PNPM Mandiri PISEW 2010

LIPUTAN KHUSUS Kawasan Agropolitan Merapi – Merbabu (KAMM) 14

INFO BARU 1 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara 19

World Urban Forum (WUF) Ke-5 Brazil Indonesia Promosikan Program Permukiman

Edisi 03/Tahun VIII/2010

PNPM Mandiri PISEW 2010

Merintis Kesuksesan 2009

daftar isi MARET 2010

Berita Utama 4 PNPM PISEW Diharapkan Channeling Program

http://ciptakarya.pu.go.id

Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Danny Sutjiono Dewan Redaksi Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi Hidayat Pemimpin Redaksi Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, Indah Raftiarty Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, Nurfhatiah Kontributor Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, Sriningsih BZ, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Ismono Yahmo, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati, Alex A. Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Nieke Nindyaputri, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

6 PNPM PISEW Kabupaten Merangin Dirasakan Ibu Pasar Hingga Anak Sekolah Dasar

8 Pembangunan

Infrastruktur PNPM PISEW Memasuki Tahun ke-3 (2010) Merintis Kesuksesan PISEW 2009

12 PNPM – PISEW 2010

Diseminasi Penyusunan Laporan Keuangan

Liputan Khusus

4

14 Kawasan Agropolitan

Merapi – Merbabu (KAMM)

Info Baru 19 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara 23 World Urban Forum (WUF)

14

Ke-5 Brazil Indonesia Promosikan Program Permukiman

Gema RPIJM 27 Sinkronisasi Program

Diperlukan Dalam Mendukung Pelaksanaan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya di Daerah

Resensi 29 Membangun Desa

Merajut Simpul Wilayah

27

editorial

Merajut Simpul Sosial Membangun Wilayah

Foto Cover : Pelibatan perempuan dalam pekerjaan fisik maupun perencanaan PISEW di Desa Terasa, Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Barat Sulawesi Selatan

Sebanyak 165 ribu tenaga kerja lebih berhasil diserap dalam pelaksanaan program Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun 2009. Program ini diusung oleh 9.885 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bisa kita sebut sebagai simpul sosial karena terdiri dari kelompok sosial yang telah ada seperti Karang Taruna, Remaja Masjid, Remaja Gereja, Koperasi, Kelompok Usaha Ekonomi seperti petani dan nelayan, bahkan PKK. Mereka lah yang mengerjakan sejumlah 9.885 paket pekerjaan yang nilainya masing-masing maksimal Rp. 50 juta dan dikerjakan menyebar di 2.348 desa. Mengapa kami sebut sebagai simpul sosial? Secara sosiologis kelompok masyarakat seperti mereka adalah ujung tombak perubahan di tengah masyarakat, penggerak program, dan penggali ide-ide berasaskan mufakat. Bahkan ada 710 LKD beranggotakan perempuan. Mereka tergabung dalam Ibu-ibu PKK. Dari simpul - simpul ini kemudian menjadi energi besar dengan adanya PISEW di bawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Tujuan program ini adalah mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal. Upaya yang dilakukan diantaranya mencakup pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; serta penguatan institusi lokal di tingkat desa. Kesuksesan tahun pelaksanaan PISEW di tahun 2009 dicoba diulang dan ditingkatkan dengan PISEW 2010. Untuk mengetahui secara jelas persiapan apa dan bagaimana bercermin dari sukses pelaksanaan 2009, redaksi mengulas PISEW menjadi Berita Utama Buletin Cipta Karya Edisi Maret 2010 ini. Tema lain yang tak bisa dikesampingkan di antaranya adalah sebuah kajian terhadap Kawasan Agropolitan Merapi – Merbabu (KAMM) dengan aspek tingkat kemandirian menjadi fokusnya. Seorang mahasiswa doktoral mempercayakan hasil kajiannya untuk dipublikasikan dalam Buletin Cipta Karya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian KAMM mempunyai nilai indeks gabungan yang cukup baik, yaitu 63,31% yang berarti masuk dalam kategori “kawasan agropolitan” sekalipun belum mandiri. Untuk meningkatkan kemandirian KAMM perlu perbaikan terhadap dimensi agroindustri dan dimensi pemasaran. Alternatif kebijakan pembangunan di KAMM agar menjadi mandiri adalah pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang agroindustri. Tema lain adalah tentang Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara. Tidak banyak orang tahu apa saja aspek bangunan gedung Negara yang direhabilitasi, bagaimana, dan siapa yang melakukannya selama ini. Promosi Indonesia di ajang internasional World Urban Forum 5 di Rio de Janeiro menjadi oleh-oleh berharga bagi redaksi. Kebetulan pemimpin redaksi sendiri yang melawat ajang itu sambil berpromosi sedikit kepada dunia tentang program permukiman di Indonesia yang digawangi salah satunya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Selamat membaca dan berkarya!

@.....Suara Anda Kerja Praktek Saya mahasiswa Jurusan Teknik Sipil akan melakukan kerja praktek di bulan April - Juni 2010 sebagai salah satu syarat studi S1 mohon informasi Kontraktor yang menangani Pembangunan Gedung diatas 5 lantai, dengan progress di bawah 50% agar saya dapat mendaftar kerja praktek di kontraktor yang menangani proyek Gedung di salah satu Kota di Jawa, lengkap nama konsultan dan alamat serta nomor yang dapat saya hubungi. Terima kasih Galieh Alfianto Kepada Saudara Galieh Alfianto. Untuk mengetahui gedung-gedung yang sedang melaksanakan Pembangunan Gedung di atas 5 lantai, dengan progress di bawah 50%, dapat menghubungi beberapa

kontraktor-kontraktor besar seperti: 1. Pembangunan Perumahan (PP): Plaza PP Wisma Subiyanto. Jl. Letjen TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta. Telp : (021) 8403883. 2. Adhi Karya: Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510. Telp : (021) 7975312. 3. Total Bangun Persada : Jl. Letjend S. Parman Kav. 106, Jakarta. Telp : (021) 5653063. 4. Wijaya Karya: Jl. DI Panjaitan Kav. 9 Jakarta. Telp: (021) 8192808. 5. Atau perusahaan swasta lainnya. Terima Kasih. (Subddit Data dan Informasi Direktorat Bina Program, DJCK)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 3

Berita Utama PNPM PISEW Diharapkan Channeling Program Syamsul Hadi*) Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menghimbau pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kepada para BKM untuk melakukan chanelling program dengan perbankan atau perusahaan swasta.

4 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

M

Menutup program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Direktorat Jen­deral Cipta Karya Kementerian Peker­ja­an Umum berturut-turut selama bulan Februari me­na­ yangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bidang Cipta Karya di salah sa­tu televisi swasta na­sional. Publikasi na­ sional ter­sebut dalam rangka mendukung pembangunan dan mengentaskan kemis­ kinan serta me­nilai kinerja yang selama ini telah dilakukan agar dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam pariwara tersebut Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menegaskan bahwa PNPM Man­diri ada­lah upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan melalui

BERITAUTAMA Dalam pelaksanaannya masyarakat d­i­­­­ be­ri ruang untuk merencanakan serta me­lak­sanakan program sendiri, sedangkan peme­ rintah tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan. Budi Yuwono menghimbau pe­merintah daerah untuk memberikan ke­­­­­­sempatan kepada BKM–BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) untuk melakukan chanelling program (mengakses dan meng­ galang ke berbagai sumberdaya serta dana yang dimiliki pemerintah, swasta dan ke­ lompok peduli). Selain itu agar prog­ram lima tahunan Pronankis (Program Pe­nanggulangan Kemiskinan) sebaiknya di­adop­si oleh program daerah seperti melalui MUSREMBANGNAS atau dalam bentuk lainnya. PNPM PISEW yang diluncurkan pada

tanggal 6 Agustus 2008 berupaya mem­ percepat pembangunan perdesaan, meng­ urangi kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di daerah. Infra­struk­ tur yang dibangun meliputi infrastruk­tur se­perti jalan, jembatan, tambatan perahu, pasar, gudang produksi, air bersih, sanitasi, perpipaan, sumur pompa tangan dan MCK. Di bidang pendidikan meliputi rehabilitasi gedung SD, pengadaan meja belajar, papan tulis dan kursi belajar. Di bidang kesehatan meliputi rehabilitasi puskesmas, posyandu dan sarana lainnya. *) Kepala PMU PISEW, (Kasubdit Peningkatan Pemukiman Wilayah II, Dit. Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya)

Dalam pelaksanaannya masyarakat diberi ruang untuk merencanakan serta melaksanakan program sendiri, sedangkan pemerintah tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pembangunan Rabat Beton di Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai

pem­bangunan infrastruktur yang terbagi da­lam dua bagian yaitu pembangunan di lokasi perdesaan dan di perkotaan. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) mengambil lokasi di perkotaan, se­ dangkan Program Pembangunan Infra­struk­ tur Perdesaan (PPIP) dan Pengembang­an In­ frastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan pembangunan infrastruktur di perdesaan. P2KP dan PPIP bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian mas­yarakat, sedangkan PISEW mendukung dibangunnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 5

Berita Utama Rehabilitasi SD dan meubelair meja dan kursi Kab. Merangin, Jambi

PNPM PISEW Kabupaten Merangin

Dirasakan Ibu Pasar Hingga Anak Sekolah Dasar

Syamsul Hadi*)

6 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

P

Pada Tahun Anggaran 2010 program PN­ PM PISEW akan dilaksanakan di 9 Provinsi, 34 kabupaten dan 237 kecamatan. Dengan alokasi dana BLM dari APBN sebesar Rp. 419,5 milyar. Sebelum melangkah ke tahun 2010 ini, ada baiknya kita lihat salah satu hasil pelaksanaan TA 2009. Salah satu lokasi PNPM-PISEW adalah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Infra­ struktur yang dibangun di kabupaten ini m­e­­­liputi jalan, jembatan, tambatan perahu, sumur pompa, air bersih, MCK, posyandu dan sarana pendidikan. Dalam tayangan pariwara tvOne dilakukan wawancara terhadap Bu­­­­­

