PNPM MANDIRI PERKOTAAN

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN

Media Bantu

Pemetaan Swadaya

1

Media Bantu

Kelengkapan Data Hasil PS

7

Media Bantu

Perencanaan Masyarakat Tahun 2009-2011

8

Media Bantu

Realisasai Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2009-2011

9

Media Bantu

Penerima manfaat Kegiatan Lngkungan Tahun 2007-2011

10

Media Bantu

Contoh Peta Wilayah, Peta Sebaran Rumah, Diagram

12

Bahan Bacaan

PJM Pronangkis; Perencanaan Partisipatif

16

Media Bantu

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

18

Bahan Bacaan

Best Practise PLPBK

22

Bahan Bacaan

Outcome Pendampingan PLPBK

35

Bahan Bacaan

Manajemen Konstruksi

38

Bahan Bacaan

Mengelola Perencanaan Teknis Kegiatan Infrastruktur

43

Bahan Bacaan

Pengadaan Barang dan Jasa

62

Bahan Bacaan

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Program PLPBK

81

Bahan Bacaan

Operasional dan Pemeliharaan

101

Media Bantu

Mengapa Terjadi?

118

Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

i


ii



Pemetaan Swadaya

PEMETAAN SWADAYA

Pemetaan Swadaya

Merupakan proses identifikasi masalah (kebutuhan) yang saling terkait dengan refleksi kemiskinan, sehingga terjadi refleksi – kajian – refleksi.


1


Kegiatan dalam PS Menggali informasi , kondisi nyata dari masalah – masalah yang diidentifikasi bersama 9 Mengkaji, proses analisa kritis terhadap informasi dan fakta yang sudah didapatkan 9 Merumuskan masalah, masalah yang sudah didapat dikelompokkan dan dianalisa hubungan sebab akibatnya. 9

Mengapa disebut Swadaya?

2

Pengertian swadaya, bahwa semua proses penggalian informasi, analisa dan perumusan masalah dilakukan oleh masyarakat . masyarakatlah yang menjadi peneliti bagi dirinya sendiri melalui diskusi – diskusi warga , “orang luar” hanyalah sebagai Fasilitator . masyarakatlah yang menjadi aktor utama pembangunan, sesuai dengan prinsip pembangunan partisipatif



Mengapa Masyarakat penting untuk Meneliti sendiri ?

Wujud tanggungjawab sosial sebagai manusia Penghargaan terhadap manusia yang merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri Kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan dan informasi Meminimalkan bias – bias dalam penelitian, karena ‘orang luar’ dalam meneliti seringkali melihat dan mengkaji berdasarkan sudut pandangnya yang belum tentu sesuai dengan sudut pandang masyarakat.

Bias orang luar dalam memahami kemiskinan

Bias musim, kajian dilakukan hanya pada musim tertentu Bias tempat/lokasi,kajian dilakukan hanya di lokasi-lokasi yang mudah terjangkau Bias tokoh,kajian dilakukan hanya dengan tokoh masyarakat Bias gender,kajian dilakukan hanya dengan kelompok laki laki saja atau perempuan saja Bias profesi, kecenderungan untuk memahami masyarakat dari aspek profesi peneliti Bias lainnya????


3


Pembelajaran Nilai dalam PS Melalui kegiatan yang dilakukan bersama, diharapkan : Tumbuh saling menghargai Saling mengerti Saling berbagi pengetahuan dan informasi Saling peduli terhadap permasalahan pihak lain

Topik Kajian dan Penggalian Informasi

4

Topik kajian dalam pemetaan swadaya didasarkan kepada masalah – masalah yang muncul dalam refleksi kemiskinan (dilihat dari hasil pohon persoalan kemiskinan).



KEMISKINAN

Kajian Kkdan Jiwa Miskin (daftar dan profil)

Cari kerja sulit Masalah Sosial

Masalah ekonomi

Tidak punya pekerjaan

Tidak punya penghasilan

Tidak ada peluang

Biaya pendidikan tinggi

Kebijakan

LEVEL 3

Pendidikan rendah

Kajian peraturan dan program

Masalah politik

Tidak punya keterampilan

Kemiskinan Kurang dipercaya

Malas Frustrasi (apatis)

Masalah Perilaku

Percaya miskin = nasib

LEVEL 4 Kajian masalah sosial, ekonomi dan lingkungan

Tidak ada informasi Masalah Akses informasi

LEVEL 2

Kajian Kelembagaan

Lembaga/pengambil keputusan tidak mampu menegakkan keadilan.

Menipisnya kepedulian Meningkatnya keserakahan Lunturnya nilai nilai kemanusiaan

Refleksi kepemimpinan LEVEL 1

Masalah Perilaku (akar masalah)

Keluaran yang Diharapkan

Adanya data – data dan rumusan permasalahan warga miskin menyangkut permasalahan sosial , ekonomi dan lingkungan. Adanya daftar KK dan jiwa miskin serta permasalahan yang khusus dari masing – masing jiwa. Adanya peta wilayah, peta sebaran warga miskin dan peta – peta topikal (kesehatan, pendidikan, sarana – prasarana lingkungan, dan sebagainya sesuai kebutuhan). Adanya kriteria kepemimpinan yang disepakati oleh masyarakat sebagai dasar bagi pemilihan anggota ” Badan Keswadayaan Masyarakat” Teridentifikasinya lembaga pengambil keputusan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan/Desa , yang sesuai dengan kriteria BKM – P2KP Adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga untuk penanggulangan kemiskinan yang demokratis. Adanya daftar potensi untuk pemecahan masalah – masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.


5


Manfaat :

Bagi masyarakat : merupakan proses belajar dan penyadaran tentang keadaan kehidupan dan lingkungan yangmereka hadapi, sehingga diharapkan tumbuh kepedulian terhadap warga sekitar dan mencari jalan keluar dari keadaan – keadaan yang dianggap mengganggu ( masalah) Bagi ‘orang luar’ : merupakan proses belajar dan penyadaran dalam memahami keadaan masyarakat, dan mendapatkan dukungan terhadap program yang dikembangkan.

Terima Kasih

6




7


Tabel 3.3 PERENCANAAN MASYARAKAT TAHUN 2009-2011 WIL-2 (WB) JENIS KEGIATAN PRONANGKIS

VOLUME KEGIATAN TH. 2009

TH. 2010

TH. 2011

Jalan

meter

10,234,443

10,803,506

5,729,054

Drainase

meter

1,756,596

1,417,227

1,014,689

Jembatan

meter

362,536

304,136

59,928

Perumahan MCK

unit unit

75,182 191,065

77,602 80,623

36,014 21,015

TPA/Gerobak Sampah

unit

Air Bersih

meter

80,353

53,821

16,051

595,135

656,065

238,712 26,590

Penerangan Umum

unit

78,480

48,078

Sarana Pendidikan

unit

42,890

22,743

4,632

Irigasi

meter

519,698

359,948

152,961

Sarana Kesehatan

unit

18,751

112,976

3,209

Sarana Perdagangan Saluran Pembuangan Limbah

unit meter

4,905 324,977

11,335 436,844

2,455 42,663

Tambatan Perahu Infrastruktur lannya

unit unit/mtr

28,342 354,473

72,897 532,600

8,638 179,677

Santunan Sosial/Hibah

orang

161,763

121,141

66,478

Peningkatan SDM

orang

715,213

674,240

195,758

Beasiswa

orang

205,080

145,506

61,433

Peningkatan Kesehatan Sosial Lainnya Pinjaman Bergulir

orang orang orang

670,580 839,458 470,997

510,847 768,844 405,454

179,963 259,992 150,305

Perencanaan masyarakat dalam kegiatan lingkungan cenderung didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang sifat kemanfaatannya bersifat komunal seperti pembangunan jalan, drainase, jembatan, air bersih, dan irigasi. Kecenderungan ini menunjukkan adanya realitas kebutuhan yang cukup besar terkait dengan sarana lingkungan yang bersifat umum. Selain itu pertimbangan aspek jumlah penerima manfaat menjadi salah satu faktor yang turut menentukan dalam penetapan prioritas kegiatan oleh masyarakat.

8



REALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2009-2011, WILAYAH-2 (WB) JENIS KEGIATAN Jalan Drainase Jembatan Perumahan MCK TPA/Gerobak Sampah Air Bersih Penerangan Umum Sarana Pendidikan Irigasi Sarana Kesehatan Sarana Perdagangan Saluran Pembuangan Limbah Tambatan Perahu Infrastruktur Lainnya Santunan Sosial/Hibah Peningkatan SDM Beasiswa Peningkatan Kesehatan Sosial lainnya Pinjaman Bergulir

satuan meter meter meter unit unit unit meter unit unit meter unit unit meter unit unit/m orang orang orang orang orang orang

VOLUME (TH 2009-2011) PRENCANAAN REALISASI 26,767,003 4,188,512 726,599 188,798 292,703 150,225 1,489,911 153,148 70,265 1,032,608 134,936 18,695 804,484 109,876 1,066,749 349,382 1,585,211 412,019 1,361,390 1,868,295 1,026,756

4,863,896 2,038,488 39,431 27,678 21,717 9,145 243,077 14,399 2,488 57,690 689 178 161,100 231 36,278 78,263 276,922 91,879 387,249 265,709 269,778

% 18.2% 48.7% 5.4% 14.7% 7.4% 6.1% 16.3% 9.4% 3.5% 5.6% 0.5% 1.0% 20.0% 0.2% 3.4% 22.4% 17.5% 22.3% 28.4% 14.2% 26.3%

Sumber : SIM PNPM Perkotaan, status 29-Feb-2012


9


KK MISKIN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN LINGKUNGAN TAHUN 2007-2011 Source data: Data SIM BLM Update Data: Data SIM P2KP_31 Mei 2012 < 65 % Merah

KEGIATAN LINGKUNGAN NO

PROVINSI

JUMLAH KK PENERIMA MANFAAT

KK MISKIN PENERIMA MANFAAT

%

1

ACEH

359,546

240,382

67%

2

SUMATERA UTARA

849,454

525,915

62%

3

SUMATERA BARAT

346,898

179,132

52%

4

RIAU

253,807

117,080

46%

5

JAMBI

611,783

130,124

21%

6

SUMATERA SELATAN

674,205

454,073

67%

7

BENGKULU

167,635

88,522

53%

8

LAMPUNG

547,590

318,841

58%

9

BANGKA BELITUNG

84,376

42,867

51%

10

KEPULAUAN RIAU

330,278

127,594

39%

11

DKI JAKARTA

440,666

234,796

53%

12

JAWA BARAT

8,081,736

5,238,168

65%

13

BANTEN

798,285

506,084

63%

14

KALIMANTAN BARAT

125,956

69,603

55%

13,672,215

8,273,181

61%

SUB JUMLAH 1

JAWA TENGAH

4,647,014

2,949,831

63%

2

D.I. YOGYAKARTA

484,980

277,252

57%

3

JAWA TIMUR

2,430,073

1,390,913

57%

4

BALI

312,014

94,903

30%

5

NUSA TENGGARA BARAT

559,882

364,754

65%

6

NUSA TENGGARA TIMUR

184,696

132,089

72%

7

KALIMANTAN TENGAH

132,837

86,728

65%

8

KALIMANTAN SELATAN

299,468

197,815

66%

9

KALIMANTAN TIMUR

366,841

154,210

42%

10



10

SULAWESI UTARA

211,266

145,126

69%

11

SULAWESI TENGAH

98,847

71,505

72%

12

SULAWESI SELATAN

409,085

241,810

59%

13

SULAWESI TENGGARA

366,345

114,396

31%

14

GORONTALO

13,520

12,311

91%

15

SULAWESI BARAT

20,860

16,759

80%

16

MALUKU

172,385

119,796

69%

17

MALUKU UTARA

157,765

82,307

52%

18

PAPUA BARAT

62,478

42,110

67%

19

PAPUA

56,506

38,880

69%

10,986,862 24,659,077

6,533,495 14,806,676

59% 60%

SUB JUMLAH TOTAL NASIONAL


11

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Contoh Peta Wilayah (Peta Dasar)

Contoh Peta Sebaran Rumah Warga Miskin

12


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Diagram Batang (kepemilikan MCK, akses air bersih, rumah tidak layak huni, dll) :

Contoh Bagan Masukan dan Keluaran Air


13


Contoh Bagan Masukkan dan Keluaran Pengelolaan Sampah

Contoh Bagan Sistem Pembuangan Air

14


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Contoh Kalender Musim Kondisi Lingkungan


15


PJM Pronangkis; Perencanaan Partisipatif Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan seringkali dilakukan dari atas ke bawah (top down). Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan atau peranan. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa terhadap masyarakat, masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan – kebutuhannya. Dalam hal ini masyarakt ditempatkan pada posisi objek pembangunan, program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah (top down) seringkali tidak berhasil dan kurang memberi manfaat, karena masyarakat kurang terlibat, sehingga mereka merasa kurang bertanggungjawab terhadap program dan keberhasilannya. Dari kondisi ini, pendekatan dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau subjek pembangunan. Pendekatan ini lebih bersifak memberdayakan masyarakat dimana pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumberdaya sebaik mungkin baik sumberdaya dari luar maupun sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri. Apa itu perencanaan partisipatif ? Perencanaan adalah suatu proses atau kegiatan menyusun rencana kegiatan, dengan demikian rencana adalah suatu hal yang belum dilakukan dan diharapkan akan dilakukan. Perencanaan partisipatif adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama – sama (partisipatif) dan terbuka yang dimulai dari penjajagan kebutuhan / permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan dan perumusan tujuan kegiatan. Apa saja proses perencanaan partisipatif ? Proses perencanaan partisipatif dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya : x Pengumpulan informasi yang biasanya disebut sebagai analisis situasi, identifikasi kebutuhan dan permasalahan serta potensi. x Penentuan masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk ditangani. x Perumusan tujuan – tujuan program yang ingin dicapai : jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. x Penyusunan rencana program, yang terdiri dari target yang ingin dicapai, kapan, dengan cara apa, siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan. x Penyusunan rencana aksi / kegiatan jangka pendek yang merupakan rincian kegiatan, yang terdiri dari nama kegiatan, jadwal, anggaran, pendanaan, organisasi pelaksana. Dalam tahapan siklus PNPM Mandiri Perkotaan, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, dimana di dalam kegiatan tersebut diidentifikasi penyebab, masalah, potensi serta dilakukan analisa masalah melalui pembuatan pohon masalah. Di lanjutkan dengan penyusunan PJM Pronangkis yang merupakan rencana tindak lanjut dari pemecahan permasalahan kemiskinan yang terjadi.

16


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Dalam perencanaan partisipatif sangat penting bahwa masyarakat terlibat dalam proses baik secara langsung maupun secara tidak langsung diajak diskusi mulai awal. Karena kalau tidak terlibat dalam proses dan mereka masyarakat tinggal beres, hal ini dapat menyebabkan kurangnya rasa tanggungjawab terhadap kegiatan dan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan masyarakat. Dalam membuat suatu perencanaan program tentunya harus dirumuskan terlebih dahulu kondisi ideal yang diharapkan, hal ini disebut membangun “Visi”. Pengertian visi adalah gambaran masa depan yang ideal dan menjadi dasar dalam proses perencanaan, karena itu visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai atau direalisasikan pada akhir periode perencanaan. Visi sangat penting peranannya karena merupakan arah yang ingin dicapai. Sehingga harus dirumuskan langkah atau upaya – upaya yang akan dilakukan agar visi tercapai. Hal ini disebut “misi”.


17


Slide 1

Slide 2

18



Slide 3

Slide 4


19


Slide 5

Slide 6

20



Slide 7

Slide 8


21


Slide 9

22



Best Practices PLPBK Slide 1

Slide 2


23


Slide 3

Slide 4

24



Slide 5

Slide 6


25


Slide 7

Slide 8

26



Slide 9

Slide 10


27


Slide 11

Slide 12

28



Slide 13

Slide 14


29


Slide 15

Slide 16

30



Slide 17

Slide 18


31


Slide 19

Slide 20

32



Slide 21


33


34



Slide 1

Slide 2


35


Slide 3

Slide 4

36



Slide 5

Slide 6


37


Manajemen Konstruksi Konsep Earned Value untuk Pengelolaan Proyek Konstruksi BIEMO W. SOEMARDI, MUHAMAD ABDUH, REINI D. WIRAHADIKUSUMAH DAN NURUDDIN PUJOARTANTO Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung

1. PENDAHULUAN Proyek konstruksi berkembang semakin besar dan rumit dewasa ini baik dari segi fisik maupun biaya. Pada prakteknya suatu proyek mempunyai keterbatasan akan sumber daya, baik berupa manusia, material, biaya ataupun alat. Hal ini membutuhkan suatu manajemen proyek mulai dari fase awal proyek hingga fase penyelesaian proyek. Dengan meningkatnya tingkat kompleksitas proyek dan semakin langkanya sumberdaya maka dibutuhkan juga peningkatan sistem pengelolaan proyek yang baik dan terintegrasi. Perencanaan dan Pengendalian Biaya dan Waktu merupakan bagian dari manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Selain penilaian dari segi kualitas, prestasi suatu proyek dapat pula dinilai dari segi biaya dan waktu. Biaya yang telah dikeluarkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan harus diukur secara kontinyu penyimpangannya terhadap rencana. Adanya penyimpangan biaya dan waktu yang signifikan mengindikasikan pengelolaan proyek yang buruk. Dengan adanya indikator prestasi proyek dari segi biaya dan waktu ini memungkinkan tindakan pencegahan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Konsep “earned value” merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep earned value menyajikan tiga dimensi yaitu penyelesaian fisik dari proyek (the percent complete) yang mencerminkan rencana penyerapan biaya (budgeted cost), biaya aktual yang sudah dikeluarkan atau yang disebut dengan actual cost serta apa yang yang didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan atau yang disebut earned value. Dari ketiga dimensi tersebut, dengan konsep earned value, dapat dihubungkan antara kinerja biaya dengan waktu yang berasal dari perhitungan varian dari biaya dan waktu (Flemming dan Koppelman, 1994). Berdasarkan kinerja biaya dan waktu ini, seorang manajer proyek dapat mengidentifikasi kinerja keseluruhan proyek maupun paket-paket pekerjaan di dalamnya dan kemudian memprediksi kinerja biaya dan waktu penyelesaian proyek. Hasil dari evaluasi kinerja proyek tersebut dapat digunakan sebagai early warning jika terdapat inefisiensi kinerja dalam penyelesaian proyek sehingga dapat dilakukan kebijakan-kebijakan manajemen dan perubahan metode pelaksanaan agar pembengkakan biaya dan keterlambatan penyelesaian proyek dapat dicegah.

38


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 2. MANAJEMEN WAKTU Manajemen waktu pada suatu proyek (Project Time Management) memasukkan semua proses yang dibutuhkan dalam upaya untuk memastikan waktu penyelesaian proyek,terdapat lima proses utama dalam manajemen waktu proyek, yaitu: • Pendefinisian Aktivitas. Merupakan proses identifikasi semua aktivitas spesifik yang harus dilakukan dalam rangka mencapai seluruh tujuan dan sasaran proyek (project deliveriables). Dalam proses ini dihasilkan pengelompokkan semua aktivitas yang menjadi ruang lingkup proyek dari level tertinggi hingga level yang terkecil atau disebut Work Breakdown Structure (WBS). • Urutan Aktivitas. Proses pengurutan aktivitas melibatkan identifikasi dan dokumentasi dari hubungan logis yang interaktif. Masing-masing aktivitas harus diurutkan secara akurat untuk mendukung pengembangan jadwal sehingga diperoleh jadwal yang realisitis. Dalam proses ini dapat digunakan alat bantu komputer untuk mempermudah pelaksanaan atau dilakukan secara manual. Teknik secara manual masih efektif untuk proyek yang berskala kecil atau di awal tahap proyek yang berskala besar, yaitu bila tidak diperlukan pendetailan yang rinci. • Estimasi Durasi Aktivitas. Estimasi durasi aktivitas adalah proses pengambilan informasi yang berkaitan dengan lingkup proyek dan sumber daya yang diperlukan yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan estimasi durasi atas semua aktivitas yang dibutuhkan dalam proyek yang digunakan sebagai input dalam pengembangan jadwal. Tingkat akurasi estimasi durasi sangat tergantung dari banyaknya informasi yang tersedia. • Pengembangan Jadwal. Pengembangan jadwal berarti menentukan kapan suatu aktivitas dalam proyek akan dimulai dan kapan harus selesai. Pembuatan jadwal proyek merupakan proses iterasi dari proses input yang melibatkan estimasi durasi dan biaya hingga penentuan jadwal proyek. • Pengendalian Jadwal. Pengendalian jadwal merupakan proses untuk memastikan apakah kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan alokasi waktu yang sudah direncanakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian jadwal adalah: a.Pengaruh dari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan jadwal dan memastikan perubahan yang terjadi disetujui. b. Menentukan perubahan dari jadwal. c. Melakukan tindakan bila pelaksanaan proyek berbeda dari perencanaan awal proyek. 3. MANAJEMEN BIAYA Manajemen biaya proyek (project cost management) melibatkan semua proses yang diperlukan dalam pengelolaan proyek untuk memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan anggaran biaya yang telah disetujui. Hal utama yang sangat diperhatikan dalam manajemen biaya proyek adalah biaya dari sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, sebagai berikut: • Perencanaan Sumber Daya. Perencanaan sumber daya merupakan proses untuk menentukan sumber daya dalam bentuk fisik (manusia, peralatan, material) dan jumlahnya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas proyek. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses estimasi biaya. • Estimasi Biaya. Estimasi biaya adalah proses untuk memperkirakan biaya dari sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Bila proyek dilaksanakan melalui sebuah kontrak, perlu dibedakan antara perkiraan biaya dengan nilai kontrak. Estimasi biaya melibatkan perhitungan kuantitatif dari biaya-biaya yang muncul untuk menyelesaikan proyek. Sedangkan nilai kontrak


39

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN merupakan keputusan dari segi bisnis di mana perkiraan biaya yang didapat dari proses estimasi merupakan salah satu pertimbangan dari keputusan yang diambil. • Penganggaran Biaya. Penganggaran biaya adalah proses membuat alokasi biaya untuk masingmasing aktivitas dari keseluruhan biaya yang muncul pada proses estimasi. Dari proses ini didapatkan cost baseline yang digunakan untuk menilai kinerja proyek. • Pengendalian Biaya. Pengendalian biaya dilakukan untuk mendeteksi apakah biaya aktual pelaksanaan proyek menyimpang dari rencana atau tidak. Semua penyebab penyimpangan biaya harus terdokumentasi dengan baik sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan. 4. KONSEP EARNED VALUE Sejalan dengan perkembangan tingkat kompleksitas proyek yang semakin besar, seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian proyek dan pembengkakan biaya. Sistem pengelolaan yang digunakan biasanya memisahkan antara sistem akuntansi untuk biaya dan sistem jadwal proyek konstruksi. Dari sistem akuntansi biaya dapat dihasilkan laporan kinerja dan prediksi biaya proyek, sedangkan dari sistem jadwal dihasilkan laporan status penyelesaian proyek. Informasi pengelolaan proyek dari kedua sistem tersebut saling melengkapi, namun dapat menghasilkan informasi yang berbeda mengenai status proyek. Dengan demikian, dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan antara informasi waktu dan biaya,untuk kepentingan tersebut, konsep earned value dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja yang mengintegrasikan antara aspek biaya dan aspek waktu. konsep earned value memberikan dimensi yang ketiga selain biaya aktual dan biaya rencana. Dimensi yang ketiga ini adalah besarnya pekerjaan secara fisik yang telah diselesaikan atau disebut earned value/percent complete. Dengan adanya dimensi ketiga ini, seorang manajer proyek akan dapat lebih memahami seberapa besar kinerja yang dihasilkan dari sejumlah biaya yang telah dikeluarkan Ada tiga elemen dasar yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja dari proyek berdasarkan konsep earned value. Ketiga elemen tersebut adalah: • Budgeted Cost for Work Scheduled (BCWS) merupakan anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu. BCWS dihitung dari akumulasi anggaran biaya yang direncanakan untuk pekerjaan dalam periode waktu tertentu. BCWS pada akhir poyek (penyelesaian 100 %) disebut Budget at Completion (BAC). BCWS juga menjadi tolak ukur kinerja waktu dari pelaksanaan proyek. BCWS merefleksikan penyerapan biaya rencana secara kumulatif untuk setiap paket-paket pekerjaan berdasarkan urutannya sesuai jadwal yang direncanakan. • Actual Cost for Work Performed (ACWP) adalah representasi dari keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode tertentu. ACWP dapat berupa kumulatif hingga periode perhitungan kinerja atau jumlah biaya pengeluaran dalam periode waktu tertentu. • Budgeted Cost for Work Performed (BCWP) adalah nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. BCWP inilah yang disebut earned value. BCWP ini dihitung berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Ada beberapa cara untuk menghitung BCWP diantaranya adalah: Fixed formula, Milestone weights, Milestone weights with percent complete, Unit complete, Percent complete, Level of effort.

40


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 5. KRITERIA EARNED VALUE MANAGEMENT SYSTEM Walaupun konsep earned value terlihat sederhana, namun implementasinya dalam pengelolaan proyek tidaklah mudah karena harus didukung oleh sistem manajemen yang mampu menyediakan input data yang lengkap dalam perhitungan kinerja proyek. Bila kinerja proyek buruk, sistem akan mampu menelusuri bagian mana yang bermasalah yang menyebabkan pembengkakan biaya dan terjadinya keterlambatan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat dilakukan dan semua data terdokumentasi dengan baik untuk keperluan di masa datang pada pengelolaan proyek berikutnya. Fleming dan Koppelman (1994) menjelaskan 10 kriteria bagi terselenggaranya pengelolaan proyek yang berdasarkan pada konsep earned value, sebagai berikut: • Komitmen manajemen. Pada penerapan konsep earned value, harus ada kebulatan tekad dari manajer proyek untuk memanfaatkan konsep earned value di dalam sistem manajemen pada proyek yang ditanganinya. Komitmen juga harus ada pada organisasi utama perusahaan dalam mendukung keputusan penggunaan konsep earned value pada manajemen proyek. • Menetapkan lingkup proyek dengan work breakdown structure (WBS). Pada setiap proyek, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan lingkup proyek agar pada saat pelaksanaannya lingkup proyek tidak meluas yang menyebabkan kegagalan proyek. Salah satu teknik yang dapat digunakan dan terbukti ampuh dalam membatasi lingkup proyek adalah dengan WBS. WBS memperlihatkan hirarki perencanaan pekerjaan yang berorientasi pada produk yang dihasilkan proyek. WBS menjadi acuan dalam menentukan aktivitas dan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai sasaran proyek. • Menciptakan management control cells (cost account). Cost account adalah pertemuan antara level terendah WBS dengan fungsi dari organisasi. Cost account harus memiliki empat elemen yaitu: memperlihatkan pekerjaan di level tugas; mempunyai kerangka waktu pelaksanaan yang spesifik bagi masing-masing tugas; mempunyai anggaran biaya untuk penggunaan sumber daya; dan mempunyai pihak yang bertanggung jawab untuk masing-masing sel. • Menetapkan tanggung jawab fungsional untuk setiap bagian terkecil dari manajemen proyek (project’s management control cells). Dibutuhkan organisasi proyek yang dalam strukturnya terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas. Organisasi proyek dibagi dalam divisi dan subdivisi. Masing-masing divisi dan subdivisi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan kepemilikan cost account masingmasing divisi dan subdividivisi. • Membuat earned value baseline. Langkah selanjutnya adalah menetapkan baseline yang digunakan dalam menghitung kinerja proyek. Basis ukuran kinerja proyek harus memasukkan semua cost account dan biaya-biaya tidak langsung proyek seperti biaya tak terduga dan profit. Untuk memperolah basis ukuran kinerja proyek, digunakan proses perencanaan formal proyek mulai dari proses estimasi, penjadwalan dan penganggaran. Untuk keperluan pengendalian, pihak manajemen harus menentukan batasan untuk penilaian kinerja proyek. • Penggunaan proses formal penjadwalan proyek. Penggunaan earned value membutuhkan alat bantu pengendalian proyek seperti master schedule, kurva S dan bar chart. Alat bantu pengendalian proyek dibuat melalui proses penjadwalan. Alat bantu ini menunjukkan kerangka waktu dari masing-masing paket pekerjaan dan anggaran biayanya.


