Oleh : Kepala PMU P2KP Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Nasional APBNP 2013 Jakarta, 21 Agustus 2013
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
1. KETENTUAN UMUM
2
1. LOKASI SASARAN Lokasi sasaran ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 314/KPTS/M/2013 Tanggal 29 Juli tahun 2013 tentang Penetapan Kelurahan/Desa sasaran Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) di Perkotaan Tahun 2013 dengan jumlah lokasi 1.800 kelurahan/desa yang tersebar di 218 kota/kabupaten dan 33 provinsi. Lokasi sasaran yang ditangani oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan yang terbagi 2 (dua) kategori : 1. Lokasi sasaran kelurahan/desa yang telah memiliki BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 1.753 kelurahan/desa. 2. Lokasi sasaran kelurahan/desa yang belum memiliki kelembagaan masyarakat/sudah memiliki kelembagaan masyarakat sejenis selain BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 47 kelurahan/desa.
2. JENIS KEGIATAN INFRASTRUKTUR Usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam P4IP adalah kegiatan yang dapat memberikan dampak manfaat langsung kepada masyarakat miskin akan kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang meliputi : Jalan dan Jembatan; Tambatan Perahu Infrastruktur Air Minum; Sanitasi Lingkungan dan; Irigasi Perdesaan. Seluruh usulan harus berdasarkan PJM/Renta Pronangkis atau Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Seluruh komponen kegiatan yang akan dilaksanakan secara teknis harus dapat dilaksanakan oleh masayarakat sendiri (tidak memerlukan teknologi tinggi).
3. NEGATIF LIST KEGIATAN Kegiatan infrastruktur yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll); Pembebasan lahan; Pembangunan rumah ibadah; Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM/LKM; Kegiatan infrastruktur dasar yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard; Pengadaan yang berbahaya Pengadaan produk apapun yang mengandung asbes; Pengadaan pestisida atau herbisida; Kegiatan Destruktif Pembangunan jalan menuju kawasan yang dilindungi (hutan lindung, cagar alam); Pembangunan sumber daya air pada sungai-sungai, yang masuk atau keluar dari negara-negara lain; Pengubahan aliran sungai. Lain-lain. Reklamasi tanah yang lebih besar dari 50 hektar (ha); Konstruksi penampungan atau penyimpanan air dengan kapasitas lebih besar dari 10.000 m3
2. PELAKSANAAN DI WILAYAH KATEGORI-1
6
1. SIKLUS PELAKSANAAN •Review PJM & Renta Pronangkis
• Pencairan Dana BLM • Persiapan (PraKonstruksi)
•Menyusun & menyepakati kegiatan Infrastruktur
• Pelaksanaan Pembangunan (Konstruksi)
•Menyusun proposal kegiatan (Incl.RAB) •Menyusun Dokumen Pencairan dana BLM
Perencanaan Prtisipatif
Pelaksanaan
Persiapan
Pemantauan & Evaluasi
•Sosialisasi Kegiatan Kemitraan P4IP
•Operasi & Pemeliharaan oleh Tim O&M
•Membangun komitmen Bersama (Rembug Kesiapan Masyarakat)
•Pemantauan secara berkala oleh Masyarakat •Melakukan evaluasi capaian kegiatan
2. BAGAN ALIR PENCAIRAN DANA BLM
3. SYARAT PENCAIRAN & PEMANFAATAN Tahap Pencairan
Syarat Pencairan
Syarat Pemanfaatan
Tahap 1: 40 %, Alokasi peruntukan: 1. Penyusunan perencanaan teknis kegiatan pembangunan fisik Dukungan pengembangan kapasitas KSM, terkait kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Pelaksanaan pembangunan fisik tahap I 3. Biaya ATK untuk mendukung kegiatan administrasi dan pelaporan
1. Proposal dan Rencana Kerja (actionplan) kegiatan termasuk RAB dan Jadwal pelaksanaan tahap I 2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan PJOK 3. Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP BLM, Kwitansi, dll)
1. Terbentuk tim pelaksana pembangunan (KSM) yang dinyatakan layak oleh BKM/LKM 2. Dokumen Proposal / Perencanaan Teknis Pembangunan tahap I (gambar rencana, RAB dan Jadwal) yang diverifikasi oleh konsultan pendamping 3. Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan(SPPD-L) antara BKM/LKM dengan KSM 4. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I yang disusun KSM dan diverifikasi konsultan pendamping.