BERITAUTAMA

Bupati Merangin, H. Nalim, SH (kiri) didampingi PPK/PIU PISEW Ditjen. Cipta Karya, Juhari Sianturi ditengahtengah masyarakat Kabupaten Merangin

p­a­ti Mera­ng­in, Camat, LKD (Lembaga Ke­ masyarakatan Desa), LSM (Lembaga Swa­daya Mas­yarakat) dan mas­yarakat setempat. Di Kabupaten Merangin telah dibangun sebanyak 475 paket pembangunan infra­ struktur di lokasi 12 Kecamatan, dan 104 Desa. Jenis infrastruktur yang dibangun meliputi pasar, transportasi (jalan menuju ke perkebunan dan ke lingkungan), irigasi, Posyandu, Puskesdes, MCK, dan lantai jemur (kategori pertanian). Dari keseluruhan paket yang ada, dijadwalkan selesai pada periode bulan April sampai September. Namun, kare­ na ke­sung­guhan dan kekompakan Bupati, Tim Sekretariat, Tim Koordinasi Kabupaten, Pokja PJOK Kecamatan, dukungan para kon­ sultan dan masyarakat, maka pelaksanaan keseluruhan paket pembangunan infra­ st­ruk­­­tur ini ber­­jalan lebih cepat dari yang ditargetkan, yang seharusnya selesai bulan September, pelaksanaan di Kabupaten Mera­ ngin selesai pada bulan Juni, tiga bulan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Dukungan Bupati juga tampak nyata pada saat melakukan peletakan batu per­ tama pada pembangunan Posyandu di Keca­ matan Bangko, Desa Pematang Kandis. Ada

beberapa lesson learn lainnya yang dapat diambil dari Kabupaten Merangin ini, yaitu; pertama, terjadinya percepatan pencairan dana di Kabupaten Merangin dikarenakan jam terbang Satker/PPK dalam menangani program sejenis, komitmen yang tinggi ter­ hadap pekerjaan serta keterpaduan yang serasi terhadap kerja tim. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan bahwa penempatan personil dimana harus mempertimbangkan kapasitas serta komitmen terhadap pekerjaan. Kedua, adanya pelaksanaan pekerjaan se­ belum pencairan uang muka dengan meng­­ gunakan modal awal LKD, meng­indikasikan bahwa partipasi dan kepedulian masyarakat terhadap PNPM PISEW cukup baik. Hal ini perlu dijadikan pengalaman un­­tuk memotivasi LKD lainnya bahwa sti­mulus prog­ram yang telah digulirkan oleh pemerintah perlu disambut dengan gembira melalui peran serta aktif hingga terbangunnya komitmen bersama dalam melakukan pem­bangunan; dan ketiga, munculnya berbagai swadaya masyarakat pada kegiatan fisik di Kabupaten Merangin. Bupati Merangin H. Nalim, SH, didampingi Kepala PIU Ditjen Cipta Karya (DJCK), Juhari Sianturi, menyatakan terima kasihnya kepada

pemerintah dan Kementerian Pekerjaan Umum atas suksesnya pelaksanaan program PISEW yang langsung dapat dirasakan man­ faatnya oleh masyarakat Kabupaten Mera­ ngin, serta mengharapkan program ini dapat dilaksanakan pada tahun depan dengan lebih baik lagi. Bupati berharap kepada pemerintah untuk terus memberikan pengawasan dan petunjuk lebih baik lagi. Kepada masyarakat Merangin, Bupati di­minta untuk melaksanakan sesuai aturan dan petunjuk serta dilaksanakan secara ke­ ber­samaan. Diharapkan program ini dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Selain memberikan pernyataan, Bupati Merangin melakukan wawancara langsung dengan masyarakat untuk menanyakan man­­faat dari pembangunan infrastruktur yang telah dibangun di Kabupaten Merangin melalui program PNPM PISEW ini. Camat Lembah Masurai, Mardansyah Saidi menyatakan adanya kendala mengenai jalan dan jembatan di wilayahnya, namun setelah adanya PNPM PISEW dapat mengatasi permasalahan transportasi dan pengiriman hasil bumi ke kota. Hal serupa diungkapkan Ketua LKD Karya Tani Desa Sungai Kapas bahwa hasil produksi tani sebelumnya di­ salurkan menggunakan rakit, tetapi setelah dibangunnya jembatan oleh PNPM PISEW, semakin banyak truk dan kendaraan yang ma­suk dan mengangkut hasil bumi dengan mudah. Ibu – ibu di pasar menyatakan pasar se­ belumnya kotor dan tidak teratur, setelah dibangun pasar oleh program PISEW, tempat penjualannya menjadi lebih teratur dan me­ ra­sa nya­man berjualan di pasar tersebut. Di daerah kelurahan Sungai Masilir biasanya masyakat mandi di kali dan campur antara laki–laki dan perempuan. Tetapi setelah di­ bangunnya MCK dan sarana air bersih, mas­ yarakat dapat mandi di kamar mandi, dan mencuci pakaian dengan air yang bersih. Seorang anak sekolah merasa senang deng­an dilakukan rehabilitasi ruang kelas di SD nya, dan mengharapkan dibangun satu unit lagi agar mereka dapat setiap hari sekolah pagi dengan tenang. Harapan masyarakat adalah agar program–program seperti ini di­teruskan dan diberi dukungan untuk terus diadakan karena begitu besar manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. *) Kepala PMU PISEW, (Kasubdit Peningkatan Pemukiman Wilayah II, Dit. Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya) Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 7

Berita Utama

Pembangunan Infrastruktur PNPM PISEW Memasuki Tahun ke-3 (2010)

Merintis Kesuksesan PISEW 2009

8 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

Juhari Sianturi*)

Guratno Hartono Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya

D

Dalam acara pembukaan Diseminasi L­a­p­oran Penyusunan Keuangan perte­ n­g­­a­h­an Maret 2010 yang berlangsung di Hotel Ja­­ya­­karta, Senggigi, Lombok, pe­ nulis dan Tim Redaksi Buletin Cipta Karya berkesempatan untuk mewawancarai Direk­ tur Pengembangan Pe­r­­mukiman, Ditjen Ci­p­­ta Kar­­ya, Guratno Hartono. Wawancara terkait dengan hasil pelaksanaan program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wi­layah (PISEW) pada tahun 2009 dan kemajuan perencanaan dan persiapan pe­ laksanaan tahun 2010. Dalam kesempatan ini, Direktur Pengem­ bangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Guratno Hartono, menyampaikan kesuksesan pembangunan infrastruktur PNPM PISEW Tahun 2009 yang sebelumnya dicanangkan sebagai tahun implementasi PNPM PISEW. Sejauh mana kesuksesan hasil pelaksanaan infrastruktur program ini, berikut petikan wawancaranya. Tahun 2009 dicanangkan sebagai tahun implementasi PNPM PISEW, bagaimana ha­ silnya? Ya, sangat menggembirakan hasilnya. Pe­laksanaan pembangunan infrastruktur pa­da tahun 2009 ditargetkan untuk dilak­ sanakan dalam periode April sampai deng­ an September 2009. Semuanya terlaksana dalam periode yang ditargetkan tersebut, bahkan banyak juga yang selesai lebih cepat dari yang ditargetkan. Dalam pelak­sanaan pembangunan infrastruktur ini dilak­sanakan oleh sebanyak 9.885 Lembaga Kemas­ya­ rakatan Desa (LKD) untuk jumlah paket pekerjaan sebanyak 9. 885 paket dengan nilai per paket maksimal Rp. 50 juta, di sejumlah 2.348 desa. Pembangunan infrastruktur ini menyerap se­banyak 165.206 tenaga kerja. Masyarakat pada Tahun Anggaran 2009 telah menerima Bantuan Langsung Mas­yarakat (BLM) sebesar Rp. 419.498.978.000,- dan hanya ter­ sisa Rp. 10.022.000,- (0,01 % dari PAGU Rp. 419.500.000.000,-). Mengingatpaket yang ada adalah bidang in­fra­ struk­tur yang me­­m er-­ ­­lukan keahlian khu­­ sus, maka di­per­lukan pelaksana(LKD) yang han­dal, untuk itu bagaimana mekanisme seleksi LKD?

BERITAUTAMA Indonesia yang menyatakan adanya par­ tisipasi perempuan dalam program PNPM PISEW. Selain itu, partisipasi perempuan dalam PNPM PISEW ini juga merupakan bentuk kepedulian program terhadap pelaksanaan Sasaran Pembangunan Millenium atau biasa disebut Millenium Development Goals (MDG’s) yaitu program pemerintah yang berisikan tujuan kuantitatif yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015, salah satunya adalah mendukung adanya persamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pelaksanaan Rabat Beton di Desa Gunung Perak oleh LKD Al Garbiyah Al Lu’na di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

Program ini tidak akan membentuk organisasi atau kelembagaan baru, namun memanfaatkan organisasi masyarakat yang ada yang diakui masyarakat, atau mengaktifkan kembali organisasi masyarakat yang mati suri. Begini, PNPM PISEW mempunyai ke­ khasan bahwa program ini tidak akan mem­ bentuk organisasi atau kelembagaan baru, namun memanfaatkan organisasi masyarakat yang ada yang diakui masyarakat, atau meng­ aktifkan kembali organisasi masyarakat yang mati suri. Organisasi masyarakat yang ada saat ini adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau biasa disebut LKD seperti Karang Taruna, Remaja Masjid, Remaja Gereja, Ko­ perasi, Kelompok Usaha Ekonomi seperti petani dan nelayan, bahkan PKK pun yang me­­r­upakan organisasi perempuan juga diper­ bolehkan sebagai LKD untuk me­laksanakan pembangunan infrastruktur se­bagai bentuk kepedulian program PNPM PISEW dalam keterlibatan dan kesetaran perempuan (gen­ der issue). Selanjutnya mengenai mekanisme s­e­­­ lek­­­si LKD, ada panitia di desa untuk meng­ identifikasi dan menyeleksi dengan beberapa aspek dan kriteria yang sudah ditentukan dari program PNPM PISEW. Setelah itu, LKD terpilih sebelum melaksanakan tugasnya akan diberikan pelatihan baik teknis maupun administrasi, serta diadakan on the job trai­ ning untuk persiapan pelaksanaan tugas. Se­lain itu, dalam pelaksanaannya akan di­ bimbing, diawasi, dan diarahkan oleh para konsultan di lapangan. Hal ini merupakan

wujud peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pengarusutamaan gender, dan bagaimana bentuk partisipasi perempuan khususnya di program PNPM PISEW ini? Memang menarik, kami tidak khawatir dengan keikutsertaan PKK sebagai salah satu LKD, karena seperti yang saya sebutkan tadi, setelah terpilih sebagai LKD pemenang, dalam persiapannya akan dilatih secara tek­ nis dan administrasi, serta diadakan on the job training dan pendampingan. Pelatihan ini merupakan cara untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Untuk itu, perempuan harus diberikan kesempatan, kalau tidak tentu saja kemampuannya tidak akan meningkat atau berkembang. Dari hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur 2009, terdapat LKD dari organisasi PKK sebesar 710 dari total LKD sebanyak 9. 885. Jadi ada sekitar 7,2 % LKD PKK yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Nah, yang menjadi dasar pertimbangan kami dalam pelibatan perempuan di prog­ ram PNPM PISEW adalah Memorandum of Understanding (MoU) yaitu perjanjian yang telah ditandatangani antara JICA (Japan Inter­ national Cooperation Agency) dan Pemerintah

