BAGIAN C MANAJEMEN PROYEK PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN. PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN i

BAGIAN C MANAJEMEN PROYEK

PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN


i

BAB VII MANAJEMEN PROGRAM

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari PNPM Mandiri oleh sebab itu pengelolaan program ini juga merupakan bagian dari pengelolaan program nasional PNPM Mandiri yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang diterbitkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.

7.1. Struktur Organisasi Pelaksanaan

Organisasi penyelenggaraan yang diuraikan di sini adalah khusus organisasi penyelenggaraan PNPM Mandiri Perkotaan saja yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali Tim Pengendali PNPM Mandiri Nasional. Untuk menyelenggarakan program PNPM-MP ini maka Departemen Pekerjaan Umum sebagai lembaga penyelenggara (executing agency) menugasi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelenggarakan PNPM-MP. Direktorat Jenderal Cipta Karya kemudian membentuk Unit Manajemen Proyek atau lebih dikenal sebagai PMU (Project Management Unit) yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan mendapat mandat penuh serta bertanggungjawab langsung kepada Dirjen Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PNPM-MP. Untuk pelaksanaan dilapangan, PMU melalui Satker mengontrak Konsultan Manajemen Pusat (KMP) yang akan bertindak atas nama PMU sesuai dengan kewenangan yang diberikan PMU, untuk melakukan manajemen proyek secara menyeluruh termasuk manajemen Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang akan bertugas di beberapa provinsi yang membawahi beberapa Team Leader sesuai jumlah provinsi dampingannya. dipimpin oleh seorang Program Director. Begitu juga untuk di tiap kota dan kabupaten akan dipimpin oleh seorang Korkot (Koordinator Kota) yang berkantor di kota/kabupaten bersangkutan dibantu beberapa tenaga ahli sesuai kebutuhan. Di tingkat kelurahan, tiap 7 s/d 10 kelurahan akan didampingi oleh Tim Fasilitator.Tim Fasilitator ini akan dikontrak oleh Satker Provinsi yang dalam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Korkot. Disamping itu di tiap kelurahan, warga masyarakat didorong untuk memilih para relawan (sekurang-kurangnya 30 orang/kelurahan). Para relawan ini melalui suatu pelatihan secara khusus oleh KMW akan menjadi Kader Masyarakat PNPM-MP yang akan berperan sebagai agen pembangunan dan bekerja bersama warga sebagai relawan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kelurahan masing-masing, terutama warga miskin dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada Bagan 7.1.

i



50 i

7.2. Berbagi Peran

7.2.1. Pemerintah

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan berbagai pihak antara lain pemerintah, kelompok ahli, dunia usaha, dan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memampukan masyarakat sebagai pelaku utama PNPM. Secara umum, partisipasi dan peran aktif pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaan PNPM adalah : (a) (b) (c)

menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat. khususnya masyarakat miskin, mendorong “pelembagaan” mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, melakukan audit untuk semua pelaku PNPM-MP dan menjadi wasit.

Perangkat pemerintah khususnya pemerintah daerah didorong untuk mampu mengalihkan peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Secara khusus perangkat pemerintah dituntut agar mampu berperan sebagai katalis pembangunan untuk mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi. a. Tingkat Nasional

Penanggung jawab pengelolaan program tingkat nasional PNPM Mandiri Perkotaan adalah Departemen Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program (executing agency).

Gambar 7.1.Struktur Organisasi Pengelolaan PNPM MandiriPerkotaaan

51 i


Untuk melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan terciptanya sinergi dengan program lainnya untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam rangka keberlanjutan program sekaligus mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan), telah dibentuk Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP) sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 358/KPTS/ M/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP).


52 i

1) Unit Manajemen Program P2KP (PMU-P2KP) Unit Manajemen Program P2KP (PMU P2KP/PNPM Mandiri-Perkotaan) adalah sebuah unit kerja yang bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Program PNPM-MP dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring dan pembinaan teknis PNPM-MP. Untuk melaksanakan tugas tersebut, PMU PNPM Mandiri - Perkotaan mempunyai fungsi : a. Melakukan koordinasi pelaksanaan terhadap seluruh kegiatan yang dibiayai PNPM-MP; b. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan lapangan KMP, KMW, dan KE; c. Melakukan kajian dan evaluasi atas pemanfaatan dana PNPM-MP; d. Menyusun rekomendasi untuk sinkronisasi PNPM-MP dengan program program lainnya. 2) SNVT P2KP

SNVT P2KP adalah Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. SNVT P2KP berperan membantu pelaksanaan tugas PMU-P2KP dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Tanggung jawab dan tugas pokok SNVT P2KP adalah: a. Melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam NPLN termasuk penyelesaian aplikasi dana pinjaman PNPM-MP/PNPM Mandiri Perkotaan; b. Melaksanakan kegiatan diseminasi dan sosialisasi; c. Menyampaikan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PNPM-MP/PNPM Mandiri Perkotaan; d. Melakukan penanganan pengaduan dari pihak manapun yang berkaiatan dengan PNPM-MP/PNPM Mandiri Perkotaan; e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas KMP, KMW dan KE.

d.

akses kepada berbagai sumberdaya untuk masyarakat miskin. Asisten Data, Pelaporan dan Informasi mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan serta pengolahan data, pelaporan dan informasi dalam rangka pelaksanaan PNPM-MP.

b. Tingkat Propinsi

Di tingkat propinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur setempat melalui Bapeda Propinsi dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Propinsi. Sebagai pelaksana ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Ke-Cipta Karya-an di bawah kendali/koordinasi Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) PBL tingkat propinsi. Tugas Kepala SNVT PBL Propinsi adalah : a. Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai arah kebijakan PMU-P2KP ; b. Mengelola tata pelaporan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan; c. Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku; d. Bersama dgn KMW dan TKPKD menindak lanjuti berbagai pengaduan terkait PNPM Mandiri Perkotaan sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. c. Tingkat Kota/Kabupaten

Di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan langsung oleh Walikota/Bupati setempat melalui Bapeda Kabupaten/Kota dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM (TKPP) yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Kabupaten/Kota. TKPKD Kota/ Kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan berperan mengkoordinasikan TKPP dari berbagai program penanggulangan kemiskinan.

3) Asisten PMU-P2KP

a. b. c.

53 i

Asisten Perencanaan dan Pemrograman mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pelaksanaan, pembinaan teknis, dan sinkronisasi program PNPM-MP dengan instansi terkait serta menyusun strategi keberlanjutan program PNPM-MP. Asisten Pengendalian Pelaksanan mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM-MP mengacu kepada rencana kegiatan yang telah ditetapkan, serta penyiapan tindak turun tangan yang diperlukan. Asisten Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan Lembaga Komunitas dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan


Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM mempunyai tugas : a. Melakukan sosialisasi program PNPM Mandiri Perkotaan kepada camat, PJOK dan perangkat kecamatan di wilayah kerjanya; b. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; c. Melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sebagai pelaksana administratif ditingkat Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum, atas usulan Walikota / Bupati setempat PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

54 i

ditunjuk Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas : a. Menyalurkan dan mengadministrasikan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan; b. Melakukan pemantauan pemanfaatan dana yang disalurkan; c. Bersama Korkot dan TKPP menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait dengan PNPM Mandiri di wilayah kerjanya sampai ke proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaikan secara kekeluargaan. Di tingkat Kabupaten/Kota, Ditjen Cipta Karya cq Direktorat PBL Propinsi mengangkat Koordinator Kota P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan yang dibantu beberapa Asisten Korkot di bidang manajemen keuangan, teknik/infrastruktur, manajemen data dan penataan ruang untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dibawah koordinasi Team Leader KMW. d. Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah (1) Camat dan perangkatnya, dan (2) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut: 1) Camat Peran pokok Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya, dengan rincian tugas sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi program PNPM Mandiri Perkotaan kepada Lurah dan perangkat kelurahan di wilayah kerjanya; b. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; c. Melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dan menerima serta memverifikasi laporan para Lurah / Kades; d. Mendorong dan mendukung tumbuhnya forum LKM tingkat kecamatan; e. Memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program masyarakat dan program daerah lainnya dalam Musrenbang Kecamatan; f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum LKM di tingkat kecamatan/kota/kabupaten, KSM, dan kelompok peduli lainnya untuk meningkatkan keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; serta g. Berkoordinasi dengan PJOK dan Tim Fasilitator dalam penyelesaian persoalan, konflik dan penanganan pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya.

