BAGIAN A UMUM PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

BAGIAN A UMUM

PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

i

i


KATA PENGANTAR

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakan berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (Social Capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 saat ini telah terbentuk sekitar 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup18.9 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 KSM. Pada tahun 2008 keberlanjutan pelaksanaan P2KP diperluas lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), dengan mengalokasikan tambahan dana yang cukup signifikan pada tahun anggaran 2008 yang mencakup 8.813 Kelurahan di 995 kecamatan tersebar pada 245 kota/kabupaten. Sejumlah 495.734 Relawan dari masyarakat setempat melayani 3.509.192 KK penerima manfaat (Penduduk Miskin) yang tersebar di 101.280 KSM (on progress). Kegiatan ini diharapkan juga dapat mendukung kesepakatan global pada awal tahun 2000 mengenai Millenium Development Goals (MDGs), sehingga sejak tahun 2007 P2KP yang merupakan bagian dari PNPM Mandiri telah melakukan penyempurnaan pedoman pelaksanaanya yang lebih focus pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan pencapaian target sasaran MDGs, dengan menerbitkan buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Melalui buku pedoman pelaksanaan edisi Juli 2009 yang merupakan revisi dari edisi sebelumnya, diharapkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah orang miskin di Indonesia dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amanat UUD’45.


i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR_hal. i DAFTAR ISI_hal. ii

BAGIAN A UMUM

Bab I :

Bab II :

Bab III :

BAGIAN B PELAKSANAAN LAPANGAN

Bab IV :

1.1. Mengapa Diperlukan Pedoman?_hal. 1 1.2. Siapa Pengguna Pedoman?_hal. 1 1.3. Bagaimana Sistematika Buku Pedoman_hal. 2

PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang_hal. 3 2.2. Kerangka Pemikiran_hal. 4 2.3. Tujuan dan Sasaran_hal. 8 2.4. Prinsip, Pendekatan dan Dasar Hukum_hal. 8

KETENTUAN UMUM

3.1. Penetapan Lokasi Sasaran _hal. 11

3.2. Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat_hal. 12 3.3. Komponen Program_hal. 12 3.4. Indikator Keberhasilan_hal. 23

KEGIATAN DI TINGKAT MASYARAKAT

4.1. Makna Siklus Kegiatan di Masyarakat_hal. 27 4.2. 4.3. 4,4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8

Prinsip Dasar Siklus Kegiatan di Masyarakat_hal. 27 Garis Besar Siklus PNPM Mandiri Perkotaan_hal. 28 Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan LKM_hal. 34 Perencanaan Partisipatif dan Penyusunan PJM_hal. 36 Pendampingan Pencairan Dana BLM_hal. 37 Pengelolaan Keuangan Masyarakat_hal. 38 Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas_hal. 39

Bab V :

KEGIATAN DI TINGKAT KOTA/KABUPATEN DAN NASIONAL 5.1. Peran Utama Pemerintah Kota/Kabupaten dalam PNPM MP_hal. 43

5.2. Tahapan Persiapan_hal. 43 5.3. Tahapan Pelaksanaan di Kota/Kabupaten_hal. 44

Bab VI :

PENGAMANAN

iii

PERIHAL PEDOMAN

6.1. Pengamanan Sosial (Perlakuan Terhadap Penduduk Asli)_hal. 47 6.2. Pengelolaan Lingkungan_hal. 47 6.3. Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali_hal. 47


Bab VII :

Bab VIII :

Bab IX :

Bab X :

Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

MANAJEMEN PROGRAM

7.1. Struktur Organisasi Pelaksanaan_hal. 51 7.2. Berbagi Peran_hal. 53

BAGIAN C MANAJEMEN PROGRAM

MEMBANGUN INTEGRITAS

8.1. Rencana Aksi Tata Kepemerintahan Yang Baik_hal. 67 8.2. Penyelenggaraan Transparansi dan Akuntabilitas_hal. 74

MANAJEMEN KEUANGAN DAN AUDIT

9.1. Sumber dan Penggunaan Dana_hal. 77 9.2. Penyelengaraan Audit dan Pemantauan_hal. 78 9.3. Mekanisme Penerapan Sanksi_hal. 80