41

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN • Pengelolaan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya tidak langsung perlu dikelompokkan tersendiri/terpisah dari biaya langsung proyek. Terkadang biaya tidak langsung mempunyai porsi yang lebih besar dari biaya keseluruhan proyek. Oleh karena itu biaya tidak langsung proyek perlu diperhatikan dan ditangani secara baik. • Secara periodik, mengestimasi biaya penyelesaian proyek. Salah satu manfaat dari konsep earned value adalah mampu memprediksi biaya penyelesaian proyek (EAC). Dengan dasar kinerja aktual proyek (SPI dan CPI), dapat diprediksi secara akurat berapa lagi dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. • Pelaporan status proyek. Batasan varian yang sudah ditentukan manajemen menjadi acuan kapan manajemen akan bertindak. Bila kinerja proyek berada diluar batasan yang telah ditetapkan, hal tersebut merupakan sinyal peringatan bagi pihak manajemen untuk bertindak. Penerapan earned value dalam menajemen proyek merupakan salah satu contoh penerapan management by exception. Management by exception adalah tipe sistem manajemen yang baru melakukan tindakan ketika ada penyimpangan. • Menyusun historical database. Pembentukan historical database memungkinkan perbaikan proyek yang akan dikerjakan menjadi lebih baik. Historical database digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan proyek di masa yang akan datang.

42



MENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS KEGIATAN INFRASTRUKTUR Tujuan: x Peserta memahami Lingkup Kegiatan dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Tahap Perencanaan Teknis Kegiatan Infrastruktur x Peserta memahami dan menyadari Sasaran, Ukuran Sasaran dan Langkah-langkah teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan (Penyediaan Lahan, Desain/Spesifikasi Teknis/Gambar, Safeguards, Penyusunan RAB, Pengorganisasian Pelaksanaan Konstruksi, Dokumen Proposal Pelaksanaan); x Peserta memahami dan mampu melakukan Pengorganisasian Pelaksanaan Perencanaan Teknis x Peserta memahami langkah-langkah dan mekanisme Verifikasi Kelayakan Proposal I. TAHAP PERENCANAAN Perencanaan teknis infrastruktur secara sederhana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun rencana opersional/pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau dalam Implementasi Program P2KP adalah proses Penyusunan Usulan Proposal Kegiatan infrastruktur yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan (Masyarakat) sebelum melaksanakan tahapan pembangunan fisik/konstruksi.

1.

MENENTUKAN TUJUAN/SASARAN Tujuan Proyek Pembangunan Infrastruktur : terwujudnya infrastruktur yang diinginkan sesuai dengan ketentuan, standar mutu teknis bangunan dalam kurun waktu dan biaya yang telah ditetapkan (secara efektif dan efisien). Sasaran perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan infrastruktur P2KP adalah tersedianya rencana teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur (dokumen proposal) yang dapat menjamin terwujudnya infrastruktur yang diinginkan sesuai dengan ketentuan, kriteria/ standar teknis bangunan (mutu yang dipersyaratkan) secara efektif dan efisien serta dapat bermanfaat secara berkelanjutan.

Ukuran dan standar keluaran yang yang ingin dicapai adalah : a)

Jenis Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dokumen perencanaan RPLP dan RTPLP;

b)

Luas lahan yang diperoleh/tersedia, sesuai kebutuhan bangunan yang dan tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat (pemilik lahan dan warga sekitarnya); Tersedianya rencana teknis bangunan (Desain/Gambar, Spesifikasi Teknis) yang memenuhi kriteria/standar teknis bangunan (oleh instansi teknis seperti PU);

c)


43

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN d) e) f) g) h) i) j) 2.

Tersedianya rencana teknis pengamanan dampak lingkungan dan sosial sesuai ketentuan pembangunan yang berlaku; Tersedianya rencana biaya pembangunan yang efisien (termasuk tidak menimbulkan biaya tinggi atau sesuai dengan kebutuhan kegiatan dilapangan); Tersedianya rencana waktu pelaksanaan pembangunan yang efektif (dapat dicapai, termasuk tidak melampaui batas yang ditentukan oleh program); Tersedianya rencana pengadaan yang sesuai dengan metode pengadaan yang telah ditetapkan program. Adanya Komitmen warga penerima manfaat untuk pemeliharaan bersama; Progres kegiatan perencanaan teknis telah mencapai 100% (selesai); Waktu pelaksanaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan program;

MENENTUKAN LINGKUP KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS

Menentukan lingkup kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan pada dasarnya berkaitan dengan menentukan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran yang diinginkan. Lingkup perencanaan teknis adalah keseluruhan kegiatan atau pekerjaan perencanaan teknis yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan (menghasilkan dokumen perencanaan yang layak sesuai persyaratan). Untuk mencapai sasaran tersebut maka lingkup kegiatan perencanaan teknis infrastruktur meliputi kegiatan: x Penyediaan lahan; x Survey & Investigasi (Teknis Infrastruktur, Swadaya Masyarakat, Harga Satuan Dasar (Upah, Bahan, Alat); x Kesepakatan Swadaya Masyarakat; Kesepakatan Harga Satuan Dasar; x Penyusunan Desain/Gambar/Spesifikasi Teknik; x Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial; x Perhitungan RAB; x Penyusunan Jadwal Pelaksanaan; x Penyusunan Jadwal Pengadaan; x Pernyataan Kesanggupan O&P. Keseluruhan Lingkup kegiatan tersebut dilaksanakan secara partisipatif.

44



Gambar 2 : DIAGRAM ALIR TAHAP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN TEKNIS (PENYUSUNAN DED dan PROPOSAL) KEGIATAN PLPBK

PERSIAPAN

Pembentukan Tim penyusun DED

Survey Teknis Prasarana (Photo 0%)

COACHING / KONSOLIDASI TIM PENYUSUN DED

Pihak Ketiga

Pembentukan Panitia Pengadaan, Pengumuman, Pendaftaran, Undangan, Penjelasan Kantor/Lapangan

Penyusunan DED

L K M / UPL KSM

Survey Harga Satuan Upah/Bahan/ Alat

Menyusun Perkiraan Waktu & Biaya Pekerjaan

Peta Lokasi/ Site Plan, Gambar Teknis,

Rembug Pengadaan PENETAPAN PROYEK

Swakelola Masyarakat

Kepastian legalitas lahan

Penilaian Kelayakan Proposal

PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA

COACHING PELAKSANA Pengorganisasian & Teknis Penyusunan Proposal Kegiatan

SURVEY & INVESTIGASI

DOKUMEN RPLP-TPLP

PENILAIAN KELAYAKAN & PENETAPAN PROYEK

PELAKSANAAN PERENCANAAN TEKNIS / PENYUSUNAN DED dan PROPOSAL

Swadaya Masyarakat

Rembug Kesepakatan Swadaya

Harga Satuan Upah/Bahan

Rembug Kesepaka tan Harga

Penyusunan RAB

Rencana Jadwal

Calon Tenaga Kerja

Rencana Pengadaan Organisasi Lapangan Pernyataan Kesiapan O&P

Penyusunan Dok. Proposal & Penyampaian ke BKM/TPP

Buku Perencanaan Teknis Kegiatan Infrastruktur

Secara garis besar langkah kegiatan diuraikan garis besarnya sebagai berikut : 1)

Penyiapan Lahan/Tanah Lokasi Pembangunan Infrastruktur; Untuk mewujudkan bangunan infrastruktur, diperlukan ketersediaan lahan/tanah (termasuk bangunan/tanaman produktif/aset berharga lainnya yang terkena) sebagai lokasi pembangunannya. Dimana lahan tersebut memiliki sifat yang terbatas dan keberadaannya dilindungi oleh hukum.

Ukuran dan standar keluaran kegiatan, adalah : Luas lahan bangunan; Jumlah kontribusi penyediaan lahan; Jumlah pemilik/warga yang terkena dampak pembangunan; Jumlah pemilik/warga terkena dampak yang terlibat; Jumlah pemilik/warga terkena dampak yang puas atas terselesaikannya persyaratanpersyaratan atau tuntutan yang diinginkan; Jumlah dan kelengkapan bukti-bukti administratif hasil proses musyawarah. Beberapa prinsip dalam proses penyediaan lahan adalah : Menghindarkan atau meminimalkan adanya dampak sosial bagi masyarakat; Transparan, Partisipatif dan Akuntabel 3 pola penyediaan lahan yang umumnya terjadi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur P2KP, yaitu : a. Penyediaan lahan melalui kontribusi lahan oleh warga penerima manfaat langsung; b. Penyediaan lahan melalui mekanisme kompensasi (ganti rugi tunai);


45

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN c. Penyediaan lahan melalui kontribusi pemerintah setempat. Sedangkan cara kontribusinya, dapat dilakukan melalui : a. Hibah, kontribusi secara sukarela yang disertai dengan pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain tanpa ada batas waktu tertentu (selamanya); b. Ijin pakai, kontribusi secara sukarela tanpa disertai pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain dan hanya dalam kurun waktu tertentu; c. Ijin dilalui, pada prinsipnya sama dengan ijin pakai, hanya disini bahwa pemilik masih tetap diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut sepanjang tidak merusak kepentingan pihak yang diberi ijin. Contoh sederhana adalah ijin pemasangan pipa air bawah tanah yang melewati pekarangan rumah warga, dimana pemilik masih diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut (bagian atas/permukaannya) sebagai tempat lalulintas orang atau ternaknya, dll. d. Kompensasi atau gantirugi tunai, penyediaan lahan yang diberikan oleh pihak pemilik dengan persyaratan ada ganti rugi tunai. Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan langkahlangkah kegiatan adalah sebagaimana terlihat pada diagram proses penyediaan lahan. Diagram tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. : a. Pemeriksaan apakah kegiatan infrastruktur yang diusulkan membutuhkan pembebasan tanah. b. Pengumpulan informasi dasar/minimum berupa: Kebutuhan luas lahan; Alamat lokasi tanah; pemilik; Status tanah dan peruntukan lahan saat ini. c. Melakukan pertemuan/rembug dengan pihak pemilik/yang terkena dampak dan melibatkan pihak-pihak lain seperti Lurah/Kades, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat/adat, BKM/LKM dan lain-lain yang dianggap perlu. d. Berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai, buatlah administrasi pertanggungjawaban yang diperlukan sesuai bentuk kontribusinya : x Hibah : Surat Pernyataan Hibah, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik dan Surat Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang setempat. x Ijin Pakai/Ijin Dilalui : Surat Pernyataan Ijin Pakai atau Ijin Dilalui, yang juga mencantumkan batasan waktu dan sanksi/syarat-syaratnya. x Kompensasi : Surat Pernyataan Ganti Rugi, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik, Kwitansi Pembayaran/Bukti Pelunasan Ganti rugi dan Surat Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang setempat.

46


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN e. Seluruh proses dan administrasi yang diperlukan selanjutnya diverifikasi bersama

Diagram Proses Penyediaan Lahan Lokasi Infrastruktur Apakah Subproyek membutuhkan Pembebasan Lahan ?

SELESAI (Verifikasi)

Tidak

Ya Kumpulkan Informasi Dasar : 1. 2. 3. 4.

Berapa Luas Lahan Yang Dibutuhkan? Dimana Alamat Lokasi tersebut? Siapa Pemiliknya? Apa Status Kepemilikan-nya (probadi/keluarga/adat/dll

5.

Apa Peruntukan Lahan tersebut saat ini?

Lakukan Rembug2 Kesepakatan Pembebasan Lahan (dengan Pemilik)

Apakah Kesepakatan Pembebasan Lahan : “HIBAH”

Ya

?

Penyerahan Lahan

Notulen & Photo2 Daftar Hadir

Buat Surat : 1. Pernyataan HIBAH dari Pemilik; 2.Surat Pelepasan Hak Milik; 3. Permhnan Pemisahan Hak

Pernyataan Hibah Surat Pemisahan Hak Milik (PPAT)

Tidak Apakah Kesepakatan Pembebasan Lahan : Ijin Pakai/ Dilalui” ?

Ya

Buat Surat Kesepakatan “ Ijin Pakai atau Ijin Dilalui” (dengan Pemilik Lahan)

Pernyataan Ijin Pakai/Ijin

Tidak

Tidak

Apakah Kesepakatan Pembebasan Lahan : “Gantirugi” ?

Ya

Buat Surat Kesepakatan “Ganti Rugi” ( dengan Pemilik Lahan)

Surat Pernyataan Gantirugi

Kuitansi Membuat Surat : 1. Bukti Pelunasan Gantirugi. 2. Surat Pelepasan Hak Milik; 3. Permhnan Pemisahan Hak

Surat Pemisahan Hak Milik (PPAT)


47

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 2)

Melakukan Survey & Investigasi

A). Survey Teknis Prasarana Sasaran Survey Teknis prasarana ini adalah untuk mendapatkan data-data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur, yang selanjutnya akan dipergunakan dalam menentukan desain dan gambar rencana. Sebelum melakukan survey, masyarakat yang memiliki keahlian teknik dan relawan/ masyarakat yang berminat perlu dibekali pemahaman teknik, terutama mencakup Jadwal dan Urutan kegiatan; Pembentukan Tim Survey dan pembagian tugas masing-masing; Kebutuhan data-data yang diperlukan (sesuai jenis prasarana); Teknik pengumpulan data/Cara pengisian formulir survey; Cara penggunaan alat survey yang digunakan; Persiapan peralatan yang dibutuhkan. Hal – hal lain yang penting untuk disurvei berkaitan dengan desain dan pelaksanaan adalah : Gambar lokasi dan lingkungan prasarana; Situasi lokasi dan tata letak prasarana, meliputi : ukuran letak prasarana, ketinggian/elevasi, ukuran letak dengan bangunan lain yang ada, dll; Kondisi lingkungan lokasi, seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras, air tanah, saluran air, material yang ada, dll; Akses/jalan masuk lokasi untuk pengangkutan material/alat. Pada kegiatan survey teknis ini, juga membuat dokumentasi/photo awal (0%) kegiatan. B). Survey & Investigasi Swadaya Masyarakat Prasarana yang dibangun melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat P2KP merupakan prioritas kebutuhkan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu maka P2KP mendorong sebesar besarnya kegiatan dilaksanakan secara swadaya/gotong royong. Ukuran dan standar keluarannya kegiatan ini adalah : untuk mengetahui siapa, apa saja bentuknya dan berapa besarnya swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur. C). Survey & Investigasi Harga Satuan Upah/Bahan/Alat Yang dimaksudkan dengan harga satuan upah/bahan/alat disini adalah harga per satu satuan pengukuran upah tenaga kerja. Sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM MP/P2KP, khususnya untuk meningkatkan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka pihak Pelaksanaa harus melakukan survey Harga Satuan ini minimal pada 3 toko/pemasok setempat/terdekat, yang harus dilakukan oleh Tim Survey yang dipilih secara terbuka dari anggota Organisasi Pelaksana yang dipercaya dan minimal berjumlah 3 (tiga) orang. D). Survey & Investigasi Calon Tenaga Kerja Selain ketiga survey sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam perencanaan teknis ini juga perlu dilakukan survey ketersediaan calon tenaga kerja yang akan terlibat nantinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Ukuran dan standar keluarannya adalah Jumlah Calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan (swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar).

48



Melakukan Rembug ”Kesepakatan Swadaya Masyarakat” Hasil Survey & Investigasi Swadaya masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya, selanjutnya harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Forum ini dilakukan oleh pihak pelaksana pekerjaan bersama-sama dengan seluruh warga selaku penerima manfaat kegiatan.

4)

Melakukan Rembug ”Kesepakatan Harga” Seperti halnya swadaya masyarakat, Hasil Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah dilaksanakan sebelumnya, harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Forum ini dilakukan oleh pihak pelaksana pekerjaan bersama-sama dengan seluruh warga selaku penerima manfaat kegiatan. Ukuran dan standar keluarannya adalah Kesepakatan swadaya harga upah/bahan/alat dibuat dalam Berita Acara dan Daftar Hadir Peserta dibuat;

5)

Membuat Desain, Spesifikasi Teknis & Gambar-gambar Bangunan Dalam praktek pengelolaan proyek infrastruktur, lazimnya pernyataan-pernyataan tentang mutu bangunan (syarat yang memenuhi penggunaan bangunan dan dalam proses penyusunannya diawali dari proses Desain/perancangan, Gambar-gambar & Spesifikasi Teknis, kemudian diuraikan juga secara terbatas dalam Daftar Kuantitas (jenis pekerjaan dan volumenya), RAB (jenis pekerjaan, volume yang diperhitungkan/dibiayai) dan Surat Perjanjian Kerjasama seperti SPPD-L/SPPB. Dan pada tahap pelaksanaan pembangunannya, semua dokumen tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai pedoman mewujudkan mutu bangunan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Membuat Desain, Spesifikasi & Gambar-gambar perencanaan teknik, pada dasarnya adalah menentukan persyaratan bangunan yang diinginkan agar bangunan dapat berfungsi baik, menjamin keamanan/keselamatan termasuk kenyamanan dan kesehatan masyarakat penggunanya. Sedangkan kKriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur yang direncanakan harus mengacu pada kriteria desain standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum atau instansi teknis terkait lainnya Sasarannya adalah untuk menentukan persyaratan mutu sesuai kriteria dan persyaratan teknis bangunan. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan : a)

Desain, pembuatan berdasarkan hasil survey dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan. Ada pemilihan alternatif-alternatif desain/rancangan bangunan yang sesuai. Hasil proses Survey dan Desain ini kemudian dituangkan dalam GambarGambar teknik (gambar Perencanaan).

b)

Spesifikasi Teknis, dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai semua persyaratan teknis dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan.


49

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN c)

Gambar-gambar, yang dibuat berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, dengan mencantunmkan juga hal-hal penting yang berkenaan dengan mutu prasarana yang diinginkan.

Beberapa macam gambar rencana yang lazim dibuat pada tahap ini, yaitu : Gambar Situasi; Gambar Denah; Gambar Pandangan/Tampak; Gambar Penampang/Potongan. Khusus untuk bangunan yang mempunyai bentuk sama atau sebahagian dapat menggunakan gambar typikal.

6)

Menyusun Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan; Selain ketentuan terkait dengan penyediaan tanah/lahan, ketentuan/peraturan lain yang menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah adanya perlindungan/pelestarian terhadap dampak lingkungan. Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah : a) Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. b) Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), c) Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, dilengkapi dengan perencanaan pengelolaan dampak. Ukuran dan standar keluarannya adalah : Ada/tidaknya kegiatan yang dibangun atau bahan bangunan yang digunakan tidak termasuk dalam Daftar/List Negatif yang telah ditetapkan; Ada/tidaknya Dampak negatif terhadap Lingkungan dari bangunan yang dibangun; Tersedia atau tidaknya tindakan antisipasi/pengamanan dampak negatif sosial dan lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan PNPM; Prinsip dasar yang melandasi pengendalian dampak lingkungan dalam program ini adalah meminimumkan efek negatif dan memaksimumkan dampak positif dari setiap kegiatan konstruksi (termasuk dampak negatif atas pembebasan lahan). Oleh sebab itu, maka pendekatan penanganan pengamaman dampak (safeguards) kegiatan, akan dilakukan melalui : a). Desain perencanaan teknis bangunan yang mengacu pada kriteria desain/standar teknis pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan instansi teknis seperti Departemen Pekerjaan Umum; dan b). Pemeriksaan terhadap dampak lingkungan kegiatan skala kecil/sederhana melalui prosedur khusus atau prosedur operasi standar/POS untuk setiap kegiatan infrastruktur yang diusulkan, yaitu Daftar Periksa/Uji Identifikasi Dampak Lingkungan dan Daftar Periksa Kegiatan Terlarang. Catatan : untuk lebih detail bisa dilihat di Pedoman Safeguard Lingkungan

7)

Menentukan Lingkup Pekerjaan Konstruksi Lingkup pekerjaan konstruksi/proyek adalah keseluruhan pekerjaan/kegiatan konstruksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan bangunan yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini maka pada dasarnya kita hendak menentukan/merencanakan kegiatan-kegiatan dan sumberdaya apa yang diperlukan dalam setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Hal-hal yang

50

Menentukan/Mengidentifikasi Jenis-jenis pekerjaan konstruksi;


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Berdasarkan gambar/desain rencana dan spesifikasi maka dapat ditentukan identifikasi jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Selain itu dari jenis pekerjaan yang diidentifikasi ini nantinya akan menjadi dasar perhitungan biaya proyek.

Menentukan Kuantitas/Volume Jenis-jenis pekerjaan Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Acuan yang dipergunakan adalah Daftar Pekerjaan yang telah diidentifikasi dan Gambar rencana. Membuat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan. Daftar Rekapitulasi Kuantitas ini berupa tabel yang menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhan kegiatan (proyek).

Menentukan Metode/Cara Pelaksanaan Pekerjaan Secara sederhana yang dimaksudkan dengan metode kerja disini adalah cara bagaimana setiap kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan atau lebih terkait dengan teknologi apa yang akan dipergunakan, Apakah setiap pekerjaan akan dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja (manual) atau dengan peralatan (mekanis). Untuk menentukan metode kerja ini, diperlukan data dari hasil survey tentang ketersediaan tenaga kerja atau peralatan yang ada (dapat disediakan) dan kondisi lokasi pekerjaan, seperti apakah memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dengan cara manual atau mekanis, termasuk apakah kondisi jalan kerja dan ketersediaannya dari dan kelokasi pekerjaan memungkinkan bila akan menggunakan peralatan berat/besar. Selain itu juga harus dipertimbangkan seberapa besar rencana volume pekerjaan yang harus dibuat dengan metode yang dipilih, dikaitkan dengan waktu yang tersedia sehingga pemilihan metode kerja ini betul-betul dapat mendorong upaya pencapaian kualitas yang baik dan kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia.

Menentukan Urutan pekerjaan Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (berurut-urutan) untuk menghasikan bangunan/infrastruktur. Urutan atau susunan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dibuat berdasarkan urut-urutan (logika) pelaksanaan kegiatan dilapangan. Acuannya adalah selain pada urutan logika konstruksi bangunan juga mempertimbangkan metode kerja yang dipergunakan (khususnya bila ada penggunaan peralatan berat). Sebagai alat bantu sederhana untuk mengecek urut-urutan kegiatan pembangunan infrastruktur, maka terhadap setiap kegiatan dapat dibuat pertanyaan : Apakah Kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya ? Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikutnya ?


51


Menyusun Anggaran Biaya Pelaksanaan Konstruksi Anggaran Biaya kegiatan infrastruktur haruslah disusun secara realistis (paling mendekati pelaksanaan) dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi (tidak menimbulkan biaya tinggi) dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus harus sebanding dengan kualitas yang harus dipenuhi (biaya yang ekonomis). Perhatian utama terhadap anggaran biaya ini adalah agar tidak terjadi kekurangan atau berlebihan dilapangan sedangkan pada tahap pelaksanaan harus benar-benar dipedomani. Adapun manfaat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah : untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek/sub-proyek; Mengetahui jumlah/volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan; dan Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, khususnya pada saat melakukan pengadaan tenaga kerja, bahan dan alat, baik menyangkut jumlah, jenis, maupun harga satuannya masing-masing. Adapun ukuran dan standar keluarannya adalah : Tersedianya keseluruhan Perhitungan/Analisa Volume tiap jenis kebutuhan pekerjaan (tenaga kerja/bahan/alat) sesuai dengan volumenya (termasuk kualitas) dan menggunakan referensi Analisa Harga (Koefisien) yang dapat dipertanggungjawabkan; Tersedianya perhitungan RAB proyek/sub-proyek sesuai dengan volume kebutuhan (tenaga kerja/bahan/alat) setiap pekerjaan, termasuk administrasi yang diperlukan; Dipergunakannya hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat dan Kesepakatan Harga Hasil Survey sebagai acuan dalam perhitungan RAB proyek/sub-proyek; Pendekatan proses perhitungan RAB yang ditempuh adalah melakukan perhitungan volume kebutuhan tiap jenis tenaga kerja, bahan, alat, administrasi terlebih dahulu kemudian berdasarkan volume kebutuhan tersebut, dihitung keseluruhan nilai biayanya untuk memperoleh total biaya (RAB) baik swadaya masyarakat, Dinas/APBD maupun BLM/APBN yang diperlukan. Perhitungan RAB disini adalah mencakup perhitungan RAB Prasarana yang untuk masing-masing sumber dana yang akan dipergunakan. Hasil akhir dari perhitungan RAB ini adalah diperolehnya gambaran besarnya nilai rencana swadaya masyarakat dan APBD/BLM PNPM yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, meliputi : x Volume/kuantitas kebutuhan komponen biaya dari Swadaya Masyarakat maupun sumberdana BLM atau dari pihak lain; x Besarnya nilai/biaya Swadaya Masyarakat, APBD/BLM yang diperlukan;

9)

Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah formulir yang menggambarkan rencana waktu pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan suatu prasarana. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pada dasarnya memberikan gambaran tentang rencana waktu dan urut-urutan pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur. Sedangkan manfaat dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah : a) Mengetahui berapa lama pekerjaan pembangunan prasarana dapat dilaksanakan; b) Mengetahui kapan harus memulai pelaksanaan setiap jenis kegiatan dan berapa lama kegiatan tersebut dapat diselesaikan;

52


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN c) d)

Mengetahui berapa banyak volume setiap jenis kegiatan yang harus dibuat; Sebagai pedoman untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan pembangunan prasarana; Sasaran Kegiatan adalah Diketahuinya jangka waktu pelaksanaan proyek/keseluruhan pekerjaan yang paling realistis dan tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh program. 10) Menyusun Rencana Pengadaan Pengadaan yang dimaksudkan disini adalah Pengadaan Barang (Pembelian bahan bangunan atau Sewa Peralatan Konstruksi) atau penyediaan Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana. Sasaran/keluaran yang diharapkan adalah adanya rencana pengadaan yang dimiliki oleh setiap pelaksana kegiatan sejak awal yang sekaligus nantinya untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan. Adapun ukuran dan standar keluarannya adalah :

a) Nilai setiap pengadaan yang direncanakan sesuai dengan metode pengadaan yang ditetapkan dalam pedoman teknis PNPM-MP; b) Adanya Rencana Pengadaan kegiatan yang sesuai formulir yang rencana pengadaan yang ditentukan program; Penekanan utama dalam penyusunan rencana pengadaan ini lebih difokuskan kepada tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan sesuai dengan metode pengadaan yang diterapkan dalam PNPM-MP. 11) Membuat Pernyataan Kesanggupan O&P Sesuai dengan sasaran dari program dimana selain penyediaan infrastruktur yang berkualitas maka juga harus disiapkan keberlanjutan dari prasarana tersebut. Untuk mewujudkan keberlanjutan parasara tersebut maka salah satu upaya awal pada tahap perencanaan ini adalah penyusunan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana yang akan dibangun sebagai bentuk kesediaan dan janji/komitmen dari masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara sarana & prasarana. Nantinya, setelah usulan pekerjaan ditetapkan untuk dilaksanakan maka pihak pelaksana pekerjaan tersebut harus segera melanjutkan upaya ini dengan membentuk Organisasi Operasi & Pemeliharaan Infrastruktur sekaligus Rencana Kerja & Kesepakatan Pembiayaannya sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Sasaran Kegiatan adalah Adanya komitmen bersama warga pengguna prasarana untuk melaksanakan Operasi & Pemeliharaan (O&P) prasarana. 12) Pengorganisasian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Pembangunan Setelah semua rencana kegiatan disusun maka langkah pengelolaan berikutnya adalah mengorganisasikannya.