55 i


2) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Di tingkat kecamatan ditunjuk PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan). PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat oleh Walikota/Bupati*) untuk pengendalian kegiatan di tingkat kelurahan administrasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. Tugas pokok PJOK adalah sebagai berikut: a. Memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; b. Melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB, memproses SPPB ke bank pembayar dan lain-lain; c. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan. Laporan bulanan dibuat rangkap tiga untuk diserahkan sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada bupati/walikota. Laporan tersebut dikirim juga sebagai tembusan kepada Camat dan Lurah/Kades di wilayah kerjanya; d. Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada Walikota/Bupati paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya. Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK; e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dengan KMW dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; f. Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat (LKM/KSM/Panitia/dsb) sesuai dengan usulan yang disetujui Fasilitator.

*) Bagi Lokasi yang telah memiliki PJOK yang diangkat sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan PNPM 2008 dan belum berakhir masa tugasnya, tetap mengikuti Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP 2008

e. Tingkat Kelurahan/Desa

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah (1) Lurah/Kades dan perangkatnya, (2) Relawan masyarakat, (3) LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), (4) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sbb: 1) Lurah atau Kepala Desa Secara umum peran utama Kepala Kelurahan/Lurah dan Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri Perkotaan


56 i

dapat tercapai dengan baik. Untuk Itu Lurah/ Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut: a. Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa dan Rembug Kesiapan Masyarakat yang menyatakan kesiapan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan; b. Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan KMW/Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan; c. Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya (Community Self Survey) dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat; d. Memfasilitasi proses pembentukan LKM. (Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan); e. Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan rencana tahunannya oleh masyarakat yang diorganisasikan oleh lembaga kepemimpinan masyarakat setempat (LKM); f. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan; g. Memfasilitasi PJM Pronangkis sebagai program kelurahan/desa untuk dibahasa didalam Musrenbang kelurahan/desa; h. Memberi laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan diwilayahnya kepada Camat; dan i. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. 7.2.2. Masyarakat Kelurahan

1) Relawan Masyarakat Relawan masyarakat adalah pelopor-pelopor pengerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. PNPM Mandiri Perkotaan mendorong masyarakat di lokasi sasaran agar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam 57 i


melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program agar bermanfaat bagi masyarakat miskin serta seluruh masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian peran utama para relawan adalah : a. Pelopor perubahan b. Pengerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses PNPM Mandiri Perkotaan yang memang direncanakan sebagai uapaya pemberdayaan masyarakat atau peningkatkan kapasitas, sehingga secara rinci relawan diharapkan menjadi pelopor dalam siklus program; refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan BKM, pengorganisasian KSM, perencanaan partisipatif, dsb. c. Pengawalan nilai-nilai luhur, seperti transparansi, demokrasi, kejujuran, dan sebagainya. Oleh sebab itu setelah LKM terbentuk tim relawan ini harus berfungsi sebagai pengawas partisipatif terhadap keseluruhan proses sehingga terbangun control social yang mantap. Tata cara untuk ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik. d. Mitra kerja LKM, oleh sebab itu para Relawan akan membentuk Forum Relawan dan berhak mendapat informasi perkembangan kegiatan penangulangan kemiskinan yang dipimpin oleh LKM. Untuk itu secara rutin (tiap bulan) harus ada pertemuan antara Forum Relawan dan LKM. 2) LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Dilokasi-lokasi dimana P2KP dan PNPM telah bekerja, maka di lokasi tersebut sudah terbentuk LKM sebagai “Dewan Amanah” atau “Pimpinan Kolektif” organisasi masyarakat warga setempat (Kelurahan/Desa). LKM ini bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada Oleh sebab itu peran utama LKM adalah : a. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM; b. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkat komunitas; c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil


58 i

d. e. f.

dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan; Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka; Mengembangkan jaringan LKM di tingkat kecamatan, kota/ kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya; Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

3) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Disamping LKM di lokasi yang telah menjalani P2KP/PNPM P2KP juga sudah terbentuk KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat adalah nama generik untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan (common bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dgn penangulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yang mampu digalang. Oleh a. b. c. d. e.

59 i

sebab itu tugas pokok KSM adalah: Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dengan penangulangan kemiskinan; Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diusulkan; Mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan kegiatan pembangunan yang diusulkan; Menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan yang ditekuninya (transparansi, demokrasi, membangun dengan mutu, dsb); Secara aktif menjadi bagian dari kendali social (control social) pelaksanaan penangulangan kemiskinan di wilayahnya.


7.2.3. Konsultan Pelaksana

1) Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Konsultan Manajemen Pusat (KMP) berkedudukan di pusat dengan tugas utama melaksanakan tugas-tugas PMU dalam pelaksanaan PNPM-MP utamanya dalam pengendalian mutu yang menyangkut substansi. Oleh sebab itu, KMP bertanggungjawab kepada PMU mengenai keseluruhan pelaksanaan PNPM-MP. KMP melakukan perencanaan, koordinasi, supervisi dan monitoring (pengendalian) terhadap tugas yang dilaksanakan oleh seluruh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) sehingga kualitas kinerjanya terjamin. Secara umum tugas KMP meliputi perencanaan, koordinasi, monitoring dan supervisi (pengendalian), pelaporan dan melakukan tindakan penanggulangan terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM-MP. KMP juga bertugas membangun dan mengembangkan sistem penanganan permasalahan dan penanggulangan konflik secara berjenjang, dimulai dari tingkat kelembagaan lokal/LKM sampai ke tingkat yang lebih tinggi seperti KMW dan KMP. Lebih dari itu, KMP bertugas pula membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) PNPM-MP, termasuk menjamin kelancaran dan keakuratan entry data sejak dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat. Untuk melaksanakan tugasnya KMP dibantu oleh beberapa tenaga ahli sesuai kebutuhan. Dengan demikian ruang lingkup kegiatan KMP, adalah sbb: Perencanaan, khususnya strategi pelaksanaan PNPM-MP. a. Pengorganisasian, terutama mendayagunakan KMW dan b. perangkatnya. Koordinasi, mengkoordinasikan antara perangkat pemerintah dan c. pelaku PNPM-MP lainnya. Monitoring, seluruh kegiatan dan menyusun serta mengelola SIM d. PNPM MP. Supervisi, mengawasi pelaksanaan kegiatan oleh KMW-KMW. e. Sosialisasi dan Disseminasi, mengembangkan strategi sosialisasi f. yang efektif. Pelatihan, mengembangkan strategi pelatihan dan menjaga g. kualitas pelatihan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam jajaran konsultan.


60 i

2) Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Tugas utama KMW adalah melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan koordinasi, monitoring, supervisi, dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan PNPM-MP di Satuan Wilayah Kerja (SWK). Jumlah KMW pada pelaksanaan PNPM_MP ini sebanyak 9 KMW untuk menangani pelaksanaan PNPM-MP di seluruh nusantara. Dalam melaksanakan tugasnya KMW bertanggungjawab langsung dan berada di bawah koordinasi serta kendali Konsultan Manajemen Pusat (KMP). Secara khusus KMW juga diberi tanggung jawab tambahan untuk melakukan monitoring dan penguatan jajaran dibawahnya seperti para Korkot, Asiten Korkot dan para Fasilitator. Team Leader KMW akan berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di Satuan Wilayah Kerja (SWK) masing-masing. Pengendalian di wilayah DKI akan diatur secara khusus. Lingkup kegiatan KMW adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.