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK

10.1. Penanganan Pengaduan_hal. 83 10.2. Penanganan Konflik_hal. 91

1: Rekap Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan TA. 2009_hal. 95 2: Indikator Kinerja PNPM Mandiri Perkotaan 2009_hal. 99 3: Langkah-Langkah Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan_hal. 100 4: Pedoman Perlakuan Penduduk Asli_hal. 116 5: Pedoman Pengelolaan Lingkungan_hal. 118 6: Kerangka Kebijakan_hal. 124 Sub Lampiran 6a_hal. 134 Sub Lampiran 6b_hal. 140


LAMPIRAN LAMPIRAN

iiii

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

A

AD/ART ANDAL APBD APBN

: : : :

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Analisis Dampak Lingkungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B

Bangda BAPPD Bappekot/kab Bappeprop Bappenas BAPPUK BI BKKBN BKM BLM BOP BPD BPKP

: : : : : : : : : : : : :

Pembangunan Daerah Berita Acara Penarikan dan Penggunaan Dana Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Bank Indonesia Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Badan Keswadayaan Masyarakat Bantuan Langsung Masyarakat Biaya Operasional Badan Perwakilan Desa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

C

CBD CSS Comprehensive

: Community Based Development : Community Self Survey (Pemetaan Swadaya) : Menyeluruh

D

DED DIPA DJP DKT Dokumen SPK-D DPPHLN DPRD DPT

: : : : : :

Detailed Engineering Design Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Diskusi Kelompok Terarah Dokument Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Departemen Keuangan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Diskusi Partisipatif Terpadu

F

Fasilitator FGD FKA-BKM FMR

: : : :

G

GBPP GoI Grassroot

: Garis Besar Pokok Pengajaran : Government of Indonesia : akar rumput, masyarakat

ivi

Tenaga Pengembangan Masyarakat P2KP Focused Group Discussion / Diskusi Kelompok terarah Forum Komunikasi Antar BKM Tingkat Kota/Kabupaten Financial Management Report


IBRD ICB IDA IPM

: : : :

International Bank for Reconstruction Development (World Bank) International Competitive Bidding International Development Agency Indeks Pembangunan Manusia

I

KA KBK KBP KDP KE KMP KMW Korkot KPPN KPK-D KSM

: : : :

Konsultan Advisory Komunitas Belajar Kelurahan Komunitas Belajar Perkotaan Kecamatan Development Project atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Konsultan Evaluasi Konsultan Manajemen Pusat Konsultan Manajemen Wilayah Koordinator Kota, KMW Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Komite Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Tingkat Propinsi atau Kota/Kabupaten) Kelompok Swadaya Masyarakat

K

LKM LKMD LSM

: Lembaga Keswadayaan Masyarakat, merupakan nama generik yang dahulu dinamakan BKM : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa : Lembaga Swadaya Masyarakat

L

MDGs Musrenbang

: Millennium Development Goals : Musyawarah Perencanaan Pembangunan

M

ND NOL

: Neighbourhood Development, Pembangunan Lingkungan Permukiman Kelurahan : No Objection Letter

N

P2KP PAD PAKET PAPG PBL PDAM PDMDKE PJM PJOK PK Pej.PK

: : : : : : : : : : :

P

: : : : : : :

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Project Appraisal Document Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, sama dengan PAPG Poverty Alleviation Partnership Grant (PAPG) Penataan Bangunan dan Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Perencanaan Jangka Menengah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Pembuat Komitment Pejabat Pembuat Komitment


vi

PKK PNPMMP PMU PODES POM PPK PPM Pronangkis PRA PS PU

: : : : : : : : : : :

Q

QCBS

: Quality Cost Best Selection

R

Relawan Renta RK RKL RKM RPJM RT/RW RWT

: Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya tanpa pamrih : Rencana Tahunan : Refleksi Kemiskinan : Rencana Pengelolaan Lingkungan : Rembug Kesiapan Masyarakat : Rencana Pembangunan Jangka Menengah : Rukun Tetangga/Rukun Warga : Rembug Warga Tahunan

