒ Tidak mencari keuntungan pribadi, akan tetapi menjalankan tugas dan tanggung jawab semata – mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. ƒ Mampu melindungi masyarakatnya (terutama warga miskin), tidak memihak kepada kelompok tertentu akan tetapi memberikan kesempatan kepada semua warga untuk terlibat dalam keseluruhan kegiatan. ƒ Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada warga mayarakat untuk berpartisipasi dalam proses dari menemukenali masalah (refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya,merencanakan (menyusun PJM) dan monitoring evaluasi kegiatan, walaupun keputusan terakhir BKM/LKM yang menentukan sebagai pengambil kebijakan. ƒ Memberikan informasi mengenai kegiatan BKM/LKM, keuangan dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab BKM/LKM (transparansi). Transparansi informasi tersebut bisa melalui informasi terbuka di kantor BKM/LKM, papan pengumuman yang ditempatkan di tempat strategis, rapat tahunan atau rapat lain apabila diperlukan, melalui media warga dan sebagainya. ƒ Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan audit independen dan mensosialisasikannya kepada warga masyarakat melalui papan informasi dan media warga lainnya ,kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rapat pertanggungjawaban dan kebijakan yang dikeluarkan (akuntabilitas).

Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar warga masyarakat

Dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan, masyarakat tidak bisa bergerak sendiri – sendiri, akan tetapi perlu kerjasama di antara mereka. Untuk dapat bekerjasama diperlukan hubungan sosial yang kuat dan guyup (Jawa). Oleh karena itu BKM/LKM perlu menggerakan modal sosial di masyarakat dengan menciptakan hubungan – hubungan tadi dengan berbagai cara di antaranya : ƒ Menumbuhkan kepedulian warga dengan menggerakan kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan bersama terutama yang menyangkut kemiskinan dengan cara melakukan refleksi kritis dengan berbagai pihak, misal melalui Komunitas Belajar Kelurahan; melibatkan seluruh unsur masyarakat di dalam setiap tahapan program dari mulai identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. ƒ Menggalang kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan melalui kelompok – kelompok seperti KSM, sehingga KSM dibentuk bukan hanya sekedar untuk kepentingan pencairan dana BLM akan tetapi menjadi sarana kegiatan bersama. Saling menghargai, saling percaya di antara anggota kelompok akan tumbuh apabila kelompok tersebut dibangun dalam suasana keterbukaan, kejujuran, keikhlasan dan saling peduli di antara anggotanya. Dalam kelompok yang seperti ini yang menjadi hal utama adalah tujuan kelompok bukan tujuan pribadi. Kejujuran dalam pengelolaan KSM juga akan menjadi modal untuk dapat dipercaya oleh kelompok masyarakat yang lain baik warga kelurahan setempat atau pihak lain, sehingga kemungkinan

21

untuk bermitra dengan berbagai pihak menjadi sangat terbuka. Misal: pengembalian dana bergulir dari KSM, akan menumbuhkan kepercayaan dari warga lain, juga BKM/LKM terhadap KSM tersebut.

Menumbuhkan kerjasama antara BKM/LKM dengan pihak luar

Apabila kerjasama dan kepercayaan dalam ketiga hal di atas dapat terwujud, hal tersebut merupakan modal bagi BKM/LKM untuk dapat dipercaya oleh pihak luar. Apabila kepercayaan pihak luar sudah tumbuh, merupakan keniscayaan bagi para pihak baik itu lembaga swasta, pemerintah maupun individu–individu untuk mau bermitra dengan BKM/LKM. BKM/LKM yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, keadilan, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan bekerja untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan merupakan modal sosial yang sangat besar untuk dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak baik masyarakat kelurahan maupun pihak luar. Dengan demikian modal sosial ini akan menjadi modal yang sangat penting untuk mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak, sehingga masyarakat dapat semakin maju dan sejahtera.

22

BKM SEBAGAI LEMBAGA PIMPINAN KOLEKTIF MASYARAKAT WARGA Parwoto I.

PENDAHULUAN

1. Sadar tidak sadar proses pembangunan yang dilaksanakan sampai saat ini telah membentuk pola-pola kemasyarakatan yang cenderung terkotak-kotak baik berdasarkan penghasilan, suku/ras, agama, politik, dsb. Situasi ini sebenarnya sangat tidak kondusif untuk pembangunan itu sendiri yang pada hakekatnya menuntut adanya kesatuan dan persatuan berdasarkan kewargaan. Lebih lanjut situasi ini juga memudarkan kepemimpinan yang berakar pada masyarakat, sehingga sulit sekali ditemukan pemimpin masyarakat yang sejati, yang banyak muncul adalah pemimpin golongan/kelompok yang justeru secara konseptional memperkuat polarisasi masyarakat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral yang universal, hal ini terlihat dimana keputusan yang dihasilkan lebih untuk kepentingan kelompok tertentu saja yang pada akhir menyebabkan terjadinya bias pembangunan dengan korbannya adalah rakyat kecil. 2. PNPM Mandiri Perkotaan sebagai suatu program penanggulangan kemiskinan yang dalam konsepsinya dilandasi oleh keyakinan bahwa : • kemiskinan adalah suatu produk atau hasil dari keputusan-keputusan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai luhur (membela yg lemah, adil, jujur, kesetaraan, dsb). • perbaikan nasib kaum miskin hanya dapat dilakukan melalui perbuatan baik yang murni • manusia pada dasarnya baik dan suka memberi Ditambah dengan kesadaran akan memudarnya kebersamaan dan kemampuan bertindak secara moral (moral capability) di berbagai tataran, maka PNPM Mandiri Perkotaan telah mencoba memperkenalkan pola kepemimpinan masyarakat melalui konsep BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/ LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) sebagai suatu pimpinan kolektif masyarakat warga. II.

MASYARAKAT WARGA

2.1.

Apakah Masyarakat Warga

3. Yang dimaksud dengan masyarakat warga dalam hal ini adalah terjemahan umum dari civil society yang secara konsepsional dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

4.

Civil society adalah himpunan masyarakat warga yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar.

Civil Society is totally of self initiating and self regulating organizations, peacefully pursuing a common interest, advocating a common cause, or expressing a common passion;

23

respecting the right of others to do the same, and maintaining their relative autonomy visà-vis the state, the family, the temple and the market (Saad Eddin Ibrahim, Nurturing Civil Society at the World Bank, Dec 1996) 5. Secara singkat sering kali masyarakat warga dirumuskan sebagai ; Organisasiorganisasi warga yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat yang posisinya berada diantara keluarga dan negara Civil society is generally defined as the self initiating and self regulating organizations that are situated between the household and the state 2.2.

Ciri Utama Masyarakat Warga

6. Ciri utama suatu masyarakat warga atau civil society adalah sebagai berikut. ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2.3.

Adanya kesetaraan, dimana masyarakat terbentuk sebagai himpunan warga yang setara Tiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan (common bond) seperti antara laín kepentingan, persoalan, tujuan, dsb. Tiap anggota atau warga berhimpun secara suka rela dan bukan karena karena adanya paksaan Membangun semangat saling percaya Bekerja sama dalam kemitraan Secara damai memperjuangkan berbagai hal termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan Selalu bersikap menghargai keragaman dan hak azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi Menjunjung nilai-nilai demokrasi, dalam konsep musyawarah, dalam setiap keputusan yang diambil Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari berbagai pengaruh kepentingan. Mampu bekerja secara mandiri Posisi Masyarakat Warga

7. Secara tegas dapat dikatakan bahwa masyarakat warga ini adalah himpunan warga yang posisinya : • di luar institusi pemerintah • di luar institusi militer • di luar institusi agama • di luar institusi pekerjaan atau usaha • di luar institusi keluarga 8. Jadi tidak ada yang diwakili, dalam hal ini semua orang sebagai warga mewakili diri sendiri jadi semua dalam kesetaraan, meskipun mungkin saja kedudukan sehari-hari seseorang adalah kepala sekolah, yang lain tukang sapu dinas kebersihan, yang lain lagi tukang pos, guru, direktur suatu perusahaan, dokter, komandan kodim, pendeta, dsb dalam himpunan masyarakat warga berkedudukan mereka setara yaitu sesama warga. Oleh sebab itu masyarakat warga baik secara keseluruhan maupun dalam arti himpunan atau paguyuban warga setempat selalu memiliki kemerdekaan sendiri.