Infrastruktur yang dibangun tentunya berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, jenis infrastruktur apa saja yang sudah di­ bangun dalam tahun implementasi pertama ini? Benar, ini yang namanya pendekatan bot­tom up planning dimana kegiatan pem­ bangunan infrastruktur ditentukan oleh mas­ yarakat sendiri sesuai kebutuhan mereka me­la­lui penjaringan aspirasi masyarakat, bu­k an di­tentukan oleh Pemerintah Pusat. Infrastruktur yang dibangun diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang mempunyai nilai ekonomi untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah. Adapun jenis infrastruktur yang sudah terbangun ada 6 kategori, ber­ dasarkan urutan prosentase terbesar yang sudah terbangun yaitu kategori transportasi, air bersih dan sanitasi lingkungan, pening­ katan produksi pertanian, kesehatan, pening­ katan pemasaran pertanian, dan pendidikan. Bagaimana dengan dukungan Pe­ me­rintah Provinsi, Kabupaten, dan mas­ yarakat, dan dalam bentuk apa dukungan tersebut diberikan? Ya, tentu ada. Dukungan terhadap ke­ giatan keprograman ada dalam bentuk 1) dukungan tim pelaksana kegiatan (struktur organisasi tim pelaksana) ; 2) dukungan dana (PAP) ; dan 3) dukungan kegiatan daerah yang mendukung kegiatan program PNPM PISEW (Activity Sharing). Dukungan tim pelaksana ini sebagai contoh dengan dibentuknya dan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) Sekretariat, Tim Koordinasi, PPK, PJOK, dll., baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Sedangkan dukungan dana berupa rupiah murni dan APBD Provinsi dan Kabupaten. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di­wa­ ji­bkan untuk menganggarkan dana Pem­ binaan dan Administrasi Proyek (PAP) untuk Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 9

Jembatan beton Desa Talang Bukit Kecamatan Sungai Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Besar­ an dana PAP yang dianggarkan di­sesuaikan de­ngan kebutuhan Pemerintah Daerah un­ tuk me­lak­sanakan kegiatan-kegiatan ke­pro­g­ raman. Selanjutnya dukungan Activity Sharing (AS) Pemerintah Kabupaten, yaitu kegiatankegiatan di Pemerintah Kabupaten yang di­­­da­­nai dengan APBD Kabupaten, yang men­dukung atau sinkron dengan kegiatankegiatan program PNPM PISEW. Dana APBD Kabupaten dialokasikan melalui di­nas/lem­ baga/kantor/SKPD (Satuan Kerja Pe­rangkat

10 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

Daerah) terkait untuk membiayai kegiatankegiatan yang tertuang dalam dokumen MPK (Memorandum Program Koordinatif) Kabupaten dan tidak termasuk dalam kate­ gori atas pembiayaan pinjaman JICA. Activity Sharing ini juga merupakan salah satu karakteristik PNPM PISEW dibanding dengan program-program sejenis lainnya. Karena biasanya program-program lain me­ wajibkan pemerintah daerah untuk me­ nyediakan dana Cost Sharing, yaitu alokasi dana daerah untuk mendukung kegiatan keprograman. Sedangkan PNPM PISEW ti­ dak me­wajibkan pemerintah daerah untuk

mengalokasikan cost sharing, namun me­ wajibkan adanya activity sharing, berupa ke­giatan yang mendukung atau sinkron de­ngan kegiatan PNPM PISEW. Besarnya Ac­ tivity Sharing minimal 13% dari nilai BLM Kabupaten. Dalam kenyataannya, tahun 2009 kemarin, rata-rata persentase Activity Sharing di 32 Kabupaten sebesar 70%. Selama proses pelaksanaan pemba­ ngu­nan infrastruktur kemarin, ba­gai­ ma­na pengawasan dari segi aspek kua­ litas infrastruktur dan pengelolaan dana program?

BERITAUTAMA

Foto Atas : Pembangunan Talud di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Foto Bawah : Pembangunan jembatan di Desa Terasa Kec. Sinjai Barat , Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

Pengawasannya dari unsur masyarakat sendiri, karena mereka terlibat langsung da­ lam proses seleksi LKD, pelaksanaan, dan juga pemeliharaan hasil pembangunan. Dan juga pada tanggal 18 Maret 2010 kemarin, JICA sudah mengesahkan usulan dibentuknya UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) yang akan di­bentuk di wilayah kerja pusat dan di 9 provinsi. Untuk memperkuat UPM tersebut, pada Agustus 2009 diluncurkan website PNPM PISEW yang salah satu tujuannya adalah untuk membangun komunikasi seluruh stakeholder tim pelaksana program di seluruh wilayah PNPM PISEW.

Tim auditor dari BPKP juga dalam setahun sekali akan mengaudit LKD, PPK, dan Konsultan sesuai peraturan yang berlaku. Tahun 2009, BPKP telah selesai mengaudit PPK tingkat Pusat untuk pelaksanaan prog­ ram pada tahun 2008; dan pada awal tahun 2010, tim auditor BPKP sudah mulai meng­ audit hasil pelaksanaan program tahun 2009 baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pertengahan Maret tahun ini, Tim Pusat mengadakan Diseminasi Penyusunan Laporan Keuangan sebagai salah satu pelatihan bagi tim di lapangan untuk mempersiapkan ke­ butuhan untuk audit BPKP. Selain itu, tim konsultan pusat dan daerah juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan prog­ ram. Kesuksesan pelaksanaan PNPM PISEW Tahun 2009 diharapkan berlanjut untuk tahun 2010 ini, untuk itu sejauh mana

persiapan pembangunan infrastruktur di tahun pelaksanaan ke dua ini? Ya, kesuksesan tahun 2009 harus berlanjut terus, harus kita tingkatkan untuk lebih baik lagi. Untuk persiapan pembangunan infrastruktur Tahun 2010, sampai saat ini sudah tersusun Dokumen DED/RAB. Kemudian DIPA untuk 34 Kabupaten telah turun dari Departemen Keuangan. Begitu juga SK Sat­ ker/PPK PISEW untuk 34 Kabupaten telah di­ tandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU). Di daerah, saat ini sudah terbentuk LKD terpilih untuk melaksanakan pembangunan infrastuktur yang dilaksanakan dalam rentang waktu April sampai September 2010. Untuk rentang waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kita masih mengikuti jadwal tahun 2009, tidak ada perubahan, masih tetap dalam rentang April sampai September. *) Pejabat Pembuat Komitmen PISEW, Ditjen Cipta Karya Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 11

Berita Utama

Saluran Irigasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

Diseminasi Penyusunan Laporan Keuangan PISEW: Samakan Persepsi dan Melatih Pelaku PISEW

P

Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun 2010 diawali dengan penyiapan sumber daya manusia yang handal. Diseminasi pe­ nyusunan laporan keuangan adalah wadah yang tepat untuk menjawab tuntutan ke­ ter­bukaan informasi dan pelaporan pem­ bangunan, baik fisik maupun keuangan. Tujuan PNPM PISEW adalah mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat per­ desaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal. Upaya yang dilakukan diantaranya men­cakup pengentasan kemiskinan, peng­

12 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

Andreas Budi Wirawan*) embangan ekonomi lokal, mengurangi ke­­ se­njangan antar wilayah, memperbaiki pe­ ngelolaan pemerintah daerah di tingkat k­a­­bu­­paten, kecamatan dan desa; penguatan institusi lokal di tingkat desa. SasaranPNPMPISEWadalahterbangunnya infrastruktur dasar dan ekonomi perdesaan (transportasi, produksi pertanian, pemasaran pertanian, air bersih dan sanitasi, pendidikan, kesehatan); terbentuknya Kawasan Stra­te­ gi­s Kabupaten (KSK) sebagai pusat pe­ng­ em­bangan ekonomi lokal; meningkatnya ka­pasitas dan partisipasi masyarakat dalam

proses pembangunan melalui pembentukan forum Kelompok Diskusi Sektor (KDS). Serta 3 komponen program dalam PNPM PISEW yaitu: pembangunan/perbaikan infrastruktur; pilot project kredit mikro perdesaan; p­e­ ningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pencapaian tujuan dan sasa­ran tersebut, bulan ini PNPM PISEW menye­ lenggarakan diseminasi penyusunan laporan keuangan PISEW Tahun 2010 untuk 34 ka­ bupaten. Diseminasi dimaksudkan untuk me­ nyamakan persepsi sekaligus memberikan pelatihan kepada para pelaku di daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program PNPM PISEW sehingga setiap pelaksanaan kegiatan PISEW pada 237 kecamatan yang terletak di 34 kabupaten dapat diketahui perkembangan terkini sesuai kondisi riil di lapangan dengan lebih efektif. Beberapa hal yang ingin dicapai terkait kegiatan diseminasi penyusunan la­poran ke­­uangan PISEW tersebut adalah: dipa­ha­ minya aset-aset Pemerintah termasuk yang ada di Kementerian/Lembaga melalui pen­ catatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standard dan praktek akuntansi yang diterima secara umum; menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan K/L, yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk me­ nentukan ketaatan terhadap otoritas ang­ garan dan untuk tujuan akuntabilitas; mema­ hami format pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan format laporan keuangan BPKP; memahami prosedur dan tata cara pe­nyusunan laporan sesuai dengan format BPKP; menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pelaksanaan program PNPM PISEW; menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pelaksanaan program PNPM-PISEW; menye­ diakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengen­ dalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien; memahami pelaksanaan sistem monitoring melalui aplikasi komputer. Peserta diseminasi penyusunan laporan keuangan PISEW telah dihadiri oleh: Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya (DJCK); PMU PNPM PISEW; Satker PPIP dan Asisten Keuangan, Ditjen Cipta Karya; PPK dan Asisten Keuangan Seknas PISEW Bappenas; PPK dan Asisten Keuangan PISEW

BERITAUTAMA Ditjen Bangda; PPK dan Asisten Keuangan PISEW Ditjen PMD; PPK dan Asisten Keuangan dari 34 Kabupaten; Konsultan Manajemen dan Advisory Pusat; Konsultan Manajemen dan Advisory Wilayah I, II dan III; Konsultan Manajemen Provinsi di 9 Provinsi; Konsultan Manajemen Teknik di 9 Provinsi; Asistek Teknik Kabupaten di 34 Kabupaten. Direktur Pengembangan Permukiman, Guratno Hartono dalam sambutannya men­ jelaskan mengenai tujuan dari PNPM PISEW yang juga menjadi bagian dari PNPM MANDIRI merupakan satu program pemerintah dalam pe­ngentasan kemiskinan. Diinformasikan

juga me­ngenai sumber dana dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten yang didukung oleh Loan JICA Nomor JBIC-IP 543, serta peran serta masyarakat dan swasta. Selain itu penyelenggaraan diseminasi dilakukan un­tuk menyediakan informasi dalam rangka pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan fisik dan keuangan yang secara prosedur akan diaudit oleh BPKP. Oleh karena itu dalam mengefektifkan pengumpulan data dan in­ formasi akan dilaksanakan sistem aplikasi e-monitoring kegiatan PISEW. Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri BPKP, Elly Fariani menyam-