S

SA SATKER-P2KP SE-DJP SIM SKPD SKS SNVT SOP SP2D SPK SPKD SPM SPP SPPB SPPP Synchrone SWK SWOT

: Special Account (Rekening Khusus) : Satuan Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan : Sistem Informasi Manajemen : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Satuan Kerja Sementara : Satuan Kerja Non Vertikal di tingkat Propinsi : Standard Operational Procedures : Surat Perintah Pencairan Dana : Strategi Penanggulangan Kemisikinan : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah : Surat Perintah Membayar : Surat Permintaan Pembayaran : Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan : Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan : Selaras : Satuan Wilayah Kerja : Strength, Weakness, Opportunity and Threat

vii

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Program Management Unit Potensi Desa Project Operational Manual Program Pengembangan Kecamatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Participatory Rural Appraisal Pemetaan Swadaya Pekerjaan Umum


TA Tim Interdept TKPKD TKPP TNA Tridaya TOR TOT

: Technical Assistance : Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Antar Departemen Terkait di Tingkat Nasional : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah : Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (tingkat Propinsi dan Kota/ Kabupaten) : Training Need Assessment : Pemberdayaan Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi : Term of Reference : Training of Trainer

T

UKL UMR UP UPK UPL UPS UPP

: : : : : : :

U

VBTP

: Value Base Training Program

V

WB

: World Bank

W

Unit Kelola Lingkungan Upah Minimum Regional Unit Pengelola yang dibentuk BKM Unit Pengelola Keuangan Unit Pengelola Lingkungan Unit Pengelola Sosial Urban Poverty Project (P2KP)


viii

i


BAB I PERIHAL PEDOMAN

Alasan mengapa pedoman sangat dibutuhkan adalah sebagai berikut: Program Nasional dengan cakupan wilayah kerja yang sangat luas, seluruh Nusantara, Melibatkan banyak pihak dengan berbagai latar belakang yang beragam, posisi dan peran dalam program juga beragam, seperti perangkat pemerintah, pusat dan daerah, penerima manfaat, penyandang dana dan sebagainya sehingga diperlukan persamaan visi, misi dan pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan program, Memudahkan untuk dilakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan program secara nasional karena menggunakan mekanisme dan tolok ukur yang sama.

1.1. Mengapa diperlukan Pedoman?

Secara umum Pedoman ini diperuntukkan untuk para pelaku pelaksana PNPM utamanya Fasilitator dan pengurus LKM. Secara rinci pengguna pedoman dan manfaat masing-masing dapat dilihat ditabel berikut ini.

1.2. Siapa Pengguna Pedoman?


1i

1.3. Bagaimana Sistematika Buku Pedoman?

Buku Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan ini tidak berdiri sendiri tetapi terdiri dari 4 kelompok besar buku pedoman sebagai berikut : Pedoman Nasional PNPM Mandiri; yang merupakan induk dari berbagai buku pedoman baik untuk PNPM Mandiri Perkotaan maupun PNPM Mandiri Perdesaan, atau PNPM Inti dan PNPM Penguatan, diterbitkan oleh Menko Kesra. Pedoman Nasional PNPM Mandiri Perkotaan; yang merupakan induk dari berbagai buku pedoman yang terkait dengan PNPM Mandiri Perkotaan. Pedoman Nasional PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan jabaran dan integrasi antara Pedoman Nasional PNPM Mandiri dan Project Management Guideline yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Disamping Pedoman Nasional PNPM Mandiri Perkotaan yang bersifat Pedoman Operasional Umum (POU) selanjutnya disebut sebagai Pedoman Pelaksanaan, Departemen Pekerjaan Umum juga menerbitkan beberapa Pedoman Operasional Teknis (POT) yang selanjutnya disebut sebagai Pedoman Teknis dan beberapa Prosedur Operasi Baku (POB). Secara rinci berbagai buku pedoman terkait dengan PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat di diagram tersebut di bawah ini. Diagram 1.1. Keterkaitan antara Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dengan PAD dan Pedoman-Pedoman dalam PNPM Mandiri Perkotaan

2i


BAB II PENDAHULUAN

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

2.1. Latar Belakang

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM/LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (capital social) kehidupan masyarakat. BKM/LKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Tiap BKM/LKM bersama masyarakat melakukan proses perencanaan partisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM dan Renta Pronangkis), sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, LKM-LKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat. Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 saat ini telah terbentuk sekitar 6.405 LKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 KSM. Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun 2207, PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.