24

III.

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

3.1.

Pengertian BKM/LKM

9. Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan menguraikan tentang BKM/LKM sebagai berikut : Untuk memimpin organisasi masyarakat warga ini dipilih pimpinan kolektif yang terdiri dari pribadipribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili warga dalam berbagai kepentingan. Pimpinan kolektif warga ini kemudian secara jenerik disebut BKM/LKM. Tidak ada satupun anggota BKM/LKM yang memiliki hak istimewa dan semua keputusan BKM/LKM dilaksanakan secara kolektif melalui mekanisme Rapat Anggota BKM/LKM . Musyawarah menjadi norma utama yang mendasari semua pengambilan keputusan. 10. Sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga setempat BKM/LKM merupakan bagian organik dari himpunan masyarakat warga tersebut sehingga haruslah memiliki ciri-ciri yang sama dan posisinya pun sama seperti layaknya masyarakat warga itu sendiri, yaitu : ƒ di luar institusi pemerintah ƒ di luar institusi militer ƒ di luar institusi agama ƒ di luar institusi pekerjaan atau usaha ƒ di luar institusi keluarga 11. Jadi jelaslah bahwa BKM/LKM adalah suatu lembaga pimpinan kolektif dari himpunan masyarakat warga setempat (suatu kelurahan) yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan bukan perwakilan golongan sehingga memungkinkan berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga dan menghindarkan kecenderungan menjadi partisan. 12. Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asah dan saling asih antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat dan transparansi. Disamping itu pola kepemimpinan kolektif ini juga merupakan disinsentif bagi para pemimpin yang justeru ingin mendapatkan kekuataan absolut di satu tangan yang pada gilirannnya akan melahirkan anarki dan tirani yang mementingkan diri sendiri sehingga memperkuat ketidakadilan. 13. BKM/LKM ini menjadi unsur strategik dalam himpunan masyarakat warga setempat yang selalu peka terhadap berbagai perubahan khususnya yang terkait dengan kemiskinan dan merumuskan jawaban-jawabannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan merencanakan perbuatan-perbuatan baik yang murni untuk dilaksanakan oleh UP – UP (unit pengelola) 14. Sebagai lembaga pimpinan BKM/LKM juga menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama khususnya dikaitkan dengan kemiskinan dengan tetap menghargai hak pihak lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap berbagai dominansi pengaruh. 15. BKM/LKM dalam posisinya sebagai pimpinan kolektif himpunan warga yang juga merupakan representasi warga yang sah dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga lain baik setempat atau di tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh himpunan masyarakat warga setempat dengan lebih mudah dan efektif.

25

16. Berdasarkan keyakinan bahwa kemiskinan adalah suatu produk atau hasil dari keputusankeputusan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai luhur (membela yg lemah, adil, jujur, kesetaraan, dsb). perbaikan nasib kaum miskin hanya dapat dilakukan melalui perbuatan baik yang murni dan benar yang dimungkinkan karena manusia pada dasarnya baik dan suka memberi. Oleh sebab itu anggota BKM/LKM haruslah pejuang-pejuang nilai untuk memulihkan nilai-nilai luhur kemanusia yang sempat luntur dan membangun kembali kapital sosial di masyarakat sehingga tidak mungkin terdiri dari orang-orang bayaran (yang menerima honor untuk melakukan sesuatu) yang dalam hidupnya sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak menerapkan nilai-nilai luhur tersebut. Umumnya bayaran justru akan melemahkan kekuatan pribadi mereka dalam upaya membangun nilai-nilai dan mempengaruhi masyarakat. Pengorbanan waktu dan pikiran justru ádalah kekuatan andalan. Oleh sebab itu anggota BKM/LKM adalah relawan-relawan sejati yang akan tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai luhur tersebut, ada atau tidak ada PNPM Mandiri Perkotaan, karena masing-masing anggota BKM/LKM adalah tauladan pelaku nilai. Mereka bukanlah wakil dari kelompok tetapi justru mereka adalah wakil dari nilai-nilai luhur dan bertanggung jawab kepada nilai-nilai luhur yang diyakini dan dipegangnya. Dengan kata lain untuk itulah mereka dipilih, jadi mereka dipilih karena mereka reprensentasi dari nilai-nilai luhur tersebut (jujur, dapat dipercaya, rendah hati, penuh dedikasi, adil, dsb), sehingga kalau pada saatnya mereka tidak lagi mewakili sifat-sifat/nilai-nilai luhur tersebut maka mereka sudah seharusnya turun dan diganti. BKM/LKM dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi siapapun untuk terpilih dan memilih asal mau berkorban untuk sesamanya serta menerapkan nilai nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi anggota BKM/LKM bukan suatu profesi pekerjaan, tetapi justru merupakan aktualisasi diri untuk pengabdian yang tulus dari seorang manusia sejati kepada sesamanya yang kurang beruntung. Kegagalan mendapatkan orang-orang dengan perbuatan relatif paling baik dan murni di kelurahan sudah pasti akan membuat program ini gagal. 3.2.

Bagaimana Anggota BKM/LKM Dipilih

17. Anggota BKM/LKM dipilih dari dan oleh warga masyarakat di kelurahan bersangkutan yang memenuhi kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama (jujur, rendah hati, tanpa pamrih, misalnya) yang ditunjukkannya dalam hidupnya sehari-hari. Kriteria dasar ini harus disepakati terlebih dahulu oleh para calon pemilih (warga) dan ditetapkan sebagai aturan main dalam membentukan BKM/LKM. Konsep dasar yang dianut dalam memilih pemimpin adalah : “Lebih baik

mendapat pilihan pemimpin yang paling buruk dari kumpulan orang-orang baik dari pada mendapat pilihan pemimpin yang terbaik dari dari kumpulan orang-orang buruk”.