3. SYARAT PENCAIRAN & PEMANFAATAN Tahap Pencairan
Syarat Pencairan
Syarat Pemanfaatan
1. Rencana Kerja (actionplan) kegiatan termasuk RAB dan Jadwal pelaksanaan tahap II 2. Pemanfaatan dana tahap I minimal mencapai 30 %, yang dilengkapi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Penggunaan Dana (LPD). 3. Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP BLM, Kwitansi, dll)
1. Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap I 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Fisik tahap I 3. Dokumen Proposal / Perencanaan Teknis Pembangunan tahap II (gambar rencana, RAB dan Jadwal) yang diverifikasi oleh konsultan pendamping 4. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II yang disusun KSM dan diverifikasi konsultan pendamping.
Tahap 2 : 30 % Alokasi peruntukan : 1. Pelaksanaan Pembangunan Fisik tahap II (lanjutan)
3. SYARAT PENCAIRAN & PEMANFAATAN Tahap Pencairan
Syarat Pencairan
Syarat Pemanfaatan
Tahap 3 : 30 % Alokasi peruntukan : 1. Pelaksanaan Pembangunan 1. Rencana Kerja (actionplan) Fisik tahap III (lanjutan) kegiatan termasuk RAB dan Jadwal pelaksanaan tahap III 2. Pemanfaatan dana tahap II minimal mencapai 60 %, yang dilengkapi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Penggunaan Dana (LPD). 3. Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP BLM, Kwitansi, dll)
1. Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap II 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Fisik tahap II 3. Dokumen Proposal / Perencanaan Teknis Pembangunan tahap III (gambar rencana, RAB dan Jadwal) yang diverifikasi oleh konsultan pendamping 4. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III yang disusun KSM dan diverifikasi konsultan pendamping.
4. MEKANISME PENYALURAN , PEMANFAATAN DAN PELAPORAN BKM/LKM Y
T
Y
Verifikasi RPD oleh UPL
Verifikasi LPD Oleh UPL/UPK
UPL
KSM/Panitia
Pekerja
Keterangan : Pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Proses Verifikasi RPD dan LPD Penyampaian Laporan Penggunaan Dana (LPD) Penyaluran Dana BLM P4IP ke KSM/Panitia
T
C. ORGANISASI PELAKSANA P4IP
3. PELAKSANAAN DI WILAYAH KATEGORI-2
14
1. SIKLUS PELAKSANAAN DI LOK. NON PNPM MP •Pemetaan Swadaya •Musyawarah Kel/ Desa II
•
Musyawarah Kel/Desa III
•
Penandatanganan Kontrak Kerja OMS;
•Penyusunan Usulan Prioritas Desa (UPD)
• Pencairan Dana BLM
•Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
• Pertanggung jawaban kegiatan &
• Pelaksanaan Pembangunan
•
Perencanaan Prtisipatif
Pelaksanaan Fisik
Penyiapan &
Pasca Pelaksanaan Fisik
Mobilisasi Masyarakat
Rembug Warga Pelaksanaan
•Rembug Penyiapan Warga
• Musyawarah Kel/Desa IV
•Sosialisasi dan penandatangan pakta integritas
•Serah terima pekerjaan (OMS-Satker; Satker-Desa);
•Musyawarah Kel/Desa I (Pembentukan OMS dan Pemilihan KD)
•Operasi dan Pemeliharaan.