3i

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan, begitu juga nama generik lembaga kepemimpinan masyarakat berubah dari BKM menjadi LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat). Pada tahun 2009, terdapat penguatan-penguatan konsep maupun kebijakan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat serta pemda dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya masing-masing. Untuk itu, Depertemen Pekerjaan Umum menerbitkan Pedoman Pelaksanaan PNPMM Perkotaan 2009 sebagai penyempurnaan pedoman pelaksanaan sebelumnya. 2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Akar Penyebab Kemiskinan

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan charity dalam kenyataannya sering justeru menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi kapital sosial masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggunggugat. Sehingga menimbulkan kecurigaan, ketidakpedulian dan skeptisme di masyarakat. Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini banyak terjadi dimana lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada belum berdaya, karena diurus oleh orang-orang yang tidak berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kebijakan-kebijakan yang diputuskannya. Lembaga kepemimpinan semacam ini pada umumnya memang tidak mengakar pengurusnya tidak dipilih secara benar dan banyak menjadi perpanjangan tangan pihak-pihak tertentu sehingga lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar, parsial atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, terutama masyarakat miskin. Kondisi ini justeru akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada di wilayahnya. Kondisi kelembagaan pimpinan masyarakat yang tidak mengakar dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi dimana masyarakat secara umum memang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam

4i


menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada gilirannya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran. Dari paparan di atas, cukup jelas menunjukkan bahwa kemiskinan akan tumbuh subur dalam situasi dimana perilaku/sikap dan cara pandang (paradigma) masyarakat yang belum berdaya. PNPM Mandiri Perkotaan sebagai kelanjutan P2KP memahami bahwa kemiskinan adalah akibat dan akar penyebab kemiskinan yang sebenarnya adalah kondisi masyarakat utamanya para pimpinan yang belum berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini.

Diagram 2.1. Pandangan PNPM-MP tentang Akar Penyebab Kemiskinan


5i

2.2.2. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan

Pemahaman mengenai akar penyebab persoalan kemiskinan seperti di atas telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat utamanya para pemimpin untuk senantiasa mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan pada nilai-nilai luhur universal, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh untuk terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sehingga pada giliran dapat dibangun kepemimpinan moral yang mandiri. Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 2.2.3. PNPM Memfasilitasi Masyarakat Serta Pemerintah Daerah Untuk Mampu Menangani Akar Penyebab Kemiskinan Secara Mandiri dan Berkelanjutan

Gambaran lembaga masyarakat seperti dimaksud di atas hanya akan dicapai apabila orang-orang yang diberi amanat sebagai pemimpin masyarakat merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, tanpa pamrih dan jujur serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat miskin, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawanan, komitmen tersebut pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, PNPM meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan

6i


berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa Program maupun pasca Program oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK). Penguatan lembaga masyarakat yang dimaksud PNPM terutama dititikberatkan pada upaya penguatan pelakunya untuk mampu menjadi pelaku nilai dan pada gilirannya mampu menjadi motor penggerak dalam ‘melembagakan’ dan ‘membudayakan’ kembali nilai-nilai luhur universal kemanusiaan (gerakan moral), prinsip-prinsip kemasyarakatan (gerakan tatakepemerintahan yang baik) serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (gerakan Tridaya), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui lembaga kepemimpinan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Gambaran tentang cara pandang PNPM Mandiri Perkotaan dalam memfasilitasi upaya penanggulangan akar persoalan kemiskinan oleh masyarakat dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Diagram 2.2. Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan


7i

2.3. Tujuan dan Sasaran

2.3.1. Tujuan

Tujuan umum PNPM telah ditetapkan di Pedoman Umum PNPM yaitu ”Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”. Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan dirumuskan sebagai berikut: ”Masyarakat di kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosialekonomi dan tatakepemerintahan lokal” 2.3.2. Sasaran

a. b. c. d.

Terbangunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat; Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan; Terbangunnya forum LKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah Terwujudnya kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kota/Kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Secara umum prinsip, pendekatan dan dasar hukum PNPM Mandiri Perkotaan menganut yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri sebagai berikut :

2.4. Prinsip, Pendekatan dan Dasar Hukum

8i

2.4.1. Prinsip

• • • • •

Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Pelaksanaan PNPM senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. Berorientasi pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secaras swakelola. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.


• • • • • • •

Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola oleh masyarakat.

