SUPLEMEN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010 (Tambahan dan Penyempurnaan Konsep)

SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010

SUPLEMEN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010 (Tambahan dan Penyempurnaan Konsep) BAGIAN A UMUM 2.1.

Latar Belakang Pada tahun 2010, terdapat penguatan konsep maupun kebijakan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat serta pemda dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya masing-masing. Untuk itu, Kementerian PU menerbitkan Suplemen Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2010 sebagai penyempurnaan pedoman pelaksanaan sebelumnya.

2.3.2. Sasaran e. Terwujudnya pemanfaatan BLM yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel f. Terwujudnya channeling program bagi LKM yang telah Mandiri 2.4.4. Orientasi dan Substansi Dasar Konsep PNPM Mandiri Perkotaan 2010 a. Meningkatkan Dampak Kemanfaatan bagi Masyarakat Miskin serta Kontribusi Pada Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan b. Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan akses pengelolaan bantuan BLM c. Peningkatan nilai tambah kegiatan Infrastruktur bagi masyarakat miskin (Memenuhi kriteria standard teknis PU, dan mempertimbangkan Manfaat Sosial, Dampak Sosial dan Aksesbilitas) d. Penerapan Siklus Masyarakat secara konsisten sesuai Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2009 e. Integrasi Proses perencanaan partisipatif (Penyusunan PJM Pronangkis dengan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Pro Poor Planning and Budgeting (Musrenbang , Forum SKPD dan DPRD untuk APBD); f. Meningkatkan Good Governance, transparansi & Akuntabilitas BKM melalui perbaikan aturan dan tanggungjawab BKM/LKM; g. Channelling dan Sinergi dengan berbagai Program Sektor, program Pemda, KUR dan Swasta (CSR, donor, dll) h. Penajaman Strategi penguatan KSM, terutama di lokasi PNPM Penguatan

iii

1 i

2.4.5. Penyempurnaan Konsep PNPM Mandiri Perkotaan 2010 No

Tujuan

1

Meningkatkan Akses dan Dampak Masyarakat Miskin serta Kontribusi Pada Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan

Penyempurnaan Konsep

a. Menyiapkan dan Mematangkan “Mangkuk” melalui penguatan BKM dan PJM Pronangkis yang aspiratif, partisipatif dan dapat “mengakses” serta “diakses” oleh pihak-pihak peduli; b. Scale Up Lokasi Program Neighbourhood Development (ND) Program dgn alokasi Rp 1 M /kelurahan terseleksi; c. Menyempurnakan Konsep PAKET berorientasi pelaksanaan RTBL dengan sharing program 50% :50%; d. Menjamin Penerima Manfaat Program PAKET dan ND adalah Warga Miskin, tercermin pada PJM Pronangkis dan proposal kegiatan yang diajukan; e. Channelling program-program PBL & Cipta Karya, untuk akses BLM Sektor ke-Cipta Karyaan; f.

Akses Channelling ke program-program Cluster 1 & Cluster 3 (KUR) serta CSR dan Pemda;

g. Lokasi-lokasi yang telah melaksanakan 3 kali putaran BLM tetap akan difasilitasi untuk channeling program dgn BLM Capacity Building @ Rp 50 jt/kel, fokus penguatan KSM unggulan. 2

Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan akses pengelolaan bantuan BLM

a. Safeguard selain antisipasi dampak sosial, terutama juga pada peningkatan kemanfaatan sosial (warga miskin) & aksesibilitas (jompo, anak-anak, perempuan, dll); b. Skala prioritas hasil Pemetaan Swadaya (PS) dan PJM/Renta Pronangkis diprioritaskan pada Wilayah yang paling miskin di kelurahan tersebut; c. BLM = PS-2 (penerima manfaat BLM harus warga miskin, sedangkan pengelola adalah masyarakat peduli); d. Sosialisasi dan Pertemuan khusus bagi warga miskin pada setiap siklus kegiatan; e. RWT sah dilaksanakan bila dihadiri oleh minimal 30% warga miskin yang terdaftar di PS-2; f.