Dengan dasar pemikiran ini maka pemilihan anggota BKM/LKM sejak awal dilakukan melalui proses penjaringan (menyaring) orang-orang baik atau orang-orang yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat kemanusiaan, yang biasanya orang tersebut rendah hati, tidak suka menyombongkan diri dan tidak suka mengumbar janji-janji. Sehingga menyaring orang-orang seperti ini tentu saja tidak dapat dilakukan dengan cara KAMPANYE, tetapi harus dilakukan melalui proses konfirmasi nama-nama orang yang dapat dipercayai memiliki ciri-ciri kemanusiaan semacam itu langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu proses pemilihan dilakukan secara khusus sebagai diuraikan di bawah. 18. Pemilihan dilakukan tanpa pencalonan dan tiap pemilih harus menulis 3 s/d 5 nama (sesuai kesepakatan warga) yang dianggap memenuhi kriteria tersebut di atas secara rahasia, dikumpulkan dan dihitung. Kemudian dipilih 9 s/d 13 nama yang mendapat perolehan suara terbanyak sebagai anggota BKMLKM/. Para anggota BKM/LKM tersebut kemudian memilih siapa diantara mereka yang akan menjabat koordinator, wakil, sekretaris. Sesuai dengan kemampuan mereka dsb. 19. Pemilihan atau penjaringan utusan dilakukan berjenjang dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dst. Yang penting pemilihan utusan harus dilakukan di tingkat dimana antar warga saling mengenal (komunitas terkecil seperti RT misalnya) karena pemilihan didasarkan atas rekam jejak (track record). Bila jumlah RT sedikit maka semua utusan yang terpilih di tingkat RT, yang jumlahnya

26

telah disepakati sebelumnya misalnya 3 s/d 5 orang, kemudian pada hari yang telah ditentukan langsung berkumpul di kelurahan/desa untuk memilih anggota BKM/LKM yang jumlahnya 9 s/d 13 orang dari antara utusan. Jadi para utusan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Bila jumlah RTnya terlalu banyak maka para utusan RT dapat melakukan pemilihan di tingkat RW untuk menetapkan utusan RW yang jumlahnya juga telah disepakati sebelumnya di tingkat kelurahan/desa, baru kemudian utusan RW, pada hari yang telah ditetapkan berkumpul di kelurahan/desa untuk memilih anggota BKM/LKM dari antara mereka. 20. Tidak adanya pencalonan memungkinkan anggota masyarakat memilih tanpa paksaan siapapun yang mereka anggap bisa mewakili sifat-sifat baik kemanusiaan tersebut, sesuai pengalaman interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tidak adanya kampanye; karena yang dipilih adalah orang yang perbuatan sehari-harinya saat ini sesuai dengan kriteria tersebut di atas (rekam jejak), bukan perkataan (janji) tentang masa depan yang belum pasti. Jadi konsepnya adalah membandingkan dan mengkonfirmasikan perbuatan/perilaku sehari-hari orang yang akan dipilih (rekam jejak) dan bukan perkataan (janji).

27

Modul 2 Topik: Tugas dan Etika BKM/LKM

Peserta memahami dan menyadari: 1. Tugas – tugas yang harus dijalankan BKM/LKM 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM/LKM 3. Etika BKM/LKM dalam menjalankan tugas

Kegiatan 1: Memahami Tugas BKM/LKM Kegiatan 2: Memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM/LKM Kegiatan 3: Jajak pendapat Etika BKM/LKM

4 Jpl ( 180 ’)

Bahan Bacaan: 1. Anggaran Dasar BKM/LKM 2. Pedoman Teknis BKM/LKM

• Kertas Plano • Metaplan • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar

28

Memahami Tugas BKM/LKM 1) Jelaskan kepada peserta, bahwa kita akan membahas modul 2 mengenai Tugas dan Etika BKM/LKM, serta jelaskan tujuan dari pembahsan modul ini, yaitu peserta memahami dan menyadari: ƒ Tugas – tugas yang dijalankan oleh BKM/LKM ƒ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM/LKM ƒ Etika BKM/LKM dalam menjalankan tugas 2) Review kembali bersama peserta mengenai fungsi BKM/LKM dalam membangun visi, misi dan fungsi BKM/LKM yang sudah dibahas dalam modul 1. 3) Agar bisa mencapai visi dan misi serta menjalankan fungsi sebagai penggerak modal sosial dalam masyarakat sehingga masyarakat bisa keluar dari kemiskinan, diskusikan bersama apa yang harus dilakukan oleh BKM/LKM. Tuliskan jawaban peserta dalam metaplan. Kelompokkan jawaban – jawaban yang mempunyai maksud sama. 4) Beri penegasan berdasarkan hasil pembahasan di atas dan mengacu pada Media Bantu yang sudah disiapkan sebelumnya. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya.

Memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan masuk kepada kegiatan 2 dalam modul Tugas dan Etika BKM/LKM , yaitu membahas Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). 2) Tanyakan kepada peserta apa yang dimaksud dengan Anggaran Dasar dan mengapa BKM/LKM harus mempunyai AD? Siapakah yang menysun AD BKM/LKM? Mengapa demikian? Anggaran Dasar merupakan aturan – aturan pokok (dasar) yang harus dijalankan oleh anggota BKM/LKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. AD BKM/LKM disusun oleh warga masyarakat melalui serangkaian diskusi – diskusi dan musyawarah karena BKM/LKM mendapatkan mandat dari warga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya anggota BKM/LKM dipilih untuk menjalankan amanat warga, sehingga dalam mengambil keputusan, pengelolaan kegiatan dan menjalankan tugas – tugasnya harus dilakukan dengan cara terbuka (tidak ada informasi yang ditutup – tutupi), adil bagi semua warga (tidak mementingkan diri sendiri dan golongan) dan jujur. Apabila anggota BKM/LKM tidak menjalankan aturan yang sudah disusun oleh warga sebagai pemberi mandat (amanah), maka warga bisa mengganti anggota BKM/LKM tersebut dengan mekanisme yang sudah dimuat dalam AD.

29

3) Bagikan kepada peserta AD BKM/LKM yang sudah disusun.Mintalah kepada mereka untuk mempelajari dokumen tersebut. Beri waktu yang cukup. 4) Mintalah peserta untuk berkelompok (satu kelompok terdiri dari 4 – 5 orang), tugaskan masing – masing kelompok untuk mendiskusikan apa saja dari dokumen tersebut yang sudah dipahami dan apa yang belum dipahami. 5) Bahas hasilnya dalam pleno kelas dengan mendaftar hasil diskusi dari setiap kelompok – untuk memudahkan bisa menggunakkan kartu metaplan seperti dalam contoh - dan lakukan diskusi lebih jauh mengenai hal – hal yang belum dipahami oleh peserta. 6) Berikan penegasan – penegasan yang deperlukan 7) Jelaskan kepada peserta bahwa aturan – aturan pokok yang termuat dalam AD harus diuraikan lebih jauh dalam ART. Kemudian diskusikan bersama mengenai : ƒ Mengapa BKM/LKM harus mempunyai ART? ƒ Apa saja yang harus dimuat dalam ART? ƒ Siapa yang menyusun ART BKM/LKM? 8) Gali pendapat peserta secara mendalam dan tuliskan hasilnya pada kertas plano. 9) Berikan penegasan – penegasan yang diperlukan.

Jajak Pendapat Etika BKM/LKM 1) Jelaskan kepada peserta, bahwa kita akan melakukan jajak pendapat . Dalam jajak pendapat pemandu memberikan beberapa pernyataan yang sudah disiapkan sebelumnya, peserta memberikan tanggapan dengan kategori setuju, tidak setuju dan netral berdasarkan kepada argumen – argumen yang mereka miliki. (lihat metode diskusi “jajak pendapat” dalam LK ). Sebaiknya Pemandu sudah menuliskan pernyataan – pernyataan ini dalam kertas plano sebelum pelatihan berlangsung (satu lembar plano diisi oleh satu pernyataan) Pernyataan 1 :

Karena kesibukan anggota BKM/LKM , maka pengambilan kebijakan mengenai penentuan warga miskin yang mendapat pelayanan BKM/LKM diserahkan kepada masing – masing UP, dengan melihat kemampuan UP – UP sebagai orang yang dipilih berdasarkan kemampuannya mereka pasti sanggup untuk melaksanakan tugasnya. Pernyataan 2 :

Guna memperbesar dana untuk melayani warga miskin, maka BKM/LKM akan lebih baik apabila : 1) bekerja sama dengan perusahaan/lembaga profit untuk menanamkan dana BLM sebagai modal ,2) mendepositkan dana BLM ke Bank , 3) membuka usaha yang langsung dikelola oleh BKM/LKM sebagai lembaga; sehingga perkembangan dana bisa lebih cepat. Pernyataan 3 :