2. BAGAN ALIR PENCAIRAN DANA BLM 5. SP2D
KPPN 4. SPM
Bank Pelaksana
Satker PBL Propinsi
PROPINSI
3. Verifikasi Dokumen Pencairan oleh Korkot
Korkot
PPK Satker PBL Propinsi 6. Transfer Dana
KECAMATAN 2. Pemberkasan Proposal/ Dokumen Pencairan
Faskel KEL/DESA OMS 1. Buka Rek.
BLM P4IP
3. SYARAT PENCAIRAN & PEMANFAATAN Tahap Pencairan Tahap I (40%)
Syarat Pencairan 1.Berita Acara Pembentukan OMS 2.Rencana Penggunaan Dana (RPD)I; 3.Melengkapi berkas pencairan tahap I (SPPB, BAPPD, Kuitansi & Foto copy rek.OMS)
Syarat Pemanfaatan 1.Terbentuk KSM/Tim Pelaksana yang dinyatakan layak oleh OMS 2.Dokumen Proposal / Perencanaan Teknis Pembangunan tahap I (gambar rencana, RAB dan Jadwal) yang diverifikasi oleh konsultan pendamping 3.Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan(SPPD-L) antara OMS dengan KSM 4.Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I yang disusun KSM dan diverifikasi konsultan pendamping.
3. SYARAT PENCAIRAN & PEMANFAATAN Tahap Pencairan Tahap II (30%)
Syarat Pencairan 1.Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II; 2.Melengkapi berkas pencairan tahap II (BAPPD, Kuitansi, BA-PP tahap I & Foto Copy rek.OMS)
Syarat Pemanfaatan Laporan kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan minimal 30%; 2.Dokumen Proposal / Perencanaan Teknis Pembangunan tahap II (gambar rencana, RAB dan Jadwal) yang diverifikasi oleh konsultan pendamping 3.Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II yang disusun KSM dan diverifikasi konsultan pendamping. 1.
3. SYARAT PENCAIRAN & PEMANFAATAN Tahap Pencairan Tahap III (30%)
Syarat Pencairan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III; 2.Melengkapi berkas pencairan tahap III (BAPPD, Kuitansi, BAPP tahap II & Foto Copy rek.OMS) 1.
Syarat Pemanfaatan 1. Laporan kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan minimal 60% 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Fisik tahap II 3. Dokumen Proposal / Perencanaan Teknis Pembangunan tahap III (gambar rencana, RAB dan Jadwal) yang diverifikasi oleh konsultan pendamping 4. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III yang disusun KSM dan diverifikasi konsultan pendamping.
C. ORGANISASI PELAKSANA P4IP
3. MEKANISME PENYALURAN, PEMANFAATAN & PELAPORAN OMS Y
T
Y
Verifikasi RPD oleh Tim Teknis OMS
Verifikasi LPD Oleh Tim Teknis OMS
Tim Teknis OMS
KSM/Tim Pelaksana
Pekerja
Keterangan : Pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Proses Verifikasi RPD dan LPD Penyampaian Laporan Penggunaan Dana (LPD) Penyaluran Dana BLM P4IP ke KSM/Tim Pelaksana
T
3. TENAGA PENDAMPING P4IP
22
1. KOMPOSISI TENAGA PENDAMPING P4IP
Ketentuan alokasi pendamping Kel/Desa sasaran P4IP : 1. Lokasi PNPM Perkotaan : a) Setiap 3 Kel/Desa ditambah 1 org Faskel Teknik (berlaku kelipatannya) b) Bila dalam 1 Kab/Kota, terdapat 1-2 Kel/desa sasaran P4IP, tetap dialokasikan 1 org Faskel Teknik 2. Lokasi Non PNPM Perkotaan : a) Setiap 3 Kel/Desa ditambah 1 org Faskel Teknik dan 1 org Faskel Sosial (berlaku kelipatannya)
2. KOMPOSISI TENAGA PENDAMPING P4IP
2. Lokasi Non PNPM Perkotaan (lanjutan) : b) Bila dalam 1 Kab/Kota terdapat 1-2 Kel/Desa sasaran, tetap dialokasikan 1 org Faskel Teknik dan 1 org Faskel Sosial c) Setiap 1 Kab/Kota, dialokasikan 1 org Askot Infrastruktur Mandiri
3. REKAP KOMPOSISI TENAGA PENDAMPING P4IP
Berdasarkan ketentuan diatas, maka total kebutuhan Fasilitator dan Askot Infrastruktur Mandiri sebagai berikut : NO
PENDAMPING
F-TEKNIK
F-SOSIAL
ASKOT INFRA MANDIRI
1.