Meningkatkan pelatihan ketrampilan usaha dan Kelmpok Usaha Bersama (KUB) yg melibatkan warga miskin sebagai prioritas penerima manfaat;

g. Mendorong UPK-BKM menghilangkan persyaratan “memiliki usaha dan jaminan”; h. Meningkatkan konsistensi ketentuan 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (PS-2) pada setiap KSM (ekonomi, prasarana & sosial).

2 i


20


No

3

Tujuan

Peningkatan Peran Pemda

Penyempurnaan Konsep

a. Korkot khusus fasilitasi Pemda, Askot-Askot untuk pengendali fasilitator; b. Penyiapan Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) untuk pelaksanaan program; c. Pelaksanaan Program PAKET berbasis implementasi PLP-BLK dengan sharing program 50%:50% ; d. Peningkatan pelatihan TOT Pemda, dengan target minimal 35 orang dari setiap kota/kabupaten; e. Pelatihan-pelatihan bagi Lurah/Kades, PJOK, Camat, SKPDSKPD dan KBP; f.

Memperkuat kapasitas KBP dan TKPK-D;

g. Pelatihan khusus KBP dan Workshop regional KBP serta KBP Award; h. Insentif bagi Pemda replikasi di lokasi PNPM Penguatan;

4

Integrasi PJM Pronangkis dan Musrenbang

i.

Insentif Program ND bagi Pemda yang menunjukkan integrasi perencanaan partisipatif dengan Musrenbang;

j.

Integrasi pendampingan Pemda (oleh Korkot PNPM dan P2KP Advanced);

a. Tim Fasilitator fasilitasi integrasi PJM Pronangkis di tingkat kecamatan dan Tim Korkot (PNPM & Adv) bersama tim faskel PAKET fasilitasi integrasi di tingkat kota/kabupaten; b. Penyusunan PJM Pronangkis oleh masyarakat diawali kegiatan Workshop dengan nara sumber SPKDS-SKPD dan Pemda; c. NPK DJCK-Pemkot/Kab salah satunya tentang butir kewajiban pemda untuk mendukung proses integrasi PJM Pronangkis dalam Musrenbang desa/kel, kec dan kota/kabupaten; d. Seleksi Lokasi Program ND dilaksanakan salah satu pertimbangan utama ialah atas dasar Integrasi PJM Pronangkis dengan Musrenbang; Tim Korkot bersama KBP fasilitasi dialog reguler dengan SKDP dan DPRD;

10

3 i

3.1.

Penetapan Lokasi Sasaran Pemilihan lokasi sasaran dimaksudkan untuk melanjutkan kegiatan di kelurahan yang sedang melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan. Langkah-langkah seleksi pemilihan lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan 2010 adalah sebagai berikut: Langkah I :

Langkah II : Langkah III : Langkah IV :

Berdasarkan data Podes 20081 dan Data Permendagri No. 6 tahun 2008 dipilih kecamatan perkotaan, yaitu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan lebih banyak daripada jumlah desa dan kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten. Dari kecamatan perkotaan tersebut dipilih kelurahan/desa yang baru melaksanakan 1 atau 2 kali PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk Kelurahan/ Desa yang telah 3 kali melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan2 Dari seluruh lokasi PNPM Mandiri Perkotaan 2009 yang masuk kedalam wilayah kecamatan perdesaan akibat adanya pemekaran kecamatan, maka Desa tersebut akan difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Seluruh usulan calon lokasi sasaran diverifikasi oleh tim teknis PNPM Mandiri yang kemudian dikeluarkanlah daftar final lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan 2010.

Gambar 3.1. Bagan Penetapan Lokasi Kelurahan/Desa Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan

1. Podes 2008 yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik selaku instansi yang berwenang di bidang statistik (UU No. 16 Tahun 1997). 2. Kelurahan/Desa yang pada tahun 2009 telah masuk tahun ke 3 PNPM Perkotaan tetapi masih mensisakan sisa pencairan BLM tahap III (20%) dikategorikan sebagai kelurahan/desa phasing out akan tetapi kelurahan/desa tersebut akan tetap difasilitasi untuk menyelesaikan sisa pencairan tahap 3.