Karena BKM/LKM/UPK tidak mempunyai pencatatan dan bukti – bukti pengeluaran keuangan, pada saat akan diperiksa oleh auditor atau proyek tidak ada salahnya untuk melengkapi bukti –

30

bukti pengeluaran yang sudah lalu dengan cara membuat sendiri, yang penting pengeluaran itu memang benar – benar dilakukan. Pernyataan 4 :

Karena warga sudah memberikan mandat kepada anggota BKM/LKM untuk mengambil keputusan dalam nangkis, maka BKM/LKM tidak perlu untuk untuk melakukan diskusi dengan masyarakat, memberikan informasi rinci mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan BKM/LKM karena hal itu hanya akan membebani dan mengganggu waktu warga, yang penting orang miskin bisa terlayani dan menjadi lebih sejahtera. Pernyataan 5 :

Anggota BKM/LKM sudah bekerja keras dan meluangkan banyak waktu untuk memajukan warga masyarakat, sangat wajar apabila anggota BKM/LKM mendapatkan honor atas kerja kerasnya. 10) Akhiri perdebatan apabila dirasa sudah cukup, kemudian lakukan diskusi kelas mengenai apa saja yang sudah dipelajari peserta dari perdebatan yang sudah dilakukan.

31

Petunjuk Diskusi Jajak Pendapat Suatu perdebatan dapat menjadi sebuah metode berharga untuk mengembangkan pemikiran dan refleksi, khususnya jika para peserta latihan diharapkan mengambil posisi yang bertentangan dengan pendapatnya. Ini adalah sebuah strategi untuk suatu perdebatan yang secara aktif melibatkan setiap peserta. Strategi ini juga bisa dipakai untuk menggali dan mempengaruhi keyakinan peserta terhadap suatu isu tertentu. Petunjuk : •

Kembangkan suatu pernyataan yang berkaitan dengan isu yang kontroversial yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dalam kegiatan modul ini pernyataan untuk didiskusikan adalah sebagai berikut : Pernyataan 1 :

Karena kesibukan anggota BKM/LKM , maka pengambilan kebijakan mengenai penentuan warga miskin yang mendapat pelayanan BKM/LKM diserahkan kepada masing – masing UP, dengan melihat kemampuan UP – UP sebagai orang yang dipilih berdasarkan kemampuannya mereka pasti sanggup untuk melaksanakan tugasnya. Pernyataan 2 :

Guna memperbesar dana untuk melayani warga miskin, maka BKM/LKM akan lebih baik apabila : 1) bekerja sama dengan perusahaan/lembaga profit untuk menanamkan dana BLM sebagai modal ,2) mendepositkan dana BLM ke Bank , 3) membuka usaha yang langsung dikelola oleh BKM/LKM sebagai lembaga; sehingga perkembangan dana bisa lebih cepat. Pernyataan 3 :

Karena BKM/LKM/UPK tidak mempunyai pencatatan dan bukti – bukti pengeluaran keuangan, pada saat akan diperiksa oleh auditor atau proyek tidak ada salahnya untuk melengkapi bukti – bukti pengeluaran yang sudah lalu dengan cara membuat sendiri, yang penting pengeluaran itu memang benar – benar dilakukan. Pernyataan 4 :

Karena warga sudah memberikan mandat kepada anggota BKM/LKM untuk mengambil keputusan dalam nangkis, maka BKM/LKM tidak perlu untuk untuk melakukan diskusi dengan masyarakat, memberikan informasi rinci mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan BKM/LKM karena hal itu hanya akan membebani dan mengganggu waktu warga, yang penting orang miskin bisa terlayani dan menjadi lebih sejahtera. Pernyataan 5 :

Anggota BKM/LKM sudah bekerja keras dan meluangkan banyak waktu untuk memajukan warga masyarakat, sangat wajar apabila anggota BKM/LKM mendapatkan honor atas kerja kerasnya.

32

•

Lakukan jajak pendapat kepada peserta dengan kategori setuju, tidak setuju dan netral terhadap pernyataan yang telah dibuat tadi. Jajak pendapat dilakukan bertahap untuk masing – masing pernyataan. Pada saat jajak pendapat dilakukan untuk pernyataan 1), pernyataan lain jangan diperlihatkan kepada peserta supaya konsentrasi mereka tidak terganggu.

•

Mintalah peserta untuk berkumpul dengan peserta lain yang mempunyai pendapat sama ( menjadi 3 kelompok : kelompok setuju; kelompok tidak setuju dan kelompok netral)

•

Mintalah ketiga kelompok tadi untuk mengembangkan argumen – argumen terhadap kategori pilihannya ( setuju karena …………, tidak setuju karena ……., netral karena …)

•

Setiap kelompok kemudian saling berhadapan dan berdebat berdasarkan argumen – argumen yang dipilihnya, dan bisa saling mempengaruhi.

•

Dalam perdebatan setiap anggota kelompok diperbolehkan untuk pindah kepada kelompok lawan debatnya apabila lebih setuju dengan argumen yang dikemukakan pihak lawan.

•

Ketika dirasa sudah cukup, akhiri perdebatan tersebut. Buatlah diskusi seluruh kelas tentang apa yang telah dipelajari oleh para peserta berdasarkan pengalaman debat tadi.

•

Mintalah peserta mengidentifikasi apa yang mereka pikirkan merupakan argumen – argumen terbaik yang dibuat oleh kedua kelompok.

33

Tulislah dalam kertas plano/metaplan hal – hal di bawah ini sebelum pelatihan dimulai sebagai Media Bantu untuk menjelaskan dan memberikan penegasan kepada peserta Tugas Pokok BKM/LKM : • Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal – hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan • Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis dan pronangkis • Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan – keputusan yang diambil • Mendorong proses pembangunan partisipatif • Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, dan kegiatan UP – UP • Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan kota/kab • Mengawal penerapan nilai – nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan • Memfasilitasi jaringan dengan pihak lain • Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP – UP • Memonitor, memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal • Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat • Membangun transparansi • Membangun akuntabilitas • Melaksanakan rapat anggota tahunan

34

1) Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam BKM/LKM dilakukan ?

Jawab Sebagai pimpinan kolektif maka BKM/LKM berperan sebagai dewan dimana ketua lebih berperan sebagai koordinator, jadi semua keputusan dilakukan secara kolektif melalui musyawarah. Hanya dalam kondisi yang sangat memaksa dapat dilakukan dengan cara suara terbanyak (voting). Oleh sebab itu untuk tiap pertemuan utamanya yang membahas perkara yg menyangkut kepentingan orang banyak harus ditetapkan quorum yaitu 50% + 1 (satu) dari jumlah anggota BKM/LKM sehingga bila terjadi pengambilan suara masih cukup representatif dan jumlah anggota yang hadir juga ganjil 2) Bagaimana BKM/LKM menjalankan tugas, pokok dan fungsinya ? Jawab :

BKM/LKM harus mempunyai program kerja (di luar PJM Pronangkis)yang jelas, untuk menjalankan kegiatan – kegiatannya. Progam ini memuat antara lain : • Bagaimana monitoring dan evaluasi kegiatan UP – UP • Rancangan rapat – rapat secara berkala. • Bagaimana membangun transparansi, harus dijamin bahwa informasi kegiatan dan pengelolaan keuangan bisa diakses oleh semua warga. • Bagaimana membangun mekanisme pertanggungjawaban : audit, laporan berkala, laporan tahunan. • Bagaimana memperkenalkan program kepada pihak lain dan menjalin kemitraan (chanelling) • Bagaimana evaluasi PJM Pronangkis. • Bagaimana menjamin pelaksanaan daur program (pengulangan siklus). • Bagaimana menjamin kepedulian dan kebersamaan di antara warga masyarakat. • Bagaimana membangun mekanisme keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, • Dan sebagainya.

