KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH Oleh : Kasubdit Wilayah II Direktorat Penataan Bangunan dan LIngkungan
Disampaikan dalam Workshop Persiapan Penanganan Kumuh PNPM Mandiri Perkotaan
Bali 8 – 10 Desember 2014
1. Latar Belakang (1)
Pembangunan berkelanjutan bidang ke Cipta Karya an mensyaratkan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara berimbang, termasuk mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan khususnya diwilayah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan yang memiliki kompleksitas permasalahan yang tinggi; Dalam era otonomi daerah telah terjadi perubahan paradigma pembangunan dari model pembangunan sentralistik menjadi pembagunan partisipatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan;
1. Latar Belakang (2)
Dalam pembinaan penyelenggaran bangunan gedung serta dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, maka perlu dilakukan pengaturan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
2. Maksud dan Tujuan
Maksud : mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan perbaikan kualitas permukiman melalui partisipasi masyarakat dan keterpaduan pembangunan dalam skala kawasan dan skala lingkungan/komunitas, khususnya di wilayah perkotaan; Tujuan : mendorong terwujudnya perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui peningkatan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin serta penataan lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
3. Keluaran
Tersusunya Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) kawasan Prioritas
Aturan tertulis (norma bersama) tentang pembangunan/pengelolaan permukiman dan tanggap bencana yang disepakati masyarakat sebagai komitmen bersama
Lingkungan Permukinan yang teratur, aman, berjati diri dan sehat yang dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder ) lainnya
Terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan permukiman
4. Dasar Hukum
Pasal 43 ayat (3), dan ayat (4) undang-undang No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pasal 111 Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Proses Transformasi Sosial Masyarakat)
6. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Aturan dan Kebijakan PKP dan BG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
PERENCANAAN KOMPREHENSIF
RPLP Menggali Masalah, Potensi, Aspirasi dan Prioritas Penanganan melalui Pemetaan Kawasan
PENAGANAN TERPADU MULTI SEKTOR
ASPEK LINGKUNGAN ASPEK SOSIALEKONOMI MASYARAKAT
PERMUKIMAN LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN
7. Tahapan Siklus
Perencanaan dan Pemasaran Sosial
Persiapan
Pelaksanaan Pembangunan
Keberlanjutan
1. Persiapan : • Penyepakatan kawasan prioritas • Lokakarya & sosialisasi, Pembentukan Tim Teknis; Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran (TIPP) dan Perekrutan Tenaga Ahli Perencanaan dan Pemasaran (TAPP) 2. Perencanaan dan Pemasaran Sosial : • Membangun visi kawasan prioritas • Pemetaan Swadaya/Community Self Survey • Penyusunan RTPLP/CAP & Aturan bersama • Uji Publik & Forum Konsultasi RTPLP/CAP • Pemasaran Sosial 3. Pelaksanaan pembangunan : • Penyusunan Proposal Kegiatan • Pelaksanaan Kegiatan • Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 4. Keberlanjutan : • Evaluasi • Penyusunan rencana kegiatan 1 tahun berikutnya
8. Foto-2 Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Di Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
Pembentukan Tim Teknis dari unsur Pemda
Masyarakat sendiri yang merekrut Tim Ahli Perencanaan & Pemasaran (TAPP)
Sosialisasi PLPBK tingkat Kelurahan
Pemb. Tim Inti Perencanaan & Pemasaran (TIPP) dari unsur Relawan Masyarakat
Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan : “tidak mau tahu menjadi tahu dan peduli, serta sikap tidak mampu menjadi mampu/mandiri”
Aktifitas Kegiatan Pemetaan Swadaya (PS) dan Proses Penyusunan RTPLP
Peta-peta hasil PS kawasan prioritas sebagai hasil analisis masalah lingkungan, sosial dan ekonomi oleh para relawan masyarakat
Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan : “terbangunnya rasa kepekaan terhadap permasalahan lingkunganya (olah rasa), kepedulian, kebersamaan dan kesadaran serta kemauan masyarakat untuk berubah”
Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas
Uji Publik RTPLP untuk memastikan keselarasan dengan perencanaan di tingkat kawasan dan Kota/kabupaten (spasial – sektor)
Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan : “Rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan - bukan keinginan kelompok elit Desa/Kel serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersinergi dengan pihak lain”
Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan : “Rencana yang sudah disepakati direalisasikan (talk less, do more) dengan prinsip tata kelola kegiatan yang baik (good governance) untuk mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat”
Kampung Wangon Desa Pasirmulya Kab. Bandung
1 Pasirmulya,
sebuah desa kecil di Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung sasaran program PNPM Mandiri Perkotaan memiliki luas sekitar 243,1 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 5725 jiwa. Kemiskinan merupakan persoalan utama di desa ini, terutama di Kampung Wangon. Rumah tidak layak huni, sarana sanitasi yang tidak memadai dan terbatasnya air bersih menjadikan kampung ini terlihat kumuh. Setelah melalui berbagai rembug warga, akhirnya disepakati Kampung ini dijadikan prioritas PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas). Upaya keras seluruh warga dan dukungan dari pemerintah Desa serta Pemerintah Kab. Bandung, impian warga untuk menata permukimannya, akhirnya dapat diwujudkan .......