53

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Pengorganisasian diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan cara bagaimana mengatur dan mengalokasikan kegiatan serta sumberdaya kepada para anggota kelompok (organisasi) secara tepat agar dicapai adanya ketertiban, kelancaran dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Pengorganisasian juga adalah berkaitan dengan Yang Akan Melaksanakan Seluruh Rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini maka diperlukan struktur organisasi yang memberikan pengaturan peran masing-masing anggota. Peran ini kemudian dijabarkan menjadi pembagian tugas dan tanggungjawab. Adapun langkah-langkah pengorganisasian, meliputi : 1.

Menyusun Struktur Organisasi Mengelompokan kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya adalah pengelompokan/klasifikasi kegiatan-kegiatan kedalam unit atau bagian pekerjaan yang memiliki kesamaan fungsi. Kemudian mengkoordinasikan bermacam-macam kegiatan/unit kerja tersebut, agar semua orang/unit kerja bekerja secara benar, terarah dan mengindari adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas yang dilakukan antara satu orang/unit kerja dengan yang lainnya.

2.

Menentukan tugas/pekerjaan dan tanggungjawab yang akan dilakukan oleh setiap orang/unit kerja Organisasi; Berdasarkan pengelompokan kegiatan/unit kerja dalam struktur organisasi maka disusun tugas-tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap orang/unit kerja dalam organisasi tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan disini adalah agar tidak ada tugas/kegiatan yang sama, dilakukan oleh lebih dari satu unit kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan/tugas dan pemahaman bahwa tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh tiap orang/unit kerja ini adalah merupakan tugas bersama/organisasi. Struktur unit kerja dapat mencakup : Ketua; Sekretaris; Bendahara/Keuangan; Bagian Pengadaan/Logistik; Pelaksana Lapangan; Pengendalian Kualitas/Kuantitas; Ketua Regu Kerja/Mandor.

3.

Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Teknis Berdasarkan jenis kegiatan dan urut-urutan pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana diuraikan pada lingkup kegiatan perencanaan teknis diatas (juga dapat menggunakan referensi Diagram Alir Kegiatan Perencanaan Teknis) maka dapat disusun Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Teknis. Penting bagi Fasilitator : Menjadi perhatian atas waktu pelaksanaan, mengingat waktu pelaksanaan program dan kemampuan masyarakat yang terbatas sehingga beberapa upaya fasilitasi percepatan/antisipasi dalam perencanaan teknis adalah : Penyediaan Gambar-gambar Prototype/Typikal dengan Penyediaan List/Daftar Kegiatan untuk tiap jenis sub-proyek (perhatian mungkin daftar ini belum termasuk galian, timbunan, bangunan pelengkapnya sesuai kondisi lapangan), Volume tiap jenis pekerjaan, Volume Kebutuhan Tiap jenis pekerjaan/keseluruhan sub proyek, formulir-formulir perencanaan yang diperlukan.

54


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 4.

Pengorganisasian Pelaksanaan Perencanaan Teknis Setelah memahami Sasaran yang ingin dicapai, Lingkup Kegiatan, Rencana Biaya, Jadwal Pelaksanaan termasuk Kebutuhan Pengadaan Bahan/Alat yang diperlukan untuk Kegiatan pelaksanaan Perencanaan Teknis maka langkah selanjutnya adalah Pengorganisasian Masyarakat/Panitia untuk dapat melaksanakan kegiatan perencanaan teknis/penyusunan Proposal. Adapun langkah-langkah pengorganisasian dalam perencanaan, meliputi : x Menyusun Struktur Organisasi; x Menentukan tugas dan tanggungjawab setiap orang/unit kerja Organisasi; x Memilih/Menentukan orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan atau tugas dan tanggungjawab tersebut (Tim Kerja); x Menjelaskan/Membagi tugas dan menyerahkan tanggungjawab kepada setiap orang/unit kerja agar mereka memahami dan melaksanakan dengan benar; x Bimbingan, konsultasi dn kordinasi agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

II.

PELAKSANAAN & PENGENDALIAN PERENCANAAN TEKNIS

Setelah semua rencana disusun, organisasi telah ditetapkan, orang-orang telah ditunjuk dan memahami tugas dan tanggungjawabnya, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai urut-urutannya. Pelaksanaan hakekatnya adalah kegiatan menggerakkan, memotivasi dan mengkoordinasikan orang-orang atau unit kerja dalam organisasi agar dapat (Mampu dan Mau) melakukan tugas menurut aturan, efisiensi, produktif serta terkendali sehingga tujuan dapat dicapai sebaik-baiknya. Dalam hal ini maka peran yang dilakukan adalah Memimpin/Mendampingi mereka dalam melaksanakan Apa Yang diInginkan (Tugas/kegiatan yang mereka lakukan). Seluruh kegiatan perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan infrastruktur merupakan penjaminan mutu pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu maka kegiatan-kegiatan tahap perencanaan teknis harus dapat direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan dan dikendalikan sehingga sasaran/keluaran yang ingin dicapai (termasuk lingkup aktivitasnya) dari setiap kegiatan perencanaan teknis dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan/dipersyaratkan. Dengan pelaksanaan yang sesuai mekanisme dan substansi sasaran setiap kegiatannya, maka proses ini sangat diharapkan bahwa prasarana yang akan dibangun telah diseleksi secara bertahap dengan memperhatikan faktor-faktor seperti Dampak Lingkungan dan Sosial, kelayakan secara teknis (memenuhi kaidah teknis) dan biaya (biaya seimbang/wajar dengan kualitas & kuantitasnya), kemanfaatan, kesesuaian dengan kondisi yang ada dilapangan, kesiapan masyarakat dan kelembagaannya untuk melaksanakan sesuai potensi SDA/SDM serta terbangunnya kesadaran masyarakat untuk siap mengelola hasil pembangunan yang dimiliki secara bersama-sama. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan verifikasi atas proses dan hasil kegiatan tersebut oleh Konsultan Pendamping dan Pokja untuk memastikan bahwa proses yang telah dilakukan dan hasil kegiatan yang dicapai telah memenuhi persyaratan, kriteria yang telah ditentukan.


55

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Sebagai dasar untuk dapat mengendalikan setiap kegiatan tersebut maka dapat mengacu pada Mekanisme Kegiatan Perencanaan Teknis, Ukuran & standar sasaran yang telah ditetapkan pada setiap kegiatan tersebut (merupakan persyaratan kualitasnya), Jadwal Pelaksanaan Perencanaan Teknis dan Struktur Organisasi Pelaksanaan Perencanaan Teknis yang telah disepakati sebelumnya. Seperti telah diuraikan pada rencana pengendalian diatas, Pengendalian/Pengawasan pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan prasarana pada prinsipnya dilakukan terhadap semua aspek kegiatan, namun demikian dengan menetapkan prioritas pengawasan, maka dapat difokuskan pada 3 (tiga) aspek-aspek pengawasan pelaksanaan, seperti diuraikan pada tabel Aspek pengendalian berikut. Tabel Aspek Pengendalian Mutu Pelaksanaan Infrastruktur Kegiatan Tahap Perencanaan Teknis (Penyusunan Proposal Pelaksanaan) No

Aspek

1.

Lingkup Kegiatan perencanaan teknis

x

Cakupan Lingkup Kegiatan Perencanaan Teknis secara umum

2.

Mutu/Kualitas Kegiatan

x

Penyediaan Lahan

x

Survey Teknis Prasarana

x

Survey dan Kesepakatan Swadaya Masyarakat

x

Survey dan Kesepakatan Upah/Bahan/Alat

x

Survey Calon Tenaga Kerja

x

Desain/Spesifikasi Teknis/Gambar

x

Daftar Kuantitas Konstruksi

x

Pengamanan Dampak Lingkungan

x

RAB Pelaksanaan Konstruksi

x

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

x

Rencana Pengadaan

x

Rencana Organisasi Konstruksi

x

Pernyataan Kesanggupan O&P

x

Dokumen Proposal

x

Waktu memulai dan lama waktu Pelaksanaan Kegiatan

Hal/Kegiatan yang perlu disupervisi/ kendalikan

3.

Waktu

56


Harga

Pekerjaan/Lingkup

Pelaksanaan

Satuan

Kegiatan

Kegiatan


III.

VERIFIKASI PROPOSAL KEGIATAN INFRASTRUKTUR

Untuk mewujudkan hasil pembangunan sarana & prasarana yang berkualitas, berfungsi baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan maka prosesnya tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan saja, tetapi harus dimulai sejak awal persiapan dan perencanaan teknisnya. Salah satu upaya yang didesain secara terprogram untuk memastikan bahwa proses dan hasil perencanaan teknis kegiatan yang dilakukan oleh pihak pelaksana pekerjaan benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratakan maka dokumen Proposal sebagai hasil perencanaan teknis kegiatan harus diverifikasi kelayakannya. Verifikasi kelayakan usulan kegiatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai kebenaran/kelayakan dari dokumen proposal usulan kegiatan yang telah dibuat oleh pelaksana pekerjaan. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan adalah Pokja sedangkan Pendekatan pelaksanaannya adalah dilakukan secara bersama-sama oleh TPP dan Tim Konsultan. 1) Sasaran Hasil Yang diharapkan a. Sasaran/keluaran yang diharapkan dari kegiatan Verifikasi adalah agar kualitas hasil perencanaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tercapai (layak) untuk dibangun/dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/standar teknis yang di persyaratkan; b. Standar dan ukuran pencapaian keluaran : x Terbentuknya Tim Verifikasi Pekerjaan yang melibatkan unsur Pokja dan Konsultan (Askot Infra/Fasilitator Teknik); x Kemajuan kegiatan Verifikasi telah mencapai 100% (selesai); x Diketahuinya rekomendasi atas kelayakan (kualitas dan manfaat) dari rencana pelaksanaan kegiatan infrastruktur sesuai hasil verifikasi; x Dibuat/adanya Berita Acara Verifikasi Pekerjaan sesuai Rekomendasi hasil verifikasi; 2) Materi Verifikasi Materi Verifikasi Proposal Usulan Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur disajikan dalam Format Verifikasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang perlu diperiksa, mencakup Aspek Organisasi Pelaksana Pekerjaandan Aspek Manajemen & Teknik Kegiatan. 3) Mekanisme Pelaksanaan Mekanisme pelaksanaan kegiatan verifikasi adalah sebagaimana ditunjukan pada Gambar Diagram. Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi. Diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :


57

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen proposal usulan kegiatan pihak pelaksana pekerjaan yang telah selesai/disampaikan kepada TPP. b. Proses Verifikasi dilakukan secara bersama/tim yang terdiri dari TPP dan pihak Konsultan Pendamping (Fasilitatorl Teknik dan Askot Infrastruktur). c. Setelah proses verifikasi selesai, dilanjutkan Kesimpulan verifikasi berupa Rekomendasi Akhir yang disepakati bersama oleh Tim. Adapun alternatif kesimpulan dan tindaklanjutnya sebagai berikut : i. Kegiatan Layak : Dibuat Berita Acara Kelayakan Kegiatan; ii. Layak dengan Penyempurnaan : Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada pelaksana pekerjaan untuk dilakukan penyempurnaan sesuai catatan hasil verifikasinya. Tim juga menyepakati batas waktu penyempurnaan ini. Segera setelah penyempurnaan selesai maka dapat langsung meyampaikan dokumen perbaikan tersebut untuk diverifikasi kembali oleh Tim. iii. Tidak Layak : Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada pelaksana pekerjaan dan diteruskan kepada Pokja untuk dibahas status usulan tersebut dalam forum rapat Pokja (Rapat ini harus mengundang BKM, Dinas dan Pihak Pelaksana bersangkutan). Apabila hasil kesepakatan Rapat mengakibatkan perubahan usulan kegiatan maka harus mengacu prioritas pada RPLP dan RTPLP (harus ada Berita Acara Kesepakatan Perubahan Kegiatan) dan mekanisme selanjutnya adalah melakukan pembentukan Panitia kembali (bila ternyata usulan kegiatan pengganti tidak akan dilaksanakan oleh pengusul semula), penyusunan proposal usulan kegiatan dan proses verifikasi usulan. d. Setelah proses verifikasi selesai dan hasil rekomendasinya adalah layak maka dilakukan penyusunan Berita Acara Kelayakan yang ditandatanagani bersama oleh Tim Verifikasi dan disetujui oleh Ketua Pokja. Seluruh Proposal (termasuk penyempurnaanya) dan formulir Verifikasi yang telah diisi agar diarsipkan dikantor BKM dan Korkot.

58


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Diagram Alir Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan Lingkungan

4). Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan Verifikasi A. Persiapan x

x x

Askot Infra/Fasilitator Teknik memfasilitasi TPP untuk menyelenggarakan pertemuan membahas rencana Verifikasi Proposal, mencakup antara lain : 9 Membahas/menyepakati Instrumen Penilaian Verifikasi yang akan digunakan (Kriteria pada Formulir yang sudah disediakan dapat ditambahkan sesuai kesepakatan bersama sepanjang hanya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas & keberlanjutan Infrastruktur); 9 Menyepakati waktu & tempat pelaksanaan; 9 Menyepakati Tim Verifikasi (unsur TPP dan Askot Infra/Fastek); Semua anggota Tim memahami cara melaksanakan verifikasi; Tim Menyiapkan Dokumen Proposal yang sudah diterima dari Pelaksana Pekerjaan;

B. Pelaksanaan Verifikasi : 1. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa/menilai kebenaran atau kelayakan dari setiap dokumen proposal yang ada. Panduan pemeriksaan ini menggunakan ceklist/formulir yang telah disediakan sebelumnya. Cara pemeriksaan kebenaran/kelayakan untuk setiap aspek verifikasi. 2. Apabila terdapat bagian tertentu dari dokumen proposal yang memerlukan pemeriksaan lapangan/konfirmasi langsung dengan KSM/Panitia, maka Tim Menyepakati rencana kunjungan tersebut (waktu dan siapa yang melakukan). 3. Hasil Pemeriksaaan/Jawaban atas setiap pertanyaan Verifikasi dituliskan pada formulir (Kolom Penilaian Kelayakan


59

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 4. Setelah proses pemeriksaan selesai maka Tim membahas Kesimpulan/Rekomendasi Hasil Verifikasi dengan ketentuan berikut :

bersama

x

Layak : bila semua aspek yang dinilai mempunyai jawaban Ya/Terpenuhi.

x

Layak dengan Penyempurnaan : bila hasil Penilaian terdapat satu atau lebih Jawaban aspek ”Tidak Layak” atau terdapat catatan penyempurnaan;

x

Tidak Layak : bila ada jawaban ”Tidak Layak”/tidak sesuai kriteria, yaitu aspek organisasi dan aspek manajemen dan teknis kegiatan.

5. Cantumkan rekomendasi yang sesuai/dipilih tersebut, pada bagian akhir formulir dengan cara mencoret semua alternatif rekomendasi yang tidak dipilih; 6. Tindaklanjut hasil Rekomendasi : a. Kegiatan Layak : Dibuat Berita Acara Kelayakan Kegiatan; b. Layak dengan Penyempurnaan : Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada Pelaksana untuk dilakukan penyempurnaan sesuai catatan hasil verifikasinya. Tim juga menyepakati batas waktu penyempurnaan ini. c. Tidak Layak : Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada pelaksana dan diteruskan kepada TPP untuk dibahas status usulan tersebut dalam forum rapat TPP (Rapat ini harus mengundang BKM/Dinas terkait dan Pelaksana bersangkutan). Apabila hasil kesepakatan Rapat mengakibatkan perubahan usulan kegiatan maka harus mengacu prioritas pada dokumen perencanaan (harus ada Berita Acara Kesepakatan Perubahan Kegiatan). 7. Apabila proposal kegiatan telah dinilai layak, Buatlah Berita Acara Kelayakan Verifikasi yang ditandatanagani bersama oleh Tim Verifikasi dan disetujui oleh TPP.

Secara garis besar beberapa aspek yang diverifikasi adalah sebagai berikut: ASPEK YANG DIVERIFIKASI A.

ASPEK ORGANISASI

B

ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN

URAIAN

1. Apakah Organisasi KSM telah ada dan disetujui. 2. Apakah telah dibuat Pernyataan Kesanggupaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

60

Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana oleh BKM. Apakah Prasarana yang diusulkan sesuai dokumen RTPLP Apakah rencana lahan lokasi Bangunan telah dibebaskan (tidak akan ada dampak sosial) Adakah calon tenaga kerja yang akan terlibat ? Adakah Kesepakatan Harga Hasil Survey (minimal 3 toko setempat) Adakah Gambar-gambar/Spesifikasi teknis Infrastruktur ? Adakah dokumentasi/photo kondisi awal (0%) ? Apakah rencana Bangunan tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang ?



ASPEK YANG DIVERIFIKASI

URAIAN

8. Apakah rencana Bangunan tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) Lingkungan? 9. Adakah Daftar Kuantitas Pekerjaan? 10. Adakah Perhitungan RAB 11. Adakah Jadwal Pelaksanaan Kegiatan? 12. Adakah Rencana Pengadaan? 13. Adakah Struktur Organisasi Tim Pelaksanaan Kegiatan 14. Apakah rencana Bangunan layak secara teknis? 15. Kesesuaian spesifikasi/desain dengan standar teknis, Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat, dan Keselamatan/Keamanan/kenyamanan Pemakai


61


Pengadaan Barang dan Jasa I.

PENGERTIAN DAN KONSEP PENGADAAN Pengadaan diartikan /definisikan adalah Serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia terbaik. Pengadaan yang dimaksudkan disini adalah pembelian bahan atau pembelian/sewa peralatan atau pengadaan jasa atau ketiganya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Lingkungan. Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut: x

Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatmya dan dapat dipertanggung-jawabkan.

x

Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.

x

Terbuka dan Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang.jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

x

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis adiministrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serat bagi masyarakat luas pada umumnya.

x

Adil/tidak diskreminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apa pun.

x

Akuntabel, berarti dapat dipertanggungjawabkan - semua proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, Keputusan yang telah disepakati dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua

62


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN belah-pihak dan para saksi yang terkait. Seluruh proses pengadaan dan hasil kesepakatan panitia pengadaan tersebut wajib didokumentasikan sebagai bagian dari tertib adiministrasi

II.

KETENTUAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 1.

Untuk sub-proyek yang berskala semi publik, maka calon pemanfaat dapat mengorganisasi diri dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Untuk sub-proyek yang berskala publik, maka BKM/LKM dapat membentuk satu atau lebih Panitia selaku pelaksana kegiatan yang dalam lingkup kerjanya akan dikoordinasikan oleh unit pengelola.

2.

Untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, kualitas infrastruktur, efisiensi biaya dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur maka masyarakat (KSM/Panitia) diperkenankan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang lebih mampu menyediakan bahan/alat, tenaga ahli/terampil dan jasa pelaksana konstruksi;

3.

Penyedia Barang/Jasa/pihak ketiga yang dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pengadaan ini meliputi : Penyedia Barang (Bahan/Alat) yaitu : a). Toko/Pemasok Bahan Bangunan atau b). Pemasok/Penyewa Alat Besar/Berat; Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi : a). Kelompok Tenaga Kerja Masyarakat (Borongan Upah) atau b). Kontraktor/penyedia jasa pelaksana konstruksi yang mempunyai keahlian/pengalaman dan lebih mampu melaksanakan pekerjaan. Tenaga Ahli, Orang/perorangan yang mempunyai keahlian/pengalaman dan lebih mampu melaksanakan tugas/pekerjaan yang dibutuhkan;

4.

KSM/Panitia dalam melakukan proses pengadaan harus berpedoman pada tata cara pengadaan yang telah ditetapkan dalam proyek ini.

5.

Pelaksanaan pengadaan bahan/alat/jasa konstruksi/jasa tenaga ahli/terampil harus dilakukan sendiri oleh KSM/Panitia melalui Tim Pengadaan pada toko/penyedia/individu yang menyediakan hal yang dibutuhkan tersebut. Tidak boleh menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko / penyedia / individu) sebagai calo pemasok bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan.

6.

Setiap langkah pengadaan diumumkan secara tertulis bagi seluruh warga kelurahan/desa di tingkat RW/dusun maupun kelurahan/desa, termasuk daftar kebutuhan barang / jasa, jadwal penawaran & pengadaan, daftar calon pemasok, tawaran yang masuk, serta keputusan pemilihan pemasok oleh Tim Pengadaan.

7.

Pedoman harga satuan bagi KSM/Panitia dalam pelaksanaan pengadaan adalah harga satuan terendah hasil survei dari sekurang-kurangnya 3 toko / penyedia / individu setempat atau yang terdekat.


63


Agar kualitas/mutu bangunan memenuhi standar teknis maka bahan/alat yang dibeli/sewa harus memenuhi kuantitas dan kualitas yang baik sesuai persyaratan kualitas/standar teknis bangunan yang dilaksanakan. Khusus untuk pekerjaan pemadatan jalan perkerasan (Sirtu/Kerikil, Telford/Makadam) agar mempertimbangkan penggunaan mesin pemadat;

9.

Ketua KSM/Panitia harus mengatur waktu pelaksanaan pengadaan sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Oleh karena itu perlu mengkoordinasikan Tim Pengadaan dengan Tim Pelaksana Pekerjaan dilapangan dengan sebaik-baiknya.

10. Bagi KSM/Panitia yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur lebih dari 1 (satu) bulan maka sebelum melakukan kegiatan pengadaan bahan/alat pada bulan berikutnya, terlebih dahulu harus melakukan kembali survei harga guna penyesuaian harga satuan bahan/alat di RAB. 11. Tiap warga dewasa kelurahan/desa berhak menjadi pemasok dengan menunjukkan bukti referensi kerja sebagai pemasok dan tidak dibenarkan untuk bertindak sebagai perantara/calo. 12. Tiap warga dewasa kelurahan/desa yang memiliki keterampilan sebagai pekerja konstruksi hendaknya diprioritaskan untuk bekerja dalam kegiatan konstruksi sejauh memiliki kualitas kerja sesuai standar yang dipersyaratkan dan bersedia menerima upah kerja sesuai aturan yang berlaku dalam proyek ini. 13. Semua toko bahan bangunan/peralatan konstruksi di wilayah kelurahan/desa lokasi proyek berhak menjadi calon pemasok bahan / alat konstruksi dan dipilih berdasarkan aturan pengadaan yang berlaku dalam proyek ini. 14. Jajaran Tim KMW/Konsultan/Fasilitator program ini tidak dibenarkan duduk sebagai Tim Pengadaan atau sebagai Pelaksana Pengadaan

64


1

No

Swadaya Masyarakat, merupakan Kontribusi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan

Metode Pengadaan

(Bahan, Alat, Administrasi, Konsumsi, Lahan/Tenaga Kerja)

Barang/Jasa

Peruntukan

Masyarakat/ Warga selaku Pelaksana Pekerjaan

Pelaksana Pengadaan

Masyarakat/Wa rga yang memberikan swadaya

Penyedia Jasa Pekerjaan

Penjelasan

65

3. Swadaya ini sejak awal/perencanaan, harus disurvey oleh Pelaksana Pekerjaan dan disepakati bersama oleh warga.

1. Swadaya Masyarakat berupa barang dalam bentuk : bahan, alat, administrasi, lahan, konsumsi untuk pelaksanaan pekerjaan 2. Swadaya Masyarakat dengan cara gotongroyong untuk pelaksanaan sebagian/keseluruhan pekerjaan atau bentuk kontribusi sebagian tenaga kerja tertentu untuk pelaksanaan pekerjaan;


Diharapkan kontribusi dari masyarakat jumlahnya sebanyak-banyaknya (tidak dibatasi volume/nilainya) sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;

Kriteria/ Batasan

1. Meningkatkan peranserta kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; 2. Menyederhanakan ketentuan dan tatacara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa; 3. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggungjawab pengguna barang/jasa, panitia/tim pengadaan dan penyedia barang jasa;

METODE PENGADAAN BARANG/JASA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI DITINGKAT MASYARAKAT

KEBIJAKAN

III.


3.

Secara Langsung, Pengadaan Barang /Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan sendiri secara langsung oleh Masyarakat (seperti KSM/ Pakem/ TPP);

2.

66

Barang (Bahan/Alat)

1. Nilai Pengadaan s/d Rp. 50 Juta; 2. Pekerjaan yang hanya menggunakan tenaga kerja & alat kerja sederhana, tidak memerlukan tenaga ahli/terampil. Dan pekerjaan tidak membahayakan keselamatan umum & harta benda (Teknologi Sederhana dan Resiko Kecil), Atau 3. Pekerjaan menggunakan sedikit peralatan berat/besar & memerlukan sedikit tenaga terampil/ahli yang dapat disediakan sendiri. Dan pekerjaan dapat membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia (Teknologi Madya dan Resiko Sedang)

Borongan Upah pekerjaan

Nilai Pengadaan diatas Rp. 50 Juta

4. Adanya Pertimbangan bahwa pilihan metode ini menguntungkan bagi Masyarakat, yaitu dapat mendorong : peningkatan partisipasi masyarakat, penghematan biaya, peningkatan kualitas konstruksi, ketepatan waktu penyelesaiaan pekerjaan;

Nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 50 Juta

Kriteria/ Batasan

Barang (Bahan/ Alat)

Peruntukan


Terbatas, Pengadaan Barang/Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang

(Pengadaan Bahan/Alat dilaksanakan minimum oleh 2 Orang dengan menggunakan perbandingan harga minimum pada 3 (tiga) pemasok/ penyedia jasa pengadaan;

Metode Pengadaan

No

Tim Pengadaan

Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dari Masyarakat (KSM/ Pakem/ TPP)

Pelaksana Pengadaan

Toko/Pemasok/ Masyarakat

Kelompok Tenaga Kerja Masy.

