DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
PNPM MANDIRI PERKOTAAN Sleman, 7 JANUARI 2014
2
PHASE PELAKSANAAN PNPM
TAHAP KEMANDIRIAN (Tahun 2010-2012) TAHAP KEBERLANJUTAN (Tahun 2013-2014) TAHAPAN EXIT STRATEGY (Mulai Tahun 2015) 3
3
RWT BKM/LKM
Badan Pengawas
Sekretariat BKM
Unit Pengelola Sosial
KSM-KSM yang melaksanakan pemberdayaan kegiatan sosial
Unit Pengelola Lingkungan
KSM-KSM yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan lingkungan
KSM-KSM yang melaksanakan kegiatan
PINJAMAN BERGULIR
Relawan-Relawan Masyarakat 4
D A P M
Unit Pengelola Keuangan
DAPM
5
Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir PNPM Mandiri yang dikelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan DAPM pada PNPM Mandiri Perkotaan selama ini dilaksanakan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) di bawah pengawasan Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)
ASET DAPM 80,000,000,000 70,000,000,000 60,000,000,000
Axis Title
50,000,000,000 40,000,000,000 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 0
DIY Sleman
2
Modal Awal 44,650,272,997 17,271,139,535
Total Aset 77,764,168,020 30,063,016,702
MENGAPA BAHU
7
UPK BKM memiliki aset dari alokasi kegiatan pinjaman bergulir Aset hanya dapat dimiliki oleh subyek hukum Subyek hukum yang diakui adalah perorangan dan badan hukum Karena aset pinjaman bergulir (DAPM) bukan milik perorangan, maka diperlukan badan hukum untuk menegaskan kepemilikan aset tersebut
8
1. Partisipasi, masyarakat terlibat dalam pemilihan bentuk BAHU 2. Demokratis, Setiap pengambilan keputusan pemilihan BAHU
dilakuk (kepentingan masy miskin). 3. Transparan
dan Akuntabel, Masyarakat memiliki akses memadai terhadap informasi kelebihan dan kelemahan masingmasing bentuk BAHU serta dalam proses pengambilan keputusan dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-jawabkan secara moral, teknis, hukum dan administratif
4. Keberlanjutan, Pengambilan keputusan dalam pemilihan bentuk
BAHU yang sudah dilakukan dengan melibatkan sebagian besar warga (partisipatif) dan didukung seluruh komponen masyarakat 5. Sederhana, Aturan, Mekanisme dan prosedur pemilihan dan
penerapan BAHU DAPM sederhana, flexsibel dan mudah dipahami dan dikelola
9
10
11
Tahap Persiapan, terdiri dari serangkaian kegiatan sosialisasi tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kelurahan/Desa Tahap Pelaksanaan, terdiri dari serangkaian pertemuan/rembug warga di tingkat Kelurahan/Desa dalam rangka menyepakati satu pilihan bentuk hukum pengelolaan DAPM dan legalitas dari pilihan bentuk badan hukum pengelolaan DAPM sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Tahap Monitoring dan Evaluasi, kegiatan pemantauan yang dilakukan mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa proses pemilihan bentuk badan hukum telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan
LANGKAH LANGKAH PEMILIHAN BADAN HUKUM DAPM 1 Sosialisasi Tk Kabupaten Kota
6
Penyiapan persyaratan
Pendirian BAHU
7
12
Pendaftaran pendirian BAHU
2 Sosialisasi Tk Kelurahan/Desa
3 Identifikasi Aset DAPM
5 Coaching Panitia
4 Rembug Warga
Pendirian BAHU
Pemilihan BAHU
8 Penyerahan aset
9 Sosialisasi BAHU
DAPM Kpd BAHU
DAPM
1. Koperasi 2.Perkumpulan
Berbadan
(PBH) 3.Perseroan Terbatas (PT)
13
Hukum
1. Dasr Hukum Undang-Undang No. 25 tahun 1992 2. Pengertian Koperasi adalahadan usaha yang beranggotakan orang seorang
atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam) 3. Untuk PNPM yang diperbolehkan hanya Koperasi Simpan
Pinjam
14
1. Dasar Hukum Staatsblad 1870 No. 64, 2. Pengertian PBH sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan orang
dirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Peraturan Mentri HAM No.6/2014) 3. Syarat-syarat dan ketentuan tentang pendirian dan pengesahan PBH diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. 4. Pesyaratan PBH: Persamaan jenis kegiatan dan profesi diantara para anggota Dibentuk melalui Rapat Anggota Pembentukan disahkan Kepala Daerah dimana PBH berada Maksud dan tujuannya dalam bidang sosial, budaya spiritual atau pendidikan Perkumpulan tidak boleh melakukan kegiatan yang menghasilkan laba Pengesahan PBH berbadan hukum diberikan MenteriHukum dan Ham
15
1. Dasr Hukum
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 2. Perseroan terbatas adalah sebuah bentuk badan hukum yang lazim digunakan oleh pelaku dunia usaha (bisnis) dan merupakan perkumpulan modal 3. Kepemilikan atas suatu PT adalah kepemilikan atas kumpulan modal
tersebut yang dibagi-bagi atas saham-saham 4.