3) Dalam kerja sebagai BKM/LKM tersebut bolehkah anggota BKM/LKM menerima gaji/honor tetap? Mengapa demikian ?

Jawab : Tidak boleh karena : • BKM/LKM adalah wahana yang memberi peluang orang-orang baik dan tulus (ikhlas) mengaktualisasikan dirinya. • BKM/LKM juga merupakan wahana konsolidasi sifat-sifat baik yang dituangkan dalam kebijakan BKM/LKM. • Anggota BKM/LKM bukan orang bayaran (yang tunduk pada yang membayar) melainkan orang-orang merdeka yang secara sadar memberikan sebagian waktunya untuk orang lain. • BKM/LKM bukanlah tempat untuk bekerja sebagai pengganti pekerjaan sehari-hari, melainkan wahana pengadian bagi para anggotanya. Pengabdian adalah motivasi dan insentif terbesar. Dibayar dalam hal ini justeru dapat menurunkan otoritas dan pengaruh dari anggota BKM/LKM sebagai manusia sejati • Dibayar hanya akan menimbulkan konflik kepentingan bagi anggota BKM/LKM

35

•

Sengaja dibuat tidak dibayar supaya mereka yang punya niat lain (kepentingan pribadi) selamanya tak tertarik jadi anggota BKM/LKM . Dengan kata lain ini adalah anti virusnya (Disinsentif) bagi orang-orang yang bermaksud kurang baik

4) BKM/LKM ingin sekali menambah modalnya dengan membuka usaha yang menguntungkan dan untuk menjamin agar usaha tersebut berjalan dengan baik maka usaha tersebut akan langsung dikelola oleh BKM/LKM sebagai lembaga. Bagaimana pendapat Anda ?

Jawab : Tidak dapat dibenarkan karena BKM/LKM akan terperangkap dalam kegiatan praktis sehingga membahayakan semangatnya untuk membela di miskin melalui pemikiran dan advokasi, juga pada gilirannya akan menjadi pesaing KSM 5) Bolehkah BKM/LKM menanam modal di suatu perusahaan swasta dengan menggunakan dana BLM.

Jawab : Tidak boleh karena BKM/LKM akhirnya akan menjadi pengusaha, tidak sesuai dengan tupoksinya dan makna dana BLM sebagai sumber dana untuk menglaksanakan rencana bersama PJM/Renta Pronangkis tidak mungkin dilaksanakan disamping itu manfaat BLM harus langsung dapat dinikmati oleh kaum miskin 6) Bolehkah BKM/LKM mendepositkan dana BLM ke bank.

Jawab : Di larang keras mendeposikan BLM ke Bank karena : • kaum miskin masih sangat membutuhkan • dana BLM sebagai sarana untuk masyarakat berlatih mengembangkan program penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat menjadi tak berfungsi • melanggar aturan proyek 7) Bolehkah salah satu anggota BKM/LKM sebagai anggota BKM/LKM mengelola langsung kegiatan usaha yang dibiayai BKM/LKM dengan dana BLM ?

Jawab : Tidak boleh karena ini konflik kepentingan 8) Apakah yang nomor satu harus dihindarkan dalam kerja BKM/LKM dan mengapa demikian ?

Jawab Semua hal yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan karena hal ini akan menyebabkan BKM/LKM tidak lagi dapat mengambil keputusan secara adil dan demokratis serta kehilangan otoritasnya 9) Bolehkah seseorang atau suatu lembaga menanam modal dengan imbalan di BKM/LKM atau UPK ? Jawab

Tidak boleh karena BKM/UPK pada dasarnya bekerja hanya untuk anggota yaitu penduduk kelurahan yang bersangkutan dan juga tidak berfungsi sebagai bank. Bila BKM/LKM melakukan hal tersebut maka BKM/LKM dapat dituduh melakukan praktek bank gelap

36

Modul 3 Topik: Perangkat Organisasi BKM/LKM

Peserta memahami dan menyadari: 1. Perangkat Organisasi BKM/LKM 2. Peserta memahami hubungan BKM/LKM dengan UP – UP 3. Peserta memahami tugas dan fungsi UP – UP

Kegiatan 1: Memahami Perangkat Organisasi BKM/LKM

2

Jpl ( 90 ’)

Bahan Bacaan - Buku Petunjuk Teknis Badan Keswadayaan Masyarakat

• Kertas Plano • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar

37

Penjelasan dan Tanya Jawab Perangkat Organisasi BKM/LKM 1) Beri salam dan jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mulai membahas modul Perangkat Organisasi BKM/LKM , dengan tujuan: • Peserta memahami perangkat organisasi BKM/LKM • Peserta memahami hubungan antara BKM/LKM dengan UP UP • Peserta memahami tugas dan fungsi UP UP 2) Beri peserta penjelasan mengenai perangkat organisasi BKM/LKM dengan menggunakan Media Bantu yang telah disediakan. Bagikan media bantu yang sudah di – photo copy kepada peserta. Kemudian lakukan tanya jawab mengenai : • Apa tugas UPK – UPL dan UPS ? • Bagaimana mekanisme hubungan antara BKM/LKM dengan UP – UP ? • Bagaimana mekaniske panegambilan keputusan di BKM /LKM ? • Dari mana sumber dana dan pengelolaan keuangan? 3) Berikan penegasan yang diperlukan dengan menggunakan Media Bantu yang sudah disediakan

.

38

Tulislah dalam kertas plano hal – hal di bawah ini sebelum pelatihan dimulai sebagai Media Bantu untuk menjelaskan dan memberikan pencerahan kepada peserta Perangkat Organisasi BKM/LKM

BKM/LKM Sekretariat

UPS

UPL

KSM/ Panitia

KSM/ Panita

UPK

LKM (Koperasi, PT,CV)

KSM Garis Perintah Garis Fasilitasi

Garis Kemitraan

39

Unit Pengelola Keuangan (UPK) ‹ Dipimpin oleh seorang manajer yang dipilih melalui rapat anggota BKM/LKM ‹ Anggota sesuai kebutuhan ‹ Tidak diperbolehkan dirangkap oleh BKM/LKM ‹ Pengawasan pelaksanaan UP oleh BKM/LKM ‹ Pelayanan UP berorientasi pada masyarakat miskin ‹ Apabila diperlukan BKM/LKM bisa mengangkat dewan pengawas keuangan untuk membantu menjalankan tugas BKM/LKM yang sifatnya tidak permanen Unit Pengelola (UP) ‹ Masing – masing Unit Pengelola berkedudukan mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana ‹ Bertanggung jawab kepada BKM/LKM ‹ Berkewajiban memberikan informasi dan laporan perkembangan masing – masing kegiatan ‹ Memberikan pertanggung jawaban berkala dan pertanggung jawaban akhir ‹ Memberi masukkan bagi pertimbangan keputusan BKM/LKM Sekretariat ‹ Pelaksana operasional dan administrasi kegiatan sehari – hari ‹ Maksimum 3 orang, bekerja purna waktu ‹ Tidak diperkenankan dirangkap oleh BKM/LKM atau UP