Kampung Wangon Desa Pasirmulya Kab. Bandung
Rehab Rumah
Dari rumah kumuh menjadi rumah layak huni .... Sarana sanitasi yang tidak memadai menjadi MCK komunal yang lebih dari memadai (Kampung Wangon, Desa Pasirmulya)
MCK
Kel. Podosugih Kota Pekalongan
2 Binatur River Walk
....tema yang menginspirasi pelaksanaan program PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan di Kel. Podosugih Kota Pekalongan. Anggapan masyarakat bahwa sungai merupakan tampungan berbagai limbah rumah tangga, sampai-sampai pintu rumah warga pun enggan berhadapan dengan sungai Binatur. Persepsi ini perlu dirubah, sungai adalah aset sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dengan dukungan pemerintah Kota dan Kelurahan, warga pun berkumpul dan berembug dengan difasilitasi Fasilitator : intinya apa yang harus warga lakukan untuk merubah persepsi yang kurang tepat dan sekaligus mewujudkan impian warga. Sebelum
Kel. Podosugih Kota Pekalongan
Sesudah
Lingkungan permukinan di tepi sungai Binatur yang bersih, asri dan nyaman Bersama kita bisa !
3 • • • •
Kita rencanakan bersama Kita bangun bersama Kita gunakan bersama Kita pelihara bersama
Semangat warga Kel. Lapulu dalam mewujudkan visinya : Lapulu yang mandiri dan berbudaya, didukung lingkungan permukiman yang bersih, indah, aman, damai dan tertib
Kel. Lapulu Kota Kendari Sultra
4
Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta Program PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan di Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta yang diberi nama “Karangwaru Riverside Sae Saestu” berhasil mengubah wajah sungai Buntung menjadi bersih dan tertata.
Apa kata mereka : keberhasilan menata lingkungan ini adalah keberhasilan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang aman, sehat dan produktif. Orientasi PLPBK adalah mengubah perilaku dan sikap masyarakat serta mengajak masyarakat untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam menata lingkungan tempat tinggal mereka
Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta
Aset Infrastruktur utama Penataan Lingkungan Permukiman di 452 Kel/desa
Isu / Tantangan : • •
•
Perencanaan pemeliharaan aset Pendataan aset
9. Kunci Keberhasilan dalam Penanganan Permukiaman Kumuh melalui Pemberdayaan Masyarakat Komitmen Pemda/ Political will
• Memiliki Regulasi Khusus Penanganan Kawasan Kumuh • Penyediaan Anggaran Berkelanjutan • Keterlibatan Penuh SKPD • Pengendalian & Pengawasan yang optimal
Partisipasi Masyarakat
Dukungan Penuh (Kemitraan) Dunia Usaha/Swasta
• Kinerja BKM/LKM menuju madani • Partisipasi Aktif Masyarakat • Kapasitas TIPP • Kapasitas Tenaga Ahli Lokal yang memadai
• Dukungan Pendanaan • Dukungan Penguatan Kapasitas • Dukungan Pemasaran • Dukungan Material
Created by AS