61 i

Perencanaan, terhadap strategi pelaksanaan PNPM-MP di lingkup satuan wilayah kerjanya, yang kemudian disosialisasikan kepada instansi pemerintah daerah setempat dan masyarakat, setelah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan KMP. Orientasi dan Persiapan untuk Tingkat Pusat dan Daerah, dengan mendukung dan sebagian terlibat pada proses lokakarya orientasi, sosialisasi dan kampanye nasional PNPM-MP serta kegiatan lainnya. Pelaksanaan; a) Sebagai pelaksana lapangan proyek PNPM-MP di wilayah kerja masing-masing b) Menjamin realisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat melalui manajemen dan fasilitasi yang benar serta tepat oleh team fasilitator. c) Memfasilitasi, mengkoordinasi dan mendukung pembentukan Forum BKM tingkat kota/kabupaten dan menghubungkan dengan stakeholders lainnya, termasuk dinas pemerintah kota/kabupaten, dalam rangka membangun kemitraan serta networking yang saling menguntungkan di antara mereka. d) Mengkondisikan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat serta kekuatan-kekuatan sosial yang ada termasuk di dalamnya perangkat pemerintah kota/kabupaten agar memahami esensi dan substansi “PNPM MP”, sehingga dapat memberikan dukungan maupun kontrol yang memadai.


e) f) g) h) i) 4. 5. 6.

Membangun dan mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dan stakeholders lainnya untuk bekerja lebih efektif dengan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Mendorong dan mengembangkan terbentuknya kelompok independen yang berfungsi sebagai sosial kontrol bagi proyek PNPM-MP khususnya dan proyek-proyek lainnya yang disponsori pemerintah pada umumnya. Menumbuhkembangkan dan melembagakan kembali nilai-nilai dan prinsip PNPM-MP sebagai bagian organik proses pembangunan lokal, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Menjamin berfungsinya SIM PNPM-MP melalui pengelolaan dan penyediaan input data yang akurat. Berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dan kota/ kabupaten dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dan konflik yang ada, penanganan pengaduan serta mendukung kelancaran pelaksanaan PNPM-MP. Koordinasi, kepada seluruh pihak terkait di wilayah kerja masing-masing yaitu instansi pemerintah daerah, LSM lokal, lembaga komunitas dan masyarakat lokasi sasaran. Monitoring, terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan PNPM-MP di satuan wilayah kerjanya dengan membuat laporan yang didasarkan pada data SIM sebagaimana sistem yang telah ada dan disempurnakan oleh KMP. Kegiatan lain yang terkait dengan monitoring adalah; Supervisi, terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Senior Fasilitator, Fasilitator, BKM, UPK dan KSM di satuan wilayah kerjanya.

3)

Tim Fasilitator

Tugas utama Tim fasilitator adalah melaksanakan tugas KMW di tingkat komunitas/masyarakat : a) sebagai pelaksana proyek termasuk mencatat setiap perkembangan proyek dan melaporkannya ke KMW sebagai masukan untuk data SIM (Sistem Informasi Manajemen) b) sebagai pendamping masyarakat termasuk mensosialisasikan masyarakat tentang PNPM-MP, melakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Para Fasilitator ini akan bekerja dalam satu Tim dan dipimpin oleh seorang Fasilitator Senior. PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

62 i

Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai pelaksana proyek dari tugas-tugas KMW di tingkat masyarakat adalah sebagai berikut : a) Melaksanakan program PNPM-MP sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP, Pedoman Teknis dan Prosedur Operasi Baku. b) Menjaga kegiatan program (proyek) dari terjadinya salah sasaran dan salah penanganan. c) Mencatat semua kemajuan program di lapangan sesuai dengan format SIM yang disediakan. d) Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan program kepada KMW melalui Korkot sebagai input SIM.

Rincian tugas-tugas Tim Fasilitator sebagai pendampingan masyarakat adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi Termasuk didalamnya adalah: Menyebarluaskan informasi mengenai PNPM-MP sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan kepada seluruh lapisan masyarakat dimana mereka bertugas, Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip dan Nilai PNPM-MP, Bersama Kader Masyarakat, melalui serangkaian FGD, membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengidentifikasikan persoalan kemiskinannya dan perlunya menanggulangi persoalan kemiskinan secara terorganisasi dan sistematis, Mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat umumnya dan masyarakat miskin khususnya, di seluruh kegiatan PNPM-MP, Membangkitkan dan menumbuh-berkembangkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial pelaksanaan PNPM-MP di kelurahannya, Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan capital sosial (nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan) sebagai kondisi yang dibutuhkan bagi upaya penanggulangan kemiskinan. b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan (training) Termasuk didalamnya adalah: Memperkuat dan mengembangkan Kapasitas Relawan/ Kader-kader masyarakat sebagai agen pembangunan masyarakat. Termasuk diantaranya pelatihan dasar dan lanjutan dalam bentuk training kelas, praktek atau on the job training dan latihan serta pendampingan intensif. Memperkuat dan mengembangkan kapasitas LKM sebagai

63 i


dewan pimpinan kolektif terpilih himpunan warga kelurahan Dalam hal ini difokuskan pada training dasar serta pendampingan dan on the job training intensif. Memperkuat dan mengembangkan kapasitas KSM sebagai kelompok dinamik.Termasuk diantaranya membangun tim, mengenali peluang usaha atau mengembangkan usaha yang ada, membantu KSM menyusun proposal usaha, dan pengelolaan keuangan secara sederhana. Trainingdilaksanakan dalam bentuk kelas maupun praktek dalam kelompok

c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Termasuk didalamnya adalah: Membimbing relawan dan warga masyarakat untuk menemukenali berbagai persoalan penyebab kemiskinan baik di tingkat kelurahan/desa dan skala masyarakat (KSM). Pengorganisasian Masyarakat. Bersama Relawan/Kader Masyarakat, memfasilitasi proses penilaian organisasi masyarakat yang ada dan/atau membentuk baru organisasi masyarakat sebagai LKM, sesuai kesepakatan bersama masyarakat. LKM harus merupakan dewan pimpinan kolektif terpilih yang dibentuk secara partisipatif dan demokratis. Demikian pula halnya dalam pembentukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan gugus tugas BKM lainnya. Termasuk dalam fasilitasi pengorganisasian masyarakat adalah pembentukan KSM-KSM dalam rangka menggalang potensi masyarakat serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan PNPM-MP. Memfasilitasi Penyusunan PJM Pronangkis (perencanaan partisipatif dalam penanggulangan kemiskinan). Bersama dengan relawan/kader masyarakat, memfasilitasi LKM untuk mengkoordinasi pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan masyarakat untuk menyusun Rencana Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). Bersama dengan Relawan/Kader masyarakat, memfasilitasi KSM untuk mengidentifikasi peluang usaha, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan lingkungan dasar, serta menyiapkan mereka agar mampu memformulasikannya dalam bentuk proposal yang layak. Memperkenalkan berbagai inovasi sederhana dalam manajemen organisasi dan lembaga kredit mikro, termasuk sistem audit, transparansi, proses pengambilan keputusan yang demokratis, tata buku, dan sebagainya. PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

64 i

BAB VIII MEMBANGUN INTEGRITAS

Memfasilitasi dan membimbing masyarakat secara intensif agar masyarakat mengikuti ketentuan Pedoman PNPM-MP dalam seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan PNPM-MP. Advokasi, mediasi dan membangun jalinan kemitraan strategis (networking) antar semua pelaku yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak lainnya.