4 i



3.3.1. Untuk Masyarakat b. Bantuan Dana Bantuan dana diberikan berupa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). BLM ini bersifat stimulan agar masyarakat belajar dan berlatih melaksanakan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) melalui Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Renta Pronangkis). Dana BLM bersifat stimulan bagi masyarakat untuk belajar melaksanakan PJM Pronangkis melalui Renta. BLM adalah salah satu dukungan untuk peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan prasarana, sosial dan ekonomi dan tata kepemerintahan yang lebih baik. Untuk itu penggunaan dana BLM harus memprioritaskan dan menyentuh langsung masyarakat miskin dan kegiatan untuk kepentingan bersama.

Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, seperti pada Tabel 3.2. sebagai berikut di bawah ini. Tabel 3.2. Distribusi Alokasi Dana BLM per Kelurahan

Katagori Lokasi

Katagori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa (jiwa) <3000

3000-10000

>10000

%-tase KK miskin > 10% (baru masuk tahun ke 1 atau 2 di PNPM-MP)

150 jt

200 jt

350 jt

%-tase KK miskin > 10% (telah masuk tahun ke 3 di PNPMMP)

100 jt

150 jt

200 jt

%-tase KK miskin <10% ( baru masuk tahun ke 1 atau 2) Mekanisme Pencairan Dana BLM

Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jt Jumlah kk miskin > 50 kk, BLM = 100 jt Dilakukan 3 tahap, yakni : Tahap 1= 30%, Tahap 2=50% dan Tahap 3=20%

Dana BLM ini adalah dana publik yang disalurkan sebagai wakaf tunai kepada seluruh warga kelurahan sebagai dukungan untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan. Nilai alokasi dana BLM tiap kelurahan harus diinformasikan secara luas dan transparan

5 i

kepada semua warga kelurahan, termasuk dana BLM dari Pemda setempat, swadaya masyarakat ataupun dana-dana lain yang dikelola BKM/LKM. 1). Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM Dana BLM disalurkan langsung kepada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), secara bertahap. a) Lokasi Kelurahan/Desa Baru (yang belum pernah PNPM-MP)

Tahap Pencairan

Tahap I (30%)

6 i

Syarat Pencairan

Syarat Pemanfaatan

• LKM telah terbentuk secara sah • Melampirkan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis, termasuk Rencana Penggunaan sesuai ketentuan PNPM Mandiri Dana (RPD) dari BLM tahap I yang telah Perkotaan dan Pedoman Teknis disepakati dan diverifikasi fasilitator. Pembentukan LKM dengan minimum 30% penduduk dewasa • Terbentuk KSM/Panitia yang dinilai layak oleh UP-UP serta disetujui dalam Rapat LKM serta mengikuti pemilihan tingkat diverifikasi fasilitator. basis. • LKM telah dicatatkan di Notaris • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap I telah dinyatakan layak oleh UP dengan menyertakan Anggaran dan disetujui oleh Rapat LKM serta disepakati Dasar (AD). fasilitator. • LKM telah membuat rekening bank dengan minimal 3 (tiga) spesimen tanda tangan anggota LKM. • LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK; • Melengkapi form dokumen pencairan(*)



Tahap Pencairan

Tahap II (50%)

Tahap III (20%)

Syarat Pencairan

Syarat Pemanfaatan

• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh KMW (Askot Ekonomi / Manajemen Keuangan) dengan hasil baik. • Melengkapi form dokumen pencairan(*).

• Melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari BLM tahap II yang telah diverifikasi fasilitator. • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah dinyatakan layak oleh UPUP serta disetujui dan ditetapkan dalam Rapat LKM, serta diverifikasi fasilitator. • Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh faskel Ekonomi dengan hasil baik. • Dana tahap I yang tersalurkan ke KSM/panitia telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50%. • kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh LKM serta diverifikasi Fasilitator.

• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh KMW (Askot Ekonomi / Manajemen Keuangan) dengan hasil baik. • Melengkapi form dokumen pencairan(*).

• Melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari BLM tahap III yang telah diverifikasi fasilitator. • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap III telah dinyatakan layak oleh UPUP serta disetujui dan ditetapkan dalam Rapat LKM, serta diverifikasi fasilitator. • Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh faskel Ekonomi dengan hasil baik. • Dana tahap II yang tersalurkan ke KSM/panitia telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50%. • kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh LKM serta diverifikasi Fasilitator

(*) Dapat dilihat dalam Pedoman Teknis Pemdampingan dan Pencairan Dana BLM.