Toko/Pemasok/ Masyarakat


Nilai Biaya Pengadaan Bahan/Alat dilihat perjenisnya pada saat dilakukan pengadaan;

Bahan untuk Pekerjaan tetap disediakan langsung oleh Masyarakat, dan tenaga kerja yang bekerja disediakan oleh Kelompok Tenaga Kerja (cara borongan Upah Kerja). Dan untuk peralatan kerja sederhana disediakan oleh kelompok tenaga kerja sendiri;

Nilai Biaya Pengadaan Bahan/Alat perjenisnya pada saat dilakukan pengadaan;

Penjelasan


No

(minimum ada penawaran dari 3 penyedia jasa pengadaan yang berbeda).

menggunakan pihak ketiga yang lebih mampu sebagai Penyedia Jasa Pengadaan

Metode Pengadaan

1. Pekerjaan yang menggunakan sedikit peralatan berat/besar & memerlukan sedikit tenaga terampil/ahli yang tidak dapat disediakan sendiri. Dan pekerjaan dapat membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia (Teknologi Madya dan Resiko Sedang), Atau 2. Pekerjaan yang menggunakan banyak alat berat/besar dan memerlukan banyak tenaga ahli/terampil, Dan pekerjaan dapat membahayakan keselamatan umum dan harta benda, jiwa manusia dan Lingkungan (Teknologi Tinggi dan Resiko Tinggi); 3. Adanya Pertimbangan bahwa pilihan metode ini menguntungkan bagi Masyarakat, yaitu penghematan biaya, peningkatan kualitas konstruksi, ketepatan waktu penyelesaiaan pekerjaan bila dikerjakan sendiri secara langsung oleh masyarakat;

Kriteria/ Batasan

Pelaksana Pengadaan

Kontraktor


Sebagian atau keseluruhan Pekerjaan dapat diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga/Kontraktor (Tenaga kerja/Bahan/ Alat disediakan sendiri oleh pihak ketiga)

Penjelasan


67

Dalam keadaan tertentu dimana Metode Pengadaan Terbatas ini tidak dapat dilakukan, karena calon pemasok Bahan/Tenaga kerja/Kontraktor yang menyediakan Jasa Pengadaan yang diperlukan hanya ada satu (satu-satunya) diwilayah provinsi bersangkutan dan atau karena berada diluar wilayah provinsi bersangkutan (lokasi pekerjaan jauh) maka metode Pengadaa Terbatas ini dapat dilakukan secara khusus. Kata kuncinya adalah jika jumlah calon Penyedia Jasa Pengadaan yang ada, hanya ada satu-satunya diwilayah provinsi setempat dan atau kedudukannya berada diluar wilayah provinsi bersangkutan (jauh dari lokasi pekerjaan). Penggunaan metode khusus ini hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Konsultan Pendamping (KMW/Korkot P2KP Advanced).

Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi (Borongan Pekerjaan)

Peruntukan



IV.

MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN BAHAN / ALAT 1.

Swadaya Masyarakat Masyarakat dapat juga mengkontribusikan tenaga, dana, barang, administrasi, konsumsi dan tanah dalam pelaksanaan suatu pembangunan subproyek/proyek di dalam kelurahan/desa yang bersangkutan. Meskipun merupakan kontribusi keswadayaan masyarakat, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : Tenaga kerja, semua warga dapat saja bergotong royong mengkontribusikan tenaga kerja masing-masing, tetapi bila dibutuhkan tenaga ahli/terampil dapat dilakukan pengadaan sesuai pedoman ini. Dana, untuk kontribusi dana harus dicatat secara baik dan benar oleh Tim Pengadaan KSM/Panitia. Barang, untuk kontribusi barang/bahan bangunan harus memenuhi kualitas yang baik sesuai dengan standar teknis yang disyaratkan sehingga tidak menurunkan mutu bangunan atau malah membahayakan masyarakat dan lingkungan. Tanah (lahan) harus dicatat dan dipastikan ada surat serah terima hak guna/pakai atau hibah dari pemilik ke Lurah/Kades; Administrasi dan Konsumsi harus dicatat secara baik dan benar oleh Tim Pengadaan KSM/Panitia. Berdasarkan hasil kesepakatan Swadaya Masyarakat pada tahap perencanaan sebelumnya maka pelaksanaan pengadaannya pada tahap pelaksanaan konstruksi adalah : a. Tentukan jenis-jenis, volume dan nama-nama yang akan memberikan swadaya berupa : dana tunai, bahan, alat, administrasi, konsumsi sebagaimana hasil kesepakatan swadaya awal; b. Sampaikan kepada setiap warga yang akan berswadaya, waktu penyerahan swadaya kepada pihak pelaksana pekerjaan. Waktu penyerahan swadaya ini agar disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dilapangan dan diusahakan lebih awal terealisasi. Penyerahan swadaya tersebut sebaiknya dilakukan langsung oleh yang bersangkutan tetapi dapat juga diwakilkan. c. Swadaya yang diterima oleh pelaksana pekerjaan (KSM/Panitia) harus diperiksa kesesuaian jumlah dan kualitasnya, kemudian dicatat pada Nota Penerimaan atau buku administrasi Bahan/Alat Swadaya dan mengarsipkannya dengan baik sebagai bahan pertanggungjawab kepada masyarakat. Selanjutnya bahan/alat tersebut dapat langsung dipergunakan dilapangan atau disimpan sementara digudang dengan aman dan baik.

68


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Khusus untuk swadaya tanah/lahan, mengacu pada penjelasan tatacara penyediaan lahan, buku Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Pengamanan Dampak (Safeguards) Lingkungan dan Sosial proyek ini. 2.

Pengadaan Langsung/Survei Harga Untuk pengadaan yang bernilai kurang dari/sama dengan Rp 50.000.000,(lima belas juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara survei harga bahan/alat di sekurang-kurangnya 3 toko/pemasok setempat/terdekat dan kemudian membandingkan serta memilih harga yang terendah dengan mengacu pada harga survei awal/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tercantum dalam proposal yang disetujui. Secara rinci langkah-langkah pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut : Tentukan jenis-jenis bahan/alat yang akan dibeli/sewa. Lakukan Survey Harga setempat/terdekat.

sekurang-kurangnya

3

toko/pemasok

Tim pengadaan (sekurang-kurangnya 3 orang atau lebih berjumlah ganjil) melakukan survey harga bahan/alat yang akan dibeli/sewa pada sekurang-kurangnya 3 toko/pemasok setempat/terdekat. Hasil Survey ini harus dicatat dan diarsipkan sebagai bahan pertanggungjawaban. Apabila waktu survey/investigasi harga yang telah disepakati pada waktu perencanaan awal (penyusunan RAB Proposal) belum melewati satu bulan maka Hasil Survey Harga tersebut dapat langsung dipergunakan sebagai acuan harga. Namun apabila waktunya telah melewati satu bulan (dari tanggal Survey) maka harus dilakukan survey kembali. Masa berlakunya survey harga hanya satu bulan dan bila telah lebih harus dilakukan survey kembali sebelum melaksanakan pengadaan. Bila harga terendah yang diperoleh di lapangan lebih tinggi dari harga yang digunakan dalam menghitung rencana anggaran biaya (RAB), maka dianjurkan ditempuh langkah-langkah berikut : a. Bila kenaikan harga kurang dari 10%. ¾ Mengurangi volume pekerjaan tanpa mengorbankan mutu pekerjaan ¾ Mempertahankan volume pekerjaan dengan menambah porsi swadaya. b. Bila kenaikan harga melebihi dari 10% Dalam kondisi seperti ini dan tambahan dana tidak mungkin dicari dan disediakan maka keputusan kebijakan yang akan ditempuh harus dikonsultasikan dan disetujui oleh konsultan wilayah.


69

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Tetapkan Toko/Pemasok yang akan memasok bahan/alat. Berdasarkan hasil survey harga (langkah 2 diatas) maka Tim pengadaan mengevaluasi harga hasil survey untuk memilih dan menyepakati toko/pemasok dengan harga terendah untuk setiap jenis bahan/alat dengan mengacu pada harga survei awal/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tercantum dalam proposal yang disetujui. Sesuiai dengan rencana pengadaan (jenis, kuantitas, spesifikasi dan waktu) yang telah disusun sebelumnya, Tim Pengadaan membuat/menyampaikan Pesanan Bahan/Alat yang ditujukan kepada Toko/Pemasok yang dipilih. Pesanan tersebut sebaiknya dibuat dalam bentuk surat pesanan (tertulis) dan disampaikan juga ke bagian keuangan KSM/Panitia untuk persiapan pembayarannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan baik internal KSM/Panitia maupun dengan pihak pemasok itu sendiri. Bahan yang diterima di proyek dari pemasok harus diperiksa kesesuaian jumlah dan kualitasnya. Tim Pengadaan harus tegas/berani menolak bahan yang diserahkan oleh pemasok/toko bila cacat/tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Bila telah dilakukan pemeriksaan dan diterima, kemudian dicatat pada Nota Penerimaan Bahan untuk selanjutnya dapat langsung dipergunakan dilapangan atau disimpan sementara digudang dengan aman dan baik. Penting untuk diperhatikan, agar Nota Penerimaan Bahan/Alat ini juga disampaikan kebagian bendahara/keuangan untuk pembayarannya. Tatacara pembayaran material/alat dilakukan oleh bendahara atau bagian keuangan yang telah ditetapkan oleh KSM/Panitia. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan : 9 Pembelian material, pembelian/sewa alat harus sesuai dengan kebutuhan (termasuk persyaratan kualitas) pekerjaan dilapangan pada saat itu, sebab jika pembelian terlampau banyak (tidak terkontrol) maka dapat berlebih (merupakan pemborosan), akibatnya dana yang ada bisa-bisa tidak cukup untuk membeli bahan lain atau membayar upah, dll. 9 Harus memperhatikan kecukupan dana yang ada untuk kebutuhan lain, misalnya membayar upah pekerjaan dilapangan (pemasangan bahan yang dibeli). Hal ini penting untuk menjaga agar kegiatan dilapangan tetap berjalan terus-menerus (ada kemajuan pekerjaan). Jangan sampai dilakukan pembelian bahan/alat tetapi tidak dapat dipasang dilapangan karena tidak ada dana untuk membayar upah kerja; 9 Harus memperhatikan kemampuan gudang untuk menyimpan bahan/alat yang dibeli secara baik dan aman, karena kalau sampai pembelian material terlampau banyak sedangkan ruang gudang tidak cukup maka bisa mengakibatkan bahan yang dibeli bisa rusak/hilang sebelum digunakan. 70


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 9 Harus selalu memperhatikan/membandingkan total volume pembelian yang sudah dilakukan dengan volume yang direncanakan pada RAB untuk tiap jenis bahanalat, apabila ditemukan kemungkinan bahwa volume pembelian akan melebihi volume RAB maka segera lakukan konsultasi dengan Tim Konsultan. 3.

Pengadaan Terbatas / Pemilihan dengan Penawaran Untuk pengadaan yang bernilai diatas atau lebih dari Rp 50.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara memilih sekurang-kurangnya 3 toko/pemasok yang dianggap memiliki reputasi yang baik dan dapat diandalkan serta mengundangnya untuk mengajukan penawaran. Untuk itu Tim Pengadaan KSM/Panitia akan menyusun Daftar Kebutuhan Bahan atau Alat yang dibutuhkan dengan jumlah masing-masing bahan/alat dan spesifikasi yang dipersyaratkan termasuk lokasi pengiriman untuk diserahkan ke toko/pemasok yang akan mengajukan penawaran. Contoh Daftar diberikan di lampiran 2. Di mana perlu, ditambahkan keterangan seperti ukuran, kualitas, lokasi (bila tidak di tepi jalan kendaraan roda empat), dan tanggal barang / alat diperlukan di lapangan. Daftar ini diberikan kepada para calon pemasok bersama formulir Surat Penawaran untuk dilengkapi dan ditandatangani. Pada waktu penawaran diterima; untuk KSM maka penawaran yang diterima kemudian dibuka di suatu rapat anggota KSM, dibaca bergiliran, dibahas dan dipilih yang paling murah sebagai pemenang, untuk Panitia, penawaran yang diterima harus dibuka dalam rapat Panitia dan BKM/LKM yang diselenggarakan khusus untuk itu dan dibaca dengan suara keras dan kemudian dibahas. Pemasok dengan harga terendah ditetapkan sebagai pemenang. Tim Pengadaan KSM/Panitia akan membuat berita acara untuk itu. Keputusan pemenang ini kemudian secara tertulis di sampaikan ke pemasok yang menang. Keputusan beserta penawaran dari toko/pemasok harus dipublikasikan di beberapa tempat yang strategis. Tim Pengadaan KSM/Panitia mencatat seluruh proses pengadaan dan menyimpan dokumen asli dalam arsip yang rapi. ¾ Acuan yang digunakan adalah rencana pengadaan yang telah disusun sebelumnya. Adapun langkah-langkah pengadaan secara terbatas adalah sebagaimana diuraikan pada table dibawah ini:


71

72

Selambatlambatnya 1 hari setelah BKM/LKM melakukan pencairan Dana ke rekening KSM

Mulai

Selambat-lambatnya 1 hr sebelum Pendaftaran/ pengambilan dokumen

Selambat-lambatnya 1 hari sebelum pengumuman

Selesai

Jadwal Pelaksanaan


Contoh bentuk Dokumen RKS, terlampir.

Pembentukan Tim Pengadaan, o Tim ini dibentuk dan ditetapkan oleh BKM/LKM/UPL. o Jumlah Tim Pengadaan minimal terdiri dari 5 orang dan harus berjumlah ganjil; o Anggota Tim Pengadaan harus terdapat wakil UPL dan KSM terkait dan boleh ditambah pihak ketiga yang dianggap lebih mampu (tidak boleh Konsultan PNPM duduk sebagai Anggota Tim Pengadaan) Penyusunan dokumen pengadaan

1.

2

Uraian Kegiatan

No.

Langkah-langkah Pelaksanaan Pengadaan Secara Terbatas :

2 hr

2 hr

Durasi

Tim Pengadaan

BKM/LKM/UPL

Penanggung jawab

Dokumen pengadaan/RKS yang minimal memuat : Nama/Volume/Spesifikasi Teknis Pekerjaan, Sumber Dana, Tempat Pekerjaan dan Pemberi pekerjaan; Jadwal Pengadaan (Penjelasan Kantor/Lapangan, Pemasukan Penawaran), Ketentuan Penawaran (bentuk surat penawaran, bentuk Rincian Harga Penawaran, Cara penyampaian penawaran), persyaratan penyedia jasa, Metode Evaluasi Penawaran.

Terbentuknya Tim Pengadaan

Output/Hasil Kegiatan


Pendaftaran Peserta & Pengambilan Dokumen

Undangan/Penyampaian Undangan kepada Calon Peserta untuk mengikuti Penjelasan Kantor Penjelasan Kantor (diikuti Penjelasan Lapangan bila diperlukan)

Pemasukan, Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran & Penetapan Pemenang (Musyawarah Pengadaan) Catatan : Untuk meningkatkan transparanasi dan akuntabilitas kegiatan maka pada acaran : Pemasukan, pembukaan, Evaluasi & Penetapan Pemenang ini, Tim Pengadaan harus mengundang seluruh anggota KSM terkait, wakil BKM/LKM, wakil UPL, Kepala Desa/Lurah, Tomas setempat dan Faskel.

4

5

7

6

Pengumuman

3

3 hr setelah penjelasan kantor

1 hari setelah berakhirnya pendaftaran

pada hari dikeluarkan-nya pengu-muman. Sejak hari pertama pendaftaran

selambatlambatnya 1 hari setelah Ada-nya Tim Pengadaan


Pada Jam yang disepakti oleh Tim & seluruh Peserta Pemasok bahwa Pembukaan Penawaran telah selesai hari yang sama dengan pemasukan)

Selambat-lambatnya 1 hari setelah berakhirnya pengambilan dokumen -

Selambat-lambatnya 3 hr sejak pengumman

1 hr

1 hr

3 hr

3 hr

73

¾ Sebaiknya Daftar Hadir Pemasok dan Undangan dibuat terpisah.

¾ BA Hasil Pemasukan, Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran & Penetapan Pemenang

¾ Daftar Hadir seluruh Peserta (baik Peserta undangan maupun Peserta Pemasok)

Daftar Hadir Peserta Pemasok dan BA Penjelasan (masing-masing untuk kantor & Lapangan)

Undangan diterima Pemasok

Daftar Peserta & Tanda Terima Dokumen Pengadaan

Pengumuman melalui media yang ada. Diupayakan informasi ini dapat diketahui oleh pihak pemasok yang ada di desa setempat/terdekat;


Tim Pengadaan

Tim Pengadaan

Tim Pengadaan

Tim Pengadaan

Tim Pengadaan

8

74

Selambatlambatnya 2 hari setelah Pengumuman


Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara KSM selaku Pemberi Kerja dengan Pemasok

2 hr

Ketua KSM

Surat Perjanjian Pengadaan Bahan/Alat.

Penjelasan Tatacara Pemasukan, Pembukaan Penawaran, Penilaian/Evaluasi Penawaran & Penetapan Pemenang : 1. Peserta Pemasok menyampaikan penawaran dalam satu sampul tertutup kepada Tim Pengadaan, selanjutnya peserta mengisi daftar hadir; 2. Setelah waktu/Jam yang ditentukan (sesuai jadwal pemasukan pada dokumen pengadaan) untuk pemasukan selesai, Tim Pengadaan menyampaikan kepada peserta bahwa waktu pemasukan penawaran telah selesai/ditutup; 3. Tim Pengadaan meminta 2 orang dari wakil peserta pemasok yang berbeda untuk menjadi saksi pembukaan penawaran; 4. Tim membuka satu-persatu penawaran yang di terima dihadapan seluruh peserta/undangan yang hadir, lalu membacakan kelengkapan dokumen penawaran yang disampaikan (besarnya nilai penawaran, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengadaan dan Surat Pernyataan Kebenaran Usaha); 5. Segera setelah poin 2 selesai, Tim secara langsung melakukan pengecekan kebenaran hasil perkalian/penjumlahan nilai biaya penawaran seperti yang tertera pada Rincian harga penawaran yang diajukan pemasok (koreksi aritmetika), lalu menyampaikan kebenaran atau kesalahan yang terjadi apabila ditemukan. 6. Apabila ditemukan perbedaan antara Nilai Penawaran yang ditulis dalam Angka dan Huruf maka Nilai yang dipakai harus yang tertera sesuai tulisan huruf. 7. Apabila hasil koreksi aritmetika ditemukan ada kesalahan maka Nilai akhir penawaran peserta yang digunakan adalah nilai hasil koreksi aritmetika (bukan sebagaimana yang tertulis dalam surat penawaran). 8. Apabila ada Nilai penawaran pemasok yang berubah menjadi terendah diantara seluruh penawaran yang ada, maka Tim wajib melakukan klarifikasi langsung kepada pemasok bersangkutan yang hadir, apakah masih sanggup menyediakan seluruh bahan/alat sesuai volume dan spesifikasi yang dipersyaratkan? Apabila untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemasok yang bersangkutan membutuhkan waktu untuk klarifikasi/konfirmasi kepada atasannya/Tuan Toko, maka Tim harus menyepakati dengan seluruh peserta besarnya tambahan/kelonggaran waktu yang akan diberikan pemasok tersebut. Apabila sesuai waktu yang diberikan tidak ada tanggapan atau tanggapannya menyatakan tidak mampu maka langsung dinyatakan bahwa pemasok tersebut GUGUR. 9. Dalam proses pengadaan ini sedapat mungkin diupayakan tidak ada peserta yang gugur, kecuali (peserta dinyatakan gugur) apabila : a. Didalam Dokumen Penawarannya tidak terdapat rincian harga penawaran; b. Dinyatakan gugur berdasarkan prosedur poin 8 diatas. c. Ketiadaan salah satu atau ketiga-tiganya dari surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, pernyataan kesanggupan penyediaan bahan/alat yang diadakan dan surat Pernyataan Kebenaran Usaha, tidak dapat menggugurkan pemasok, kecuali bila pemasok yang bersangkutan tidak dapat menyediakan surat-surat tersebut dalam waktu 2 jam (waktu ini hendaknya disepakati bersama oleh semua peserta). d. Peserta/Pemasok yang tidak mengambil dokumen dan atau tidak mengikuti Acara Penjelasan Kantor/Lapangan tidak dapat dijadikan alasan untuk digugurkan. 10. Panitia menetapkan peringkat pemenang berdasarkan urutan nilai penawaran mulai dari nilai penawaran terendah sampai tertinggi; 11. Peserta dengan Peringkat Pemenang Pertama dinyatakan sebagai Pemenang sekaligus berhak melakukan perjanjian Kerjasama dengan KSM.


Pemenang


75

Catatan : Bentuk perjanjian kerjasama ini dapat berbentuk Harga Satuan atau Lampsum dan tanpa kompensasi berupa kenaikan harga meskipun ada perubahan harga kemudian hari;



Pengadaan Khusus/Penunjukan Langsung Bila di wilayah kerja proyek/sub proyek hanya tersedia 1 toko/pemasok atau jenis barang/alat yang dibutuhkan bersifat khusus yang tidak tersedia di banyak toko/pemasok maka Tim Pengadaan KSM/Panitia dapat melakukan penunjukan langsung tanpa terikat pada jumlah nilai harga pengadaan. Untuk itu Tim Pengadaan KSM/Panitia akan menyusun daftar kebutuhan bahan/alat dengan spesifikasinya dan jumlah masing-masing bahan/alat untuk diserahkan ke toko/pemasok yang bersangkutan. Satuan harga yang digunakan adalah satuan harga hasil survei yang telah dievaluasi oleh konsultan, adapun langkahlangkahnya adalah sebagai berikut: a. Tentukan jenis-jenis bahan/alat yang akan dibeli/sewa. Acuan yang digunakan adalah rencana pengadaan yang telah disusun sebelumnya. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan : 9 Pembelian material/alat harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dilapangan pada saat itu, sebab jika pembelian terlampau banyak (tidak terkontrol) maka dapat berlebih (merupakan pemborosan), akibatnya dana yang ada bisa-bisa tidak cukup untuk membeli bahan lain atau membayar upah, dll. 9 Harus memperhatikan kecukupan dana yang ada untuk kebutuhan lain, misalnya membayar upah pekerjaan dilapangan (pemasangan bahan yang dibeli). Hal ini penting untuk menjaga agar kegiatan dilapangan tetap berjalan terus-menerus (ada kemajuan pekerjaan). Jangan sampai dilakukan pembelian bahan/alat tetapi tidak dapat dipasang dilapangan karena tidak ada dana untuk membayar upah kerja; 9 Harus memperhatikan kemampuan gudang untuk menyimpan bahan/alat yang dibeli secara baik dan aman, karena kalau sampai pembelian material terlampau banyak sedangkan ruang gudang tidak cukup maka bisa mengakibatkan bahan yang dibeli bisa rusak/hilang sebelum digunakan. 9 Harus selalu memperhatikan/membandingkan total volume pembelian yang sudah dilakukan dengan volume yang direncanakan pada RAB untuk tiap jenis bahan, apabila ditemukan kemungkinan bahwa volume pembelian akan melebihi volume RAB maka segera lakukan konsultasi dengan Tim Konsultan. b. Tetapkan Toko/Pemasok yang akan memasok bahan/alat tersebut. Acuan yang digunakan adalah Daftar Toko/Pemasok yang telah ditentukan berdasarkan Rencana Pengadaan/Kesepakatan Harga Satuan Hasil Survey. c.

76

KSM membuat Surat Pesanan Bahan/Alat yang ditujukan kepada Toko/Pemasok yang dipilih. Penting untuk diperhatikan bahwa surat pesanan ini agar sampaikan juga ke bagian keuangan untuk persiapan pembayarannya. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan baik internal KSM/Warga maupun dengan pihak pemasok itu sendiri.


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN d. Bahan yang diterima di proyek harus diperiksa kesesuaian jumlah dan kualitasnya, kemudian dicatat pada Nota Penerimaan Bahan untuk selanjutnya dapat langsung dipergunakan dilapangan atau disimpan sementara digudang dengan aman dan baik. Penting untuk diperhatikan, agar Nota Penerimaan Bahan/Alat ini juga disampaikan kebagian bendahara/keuangan untuk pembayarannya. e.

V.

Tatacara pembayaran material/alat dilakukan oleh bendahara atau bagian keuangan atau petugas khusus yang telah ditetapkan oleh KSM untuk tugas itu.

PENGADAAN JASA TENAGA AHLI / TERAMPIL Bila dalam melaksanakan pekerjaan sub-proyek/proyek masyarakat memerlukan bantuan teknik dari tenaga ahli atau tenaga terampil tertentu maka masyarakat dapat melakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Kualifikasi tenaga ahli/terampil, sebelum diadakan harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan disetujui oleh konsultan 2. Pengadaan Langsung/Survei tenaga ahli/terampil, adalah pengadaan tenaga ahli/terampil tanpa lamaran tetapi dengan langsung mengumpulkan referensi mengenai beberapa tenaga ahli/terampil dan memilih salah satu yang dianggap paling cocok baik dari segi biaya, karakter dan keahlian/keterampilan. 3. Pengadaan Terbatas/Pemilihan tenaga ahli/terampil adalah pengadaan jasa tenaga ahli/terampil dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 pelamar atau lebih dan memilih kualifikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan. 4. Pengadaan Khusus/Penunjukan Langsung, (bila pengadaan terbatas gagal atau Tenaga Ahli/terampil yang tersedia hanya 1), adalah pengadaan dimana pihak KSM/Panitia melakukan penunjukan langsung kepada salah satu Tenaga Ahli/terampil sesuai kualifikasi yang dibutuhkan karena pengadaan terbatas/pemilihan gagal, atau satu-satunya Tenaga Ahli/terampil sesuai kualifikasi yang dibutuhkan di wilayah kerja proyek/sub-proyek tersebut Pengadaan Tenaga ahli Pendamping PLPBK : 1. Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan Partisipatif PLP BK 2. Tenaga Ahli Pendamping Pemasaran PLP BK Catatan: Pengadaan tenaga ahli pendamping PLBPK untuk lebih jelas/lengkap merujuk pada buku Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

77

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Detil aktifitas seleksi dapat dilihat dalam tabel berikut : No

Jenis Kegiatan

Pelaku

1

Bimbingan Rekruitmen Tenaga pendamping

SF/Askot PLPBK, BKM, serta tim TIPP kelurahan

2

Perumusan Kriteria dan syarat-syarat Tenaga Ahli pendamping

BKM, Lurah/Kepala Desa, Tim Inti Perencanaan dengan di fasilitasi oleh SF & Askot PLPBK

3

Pengumuman Rekruitmen

BKM Kelurahan

78

Gambaran Aktifitas

&

1. SF/Askot memberikan bimbingan dan diskusi kepada BKM dan kelurahan tentang: x Mengapa perlu Tenaga Pendamping. x Apa dan siapa tenaga pendamping x Kriteria Umum tenaga pendamping x Mekanisme rekruitmen. Azas-azas perekrutan tenaga pendamping (profesionalisme, akuntabilitas, keterbukaan dll) 2. BKM dan Lurah serta TIPP melakukan FGD/rembug menentukan kebutuhan, menyepakati kriteria, syarat, tenaga Ahli Pendamping. (kegiatan ini dilakukan dengan mengacu kepada Buku Pedoman Pelaksanaan PLP-BK) 3. Melakukan rembug untuk mekanisme pengumuman kebutuhan tenaga pendamping di media massa, mekanisme pendaftaran/penerimaan berkas lamaran, penilaian calon (administratif dan wawancara) serta mekanisme penentuan Tenaga pendamping 4. Penyepakatan & Pembentukan Panitia seleksi 1. BKM & Kelurahan menyepakati materi pengumuman, serta pilihan media yang paling mewadahi kepentingan masyarakat setempat 2. BKM & kelurahan menghubungi pihak media dan melakukan negoisasi, penawaran dan kesepakatan mengenai harga, jumlah tayang, serta hal-hal teknis lainnya


Alat Bukti x Berita acara Bimbingan x Daftar Hadir

a. Berita acara penyepakatan kriteria dan syarat b. Berita acara penyepakatan mekanisme pengumuman, mekanisme pendaftaran, penilaian administrasi serta wawancara, serta mekanisme pengumuman pemenang c. Daftar Panitia seleksi d. Daftar Hadir

x Draft materi tayangan pengumuman x Kontrak kerjasama dengan media/bukti pembayaran penayangan x Bukti penayangan

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN No

Jenis Kegiatan

Pelaku

Gambaran Aktifitas

4

Pendaftaran/pemasukan Berkas lamaran

BKM Kelurahan

& 1.