8.1.1. Umum

Rencana Aksi Tata Kepemerintahan yang Lebih Baik bertujuan mengidentifikasi risiko potensi korupsi dan langkah-langkah penanganan di luar sistem pengendalian baku yang diterapkan oleh Bank. Rencana Aksi Anti Korupsi harus dilihat sebagai titik awal dan bukan suatu daftar lengkap dari semua langkah-langkah mitigasi anti korupsi.

8.1. Rencana Aksi Tata Kepemerintahan yang Baik

Pemetaan Korupsi: Matriks yang dicantumkan dalam rencana aksi ini mengidentifikasi beberapa risiko potensi korupsi dan merumuskan beberapa langkah-langkah penanggulangan korupsi (lihat tabel di bawah ini: Matriks Pemetaan Korupsi). Penerapan pemetaan korupsi tersebut diulangi selama jangka waktu proyek untuk memasukkan inovasi dan pembelajaran. Rencana Aksi: Strategi anti korupsi telah dikembangkan untuk dua tataran yang berbeda, yakni satu pada tataran pusat (melibatkan PU sebagai Instansi Penanggungjawab), dan satu lagi pada tataran masyarakat (sebagai penerima manfaat program dan juga sebagai satuan pelaksana sub-proyek). Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting bagi keberhasilan proyek. Secara bersama-sama, faktor tersebut akan mendorong akuntabilitas yang lebih besar serta tata kepemerintahan yang lebih baik. Proyek ini memberdayakan masyarakat (terutama penerima manfaat proyek) untuk mengelola sub-proyek dan bertanggung jawab terhadap kualitas teknis dalam penyediaannya, maupun hasilnya/keluaran, pada tingkat kelurahan/desa. Desain proyek mempertimbangkan secara cermat sosialisasi dan teknik manajemen yang transparan sehingga memungkinkan terjadinya partisipasi dan pemberdayaan yang diperlukan. Partisipasi aktif dari anggota masyarakat diperlukan dalam perencanaan dan pengembangan sub-proyek. Selain itu, Program menyediakan dana wakaf tunai yang disalurkan secara langsung kepada masyarakat, misalnya melalui rekening LKM. Bila penerima manfaat memenuhi persyaratan yang ditentukan, dana dikirim dari Rekening Khusus dalam beberapa hari. Format standar dan sederhana digunakan untuk mencatat dan melaporkan penggunaan dana. Penyederhanaan ini mengurangi perlunya ketrampilan khusus yang juga membuat sistem lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui partisipasi aktif, lebih besar kemungkinan masyarakat menginginkan pelayanan dari pemerintah kota dan menjamin akuntansi yang transparan dari sumberdaya yang sudah diperuntukkan sehingga tercapai manajemen yang efektif dan perbaikan mata pencaharian masyarakat. Beberapa aspek paling penting dari rencana aksi ini dapat dirumuskan ke dalam lima unsur kunci berikut. Yang mendasari keberhasilan masing-masing unsur tersebut adalah proses konsultasi secara cermat yang menjamin partisipasi dan pemberdayaan. 65 i



66 i

Meningkatkan Keterbukaan dan Transparansi. Unsur ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan materi yang disajikan dan membuatnya mudah diakses melalui pusat informasi publik berbasis website dan informasi khusus akan disediakan bagi masyarakat melalui berbagai cara, termasuk pertemuan publik dan papan pengumuman. Langkah-langkah khusus akan mencakup, tapi tidak terbatas pada: • Pengumuman mengenai rencana dan jadwal pengadaan barang dan jasa tahunan, dokumen pelelangan dan permintaan proposal. • Pemberian informasi kepada semua penawar mengenai ringkasan evaluasi dan perbandingan penawaran, proposal, tawaran, dan penawaran harga, setelah penawar yang berhasil diumumkan. • Pengumuman mengenai laporan audit. a.

b.

Pengawasan oleh Masyarakat. Program tersebut mengakui bahwa pengawasan yang lebih besar oleh masyarakat akan mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Program tersebut melibatkan tingkat partisipasi formal yang tinggi oleh kelompok masyarakat seperti penerima manfaat, sektor swasta, dan pimpinan tradisional/adat dan pimpinan agama, melalui berbagai cara seperti; pemantauan partisipatif proyek/hasil akhir, keanggotaan panitia lelang, dan evaluasi kualitas penyediaan jasa/barang yang dibeli. LSM yang ada dan organisasi sosial masyarakat lainnya akan dilibatkan dalam berbagai cara, antara lain: i) melalui partisipasi dalam lokakaraya regional; ii) sebagai nara sumber kunci untuk pengembangan PJM bila memungkinkan; iv) sebagai evaluator ad-hoc; dan v) sebagai penyedia pelatihan untuk bidang ketrampilan tertentu.

c. 67 i

Penanggulangan Kolusi, Penipuan & Nepotisme. Peluang kolusi dan penipuan berpotensi untuk ada dalam setiap proyek. Namun, karena tema utama proyek ini adalah tata kepemerintahan yang lebih baik dan responsif, banyak risiko yang mungkin tersebut ditanggulangi melalui rancangan proyek. Kolusi, penipuan dan nepotisme akan sangat berkurang dengan transparansi dan pengiklanan yang baik dari tiap lelang. Tambahan audit dan tatacara pelelangan diusulkan seperti pengawasan oleh tenaga ahli dan pengembangan kapasitas, dengan tenaga ahli pengadaan dan manajemen keuangan di tiap wilayah regional. Pada tingkat pusat, akan ada sebuah komite yang dibentuk untuk mengevaluasi secara teratur kinerja konsultan yang dikontrak di bawah proyek ini, dan menyebarluaskan hasilnya akan dilaporkan langsung kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan Indonesia, akni ke kantor kejaksaan. Dalam kasus kolusi, pemalsuan dan nepotisme dalam masyarakat, kasus tersebut pertama akan dilaporkan, dibahas dan diputuskan pada Rembug Warga sebelum mengajukannnya ke kejaksaan. Pengalaman


pada proyek CDD menunjukkan bahwa banyak risiko dapat ditanggulangi dengan ancaman dan penggunaan sanksi berbasis masyarakat.

d.

Mekanisme Penanganan Pengaduan. Prosedur penanganan pengaduan seperti yang dirumuskan dalam Keppres 80/2003 akan diikuti dengan menugaskan pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab mengelola database pengaduan dan tindak lanjut. Sementara program ini dirancang untuk mendorong penyelesaian pengaduan melalui saluran resmi, sebagaimana juga tekanan publik. Dalam beberapa kasus elit lokal mungkin menyalahgunakan kekuasaan dan kegiatan program. Untuk kasus tersebut, sistem alternatif telah dibentuk melalui suatu mekanisme umpan balik pada tingkat nasional. Satu satuan khusus ditunjuk untuk menangani pengaduan akan ada pada KMW dan KMP. Satuan penanganan pengaduan akan menyelidiki dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan permasalahan. Database pengaduan, tindak lanjut yang dilakukan, dan sanksi yang diterapkan akan diumumkan untuk meningkatkan keterlibatan peserta dan meredam protes. Mekanisme ini juga meningkatkan biaya sosial penyalahgunaan dana. Pengaduan akan ditangani secara profesional dan tepat waktu, dan tanpa risiko keributan di masyarakat. Mekanisme penanganan pengaduan proyek ini juga memberikan akses yang lebih luas bagimasyarakat melalui penyediaan alamat untuk mengadu, yang akan dipasang di papan pengumuman kelurahan/desa.

e.