Ciri khas dari suatu PT adalah adanya pembatasan tertentu terhadap tanggung jawab atas kerugian
5.
Sebuah PT LKM didirikan atas dasar sebuah perjanjian antara para pemegang saham pendirinya
6. 16
PT LKM sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa
BUMDES LKM dapat berbadan hukum PT PT LKM sahamnya paling sedikit 60 % dimiliki oleh Pemda Kab/Kota atau Bumdes Sisa kepemilikkan PT dapat dimiliki oleh WNI dan atau koperasi Kepemilikan setiap WNI maksimal 20 %
17
KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
UPK PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
18
KOPERASI
PERSEROAN TERBATAS
OPERASIONAL
OPERASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
UPK KEMENKUM HAM
PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
Dinas Koperasi
Dinas Koperasi
19
KOPERASI
PERSEROAN TERBATAS
OPERASIONAL
OPERASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
KEMENKUM HAM
OJK
KSP DAN LKM Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
20
UU No 25 tahun 1992 Badan hukum koperasi Perijinan dan Pembinaan Dinas Koperasi Pemilik kedaulatan adalah anggota Melayani anggota koperasi
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
UU No 1 tahun 2014 Badan hukum koperasi atau PT Perijinan dan Pembinaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kedaulatan adalah pemegang saham Melayani nasabah atau pengguna jasa
PENGALIHAN ASET
21
Setelah BAHU DAPM secara sah berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengalihkan kepada KSP DAPM, aset-aset DAPM untuk kemudian dimiliki dan di kelola oleh Badan Hukum KSP DAPM tersebut. Pengalihan aset DAPM dilakukan antara pihak-pihak yang secara formal memiliki aset-aset DAPM tersebut (BKM) dengan badan hukum DAPM, dengan mengalihkan kepemilikan aset-aset DAPM kepada badan hukum DAPM sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pengalihan aset DAPM inilah yang merupakan perbuatan hukum yang secara struktural merubah kepemilikan aset-aset DAPM menjadi aset kepemilikan masyarakat melalui kepemilikan langsung atas badan hukum yang dipilih.