Hubungan kerja antara BKM/LKM dan UP – UP diatur di dalam AD/ART BKM/LKM kelurahan bersangkutan dan secara rinci dalam keputusan – keputusan yang dikeluarkan BKM/LKM Mekanisme PengambilanKeputusan 1. Rembug Warga Kelurahan/Desa (RWK/RWD) ‹ Dilakukan di tingkat kelurahan/Desa ‹ Sebagai mekanisme pertanggungjawaban dan tanggung gugat BKM/LKM kepada seluruh warga ‹ Mekanisme pergantian anggota BKM/LKM apabila masa jabatannya berakhir ‹ Mekanisme apabila ada indikasi penyimpangan ‹ Keputusan RWK/RWD sifatnya mengikat ‹ Mengundang segenap lapisan masyarakat dan perangkat kelurahan ‹ Mekanisme diatur dalam AD BKM/LKM 2. Rapat Anggota BKM/LKM

Rapat Anggota Tahunan (RAT) ‹ ‹ ‹ ‹

Dilakukan setiap tahun Sebagai evaluasi dan penilaian kinerja UP Terbuka untuk semua masyarakat Mekanisme diatur dalam AD/ART BKM/LKM

Rapat Koordinasi Anggota Rutin (RKA)

‹ Dilakukan sekurangnya satu kali dalam sebulan ‹ Mebahas perkembangan program dan kegiatan ‹ Menetapkan rencana kegiatan lanjutan dari BKM/LKM dan UP

Rapat Prioritas Usulan Kegiatan (RPUK)

‹ Untuk menetapkan prioritas (perangkingan) usulan – usulan kegiatan hasil penilaian UP

40

Rapat Keputusan Khusus (RKK)

‹ Dilakukan sesuai kebutuhan ‹ Pengambilan keputusan yang penaggulangan kemiskinan

berkenaan

dengan

kegiatan

BKM/LKM

dan

Pengelolaan Keuangan BKM/LKM 1. Penyaluran Dana Bantuan ‹ BKM/LKM akan mengelola dana bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan ‹ Dana ini adalah dana publik ‹ Hanya dapat digunakan untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan ‹ Disalurkan melalui KSM atau Panitia ‹ Dana disalurkan melalui rekening BKM/LKM (berbentuk Giro) atas nama BKM/LKM, bukan perorangan ‹ Spesimen rekening Bank ditandatangani oleh minimal 3 orang anggota BKM/LKM ‹ Nama – nama penandatangan spesimen diputuskan melalui rapat anggota 2. Sumber Dana Lain Selain dari dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan, keuangan BKM/LKM dapat pula bersumber dari uang iuran, uang sumbangan, hibah dan atau penerimaan lain yang sah,dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan BKM/LKM. 3. Biaya Operasional ‹ sumber keuangan diperoleh dari biaya administrasi dan opersional alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan ‹ Besarnya : 1) RP 5 juta untuk pagu BLM 150 juta 2) RP 7,5 juta untuk pagu BLM 200 jt 3) Rp 10 juta untuk pagu BLM 350 jt ‹ Pencairan dilakukan bertahap (dihitung dari seluruh kegiatan yang telah disetujui BKM/LKM) ‹ Sumber lain : dibiayai dari keuntungan hasil usaha unit – unit pengelola yang besarnya harus disepakati dalam rapat anggota BKM/LKM dan kemampuan keuangan yang ada

41

Modul 4 Topik: Tahapan Perkembangan BKM/LKM

Peserta memahami dan menyadari tahapan Perkembangan BKM/LKM

Kegiatan 1 : Memahami Tahapan Perkembangan BKM/LKM

2 Jpl ( 90 ’)

Bahan Bacaan - Tahapan Perkembangan BKM/LKM

• Kertas Plano • Metaplan • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar

42

Memahami Tahapan Perkembangan BKM/LKM 1) Beri salam dan jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mulai membahas modul Tahapan Perkembangan BKM/LKM , dengan tujuan: • Peserta memahami tahapan perkembangan BKM/LKM 2) Jelaskan kepada peserta bahwa walaupun saat ini BKM/LKM masih didampingi oleh PNPM Mandiri Perkotaan, karena masih dalam tahap pembelajaran, akan tetapi suatu saat program akan selesai dan BKM/LKM harus bisa mengembangkan program penanggulangan kemiskinan secara mandiri.

3) Diskusikan bersama peserta apa yang dimaksud dengan kemandirian BKM/LKM. Beri penegasan kepada peserta bahwa mandiri tidak berarti tidak membutuhkan pihak lain dan menjadi ekslusif. Kemandirian ditunjukkan BKM/LKM dalam mengelola program tidak bergantung kepada pihak luar dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. BKM/LKM tidak mungkin bisa berjalan tanpa bekerjasama dengan pihak-pihak lain, oleh karena itu dalam menjalankan amanah dari warga BKM/LKM harus menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam posisi yang setara. Pada posisi ini BKM/LKM tidak semata – mata bergantung kepada pihak luar, akan tetapi kerjasama yang terjadi didasarkan kepada kesalingbergantungan (saling membutuhkan). Kondisi inilah yang merupakan tingkatan kemandirian yang paling tinggi. 4) Ada beberapa aspek untuk melihat tahapan perkembangan Lembaga (BKM/LKM) , jelaskan mengenai aspek – aspek tersebut. Kemudian tanyakan kepada peserta apakah ada aspek – aspek lain yang ingin ditambahkan ? 5) Ajaklah peserta untuk mengisi matriks tahapan perkembangan BKM/LKM seperti di bawah ini (siapkan matriks ini sebelum pelatihan dimulai). Isilah matriks untuk baris/aspek yang pertama sebagai contoh. Kemudian untuk aspek – aspek selanjutnya diskusikan bersama – sama. 6) Berikan penegasan – penegasan. Jelaskan juga bahwa perkembangan BKM/LKM harus dikaji ulang (di review) setiap tahun sekali bersamaan dengan kaji ulang PJM dan pengelolaan keuangan.

43

MATRIKS TAHAPAN KELEMBAGAAN BKM/LKM BIDANG / SUMBERDAYA ORGANISASI

MANAJEMEN STRATEGIS

KEPEMIMPINA N

SISTEM MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

SUMBERDAYA KEUANGAN

HUBUNGAN EKSTERNAL

44

ASPEK

Visi-Misi

Struktur Organisasi Pengambilan Keputusan Perempuan dlm Pengambilan Keputusan Mekanisme Minta Usulan Masyarakat Partisipasi Anggota BKM/LKM Perencanaan Monitoring Evaluasi Dokumentasi Informasi Pengembang an kapasitas Kaderisasi Sumber pendanaan Rencana Keuangan Laporan Keuangan Pertanggungj awaban KSM Masyarakat Pemerintah Ornop

TAHAP PERKEMBANGAN

AWAL Visi-Misi disusun oleh panitia pembangunan BKM/LKM, sebagaimana tertulis dalam AD/ART BKM/LKM

BERDAYA Visi-Misi dipahami oleh anggota BKM/LKM /UP sebagai cita-cita BKM/LKM ke depan menyangkut perubahan sosial yang diinginkan.

MANDIRI Visi-Misi menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan BKM/LKM.

MENUJU MADANI Visi-Misi BKM/LKM dipahami oleh KSM & masyarakat dan dijadikan citacita bersama menyangkut perubahan sosial yang diinginkan

Kisi-Kisi Tingkat Perkembangan Organisasi BKM/LKM BIDANG / SUMBERDAYA ORGANISASI

ASPEK

Visi-Misi

STATUTA ORGANISASI

Struktur Organisasi

TAHAP PERKEMBANGAN BKM/LKM AWAL

BERDAYA

MANDIRI

MENUJU MADANI

Visi-Misi, sebagaimana tertulis dalam AD/ART BKM, disusun oleh panitia pembangunan BKM

Visi-Misi dipahami oleh anggota BKM/UP sebagai cita-cita BKM ke depan menyangkut perubahan sosial yang diinginkan.