Panitia seleksi menyiapakan segala keperluan penerimaan pendaftaran (ATK, Petugas penerima lamaran, tanda bukti pendaftaran/stempel)

x Daftar / bukti pemasukan berkas x Dokumen lamaran dari peserta

5

Penilaian administrasi Calon Tenaga Pendamping

BKM & 1. Kelurahan dengan di fasilitasi SF,ASKOT dan Tim Teknis 2.

Panitia seleksi di fasilitasi oleh SF/ Askot serta tim Teknis melakukan pengujian terhadap berkas administrasi pelamar hasil pengujian di rekapitulasi dan di pilah. Dokumen yang lolos adminstrasi dipersiapkan untuk dipanggil dalam wawancara sementara dokumen yang tidak lolos di simpan sebagai arsip Panitia seleksi membuat berita acara penilaian dokumen yang diperkuat dengan tanda tangan para penilai dan saksi-saksi (Askot/SF, Tim Teknis) Panitia seleksi melakukan persiapan wawancara dengan menyepakati panduan pertanyaan serta sistim skoring wawancara. ( wajib mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas) Panitia seleksi mengirimkan surat/informasi panggilan wawancara bagi peserta terpilih Panitia seleksi melakukan wawancara terhadap peserta yang terpilih dan melakukan penilaian. Panitia seleksi membuat berita acara dan tabulasi nilai hasil wawancara Panitia Seleksi menyiapkan segala berkas hasil seleksi BKM , Lurah serta TIPP dengan di fasilitasi Askot& SF melakukan FGD/rembug dengan agenda utama mendengarkan paparan tim

x Berita acara penilaian x Daftar hadir peserta penilaian

3.

6

Penilaian Wawancara

BKM & Kelurahan dengan di fasilitasi SF,ASKOT dan Tim Teknis

1.

2.

3.

4.

7

Rapat/Rembug Penetapan tenaga Ahli pendamping

BKM & Kelurahan , SF, ASKOT dan Tim Teknis

1. 2.

Alat Bukti

x

x

x

x x x

Berita Acara seleksiswawanc ara Berita Acara hasil wawancara Daftar hadir peserta wawancara

Berita acara rapat Daftar hadir peserta Berita acara pengumuman pemeng seleksi


79


No

Jenis Kegiatan

Pelaku

Gambaran Aktifitas

Alat Bukti

seleksi mengenai proses serta hasil seleksi (penilaian administratif maupun hasil wawancara) 3. Rapat memberikan klarifikasi dan tanggapan terhadap tim sebelum memutuskan pemenang seleksi 4. Tim Seleksi dengan mempertimbangkan masukan forum membuat keputusan pemenang seleksi 8

Pengumuman, Penjelasan pekerjaan dan Pembuatan Kontrak kerja pendamping Masyarakat

BKM, Kelurahan, dan SF/ASKOT

1.

2.

3.

80

BKM dan Lurah berdasarkan berita acara pengumuman pemenang seleksi memanggil peserta lols seleksi. Dibantu dengan SF dan askot BKM dan kelurahan melakukan diskusi dengan pemenang sleksi mengenai tugas, hak dan kewajiban calon tenaga pendamping Setelah dicapai kesepahaman maka dilanjutkan dengan membuat kontrak kerjasama antara BKM/Kelurahan dengan Tenaga Ahli pendamping tersebut


x x x

Berita acara rapat penjelasan Daftar Hadir peserta Kontrak kerjasama


PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROGRAM PLPBK I.

Pengertian : Penggunaan Istilah Pengendalian sering diartikan sama dengan pengawasan/supervisi tetapi juga sering diartikan berbeda. Dalam istilah yang berbeda, pengawasan berhenti sampai pada proses adanya temuan/penyimpangan pelaksanaan dari rencana/standarnya, termasuk rekomendasi/tindaklanjutnya sedangkan pengendalian sampai pada dilakukannya tindakan perbaikan atas penyimpangan tersebut. Pengawas hanya sampai pada memberikan saran tindaklanjut/perbaikan atas temuan sedangkan tindaklanjutnya dilakukan oleh pengendali. Jadi Pengendalian lebih luas dari sekedar pengawasan/supervisi Pengendalian/Pengawasan (Controlling) adalah merupakan bagian terakhir dari fungsi Manajemen Proyek. Kasus-kasus yang banyak ditemukan pada pelaksanaan konstruksi adalah akibat masih lemahnya Pengendalian sehingga terjadilah berbagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan/dihasilkan, seperti MCK tanpa septictank, tanpa drainase, dll; Drainase yang tidak mengalirkan air sampai pembuangan terakhir, longsornya lokasi pekerjaan, jalan tanpa drainase, dan lain-lain kualitas konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Selanjutnya penjelasan dalam bagian ini menggunakan istilah supervisi/pengawasan yang mempunyai arti yang sama dengan pengendalian dalam diarti sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjadikan segala kegiatan di proyek berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau sampai dilakukakannya tindakan perbaikan/penyelesaiaan atas penyimpangan yang ditemukan. Selama proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur maka harus dilakukan Pengendalian kegiatan, untuk menjaga agar sumberdaya yang dipergunakan dan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien dan terarah/terkendali menuju pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka pengendalian juga merupakan proses untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan pengendalian pada dasarnya juga merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu sendiri, yaitu Terwujudnya bangunan/infrastruktur secara tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Biaya dan Tertib Administrasi;

II. Sasaran/Keluaran Pengendalian :

Kegiatan/Pekerjaan terlaksana secara benar, lancar (terkoordinasi) dan terarah menuju perwujudan bangunan yang direncanakan; Meningkatnya kemampuan dari personil organisasi pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan tugas/kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya secara benar dan teliti; Dilakukan tindakan perbaikan atau penyelesaiaan atas temuan penyimpangan/ kesalahan/kekurangan dari setiap pekerjaan sehingga dapat kembali sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan/direncanakan sebelumnya Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

81

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN III.

Ukuran Sasaran/Keluaran Pengendalian :

Jumlah Kuantitas dan Kualitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi standar yang dipersyaratkan/direncanakan (Tepat Kualitas); Jumlah Waktu dan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan jadwal (Tepat Waktu) dan Biaya (Tepat Biaya) yang telah direncanakan. Jumlah Instrumen/Administrasi pemeriksaan & pengukuran hasil pekerjaan yang dibuat sesuai dengan standar administrasi yang telah ditetapkan/direncanakan. Jumlah laporan yang dibuat secara benar dan tepat waktu sesuai instrumen dan periode pelaporan yang telah direncanakan; Jumlah temuan/permasalahan/penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan, termasuk konflik yang terjadi; Jumlah bukti fisik/administrasi tindakan perbaikan atau penyelesaiaan permasalahan atas temuan/penyimpangan negatif/kesalahan atau kekurangan dari pekerjaan yang dilaksanakan; Jumlah personil/unit kerja organisasi lapangan yang bekerja sesuai dengan tugas/tanggungjawabnya sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya; Koordinator/Ketua Organisasi Pelaksana Pekerjaan dilapangan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap unit kerja dan bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan;

IV.

Langkah-Langkah Pelaksanaan Pengendalian : Pengawasan/pengendalian secara teratur merupakan cara yang diperlukan untuk menghindari hasil yang tidak dapat diterima yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti bentuk/ukuran konstruksi yang dibuat dilapangan tidak sesuai dengan desain/gambar kerja, ketrampilan kerja yang kurang, perubahan bahan (bermutu jelek), peralatan yang tidak memadai, kuantitas yang kurang dan kondisi lain yang merugikan/menghambat kelancaran pekerjaan di lapangan. Untuk menjalankan pengendalian pengendalian, mencakup : (1).

(2).

(3).

(4).

82

ini

maka

perlu

mempersiapkan

rencana

Ditentukan/dipilih ”mana yang ingin dikendalikan”. Diperlukan prioritas tentang pelaksanaan Apa yang telah direncanakan untuk dikendalikan sehingga tidak terlampau berlebih; Tetapkan ”suatu satuan ukuran”. Ukuran-ukuran yang ditetapkan hendaknya dinyatakan dalam bentuk yang bisa terukur bukan kata sifat, seperti prosen progres kemajuan perminggu, waktu penyelesaiaan pekerjaan, biaya tenaga kerja, Kuantitas pekerjaan, dll; Tetapkan ”suatu Patokan”, dengan suatu patokan/satuan ukuran yang jelas pada tingkat pelaksanaan, patokan akan menjadi tingkat yang akan kita coba pertahankan/capai. Misalnya nilai progres kemajuan perminggu, volume pekerjaan per minggu, kualitas yang kuantitatif dari keluaran kegiatan, dll; Buat instrumen pengukuran dilapangan sesuai satuan ukuran pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya (administrasi dan mekanisme pelaporan). Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Selanjutnya dilakukan fungsi/tugas berikut : 5) Lakukan Supervisi/Pengawasan (Membimbing, Mengarahkan) agar kemampuan mereka (personil pelaksana pekerjaan) terus meningkat dalam melaksanakan tugas dengan benar dan teliti. Supervisi Konstruksi terutama diberikan berkaitan dengan teknik konstruksi, teknologi dan metode kerja. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar konstruksi/rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan secara teratur merupakan cara yang diperlukan untuk menghindari hasil yang tidak dapat diterima yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti bentuk/ukuran konstruksi yang dibuat dilapangan tidak sesuai dengan desain/gambar kerja, ketrampilan kerja yang kurang, perubahan bahan (bermutu jelek), peralatan yang tidak sesuai atau tidak memadai, kuantitas yang kurang dan kondisi lain yang merugikan / menghambat kelancaran pekerjaan di lapangan. Dengan pengawasan / pengendalian yang baik sejak awal pelaksanaan konstruksi maka diharapkan suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar atau tidak terjadi kesalahan pekerjaan sejak awal pelaksanaannya sampai selesai (Zero defect/kesalahan nol). Khusus untuk pelaksanaan tahap pekerjaan konstruksi, perlu diingatkan bahwa pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan berat/keras dan dilakukan dialam terbuka yang mudah menyulut emosi orang. Oleh karena itu, dalam memberikan perintah, supervisi dan kegiatan lain perlu dilakukan secara bijaksana 6) Lakukan Inspeksi atau pengecekan/pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas/kegiatan yang dilaksanakan. Pemeriksaan adalah pengamatan secara teliti atas hasil pekerjaan yang dicapai. Dapat mencakup kemajuan volume pekerjaan, waktu, mutu, biaya, penggunaan sumberdaya, tindakan keselamatan kerja, dll. 7) Lakukan Pengukuran dan pelaporan hasil pemeriksaan berdasarkan instrumen yang telah Anda persiapkan, Lalu Evaluasi Hasil Pelaksanaan (Bandingkan hasil pengukuran dengan standar/patokannya dan lakukan penilaian untuk mengetahui apakah ada penyimpangan). Pengukuran/penilaian pelaksanaan sesuai standar pengukuran kegiatan tersebut. 8) Tentukan dan Lakukan tindakan koreksi/penyelesaian masalah yang terjadi (penyimpangan negatif) bila ada atau Berikan pujian yang sesuai atas keberhasilan (penyimpangan positif); Point (1) sampai dengan (7) sering diistilahkan sebagai pengawasan/supervisi, sedangkan s/d poin (8) disebut Pengendalian. Tanggungjawab Pengendalian/Supervisi ini dilakukan secara rutin selama proses pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana Pembangunan bersama Tim Konsultan (korkot, Askot Infra dan Fasilitator teknik) sebagai fungsi yang melekat pada tugas/tanggungjawabnya. V.

Hal-hal Yang Perlu Di Kendalikan Dalam Kegiatan Infrastruktur :

A. Pengendalian Kualitas 1. Cakupan Kualitas Kegiatan Infrastruktur P2KP :

Persyaratan Mutu Infrastruktur P2KP tidak hanya dilihat pada sekedar kualitas fisik konstruksi tetapi haruslah meliputi : 1. Infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Infrastruktur dapat dioperasikan/berfungsi, 3. Tersedia akses yang mudah/aman untuk digunakan oleh warga pemanfaat, Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

83

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 4. Infrastruktur Menjamin keselamatan (Keamanan, Kekuatan) dan Kesehatan warga pemanfaat, 5. Infrastruktur Menjamin Tidak menimbulkan dampak negatif atas Sosial dan Lingkungan.

Mutu pekerjaan Konstruksi meliputi : lingkup aktivitas setiap pekerjaan (termasuk Jadwal pelaksanaan setiap aktivitas dan pengamanan keselamatan kerja), kuantitas/volume pekerjaan yang harus diselesaikan, Metode Kerja, Persyaratan Bahan/alat, Komposisi Campuran, Dimensi/Ukuran Pekerjaan, dan lain-lain yang tercantum dalam spesifiksi teknis/gambar rencana.

2. Upaya-upaya Pendekatan Peningkatan Kualitas Konstruksi/Supervisi Kualitas Infrastruktur yang dibangun Masyarakat : 1. Targetkan Kualitas, bukan kuantitas; 2. Harus Tegas dari awal; 3. Manfaatkan musim kemarau; 4. Antisipasi hari-hari libur besar/keagamaan/adat setempat; 5. Pelatihan/coaching yang kontinyu; 6. Gunakan sistem On The Job Training/Praktek lapangan/Trial; 7. Seleksi Mandor; 8. Beli Alat/Bahan yang bermutu baik; 9. Ketat dalam penerimaan bahan/alat; 10. Kader Teknis 11. Segera laporkan masalah; 12. Rapat Rutin Evaluasi Lapangan; 1) Targetkan Kualitas, bukan kuantitas, Kebiasaan didesa adalah mengejar target fisik, karena dianggap P2KP sebagai kesempatan yang jarang terjadi dan kapan lagi bisa membangun prasarana yang dibutuhkan. Padahal diprogram P2KP tidak ada tekanan untuk menentukan target yang sangat tinggi. Oleh karena itu dalam pembicaran dengan panitia atau masyarakat, aparat pemda dan konsultan pendamping harus mengatur pembicaraan supaya tidak memberi kesan mengejar target fisik; 2) Harus Tegas dari awal, Pengawas berkecenderungan untuk membiarkan pekerjaan yang kurang baik pada awal konstruksi, tetapi hal ini akan mempersulit usaha meningkatkan kualitas. Sangat sulit untuk meningkatkan kualitas ditengah program apalagi sudah menjelang berakhir. Oleh karena itu lebih baik untuk memulai dengan sangat ketat. 3) Manfaatkan musim kemarau, Sebagian besar pekerjaan prasarana P2KP lebih mudah dibangun pada musim kemarau. Pengangkutan bahan/alat lebih muda jika belum hujan. Pemadatan tanah sangat susah apabila tanah sudah terlalu basah. Petani juga ingin bercocok tanam kalau hujan sudah turun, sehingga sering kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja proyek. 4) Antisipasi hari-hari libur besar/keagamaan/adat setempat, biasanya pada hari-hari besar/keagamaan atau libur nasional masyarakat juga libur sehingga seringkali pelaksanaan pekerjaan dilapangan menjadi terbengkalai karena tidak ada tenaga kerja. Oleh karena itu Konsultan dan pemda harus mendorong masyarakat untuk mengerjakan pekerjaan seawal mungkin (tidak diulur-ulur). Konsultan juga harus dapat menghitung perkiraan waktu pekerjaan masyarakat sehingga lebih realistis/tidak terlalu lama; 84


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 5) Pelatihan/coaching yang kontinyu, karena tenaga kerja kurang terampil dan Panitia kurang memiliki pengalaman/keterampilan dalam pengelolaan pembangunan prasarana, maka perlu dilakukan kegiatan pelatihan secara terus menerus oleh Konsultan Pendamping maupun Aparat Kabupaten/kota setempat. Peningkatan kemampuan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama program P2KP. 6) Gunakan sistem On The Job Training/Praktek lapangan/Trial, adalah merupakan cara yang dipergunakan untuk melatih masyarakat sambil meningkatkan kualitas konstruksi. Dalam pelaksanaan sistem trial contoh harus betul-betul dibuat dengan kualitas yang benar/memenuhi persyaratan teknis, karena contoh akan dianggap sebagai batas maksimal kualitas yang akan dikejar/ikuti oleh masyarakat. Sistem trial terdiri dari tiga langkah : Contoh dibuat bersama konsultan pendamping/Dinas terkait. Orang yang ikut membuat contoh adalah mandor, Ketua Kelompok/Ketua Regu Kerja, Kader Teknis/UPL, Pelaksana Lapangan Panitia dan beberapa masyarakat yang lain. Konsultan ikut bekerja dan memberi instruksi kepada mereka. Atau Percobaan oleh masyarakat dibawah pimpinan orang yang memberikan contoh diatas. Setelah trial selesai (misalnya panjang jalan 10-20 meter), kualitas dinilai oleh Konsultan pendamping. Jika kualitas masih kurang baik maka harus dilatih lagi dan diperiksa lagi. Jika kualitas telah baik, pelaksanaan diteruskan. Perlu ada contoh dan trial untuk tiap macam situasi yang dihadapi dilapangan. Misalnya trial jalan ditempat yang sudah mempunyai tanah dasar yang kokoh, trial jalan didaerah sawah yang dibuat contoh tersendir. Trial tidak diperlukan untuk bagian yang sangat kecil yang dapat diawasi secara langsung oleh konsultan. Trial juga diterapkan tidak hanya pada pekerjaan jalan, misalnya ada pekerjaan MCK maka MCK yang dibangun pertama dianggap sebagai trial. Trial juga dapat diterapkan mengikuti jenis pekerjaan yang akan dilakukan dilapangan, yaitu dimulai pada tahap awal pelaksanaan pekerjaan tersebut. Untuk Jenis pekerjaan yang lain, trial dapat dilakukan pada pekerjaan kunci (paling menentukan kualitas), misalnya pekerjaan beton/beton bertulang dimana dilakukan praktek pemasangan tulangan, bekesting, pencampuran, pengangkutan dan pemadatan beton dilapangan, dll. 7) Seleksi Mandor, Mandor seringkali menjadi kunci dalam peningkatan kualitas, karena mandor berada ditempat kerja setiap hari dan secara langsung memberikan instruksi dan umpan balik kepada masyarakat/pelaksana pekerjaan. Mandor harus mengetahui cara-cara meningkatkan kualitas, dan dia harus tegas pada masyarakat demi pencapaian kualitas/manfaat yang akan dirasakan bersama oleh warga nantinya. Diperlukan Mandor yang mempunyai kemampuan teknis konstruksi, dan sebaiknya dipercaya oleh masyarakat. 8) Beli Alat/Bahan yang bermutu baik, penghematan biaya untuk peralatan/bahan sering menjadi penghematan yang palsu, karena mempengaruhi produktivitas dan kualitas konstruksi. Seringkali ada harga alat/bahan yang lebih murah padahal kualitas/hasil kerjanya lebih lama/kurang memuaskan. Konsultan Pendamping dan Pemda terkait harus mendorong masyarakat untuk membeli bahan/sewa peralatan yang mutunya Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

85

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN lebih tinggi agar dapat tahan lama dan memudahkan pelaksanaan. Ini juga termasuk peralatan seperti kereta dorong. 9) Ketat dalam penerimaan bahan/alat, Masyarakat harus dilatih supaya dapat menentukan bahan/alat yang memenuhi persyaratan teknis dan mereka harus dibimbing supaya berani menolak bahan/alat yang tidak sesuai mutu atau volumenya. Perlu diantisipasi pemasok yang sering mengirim bahan kelokasi proyek ketika konsultan/pihak pelaksana pekerjaan masyarakat tidak berada dilapangan dan mencoba menipu masyarakat. 10) Kader Teknis (dalam P2KP adalah personil UPL), Kader Teknis dipilih oleh masyarakat untuk membantu/memfasilitasi masyarakat yang melaksanakan pekerjaan dilapangan. Tugas-tugas Kader Teknis ini pada dasarnya adalah melaksanakan fungsifungsi dasar yang relatif sama dengan yang dilakukan oleh Fasilitator. Oleh karena itu dapat dilihat sebagai perpanjangan tangan/membantu konsultan pendamping yang tidak secara penuh setiap hari ada lokasi pekerjaan. Pemilihan Kader Teknis hendaknya warga yang cukup kuat secara fisik (misalnya pemuda) dan berbakat teknis/administrasi dan ingin belajar. Jumlah kader teknis ini juga perlu mempertimbangkan jumlah dan sebaran geografis kegiatannya. 11) Segera laporkan masalah, Ditiap desa/kelurahan masalah kemungkinan besar pasti ada. Kalau laporan tidak ada, mungkin yang terbaik adalah Konsultan pendamping perlu bertanya kepada diri sendiri, Apakah ada yang salah? Mungkin mereka punya masalah tetapi takut melaporkannya. Fasilitator perlu melaporkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam timnya kepada konsultan diatasnya, supaya mereka dapat mengutamakan desa/kelurahan yang ada masalah pada waktu melakukan monitoring. Diharapkan tidak ada masalah yang baru muncul pada waktu ada kunjungan tim/aparat pusat maupun daerah karena seharusnya sudah ditangani fasilitator yang ada dilapangan. Hal-hal yang belum dilaporkan dianggap masalah konsultan pendamping, hal-hal yang sudah dilaporkan dianggap masalah bersama. 12) Rapat Rutin Evaluasi Lapangan, merupakan pertemuan yang dilaksanakan ditingkat lapangan oleh Tim pelaksana kegiatan bersama Konsultan/TPP secara rutin pada setiap periode waktu tertentu (sesuai periode waktu yang disepakati/minimum 3 kali dalam mulai awal sampai akhir pekerjaan konstruksi) untuk mengevaluasi sejauh mana kemajuan pelaksanaan kegiatan telah dicapai, menggali permasalah-permasalahan yang menggangu kelancaran kegiatan, dan merumuskan tindakan-tindakan penyelesaian masalah atau antisipasi masalah yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan dilapangan. Hasil pembahasan setiap agenda/permasalahan hendaknya dapat memberikan/menyepakati apa bentuk penyelesaian/antisipasi, siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan dan kapan akan dilakukan tindakan tersebut.