Foto Atas & bawah : Suasana penyelenggaraan Diseminasi Penyusunan Laporan Keuangan PISEW di Mataram, Maret 2010

paikan bahwa laporan keuangan yang audit­able adalah sistem pencatatan akun­ tansi yang memadahi baik terhadap infor­ masi, standar akuntansi pemerintahan, aku­rasi dan kelengkapan dokumen. Audit laporan keuangan tersebut dilakukan dal­ am mendukung laporan keuangan yang qualified, serta dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada sebelum closing, sehingga pelaksanaan fisik dan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mendukung kelancaran peman­ tauan dan perkembangan serta pengendalian kegiatan PISEW dilakukan pelatihan e-moni­ toring yang merupakan sistem aplikasi pe­ mantauan elektronik yang digunakan untuk mengetahui hasil progres pelaksanaan ke­ giatan baik fisik maupun keuangan serta tingkat prestasi yang telah dicapai mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi, Wilayah sampai tingkat Pusat sehingga mendapatkan hasil proses kegiatan yang optimal. Ditegaskan pula beberapa sistem aplikasi pendukung pengembangan PNPM PISEW untuk penyediaan informasi kepada publik ataupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai kegiatan PNPM PISEW yaitu berupa aplikasi PISEW cm, aplikasi schedule-online, administrator web provinsi kabupaten, dan system informasi kinerja pegawai pemda (simpakem). Secara online informasi kepada publik dapat diakses melalui www.pnpm-pisew.org. Proses kemandirian dan pemberdayaan masyarakat miskin dalam menanggulangi masalah pembangunan, pengangguran dan masalah sosial lainnya diperlukan peningkatan aparatur pemerintah daerah, fasilitator dan masyarakat dengan penguatan peran-peran dari berbagai pihak. Penguatan kapasitas kelembagaan difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan Pemeritah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan untuk memberikan suatu kerangka kerja pe­ ngelolaan bagi perangkat pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait dengan pembangunan wilayah daerah. Perangkat pe­merintah didorong untuk mampu ber­ peran menjadi fasilitator masyarakat dan se­lalu berorientasi pada pengembangan mas­­yarakat dengan mengedepankan peran masyarakat. *) Asisten Perencanaan PMU PISEW/Staf Sud­ dit. Perencanaan Teknis dan Pengaturan Dit. Pengembangan Permukiman Ditjen. Cipta Karya Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 13

Liputan Khusus

M

Masalah ketimpangan tak pernah berhenti antara pembangunan wilayah perkotaan se­­ba­gai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang masih jauh tertinggal. Konsep agropolitan lahir dari si­ tuasi di atas dan dipandang paling ideal untuk dikembangkan di wilayah perdesaan potensial, terutama dengan “resources ruralbase” yang dimilikinya yang ternyata “robust” terhadap berbagai masalah krisis ekonomi. Agropolitan adalah model pengembangan perdesaan yang dapat mengintegrasikan pem­bangunan sektor pertanian ke dalam model pengembangan wilayah. Konsep ini sangat cocok untuk mengembangkan wilayah perdesaan dalam rangka mengurangi

14 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan sebagai pusat kegiatan dan per­ tumbuhan ekonomi dengan wilayah per­ desaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang berada pada kondisi yang stagnan dengan pro­duktivitasnya yang rendah. Kon­­­­sep ini juga akan menghilangkan, atau paling tidak akan meminimalkan interaksi yang saling memperlemah antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan. Agropolitan; konsep yang tepat Model pengembangan wilayah perdesaan dengan konsep agropolitan ini diharapkan dapat meminimalkan munculnya gejala ur­ ban bisa sebagai akibat kecenderungan pem­­­bangunan yang mendahulukan per­

tum­buhan ekonomi melalui kutub-kutub pertumbuhan (growth poles). Konsep growth poles yang semula meramalkan bakal ter­ jadinya penetesan (trickle down effect) dari ku­tub pusat pertumbuhan ke wilayah hin­ terland-nya, ternyata net-effect-nya malah me­­nim­bulkan pengurasan besar-besaran (ma­s­si­ ve back­wash effect). Paradigma baru juga wajib dikenalkan dalam pendekatan pembangunan yang di­ lakukan secara sinergis dan berimbang melalui keterkaitan pembangunan sosial ekonomi an­tara kota-desa (rural-urban linkages), dan di­a­rah­k an agar saling membutuhkan antara wilayah perdesaan sebagai produsen pertanian dengan wilayah perkotaan sebagai konsumen (bersifat interdepensi).

LIPUTANKHUSUS

Foto Kiri : Kawasan Agropolitan Merapi - Merbabu (KAMM), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (latar: Gunung Merbabu) Foto Kanan : Kondisi Usahatani di Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu

Kawasan Agropolitan Merapi – Merbabu (KAMM);

Perlu Infrastruktur untuk Lebih Mandiri (Sebuah Kajian Tingkat Kemandirian Terhadap Kawasan Agropolitan Merapi – Merbabu)

Sanusi Sitorus*), M. Syamsul Maarif**), Surjono H. Sutjahjo***) Setia Hadi****) Pada dasarnya kita sudah mengenal adanya beberapa model pembangunan di ­wila­ yah perdesaan, antara lain Kimbun, Kunak, KAS, PUAP, PIK, PIP, KTP2D, dan sebagainya. Namun model pembangunan tersebut hing­ ga saat ini relatif belum memperlihatkan ha­ sil yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat karena masih bersifat sektoral/ tersekat-sekat dan berjalan sendiri-sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada model pem­ bangunan melalui pendekatan pengem­ban­ gan wilayah, seperti KAPET, KADAL, KPEL, KCT, RISE, juga dirasakan relatif belum dapat menyentuh sampai ke wilayah perdesaan ka­ rena ruang lingkup programnya yang sangat luas/makro dan dalam implementasinya tidak diikuti oleh masing-masing sektor

yang umumnya berada pada departemen terkait. Konsep agropolitan menjadi konsep yang sangat tepat untuk dikembangkan sa­ at ini karena dapat mengintegrasikan model pembangunan sektor ke dalam model pe­ ngembangan wilayah. Uji kemandirian KAMM Untuk mendukung pengantar di atas, penulis telah melakukan kajian terhadap tingkat kemandirian Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu (KAMM). KAMM adalah salah satu kawasan agropolitan yang difasilitasi pemerintah dari tahun 2005 sampai 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian KAMM dalam rangka menuju kawasan agropolitan mandiri. Me­

tode analisis yang digunakan untuk me­ ngetahui tingkat kemandirian kawasan ag­ ro­politan adalah dengan metode analisis mu­lt­­ i­dimensional scaling (MDS), sebagai mo­­­­di­­­fikasi dari Rapfish (the rapid appraisal of the status of fisheries) (Kavanagh, 2001), serta me­tode analisis analytical hierarchy process (AHP) untuk menentukan alternatif kebijakan pembangunan di masa depan. Pengembangan KAMM pasca fasilitasi pe­merintah pusat dengan kurun waktu 3-5 tahun, diharapkan dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 5-10 tahun. Selanjutnya dapat dikembangkan se­ cara mandiri oleh masyarakat tanpa harus meng­harapkan bantuan pemerintah lagi. Me­ngingat saat ini KAMM sudah difasilitasi Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 15

oleh pemerintah pusat dan daerah bah­ kan seharusnya sudah dikembangkan se­ ca­ra mandiri oleh masyarakatnya, maka se­­la­yaknya KAMM harus sudah mandiri. Per­­tanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana tingkat kemandirian KAMM pasca fasilitasi? Maka untuk itu perlu dilakukan kajian tingkat kemandirian KAMM. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tingkat kemandirian Kawasan Agropolitan MerapiMerbabu dalam menuju kawasan agropolitan mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ting­kat kemandirian KAMM mempunyai nilai indeks gabungan yang cukup baik, yaitu 63,31% yang berarti masuk dalam kategori “kawasan agropolitan” sekalipun belum man­­­diri. Untuk meningkatkan kemandirian KAMM perlu perbaikan terhadap dimensi agroindustri dan dimensi pemasaran. Al­ ternatif kebijakan pembangunan di KAMM agar menjadi mandiri adalah pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang agro­ industri. Mekanisme pengembangan kawasan agro­politan dilaksanakan melalui tahapan: (1) Identifikasi Potensi Kawasan Agropolitan, (2) Sosialisasi Pengembangan Kawasan Ag­ ro­politan (3) Penyusunan Dokumen Ren­ cana, berupa : Rencana Umum Tata Ru­ang (RUTR), Master Plan, serta Rencana Pem­ ba­ngunan Jangka Menengah (RPJM) Ka­­ wa­­san Agropolitan, (4) Koordinasi dan Sin­­­kronisasi Program Lintas Sektor, baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Ka­ wasan, (5) Pelaksanaan Dukungan Sti­ mu­lans Pembangunan Sektor-sektor ter­ kait, (6) Monitoring dan Evaluasi, serta (7)

Kondisi Infrastruktur di Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu berupa Sub Terminal Agropolitan di Sewukan Kabupaten Magelang

permukiman, infrastruktur, teknologi, per­ modalan, dan kelembagaan. Ke­­seluruhan aspek ini harus dikembangkan secara simultan dan harmonis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data pri­ mer dalam rangka menggali pendapat pa­ kar, praktisi, pelaku agribisnis, LSM, tokoh masyarakat dan petani, dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), dan melalui kegiatan focus group discussion. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data dari potensi desa (Podes), kebijakankebijakan yang ada, hasil-hasil penelitian,

Tabel 1 Kategori status kemandirian kawasan agropolitan berdasarkan nilai indeks

Nilai Indeks

Kategori



0 – 24,99 25 – 49,99 50 – 74,99 75 – 100,00

Pra Kawasan Agropolitan I Pra Kawasan Agropolitan II Kawasan Agropolitan Kawasan Agropolitan Mandiri

Pengembangan KAMM menuju Kawasan Agropolitan Mandiri. Kawasan Agropolitan Merapi-Merba­­bu (KAMM), merupakan salah satu ka­wa­s­an ag­ropolitan by nature berbasis ko­m­o­­­ditas hortikultura. Aspek-aspek yang di­kem­bang­ kan di KAMM meliputi sum­ber­daya manusia, sumberdaya alam, tata ru­ang, usaha tani,

16 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

peta rupa bumi, rencana umum tata ruang (RUTR) kabupaten/kota, master plan KAMM, dan data hasil olahan lainnya. Nilai indeks tingkat kemandirian ka­wa­san agropolitan berdasarkan dim­en­­si­-dimensi usahatani, agroindustri, pe­masaran, infra­ struktur, dan suprastruktur, dengan meng­ gunakan metode: analisis multidimensional