7 i

b) Lokasi Kelurahan/Desa Lama (yang pernah PNPM-MP)

8 i

Tahap

Syarat Pencairan

Syarat Pemanfaatan

Tahap I (30%)

• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh KMW (Askot Ekonomi / Manajemen Keuangan) dengan hasil baik. • LKM telah melaksanakan kegiatan Review Partisipatif (Review Kelembagaan, Review Keuangan termasuk hasil Audit dan Review Program Penanggulangan Kemiskinan) serta Rencana Tahunan (Renta) untuk tahun berikutnya. • Bagi LKM yang telah habis masa baktinya harus melaksanakan pemilihan ulang anggota BKM dengan minimum 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan tingkat basis (RT dan sejenisnya). • LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK. • Melengkapi form dokumen pencairan(*).

• Melampirkan Berita Acara Rembug Warga Tahunan (RWT) tahun terakhir yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi fasilitator. • Melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) BLM tahap I yang telah diperiksa dan disetujui Fasilitator. • Terbentuk KSM/Panitia yang dinilai layak oleh UP-UP serta disetujui dan ditetapkan melalui Rapat LKM/BKM serta diverifikasi Fasilitator. • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap I telah dinyatakan layak oleh UP-UP LKM dan disetujui oleh Rapat anggota LKM.

Tahap II (50%)

• Pengelolaan keuangan telah • Melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) BLM tahap II yang telah diverifikasi dilaksanakan sesuai pedoman PNPM dengan persyaratan tranparansi dan fasilitator. akuntabilitas. • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah dinyatakan layak • Administrasi keuangan (pembukuan) oleh UP-UP dan disetujui oleh Rapat LKM Sekretariat telah dinilai oleh Faskel Ekonomi dengan hasil baik. serta disepakati fasilitator. • Melengkapi form dokumen • Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh Faskel pencairan(*) ekonomi dengan hasil baik. • Dana tahap I yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan. dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50%. • Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh LKM serta diverifikasi Fasilitator.



Tahap

Tahap III (20%)

Syarat Pencairan

Syarat Pemanfaatan

• Pengelolaan keuangan telah • Melampirkan Rencana Penggunaan Dana dilaksanakan sesuai pedoman PNPM (RPD) BLM tahap III yang telah diverifikasi dengan persyaratan tranparansi dan fasilitator. akuntabilitas. • Proposal/usulan KSM untuk penggunaan • Administrasi keuangan (pembukuan) dana BLM tahap III telah dinyatakan layak Sekretariat telah dinilai oleh Faskel oleh UP-UP dan disetujui oleh Rapat LKM Ekonomi dengan hasil baik. serta disepakati fasilitator. • Melengkapi form dokumen • Administrasi keuangan (pembukuan) pencairan(*) Sekretariat telah dinilai oleh Faskel ekonomi dengan hasil baik. • Dana tahap II yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan. dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50%. • Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh LKM serta diverifikasi Fasilitator.

(*) Dapat dilihat dalam Pedoman Teknis Pemdampingan dan Pencairan Dana BLM.

3.4.

Indikator Keberhasilan

Tujuan Akhir

Masyarakat miskin di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan mendapat manfaat dari perbaikan sosial ekonomi dan tata kepemerintahan setempat

Indikator Dampak • Peningkatan akses ke pelayanan infrastruktur, ekonomi dan sosial di minimum 80% kelurahan pada tahun 2013. • Jumlah penduduk di daerah perkotaan yang mendapat akses ke jalan yang baik dalam rentang 500 meter di bawah proyek.• • Infrastruktur dibangun minimum 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola tidak bertumpu pada masyarakat, di 80% kelurahan.

Kegunaan dari Informasi Dampak Menentukan apakah PNPM memberikan dampak kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan.

Indikator Sektor Inti Bank Dunia

• Minimum 80% tingkat kepuasan pemanfaat terhadap peningkatan pelayanan dan tata kepemerintahan setempat. • Minimum 90% pengaduan diselesaikan.