Catatan Khusus Dalam Pengendalian : Hal-hal berikut merupakan kasus yang sering kali menjadi kesulitan dalam supervisi/pengendalian peningkatan mutu pekerjaan konstruksi yang dikelola masyarakat: Masyarakat Seringkali Memandang Program P2KP Sebagai Kesempatan Emas Untuk Mewujudkan Semua Bangunan Yang Dibutuhkan Sehingga Banyak Yang Mengejar Target Kuantitas Pekerjaan, Padahal P2KP Tidak Mematok Hal Itu. Lalu apa target infrastruktur P2KP? Seringkali Konsultan Pendamping Membiarkan Pekerjaan Yang Salah Diawal, Padahal Dia Tahu Bahwa Sulit Untuk Meminta Masyarakat Melakukan Perbaikan Kesalahan Ditengah Atau Ketika 86


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Pekerjaan Hampir Selesai. (Kapan kita harus tegas untuk meminta kepada masyarakat, agar pekerjaan yang tidak sesuai dibongkar/diperbaiki kembali?) Tenaga Kerja Kurang Terampil Dan Panitia Kurang Memiliki Pengalaman/Keterampilan Dalam Pengelolaan Pembangunan Prasarana. (Bagaimana mengantisipasi kesalahan metode kerja masyarakat akibat kurangnya kemampuan/ketrampilan teknis? & kurangnya pengalaman masyarakat dalam mengelola proyek infrastruktur?) Pendamping Seringkali Terlalu Yakin Bahwa Semua Pelaksana Pekerjaan/Masyarakat Telah Tahu/Mampu Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Sejak Selesai Pelatihan Yang Diberikannya. Sehingga Dia Memberikan Kewenangan Penuh Kepada Masyarakat Untuk Melaksanakan Pekerjaannya Hingga Selesai, Lalu Ia Datang Melihatnya Setelah Pekerjaan Selesai (Bagaimana mengantisipasi, agar masyarakat tidak melakukan kesalahan pekerjaan sejak awal memulai ?) Masyarakat Seringkali Mengabaikan Waktu Untuk Segera Memulai Pelaksanaan Dilapangan. Sebagian Besar Pekerjaan Prasarana P2KP Lebih Mudah Dibangun Pada Musim Kemarau. Pengangkutan Bahan/Alat Lebih Muda Jika Belum Hujan. Pemadatan Tanah Sangat Susah Apabila Tanah Sudah Terlalu Basah. Petani Juga Ingin Bercocok Tanam Kalau Hujan Sudah Turun Dan Belum Lagi Kalau Ada Hari-Hari Libur Nasional/Keagamaan/Adat Pasti Masyarakat Yang Juga Ikut Libur, Sehingga Sering Kesulitan Dalam Penyediaan Tenaga Kerja Proyek. (Bagaimana mengantisipasi gangguan cuaca/musim hujan agar pelaksanaan konstruksi tetap berjalan dan kualitas tetap tercapai ?) Masyarakat Sering Mengejar Penghematan Biaya Untuk Peralatan/Bahan Yang Terkadang Menjadi Penghematan Yang Palsu. Seringkali terkecoh oleh Harga Alat/Bahan Yang Lebih Murah Padahal Kualitas/Hasil Kerjanya Lebih Lama/Kurang Memuaskan. Selain Hal Tersebut Masyarakat masih Kurang Memahami Bahan/Alat Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Kadang-Kadang juga Coba Ditipu Oleh Pemasok Dengan Mengirim Bahan Kelokasi Proyek Ketika Konsultan/Masyarakat Tidak Berada Dilapangan. (Bagaimana mengantisipasi penggunaan bahan/alat yang tidak sesuai & ketidak tahuan persyaratan teknis bahan/alat?) Mandor Seringkali Menjadi Kunci Dalam Peningkatan Kualitas, Tetapi Masih Banyak Ditemui Mandor Tidak Berada Ditempat Kerja Setiap Hari, Mandor Kurang Mengetahui Cara-Cara Meningkatkan Kualitas, Dan Tidak Tegas Pada Masyarakat Demi Pencapaian Kualitas/Manfaat Yang Akan Dirasakan Bersama Oleh Warga Nantinya. (Apa yang diperlukan agar mandor menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu?) Seringkali Masalah Muncul/Ditemukan Ketika Konsultan/Tim Pusat Turun Kelapangan Atau Setelah Ada Dimedia Massa Atau Ditemukan Oleh Insitusi Pengawasan Proyek. Terkadang Masalah Tersebut Tidak Mampu Ditangani Oleh Oleh Masyarakat/Fasilitator Sendiri Dilapangan. (Bagaimana alternatif menyelesaikan masalah lapangan yang diluar kemampuan tetapi dalam lingkup tugas anda?) 3. Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Mutu/kualitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur P2KP diartikan sebagai memenuhi persyaratan teknis, kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan/berlaku. Persyaratan, kriteria dan ketentuan dimaksud adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan program, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang ditetapkan Program, Kriteria/Standar Teknis Bangunan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait. Persyaratan Mutu Infrastruktur P2KP tidak hanya dilihat pada sekedar kualitas fisik konstruksi tetapi haruslah meliputi : memenuhi kesesuaian infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat, Prasarana dapat dioperasikan/berfungsi, Tersedia akses yang mudah/aman Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

87

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN untuk digunakan oleh warga pemanfaat, Prasarana Menjamin keselamatan (Keamanan, Kekuatan) dan Kesehatan warga pemanfaat, Tidak menimbulkan dampak negatif atas Sosial dan Lingkungan. Mutu pekerjaan Konstruksi meliputi : lingkup aktivitas setiap pekerjaan (termasuk Jadwal pelaksanaan setiap aktivitas dan pengamanan keselamatan kerja), kuantitas/volume pekerjaan yang harus diselesaikan, Metode Kerja, Persyaratan Bahan/alat, Komposisi Campuran, Dimensi/Ukuran Pekerjaan, dan lain-lain yang tercantum dalam spesifiksi teknis/gambar rencana. Bersama dengan kegiatan-kegiatan perencanaan teknis yang telah dilaksanakan sebelumnya maka pada dasarnya seluruh lingkup kegiatan tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga merupakan penjaminan mutu dari infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu maka kegiatan-kegiatan tahap pembangunan infrastruktur (lihat Lingkup Kegiatan/Mekanisme Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan Konstruksi, Modul Mengelola Pelaksanaan) harus dapat direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan dan dikendalikan sehingga sasaran/keluaran yang ingin dicapai (termasuk lingkup aktivitasnya) dari setiap kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan/dipersyaratkan. Dalam penjaminan kualitas ini, maka khusus untuk pekerjaan konstruksi juga perlu dilakukan pengendalian kualitas konstruksi (Quality Control) melalui pengujian mutu dilaboratorium, guna memastikan kesesuaian kualitasnya, seperti pengujian mutu beton struktur, kualitas air bersih, dll yang diperlukan. Selain Lingkup kegiatan tahap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, maka pada akhir tahap ini juga dilakukan Sertifikasi atau Pemeriksaan atas proses dan hasil kegiatan tersebut secara bersama-sama oleh Pihak Pelaksana, Pokja dan Konsultan Pendamping guna memastikan bahwa proses yang telah dilakukan dan hasil kegiatan (infrastruktur) yang dibangun telah sesuai dengan yang dipersyaratkan/direncanakan sebelumnya. Dengan pelaksanaan yang sesuai mekanisme dan substansi sasaran setiap kegiatan pada tahap ini, kemudian dilakukan pengawasan/pengendalian selama pelaksanaan tersebut maka melalui proses ini sangat diharapkan bahwa prasarana yang telah dibangun berkualitas baik sesuai dengan yang telah dipersyaratkan/direncanakan, tepat waktu, tepat biaya, tertib administrasi dan siap dikelola pemanfaatan/operasi & pemeliharaannya secara bersamasama oleh masyarakat. Seperti telah diuraikan pada rencana pengendalian diatas, Pengendalian/Pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana pada prinsipnya dilakukan terhadap semua aspek kegiatan, namun demikian dengan menetapkan prioritas pengawasan, maka dapat difokuskan pada 5 (lima) aspek-aspek pengawasan pelaksanaan, seperti diuraikan pada tabel Aspek pengendalian berikut.

88


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Tabel Aspek Pengendalian Mutu Pelaksanaan Infrastruktur Hal-hal yang perlu diSupervisi/diKendalikan

Cara melakukannya (Periksa dilapangan, Ukur/hitung & Catat hasilnya, evaluasi apakah ada penyimpangan dari rencananya, berikan rekomendasi/lakukan perbaikan agar sesuai rencana semula).

No

Aspek

1.

Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Cakupan Lingkup Kegiatan Tahap Pelaksanaan secara keseluruhan

9 Apakah macam/jenis-jenis kegiatan untuk tahap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan/ditetapkan dalam Program. 9 Apakah urutan pelaksanaan kegiatan tahap pembangunan infrastruktur yang dilakukan dilapangan sesuai urutan/mekanisme pelaksanaan yang telah direncanakan/ ditetapkan dalam Program; 9 Apakah sasaran/keluaran yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam program;

2.

Mutu/Kualitas Pekerjaan

a. Lingkup Pekerjaan

9 Apakah macam/jenis-jenis pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, termasuk pekerjaan konstruksi untuk pengamanan dampak lingkungan dan kelengkapan bangunan untuk menjamin keamanan/keselamatan pengguna; 9 Apakah urutan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilakukan sesuai urutan logis pelaksanaan konstruksi dilapangan; 9 Apakah ada jenis pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk menjamin kualitas Bangunan agar sesuai persyaratan teknis, kriteria konstruksi yang dipersyaratkan dalam standar bangunan termasuk dampak lingkungan; memudahkan akses penggunaan prasarana secara aman, kenyamanan penggunaan. Bila ada usulkan perubahan untuk dilaksanakan.

Konstruksi, termasuk pekerjaan konstruksi untuk pengamanan dampak lingkungan dan kelengkapan bangunan untuk menjamin keamanan/keselamatan pengguna;

b. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi

9 Apakah dapat diketahui kondisi lokasi pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan konstruksi yang direncanakan (kondisi tanah sesuai desain/spesifikasi/gambar) yang telah ditetapkan; 9 Apakah semua lingkup aktivitas dari pekerjaan untuk menghasilkan volume pekerjaan yang berkualitas dilakukan, termasuk penentuan elevasi/bouwplank; 9 Apakah dapat diketahui jenis tindakan


89


No

Aspek

Hal-hal yang perlu diSupervisi/diKendalikan


9

9

9

9

pengamanan keselamatan bagi tenaga kerja proyek atau warga sekitar atau warga yang menggunakan bangunan selama kegiatan konstruksi (seperti pekerjaan galian, timbunan yang dapat mengakibatkan longsor, dll); Apakah waktu pelaksanaan setiap aktivitas dalam pekerjaan tersebut sesuai persyaratan spesifikasinya, Perhatian khusus pada pekerjaan beton struktur atau yang menggunakan mortar/campuran. Apakah komposisi campuran dilaksanakan sesuai persyaratan dalam spesifikasi/Gambar yang telah direncanakan? Apakah Persyaratan bahan/alat, termasuk sumbernya, kuantitas, ukurannya yang dipergunakan memenuhi persyaratan dalam spesifikasi teknis pekerjaannya; Apakah metode/cara kerja yang dilaksanakan sesuai persyaratan teknis dalam spesifikasinya, dll yang tercantum dalam spesifikasi teknis pekerjaan bersangkutan.

9 Apakah Dimensi/ukuran konstruksi yang dibuat telah sesuai dengan yang direncanakan/Gambar; 9 Apakah telah dilakukan pengujian laboratorium dan apakah hasil pengujian kualitas pekerjaan yang dilakukan memenuhi yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknisnya, khususnya Air Bersih yang sumber airnya bukan dari Air PDAM/Sejenis, Air Hujan, dan Beton Struktur yang yang telah ditentukan;

c. Volume pekerjaan

a. Apakah Volume Pekerjaan yang telah

konstruksi

d. Bangunan dapat 90

dicapai sesuai dengan yang direncanakan (sesuai dengan Gambar/ Daftar Kuantitas/RAB). Perhatikan kesesusaiannya dengan spesifikasi teknisnya, seperti dimensi/ukuran konstruksi 9 Apakah Ujicoba Operasi Bangunan/system bangunan yang dilakukan berhasil. Misalnya



No

Aspek

Hal-hal yang perlu diSupervisi/diKendalikan berfungsi/ bermanfaat;


Air Bersih Perpipaan, Apakah Air dapat mengalir/keluar dari kran dan debitnya cukup sesuai kebutuhan; MCK apakah air kloset mengalir ke septicktank, apakah ada air di MCK sesuai kebutuhan; Drainase apakah air dapat mengalir sampai kepembuangan yang direncanakan, dll; 9 Apakah dapat diketahui ketersediaan akses yang aman & mudah bagi warga pengguna untuk menggunakan prasarana yang dibangun.

Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial

9 Sebagai pengecekan ulang, Apakah dapat diketahui bahwa semua persyaratan tuntutan warga atas kontribusi lahan telah diselesaikan (bila ada); Apakah semua administrasi Kontribusi lahan telah dibuat secara benar & lengkap. 9 Apakah jenis kegiatan pengamanan dampak lingkungan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan (tidak bertentangan dengan List Negatif dan sesuai Rencana Tindakan dalam Daftar Uji Identifikasi Dampak atau sesuai yang tercantum dalam matriks UKL); 9 Apakah dapat diketahui kapan pemantauan pengamanan dampak lingkungan dilakukan oleh pelaksana pekerjaan dilapangan;

a. Koordinasi pelaksanaan/

9 Apakah dapat diketahui hasil koordinasi dengan dinas pertambangan setempat atau perindustrian/geologi/sejenisnya (khusus untuk pembangunan Sumur dalam/Bor); 9 Apakah dapat diketahui hasil koordinasi dengan dinas Pendidikan/sejenis setempat (khusus untuk pembangunan Prasarana Pendidikan); 9 Apakah dapat diketahui hasil koordinasi dengan dinas kesehatan/sejenis setempat (khusus untuk pembangunan prasarana kesehatan); 9 Apakah dapat diketahui hasil koordinasi dengan dinas kebersihan kota/sejenis (khusus untuk pembangunan Prasarana persampahan); 9 Apakah dapat diketahui hasil

perijinan yang diperlukan dengan pihak terkait :


91


No

Aspek

Hal-hal yang perlu diSupervisi/diKendalikan


koordinasi/kesepakatan dengan warga sekitar lokasi pekerjaan, khusus terkait dengan pengamanan keselamatan warga akibat kegiatan konstruksi (lihat juga pont untuk pengendalian terkait spesifikasi teknis pekerjaan); 3

Waktu

Waktu memulai dan lama waktu pelaksanaan pekerjaan

9 Apakah waktu memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan; 9 Apakah waktu memulai pekerjaan sesuai dengan urutan logis pekerjaan konstruksi dilapangan; 9 Apakah lama waktu yang digunakan untuk mengahsilkan volume pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 9 Apabila terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan maka harus diperhitungkan perubahan waktu kerja tersebut terhadap jadual kerja sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditetapkan. 9 Apabila diperkirakan seluruh pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai jadual, maka konsultan memberikan justifikasi/pertimbangan teknis kepada pelaksana kegiatan untuk : memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kontrak atau menghentikan pekerjaan/pemutusan kontrak (bila perlu).

4

Biaya Proyek

a. Kesesuaian jenis

9 Apakah dapat diketahui pembelanjaan atau penggunaan dana pada komponen pekerjaan (Tenaga Kerja, Bahan, Alat, Administrasi) sesuai dengan jenis, kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya; 9 Apakah dapat diketahui penggunaan dana hanya untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya; 9 Apakah dapat diketahui administrasi transaksi penggunaan dana selalu disertai dengan bukti-bukti tertulis. 9 Apakah dapat diketahui pembukuan Keuangan telah dikaukan dengan benar dan

pengeluaran (Upah, Bahan, Alat, Administrasi) dengan Rencana;

b. Penyelewengan dana; c. Administrasi transaksi selalu disertai dengan bukti-bukti tertulis;

d. Apakah dilaksanakan pembukuan Keuangan dengan baik;

e. Apakah aspek kontribusi 92



No

Aspek

Hal-hal yang perlu diSupervisi/diKendalikan swadaya masyarakat dipenuhi.

5

Administrasi Proyek

a. Tertib Administrasi b. Transparansi dan akuntabilitas kegiatan dan Dana


teliti sesuai dengan ketentuan program; 9 Indikasi penyelewengan dana bisa dilihat antara lain : Tidak adanya laporan pembukuan; Ketidak sesuaian antara pencatatan pada buku kas dengan bukti-bukti pengeluaran; Realisasi keuangan jauh lebih besar dibanding realisasi fisiknya; Adanya bukti pembayaran yang kosong tetapi ada tanda tangan penerimanya; dll. 9 Apakah dapat diketahui kapan, bagaimana kualitasnya, dan berapa volume dari setiap kontribusi/swadaya masyarakat yang telah diterima/digunakan dilapangan sesuai kesepakatan swadaya sebelumnya; 9 Apakah dapat diketahui jenis administrasi/laporan harian/mingguan/ bulanan yang dibuat sesuai dengan jenis administrasi/laporan yang telah ditetapkan/ direncanakan; 9 Apakah dapat diketahui pencatatan administrasi dilakukan secara benar, lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya dilapangan sesuai data-data yang administrasi yang telah ditetapkan; 9 Apakah dapat diketahui jenis administrasi/laporan dibuat/disampaikan secara tepat waktu; 9 Apakaah dapat diketahui arsip semua dokumen administrasi/laporan yang dibuat, tersimpan dengan baik pada satu tempat dan mudah dilihat setiap saat oleh siapa saja yang berkepentingan;

B. Pengendalian Bahan & Peralatan Konstruksi Beberapa langkah teknis untuk mengendalikan Bahan/Alat pada tahap pelaksanaan konstruksi, antara lain meliputi : 1. Bahan/Alat yang telah disepakati dari swadaya harus direalisasikan pada saat pelaksanaan konstruksi sebab jika tidak direalisasikan akan mengakibatkan kekurangan dana pembangunan; Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

93

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 2. Diutamakan bahan/alat setempat asal memenuhi standar kualitas bahan/alat yang dipersyaratkan; 3. Bahan lokal yang dikumpulkan oleh masyarakat harus diukur volumenya dan diperiksa kualitasnya oleh Fasilitator Teknik dilapangan; Bila bahan bukan swadaya maka harus dibayar berdasarkan volumenya dan sesuai harga satuan bahan dilapangan tetapi tidak melampaui pada RAB; 4. Penggunaan Contoh Bahan yang telah diperiksa/disetujui oleh fasilitator teknik (disimpan dilapangan/gudang panitia) sebagai pembanding untuk pelaksanaan pengadaan oleh masyarakat; 5. Tatacara Pengadaan Bahan/alat harus mengikuti mekanisme pengadaan bahan/alat, yaitu : Pembelian bahan/alat yang bernilai s/d dari Rp. 50 Juta harus berdasarkan hasil survey minimal pada 3 toko/pemasok terdekat; Penunjukan Suplier/pemasok bahan, alat, yang bernilai diatas Rp. 50 Juta harus dilakukan oleh Tim Pengadaan secara terbuka dengan penawaran tertulis minimal 3 pemasok yang berbeda. Proses penawaran hingga Penetapan Pemasok/Suplier terpilih dilakukan melalui Rembug pengadaan yang dihadiri oleh warga dan penawar. Semua pelaksanaan pengadaan diatas Rp. 50 Juta (Terbuka) harus ada Perjanjian tertulis antara pelaksana pekerjaan dan pemasok. 6. Bahan yang dikirim oleh Pemasok/Suplier harus ada Nota Penerimaan secara terperinci sesuai bahan yang diterima dilapangan. Bahan harus diukur dan diperiksa kualitasnya oleh masyarakat/Pelaksana Pekerjaan. Bahan yang tidak memenuhi standar harus ditolak panitia. 7. Penggunaan Alat Berat seperti wales/mesin pemadat untuk pemadatan timbunan atau perkerasan jalan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas konstruksi. Oleh karena itu harus dipastikan dianggarkan sejak awal dalam RAB. 8. Keputusan untuk penggunaan alat berat seperti excavator/buldoser untuk pekerjaan pembentukan badan jalan, penggalian saluran, dll meskipun lebih mudah dan mungkin lebih murah dari pada dikerjakan secara manual harus disepakati secara bersama-sama, terutama adanya pertimbangan khusus untuk menciptakan kesempatan kerja sebanyak mungkin bagi warga desa, khususnya warga kurang mampu (dana proyek sebanyak mungkin tinggal dikel/desa). C. Pengendalian Tenaga Kerja Konstruksi Beberapa langkah teknis untuk mengendalikan Tenaga Kerja pada tahap pelaksanaan konstruksi, antara lain meliputi : 1. Semua orang yang bekerja diproyek baik secara swadaya maupun dibayar harus terdaftar pada Daftar Tenaga Kerja dan Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja secara lengkap dan diketahui berapa lamanya bekerja (HOK) setiap hari. 2. Pada Sistem Pembayaran Upah Harian, satu HOK dibayar untuk minimum 6 jam kerja tidak termasuk istirahat (sesuai kebiasaan tenaga kerja setempat biasanya 6-8 Jam Kerja). Untuk Sistem Borongan Upah, besarnya pembayaran Upah disesuaikan dengan HOK dari Volume Pekerjaan yang diborongkan tersebut sesuai RAB. 3. Pembayaran Upah harus langsung kepada setiap orang yang bekerja, tidak boleh diwakilkan kepada Kepala Kelompok atau Mandor. 4. Besarnya Upah yang dibayarkan kepada setiap tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan harus tidak boleh melampaui Harga Satuan Upah sesuai RAB.

94


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN D. Pengendalian Waktu Pelaksanaan Konstruksi Waktu pelaksanaan, yang perlu disupervisi antara lain, adalah : 1. Apakah Pelaksanaan tiap-tiap item pekerjaan tetap mengacu pada jadual yang telah direncanakan. 2. Apabila terjadi keterlambatan dan/atau percepatan waktu pelaksanaan pekerjaan maka harus diperhitungkan perubahan waktu kerja tersebut terhadap jadual kerja sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam SPPD-L atau perubahannya (bila ada) 3. Apabila diperkirakan seluruh pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai jadual, maka konsultan memberikan justifikasi/pertimbangan teknis kepada UPL/BKM untuk : memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kontrak atau menghentikan pekerjaan/pemutusan kontrak (bila perlu). E. Pengendalian Biaya Konstruksi Biaya, yang perlu disupervisi antara lain, adalah : 1. Apakah tidak terjadi pembelanjaan atau penggunaan dana yang berlebihan pada suatu kegiatan sehingga dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan; 2. Apakah tidak terjadi penyelewengan dana; 3. Apakah proses transaksi selalu disertai dengan bukti-bukti tertulis; 4. Apakah dilaksanakan pembukuan Keuangan dengan baik; 5. Apakah aspek kontribusi swadaya masyarakat dipenuhi.

F. Tertib Administrasi : Administrasi pelaksanaan, yang perlu disupervisi, adalah : 1. Apakah semua administrasi yang diperlukan dibuat lengkap, benar dan sesuai kondisi lapangan/yang sebenanya’ 2. Apakah semua administrasi diarsipkan dan dipelihara dengan baik, Tanggungjawab Supervisi ini dilakukan secara rutin selama proses pelaksanaan kegiatan konstruksi oleh pihak UPL bersama Konsultan (pihak diluar KSM/Panitia) dan tentunya juga oleh KSM/Panitia secara internal sebagai fungsi yang melekat pada tugas/tanggungjawabnya. Termasuk hasil monitoring partisipatif yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai masukan dalam proses pengawasan ini.

G. Rapat Rutin Dalam Rapat rutin bersama membahas/mengevaluasi hasil pekerjaan lapangan, antara lain : 1. Rapat Evaluasi Kemajuan Lapangan Kegiatan evaluasi pada prinsipnya merupakan bagian dari proses pengawasan/pengendalian pelaksanaan kegiatan, hanya umumnya dilakukan untuk periode waktu tertentu, meskipun juga dapat dilakukan sewaktu-waktu (mendesak). Rapat Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan adalah merupakan pertemuan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia (tim pelaksana kegiatan) pada setiap peride waktu tertentu Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

95

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN (biasanya mingguan atau sesuai periode waktu yang disepakati) untuk mengevaluasi sejauhmana kemajuan pelaksanaan kegiatan telah dicapai, termasuk penyelesaiaan masalah yang muncul. Rapat ini dihadiri oleh semua pengurus/pelaksana kegiatan (termasuk dapat mengundang pihak-pihak terkait lainnya yang diperlukan). Rapat Evaluasi ini sangat penting dilakukan karena selain untuk membagi/memberikan informasi hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai juga untuk melaksanakan evaluasi (menilai laporan atau hasil temuan dalam pengawasan) dan merumuskan tindakan-tindakan yang perlu diambil apabila hasil pengawasan menunjukan adanya penyimpangan yang berarti dari rencana semula atau terdapat permasalahan-permasalahan yang mengganggu kelancaran kegiatan. Sehingga dengan adanya rapat-rapat rutin ini maka diharapkan semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama-sama, terjadi koordinasi kerja yang baik antar semua unsur pelaksana yang pada gilirannya akan membawa kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan. Beberapa hal penting yang perlu menjadi agenda evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan, antara lain : 9 Apakah Volume pekerjaan (kemajuan pelaksanaan) yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan? 9 Apakah Realisasi Volume Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga Kerja sampai saat ini sesuai atau apakah masih cukup/memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan? Coba bandingkan total Volume dari hasil pengadaan Tenaga/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Volume yang masih harus dibeli/dibayar lagi sampai proyek selesai; 9 Apakah Realisasi Biaya Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga Kerja sampai saat ini sesuai dan cukup/masih memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan? Coba Bandingkan total biaya dari hasil pembayaran Upah/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Biaya yang masih harus dikeluarkan/dibayar lagi sampai proyek selesai (termasuk total dana yang Belum dicairkan). 9 Apakah Realisasi Swadaya Masyarakat sesuai rencana swadaya ? 9 Apakah Administrasi/laporan-laporan sudah dibuat dan diarsipkan ? 9 Apakah masalah-masalah yang timbul dilapangan, termasuk dampak lingkungan/sosial sudah diselesaikan?, dll. Hasil pembahasan setiap agenda/permasalahan hendaknya dapat memberikan/menyepakati apa bentuk penyelesaian, siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan dan kapan akan dilakukan tindakan tersebut. Hasil-hasil kesepakatan/pembahasan tersebut dicatat pada Notulen/Catatan Hasil Rapat Mingguan dan diarsipkan dengan baik. 2. Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50% & 100% Pengamanan dampak lingkungan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan dampak lingkungan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan Pemantauan Dampak Lingkungan disini adalah merupakan monitoring atau pengecekan atas hasil pelaksanaan rencana tindakan penanganan dampak/mitigasi tersebut. Apakah telah dikerjakan atau belum selesai? Kegiatan Pemantauan ini dilakukan pada Pada tahap pelaksanaan Konstruksi/pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan instrumen pemantauan berupa Ceklist/Daftar Uji 96


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Identifikasi Dampak Lingkungan (sesuai Form-7, Proposal) yang telah dibuat sebelumnya, yaitu : a) Kira-kira pertengahan proses konstruksi (kondisi kemajuan 50%), disaat peluang untuk memperbaiki masih ada maka dilakukan pemantauan kelapangan dimana daftar yang sama (checklist tadi) di cocokkan lagi, apakah semua tindakan yang telah direncanakan telah dilakukan atau belum. Dan terakhir, b) Di akhir konstruksi (kondisi kemajuan selesai 100%), daftar yang sama (checklist tadi) dicocokkan lagi dibandingkan dengan rencana aslinya guna memastikan bahwa semua tindakan pengamanan yang telah direncanakan. Keseluruhan kegiatan pemantauan diatas dilakukan baik oleh KSM sendiri maupun oleh UPL dan Tim Konsultan dilapangan.

3. Perubahan Pekerjaan dilapangan Dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur, seringkali tidak dapat dihindari adanya perubahan pekerjaan karena kesalahan desain atau perubahan kondisi lokasi prasarana yang mengakibatkan perubahan kontrak kerja/SPPD-L. Meskipun demikian, sedapat mungkin perubahan pekerjaan dilapangan dihindari karena bila terjadi kekurangan dana/volume pekerjaan dari rencana awal maka harus diupayakan dengan mengusahakan melalui swadaya. Dalam keadaan tertentu, dimana usaha swadaya atau lainnya tidak cukup juga untuk menutupi volume sesuai rencana awal maka dapat dilakukan perubahan kegiatan dari rencana awal atau perubahan SPPD-L sehingga kegiatan tetap dapat selesai sesuai kontrak. Perubahan SPPD-L adalah cukup dengan membuat Berita Acara Perubahan yang memuat adanya perubahan kegiatan yang terjadi dilapangan dari keadaan awal (SPPD-L sebelumnya). Apabila terjadi perubahan demikian maka KSM/Panitia akan melaksanakan kegiatan dilapangan sesuai perubahan tersebut. Adapun yang boleh mengusulkan perubahan tersebut adalah TPP/Tim Pelaksana Pembangunan (bila menurut keputusan TPP perlu perubahan) atau boleh diajukan oleh KSM/panitia karena menurut KSM/Panitia harus dilakukan adanya perubahan dilapangan. Semua perubahan tersebut harus disetujui oleh Askot. Perubahan SPPD-L tersebut dapat dilakukan diawal, ditengah atau diakhir pelaksanaan pekerjaan, apabila : a) Adanya perubahan total Volume Pekerjaan menjadi lebih kecil dari rencana awal sedangkan jumlah total dana BLM/PNPM tetap (tidak berubah). Misalnya Jalan Kerikil direncanakan 100 meter berubah menjadi 90 meter, dll; b) Adanya perubahan berupa penambahan volume item kegiatan tertentu atau pengurangan/penghilangan item pekerjaan tertentu pada pekerjaan, sedangkan nilai total dana BLM tetap (tidak berubah); c) Adanya perubahan jumlah total dana BLM yang digunakan dari rencana semula, misalnya SPPD-L semula Rp. 15 Juta berubah menjadi Rp. 14 Juta;

4. Penyelesaiaan pekerjaan KSM Penyelesaian pekerjaan adalah pencapaian realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai kuantitas/volume dan Nilai/biaya pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam SPPDL beserta semua dokumen perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SPPD-L. Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

97

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Dengan demikian maka Pekerjaan hanya dapat dikatakan selesai apabila dana BLM yang diusulkan oleh KSM/Panitia sesuai SPPD-L (atau perubahannya), sudah habis dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan volume pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai rencana sebagaimana tercantum dalam SPPD-L atau perubahannya. Jadi ukuran untuk menyatakan bahwa kegiatan BLM telah selesai adalah dana BLM yang sudah habis (tidak ada sisa) dan jumlah volume pekerjaan yang dibuat dilapangan sudah dicapai sesuai dengan rencana (dinyatakan dalam dokumen SPPD-L). Setelah pekerjaan selesai 100% atau minimal 97%, KSM berhak mengajukan secara tertulis kepada TPP dan Konsultan untuk melakukan Sertifikasi Pekerjaan. Hasil Sertifikasi Pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dan Korkot/Askot ini dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2).