LIPUTANKHUSUS scaling (MDS), modifikasi dari Rapfish. Adapun untuk merumuskan arahan kebijakan ter­ ha­dap dimensi-dimensi kemandirian yang masih perlu ditingkatkan, akan dianalisis de­ngan menggunakan metode : Analytical Hierarchy Process (AHP). KAMM belum cukup mandiri Tingkat kemandirian KAMM dianalisis menggunakan metode analisis multi di­ men­sional scalling (MDS), modifikasi dari Ra­p­fish (The Rapid Appraisal of The Status Of Fisheries) (Kavanagh, 2001) yang dinamakan sebagai Rap-agro. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu (1) penentuan atribut kemandirian kawasan agropolitan; (2) peni­­lai­an setiap atribut dalam skala ordinal ber­da­sarkan kriteria kemandirian setiap di­mensi; dan (3) penyusunan indeks dan status keman­ dirian kawasan agropolitan. Perangkat lunak Rapfish yang digunakan dimodifikasi menggunakan dimensi-dimensi dan atribut-atribut terkait tingkat kemandirian

kawasan agropolitan. Adapun nilai skor yang merupakan nilai indeks kemandirian setiap dimensi disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai indeks tingkat kemandirian KAMM, diperoleh nilai untuk dimensi usaha tani (84,62 %). yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian di­­mensi ini sudah cukup baik, namun perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap at­ ribut-atribut yang sensitif berpengaruh, yaitu akses petani terhadap lahan, pengelolaan pasca panen, dan ketersediaan modal usaha tani (Gambar 2). Nilai indeks dimensi infrastruktur adalah 73,26%. Angka ini mengindikasikan bahwa infrastruktur secara keseluruhan sudah cu­ kup baik, namun ada beberapa atribut pe­ ngungkit yang perlu ditingkatkan, yaitu ja­ ringan irigasi, jaringan drainase permukiman, dan jaringan listrik (Gambar 3). Nilai pada dimensi suprastruktur adalah 66,49 %, ini me­nunjukkan bahwa suprastruktur secara umum sudah cukup baik, baik itu lembaga

keuangan, lembaga sosial, dan lembaga tek­nis lainnya cukup memadai, namun ada beberapa atribut yang perlu ditingkatkan antara lain ketersediaan lembaga penyuluhan, lembaga keuangan, dan lembaga koperasi. Nilai pada dimensi pemasaran adalah 51,35 %, menunjukkan bahwa pemasaran ha­sil pertanian sudah cukup baik, namun per­lu peningkatan terhadap; kota tujuan pemasaran, penggunaan teknologi informasi, dan ketersediaan pasar sarana produksi (Gam­­bar 4). Nilai paling rendah adalah pada dimensi agroindustri yaitu 15,64 %, yang me­nunjukkan bahwa kegiatan agroindustri masih sangat rendah. Perlu peningkatan ter­ hadap faktor pengungkit (leverage), yaitu; produk agroindustri yang dihasilkan, ke­ layakan usaha agroindustri, dan variasi jenis produk yang dihasilkan. Hasil analisis nilai indeks masing-masing dimensi divisualisasikan dalam bentuk dia­ gram layang-layang (kite diagram) disajikan pada Gambar 5. Nilai gabungan tingkat

Pemasaran Produk Hortikultura dari KAMM Kabupaten Magelang Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 17

LIPUTANKHUSUS kemandirian KAMM menunjukkan nilai 63,31 % yang berarti bahwa KAMM termasuk ke dalam kategori “kawasan agropolitan” sekalipun belum mandiri. Ada beberapa di­ mensi yang perlu ditingkatkan agar kawasan agropolitan ini mandiri, yang paling utama adalah pada dimensi agroindustri dan dimensi pemasaran. Kebijakan yang diperlukan untuk dapat meningkatkan dimensi agroindustri dan dimensi pemasaran di Kawasan Ag­ro­ politan Merapi-Merbabu adalah dengan du­ ku­ngan pembangunan infrastruktur. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur KAMM Kebijakan pembangunan infrastruktur KAMM diarahkan untuk mendukung pe­ ngem­bangan kawasan agropolitan menuju man­diri, agar tidak tergantung lagi kepada bantuan pihak lain. Metode analisis yang digunakan adalah analytical hierarchy process (AHP) yang didasarkan pada pendapat pakar (expert judgment) untuk menjaring berbagai informasi dari beberapa elemen-elemen yang berpengaruh dalam penyelesaian suatu persoalan. Prinsip kerja AHP adalah untuk penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagian yang tertata dalam suatu hierarkhi. Urutan prioritas setiap elemen hasil AHP dinyatakan dalam bentuk ni­lai numerik atau persentase. Dalam rang­ka mencapai sasaran pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan, maka dilakukan pe­ nentuan kriteria sub sistem yang memiliki ting­kat kepentingan yang tinggi. Struktur hierarki dan pembobotan disajikan pada Gambar 6. Berdasarkan hasil analisis AHP untuk menentukan kebijakan dan strategi pem­ bangunan infrastruktur kawasan agropolitan, faktor yang paling penting adalah (a) kesesuaian lahan (0,471), (b) aksesibilitas kawasan (0,268), (c) sumberdaya manusia (0,143), (d) teknologi dan energi (0,075), dan (e) pembiayaan (0,044). Faktor kesesuaian la­han sangat memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan, karena akan menentukan efek­ tifitas dan efisiensi pembangunan infra­ struktur. Aktor yang paling penting yaitu; (a) pemerintah (0,329), (b) petani (0,295), (c) pe­ ngusaha (0,210), (d) koperasi (0,125), dan (e) perbankan (0,042). Peran pemerintah sangat diharapkan sebagai motivator dan fasilitator

18 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

Diagram layang-layang tingkat kemandirian KAMM

dalam pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan, terutama Pemerintah Kabupaten Magelang yang harus berperan sebagai stakeholder utama. Dalam menetapkan tujuan, pilihan st­r­ate­ gis yang diprioritaskan yaitu: (a) peningkatan pendapatan (0,324), (b) perluasan lapangan kerja (0,298), (c) perluasan pasar (0,237), (d) peningkatan daya saing (0,091), dan (e) pembangunan daerah (0,051). Tujuan peningkatan pendapatan ini diprioritaskan mengingat pendapatan para petani selalu sangat tidak memadai bahkan sering merugi, padahal kegiatan inti dari pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan adalah ke­ giatan masyarakat dengan aktifitas utama pertanian. Dalam proses pengambilan keputusan untuk menetapkan prioritas alternatif yang paling penting adalah (a) pembangunan infrastruktur penunjang agroindustri sebesar 0,340, (b) pembangunan infrastruktur pe­nun­ jang pemasaran (0,277), (c) pembangunan infrastruktur penunjang usahatani (0,242), dan (d) pembangunan infrastruktur penunjang permukiman (0,140). Prioritas pertama pembangunan infra­ struktur penunjang agroindustri berupa pem­­­­bangunan packing house kelompok yang representatif, penyediaan air bersih, sa­ra­ na air limbah dan persampahan serta ja­ ring­an listrik untuk menunjang home in­ dus­­try, serta pembangunan kluster industri berupa industri-industri manufaktur berbasis komoditas hortikultura. Prioritas kedua berupa pembangunan infrastruktur pemasaran yang dapat mendekatkan produksi ke konsumen akhir berupa pembangunan terminal agri­ bisnis (TA) dan pembangunan pasar-pasar

tradisional di kota-kota pemasaran akhir (ou­t­let). Prioritas ketiga pembangunan infra­ struktur penunjang usahatani berupa pe­ ning­­katan jalan usahatani, saluran irigasi, dan bangunan pengumpul/tempat pengumpulan hasil sementara (TPHS). Infrastruktur penunjang Tingkat kemandirian KAMM menunjukkan nilai indeks gabungan yang cukup baik, yaitu 63,31 yang berarti masuk dalam ka­ te­gori “kawasan agropolitan” sekalipun be­ lum mandiri. Perlu peningkatan terhadap dimensi agroindustri untuk mendorong ter­ jadinya proses pengolahan hasil sehingga mendapatkan nilai tambah (added value), dan peningkatan dimensi pemasaran untuk mendekatkan produksi ke konsumen akhir, serta peningkatan dimensi usahatani untuk peningkatan produksi. Adanya peningkatan dimensi infrastruktur diharapkan Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu akan menjadi kawasan agropolitan mandiri. Alternatif kebijakan pembangunan infra­ struktur di KAMM, adalah pembangunan in­fra­­struktur penunjang agroindustri. In­fra­­ struktur ini sangat dibutuhkan untuk mem­ peroleh nilai tambah hasil pertanian dan dapat menimbulkan multiplier effect. *) Mahasiswa Pascasarjana Program Stu­di Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Ling­ kungan IPB. **) Staf Pengajar Program studi PSL, Guru Besar IPB, Ketua Komisi Pembimbing. ***) Staf Pengajar Program Studi PSL, Guru Besar IPB, Anggota Komisi Pembimbing. ****) Staf Pengajar Program studi PSL, Dosen IPB, Anggota Komisi Pembimbing.

Info Baru 1

INFOBARU 1

Cagar Budaya Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara

A

Bramono*)

Apakah anda pernah mencermati ba­ ngunan Istana Jakarta? jika anda berkunjung ke Bogor, dan melakukan kunjungan ke Ke­bun Ra­ya Bogor, pernahkan terlintas ba­ gaimanakah rupa kebun raya yang lain? Atau bahkan bila anda berada di Makam Bung Karno Blitar, pernahkah memperhatikan pengembangan infrastruktur yang saat ini be­gi­tu megah? Apakah bangunan tersebut per­nah mengalami kerusakan sehingga perlu per­baikan? Pertanyaan–pertanyaan ini mungkin meng­­­­ gelitik kita untuk ingin lebih tahu me­ngenai

bangunan-bangunan ter­sebut, terutama apa­ bila bangunan itu mem­butuhkan perbaikan dan rehabilitasi. Siapa yang me­lakukannya?. Institusi yang memiliki tanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah Satuan Kerja Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Ne­ gara, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kegiatan ini pada awalnya dimulai pada Tahun Ang­garan 2002 dengan lingkup Rehabilitasi Bangunan Eks Museum Istana (Eks Sanggar Lukisan) dan Rehabilitasi Bangunan Museum Eks Bina Graha oleh Direktorat Bina Teknik, Departemen Permukiman dan Prasarana Wi­

layah, saat itu. Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara pada prinsipnya merupakan kegiatan pe­­­­ nye­lenggaraan pembangunan, baik pemba­­ ngunan baru, pemeliharaan, perawatan (re­no­­vasi) dari bangunan-bangunan gedung sebagaimana tertuang dalam Instruksi Pre­ siden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Pe­ ng­embangan Infrastruktur Istana Kepresi­ de­n­­­­an, Kebun Raya, dan Benda Cagar Bu­ daya Lainnya, yang ditujukan pada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pekerjaan Umum, Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 19

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang meliputi: a. Kompleks Istana Kepresidenan, yang ter­­diri atas: Istana Ja­karta, Is­tana Cipa­- nas, Istana Bogor termasuk Per­stirahat­ an Tenjo Resmi Pelabuhan Ratu, Istana Tampaksiring dan Gedung Agung Jog­­ jakarta; b. Kebun Raya yang terdiri atas: Kebun Ra­ya Bogor, Cibodas, Purwodadi, Eka Karya Bali, Baturraden, Bukit Sari Jam-­ bi, Enrekang, Pucak, Katingan, Kuning an, Liwa Sungai Wain, Lombok, Samo­ sir, Batam, Sambas, Danau Lait, Solok, Kendari dan Minahasa; c. Bangunan Cagar Budaya tertentu yang terdiri atas: Keraton Hadiningrat dan Tetirahan Kasunanan Solo,

20 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

Makam Bung Karno Blitar, Gedung Pa-­ seban Tri Panca Tunggal cigugur Kuni-­ ngan, dan Kawasan Monumen Pang­li­- ma Besar Jenderal Sudirman, Keca­ma­ tan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Asas-asas dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Negara meliputi: 1. Fungsional, efisien, menarik tetapi ti­­ dak berlebihan; 2. Desain harus menekankan pada subli­ masi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan dibandingkan keme wa­han material; 3. Biaya investasi dan pemeliharaan ba­ ng­unan harus serendah mungkin de­ ngan batasan tidak mengganggu pro duktifitas kerja; 4. Proses rehabilitsi dilaksakan dalam waktu sesingkat mungkin;

5. 6.