2.4.2. Pendekatan

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari atas dan dari bawah. Di tataran kecamatan inilah rencana pembangunan yang direncanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan sehingga dapat digalang perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan selaras waktu (synchrone). Dengan demikian PNPM Mandiri Perkotaan akan menekankan pemanfaatan Musrenbang Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program yang ada sehingga peranan Forum LKM tingkat kecamatan menjadi sangat vital. Bersadarkan pemikiran tersebut diatas maka pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

9i

• • • •

Menggunakan kecamatan sebagai lokus program. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

2.4.3. Dasar Hukum

Sebagai salah satu Program Inti dari PNPM Mandiri, maka dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sama dan merujuk pada Dasar Hukum PNPM Mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri, Peraturan Presiden Nomor.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

10 i


BAB III KETENTUAN UMUM

Pemilihan lokasi sasaran dimaksudkan untuk melanjutkan kegiatan di kelurahan yang sedang melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan.

3.1. Penetapan Lokasi Sasaran

Langkah-langkah seleksi pemilihan lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan 2009 adalah sebagai berikut: Langkah I : Langkah II : Langkah III : Langkah IV :

Berdasarkan data Podes 2006*) dan Data Permendagri No. 6 tahun 2008 dipilih kecamatan perkotaan, yaitu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan lebih banyak daripada jumlah desa dan kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten. Dari kecamatan perkotaan tersebut dipilih seluruh kelurahan/desa, yang ada dalam daftar lokasi Permendagri No.6, tahun 2008 dan usulan daerah untuk wilayah pemekaran (SK pemekaran sebelum bulan April 2008) Dari seluruh daftar kelurahan/desa diambil daftar lokasi PNPM Mandiri Perkotaan atau PNPM 2008 yang masuk kecamatan perkotaan atau daftar Lokasi baru PNPM 2009 yang ada di kecamatan perkotaan, sedangkan daftar lokasi PNPM 2008 yang masuk kedalam wilayah pemekaran kecamatan perdesaan akan difasilitasi oleh PNPM Pedesaan. Seluruh usulan calon lokasi sasaran diverifikasi oleh tim teknis PNPM Mandiri yang kemudian dikeluarkanlah daftar final lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan 2009.

*) Podes 2006 yang di publikasikan oleh Biro Pusat Statistik selaku instansi yang berwenang di bidang statistik. (UU No. 16 Tahun 1997)

Terlampir dalam Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM MP pertanggal 20 Juli 2009, Apabila selama pelaksanaan PNPM MP terdapat kebijakan revisi daftar lokasi sasaran tersebut (jumlah wilayah, nama lokasi) maupun besaran jumlah bantuan dana, maka pihak Direktorat PBL DitJen Cipta Karya, Dep. PU selaku executing agency akan menerbitkan surat revisi lokasi tersebut

Gambar 3.1. Bagan Penetapan Lokasi Kel/Desa sasaran PNPM MP

Rekapitulasi lokasi PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 1 PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

11 i

3.2 Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat

3.2.1. Kelompok Sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran dalam PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat pada Tabel 3.1. Kelompok Sasaran.

Tabel 3.1. Kelompok Sasaran

3.2.2. Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan

Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi IPMMDGs. 3.3 Komponen Program

Komponen Program PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya memberikan bantuan kepada dua kelompok sasaran utama; masyarakat dan pemerintah daerah termasuk pemangku kepentingan daerah sebagai berikut. 3.3.1. Untuk Masyarakat

Bantuan untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk bantuan pendampingan dan bantuan stimulan dana BLM. a. Bantuan Pendampingan Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masingmasing. 12 i