Penting diperhatikan : ¾ Dana BLM hanya boleh dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur (Biaya Upah, Bahan, Alat, Administrasi); ¾ Tidak diperbolehkan dana BLM digunakan untuk insentif atau fee/keuntungan bagi PAKEM/Panitia.

x

Bagaimana jika pada akhir pelaksanaan pekerjaan masih terdapat sisa dana yang belum digunakan untuk pembangunan infrastruktur? Apabila terdapat sisa dana pelaksanaan kegiatan infrastruktur maka sisa dana tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh KSM/Panitia bersangkutan untuk meningkatkan fungsi pelayanan prasarana/sarana yang dibangun. Caranya adalah dengan : 1. Menambah volume item kegiatan yang sudah ada, misalnya pembangunan jalan kerikil yang semula hanya 200 meter ditambah panjangnya menjadi 210 meter; 2. Menambah item kegiatan baru (masih satu kesatuan) dilokasi prasarana yang bersangkutan, misalnya semula hanya direncanakan membangun perkerasan kerikil, tetapi karena ada sisa dana maka dapat digunakan untuk membuat saluran atau penahan tanah ditempat yang memerlukan disepanjang jalan kerikil yang dibangun. 3. Menambah kegiatan baru dilokasi yang berbeda tetapi masih mendukung secara langsung peningkatan fungsi layanan prasarana yang bersangkutan, misalnya semula hanya direncanakan membangun jembatan kayu, namun karena ada sisa dana maka dapat digunakan untuk membangun goronggorong pada jalan yang menghubungkan jembatan tersebut, dll. Untuk mendukung pemanfaatan dana tersebut, maka administrasi yang perlu dibuat oleh PAKEM adalah : 1. Surat Pernyataan Kesanggupan KSM/Panitia untuk menyelesaikan seluruh kegiatan fisik (100%) sebelum berakhirnya masa pencairan BLM; 2. Perubahan SPPD-L disertai Justifikasi/alasan Teknisnya.

98


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN x

Bagaimana jika hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sama dengan bestek/perencanaan awal? Jika hasil pekerjaan melebihi rencana volume pekerjaan awal maka kelebihan itu merupakan prestasi KSM/Panitia dan dapat dicatat sebagai keswadayaan yang dilakukan.

x

Namun jika hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam SPPDL, baik yang ditemukan sebelum maupun setelah Sertifikasi maka pihak KSM selaku pelaksana pekerjaan wajib memperbaiki ketidak sesuaian tersebut dengan cara swadaya, dan dalam waktu yang disepakati antara KSM dengan pihak TPP. Masa perbaikan/penyempurnaan ini selambat-lambatnya harus selesai sebelum laporan pertanggungjawaban PAKEM/Panitia dilaksanakan. Bagaimana jika terdapat sisa dana tetapi PAKEM/Panitia sudah tidak bersedia memanfaatkan kembali sisa tersebut untuk pembangunan infrastruktur ? Pada dasarnya dana kegiatan fisik yang dianggarkan untuk tiap kegiatan PAKEM harus dimanfaatkan seluruhnya untuk pembangunan infrastruktur, namun apabila volume pekerjaan yang dibuat sudah sesuai SPPD-L dan masih terdapat sisa dana, sedangkan pihak KSM/Panita sudah tidak bersedia memanfaatkan sisa dana tersebut untuk menambah volume kegiatannya, maka KSM harus mengembalikan semua sisa dana kepada TPP dengan melampirkan surat pernyataan.

VI.

POLA PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR PLPBK

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur PLPBK mengakomodir berbagai sumber pembiayaan, oleh karena itu perlu dikembangkan suatu pola pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang dapat mendorong penyederhanaan ketentuan dan tatacara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan bagi semua pihak yang akan terlibat dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat (baik masyarakat maupun pihak penyandang dana lainnya). Beberapa pola pelaksanaan yang diusulkan adalah :

1. Swakelola Masyarakat, Dilaksanakan langsung oleh Masyarakat/kelompok masyarakat. Pekerjaan Konstruksi dikelola sendiri secara langsung oleh Masyarakat. Didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya maka kelompok masyarakat memungkinkan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga penyedia barang/jasa seperti Suplier Bahan/Alat atau borongan Upah pekerjaan (tidak termasuk Jasa Kontraktor). Pengadaan pihak ketiga ini akan ditentukan kemudian setelah kelompok masyarakat ditetapkan selaku pelaksana pekerjaan. Pola ini diterapkan untuk pekerjaan skala kecil/sederhana;

2. Swakelola Kemitraan, Dilaksanakan Bersama melalui Kemitraan antar masyarakat dengan Dinas/Pemda dan Kelompok Peduli; Pelaksanaan pekerjaan yang sumberdananya berasal dari masyarakat dan dana dari Dinas/Pemda setempat. Sumberdana dari masyarakat dapat berupa swadaya masyarakat, dan dana bantuan/hibah kepada masyarakat (baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pihak swasta/ketiga lainnya); Tim/Panitia Kemitraan yang dibentuk sebagai pelaksana pekerjaan melibatkan minimum unsur dari Masyarakat, Dinas/Pemda dan Kelompok Peduli setempat dan masing-masing unsur tersebut memilki tugas/tanggungjawab yang sama dalam Tim. Pembentukan Tim ini disepakati bersama minimal oleh masyarakat dan Dinas/Pemda terkait. Pelaksanaan Pekerjaannya dapat dilakukan seperti swakelola masyarakat; Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

99


3. Kerjasama Operasional (KSO), Dilaksanakan bersama melalui Kerjasama Operasional (KSO) antar Kelompok Masyarakat/Kemitraan dengan pihak ketiga yang lebih mampu (Kontraktor); Pelaksanaan sebahagian pekerjaan konstruksi yang memiliki tingkat resiko sedang/tinggi dan memerlukan teknologi sedang/tinggi yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat diserahkan kepada pihak ketiga/kontraktor untuk dilaksanakan. BKM/TPP merupakan penanggungjawab utama (leader) keseluruhan kegiatan. Porsi kegiatan kelompok masyarakat merupakan kesepakatan masyarakat yang dibuat/ditetapkan sejak awal perencanaan sehingga merupakan nilai tetap dalam penawaran kontraktor/tidak ditawar dan tidak dapat dikenakan overhead/profit oleh Kontraktor;

4. Swakelola Pihak Ketiga, Seluruh kegiatan pembangunan diserahkan kepada pihak ketiga. Pola ini dapat dilakukan oleh pihak penyandang dana kegiatan (Masyarakat, Pemda/Dinas dan pihak Ketiga lainnya/swasta) baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok kemitraan, dengan pihak penyedia jasa pekerjaan. Kontrak kerjasama dilakukan langsung antar penyedia Dana dengan dengan pihak kontraktor.

VII.

PEMAKETAN PEKERJAAN

Pemaketan Pekerjaan pada dasarnya merupakan penentuan/pengelompokan proyek/sub-proyek untuk dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa pelaksana pekerjaan (kelompok masyarakat/pihak kontraktor). Ketentuan Pemaketan pekerjaan yang perlu diikuti adalah :

1. Memaksimalkan penggunaan material dan tenaga kerja lokal yang berkualitas dan perluasan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat;

2. Masyarakat/Pengguna Barang/Jasa wajib Mendorong sebanyak-banyaknya paket pekerjaan untuk kelompok masyarakat dengan tetap mengutamakan prinsip efisiensi, kesatuan sistem infrastruktur, kualitas dan kemampuan teknis kelompok masyarakat;

3. Masyarakat/Pengguna Barang/Jasa dilarang : a. Menyatukan atau memusatkan beberapa proyek/sub-proyek yang tersebar dibeberapa tempat yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan ditempat masing-masing; b. Menggabungkan/menyatukan beberapa proyek/sub-proyek yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh kelompok masyarakat menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa selain masyarakat; Pemaketan pekerjaan ini pada dasarnya mengacu pada hasil kesepakatan perencanaan sebelumnya, yaitu Indikasi Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Pelaksanaan Pembangunan (RPP) / Kawasan Prioritas. Khususnya terkait dengan adanya komitmen-komitmen sumber pembiayaan yang sudah disepakati, misalnya dari Pemda/Dinas;

100



Operasional dan Pemeliharaan Pentingnya Kegiatan O&P Salah satu kegiatan penting dari seluruh proses PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya pada pendekatan pelaksanaan kegiatan lingkungan ini adalah kegiatan Pemanfaat dan Pemelihara (atau Operasi dan Pemeliharaan, disingkat O&P) yang dilakukan melalui inisiatif dan kesadaran masyarakat oleh KSM/Pengelola O&P sebagai penggerak utama dari kegiatan ini. Hampir semua pembangunan prasarana yang selesai dibangun ternyata mengalami kerusakan karena tidak terpelihara. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak tersedianya dana rehabilitasi dari sektor/instansi terkait, tidak ada swadaya masyarakat untuk pemeliharaan dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana tersebut. Sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan prasarana tersebut tidak optimal dan belum berkelanjutan. Atau walaupun dapat dinikmati akan tetapi jangka waktu pemanfaatannya menjadi terbatas (kurang dari umur yang direncanakan). Selain itu, kualitas prasarana yang dibangun menjadi kurang terjamin dan harapan diperolehnya manfaat yang berkelanjutan tidak dapat tercapai. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan, penanggungjawab dan rencana pengelolaan (Pemanfaat dan Pemelihara) prasarana yang baik sesuai kebutuhan terhadap sarana & prasarana yang telah dibangun. Kesadaran akan kondisi tersebut, maka pembangunan melalui program P2KP dengan entry poin pemberdaayan masyarakat mengupayakan langkah antisipasi hal tersebut melalui pengembangan dan penguatan peranserta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, yaitu bahwa masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, mengetahui kebutuhan mereka (solusi permasalahan), merencanakan teknis pelaksanaan dan memutuskan sendiri prasarana yang akan dibangun. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, masyarakat melaksanakan sendiri dan mengawasai kegiatan pembangunan prasarananya. Dari mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan prasarana (tahap perencanaan)” dan “rasa memiliki prasarana (tahap pelaksanaan)“ ini diharapkan muncul “kesadaran dan rasa tanggungjawab” untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan lestari. Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan agar : ¾ Masyarakat dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana tersebut dipelihara ¾ Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana ¾ Tidak menuntut pemerintah secara terus menerus karena keterbatasan dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana. Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

101

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Pengertian dan Tujuan O&P Pengertian Operasi atau Pemanfaatan dan Pemeliharaan (O&P) adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. Sesuai dengan mekanisme kegiatan Infrastruktur, maka penyiapan organisasi pelaksanaan O&P Prasarana dilakukan sejak awal pembangunan prasarana, sehingga dengan demikian masyarakat/anggota pengelola O&P dapat terlibat dan memahami berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan fisik (termasuk teknis dan administrasi kegiatan). Sehingga setelah kegiatan pembangunan selesai, mereka sudah siap melaksanakan kegiatan O&P prasarana yang telah dibangun tersebut. Tujuan O&P: 1. Memelihara prasarana secara berkelanjutan 2. Adanya jaminan terhadap kualitas prasarana 3. Adanya keuntungan yang berkelnjutan dari hasil pemanfaatan prasarana 4. Masyarakat mempunyai kemandirian dan kemampuan dalam hal memelihara dan mengembangkan prasarana yang ada di daerahnya Sasaran kegiatan Pembentukan Organisasi O&P ini adalah : 1. Masyarakat memahami pentingnya O&P, Manfaat dan Tujuan O&P; 2. Masyarakat menyepakati organisasi Pengelola O&P dari prasarana yang mereka butuhkan; 3. Masyarakat siap untuk melaksanakan operasi & pemeliharaan prasarana yang mereka bangun sendiri secara bersama-sama; Ukuran sasaran/keluaran yang ingin dihasilkan : 1. Jumlah Berita Acara Kesepakatan pembentukan Organisasi O&P yang dibuat; 2. Jumlah pengurus Organisasi sesuai struktur organisasi O&P yang disepakati; 3. Jumlah pengurus yang memahami tugas/tanggungjawabnya; Langkah-langkah Pelaksanaan : 1. Persiapan : Panitia selaku Penanggunjawab kegiatan pembangunan, Menentukan Tempat/Waktu dan Undangan/Peserta warga pemanfaat prasaran serta fasilitator pertemuan. Lalu, menyampaikan Undangan kepada seluruh peserta. 2. Kegiatan Rembug/Pertemuan : x Jelaskan konsep Organisasi O&P : Perlunya/pentingnya dibentuk pengelola prasarana; untung ruginya bila dibentuk dan bila tidak dibentuk, Apa tujuannya, Tugas Pokok/Kegiatan Apa yang akan dilakukan, Bentuk-bentuk Organisasi O&P. x Lalu, mintalah pendapat warga Apakah perlu membentuk O&P ? x Bila warga telah bersepakat membentuk organisasi, Meminta pendapat warga Bagaimanakah bentuk Organisasinya (bentuk manakah yang dipilih)? x Kemudian dijelaskan, tugas-tugas dari setiap unit kerja dalam struktur organisasi yang disepakati sebelumnya, (bila perlu ajaklah warga bersama menentukan tugastugas ini). Selanjutnya Mintalah pendapat warga, siapa saja yang akan duduk sebagai pengurus/pelaksana Organisasi O&P. 3. Buat Berita Acara Pembentukan Pengelola Pemanfaatan & Pemeliharaan prasarana.

102


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Sumber-sumber Pembiayaan Kegiatan Pengelolaan O&P Prasarana secara umum dapat diupayakan melalui : 1. Bantuan Pemerintah Kab/Kota atau Kel/Desa setempat; 2. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat, seperti swasta atau lembaga lainnya; 3. Usaha-usaha lain yang sah dari Pengurus; 4. Kontribusi Warga Pemanfaat, seperti Iuran/Retribusi atau dalam bentuk natura lainnya 5. Dll yang disepakati bersama masyarakat

Pengorganisasian Pengelola O&P 1. Tugas Pokok Organisasi Pengelola O&P Sejalan dengan tujuan O&P, maka tugas pokok Pengelola selaku penggerak utama kegiatan atau Penanggungjawab O&P, adalah : 1) Menyusun rencana pemanfaatan prasarana 2) Menyusun rencana penerimaan dan belanja Pengelola 3) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan pembangunan prasarana; 4) Mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan pembangunan prasarana; 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Pengelolaan Sarana & Prasarana yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Bentuk Organisasi Pengelola O&P Untuk melaksanakan Kegiatan O&P, maka perlu dibentuk organisasi Pengelola O&P sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan terarah menuju pencapaian tujuan O&P yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, pembentukan O&P ini tidak harus merupakan Organisasi baru tetapi dapat menggunakan organisasi O&P/Sejenisnya yang telah tumbuh dimasyarakat, misalnya Organisasi O&P yang dibentuk melalui PNPM MP/program lain dan atau revitalisasi lembaga keswadayaan masyarakat yang sudah ada. Bentuk Organisasi Pengelola O&P dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan prasarana, kemampuan warga pemanfaat dan karakteristik kelompok penerima manfaat (gender). Meski demikian, sebagai referensi dari beberapa bentuk yang pernah diterapkan, setidaknya terdapat pendekatan 2 bentuk yang umum dilakukan, yaitu : satu pengelola untuk semua jenis prasarana atau satu pengelola untuk setiap jenis prasarana. Misalnya satu Organisasi Pengelola yang dibentuk memiliki dua jenis parasana yang dimanfaatkan yaitu Air Bersih dan Jalan maka bentuk organisasinya dapat berupa satu Pengelola untuk Air Bersih dan satu Pengelola untuk Jalan atau satu Pengelola untuk Air Bersih dan Jalan. Bentuk Pengelolaan mana yang dipilih, apakah pengelola perjenis prasarana atau satu pengelola untuk lebih dari satu jenis prasarana, hendaknya mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan potensi sumber pembiayaan pemeliharaannya. Kemampuan SDM dimaksud Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

103

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN adalah dapat berupa kemampuan manajemen pengelolaan dan ketersediaan orang yang sesuai dengan kebutuhan didalam Organisas. Sedangkan kemungkinan untuk memperoleh sumber pembiayaan O&P adalah berkenaan dengan potensi dari setiap prasarana untuk dapat menghasilkan/memperoleh dana dari warga pemafaat guna membiayai sendiri pemeliharaannya. Misalnya dari contoh Air bersih dan Jalan diatas, maka bila pengelolaannya dilakukan sendiri-sendiri maka potensi memperoleh pembiayaan untuk Air bersih dari pemanfaat cukup tinggi dibandingkan dengan Jalan, tetapi bila pengelolaannya adalah satu maka dapat dilakukan subsidi silang, yaitu dana yang diperoleh dari Air bersih dapat disisihkan sebahagian untuk pembiayaan pemeliharaan Jalan. Berdasarkan kedua bentuk organisasi pengelola O&P tersebut, maka struktur organisasi Pengelolanya dapat dibbuat sederhana, yaitu : untuk satu jenis prasarana dapat dibuat dengan struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Petugas Teknis/Lapangan dan Anggota, sedangkan untuk Pengelola yang lebih dari satu jenis prasarana maka struktur organisasinya dapat dibuat dengan struktur yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Petugas Teknis/Lapangan pada setiap jenis prasarana dan Anggota. Perbedaan kedua bentuk tersebut hanya terletak pada unit kerja Petugas Lapangannya saja, dimana untuk Pengelola yang mencakup lebih dari satu jenis prasarana maka Petugas Lapangan dibuat sesuai jumlah jenis prasarana yang dikelola. Secara diagram kedua struktur tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut.

KETUA

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

PETUGAS LAPANGAN

PETUGAS LAPANGAN

ANGGOTA Struktur Organisasi Pengelola O&P (Dua jenis Prasarana)

SEKRETARIS

BENDAHARA

PETUGAS LAPANGAN

ANGGOTA Struktur Organisasi Pengelola O&P (satu jenis Prasarana)

3. Tugas-Tugas Unit Kerja Organisasi Pengelola O&P Sejalan dengan struktur organisasi dan lingkup kegiatan O&P yang akan dilaksanakan, maka dari contoh struktur Organisasi diatas dapat diuraikan masing-masing tugas dari setiap unit kerjanya, yaitu : 1) Ketua, Memimpin/Penanggungjawab utama seluruh kegiatan dan usaha organisasi. Ketua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi sesuai peraturan organisasi serta program kerja yang telah diputuskan bersama. Antara lain mencakup tugas : ¾ Mengkoordinir Tim Pengelola/pengurus O&P ¾ Mengundang dan menyelenggarakan Rapat-rapat rutin atau Musyawarah 104


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN ¾ Melakukan kerjasama kemitraan dengan pemerintah desa/kelurahan, Dinas/Instansi terkait dan pihak swasta atau lainnya guna meningkatkan peroleh pembiayaan pemeliharaan atau pengembangan layanan prasarana. ¾ Mendorong peningkatan kesadaran dan kontribusi warga untuk melakukan pemeliharaan prasarana. ¾ Bersama seluruh Tim Pengelola membuat laporan baik secara berkala maupun Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelola; ¾ Bersama seluruh Tim Pengelola, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan, khususnya kepada warga pemanfaat; ¾ Bersama seluruh Tim Pengelola menyusun draft peraturan dasar, program kerja O&P dan rencana pendanaan O&P untuk ditetapkan dalam Musyawarah Warga (bila belum ditetapkan sebelumnya). 2) Sekretaris atau bagian administrasi, melaksanakan umum/ketatausahaan O&P, antara lain mencakup : ¾ Menyiapkan surat menyurat ¾ Mengarsip surat masuk dan surat keluar ¾ Menyimpan dan memelihara dokumen/dokumentasi kegiatan ¾ Membuat notulen rapat/ musyawarah warga pemanfaat ¾ Menginvebtarisasi anggota atau warga pemanfaat

kegiatan

administrasi

3) Bendahara atau bagian Keuangan, melaksanakan : ¾ Menerima dan menyimpan uang/dana O&P; ¾ Mengeluaran uang dengan persetujuan ketua ¾ Membuat dan menyimpan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran ¾ Mencatat pembukuan keuangan O&P ¾ Membuat laporan keuangan secara periodik dan laporan pertanggungan jawab keuangan; 4) Petugas Lapangan atau bagian Teknik, melakukan : ¾ Monitoring dan inventarisasi kondisi prasarana, ¾ Menyusun rencana kebutuhan, biaya dan jadwal pemeliharaan & perbaikan prasarana, ¾ Membimbing dan mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan oleh warga; ¾ Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. 5) Anggota : ¾ Mendapatkan informasi, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam setiap kegiatan; ¾ Mengikuti rapat-pertemuan/Musyawarah yang dilakukan Pengelola ¾ Melaksanakan/terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemeliharaan yang dilakukan ¾ Membangun kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan ¾ Memikirkan dan mengusahakan pengembangan organisasi O&P ¾ Membayar iuran atau memberikan kontribusi lainnya untuk pemeliharaan prasarana sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. Untuk mendukung tugas-tugas Tim Pengelola yang ada, maka Ketua Pengelola dapat melakukan penugasan kepada anggota terkait aspek kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan, baik berupa kegiatan yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidentil. Kesepakatan mengenai penugasan ini hendaknya diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama warga pemanfaat. Contoh penugasan dalam pelaksanaan kegiatan seperti siapa yang piket atau penugasan pemeliharaan kebersihan MCK secara bergiliran. Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

105


Hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh Tim Pengelola adalah bahwa seluruh peraturan dasar organisasi yang akan dijalankan oleh Tim Pengelola dan Anggota, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Masa Tugas Tim Pengelola, Program Kerja maupun Pertanggungjawaban Tim Pengelola harus dibuat dan disepakati secara bersama-sama oleh anggota warga pemanfaat melalui forum Musyawarah Warga Pemanfaat atau forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi yang ada (bukan ditentukan sendiri oleh Tim Pengelola).

Catatan : Pada prinsipnya semua prasarana yang telah dibangun harus dipelihara. Namun demikian, mengingat pemanfaat setiap prasarana tidak seluruhnya sama maka pembentukan/pengorganisasian O&P disini hanya diprioritaskan pada prasarana yang berifat publik/umum dan prasarana kelompok. Sedangkan untuk prasarana yang bersifat individu atau pengunaan oleh satu keluarga saja, tidak perlu dibentuk Organisasi Pengelolanya, seperti Jamban Keluarga, Saluran Limbah Rumah Tangga, karena sudah langsung dipelihara oleh masingmasing keluarga pengguna. Apabila terdapat beberapa Organisasi Pengelola O&P prasarana yang mengelola prasarana yang mempunyai keterkaitan fungsional atau kesamaan penerima manfaat maka dapat saja organisasi O&Pnya disatukan, melalui pengembangan organisasi O&P, dengan alternatif yang dapat dilakukan antara lain adalah menggabungkan organisasi Pengelolanya (satu Organisasi/Tim Pengelola) atau melakukan kesepakatan kerja sama pengelolaannya.

4. Penentuan Personil Organisasi Pengelola O&P Setelah Organisasi dibentuk maka selanjutnya dilakukan Pemilihan orang-orang yang akan diberikan tugas atau duduk dalam Tim/Organisasi. Dalam pemilihan personil ini hendaknya mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan yang dimiliki setiap personil dengan tugastugas yang akan dilaksanakannya. Meskipun demikian bila terdapat keterbatasan kemampuan personil yang ada, maka penting menempatkan orang-orang yang memiliki komitmen/kemauan kerja. Adanya komitmen/kemauan kerja pada dasarnya merupakan modal utama untuk terus belajar meningkatkan kemampuannya dengan cara diberikan bimbingan/pengarahan oleh Ketua Tim/Koordinator unit kerjanya. Setelah ditentukan personil organisasi maka perlu dijelaskan/membagi Tugas kepada setiap Personil/Unit Kerja Organisasi agar mereka memahami dan melaksanakan dengan benar.

Rembug Pembentukan Organisasi Pengelola O&P Untuk mencapai tujuan kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana maka perlu dilaksanakan kegiatan O&P. Selanjutnya untuk dapat menjamin pelaksanaan kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana dapat berjalan terarah, efektif, efisien menuju tercapainya tujuan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana itu sendiri maka perlu dibentuk wadah/organisasi Pengelola O&P. Wadah tersebut diharapkan merupakan lembaga/organisasi keswadayaan masyarakat sehingga lebih mandiri dan indepanden dari struktur pemerintahan (pemerintah selaku pembina organisasi).

Lingkup Kegiatan Pengelolaan O&P Lingkup kegiatan O&P pada dasarnya mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana. Secara umum lingkup kegiatan O&P pada semua jenis prasarana adalah mencakup : 106


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 1) Kegiatan Pendataan Anggota 2) Penggalian sumber-sumber pembiayaan 3) Monitoring dan Inventarisasi kondisi prasarana; 4) Menyusun Rencana Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana 5) Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan (termasuk pengembangan bila perlu); 6) Rapat-rapat Berkala 7) Pelaporan secara Berkala Hal yang berbada dari Lingkup kegiatan ini pada setiap jenis prasarana adalah terletak pada Rencana Teknis Opersi & Pemeliharaan Prasarananya. Misalnya teknis pemeliharaan Jalan akan berbeda dengan teknis pemeliharaan Sumur Pompa Tangan, dst. Masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Pendataan Anggota Pendataan anggota ini sangat penting, selain untuk mengetahui jumlah dan siapa saja warga pemanfaat juga akan berkaitan dengan potensi kontribusi dalam pemeliharaan dari prasarana yang dikelola atau pengaturan pemanfaatan bila diperlukan. Hal-hal yang perlu dicatat berkaitan dengan Anggota ini adalah : Nama, Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan), Alamat tempat tinggal dan Pekerjaannya, bila perlu dapat dilengkapi dengan status kondisi sosial ekonomi masing-masing. Selain itu perlu ditetapkan sebaiknya pendataan ini dilakukan secara periodik, seperti per bulan atau triwulan atau tahunan. Contoh bentuk formulir Pendataan Anggota ini dapat dibuat seperrti contoh berikut.

Cara Pengisian : Kolom 1 : Diisi Nomor Urut Kolom 2 : Diisi Nama Masyarakat yang secara langsung memanfaatkan prasarana Kolom 3 : Diisi Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan) Kolom 4 : Diisi Alamat tempat tinggal / domisili Kolom 5 : Diisi Pekerjaan Petani / Pengusaha / PNS / Lainnya Kolom 6 : diisi Catatan/Keterangan lain yang diperlukan (bila ada) 2). Penggalian sumber sumber – sumber pembiayaan Yang membiayai kegiatan O&P pada dasarnya adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kasadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, karena prasarana tersebut memang milik semua warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat. Meskipun demikian, Ini tidak berarti bahwa menutup peluang bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga pemanfaat prasarana. Dana pemeliharaan bisa diupayakan dari berbagai sumber. Dalam hal ini perlu usaha untuk menggali sumber-sumber dana tersebut baik dari masyarakat maupun dari sumber-sumber lainnya, antara lain : Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

107


Retribusi/Iuran penggunaan prasarana, seperti prasarana jalan, tambatan perahu, air bersih, prasarana sanitasi dan irigasi; Donatur; Bantuan dari Pemda Kabupaten, Kecamatan atau Desa; Secara lebih rinci bagaimana penggalian sumber-sumber pembiayaan ini dapat dilihat pada penjelasan Modul berikutnya atau Buku O&P Bagian IV. Pembiayaan kegiatan O&P. 3). Inventarisasi Kondisi Prasarana Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi prasarana yang telah dibangun, apakah ada kerusakan atau kekurangan ataupun permasalahan-permasalahan yang perlu ditangani segera. Cara pelaksanaannya adalah dengan melakukan monitoring/pengecekan langsung kelapangan, sedangkan pelakunya dapat dilakukan oleh Tim Pengelola, khususnya Petugas Lapangan/Teknis sendiri atau Penugasan kepada anggota secara rutin dan bergilir. Anggota dapat dibagi menjadi beberapa grup untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu pengecekan dapat diatur sesuai dengan kesepakatan diantara anggota, seperti mingguan atau bulanan.