Bangunan gedung negara yang dire-­ habilitasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan di sekitarnya; Rehabilitasi interior dan furniture yang dilakukan, lebih mengutamakan pada aspek keindahan yang bersifat abadi selain juga fungsional, berwibawa dan kuat.

Lingkup Pekerjaan Saat Ini Dengan adanya prioritas pembangunan dan keterbatasan dana, maka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dilaksanakan secara ber­ tahap, dengan pentahapan sebagai berikut: a. Tahun 2002: meliputi: Rehabilitasi Ba­ ngunan Eks Museum Lama (eks Sang­ gar Lukisan) dan Rehabilitasi Museum Eks Bina Graha;

INFOBARU 1

Foto Kiri : Kompleks Istana Tampaksiring, Bali Foto Kanan : Proses rehabilitasi asrama mahasiswa UNHAS, Makassar

b. Tahun 2003 : Lanjutan Rehabilitasi Ba­ ngunan Eks Museum Istana (Eks Sang­- gar Lukisan) dan Lanjutan Rehabilitasi Bangunan Eks Museum Istana (Eks Sanggar Lukisan) yang dilakukan oleh ABT TA. 2003; c. Tahun 2005 - 2007 : Istana Merdeka oleh Satuan Kerja Penataan dan Revi­ talisasi Kawasan Departemen Peker­ jaan Umum; d. Tahun 2005-2009 meliputi: 1. Istana kepresidenan Republik In do­nesia: Bogor, Jakarta, Cipanas, Jogjakarta dan Tampaksiring; 2. Kebun Raya Indonesia: Bogor, Ci­ bo­das, Purwodadi dan Bedugul; 3. Bangunan Gedung Negara dan Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 21

INFOBARU 1

Proses rehabilitasi Istana Bogor

Bangunan Cagar Budaya, meliputi: Bangunan Tri Panca Tunggal Cigu­ gur Kuningan, Asrama Mahasis­wa Uni­­­versitas Hassanuddin Makassar, Revitali­sasi Kompleks Perkantoran Cipta Karya di Werdhapura Sanur Bali, dan Kantor Direktorat PBL Ditjen Cipta Karya; 4. Tahun 2010, meliputi: Istana Kepre­- sidenan Jakarta, Rehabilitasi Ged­ ung Arsip di Jalan Kramat Raya (Eks Direktorat Tata Bangunan), Lanjut­ an Revitalisasi Kompleks Perkantor an Cipta Karya di Werdhapura Sa­ nur Bali, dan Lanjutan Kantor Direk-­ torat PBL Ditjen Cipta Karya. Khususnya rehabilitasi pada bangunan Is­tana dan bangunan cagar budaya, pe­ lak­­­sanaan rehabilitasi dilakukan atas dasar pendekatan perlindungan dan pelestarian ba­ngu­nan gedung, dengan menempuh me­ t­ode-metode konservasi, dari penentuan kon­­­sep penanganan, perencanaan dan pe­­­­­­nyu­­su­nan detail engineering design, pe­nyu­ sunan spesifikasi hingga pelaksanaan pe­­ker­­ jaan, terutama pada detail-detail arsi­tektur bangunan asli yang direhabilitasi yang me­ merlukan ketelitian dan kecermatan, me­ ng­ingat usia bangunan yang sudah tua dan dikategorikan sebagai bangunan bersejarah agar tercipta keselarasan, keserasian dan ke­

22 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

Saat ini tengah dilakukan proses serah terima dan alih satus barang milik negara dari pengembangan infrastruktur yang dibangun sejak tahun 2002 kepada instansi masing-masing sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang saat ini tengah dilakukan proses alih statusnya kepada Sekretariat Negara. seimbangan dengan lingkungan se­k itar. Sedangkan pada aspek mekanikal elek­ trikal, perencanaan dan pelaksanaan di­ utamakan pada sistem utilitas bangunan yang menjamin pemenuhan persyaratan ke­ andalan bangunan gedung, antara lain sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk menjamin keselamatan penggunanya. Rencana Tahun 2010 Sesuai dengan Inpres di atas butir Ke­ empat, kepada saat ini tengah dilakukan pro­ ses serah terima dan alih satus barang milik negara dari pengembangan infrastruktur yang dibangun sejak tahun 2002 kepada ins­ tansi masing-masing sesuai tugas dan fung­ sinya berdasarkan peraturan perundang-un­ dangan, yang saat ini tengah dilakukan proses alih satusnya kepada Sekretariat Negara. Meski Inpres tersebut hanya berlaku

dalam kurun waktu 2005-2009, sesuai de­ ngan urgensi dan kebutuhan dari Istana Ke­presidenan yang masih memerlukan pe­ na­­nganan, antara lain dalam menunjang ke­giatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti misalnya kunjungan Presiden Amerika Se­ri­ kat Barrack Obama, maka pada tahun 2010 dilakukan lanjutan kegiatan rehabilitasi pa­ da Istana Kepresidenan Jakarta, dengan me­­lakukan rehabilitasi dan penambahan dan penambahan fasilitas seperti ruang do­ kumentasi, area olahraga, mekanikal/elek­ trikal. Dengan demikian, keandalan bangunan gedung tersebut dalam menunjang tugastugas kenegaraan dapat terlaksanakan de­ ngan baik. *) Staf Subdit Pengelolaan Gedung dan Ru­mah Negara, Dit. Penataan Bangunan dan Ling­ kung­an

Info Baru 2

www.row2travel.files.wordpress.com

INFOBARU 2

Patung Kristus Penebus (bahasa Portugis: Cristo Redentor) menjadi ikon Kota Rio de Janeiro dan memiliki tinggi 38 meter dan terletak di puncak Taman Nasional Hutan Tijuca,Gunung Corcovado.

World Urban Forum (WUF) Ke-5 Brazil:

Indonesia Promosikan

Program Permukiman

W

World Urban Forum (WUF) diseleng­ga­rakan PBB untuk menghadapi tantangan dan per­ masalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dampak urbanisasi, perkotaan, sektor ekonomi, perubahan iklim, dan kebijakan pub­lik adalah beberapa hal yang dibahas dalam forum ini. WUF pertama kali diadakan di Nairobi, Kenya pada 2002 dan diadakan tiap dua tahun sekali. Setelah Barcelona (2004), Vancouver (2006) dan Nanjing pada tahun (2008), WUF kelima kali ini diadakan di Rio De Janeiro Brazil 22 – 26 Maret 2010. Forum yang dibuka oleh Presiden Brasil Lula da Silva tersebut dihadiri oleh kurang lebih 21.000 peserta. Tema untuk Rio 2010 ini, seperti yang telah disampaikan pada Sidang ke-22 Governing Council UNHabitat, ditekankan pada membangun kon­

Dwityo A. Soeranto*)

sep kota-kota harmonis yang melingkupi hak terhadap kota tersebut dan hak untuk mendapatkan hunian yang layak seperti yang diamanatkan dalam Agenda Habitat. Tema yang diangkat adalah “The Right to the City: Bridging the Urban Divide”. WUF merupakan salah satu pertemuan skala internasional yang paling terbuka. Para pemangku kepentingan yang terdiri dari pe­ mimpin pemerintahan, menteri, walikota, dip­­lomat, anggota nasional, regional, dan aso­siasi international dari pemerintah lo­ kal, non-pemerintah (LSM) dan organisasi komunitas, terlibat dalam dialog terbuka dan saling bertukar ide. Forum ini juga meng­ undang para profesional, akademisi, or­ga­ ni­sasi perempuan akar-rumput, generasi mu­da, kelompok penduduk yang tinggal

di permukiman kumuh, sektor swasta dan media sebagai mitra kerja. Secara tradisi, UN-Habitat memanfaatkan forum ini untuk meresmikan laporan dua tahunan (The State of the World’s Cities). Laporan tersebut memberikan gambaran atau kondisi kota-kota di dunia termasuk tema yang dibahas dalam forum. Tema ter­ sebut antara lain mengenai kesenjangan ke-­ ­­­mis­k inan di kota, mendorong akses ter­ ha­dap permukiman, air serta sanitasi dan kota tanpa daerah kumuh. Laporan ini juga akan memasukkan tambahan dari generasi muda yang akan melihat kepada tantangan perkotaan yang dihadapi oleh generasi muda, salah satu kelompok demografi terbesar di negara-negara berkembang. Marcos Caramuru de Paiva, Konsulat Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 23

Jen­deral Brazil di Shanghai mengatakan, saat ini, Brazil dan seluruh dunia, perlu memikirkan ulang dan bernegosiasi ulang mengenai fondasi dasar tipe kota yang ingin ditinggali oleh semua manusia. “Planet asal kita hanya satu - kita mengubah alam tapi mengkonsumsi produk global yang sama, kita berjalan dengan cara yang sama, kita menggunakan sumber daya alam yang sama dan kita kembangkan bersama-sama”, katanya. Permasalahan Abad 21 Seperti apakah kondisi perkotaan abad ke-21? Kombinasi dari dampak globalisasi dan peningkatan urbanisasi adalah perubahan yang tidak bisa dikembalikan lagi, terutama dalam hal kita menggunakan lahan, air, energi, dan sumber daya alam lainnya. Dengan pe­rencanaan dan pengelolaan yang tidak sesuai, perubahan-perubahan tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Dengan hanya 50 persen dari populasi dunia tinggal di kota, kota-kota sudah mengkonsumsi lebih dari dua pertiga dari semua energi. Proporsi yang sama juga ada pada kontribusi dari semua limbah termasuk emisi gas rumah kaca. Forum WUF bertujuan untuk membahas permasalahan dan mendorong pemikiran

24 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

kritis tentang solusi yang dapat digunakan bersama, sehingga angka peningkatan ur­ banisasi dapat dimanfaatkan bersama dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability). Tujuan lain dari Forum ini sebagai promosi mengenai hak terhadap kota sebagai upaya kolektif yang harus dicapai secara bersama oleh pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan masyarakat umum, memastikan bahwa kita semua bertindak secara ko­ lek­tif untuk menjembatani kesenjangan perkotaan. Partisipasi Indonesia Dalam forum internasional ini, Indonesia berpartisipasi membagi pengalaman, pemiki ran serta pengetahuan terutama mengenai permukiman kumuh. Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan delegasi yang terdiri dari pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, Ke­menterian Perumahan Rakyat, Badan Pe­ rencanaan dan Pembangunan Nasional (Bap­ penas), Kementerian Luar Negeri, Pemda DKI Jakarta dan URDI (Urban and Regional Development Institute). Duta Besar RI untuk Brasilia, Bali Moniaga memimpin Delegasi RI yang terdiri dari ber­ bagai instansi tersebut. Agenda delegasi RI meliputi pameran promosi APMCHUD, pem­­bahasan MoU antara UN Habitat dan RI

dan kunjungan lapangan ke Brazil Housing Authority dan lokasi Slum Upgrading Program di penanganan kawasan kumuh Favella dan peninjauan sistem transportasi kereta gantung (sky lift) di Rio De Janeiro. Dalam kesempatan tersebut Indonesia berpartisipasi pada Ministerial Roundtable, berbagai dialog, networking event, pelatihan yang mengangkat berbagai tema terkait pembangunan tata kota dan tantangan terkini seperti perubahan iklim dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Dalam Roundtable Discussion, para Men­teri diharapkan dapat memberikan reko­ m­endasi kepada Sidang Governing Co­uncil UN-Habitat, dan Konferensi Menteri Pe­ ru­mahan di Regional Afrika (AMCHUD), Amerika Latin dan Karibia (MINURVI), Asia Pasifik (APMCHUD), dan pertemuan lainnya yang mengharmonisasikan urbanisasi, khu­ susnya mengenai permasalahan sosial dan lingkungan. Selain itu juga memastikan im­plementasi pencapaian Millenium Deve­ lopment Goals (MDG’s) di skala nasional dan lokal. Beberapa isu yang dibahas dalam Per­ temuan Pleno yang dipimpin oleh CoCha­irs Menteri Perkotaan Brazil Mario Fortes dan Menteri Perumahan dan Perkotaan AS Shaun Donovan ini antara lain, hak

INFOBARU 2 UN Habitat mencanangkan World Urban Campaign, yang merupakan kerjasama UN Habitat dengan sektor publik dan swasta, serta masyarakat sipil untuk mengangkat isu urbanisasi berkelanjutan menjadi agenda pemerintahan di seluruh dunia.

terhadap penghidupan di kota seharusnya dapat memberikan akses bagi kaum miskin. Pemerintah daerah diharuskan mencegah pem­bangunan kota yang lebih memihak ke­pada peningkatan aset yang dimiliki oleh pemilik modal. Kemudian pembangunan wilayah per­­­ko­ taan harus mempertimbangkan aspek ling­ kungan, kepastian tinggal bagi masyarakat miskin dan ancaman perubahan iklim. Seluruh pembangunan infrastruktur perkotaan dituju­ kan untuk memberikan kebutuhan dasar bagi masyarakat perkotaan dan pada saat yang sama juga harus diarahkan untuk mengurangi emisi dan polusi di wilayah perkotaan. Secara khusus, delegasi Palestina menyampaikan ke­rumitan yang dihadapi akibat aneksasi ilegal pemerintah Israel terhadap lahan dan properti penduduk Palestina. Dalam rapat pleno tersebut Ketua Delegasi RI juga menyampaikan undangan kepada ne­ gara-negara Asia Pasifik untuk menghadiri Asia Pacific Ministers Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) ke-3 di Solo pada tanggal 22-24 Juni 2010. ”Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan para Menteri Bidang Pem­ bangunan Perkotaan se-Asia Pasifik (AP­M­CHUD) yang beranggotakan 68 negara ter­sebut, untuk membicarakan masalah per­kotaan dan

perumahan. Dalam pertemuan itu Indonesia akan memperlihatkan best practise dalam bidang perumahan dan pembangunan per­ kotaan yang telah dilakukan,” kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Di sela-sela WUF, delegasi RI juga berpartisipasi dalam Pertemuan SouthSouth Cooperation. Isu yang dibahas di­ an­taranya terkait dengan perbedaan (gap) pen­­­dapatan dan ketidakadilan di ko­ta, ke­ mis­kinan perkotaan, demokrasi par­tisipatif dan pengembangan perkotaan yang ber­ kelanjutan seperti akses untuk hunian yang adil, sanitasi dan air bersih, serta pelayanan infrastruktur lainnya yang akan didiskusikan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk ber­ bagi pengetahuan dan pengalaman dalam usaha mendukung masa depan perkotaan yang lebih keberlanjutan di kota-kota wilayah Selatan. Sesi Khusus ini mendukung Kerjasama Selatan-Selatan dan dengan Pihak Ketiga di­­antara negara-negara di kawasan Sela­ tan untuk mencapai urbanisasi yang ber­ke­ lanjutan dan penyediaan hunian untuk semua. Sesi ini juga akan fokus pada trend baru dalam pengembangan perkotaan dan Kerjasama Selatan-Selatan. Nico Barito sebagai ketua tim nasional untuk program Environmental Defence tu­ rut berpartisipasi sebagai pembicara. Kon­

sep ini merupakan kontribusi TNI terkait pendayagunaan militer untuk menangani ben­cana sekaligus menjaga kedaulatan teri­ torial dan lingkungan hidup. Delegasi RI juga menghadiri diskusi tentang “rental housing” di mana ditekankan perlunya kebijakan khusus tentang rumah sewa untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara pemilik dan penyewa rumah. Dalam sambutan penutupannya, Direk­ tur Eksekutif UN Habitat Anna Tibaijuka me­ nyampaikan bahwa jumlah penduduk di kawasan kumuh telah meningkat dari 780 menjadi 820 juta dalam 10 tahun terakhir. Dalam kaitan ini, UN Habitat mencanangkan World Urban Campaign, yang merupakan kerjasama UN Habitat dengan sektor publik dan swasta, serta masyarakat sipil untuk meng­­angkat isu urbanisasi berkelanjutan men­­jadi agenda pemerintahan di seluruh dunia. Selain itu, UN Habitat telah menan­da­ tangani kerjasama dengan perusahaan Coca Cola untuk menyediakan 1 juta USD bagi pe­ng­embangan air minum di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin. Kerjasama ini di­ mak­sudkan untuk membantu kelestarian su­m­ber daya air dan efisiensi penggunaan air serta membantu proses daur ulang air kotor menjadi air bersih. Bantuan Coca Cola ini diharapkan dapat dilaksanakan dalam dua

Foto Kiri atas : Suasana Kongres World Urban Forum (WUF) Ke-5 pada tanggal 22-26 Maret 2010 di Rio de Janeiro, Brazil Foto Kanan bawah : Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono (kanan) dan Staf Khusus Menteri Perumahan Rakyat Kemal Taruc (kiri) saat mengunjungi stand Pemerintah RI di ajang WUF

Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 25

INFOBARU 2 tahun mendatang. Agenda WUF 5 A. Kampanye Perkotaan Dunia (World Urban Campaign) Penjabaran tema ‘Bridging the Urban Divide’ membutuhkan lebih dari sekedar forum. Dimulai pada WUF 5, World Urban Campaign (WUC) menyediakan mekanisme untuk pa­ ra mitra dan institusi untuk membangun ke­sepahaman pengetahuan, praktek dan pengalaman yang dihasilkan dalam WUF untuk meningkatkan kebijakan perkotaan dalam skala global, nasional, dan lokal. Dengan semangat yang sama, WUC membawa para mitra untuk bekerjasama mengerjakan suatu tujuan dan sasaran yang disetujui secara umum dengan menggunakan metode dan peralatan untuk mendukung urbanisasi ber­ kelanjutan. B. Sesi Dialog Sesi dialog yang merupakan kegiatan utama di Forum ini yang terbagi menjadi 6 sesi. Beberapa diantaranya Taking Forward the Right to the City (Mengedepankan Hak atas Kota), Bridging the Urban Divide (Menjembatani Perbedaan dalam Perkotaan) dan Equal Access to Shelter (Akses Hunian yang Berkeadilan). C. Roundtables Discussion Sebanyak 12 Roundtables Discussion dise­ lenggarakan untuk para menteri, walikota, anggota parlemen, mitra akademisi, kelompok bisnis, peneliti perkotaan, profesional Habitat,

kelompok wanita dan generasi muda, or­ ganisasi sipil, LSM, masyarakat asli, dan Global Land Tool Network. Mayoritas diskusi terbuka untuk umum, namun terbatas di beberapa diskusi seperti di sesi para menteri yang tertutup. D. Special Sessions (Sesi Khusus) Beberapa sesi khusus mengenai beberapa topik terkait tema Forum diselenggarakan oleh UN-Habitat dan mitra kerjanya. Salah satu contoh yang baik adalah UN-Habitat Cities Lecture. E. Caucus Meetings (Pertemuan Kaukus) Caucus Meetings merupakan suatu pertemuan informal yang diadakan setiap pagi sebelum acara utama dimulai dan fokus kepada topik pembahasan hari itu.

H. The Business Caucus (Kaukus Bisnis) Kegiatan ini memfasilitasi debat terbuka dan presentasi dari Praktek Luar Biasa dari sektor swasta terkait tema : Greening Cities, Bridging the Urban Divide. I. World Urban Youth Assembly (Sidang Pemuda Perkotaan tingkat Dunia) The World Urban Youth Assembly diseleng­ garakan pada tanggal 19-20 Maret 2010, sesaat sebelum acara utama. Sidang ini mem­ berikan kesempatan bagi generasi muda un­ tuk berkontribusi, berdiskusi dan berdebat tentang isu yang penting bagi mereka.

F. Side Events (Kegiatan Pendukung) Topik dari kegiatan pendukung berkaitan dengan tema WUF dan dijadualkan pada saat jam makan siang, dilaksanakan tidak lebih dari 90 menit.

J. Gender Equality Action Assembly (Sidang Aksi Kesetaraan Gender) UN-Habitat menjadi tuan rumah World Urban Women’s Assembly pada tanggal 19-20 Maret 2010, membawa para mitra kerja untuk ber­ diskusi kemajuan dan tantangan dalam meng­implementasikan Gender Equality Ac­ti­ on Plan.

G. Private Sector Events (Kegiatan Sektor Swasta) Kondisi keuangan global saat ini sedang turun dan meningkatkan ancaman bagi lingkungan di kota, maka sektor swasta sebagai kunci penggerak inovasi, yang menampilkan prak­ tek terbaik dan perdebatan solusi baru untuk perumahan, infrastruktur, energi, transport, dan kebutuhan teknologi informasi dan ko­

K. Training at The Forum (Pelatihan) Badan PBB dan institusi lainnya menyeleng­ garakan serangkaian training dan seminar. Setiap training dijadualkan setiap pagi dengan maksimum peserta 40 orang. Penerimaan proposal sudah dibuka melalui website www.unhabitat.org/wuf. *) Kasubdit Data dan Informasi, Dit. Bina Program, Ditjen Cipta Karya

Slum Upgrading Program kawasan pemukiman kumuh Favella di Rio De Janeiro

26 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

munikasi di kota-kota.

Gema RPIJM

GEMARPIJM

Sinkronisasi Program dalam RPIJM Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya Sunarjo*)

P

Pembangunan nasional harus dilak­ sa­­nakan secara merata di seluruh wilayah In­donesia, bersama seluruh tingkat pe­me­­ rintahan dari pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara yang lebih ter­ padu, efisien, efektif serta memberikan man­ faat yang sebesar-besarnya bagi selu­ruh mas­yarakat. Salah satu perwujudan pem­ bangunan nasional tersebut adalah pelak­ sanaan pembangunan infrastruktur yang di­­sia­pkan secara lebih cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 27

GEMARPIJM Status Penyiapan RPIJM Kab/Kota di Tiap Provinsi (per Maret 2010) STATUS PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM

Jumlah Persentase Dokumen Dok RPIJM Masuk s/d yang masuk saat ini (%)

NO

PROVINSI

JUMLAH TOTAL KAB/KOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Prov Sumatera Utara Prov. Sumatera Barat Prov. Riau Prov. Jambi Prov. Sumatera Selatan Prov. Bengkulu Prov. Lampung Prov. Kep. Bangka Belitung Prov. Kepulauan Riau Prov. D K I Jakarta Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Tengah Prov. D I Yogyakarta Prov. Jawa Timur Prov. Banten Prov. Bali Prov. Nusa Tenggara Barat Prov. Nusa Tenggara Timur Prov. Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Timur Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Gorontalo Prov. Sulawesi Barat Prov. Maluku Prov. Maluku Utara Prov. Papua Barat Prov. Papua

23 33 19 12 11 15 11 14 7 7 1 26 35 5 38 8 9 10 21 14 14 13 16 15 11 24 12 6 5 11 9 11 30

14 20 11 7 7 9 7 8 4 4 1 16 21 3 23 5 5 6 13 8 8 8 10 9 7 14 7 4 3 7 5 7 18

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

18 20 19 8 5 13 10 6 6 4 0 26 34 5 34 6 9 10 12 14 9 11 13 12 7 21 9 6 5 11 5 8 14

78% 61% 100% 67% 45% 87% 91% 43% 86% 57% 0% 100% 97% 100% 89% 75% 100% 100% 57% 100% 64% 85% 81% 80% 64% 88% 75% 100% 100% 100% 56% 73% 47%

5 13 4 6 2 1 8 1 3 1 1 4 2 9 5 2 3 3 4 3 3 4 3 16

40% 40% 100% 40% 40% 40% 100% 40% 40% 40% 40% 100% 40% 100% 40% 40% 100% 100% 40% 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 100% 100% 100% 40% 40% 40%

1 0 0 0 6 0 0 0 1 3 0 0 1 0 4 0 0 0 8 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 3 0 4

20% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 89% 100% 20% 0% 0% 100% 25% 0% 33% 100% 100% 100% 75% 0% 25%

19 20 19 8 11 13 10 6 7 7 0 26 35 5 38 6 9 10 20 14 10 11 13 15 8 21 10 6 5 11 8 8 18

83% 61% 100% 67% 100% 87% 91% 43% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 95% 100% 71% 85% 81% 100% 73% 88% 83% 100% 100% 100% 89% 73% 60%

Jumlah

496

298

60%

390

79%

106

40%

37

7%

427

86%

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan perencanaan program infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu. Ke­ men­terian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya mengambil inisiatif untuk men­ dukung provinsi, kabupaten/kota agar bisa menyiapkan perencanaan program yang di­ maksud khususnya bidang PU/Cipta Karya sebagai cikal bakal terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas. Dengan adanya Rencana Program Inves­ tasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/ Cipta Karya diharapkan kabupaten/kota dapat menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta me­wujudkan lingkungan yang layak huni (livable). Rencana Program Investasi Jangka Me­ nengah (RPIJM) Kabupaten/Kota Bidang Cip­ta Karya merupakan dokumen teknis pe­­rencanaan dan penganggaran daerah di bi­dang cipta karya yang memuat skenario

28 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

Tahun 2008 Rencana Jumlah %

Aktual Jumlah %

Tahun 2009 Rencana Aktual Jumlah % Jumlah %

pengembangan perkotaan, rencana in­ fra­­struktur bidang cipta karya, analisis ke­ mampuan keuangan daerah, kelembagaan dan memorandum program. Pelaksanaan pendampingan penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya telah dilaksanakan pada tiga tahun terakhir ini kepada 33 provinsi di seluruh Indonesia. Sampai pada awal tahun 2010 progress pe­ nyusunan RPIJM Kab/Kota Bidang Cipta Karya ini telah mencapai 427 kabupaten/kota atau ± 86% dari total jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun kita ketahui bersama produk RPIJM daerah (kabupaten atau kota) yang telah disampaikan ke Ditjen Cipta Karya mem­ punyai kualitas yang beraneka ragam, bahkan

banyak ditemui kekurang sesuaian antara usulan program daerah yang ada di RPIJM dengan yang diusulkan di RKAKL. Sehingga banyak yang diberi tanda bin­tang pada POK/DIPA-nya. Hal ini sebagai konsekuensi dalam pelaksanaan RPIJM Bi­dang Cipta Karya Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk dilakukan sinkronisasi program dan dilakukan pula review/justifikasi secara terus-menerus terhadap seluruh do­ kumen yang telah masuk dalam rangka pelaksanaan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya. *)Staf Subdit Kebijakan dan Strategi, Dit. Bina Program, Ditjen Cipta Karya

RESENSI

Membangun Desa Merajut Simpul Wilayah

P

Pada bulan Agustus 2008 telah di­ luncurkan program Pengembangan In­fra­­­struktur Sosial Eko­nomi Wilayah (PISEW) yang me­ rupakan bagian dari Pro­gram Nasional Pemberdayaan Masya­ rakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program ini selanjutnya dikenal dengan PNPM-PISEW. Tujuan dari PNPM-PISEW adalah mempercepat pembangunan eko­nomi masyarakat pedesaan yang berbasis sumberdaya lokal, me­ ngurangi kesenjangan antar wilayah, penanggulangan kemiskinan, perkuatan institusi di tingkat daerah, di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Buku ini disusun sebagai wahana informasi pelaksanaan pro­ gram bagi masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pem­ bangunan dapat secara langsung diketahui oleh banyak ka­langan dan bahwa program-program tersebut telah menunjang perkembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya di perdesaan. Untuk itu langkah-langkah dan upaya yang telah dilaksanakan PNPM-PISEW sejak tahun 2008 hingga saat ini perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas untuk menunjukkan keseriusan pe­ merintah dalam penyediaan infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. Buku setebal 119 halaman ini merupakan gambaran pelaksanaan PNPM-PISEW di 9 provinsi, 32 kabupaten (sekarang 34 kabupaten), 237 kecamatan yang memerlukan perhatian untuk peningkatan kinerja di waktu mendatang. Buku ini berisi 5 bab. Bab pertama membangun harapan yang berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, serta esensi dan komponen. Bab II tentang arah PNPM-PISEW. Bab ini berisi deskripsi konsepsi pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan Kawasan

Strategi Kabupaten dan Kecamatan (KSK) Pembentukan, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) infrastruktur dan Disain Mikro Kredit Perdesaan. Bab III tentang Pengembangan Perdesaan. Dalam bab ini berisi bagaimana menata fondasi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, kemitraan dalam pengembangan perdesaan, lembaga kemasyarakatan desa pelaksana pembangunan desa dan sebagainya. Bab IV tentang geliat membangun negeri. Dalam bab ini berisi data jumlah kecamatan, desa dan juga item perkerjaan baik di Wilayah I yang meliputi (Sumut, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung), Wilayah II (Kalbar dan Kalsel) dan Wilayah III yang meliputi (Sulbar, Sulsel dan NTB). Dan bab terakhir berisi tentang tantangan dan harapan. Beberapa tantangan PNPM-PISEW ke depan diantaranya adalah perlu peningkatan peran para aparat dalam melaksanakan program sesuai dengan jadual yang telah ditentukan, perlunya dorongan untuk sinkronisasi program pembangunan pembangunan di daerah dengan Program PISEW serta perlunya sosialisasi yang lebih efektif. Harapan ke depan untuk program PISEW adalah model yang diterapkan dalam pelaksanaan PNPM-PISEW seharusnya sudah me­ ngakar di Pemerintah Daerah dan masyarakat. Demikian juga halnya dengan infrastruktur sosial dan ekonomi yang sudah dibangun, se­ harusnya terus dimanfaatkan dan dipelihara secara baik oleh mas­ yarakat melalui KPP, baik di tingkat kecamatan maupun di KSK. Buku ini disusun agar menjadi perhatian kita dalam rangka pen­ capaian pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman. Buku ini penting dibaca oleh Direktorat Pengembangan Permukiman pada khususnya dan Ditjen Cipta Karya pada umumnya. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 29

Seputar Kita

SEPUTARKITA

Menteri PU Ajak Semua Komponen Peduli Masalah Kualitas Air Peringatan Hari Air Dunia tahun (2010) “COMMUNICATING Water Quality Challenges and Opportunities” tidak terlepas dari per­ masalahan sumber daya air (SDA) yang cenderung memprihatinkan setiap tahun. Melalui peringatan HAD ini diharapkan kesadaran se­­kaligus kepedulian dari semua komponen terkait akan tercipta. Dengan demikian, ke depan masalah buruknya kualitas air dapat ditangani secara berkesinambungan dan terpadu. Demikian arahan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, saat memberikan sambutan pada peringatan HAD ke-18 yang dipusatkan di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Timur, Sabtu (20/3). Ia menambahkan, meningkatnya populasi penduduk dan industri akan menambah sumber polusi baru yang juga menurunkan kese­ imbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air bersih. Padahal, kualitas air yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kehidupan.

30 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

Kuliah Akbar Pengembangan Kota Berkelanjutan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan kuliah akbar dengan tema “Sustainable Urban Development” di Jakarta, (3/3). Selaku pembicara adalah Louise Cox AM , Presiden Union of International Architects (UIA). UIA merupakan asosiasi arsitek yang meliputi 124 negara dengan anggota lebih dari 1,5 juta arsitek bersertifikat. Dalam paparannya, Lousie Cox mengemukakan, terdapat sembilan strategi yang akan diusung oleh UIA guna menata perkembangan kota yang ideal. Beberapa diantaranya adalah perlunya komitmen dengan stakeholder yang ada dalam pengembangan kota, memperhatikan masalah lingkungan dan efisiensi energi serta teknologi, menggunakan pendekatan kearifan lokal, penggunaan material yang sehat dan sebagainya.

Ditjen Cipta Karya Akan Bangun 270 Rusunawa Selama satu periode pemerintahan kedepan, Ditjen Cipta men­ targetkan pembangunan 270 Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusu­ nawa) di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2010 ini, target pembangunan sebanyak 60 twin blok (TB) dengan anggaran sebesar Rp 290 miliar. Pembangunan dilakukan secara multiyears dengan anggaran setiap twin blok rusunawa sebesar Rp 12 miliar. Pembangunan rusunawa tahun 2010, saat ini sampai dengan tahap penetapan lokasi. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, pembangunan rusunawa ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Dimana diprioritaskan pada kawasan perkotaan metropolitan yang jumlah penduduknya lebih besar dari 1,5 juta jiwa, dengan berpegang pada prinsip “membangun tanpa menggusur”. “Dalam pembangunan rusunawa ada tiga hal penting. Pertama, persiapan baik lahan maupun penghuninya. Kedua, teknologi yang digunakan serta desain arsitektur yang tepat. Terakhir, fungsi rusunawa adalah sebagai revitalisasi kawasan yaitu meningkatkan kualitas ling­ kungan permukiman. Jangan sampai pembangunan rusunawa justru menciptakan lingkungan kumuh baru,” katanya saat membuka acara Workshop Percepatan Penetapan Lokasi Pengembangan Rusunawa di Jakarta, Selasa (9/3).

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1932

www.blog.baliwww.com