Proses pendampingan ini sekurang-kurangnya harus menghasilkan: Masyarakat yang peduli dengan kemiskinan dan pelestarian lingkungan serta mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai bagian dari upaya penangulangan kemiskinan. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, representatif dan akuntabel. LKM adalah nama generik, yang sama persis posisi dan perannya dengan BKM atau nama lainnya yang dibentuk melalui pelaksanaan P2KP. Oleh karena itu di lokasi kelurahan/desa yang sudah terdapat BKM yang dibentuk secara partisipatif, mengakar, dan representatif, tidak perlu membentuk lembaga baru ataupun memaksakan perubahan nama BKM atau nama lainnya menjadi LKM. PJM Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Relawan dan Relawan khusus (spesialisasi berdasarkan minat) sebagai penggerak proses pembangunan partisipatif di wilayahnya. Kegiatan dan forum pemantauan partisipatif untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan PJM Pronangkis dan nilai luhur. Masyarakat yang memahami dan mampu melaksanakan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan sesuai substansi pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Forum LKM di tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mendukung harmonisasi berbagai program. Secara rinci jenis kegiatan pendampingan mencakup: Pertemuan-pertemuan/musyawarah/diskusi, dan sebagainya ditingkat komunitas kelurahan/desa dan kecamatan baik yang bersifat pengambilan keputusan maupun untuk penyebarluasan informasi (sosialisasi). Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar. Survei swadaya, termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis, pembuatan peta tapak dan penulisan laporan. Kerja kelompok penyusunan program pembangunan untuk kurun waktu 3 tahun dan rencana tahunan dengan rencana investasi tahun pertama penangulangan kemiskinan. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana investasi tahunan untuk penanggulangan kemiskinan.


13 i

b. Bantuan Dana Bantuan dana diberikan dalam bentuk Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada PJM dan Renta Pronangkis. Makna dana BLM bersifat stimulan bagi masyarakat untuk mencoba melaksanakan apa yang sudah masyarakat rencanakan melalui Renta dan PJM Pronangkis dengan lebih memprioritaskan kepentingan bersama dan keberpihakan pada masyarakat miskin. Untuk itu penggunaan dana BLM lebih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif dan menyentuh langsung masyarakat miskin. Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, seperti pada Tabel 3.2. sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.2. Distribusi Alokasi Dana BLM per Kelurahan

Dana BLM ini adalah dana publik yang disalurkan sebagai wakaf tunai kepada seluruh warga kelurahan dengan peruntukannya diprioritaskan kepada warga miskin. Nilai alokasi dana BLM tiap kelurahan harus diinformasikan secara luas dan transparan kepada semua warga kelurahan, termasuk kontribusi dana BLM dari Pemda setempat ataupun dana-dana lain yang dikelola BKM/LKM.

14 i


1). Persyaratan Penyaluran dan Pencairan BLM Dana BLM disalurkan Langsung Kepada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), secara bertahap

a) Lokasi Kelurahan/Desa Baru (yang belum pernah PNPM-MP).


15 i

b) Lokasi Kelurahan/Desa Lama (yang pernah P2KP)

16 i


Berlaku untuk semua tahap pencairan di lokasi lama/sedang berjalan yang telah menerima BLM dari P2KP atau PNPM P2KP dan telah melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir maka berlaku ketentuan sebagai berikut: Bila kinerja pinjaman bergulirnya mencapai kriteria memuaskan maka maksimum 20% dari BLM yg baru diterima dapat digunakan untuk menambah modal kegiatan pinjaman bergulir. Bila kinerja pinjaman bergulirnya mencapai kriteria minimum maka dapat melanjutkan kegiatan pinjaman bergulir tetapi tidak boleh menambah modal kegiatan pinjaman bergulirnya dari BLM yang diterimanya. Bila kinerja pinjaman bergulirnya mencapai kriteria dibawah minimum maka tidak boleh melanjutkan kegiatan pinjaman bergulir dan harus melakukan perbaikan sampai mencapai kriteria minimum dan bila setelah batas waktu yang diberikan/ ditetapkan oleh KMW masih belum mampu memperbaiki kinerja pinjaman bergulir sampai kriteria minimum maka LKM harus menutup kegiatan pinjaman bergulir, menarik semua piutang dan menggunakan dana yg terkumpul untuk kegiatan sosial dan infrastruktur. (Lihat paragraf Dana Pinjaman Bergulir). Ketentuan dan/atau perubahan ketentuan mengenai hal ini akan ditetapkan oleh PMU P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat Pusat 2). Penggunaan Dana BLM Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa bersangkutan. Secara singkat ketentuan penggunaan dana BLM dapat diilustrasikan seperti tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3.3. Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM


17 i

Tabel 3.3. Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM

PNPM Mandiri Perkotaan melarang dana BLM dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLM, adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

18 i

Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll); Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya); Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank; Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya; Pembebasan lahan; Pembangunan rumah ibadah; Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor LKM; Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard; Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tatasusila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal.