MODAL KOPERASI
Modal sendiri (UU No 25 Th 1992 Ps 41) - Simpanan Pokok - Simpanan Wajib - Dana Cadangan - Hibah
Modal pinjaman - Anggota - Koperasi lain atau anggotanya - Bank dan lembaga keuangan lainnya - Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya - Sumber lain yang sah
22
Modal Penyertaan (PP 33 th 1993 Ps 3) - Pemerintah - Anggota masyarakat - Badan usaha - Badan badan lainnya
MODAL LKM Modal LKM adalah modal disetor PT atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah LKM koperasi Modal LKM ditetapkan paling sedikit Rp 50.000.000,- untuk cakupan usaha desa Paling sedikit 50 % dari modal LKM digunakan untuk modal kerja Setoran modal LKM tidak boleh dari pinjaman dan daru tindak pidana pencucian uang (PJOK No 12 Thn 2014 Ps 9)
23
SUMBER PENDANAAN Sumber Pendanaan LKM Ekuitas Simpanan Pinjaman Hibah
24
Perbandingan Struktur Organisasi
Pengelolaan DAPM Sebelum dan Setelah Penerapan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam DAPM
25
Perbandingan Struktur Organisasi Pengelolaan DAPM Sebelum dan Setelah Penerapan Badan Hukum PBH DAPM PBH DAPM Masyarakat Anggota PBH DAPM/Rapat Anggota PBH DAPM
BKM/LK M
Pembentukan/ Pengendalian
SEKRETARIAT
Dewan Pengawas PBH DAPM
PENGAWAS
Pembentukan/ Pengendalian
Pengawasan Pengurus
UPL
UPK
UPS
Pengalihan Aset DAPM
Ketua
Bendaha ra
Sekretari s Laporan Pengelolaan Badan Usaha PBH DAPM
Pengelola an Aset DAPM
BADAN USAHA PBH DAPM
Masyarakat Anggota PBH DAPM/Rapat Anggota PBH DAPM Pembentukan/ Pengendalian Dewan Pengawas PBH DAPM
Pembentukan/ Pengendalian
Pengawasan
Pengurus Ketua
Bendahar a
Sekretari s
Aset dan Operasional DAPM
26
Perbandingan Struktur Organisasi Pengelolaan DAPM Sebelum dan Setelah Penerapan Badan Hukum Perseroan Terbatas DAPM
27
1. Prinsip Pemantauan Dilaksanakan secara terus-menerus (Mulai tahap persiapan pelaksanaan sampai legalitas (pengesahan)
Menjadi umpan balik terhadap perbaikan pelaksanaan (Hasil atau temuan pelaksanaan pemantauan pemilihan Bahu DAPM, dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemilihan Bahu DAPM telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan)
Objektif (Kondisi ril di lapangan) Mengacu kepada ketentuan/pedoman yang berlaku
Berorientasi kepada tujuan program/kegiatan (Ditujukan untuk efektifitas
(Mencocokkan apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan/atau ketentuan/pedoman yang berlaku) pencapaian tujuan program/kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan Bahu DAPM harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan pada pedoman yang ada)
28
2.
Indikator Pemantauan Persiapan : - Sosialisasi tingkat Kota/Kabupaten - Sosialisasi Tingkat Kelurahan
Perencanaan (Kondisi ril di lapangan)
Jadwal pelaksanaan pemilihan Bahu DAPM per Kelurahan dan legalitas hasil pilihan Bahu DAPM - Jadual pemilihan BAHU Pelaksanaan
- Aset DAPM (PDB)– tersedianya dokumen aset DAPM - Rembug Warga Pemilihan Bahu DAPM (warga masyarakat hadir dalam rembug warga)
29
Prinsip Pemantauan 1. Dilaksanakan secara terus-menerus (Mulai tahap persiapan pelaksanaan sampai legalitas (pengesahan) 2.
Menjadi umpan balik terhadap perbaikan pelaksanaan (Hasil atau temuan pelaksanaan pemantauan pemilihan Bahu DAPM, dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemilihan Bahu DAPM telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan)
4.
Objektif (Kondisi ril di lapangan) Mengacu kepada ketentuan/pedoman yang berlaku
5.
Berorientasi kepada tujuan program/kegiatan (Ditujukan untuk efektifitas
3.
(Mencocokkan apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan/atau ketentuan/pedoman yang berlaku) pencapaian tujuan program/kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan Bahu DAPM harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan pada pedoman yang ada)
30
Mekanisme Pemantauan
31
Pemantauan (Monitoring) pemilihan badan hukum (Bahu) DAPM dilakukan mulai dari tahap sosialiasi, pelaksanaan hingga proses legalitas badan hukum hasil pilihan masyarakat. Pelaku pemantauan terdiri dari unsur konsultan (Pusat dan Daerah), Fasilitator, unsur pemerintah daerah (Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa). Sebagai salah satu bentuk pengendalian (controll), pelaksanaan pemantauan pemilihan badan hukum DAPM harus dapat memastikan bahwa proses dan mekanisme pemilihan bentuk Bahu DAPM berjalan sesuai dengan meknisme dan prosedur yang telah ditetapkan
32