9 i

Hasil Antara Komponen 1: a. Kelompok masyarakat yang terorganisasi memiliki akses untuk menyuarakan pendapat dalam menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan.

Indikator Hasil Komponen 1: • Min. 40% tingkat partisipasi kaum miskin dan kelompok rentan dalam pertemuan2 perencanaan dan pengambilan keputusan. • Min. 40% tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan. • Min. 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan LKM di tingkat RT/komunitas basis.

Kegunaan Pemantauan Hasil Komponen 1: • Menilai apakah rancangan pembentukan LKM dan PJM Pronangkis perlu diperbaiki . • Menentukan apakah proses pemilihan LKM dan sosialisasi perlu diperbaiki.

• LKM terbentuk di minimum 90% kelurahan. • Min. 90% dari kelurahan telah menyelesaikan PJM Pronangkis dan telah selesai dan titerima dalam uji publik.

b. Pemerintah kota/kab memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat miskin.

• Min. 80% Pemerintah Kota/Kabupaten menyediakan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) sesuai kebijakan Nasional

Komponen 2:

Komponen 2:

Komponen 2:

Masyarakat mendapat peningkatan akses infrastruktur berdasarkan PJM Pronangkis.

• Jumlah dari setiap kegiatan infrastuktur, ekonomi dan sosial yang diselesaikan di min. 80% kelurahan.

Menentukan apakah dibutuhkan peningkatan bantuan teknik di bidang tertentu.

• Min. 70% dari infrastuktur yang dinilai memiliki kualitas baik. • Min. 70% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki pinjaman beresiko (LAR) ≥ 3 bulan <10%. • Min. 90% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki rasio pendapatan dan biaya >125%. • Min. 90% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki tingkat pengembalian modal tahunan >10%. • Min. 30% anggota KSM adalah perempuan.

10 i



Komponen 3:

Komponen 3:

Komponen 3:

Konsultan menyediakan bantuan teknik dan dukungan dalam pelaksanaan proyek

• Min. 90% KMW menyediakan data secara akurat dan tepat waktu melalui SIM.

• Menilai apakah bantuan teknik dan dukungan pelaksanaan perlu diperbaiki/ditingkatkan

• Min. 70% LKM telah menyelesaikan audit keuangan tahunan

• Menyediakan data yang akurat tepat waktu untuk pengambilan keputusan di tingkat manajemen.

11 i

BAGIAN B | PELAKSANAAN DI LAPANGAN 4.3.1. Siklus 1 (tahun pertama) Gambar 4.1. Diagram Siklus 1 (tahun pertama)

4.3.2. Siklus 2 (tahun kedua) Gambar 4.2. Diagram Siklus 2 (tahun kedua)

12 i



4.3.3. Siklus 3 (tahun ketiga) Pada dasarnya Siklus 3 adalah sama dengan Siklus 2 karena LKM juga masih pada kurun masa bakti dan PJM juga masih berlaku meski tidak menutup kemungkinan untuk revisi. Gambar 4.3. Diagram Siklus 3 (tahun ketiga)

4.3.4 Siklus 4 (tahun keempat) LKM sudah selesai masa baktinya pada Siklus 3, PJM juga sdh selesai pada Siklus 3, maka pada Siklus 4 dimulai dengan putaran awal Siklus 1 Gambar 4.4. Diagram Siklus 4 (tahun keempat)

13 i

4.3.5. Skenario Pelaksanaan

Keterangan/catatan: Audit-1 (tahun ke dua) Audit-2 (tahun ke tiga), maksudnya: persiapan audit untuk awal tahun anggaran selanjutnya

14 i



5.5.

Perencanaan Partisipatif dan Penyusunan PJM Dalam kerangka keberlanjutan program serta sinergi program antara perencanaan dari bawah dengan perencanaan dari atas, proses pelaksanaan PJM Pronangkis mengalami penyempurnaan proses dimana hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penyelarasan dan pengintegrasian antara perencanaan masyarakat dengan perencanaan reguler pemerintah. Alur pelaksanaan PJM Pronangkis secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

15 i

SUPLEMEN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010 (Tambahan dan Penyempurnaan Konsep)

Recommend Documents