FASILITATOR (F)
685
15
-
2.
ASKOT MANDIRI
-
-
7
JUMLAH
700
7
4. KEBUTUHAN FASKEL & ASKOT INFRA PER PROP. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROPINSI
JUMLAH KEL I DESA KABUPATEN/ LOKASI LOKASI KOTA TOTAL PNPM NON PNPM
ALOKASI FASILITATOR FASILITATOR FASILITATOR TEKNIK SOSIAL
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 4 40 0 40 15 SUMATERA UTARA 12 70 0 70 28 SUMATERA BARAT 8 71 0 71 27 RIAU 4 21 0 21 9 JAMBI 2 40 0 40 14 SUMATERA SELATAN 6 49 0 49 19 BENGKULU 2 10 0 10 4 LAMPUNG 8 43 13 56 20 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1 1 0 1 1 KEPULAUAN RIAU 3 8 0 8 4 DKI JAKARTA 5 135 0 135 47 JAWA BARAT 25 278 0 278 103 JAWA TENGAH 33 221 0 221 86 Dl YOGYAKARTA 4 35 0 35 13 JAWA TIMUR 25 174 0 174 68 BANTEN 7 78 0 78 29 BALl 3 8 0 8 4 NUSA TENGGARA BARAT 6 48 0 48 17 NUSA TENGGARA TIMUR 11 66 34 100 38 KALIMANTAN BARAT 4 8 0 8 5 KALIMANTAN TENGAH 2 20 0 20 8 KALIMANTAN SELATAN 6 9 0 9 6 KALIMANTAN TIMUR 8 31 0 31 13 SULAWESI UTARA 6 64 0 64 23 SULAWESI TENGAH 2 32 0 32 12 SULAWESI SELATAN 7 47 0 47 19 SULAWESI TENGGARA 3 27 0 27 10 GORONTALO 2 30 0 30 10 SULAWESI BARAT 2 17 0 17 6 MALUKU 2 15 0 15 6 MALUKU UTARA 2 10 0 10 4 PAPUA BARAT 2 40 0 40 14 PAPUA 1 7 0 7 3 GRAND TOTAL 218 1.753 47 1.800 685 Wilayah -1 (IDB) 91 852 13 865 325 Wilayah -2 (WB) 127 901 34 935 360 Keterangan : Lokasi sasaran bersumber dari Lampiran II KepmenPU_Nomor : 314 /KPTS/M/2013 Tanggal 29 Juli 2013
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 10
TOTAL 15 28 27 9 14 19 4 25 1 4 47 103 86 13 68 29 4 17 48 5 8 6 13 23 12 19 10 10 6 6 4 14 3 700 330 370
ALOKASI ASKOT INFRASTRUKTUR MANDIRI 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3
4. JADWAL PELAKSANAAN
27
1. JADWAL PELAKSANAAN
No I 1
2 3 II
Kegiatan Persiapan tingkat Pusat Penyusunan Konsep & Pedoman Finalisasi dan Distribusi Pedoman & Juknis Sosialisasi ke Tingkat Pusat
Pelaksanaan di Daerah 5 Sosialisasi Program Tingkat Propinsi III Pelaksanaan di Masyarakat Tahap Penyiapan dan Mobilisasi 6 Masyarakat 7 Tahap Perencanaan Partisipatif Tahap Pencairan BLM (40% ; 30% ; 8 30%) 9 Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat 10 Tahap Pemantaun dan Evaluasi
2013
Juni
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