Visi-Misi menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan BKM.

Visi-Misi BKM dipahami oleh masyarakat dan dijadikan cita-cita bersama menyangkut perubahan sosial yang diinginkan.

Struktur organisasi BKM mengikuti kerangka PNPM

Struktur dan tupoksi organisasi BKM dipahami dan mampu dijalankan oleh anggota BKM/UP

BKM mampu mengkaji ulang struktur organisasi sesuai kebutuhan kerja penanggulangan kemiskinan di daerahnya

Struktur organisasi BKM ditetapkan oleh BKM/UP, KSM, masyarakat, pemerintah lokal dan kelompok peduli lainnya sesuai kebutuhan

KISI-KISI Hal yang hendak diukur dari indikator ini adalah (1) pemahaman pelaku mengenai visi misi; dan (2) apakah visi misi menjadi acuan penyusunan program. Visi misi bukanlah rangkaian kata-kata yang hanya terdapat di AD/ART BKM. Visi misi sesungguhnya menunjukkan untuk apa BKM itu ada. Sebagai cita-cita bersama, visi misi BKM harus dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap BKM. Secara konkrit, visi misi mestilah menjadi acuan dalam penyusunan program. Hal yang hendak diukur adalah (1) apakah pelaku memahami struktur dan tupoksi BKM; (2) kemampuan mengkaji struktur terhadap kebutuhan kerja organisasi. Struktur organisasi mestinya mengikuti kebutuhan kerja organisasi. Seiring perkembangan peran BKM, BKM dapat memutuskan struktur organisasi seperti apa agar kerja optimal. Sebagai organisasi masyarakat warga, perubahan hal-hal fundamental seperti struktur organisasi seharusnya diputuskan

45

KEPEMIMPINA N

Legitimasi Pemilihan Anggota BKM

Pengambilan Keputusan

Perempuan dlm Pengambilan Keputusan

Mekanisme Minta Usulan Masyarakat

Partisipasi Anggota BKM

46

Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh PNPM dan diikuti sedikitnya 30% penduduk dewasa

Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang diadopsi dari PNPM, tepat waktu dan diikuti sedikitnya 50% penduduk dewasa

Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang diadopsi dari PNPM, tepat waktu dan diikuti sedikitnya 70% penduduk dewasa

Semua keputusan berdasarkan arahan dari PNPM

Ada konsultasi antara BKM dan PNPM

Ada konsultasi antara BKM/UP kepada KSM dan masyarakat

Tidak terdapat perempuan dalam keanggotaan BKM atau hanya sekedar tercantum namanya

Anggota BKM perempuan hadir dalam rapat-rapat pengambilan keputusan meskipun suaranya seringkali masih diabaikan

Seluruh anggota BKM memiliki penghargaan yang sama terhadap setiap pendapat yang muncul baik dari anggota lakilaki maupun perempuan.

Tidak ada

Ada mekanisme tetapi tidak digunakan

Hanya beberapa anggota BKM yang meluangkan

Lebih dari separuh anggota BKM ikut dalam pengelolaan BKM dan

Ada mekanisme dan digunakan untuk mendapatkan masukan Hampir seluruh anggota BKM aktif mengelola BKM sesuai pembagian

Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang disepakati bersama BKM/UP, KSM, masyarakat, pemerintah lokal dan kelompok peduli lainnya, tepat waktu dan diikuti sedikitnya 90% penduduk dewasa Keputusan berdasarkan musyawarah BKM, KSM, masyarakat dan pemerintah kelurahan Semua orang, lakilaki atau perempuan, anggota BKM/UP, KSM, masyarakat, aparat pemerintahan, dsb., berhak mengemukakan pendapat dalam musyawarah BKM. Tersedia berbagai mekanisme yang disepakati bersama dengan masyarakat Seluruh anggota BKM aktif mengelola BKM sesuai kapasitas, minat

bersama seluruh pihak yang berkepentingan terhadap BKM/LKM. Kata kunci dari indikator ini adalah legitimasi. Semakin banyak penduduk yang ikut memberikan suara dalam pemilihan anggota BKM, akan membuat BKM semakin mengakar di masyarakat.

Hal yang hendak diukur adalah (1) kemandirian dalam pengambilan keputusan, lepas dari ‘bayangbayang’ PNPM; (2) kemampuan BKM menyerap aspirasi dari masyarakat. Kata kunci dari indikator ini adalah kesetaraan peran laki-laki dan perempuan.

Hal yang hendak diukur adalah kemampuan BKM menggali aspirasi dari masyarakat. Kata kunci dari indikator ini adalah keaktifan anggota BKM mengelola organisasi, sesuai kapasitas dan pembagian tugas yang disepakati.

Pertemuan BKM

SISTEM MANAJEMEN

Perencanaan

Monitoring Evaluasi

Dokumentas i Informasi

waktu ikut dalam pengelolaan BKM Pertemuan dilakukan hanya ketika ada kebutuhan pelaksanaan program

menunjukkan kapasitas kepemimpinannya

tugas yang disepakati

dan pembagian tugas yang disepakati.

Pertemuan rutin terjadual meski tidak selalu terealisasi

Hanya menjalankan aktivitasaktivitas yang direncanakan oleh PNPM

BKM memiliki rencana kerja meski belum sistematis

Pertemuan rutin dilakukan dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota BKM, hasilnya dituangkan dalam risalah pertemuan BKM & UP memiliki rencana kerja yang disusun berdasarkan PJM dan Renta Pronangkis.

Pertemuan rutin dilakukan sesuai jadual dan melibatkan masyarakat, hasilnya dituangkan dalam risalah pertemuan. BKM & UP memiliki rencana kerja yang disusun dgn melibatkan masyarakat berdasarkan PJM dan Renta Pronangkis.

Dilakukan atas permintaan PNPM dan sesuai format PNPM

Mulai mengembangkan monev atas kebutuhan sendiri dengan menggunakan metode dan format sendiri, diluar yang ditetapkan oleh PNPM

Mulai mengembangkan monev partisipatif atas semua kegiatan yang dilakukan.

Perencanaan monev terintegrasi dalam perencanaan program, dilakukan terencana dan rutin serta partisipatif.

Tidak memiliki sistem

Dilakukan tetapi tidak sistematik

Dilakukan secara sistematik dan

Dokumentasi dilakukan

Hal yang hendak diukur adalah keaktifan BKM. Organisasi yang aktif dapat diukur dari kemampuannya mengelola pertemuan. Apalagi BKM saat ini berbentuk kepemimpinan kolektif, dimana keputusan semestinya diambil dalam pertemuan. Kata kunci dari indikator ini adalah (1) kemampuan merencana; (2) konsistensi perencanaan BKM/UP thd rencana masyarakat (PJM & Renta Pronangkis). Menurut ahli manajemen, 70% keberhasilan program ditentukan oleh perencanaannya. Bekerja tanpa rencana yang jelas akan sulit mengukur apakah berhasil atau gagal. Dalam penyusunan program kerja BKM/UP harus merujuk pada PJM dan Renta Pronangkis. Hal yang hendak diukur adalah kemampuan BKM melakukan monitoring evaluasi secara partisipatif terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan. Monev tidak dilakukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mendapat pembelajaran baik dari keberhasilan maupun kegagalan. Kalau berhasil, mengapa berhasil dan kalau gagal mengapa gagal. Hal yang hendak diukur adalah kemampuan BKM

47

dokumentasi informasi

Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM)

Penerima Manfaat Kegiatan/ Program

SUMBERDAYA KEUANGAN

Sumber pendanaan

Rencana Keuangan

48

mudah diakses

Mekanisme PPM yang dirancang PNPM dipahami oleh anggota BKM

Mekanisme PPM diketahui dan digunakan oleh BKM/UP, masyarakat, pemerintah dan pihak lain untuk menyelesaikan masalah terkait program.