Sanksi & Penyelesaian. Kejelasan sanksi dan penyelesaian merupakan langkah penting untuk memerangi korupsi. Seperti sudah dilaksanakan pada PNPM-MP 1, 2 dan 3, program ini memiliki toleransi yang rendah terhadap korupsi. Masyarakat didorong untuk mengenakan sanksi kepada warga yang menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan kepada mereka. Terdapat bukti bahwa sanksi semacam itu dapat lebih mudah dilaksanakan dan lebih efektif daripada naskah hukum yang panjang lebar, khususnya dalam kasus korupsi yang lebih kecil. Proyek ini tidak mendorong kesiapsiagaan masyarakat atau sanksi masyarakat yang ekstrim, tapi dalam banyak kasus masyarakat dapat mencapai penyelesaian yang bersahabat tanpa mengambil sistem legal yang lambat d dan bertele-tele (lihat kotak sebagai contoh). Sanksi formal juga mungkin diterapkan. Sebagai contoh, pejabat (pemerintah, non-pemerintah, dll), anggota masyarakat, atau entitas sektor swasta yang terlibat dalam proyek tersebut dapat dilaksanakan jika tersedia bukti yang memadai. Dalam semua kontrak pengadaan, bukti korupsi, kolusi atau nepotisme akan menyebabkan pemutusan kontrak terkait, mungkin dengan tambahan penalti yang dikenakan (seperti denda, masuk daftar hitam, dll) sesuai dengan peraturan Bank dan Pemerintah. Penarikan dana dari Rekening Khusus proyek kepada BKM akan ditangguhkan dalam kasus dimana diduga terjadi penyalahgunaan dana. Pada skala PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

68 i

yang lebih luas, seluruh kota mungkin tidak diikutsertakan dalam fase berikutnya bila diduga penyalahgunaan dana terjadi secara luas pada kota tersebut. Informasi mengenai kasus yang berhasil, dimana pelajaran dapat dipetik dan dana dikembalikan, akan disebarluaskan.

8.1.2. Matriks Pemetaan Korupsi

Pembatasan terjadinya korupsi dalam proyek ini dimulai dengan mengidentifikasi area risiko yang potensial – ini disebut pemetaan korupsi. Pemetaan korupsi ini dan identifikasi peluang korupsi akan diulang sekurang-kurangnya setiap enam bulan sejalan dengan kemajuan proyek dan pelajaran yang dipetik.

Kotak 1: Contoh tipikal aksi masyarakat memerangi korupsi Dalam satu kasus barubaru ini masyarakat memutuskan untuk menahan sepeda motor milik bendaharawan lokal sebagai jaminan sampai dana yang hilang (Rp. 3 juta) dipertanggungjawabkan dan dikembalikan. Ini jauh lebih cepat daripada mengadukannnya ke aparat hukum yang mungkin membutuhkan biaya lebih besar daripada jumlah yang hilang dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannnya.

69 i



70 i


71 i




72 i

8.2. Penyelenggaraan Transparansi dan Akuntabilitas

•

8.2.1 Transparansi

Transparansi dalam pelaksanaan PNPM-MP pada dasarnya dapat diterapkan dengan membuka akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan informasi-informasi mengenai PNPM-MP; konsep, kebijakan, pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM-MP, baik di tingkat proyek, daerah dan masyarakat .

b)

Transparansi dalam pelaksanaan PNPM-MP ini harus dilakukan di semua tataran, antara lain sebagai berikut: a)

73 i

Di Tataran Penyelenggara Proyek Untuk menjaga agar transparansi pengelolaan proyek ini dapat selalu dijaga, maka di tataran penyelenggara harus dilakukan hal-hal sebagai berikut: • Secara periodik PMU/Satker wajib mendiseminasikan proyek PNPM-MP secara luas, melalui berbagai media masa, seperti antara lain; radio, televisi dan koran, mengenai apa saja yang disediakan proyek ke masyarakat dan pemda serta sejauh mana pencapaian proyek; • PMU/Satker wajib mengembangkan dan mengelola situs jaringan internet (Web-site) yang dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap proyek PNPM-MP dan masyarakat untuk mendapatkan gambaran terkini dari perkembangan PNPM-MP; dan


Di Tataran Daerah Untuk menjaga transparansi pengelolaan proyek di daerah, maka pemerintah kota/kabupaten, khususnya penanggung jawab anggaran PNPM-MP, harus melakukan hal-hal sebagai berikut : • Secara periodik wajib mendiseminasikan proyek PNPM-MP ini secara luas melalui berbagai media masa seperti antara lain; radio, televisi daerah dan koran mengenai apa saja yang ditawarkan oleh proyek ke masyarakat dan sejauh mana pencapaian proyek serta penggunaan Dana PAKET; • Kepada penanggung jawab Dana PAKET harus dilakukan audit menjelang akhir tahun anggaran oleh indipenden auditor, baik dari segi finansial maupun manajemen, yang hasilnya dilaporkan ke semua pihak terkait; dan • Menjamin pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan proyek - baik untuk BLM maupun PAKET – yang dilakukan oleh BPKP maupun auditor independen kepada pelaku-pelaku PNPM-MP di wilayahnya masing-masing.

Dalam hal ini, semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan PNPM-MP harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya secara terbuka melalui papan-papan informasi dan bulletin di tingkat kelurahan, dan berbagai media yang dimungkinkan cetakan dan elektronik termasuk situs-web. Di sisi lain, PNPM-MP juga berupaya mendorong masyarakat luas untuk memahami hak mereka atas segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan serta dana bantuan PNPM-MP oleh para pelakupelaku PNPM-MP. Penerapan transparansi lebih ditekankan kepada para pelaku yang menerima amat untuk melaksanakan PNPM-MP secara konsisten dengan maksud, antara lain; (1) mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui proses pengendalian diri dan membudayakan integritas para pelaku untuk selalu akuntabel akan apa yang diamatkan kepada mereka, (2) membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, (3) menghindarkan salah informasi dan salah persepsi, (4) membangun kepercayaan semua pihak (trust building) terhadap pelaksanaan PNPM-MP secara keseluruhan, serta (5) agar pelaksanaan PNPM-MP dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, prinsip dan nilai PNPM-MP.

PMU/Satker juga wajib menyelenggarakan audit proyek baik dari segi finansial dan manajemen yang hasilnya dilaporkan ke semua pihak terkait.

c)

Di Tataran Masyarakat

(Untuk tataran masyarakat lihat di Bagian B, Bab 4, Pasal 4.8)

8.2.2. Akuntabilitas

Di tataran proyek dan daerah akuntabilitas ini dapat dibangun dengan meningkatkan tranparansi melalui berbagai media baik media cetak maupun elektronik. Dengan demikian harus disusun secara periodik ada kegiatan menyebar luaskan informasi perkembangan PNPM di nasional maupun di daerah baik di koran, radio, maupun televisi. Disamping itu PMU harus memastikan bahwa berbagai informasi yang harus sampai ke masyarakat luas juga disebar luaskan melalui situs jaringan internet (web site) yang secara periodik (tiap bulan) diperbaharui. Untuk PMU melalui KMP (Konsultan Manajemen Pusat) mengkonsolidasikan berbagai informasi yang diperlukan, melalui jajaran konsultan sampai dengan fasilitator di lapangan.


74 i

BAB IX MANAJEMEN KEUANGAN DAN AUDIT

Sumber dana yang digunakan dalam program ini adalah APBN dan APBD dan sebagaimana dijelaskan di awal bahwa pada dasarnya PNPM-MP dalam penyediaan dana BLM menganut sikap menu bebas (open menu), dimana masyarakat dapat bebas mengajukan usulan kegiatan apapun selama terkait langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, disepakati semua pihak, serta harus merupakan penjabaran dari PJM & Renta Pronangkis. Meskipun demikian, pengambilan keputusan masyarakat serta para pihak tingkat kelurahan tentang pilihan kegiatan yang akan dilakukannya untuk menanggulangi kemiskinan harus senantiasa disertai kesadaran akan konsekuensi dari keputusan tersebut, yakni melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan proses persiapan yang harus dilakukan.

9.1 Sumber dan Penggunaan Dana

Untuk Acuan penggangaran dalam pemanfaatan BLM dapat digunakan pengalaman pengelolaan BLM termasuk kegagalan yang terjadi sebelumnya.

Apapun bentuk kegiatan,secara administrasi harus tetap menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tatacara pelaksanaannya dijelaskan sebelumnya. 9.1.1 Jenis Kegiatan yang Layak Didanai

Pada dasarnya kegiatan yang layak didanai melalui dana BLM adalah kegiatan (sub proyek) yang termasuk dalam PJM/Ren-Ta Pronangkis, meskipun demikian secara garis besar dapat dibedakan 2 jenis kegiatan sebagai berikut: 1) 2)

Kegiatan pembangunan yang sudah ditemukan/dikenali pada saat PS (Pemetaan Swadaya), biasanya skala besar (kelurahan), di alokasikan di Ren-Ta sebagai rencana investasi dan dapat dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh LKM dan dikoordinasi oleh UPL, bertanggung jawab ke LKM melalui UPL Kegiatan kecil-kecil yang diusulkan oleh KSM tetapi secara indikatif sudah direncanakan di Ren-Ta, misalnya pembangunan 20 jamban komunal, tapi lokasinya belum ditentukan, dimana KSM yang membutuhkan dapat mengusulkan. Sifatnya investasi kecil dan dilaksanakan oleh KSM yang bersangkutan.

9.1.2 Pengelolaan Pinjaman Bergulir

Apabila masyarakat memutuskan bahwa sebagian dana BLM digunakan untuk pinjaman bergulir, maka pengelolaanya harus dilakukan dengan memenuhi kaidahkaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Pengelolaan pinjaman bergulir secara operasional ditangani oleh Unit Pengelola, sebagai gugus tugas dari LKM. LKM diperkenankan memperkuat kapasitas pelayanan kepada orang miskin dengan mengembangkan Unit Pengelola Ekonomi (UPE), Perusahaan Terbatas dan lain-lain, termasuk memfasilitasi pembentukan koperasi oleh KSM-KSM atau sekumpulan anggota KSM yang telah meningkat kesejahteraannya. (Penjelasan lebih lengkap mengenai pengelolaan pinjaman bergulir dapat dilihat pada Buku Pedoman Teknis yang ditetapkan PMU PNPM-MP)). i



76 i

9.2. Penyelenggaraan Audit dan Pemantauan

Selain pantauan partisipatif yang dilakukan sendiri oleh para pelaku di semua tingkatan, akan dilakukan pula audit dan pemantauan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pendampingan. 9.2.1. Jenis audit dalam pelaksanaan PNPM-MP.

a)

1) 2)

Audit oleh Instansi Pemerintah untuk Seluruh Pelaku Sebagaimana semua proyek/program pemerintah lainnya, maka PNPM-MP juga akan diaudit oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Artinya bahwa pemerintah (proyek PNPM-MP) mempercayakan pelaksanaan audit kepada BPKP. Audit dilakukan sekali setiap tahun terhadap KSM, LKM/ UP, PJOK, para konsultan pelaksana, serta kantor-kantor bank pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana. Lembaga-lembaga pemeriksa akan mengkoordinasikan kegiatan ini untuk menghindari duplikasi antar mereka. Bagi instansi pemerintah pelaksana PNPM-MP, konsultan pelaksana, dan bank, titik berat pemeriksaan adalah pada ada atau tidaknya penyimpangan, sedangkan bagi KSM dan LKM/UP, lebih pada pendidikan dan pembelajaran masyarakat tentang penatabukuan yang sehat. Audit BPKP terhadap LKM selama masa proyek PNPM-MP lebih dititikberatkan pada aspek substantif. Sedangkan audit BPKP terhadap UP-UP (UPL, UPS dan UPK) difokuskan pada audit kegiatan, administrasi pembukuan, dan keuangan, yang dikelola oleh masing-masing UP. Laporan pemeriksaan BPKP harus selesai pada setiap akhir bulan Maret bagi pengeluaran yang terjadi pada tahun fiskal sebelumnya. LKM/UP, KSM, para konsultan pelaksana, dan bank yang ditunjuk harus mendokumentasikan catatan-catatan kegiatannya selama tiga tahun dan menyerahkannya kepada auditor independen bila diminta.

b)

Audit Independen untuk Pelaksana Kegiatan PNPM-MP Masyarakat perlu menyadari pentingnya penilaian pihak luar untuk membuktikan telah dijalankannya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, setiap tahun semua lembaga yang langsung terkait sebagai pelaksana lapangan PNPM-MP, LKM, dan Para-pihak terkait harus mengauditkan diri kepada auditor independen. Biaya audit wajib dialokasikan oleh LKM sendiri sebagai bagian biaya operasional pelaksanaan (BOP). Audit oleh auditor independent terhadap LKM selama masa proyek PNPMMP lebih dititikberatkan pada aspek penyerapan dan penyaluran dana BLM tahap 1 hingga tahap 3. Sedangkan audit terhadap UP-UP (UPL, UPS dan UPK) difokuskan pada audit administrasi pembukuan dan keuangan, yang dikelola oleh masing-masing UP. Ketentuan pokok mengenai audit independen adalah sebagai berikut:

77 i


3) 4)

LKM melalui kesepakatan anggotanya menyewa auditor independen untuk melakukan audit di lembaga masing-masing dan pihak mitra kerja masing-masing, baik untuk aspek keuangan maupun untuk aspek manajemen. Auditor independen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: • Akuntan Publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), atau Koperasi Jasa Audit, atau perguruan tinggi yang memiliki jurusan/program studi akuntansi (dengan syarat tambahan: tim audit harus dipimpin seorang sarjana akuntansi dan hasil audit ditandatangani ketua tim audit). • bukan warga kelurahan di mana LKM yang akan diaudit berada; • bersedia mengikuti briefing atau pengarahan dari KMW tentang model kelembagaan “LKM”, sistem pembukuan PNPM-MP, dan cakupan audit (biaya pengarahan ditanggung oleh auditor); • lulus pengujian yang dilakukan oleh KMW (pengujian hanya dilakukan atas: kesediaan mengikuti pengarahan dan melakukan audit sesuai isi pengarahan, calon auditor benar benar bukan warga kelurahan di mana BKM yang akan diaudit berada, dan berijasah minimal S-1 akuntansi). Audit independen harus dilakukan setiap tahun selambat-lambatnya satu bulan setelah tutup tahun buku. Hasil audit diumumkan oleh BKM dan para pihak terkait kepada masyarakat baik dengan cara ditempelkan di papan pengumuman, penyebarlausan salinan hasil audit kepada masyarakat dan dimasukkanke dalam laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban LKM.

9.2.2. Monitoring Independen oleh Tim Khusus

Pemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat membentuk tim khusus di luar yang telah ada untuk melakukan monitoring independen atas pelaksanaan PNPM-MP, terutama untuk memeriksa apakah proses pelembagaan di masyarakat dan proses pendampingan yang dilakukan instansi pemerintah pelaksana PNPM-MP dan para konsultan pelaksana telah dilakukan sebagaimana mestinya. Tim khusus ini dapat dibentuk sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik keberadaan maupun jadwal pemeriksaannya kepada para pelaku. 9.2.3. Kelompok Pemantau Independen PNPM-MP

Disamping audit resmi tersebut, harus dibangun mekanisme pengendalian sosial (social control). Untuk itu, masyarakat kelurahan yang peduli pada PNPM-MP dan memiliki komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dapat membentuk Kelompok pemantau independen PNPM-MP atau sejenisnya.


78 i

Inisiatif masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan PNPM-MP harus diakomodasi oleh LKM dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mereka. Meskipun demikian, Kelompok pemantau independen tetap tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi ataupun kebijakan terhadap LKM. Kelompok pemantau independen dapat menyampaikan informasi temuannya kepada rembug-rembug warga kelurahan atau instansi yang berwenang menangani hal tersebut, atau kepada unit pengaduan masyarakat (UPM) yang ada. Untuk menyiapkan LKM (termasuk UP-UP-nya) mengikuti berbagai macam audit tersebut, terutama audit manajemen dan audit pendanaan, KMW perlu terlebih dahulu mengadakan verifikasi manajemen dan pembukuan kepada semua LKM, di wilayah kerja masing-masing. Verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli KMW untuk mengecek kesiapan LKM dalam menerima audit independen. 9.3. Mekanisme Penerapan Sanksi

9.3.1. Sanksi

Sanksi adalah pemberlakuan hukuman terhadap pelanggaran ketentuan dan/atau aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman PNPM maupun aturan yang ditetapkan masyarakat, sebagaimana tercantum pada AD/ART LKM. 9.3.2. Penetapan dan Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi merupakan konsekuensi logis dari penegakan prinsip akuntabilitas yang bertujuan untuk menghukum yang salah dan menyebarkan kebajikan dengan menumbuhkan rasa tanggungjawab dari berbagai pihak terkait dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan. Sehingga warga masyarakat miskin yang seharusnya merasakan manfaat program tidak dirugikan dan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

merupakan keputusan/hasil rembug warga atau bersifat non-formal dalam bentuk sanksi sosial. Mekanisme penetapan dan penerapan sanksi yang lazim dilakukan melalui : •

Rembug Warga Kelurahan/Desa Rembug warga merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalam menetapkan sanksi dan penerapannya. Dalam hal masyarakat melihat terjadi penyimpangan prinsip serta nilai universal oleh anggota LKM dan/atau terdapat keputusan LKM yang ditolak oleh sebagian besar warga, dan/atau LKM dianggap tidak lagi mencerminkan kriteria sebagai pimpinan kolektif organisasi masyarakat warga, maka masyarakat kelurahan/desa berhak untuk membubarkan sebagian atau keseluruhan anggota LKM serta memilih penggantinya melalui mekanisme Rembug Warga Kelurahan/desa. Mekanisme rembug warga kelurahan/desa diawali dengan rembug warga tingkat RT/RW, rembug warga tingkat dusun dan akhirnya rembug warga tingkat kelurahan/desa. Melalui rembug warga ini dapat ditetapkan sanksi sosial dan atau sanksi hukum yaitu dengan menyerahkan oknum yang melakukan penyimpangan ke pihak yang berwajib.

•

Musyawarah Kelompok Selain mekanisme rembug warga, yang relatif melibatkan banyak orang, sering kali juga dilakukan musyawarah kelompok untuk membahas persoalan di tingkat kelompok. Sanksi yang ditetapkan dan diterapkan pada umumnya adalah bersifat sanksi sosial misalnya pengucilan dari kelompok, dsb .

a) Penetapan dan penerapan sanksi oleh Pemerintah Pemerintah dapat menetapkan dan menerapkan sanksi dalam bentuk : • Sanksi hukum yang dapat dikenakan pada perangkat pemerintah, konsultan, pengurus LKM/UP dan warga masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terhadap upaya dan/atau penyalahgunaan dana, tindak korupsi, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu; serta • Sanksi pembatalan/pencabutan dana, yaitu suatu bentuk sanksi dengan dibatalkan/tidak dialokasikannya dana BLM pada tahap atau tahun berikutnya. Ketentuan mengenai pembatalan dana dimaksud dapat dibaca pada ketentuan umum penggunaan dana BLM. b) Penerapan sanksi oleh masyarakat Sanksi yang diterapkan masyarakat dapat bersifat formal, artinya 79 i



80 i

BAB X PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK

Pengaduan pada dasarnya merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Pengaduan dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis, baik ke pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, media massa dll.

10.1. Penanganan Pengaduan

10.1.1 Prinsip Penanganan Pengaduan

Sistem penanganan pengaduan di PNPM Mandiri Perkotaan didasarkan prinsip sebagai berikut :

i


a)

Kemudahan. Pangaduan dari siapapun dan darimanapun harus mudah untuk disampaikan. Untuk itu, pengadu dapat menyampaikan pengaduan baik pada PPM (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat) tempat keberadaan pengadu maupun kepada PPM yang ada di seluruh tingkat, dengan mengunakan media-media yang diinginkan. Media pengaduan dapat berupa lisan, tertulis, telepon, SMS, website dan media lain yang dapat dipergunakan. Demikian juga keberadaan PPM di seluruh tingkatan harus diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b)

Cepat, Tepat dan Tanggap. Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikan di setiap tingkat PPM asal pengadu. Hal ini dimaksudkan agar penangan pengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan semua pihak. Di samping itu apabila pengaduan dapat diselesaikan di PPM bersangkutan, dapat menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan bagi seluruh pihak di level bersangkutan.

Namun demikian, apabila pengaduan tersebut tidak dapat dikelola di PPM bersangkutan karena keterbatasan otoritas penanganan di tingkat PPM bersangkutan, maka pengaduan harus segera disampaikan pada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan harus jelas dan dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan. Apabila PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu untuk menangani, maka secepat mungkin sampaikan kepada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Demikian seterusnya.

c)

PPM di tingkat yang lebih tinggi harus segera menangani pengaduan yang berasal dari PPM di bawahnya dan segera menyampaikan informasi penanganan serta hasil pengaduan kepada pengadu dan pihak lain yang berkepentingan.

d)

Penyampaian informasi kemajuan/status penanganan pengaduan, kepada: pengadu atau pihak lain yang berkepentingan sangat penting dilakukan. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (atau kegiatan pembangunan lainnya), pelaku PNPM Mandiri Perkotaan maupun keberadaan PPM sendiri. PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

82 i

Untuk itu penanganan pengaduan haruslah tuntas dan memberikan jawaban yang tepat atas persoalan/masalah yang diadukan.

10.1.2 Manajemen Pengaduan

83 i

a)

Pembentukan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) KMP wajib membangun dan memfasilitasi jaringan Pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM) di semua wilayah kerja; pusat, daerah dan masyarakat/ komunitas, yang masing-masing bekerja secara independen dalam suatu jejaring pengaduan masyarakat. Untuk itu, KMP wajib bekerjasama dengan semua pihak peduli termasuk para pemangku kepentingan (stakeholders), baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam rangka membangun simpul- simpul jaringan pengaduan masyarakat di tiap wilayah kerja PNPM Mandiri Perkotaan (pusat, daerah dan masyarakat). Simpul-simpul jaringan tersebut diharapkan akan membentuk PPM-PPM dan akan tetap berfungsi secara berkelanjutan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

b)

Penyampaian dan Penerimaan Pengaduan serta Keluhan Pengaduan dan keluhan dapat berasal dari perorangan atau kelompok masyarakat. Untuk memudahkan penyampaian pengaduan, maka pengaduan dapat disampaikan ke unit pengaduan masyarakat (UPM) terdekat. Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara: lisan, surat/kotak pos, fax, telepon bebas pulsa, sms, email dan sebagainya. Walaupun pada tiap tingkatan pelaku program dikembangkan unit pengaduan, akan tetapi yang paling strategis adalah memusatkan pengelolaan pengaduan di tingkat masyarakat atau LKM, hal ini untuk menjamin kesinambungan program setelah Program selesai. Pencatatan pengaduan dan keluhan pada tiap UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) harus dilakukan pada saat penerimaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaporan dan penanganan penyelesaian pengaduan. Untuk memudahkan penanganan perlu dikembangkan klasifikasi masalah yang bersifat standar dan terkait dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sebagai contoh jenis pengaduan dapat dikelompokkan dalam kategori: penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, force majeur, dan lainnya.

c)

Penyelesaian Pengaduan Pada dasarnya adanya pengaduan dari masyarakat menandakan ketidakpuasan dan sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baik itu sengketa horisontal maupun vertikal. Artinya penyelesaian pengaduan juga mengacu pada proses penyelesaian sengketa. Sebetulnya yang paling baik adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun kenyataannya upaya penyelesaian sengketa dengan cara ini tidak selalu terjadi dengan mudah, sehingga diperlukan campur


tangan pihak ketiga. Untuk itu, berbagai cara lain yang juga dapat dipakai untuk penyelesaian pengaduan adalah melalui arbitrase dan hukum.

d) Penyelesaian Secara Hukum Proses penyelesaian secara hukum untuk pengaduan tentang ketidakpuasan maupun sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baik itu sengketa horisontal maupun vertikal, dapat dilakukan dalam hal: • Sengketa tidak dapat didamaikan melalui mekanisme penanganan pengaduan yang disiapkan di PNPM Mandiri Perkotaan. • Terdapat indikasi kuat bahwa persoalan atau peristiwa tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum (pidana maupun perdata).