Agar proses kegiatan inventarisasi kondisi prasarana ini berjalan secara efektif maka perlu dilakukan fokus pengecekan yaitu pada setiap jenis system atau bagian bagian prasarana. Hal-hal yang perlu dicatat pada saat inventarisasi satiap komponen system prasarana tersebut, adalah : jumlah/volume yang ada, kondisi pada saat pengecekan, apakah baik atau rusak. Kemudian bila ada kerusakan, dapat juga ditentukan rencana penanganan/perbaikannya, termasuk berapa perkiraan biayanya. Dari hal tersebut juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakannya ringan atau dapat diselesaikan melalui pemeliharaan rutin atau permasalahannya adalah berat dan harus dilakukan perbaikan khusus. Juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakan tersebut sangat mendesak untuk segera ditangani atau dapat ditunda demi untuk menjaga kualitas perbaikan. Contoh bentuk formulir Pendataan Anggota ini dapat dibuat seperrti contoh Form-3, terlampir.

Cara Pengisian : Kolom 1 : Diisi Nomor Urut Kolom 2 : Diisi jenis komponen prasarana yang ada, misal : Pipa pralon, Kran air dll (untuk prasarana air bersih), Paving blok, Jalan Rabat Beton dll (untuk prasarana jalan), Atap, Dinding Bata, Pipa Udara, septik tank dll (untuk prasarana MCK) Kolom 3 : Diisi volume total komponen prasarana Kolom 4 : Diisi satuan volume disesuaikan dengan komponen prasarana, misal : meter kubik (M3), meter pesegi (M2), buah, unit dll. Kolom 5 dan 6 : Diisi dengan jumlah volume kondisi komponen/bagian/kelengkapan prasarana pada saat melakukan inventarisasi/pengamatan dilapangan, jumlah kondisi baik diisi pada kolom (5) dan jumlah kondisi rusak (diisi pada kolom (6); Kolom 7 : Diisi dengan rencana usulan penanganan kerusakan sesuai komponen prasarana misal: penggantian kran air, penambalan lantai rabat beton, penggantian atap seng dll. 108


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Kolom 8 : Diisi dengan nilai rupiah perkiraan biaya perbaikan kerusakan yang ada pada masingmasing kompoen prasarana.

4). Menyusun Rencana Teknis Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana a. Rencana Teknis Pemanfaatan Prasarana Rencana teknis pemanfaatan atau penggunaan prasarana yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan penggunaan prasarana sesuai fungsi utamanya. Dalam kaitan ini, ada 2 hal prinsip yang harus diperhatikan, yaitu : 1) Penggunaan Prasarana Secara Optimal Setiap jenis prasarana yang dibangun tentu mempunyai cara penggunaan tertentu pula. Artinya bahwa jenis prasarana yang berbeda tentu mempunyai cara penggunaan yang berbeda pula, sesuai dengan jenis prasarananya. Banyak ditemukan dilapangan adanya pemakaian prasarana yang tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya dari prasarana tersebut atau fungsinya berubah, misalnya prasarana MCK atau saluran irigasi juga dipergunakan sebagai tempat memandikan kerbau, Lantai Jemur dipergunakan sebagai tempat parkir atau bermain, jalan Sirtu/jembatan kayu yang seharusnya untuk mobil beban ringan tetapi dilalui oleh Mobil bermuatan berat, dll. Apabila terjadi kesalahan penggunaan seperti ini maka akan berakibat pada kerusakan yang lebih cepat sehingga prasarana tersebut tidak dapat dipergunakan lebih lama. Untuk menghindari penggunaan prasarana di luar peruntukannya tersebut maka perlu dibuat dan disepakati cara penggunaan prasarana secara benar atau sesuai fungsinya. Setelah ditetapkan kemudian perlu di sosialisasikan agar dipahami dan dilaksanakan secara bersamasama oleh semua warga pemanfaat. Secara rinci tatacara pemanfaatan setiap prasarana dapat mengacu pada tatacara pemanfaatan prasarana yang telah ditetapkan sesuai buku Petunjuk Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. 2) Pengaturan Penggunaan Prasarana Untuk prasarana tertentu diperlukan pengaturan penggunaan prasarana, agar tidak terjadi konflik ataupun tidak sesuai dengan fungsi utamanya. Pengaturan ini dilakukan dengan membagi jadwal giliran penggunaannya. Tentunya cara pengaturan penggunaan prasarana ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pemanfaatan dan jenis prasarannya. Sebagai contoh, perlu dilakukan pengaturan pemakaian air Irigasi atau air bersih pada saat-saat tertentu agar semua pemanfaat dapat memperoleh manfaat yang sama dan tetap optimal. Hal penting yang perlu diperhatikan juga disini adalah bilamana diperlukan suatu pengaturan semacam ini maka harus disepakati bersama oleh semua warga pemanfaat. b. Rencana Teknis Pemeliharaan Prasarana Rencana pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga prasarana agar tidak rusak atau tetap berfungsi secara optimal. Rencana pemeliharaan disini mencakup pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin, berkala dan insidentil/mendesak. o

Pemeliharaan rutin dilakukan secara terus menerus, biasanya dalam periode waktu seperti setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Umumnya kegiatan ini bersifat pekerjaan pencegahan untuk menjaga agar prasarana tidak rusak, biasanya terdiri atas tugas-tugas yang berulang-ulang dengan teknik yang sederhana, misalnya kegiatan pembersihan. Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

109

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN o

Pemeliharaan Berkala dilakukan dalam periode waktu tertentu misalnya setiap 3 bulan, setiap 6 bulan atau setiap tahun. Umumnya kegiatannya mencakup kegiatan pemeliharaan yang sudah dapat diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu, seperti perawatan dan semua perbaikan ringan serta penggantian bagian-bagian kecil/sekunder, termasuk perbaikan sederhana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi prasarana pada tingkat kemampuan yang dimilikinya atau fungsi secara yang seharusnya dari parasaran. Misalnya kegiatan pengecatan komponen prasarana, pemberian pelumas pada pintu air, penggantian kran air yang rusak, dll.

o

Pemeliharaan Insidentil/mendesak, pekerjaan yang mendesak yang memerlukan penanganan segera, yang umumnya tidak direncanakan terlebih dahulu. Sifat kemedesakan ini biasanya karena dapat membahayakan pemanfaat, Bisa membawa akibat kerusakan besar atas milik pribadi masyarakat (seperti rumah, lahan produktif, dll) dan kerusakan yang bisa menjadi penyebab kerusakan yang lebih besar. Misalnya penggantian lantai jembatan, kerusakan akibat banjir/ longsor, dll.

Pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya adalah menjadi tanggungjawab bersama warga pemanfaat, dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinir oleh Petugas Lapangan. Selain hal tersebut, juga dapat dilakukan dengan cara Penugasan kepada anggota secara rutin dan bergilir. Misalnya anggota dapat dibagi menjadi beberapa grup untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu pelaksanaannya dapat diatur sesuai periode pemeliharaan rutin prasarana, seperti harian, mingguan atau bulanan. Untuk kegiatan perawatan seperti pemberian pelumas pada mesin pompa, pintu air, atau perbaikan kecil seperti penutupan lubang-lubang kecil pada jalan yang rusak hendaknya dilakukan oleh Petugas atau penugasan kepada warga yang mempunyai pengalaman melakukan hal tersebut agar tetap sesuai dengan standar perawatan yang benar. Setiap jenis prasarana telah dilengkapi dengan standar teknis pemeliharaan baik rutin maupun berkala. Oleh karena itu, maka penentuan jenis kegiatan atau hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan ini hendaknya mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Prasarana, khususnya pada Bagian Pemeliharaan.

5). Menyusun RAB dan Jadwal Perbaikan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Perbaikan, pada dasarnya dibuat sesuai kebutuhan dilapangan. Artinya bahwa kegiatan ini dilakukan karena ada kebutuhan perbaikan kerusakan prasarana. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan tindaklanjut hasil inventarisasi kondisi prasarana. Dimana ternyata ditemui adanya kerusakan yang perlu dilakukan perbaikan. Adapun pelaksanan kegiatan perbaikan ini dapat dilakukan pada saat pemeliharaan rutin atau berkala atau insidentil.

Disini juga dapat termasuk rehabilitasi dan perbaikan besar, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi prasarana dari kondisi yang sudah tidak layak menjadi layak kembali. Perhitungan RAB disini pada prinsipnya adalah menentukan apa saja kebutuhan perbaikan tersebut dan berapa besar dana yang diperlukan sedangkan Jadwal disini adalah menentukan kapan waktu kegiatan perbaikan tersebut akan dilaksanakan, termasuk berapa lama pelaksanaannya.

110


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Secara lebih detail bagaimana langkah-langkah perhitungan RAB dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dapat mengacu pada buku Petunjuk Teknis Tatacara Persiapan dan Perencanaan Teknis Kegiatan Lingkungan (Penyusunan Proposal). Bentuk Format penyusunan RAB dan dapat mengacu pada Contoh berikut :

dibutuhkan untuk perbaikan kerusakan Kolom 4 : Diisi satuan volume disesuaikan dengan komponen prasarana, misal : meter kubik (M3), meter pesegi (M2), buah, unit dll. Kolom 5 : Diisi dengan harga satuan masing-masing bahan Kolom 6 : Diisi Jumlah biaya yang dibutuhkan masing-masing bahan (volume x harga satuan)

Bentuk Format penyusunan Jadwal Pelaksanaan dapat mengacu pada Contoh berikut :.

Cara Pengisian : Kolom 1 : Diisi Nomor Urut kegiatan Kolom 2 : Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan Kolom 3 : Diisi dengan volume kegiatan yang akan dilakasnakan, Kolom 4 : Diisi satuan volume, misal : meter kubik (M3), meter pesegi (M2), buah, Kolom 5 : Diisi lamanya waktu pelaksanaan tiap kegiatan (hari, minggu, dst) Kolom 6-10 : Tempat menggambarkan waktu pelaksanaan (berbentuk balok datar) Kolom 11 : diisi dengan catatan yang diperlukan.

6). Melaksanakan Rapat-rapat rutin

Rapat rutin dapat dilakukan tiap bulan atau peride waktu tertentu yang disepakati, dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan (memutuskan rencana penyelesaiaan masalah), atau agenda lain yang dianggap penting untuk dibahas bersama.

Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua, jika memang diperlukan peserta rapat rutin tidak hanya pengurus namun juga dari masyarakat yang berkepentingan dalam kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang bersangkutan.

Pada setiap rapat harus selalu dibuat daftar hadir peserta dan catatan hasil rapat (notulen) dan diarsipkan oleh sekretaris. Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

111

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN 7. Melaksanakan Pelaporan secara berkala Pelaporan seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab ketua kelompok dibantu oleh Tim Pengelola. Dalam laporan tersebut terkandung unsur-unsur sebagai berikut : a) Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan dilakukan oleh bendahara. Dalam kaitan dengan kegiatan tersebut bendahara melaporkan penerimaan dan pengeluaran baik berkaitan dengan administrasi Pengelola maupun yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan. Laporan ini mencakup minimal : keadaan kas, laporan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendanaan (seperti iuran, retribusi, donatur, dll), laporan pengeluaran baik untuk kegiatan administrasi maupun kegiatan pemeliharaan/perbaikan, dll. b) Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan kegiatan, mencakup laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan insidentil, termasuk hasil Inventarisasi kondisi prasarana maupun hasil-hasil pertemuan yang dilaksanakan. c) Data Mengenai Barang Inventaris Data dan penggunaan barang inventaris kelompok perlu dilaporkan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi barang yang ada. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan penambahan ataupun perbaikan barang untuk masa yang akan datang.

Bentuk & Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan O&P Rencana kerja O&P pada dasarnya merupakan rencana pelaksanaan seluruh kegiatan O&P yang diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana. Dengan kata lain pada tahap ini hendak menjawab pertanyaan Apa yang akan dilakukan; Bagaimana Melakukan, Kapan akan dilakukan dan Berapa Besar Biaya yang diperlukan, termasuk darimana sumber dana tersebut diperoleh. Langkah-langkahnya : 1) Tentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Lingkup Kegiatan O&P. Tentukan juga aktivitas Apa saja yang akan dilaksanakan dalam setiap kegiatan tersebut. Ini lebih merupakan bagaimana kegiatan akan Atau tugas-tugas/kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan dari kegiatan tersebut. 2) Tentukan Kapan waktu pelaksanaan setiap kegiatan tersebut. Oleh karena kegiatan pemeliharaan akan berlangsung secara terus-menerus, yang berarti bahwa setiap kegiatan akan berlangsung secara berulang-ulang maka dalam menentukan Kapan kegitan akan dilakukan, cukup dengan menuliskan frekwensi atau periode pelaksanaannya. Misalnya Pendataan Anggota setiap 1 atau 2 bulan sekali, dst; 3) Tentukan Perkiraan besarnya Biaya dan dari mana sumber pembiayaan yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan dari setiap kegiatan tersebut;

112


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Sebagai referensi, bentuk Rencana Kerja O&P tersebut dapat dibuat seperti Tabel berikut :

Form O&P 1

RENCANA KEGIATAN PEMELIHARAAN PRASARANA Nama O&P : Prasarana : Lokasi Desa : Kecamatan : Kab/Kota :

No

Jenis Kegiatan an

Frekwensi nsi

Tugas-Tugas as

1 1.

2 Pendataan Anggota Pemanfaat Penggalian Sumber Dana

3 1 x Sebulan

3.

Inventarisasi Kondisi Prasarana

1 x Sebulan

4 Melakukan Pendataan warga yang menjadi anggota pemanfaat prasarana (Mengisi Form-2) Melakukan pencarian dana untuk membiayai kegiatan pemeliharaan prasarana (termasuk untuk pengembangan bila perlu) dari berbagai sumber pembiayaan yang dianggap sah seperti Iuran, Retribusi, Bantuan Pemda/Desa, Donatur, dll) Melakukan pemantauan langsung dan menginventarisasi kondisi bagian-bagian prasarana. (Mengisi Form-3)

4.

Pemeliharaan : a. Rutin b. Berkala

2.

5.

Menyusun RAB & Jadwal Perbaikan

6.

Rapat-rapat Berkala

1 x Sebulan

Diisi Sesuai periode yang sudah ditentukan

Sesuai rencana perbaikan yang diperlukan

Perkiraan raan n Biaya ya (Rp) 5

Sumber be err e Biaya ya 6

Uraian tugas/rincian kegiatan yang akan dilakukan diisi sesuai pelaksanaan pemeliharaan (Rutin, Berkala) dari tiap jenis prasarana (mengacu pada Cara Pemeliharaan, Buku Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Prasarana yang sudah ada) 1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk Perbaikan Kerusakan Prasarana (Contoh Format : Form 4); 2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Perbaikan dilapangan, termasuk menetapkan penanggungjawab pelaksanaan dilapangan (Mengisi Form-5) Membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan, menggali permasalahan dan menyusun Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

113


No

Jenis Kegiatan an

Frekwensi nsi

Tugas-Tugas as

1

2

3

7.

Pelaporan Berkala

4 tindakan penyelesaiaannya Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan O&P

Perkiraan raan n Biaya ya (Rp) 5

Sumber be err e Biaya ya 6

…………………….., …………………………… 20..... Ketua/Koordinator O&P

(…………………………….) Petunjuk Pengisian : Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan misal : O & P Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, misal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuaikan) Kolom 1 : Diisi Nomor Urut Kolom 2 : Diisi Uraian Kegiatan Pemanfaatan & Pemeliharaan prasarana yang akan dilaksanakan; Kolom 3 : Diisi Jumlah frekwensi/periodik pelaksanaan kegiatan; Kolom 4 : Diisi rincian Tugas-tugas yang akan dilaksanakan; Kolom 5 : Diisi Besarnya Perkiraan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan/tugas-tugas; Kolom 6 : Diisi Perkiraan Sumber Pembiayaan kegiatan (Iuran/Retribusi/Donatur/Bantuan Pemda atau Desa/ Lain-lain pendapatan yang sah);

Catatan Penjelasan Tambahan kepada fasilitator : Khusus Format ini, contoh pada kolom jenis kegiatan dan kolom frekwensi adalah minimum pada rencana kerja dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan lapangan. Sedangkan untuk kolom tugastugas, khususnya point 4. pemeliharaan rutin agar disesuaikan kembali dengan jenis prasarana yang akan dimanfaatkan. Sebagai referensi agar mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Infrastruktur yang sudah ada (lihat Bab III Pemeliharaan)

114


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN Sumber-sumber Pembiayaan Kegiatan O&P Yang membiayai kegiatan O&P pada dasarnya adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kasadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, karena prasarana tersebut memang milik semua warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat. Meskipun demikian, Ini tidak berarti bahwa menutup peluang bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga pemanfaat prasarana. Dana pemeliharaan dapat berasal dari berbagai sumber, namun perlu usaha untuk menggali sumber-sumber dana tersebut. Sumber dana potensial pendanaan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dapat diperoleh dari kontribusi masyarakat pengguna, pihak swasta (yang juga turut memetik manfaat dari pembangunan prasarana tersebut), serta pemerintah (pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas/Instansi terkait setempat). Masing-masing sumber tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Bantuan pemerintah Kepala Desa/Lurah dapat memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan yang sudah dituangkan dalam peraturan desa. Besarnya tentu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa. Selain itu bisa dari Subsidi dari Dinas/Instansi Teknis terkait dikabupaten/Kota. Umumnya bantuan dari Pemerintah ini memungkinkan jika terjadi kerusakan berat yang memerlukan perbaikan besar pada fasilitas umum atau fasilitas vital seperti jalan, jembatan, tambatan perahu dan saluran air, ataupun prasarana lainnya. 2) Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat Bantuan yang dimaksudkan disini, seperti dari organisasi lain atau perusahaan swasta. Umumnya potensi bantuan ini akan ada bilamana terjadi pemanfaatan bersama suatu prasarana. Misalnya jalan yang dibangun masyarakat juga dipergunakan oleh pihak lain tersebut. 3) Usaha-usaha sah lain dari pengurus Usaha lain yang dimaksud disini misalnya adalah adanya pemberlakuan aturan bagi pemasangan baru. Bisa juga upaya-upaya lain yang dimungkinkan. 4) Kontribusi warga pemanfaat Salah satu alternatif sumber pembiayaan O&P adalah melalui kontribusi warga sesuai dengan budaya setempat dan kesepakatan yang telah dilakukan. Hal ini merupakan bentuk kompensasi pemanfaat terhadap penggunaan prasarana tersebut. Adapun jenis kontribusi atau sumbangan warga pemanfaat adalah : a. Sumbangan berupa uang, yang didapatkan dari iuran anggota kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan, ataupun retribusi dari penggunaan prasarana secara langsung. b. Sumbangan selain uang seperti material, penyediaan fasilitas penunjang, tenaga kerja, peralatan dalam rangka kegiatan pemeliharaan Sedangkan cara pengumpulan dana tersebut adalah bergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang secara umum terbagi atas dua golongan sebagai berikut : a. Sumbangan/iuran ditarik langsung pada saat menggunakan prasarana yang bersangkutan, hal ini dapat diberlakukan untuk para pengguna yang tidak secara rutin menggunakan prasarana. Hal ini bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan swasta yang menjadi pengguna prasarana yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah tambatan perahu, fasilitas penggilingan padi, dan lain-lain. Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

115


Hal yang sangat penting dan harus diperhatikan berkaitan dengan “iuran/retribusi” yang akan diberlakukan oleh KSM/Tim Pengelola adalah bahwa hendaknya disesuaikan dengan situasi budaya dan kemampuan warga pemanfaat dan kebutuhan akan biaya pemeliharaan/perbaikan. Besarnya iuran atau retribusi yang akan dikenakan baik perorangan atau per keluarga yang memanfaatkan prasarana harus dimusyawarahkan dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh anggota KSM/warga pemanfaat yang ada.

b. Sumbangan/Iuran rutin, hal ini dapat diberlakukan untuk pengguna prasarana yang secara rutin menggunakan prasarana yang bersangkutan seperti irigasi, penyewa kios di pasar, MCK, fasilitas air bersih dan prasarana lainnya. Bentuk Iuran/retribusi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut : SKALA PELAYANAN PRASARANA Skala pelayanan merupakan cakupan luas daerah (jumlah warga pemanfaat) yang dapat dilayani oleh suatu prasarana. Berdasarkan pada cakupan layanan prasarana yang dibangun maka secara umum prasarana yang dibangun melalui PNPM Mandiri Perkotaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: a. Prasarana Umum (Publik), Setiap orang boleh mempergunakan prasarana tersebut. Dalam arti bahwa tidak ada orang yang dapat dikecualikan dalam penggunaannya, misalnya jalan. b. Prasarana Kelompok, Prasarana yang hanya dapat manfaatkan oleh sekelompok orang, misalnya saluran irigasi. Yang mempergunakan saluran irigasi ini antara lain adalah petanipetani yang mempunyai lahan di sekitar saluran irigasi tersebut, orang-orang yang mempunyai kolam di sekitarnya, dll. c. Prasarana Pribadi/Individual, Prasarana yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang seorang/individual. Prasarana ini biasanya dibangun oleh perseorangan/keluarga untuk mencukupi kebutuhannya, misalnya jamban keluarga. Pemakai jamban tersebut adalah keluarga yang membangunnya. Skala pelayanan prasarana sangat ditentukan oleh jenis prasarana yang dibangun. Apakah prasarana itu menyentuh kebutuhan semua keluarga atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya jalan akan memiliki skala pelayanan yang cukup luas dibandingkan dengan MCK yang skala pelayanannya hanya pada warga pemanfaat disekitarnya (kelompok tertentu) saja.

Gambar tersebut memperlihatkan skala pelayanan sebuah ruas jalan dan MCK pada suatu kelurahan/desa. Rumah tangga yang digambarkan dengan kota-kotak tersebut adalah penerima manfaat dengan adanya pembangunan jalan tersebut, tanpa harus memperhatikan rumah tangga apakah berada di dalam maupun di luar desa. Sedangkan MCK hanya dimanfaatkan oleh keluarga 116


PNPM MANDIRI | PERKOTAAN disekitarnya saja (4 rumah). Identifikasi pelayanan ini sangat penting untuk melihat seberapa banyak jumlah warga pemanfaat dapat dilibatkan. Selain itu, identifikasi prasarana berdasarkan jenisnya ini akan menentukan “mudah tidaknya pembiayaan (cost recovery)” prasarana untuk operasi dan pemeliharaan. Sebagai contoh seperti tabel berikut. Tabel Kemungkinan Cost Recovery Berdasarkan Jenis Prasarana Prasarana Umum Kemungkinan mudah menarik - Tambatan perahu “retribusi”

Kemungkinan sulit menarik “retribusi”

-

Prasarana Kelompok Saluran irigasi Lantai jemur Gudang penyimpanan MCK Air bersih

- Jalan - Jembatan

MANFAAT YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT Khusus untuk prasarana yang termasuk dalam prasarana umum, seperti jalan, jembatan, tambatan perahu, pasar, dll, perlu dipikirkan apakah memiliki skala pelayanan yang lebih luas, sehingga perlu diidentifikasi hal-hal sebagai berikut : a. Penerima manfaat langsung Yaitu Warga yang memperoleh manfaat secara langsung karena mempergunakan prasarana yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah prasarana jalan, penerima manfaat langsung adalah orang yang mempergunakan jalan tersebut. Orang tersebut akan memperoleh manfaat dengan kemudahan dalam transportasi, waktu tempuh menjadi pendek dll. b. Penerima manfaat tidak langsung Yaitu Warga yang memperoleh manfaat dari pembangunan prasarana tanpa harus mempergunakan prasarana tersebut. Sebagai contoh adalah pembangunan prasarana jalan, penerima manfaat tidak langsung misalnya orang yang mempunyai toko/warung di pinggir jalan tersebut, orang yang mempunyai tanah di pinggir jalan tersebut karena harga tanah meningkat dll. Besarnya manfaat yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya penerima manfaat tersebut dikenai “iuran/retribusi”. Semakin besar manfaat yang diterima, maka semakin besar kemungkinan dikenakan iuran/retribusi. PROFIL KELOMPOK PENERIMA MANFAAT Tinjauan profil kelompok pemanfaat terutama dipergunakan untuk prasarana yang termasuk dalam public goods/parasarana umum, kelompok pemanfaat sangat beraneka ragam tergantung pada berbagai karakteristik tertentu, misalnya : 1. Karakteristik Fungsional : Klasifikasi berdasarkan karakteristik fungsional berkaitan dengan posisi pengguna dalam kaitannya dengan pemanfaatan prasarana. Misalnya : a. Bis yang memanfaatkan prasarana jalan maka kelompok pengguna dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Perusahaan bis Sopir bis Penumpang bis Bahan Bacaan | Pelatihan UPL Tahun 2 & 3

117

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN b. Perahu yang memanfaatkan prasarana tambatan perahu maka kelompok pengguna dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Pemilik perahu Pengemudi perahu Penumpang perahu Karakteristik penerima manfaat akan mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya penerima manfaat tersebut dikenai “iuran”. Semakin banyak orang menerima manfaat, maka semakin besar kemungkinan dikenakan retribusi. 2. Karakteristik Sosial Ekonomi : Tinjauan terhadap karakteristik sosial ekonomi adalah berdasarkan status sosial ekonomi kelompok pemanfaat, dapat mencakup : a. Frekwensi Penggunaan Prasarana, Sebagai contoh adalah seorang petani yang memanfaatkan prasarana tertentu dapat dikelompokkan menjadi : Petani yang memiliki lahan cukup luas Petani pemilik lahan sempit Petani penggarap Dapat dilihat sampai seberapa banyak frekwensi penggunaan prasarana oleh ketiga kelompok pemanfaat tersebut. Frekwensi penggunaan prasarana kemungkinan akan dapat mempengaruhi besarnya “iuran” yang dapat ditarik dari pengguna. Semakin sering seseorang/sekolompok menggunakan prasarana maka semakin besar pentensi dikenakan iuran dan sebaliknya. b. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, Misalkan seseorang yang menggunakan Air Bersih, maka dapat dikelompokan apakah tergolong : warga Mampu; warga Kurang Mampu (miskin) Dapat dilihat apakah sesorang tergolong mampu atau tidak mampu secara ekonomi. Hal ini juga akan mempengaruhi besarnya iuran yang akan dikenakan. Semakin mampu seseorang maka semakin besar potensi nilai iuran yang dapat dikenakan.

118




119


120


PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Recommend Documents