3). Dana Pinjaman Bergulir LKM yang akan menerapkan DPB (Dana Pinjaman Bergulir) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Untuk Kelurahan/Desa lama (yang telah menjalankan P2KP) Maksimum 20% BLM dapat dialokasikan untuk DPB bila kinerja pinjaman bergulir mencapai kriteria memuaskan (pinjaman beresiko <10%, ratio pendapatan biaya > 125%, hasil investasi >10%) dan bersedia melakukan perbaikan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik. (Lihat Tabel 3.4. Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir)

Tabel 3.4. Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir

2. Untuk Kelurahan/Desa baru Apabila masyarakat telah menyepakati dan menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk kegiatan DPB sesuai ketentuan PNPM Mandiri, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatannya bagi masyarakat miskin. Sejalan dengan prioritas pada kegiatan dan kemanfaatan kolektif , maksimum dana BLM yang dapat dialokasikan untuk DPB sebesar 30% dari total pagu BLM. Penyempurnaan tata cara dan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik. Ketentuan dan/atau perubahan ketentuan mengenai hal ini akan ditetapkan oleh PMU P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat Pusat. PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

19i

Prinsip dasar capaian kinerja dana pinjaman bergulir adalah sebagai hasil upaya dan kinerja pengelola maupun kemanfaatan penerima dana bergulir, khususnya masyarakat. Capaian kinerja dana pinjaman bergulir yang disebabkan faktor-faktor penyimpangan nilai-nilai luhur yang melandasi keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah tidak dibenarkan sama sekali. 3.3.2. Untuk Pemerintah Kota/Kabupaten dan Para Pemangku Kepentingan

Bantuan teknis pendampingan peningkatan kapasitas pemerintah provinsi/kota/ kabupaten dan para pemangku kepentingan pada dasarnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun tata kepemerintahan daerah yang baik (good local governance), khususnya dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan keberlanjutan yang berbasis nilai-nilai serta prinsipprinsip universal. Beberapa kegiatan bantuan teknis peningkatan kapasitas pemerintah kota/kabupaten dan para pemangku kepentingan adalah: a. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Pembangunan Partisipatif), Khususnya dalam Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan,mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga pemanfaatan dan pemeliharaan di tiap kota/kabupaten.

Melalui Pembelajaran pembangunan partisipatif, Pemkot/kab juga diharapkan akan mampu merevisi berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai dinamika dan kondisi masyarakat setempat.

b. Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Pemkot/Kab dan para Pelaku Lainnya

Kapasitas

Upaya-upaya peningkatan kapasitas pemeritah provinsi/kota/kabupaten dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan antara lain : 1).

20 i

Peningkatan

Pelatihan/coaching Perencanaan Partisipatif. Pelatihan/coaching ini akan dilakukan untuk pemkot/kab yang difasilitasi oleh KMW, bila memang sebelumnya belum pernah dilakukan peningkatan kapasitas kepada pemkot/kab dan pelaku lainnya tentang Perencanaan Partisipatif yang berbasis community based development. Termasuk mengembangkan dan melembagakan Trainer-Trainer dari unsur pemda melalui TOT khusus Aparat Pemda serta penguatan kapasitas KBP dan Tim


2). 3).

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TPKP-D). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen (SIM) PNPM Mandiri Perkotaan. Peningkatan kapasitas SIM berbasis website di tingkat pemkot/ kab ini bertujuan agar Pemkot/Kab dapat mengelola, mengendalikan serta memantau seluruh perkembangan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya secara transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan peran pemkot/kab dalam membangun SIM ini perlu disiapkan sumber daya yang secara khusus menangani SIM oleh Pemkot/Kab, sebagai tahap awal KMW akan mengawal secara intensif sampai SIM PNPM Mandiri Perkotaan bisa operasional di tingkat Pemkot/Kab. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM). Pemkot/kab harus membangun media pengaduan masyarakat untuk menampung berbagai keluhan masyarakat. Tujuannya agar terbangun kontrol sosial warga dalam memonitor seluruh pelaksanaan kegiatan sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dikurangi serta diantisipasi lebih dini oleh pemkot/kab dan masyarakat itu sendiri. Pengembangan PPM ini tidak cukup hanya dibangun/dikembangkan di kota/kabupaten, akan tetapi yang lebih strategis adalah mengembangkan PPM sampai ke tingkat masyarakat kelurahan yang dimotori oleh LKM.