Minimal 90% pengaduan yang diterima BKM dapat diselesaikan

Minimal 50% rumah tangga miskin (RTM) di desa/kelurahan tersebut telah menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data pemetaan swadaya PNPM menjadi satu-satunya sumber dana

Minimal 70% RTM di desa/kelurahan tersebut telah menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data pemetaan swadaya.

Minimal 90% RTM di desa/kelurahan tersebut telah menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data pemetaan swadaya

Sumber dana berasal dari PNPM dan sumber lain (masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dsb)

Sumber dana darI PNPM lebih kecil dibandingkan dengan sumber lain (masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dsb) Mampu menyusun perkiraan

Mengikuti kerangka PNPM

Mampu menyusun perkiraan

sistematik, mudah diakses dan uptodate. BKM telah memiliki mekanisme mandiri untuk menyelesaikan setiap masalah, ditandai dengan media pengaduan yang efektif, sistem dokumentasi yang up-date serta respon atas pengaduan yang efektif 100% RTM di desa/kelurahan tersebut telah menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data pemetaan swadaya.

mendokumentasikan informasi seperti arsip, hasil-hasil kegiatan, hasil evaluasi, dsb. Kata kunci dari indikator ini adalah penanganan pengaduan masyarakat. PNPM mengembangkan mekanisme PPM yang diharapkan dapat dijadikan pembelajaran bagi BKM untuk mengembangkan kemampuan menangani masalah dan menyelesaikan konflik.

Sumberdana berasal dari masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dsb.

Kata kunci dari indikator ini adalah kemandirian pendanaan, lepas dari dana PNPM untuk selanjutnya menggali dana dari masyarakat, pemerintah daerah, swasta dan pihak peduli lainnya.

Mampu menyusun perkiraan

Hal yang hendak diukur adalah kemampuan BKM menyusun rencana

Kata kunci dari indikator ini adalah legitimasi. Selalu ingat, BKM ada untuk penanggulangan kemiskinan.

kebutuhan keuangan untuk menjalankan 1-2 kegiatan.

Laporan Keuangan

Pertanggungj awaban

SUMBERDAYA MANUSIA

Pengembang an kapasitas

kebutuhan keuangan untuk menjalankan kegiatan 1 tahun ke depan serta rencana sumberdaya Dilakukan audit independen terhadap laporan keuangan.

Disusun sesuai standar PNPM, meski seringkali tidak lengkap dan tidak tepat waktu

Disusun sesuai standar PNPM, semua bukti pemasukan dan pengeluaran ada dan tercatat, tersedia tepat waktu.

Lebih disiapkan untuk pelaporan kepada PNPM, memberitahuka n laporan keuangan kepada masyarakat hanya jika ditanya Hanya mengakses menu pengembangan kapasitas yang tersedia dalam PNPM

Mengumumkan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.

Laporan keuangan dan hasil audit diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Muncul kebutuhankebutuhan pengembangan kapasitas untuk menjawab tantangan kegiatan yang semakin meningkat, meski belum mampu mengakses

Mampu mengidentifikasi dan menyusun rencana pengembangan kapasitas sendiri, serta memiliki akses pengembang kapasitas selain

kebutuhan keuangan, serta strategi dan metode pengumpulan dana untuk memenuhi visi-misi program 3 tahun ke depan Hasil audit independen terhadap laporan keuangan menunjukkan tidak ditemukan penyalahgunaan keuangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Terdapat forum bersama masyarakat, pemerintah, dsb., untuk pertanggungjawaba n keuangan dan hasil audit Rencana pengembangan kapasitas disusun secara sistematis, bersama-sama perencanaan program, dan memiliki akses kepada berbagai pengembang

keuangan seiring penyusunan rencana program.

Kata kuncinya adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kata kunci indikator ini adalah akuntabilitas dan transparansi.

Hal yang ingin diukur adalah kemampuan BKM mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya (anggota BKM/UP/ relawan), menyusun rencana pengembangan kapasitas serta mencari sumbersumber pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas ini ditujukan agar pelaku dapat menjalankan berbagai program yang

49

Tidak memiliki agenda kaderisasi Kaderisasi

HUBUNGAN EKSTERNAL

KSM

Masyarakat

Pemerintah

50

sumberdaya lain di luar PNPM Telah mulai melakukan kaderisasi namun belum memiliki sistem

Komunikasi BKM-KSM terbatas pada pertanggungjaw aban penggunaan BLM

Komunikasi BKMKSM meliputi berbagai masalah dan perkembangan KSM

Komunikasi BKMmasyarakat bersifat satu arah (sosialisasi)

BKM mengembangkan mekanisme untuk menarik masukan dari masyarakat terhadap perkembangan BKM

Sosialisasi untuk apa dan apa yang akan dilakukan BKM

BKM menjadi agen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan

PNPM

kapasitas

telah direncanakan.

BKM menetapkan sistem dan mekanisme kaderisasi

Makanisme kaderisasi berjalan efektif

BKM-KSM membangun komunikasi timbal balik mendiskusikan berbagai masalah dan perkembangan KSM dan BKM BKM mengembangkan media warga untuk membangun komunikasi timbal balik BKM dan masyarakat

BKM dan KSM mengembangkan komunikasi multi arah untuk membicarakan masalah masyarakat

Kata kunci indikator ini adalah kaderisasi kepemimpinan. Kaderisasi ini tidak hanya soal pemilihan anggota BKM setiap 3 tahun sekali. Lebih besar dari itu BKM terus memproduksi orang-orang yang berperan sebagai agen perubahan sosial di wilayahnya. Dengan kata lain, anggota BKM mereplikasi dirinya (memperbanyak orang seperti dirinya). Kata kunci dari hubungan eksternal adalah komunikasi. Komunikasi tidak serta merta terjadi kalau tidak diciptakan. Keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat ditentukan kemampuan pendampingan BKM terhadap KSM.

Ada koordinasi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di

Ada program bersama untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di

BKM dan masyarakat mengembangkan komunikasi multi arah untuk membicarakan masalah masyarakat

Kata kunci dari indikator ini adalah organisasi masyarakat warga. BKM merupakan organisasi masyarakat warga, organisasi yang hidup dari, oleh dan untuk masyarakat. Masyarakat merupakan pember mandat keberadaan BKM. Karena itu hubungan antara pemberi mandat yang dimandati tidak boleh putus. Selain itu bagi BKM, masyarakat merupakan sumberdaya tak terbatas. Kata kunci dari indikator ini adalah pengakuan. BKM dan pemerintah harus bekerjasama menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Organisasi nonpemerintah

Tidak ada komunikasi

persoalan kemiskinan di desa/kelurahan Komunikasi tentang kegiatan yang dilakukan masingmasing.

desa/kelurahan

desa/kelurahan

Kesepakatan kerjasama jangka panjang untuk menanggulangi kemiskinan

Ada program bersama di wilayah BKM

Kata kunci dari indikator ini adalah kesamaan tujuan dan sumberdaya. BKM harus mendorong pihak-pihak non pemerintah seperti LSM, ormas, swasta, perguruan tinggi untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan.

.

51

Perkotaan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya