BELAJAR DARI PENGUATAN APARATUR PEMDA DALAM PENGELOLAAN PNPM PISEW Penguatan aparatur pemerintah daerah dalam memberjalankan program di daerahnya menjadi salah satu kunci keberhasilan program nasional pemberdayaan masyarakat program infrastruktur wilayah yang bermuara pada penurunan tingkast kemiskinan pedesaan secara nasional. Namun ada dua hal yang perlu disimak: „Penurunan Tingkat Kemiskinan yang merupakan dampak positif yang diharapkan dari Pisew‟ dan „Penguatan Aparatur atau Kelembagaan Pemda Dalam
Pengelolaan
Pisew‟ yang sebetulnya menjadi keluaran utama dari kegiatan Pisew tersebut, Pada mana diharapkan Pemda telah mampu mengelola program serupa melalui siklus kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan pasca program / proyek secara berkelanjutan. Kalau kita masuk dari kedua pintu ini, semestinya kita sudah harus tahu arah untuk menuju ujung pintu keluarnya dengan mempelajari “Grand Design” penanggulangan kemiskinan maupun “Grand design” dari penguatan aparatur pemda. Keduanya semestinya bertemu pada titik “kesejahteraan masyarakat” sebagai tujuan dari Perencanaan Jangka Panjang Nasional maupun daerah. Jika sampai saat ini masih belum ketemu dan sejalan juga, pasti ada sesuatu yang perlu dibenahi baik pada jalur upaya penurunan tingkat kemiskinan maupun pada upaya penguatan aparatur pemda. Menghadapi lawan tangguh? Dewasa ini tengah berlangsung penurunan tingkat kemiskinan di mana-mana. Bak dalam suasana perang besar, pengepungan dari berbagai jurusan terhadap lawan yang sangat tangguh, yang tidak lain adalah penduduk miskin. Penduduk miskin, kok tangguh? Ya, karena sudah 64 tahun merdeka jumlah penduduk miskin yang menurut BPS hidup dibawah garis kemiskinan dimana tingkat konsumsi mereka kurang dari Rp 152.847 per kapita per bulan, masih banyak, walau tiap tahun diperangi dan dikepung dari berbagai jurusan berupa program – program yang bernafaskan pengentasan kemiskinan seperti PNPM Mandiri termasuk proyek Pisew di dalamnya, Raskin, BLT, dll. Secara nominal relatif biaya program tersebut tidak sedikit, namun demikian pengurangan jumlah penduduk miskin setiap tahun sangat tipis, bahkan secara kasap mata seperti tidak ada perubahan.
Bila kita simak, UU Nomor 42 tahun 2008 Tentang APBN 2009, sasaran tingkat kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan antara 12-14% yang berarti lebih rendah dari capaian 2008 sebesar 15,42%. Dengan asumsi tingkat inflasi 6% dan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%, Bappenas memperkirakan tahun 2009 jumlah penduduk miskin mencapai 29,99 juta jiwa (13,23%); angka tersebut memang menurun bila dibandingkan dengan kondisi 10 tahun yang lalu dimana tingkat kemiskinan berkisar sekitar 19,14 % pada tahun 2000, kemudian tercatat menjadi 15,97 % pada tahun 2005, pada mana angka-angka tersebut merupakan catatan tentang keberhasilan program pembangunan yang dilakukan pemerintah, tetapi tetap saja angka tingkat kemiskinan tersebut relatif masih tinggi. Data UNDP tahun 2008 sempat mencatat,
1
Indonesia berada di posisi ke 109 dalam Indeks Pembangunan Manusia sebagai akibat ledakan kemiskinan, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura (25), Malaysia (63) dan Thailand (78) bahkan Vietnam yang berada di posisi 107. Jadi apa solusinya? Membangun Komitmen Pelaku? Gambaran tersebut di atas tentu saja bukan untuk dikeluhkan dan menjadi apatis, tapi justru harus menjadi peringatan kepada kita semua pengelola pembangunan termasuk Pemda untuk mempercepat target penurunan angka kemiskinan di daerah. PNPM Pisew sebagai salah satu kegiatan dibawah bendera koordinasi „pengentasan kemiskinan” harus berusaha keras berkontribusi kearah tersebut. Jawabannya terpulang pada kita semua, pada komitmen kita semua, baik sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat untuk bertekad demi kesejahteraan rakyat yang sekarang masih menderita akibat terbelenggu kemiskinan. Hanya dengan bekerja secara profesional, sinergi, transparan dan bahu membahu saling mendukung satu sama lain, kesejahteraan masyarakat bisa tercapai; berbagai kegiatan tanpa berdasarkan prinsip tersebut, hasil untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat hanya mimpi belaka.
Pada sisi lain pengeloaan Pisew, suatu kegiatan sebagai salah satu bagian inti dari Program PNPM Mandiri, merupakan salah satu upaya yang harapannya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Pada Tahun 2009 ini Pisew melaksanakan 2 (dua) tahapan kegiatan secara berbarengan, yaitu: Tahap Perencanaan berupa penyusunan dokumen-dokumen untuk Tahun 2010, dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi Fisik dari hasil perencanaan Tahun 2008. Dalam upayanya mencapai target kegiatan proyek, dengan mengacu pada Jadwal Nasional Pisew, kedua tahapan tersebut tengah dikelola melalui
sub-sub bagian kegiatan dalam Pisew seperti Perencanaan,
Infrastruktur Fisik Perdesaan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemda serta Pengembangan Usaha Kredit Mikro melakukan kegiatannya.
Tidak kurang dari 4 instansi pusat terlibat menjadi pengelola program, yaitu : Bappenas (Coordinating Agency), Ditjen Cipta Karya (Executing dan Implementing Agency Perencanaan dan pengembangan infrastruktur fisik pedesaan), Ditjen Bina Bangda Implementing Agency penguatan Kapasitas Kelembagaan) dan Ditjen PMD (Implementing Agency Penguatan Kapasitas Kembagaan Masyarakat dan Usaha Kredit Mikro). Dalam pelaksanaannya pengelola kegiatan dari unsur pemerintah baik di tingkat Pusat hingga Daerah memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun secara keseluruhan merupakan sebuah sistim yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Penguatan Aparatur Pemda Yang Merujuk Reformasi Birokrasi? Pengelola kegiatan dapat dikelompokkan pada beberapa tingkatan wilayah kegiatannya yaitu : tingkat pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat desa. Di Tingkat Provinsi lokasi Pisew (9
2
Provinsi) dan Kabupaten (32 Kabupaten) Pemda setempat membentuk Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil SKPD terkait Pisew. Pada Setiap Tingkatan wilayah mereka difasilitasi oleh konsultan sesuai tugas dan perannya masing-masing. Proses untuk menjadikan Pemda mandiri dalam mengelola Pisew dan program / proyek serupa dimasa datang (di tingkat Provinsi dan Kabupaten, termasuk Kecamatan dan desa), tentunya tidak hanya terbatas pada penguatan kelembagaan untuk mendukung kegiatan Pisew saja yang berstatus proyek dengan targetnya yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2008 – 20013), namun lebih jauh lagi dari itu yaitu penguatan kapasitas yang merujuk pada prinsip reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Kemeneg PAN (Juli 2008) sebagai arahannya, dimana bidang penguatan kapasitas pemerintah daerah harus mengakumulasikan pada 3 unsur secara utuh, yaitu: bagaimana pola penyelenggaraan (SISTIM tata laksana / proses); dukungan SDM, dan INSTITUSI / kelembagaan, yang diharapkan melalui perwujudan 3 prinsip di atas pada tahun 2025, akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik pada level nasional dan daerah. Ketiga prinsip tersebut harapannya harus menghasilkan keluaran berupa organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); ketatalaksanaan berupa sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; serta SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Ke tiga unsur tersebut dalam proses pelaksanaannya di lapangan harus terkoordinasikan dengan baik. Koordinasi Jangan dijadikan “Pelarian Masalah Yang Pelik ” ? Adanya Perpres Nomor 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan harapannya harus mampu memberikan semangat dan meningkatkan komitmen bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menjalankan program sebagai upaya mempercepat target penurunan jumlah penduduk miskin. Caranya yaitu melalui peningkatan efektifitas koordinasi (sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi) dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut. Bicara koordinasi memang sangat mudah untuk diucapkan dan banyak digunakan untuk sekedar „kata pelarian‟ dari masalah yang pelik, tetapi dari praktek pengalaman dalam kenyataan, sangat sulit untuk dilakukan. Namun bagaimanapun kita tetap harus mencari solusinya. Kualitas hasil koordinasi yang dilakukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat di daerah sebetulnya dapat dilihat dari sejauh mana Aspek / Unsur penguatan / pengembangan program dapat mereka capai, baik yang dicapai oleh individu sebagai anggota Tim, realisasi tugas dan fungsi Tim, maupun aturan yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan program.
Catatan tentang keberhasilan dalam mendukung program, keberhasilan solusi dalam penanganan masalah, kelancaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap tahapan, berbagai dokumen yang dihasilkan yang dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas program pemda, dan masih banyak lagi sederetan hasil kegiatan yang merupakan contoh-contoh yang dapat mengindikasikan kualitas hasil kerja Tim pengelola. Adanya hasil koordinasi yang sukses tersebut, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan maupun di tingkat desa mengindikasikan pula telah berjalannya upaya koordinasi yang dilakukan
3
oleh Pemda. Untuk keperluan sejauh mana pencapaian hasil oleh pengelola di masing-masing tingkatan wilayah digunakan instrumen evaluasi sesuai pedum – panlak dan pantek. Tantangan Pengelolaan Program Bagi Aparatur Pemda ? Pelaksanaan PNPM Pisew di lapangan bukan berjalan dengan tidak ada masalah. Persoalan yang menonjol yang diperlukan perhatian adalah terkait dengan pengelolaan dan penyediaan dana Penyediaan Admistrasi Proyek yang merupakan kontribusi wajib daerah peserta program yang harus disediakan di setiap provinsi dan kabupaten dari APBD setiap tahun yang besarnya berdasarkan kegiatan koordinasi sesuai jadwal serta kemampuan APBD daerah.
Penguatan kemampuan teknis dan pengorganisasian program organisasi pengelola PNPM Pisew akibat PP 41; dan masih rendahnya integrasi tahapan pisew dengan tahapan perencanaan pemerintah daerah melalui instrument RKPD akibat tidak sinkronnya SPPN yang ada dengan jadual kegiatan PISEW yang berdampak sulitnya koordinasi dan pengaturan waktu pelaksanaan yang bermuara pada masih kurangnya kualitas hasil dokumen program di setiap tingkatan (RPJMD-KSK-PSE-PIK) sehingga proses
dan partisipasi
lintas
instansi/skpd pun dipandang masih rendah. Walaupun untuk mengatasi masalah tersebut ada usulan solusinya seperti dilakukannya penguatan kemampuan teknis dan substansi program kepada pengelola kabupaten melalui pelatihan khusus untuk akselerasi pemahaman program baik di tingkat pusat maupun daerah; serta usulan tentang adanya model cara mensinergikan perencanaan regulair daerah dengan jadual Pisew secara nasional secara sinergis dan terpadu, namun nampaknya upaya tersebut tidak seperti membalikan telapak tangan. Kembali kerja keras sangat dibutuhkan agar hasilnya bisa segera membawa hasil.
Dari hasil evaluasi, pantauan dan monitoring mingguan yang dilakukan tim pusat walaupun kendala tetap ada, ternyata manfaat Pisew nampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat. Demikian pula bagi pemda yang bersangkutan mulai dirasakan adanya Peningkatan Kualitas dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemda dalam pengelolaan dan Pengawasan Siklus Kegiatan
Perencanaan Partisipatif;
Adanya
peningkatan Kompetensi Pemda dalam mengurus dan mengawasi kegiatan Perencanaan & kegiatan Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Sosial Ekonomi secara berkelanjutan di wilayahnya tanpa intervensi pusat (Mandiri).
Mengingat manfaat PNPM Mandiri yang begitu besar, Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), merencanakan pada 2010 mengalokasikan anggaran untuk mengurangi angka kemiskinan hingga Rp100 triliun, yang akan dilakukan melalui sejumlah instrumen, seperti yang digariskan dalam tiga kluster pengurangan kemiskinan sebagai program bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, untuk kepentingan
4
kesejahteraan rakyat dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan. Pemda akan menjadikan pelayanan kepada publik sebagai prioritas dan yang berkualitas. CIPTAKAN APARATUR DAERAH YANG BERKUALITAS
Manfaat lain yang bisa diperoleh dari adanya Pisew adalah adanya Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemda di Bidang Perencanaan
untuk mendukung desentralisasi; disamping itu bisa
dikembangkan Pembentukan dan Operasionalisasi database Pengelolaan Informasi dan Sistim Pemantauan yang akan menambah kemampuan bagi aparatur Kabupaten dan Kecamatan sangat penting. (Syarif Nurdjaman dan I.H.Subandi)
5