Bantuan teknik/pendampingan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten dan para pemangku kepentingan setempat diberikan melalui penugasan konsultan (KMW, Korkot/Asisten Korkot, Tenaga Ahli, dsb) untuk melaksanakan program ini dan melakukan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Kota/Kabupaten (propinsi/ kabupaten-kota) sehingga pada saatnya pemerintah daerah mampu mengelola program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat. Secara khusus Asisten Korkot mempunyai tugas untuk membina Fasilitator di wilayahnya sesuai dengan bidang kerjanya. Untuk optimasi bantuan teknik/ pendampingan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten dan para pemangku kepentingan setempat maka komposisi konsultan di daerah dapat disesuaikan atas dasar ketetapan PMU PNPM Mandiri Perkotaan. Ikatan kerja korkot dan askorkot dengan SNVT PBL Provinsi dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja dengan Matriks Akuntabilitas yang ditetapkan PMU PNPM Mandiri Perkotaan. Secara rinci bentuk-bentuk bantuan teknik/pendampingan untuk pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan setempat mencakup: Fasilitasi pertemuan-pertemuan/musyawarah di tingkat daerah, baik yang bersifat reorientasi pemikiran, pendalaman pemahaman (workshop) maupun penyebarluasan informasi (sosialisasi); Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar; PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

21 i

Penyediaan media-media sosialisasi; Kunjungan lapangan baik dalam rangka pendalaman pemahaman maupun penggalian aspirasi masyarakat; Pengorganisasian monitoring, fasilitasi, supervisi dan evaluasi bersama, dll. Titik berat pelaksanaan bantuan pendampingan di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten adalah membangun kesadaran kritis perangkat pemda dan kelompok peduli untuk mencapai sinergi antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli serta reformasi kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada masyarakat miskin. Seluruh Korkot, Askorkot, Asmandat dan Tenaga Ahli Konsultan berkewajiban menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsisten pakta integritas pendamping PNPM Mandiri Perkotaan, sebagai berikut: a. Pendamping memfasilitasi pemerintah/masyarakat agar mampu mengambil keputusan secara rasional dan bertanggungjawab; b. Pendamping tidak memberi janji-janji atau iming-iming kepada pemerintah/masyarakat, termasuk informasi yang tidak sesuai pedoman dan kebijakan program; c. Proses perencanaan, penetapan dan pelaksanaan program penangulangan kemiskinan di tingkat masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pendamping memfasilitasi agar proses kegiatan sesuai dengan nilai, prinsip dan ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan; d. Pendamping tidak diperkenankan meminta uang atau imbalan apapun dari pemerintah/masyarakat; e. Pendamping tidak diperkenankan menerima imbalan uang dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (tenaga kerja, dll); f. Pendamping bertanggungjawab terhadap penyelesaian persoalan yang ada di wilayah dampingannya, termasuk kemungkinan munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi, sebagai konsekuensi logis tanggungjawab pendamping mengawal nilai, prinsip dan ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan. g. Pendamping berkewajiban menyelesaikan persoalan penyimpangan dana yang terjadi di masyarakat dengan mengutamakan mekanisme penyelesaian oleh masyarakat hingga proses hukum sesuai ketentuan; Ikatan kerja dengan Korkot dan Askorkot dilakukan oleh Satker provinsi dan dalam pengendalian substansi maupun operasional, di bawah kendali Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) setempat.

22 i


Indikator Keberhasilan Program PNPM Mandiri Perkotaan mengacu pada Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri yang diterbitkan Kantor Menko Kesra. Selain itu Indikator Keberhasilan PNPMMandiri Perkotaan 2009 juga didasarkan pada Project Management Guideline yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum.

3.4. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan 2009 ini menjadi rujukan bagi semua pihak dalam menilai capaian dampak maupun hasil program, baik Departemen Pekerjaan Umum sebagai Executing Agency, Konsultan, Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat, Lembaga Donor serta para pihak lainnya.

Adapun rincian target capaian dari masing-masing indikator terdapat pada Lampiran 2. PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

23 i

i


23

BAGIAN A UMUM PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Recommend Documents