Pada dasarnya penanganan pengaduan dilakukan melalui proses investigasi, konfirmasi, rekomendasi dan informasi. Hasil investigasi yang dilakukan oleh UPM harus dikonfirmasikan kepada pihak terkait yang tepat. Selanjutnya dari hasil konfirmasi, UPM membuat rekomendasi kepada pihak yang berwenang menangani masalahnya. Untuk PNPM Mandiri Perkotaan, maka LKM adalah lembaga yang paling banyak mendapatkan rekomendasi untuk menyelesaikan masalahnya.

Secara diagramatis mekanisme penanganan pengaduan tersebut diatas dapat dilihat pada Bagan 10.1.


84 i

Penjelasan Mekanisme Penanganan Pengaduan Di Tingkat Kelurahan/Desa Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM LKM (bila telah terbentuk) atau Faskel/Tim Fasilitator/Relawan (bila LKM belum terbentuk). Pengaduan yang masuk melalui Lurah/Kades, Kantor Kel/Desa dilanjutkan kepada PPM LKM atau Faskel/Tim Fasilitator. Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu). Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Kecamatan) Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kel/Desa, seperti : Lurah/ Desa, Camat/PJOK, Masyarakat, FKA LKM dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini. Di Tingkat Kecamatan Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM Kecamatan (bila telah terbentuk) atau Tim Fasilitator/Relawan (bila PPM Kecamatan belum terbentuk). Pengaduan yang masuk melalui Camat, Kantor Kecamatan dilanjutkan kepada PPM Kecamatan atau Tim Fasilitator. Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu). Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Kab/Kota) Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kel/Desa, seperti : Camat/PJOK, Masyarakat, FKA LKM dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini. Di Tingkat Kabupaten/Kota.

Bagan10.1. Mekanisme Penanganan Pengaduan

85 i


Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kel/Desa dan yang mengadu langsung ke PPM Kab/Kota. Pengaduan yang masuk melalui Camat/PJOK,TKPP,TKPKD Kab/Kota dilanjutkan PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

86 i

kepada PPM Kab/Kota (bila telah terbentuk) atau Koordinator Kota (Korkot) bila PPM Kab/Kota belum terbentuk. Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu) Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Provinsi/KMW). Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kab/Kota, yaitu : TKPP, TKPKD Kab/Kota, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini. Di Tingkat Provinsi Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kab/Kota dan yang mengadu langsung ke PPM Provinsi/ KMW Pengaduan yang masuk melalui Pemda Provinsi, TKPKD Provinsi dilanjutkan kepada PPM Provinsi (bila telah terbentuk) atau Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) bila PPM Provinsi belum terbentuk. Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu) Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Pusat). Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Provinsi, yaitu : Pemda Provinsi, TKPKD Provinsi, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini. Di Tingkat Pusat Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Pengaduan yang diterima pada tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Provinsi dan yang mengadu langsung ke PPM Pusat. Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu) Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Pusat, yaitu : Tim Koordinasi Nasional, SNVT PNPM Mandiri Perkotaan dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

87 i


Tahapan Penanganan Pengaduan Masyarakat Langkah Satu : Penerimaan/Pencatatan Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai media penyampaian / penerimaan, seperti: buku pengaduan, kotak pengaduan, surat, telepon, tatap langsung, media massa dan lain-lain. Fasilitator atau sekretariat LKM (bila LKM telah dibentuk) mencatat pengaduan masyarakat yang masuk/diterima ke dalam format pengaduan masyarakat yang berisi antara lain; • nama pengadu/pelapor, • alamat pengadu, • tanggal pengaduan, • nomor pengaduan, • lokasi dan waktu kejadian, • permasalahan yang diadukan berupa masalah apa saja yang disampaikan, • pelaku/personal yang diadukan dan • harapan terhadap hasil penyelesaian masalah. Langkah Dua : Identifikasi Awal Melakukan identifikasi dan pengelompokan/klasifikasi (ruang lingkup masalah, bidang kegiatan, kategori masalah, derajat masalah) berdasarkan data pengaduan yang masuk untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Langkah Tiga : Pengumpulan Fakta Lapangan Setelah dilakukan identifikasi awal, maka dilakukan uji silang untuk menguji kebenaran dari laporan/pengaduan tersebut, melalui proses verifikasi, konfirmasi, investigasi, dan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan pokok permasalahan sebenarnya. • • •

Klarifikasi adalah proses untuk mencari kebenaran sebuah berita. Uji silang adalah mencari info dari pihak lain (berlawanan) untuk memastikankebenaran berita. Investigasi adalah upaya melihat suatu keadaan/peristiwa secara lebih mendalam.

Langkah Empat : Pelaksanaan Analisis Masalah Dilakukan berdasarkan atas dasar data fakta dan hasil uji silang terhadap pengaduan/ laporan masalah merupakan masukan untuk menganalisa permasalahan yang muncul sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif penanganan. Hasil analisa berupa rekomendasi penanganan masalah yang dimungkinkan. Langkah Lima : Penyelesaian penanganan pengaduan kepada pihak yang mempunyai otoritas/tindak turun tangan Penyelesaian penanganan pengaduan/tindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisa yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dari masing-masing wilayah atau penanganan pengaduan PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

88 i

didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan. Penyelesaian penanganan pengaduan antara lain dapat berupa: a. Menyelenggarakan forum musyawarah desa (MD) atau musyawarah antar desa (MAD) untuk membahas permasalahan dan mencari alternatif solusi bersama masyarakat. Hasil MD/MAD berupa rencana aksi dengan langkah langkah yang harus ditindaklanjuti secara partisipatif. b. Klarifikasi dan investigasi lanjutan dengan pihak terkait dapat dilakukan untuk melengkapi fakta/bukti pendukung tentang inti permasalahan. c. Memberi penjelasan kembali kepada pelapor, tentang inti masalah setelah dilakukan uji silang. d. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaku-pelaku yang dinilai bersalah. e. Menerangkan kembali tentang prosedur yang seharusnya dilakukan dan memfasilitasi ulang proses yang tidak sesuai ketentuan. f. Jika ada unsur yang terindikasi tindak pidana dapat difasilitasi penanganannya melalui prosedur hukum berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam forum MD/MAD. g. Membangun jaringan dengan Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/Aparat terkait/DPRD/LSM/lembaga yang bergerak di bidang advokasi/media massa dalam rangka upaya mendorong percepatan penanganan dan penyelesaian masalah. h. Berkaitan dengan kondisi force majeure, maka perlu difasilitasi forum MD dan atau MAD untuk membicarakan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku dimana harus dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terlebih dahulu tentang adanya force majeure. Hasil investigasi harus dilaporkan kembali kepada masyarakat melalui forum MD/MAD/media lainnya dan dilaporkan kepada pihak terkait secara berjenjang.

89 i


BAGIAN C MANAJEMEN PROYEK PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN. PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN i

Recommend Documents