RENCANA PEMBANGUNAN BROADBAND NASIONAL Dr. Lukita D. Tuwo Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala BAPPENAS disampaikan dalam Rakornas Kominfo Tahun 2013 Jakarta, 16 September 2013
OUTLINE RPJPN 2005-2025 DAN KONSEP PEMIKIRAN RPJMN 2015-2019
1 2 3 2
KONSEP INDONESIA BROADBAND PLAN
PENUTUP
RPJPN 2005-2025 DAN KONSEP PEMIKIRAN RPJMN 2015-2019 3
TAHAPAN RPJPN 20052005-2025 RPJMN - 4 (2020-2024) RPJMN - 3 (2015-2019)
RPJMN - 2 (2010-2014) RPJMN - 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. 4
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMN 20152015-2019 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN *Sumber UU 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
MASUKAN STAKEHOLDERS 5
9.
SDM
1.
9 Bidang Sosial Budaya & Kehidupan Beragama Ekonomi Iptek Sarana dan Prasarana Politik Hankam Hukum dan Aparatur Wilayah dan Tata Ruang SDA dan LH
IPTEK
Background Study
EVALUASI RPJMN - 2
SDA
Pengarusutamaan
Tantangan & Kendala
DAYA SAING EKONOMI
Inclusive Development
DAYA SAING INDONESIA Kamboja
#88
Philipina
#59
Indonesia
Mobile BB
Fixed BB
Mobile Subs
Fixed Line
#38
Brunei
#26
Thailand
#37
Malaysia
#24
Vietnam
#70
Singapura 0
20
40
60
80
100
120
140
#2/148 160
Sumber: The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum
6
Data Global Competitiveness indeks, Indonesia berada pada posisi ke-38 dari 148 negara pada tahun 2013 dan telah meningkat cukup signifikan dari tahun 2012 dengan peringkat ke 50. Termasuk dalam kelompok efficiency-driven (Tahap 2) dengan kompetensi kompetisi yang lebih maju. Akan tetapi subindeks terkait ICT tergolong masih rendah, dapat dilihat dari peringkat daya saing fixed phone dari peringkat 78 menurun menjadi peringkat 82 pada tahun 2013, namun untuk Cellular Phone meningkat dari peringkat 90 meningkat menjadi peringkat 62. Hal ini menyatakan pula bahwa infrastruktur ICT belum berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan daya saing nasional.
Untuk meningkatkan daya saing, Indonesia harus mempercepat pembangunan broadband.
RELEVANSI BROADBAND DALAM RPJMN 20152015-2019 DAYA SAING EKONOMI SUMBER DAYA ALAM Green with ICT: Penggunaan broadband dapat mengurangi emisi lingkungan (Green House Gas/GHG emission), misalnya melalui teleworking dan teleconference tanpa harus ke tempat kerja/rapat, implementasi smart grid dan smart/green building yang secara pintar dapat mengelola efisiensi energi. Penggunaan solusi berbasis ICT dapat mengurangi 7,8 Gt emisi pada tahun 2020 atau 15% dari total emisi global
Green ICT: Memerlukan penanganan limbah perangkat ICT 7
SUMBER DAYA MANUSIA Penggunaan broadband dapat memperluas dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Saat ini, jardiknas baru mencapai 9,8% dari total sekolah. Kualitas internet Sistem Kesehatan Nasional baru 128 kbps padahal untuk diagnosa diperlukan 2 Mbps.
Broadband dapat mengoptimalkan bonus demografi karena 20% populasi Indonesia adalah penduduk muda (1024 tahun) yang merupakan adaptor teknologi
Masyarakat yang berkemampuan ICT (ICT-literate) mempercepat adopsi dan meningkatkan kualitas pemanfaatan broadband
IPTEK Broadband memungkinkan pengaksesan, pertukaran dan kolaborasi riset secara lebih cepat Memerlukan dukungan untuk pengembangan industri dan aplikasi ICT dalam negeri
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BROADBAND SAAT INI Keterbatasan infrastruktur broadband dan mahalnya layanan
Pemanfaatan broadband yang belum berkualitas
Permasalahan:
Permasalahan: Belum mengakarnya e-leadership di tingkat nasional. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pengembangan ICT di tahap awal memerlukan pendekatan top down . Masih kurang efektifnya koordinasi dan sinergi multi sektor untuk menjamin harmonisasi kebijakan/program dan penggunaan sumber daya secara efisien Belum optimalnya pengembangan industri, aplikasi, dan konten ICT dalam negeri Kurangnya dukungan untuk pengembangan inovasi dan insentif untuk menjaga tidak larinya SDM ICT berkualitas ke luar negeri (brain drain)
Terlalu bergantungnya pembangunan infrastruktur broadband kepada pasar padahal dukungan pendanaan Pemerintah sangat diperlukan untuk mempercepat roll out terutama di wilayah non komersial Tingginya regulatory cost yang disebabkan oleh tidak sinkronnya regulasi pusat/daerah, tingginya retribusi daerah, lamanya proses perijinan terutama di daerah, dan tidak adanya kepastian hukum yang melindungi investasi jangka panjang akibat kriminalisasi kebijakan Belum efektifnya pengelolaan spektrum frekuensi sebagai moda akses utama broadband sehingga terjadi krisis spektrum Belum optimalnya dukungan infrastruktur lain seperti ketersediaan listrik sehingga investasi penyelenggara telekomunikasi menjadi lebih besar 8
KONSEP ARAH PEMBANGUNAN BROADBAND RPJMN 20152015-2019 Sebagian besar infrastruktur broadband diperkirakan sudah akan beroperasi di seluruh Indonesia sebelum pertengahan RPJMN - 3. Oleh karena itu, pengembangan broadband pada RPJMN - 3 lebih difokuskan kepada tingkat dan kualitas pemanfaatannya. 2012
TARGET 2014
Indeks e-Government
2,3 (kurang)
3,0 (baik)
Infrastruktur
1,1% (fixed), 22,2% (mobile) thdp populasi Semua, kecuali Maluku & Papua
Broadband Menutup Blank Spot (Program USO)
30% populasi 100% pulau besar
79,2% kab/kota
88% kab/kota
93,7% (telepon) 100,6% (internet)
100%
RPJMN - 2 perlu kerja keras on-track
9
Agenda pemanfaatan
broadband Agenda pembangunan infrastruktur
broadband
RPJMN - 3
KONSEP INDONESIA BROADBAND PLAN
10
LATAR BELAKANG IBP Pembangunan broadband nasional sudah dimulai namun perlu dipercepat untuk merealisasikan potensi broadband dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu segera menata ulang strategi pembangunan broadband nasional melalui sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi lintas sektor/wilayah untuk mendorong pembangunan dan pemanfaatan broadband. Untuk itu, diperlukan upaya bersama, komitmen nasional yang kuat dan konsisten, serta langkah terobosan/inovasi.
Sebagai langkah awal, Pemerintah berkolaborasi dengan dunia usaha menyusun Rencana Pembangunan Pita Lebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan atau IBP). IBP bertujuan untuk memberikan arah dan panduan bagi percepatan perluasan pembangunan broadband nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien. 11
KETERKAITAN IBP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 2025
Medium Term Medium TermNat. Nat.Plan Plan Rencana Pembangunan Jangka (Pres.Regulations) (Pres.Regulations) Menengah Nasional (RPJMN) Medium Term Medium TermNat. Nat.Plan Plan Rencana Kerja Pemerintah (Pres.Regulations) (Pres.Regulations) (RKP)
MP3EI 2011-2025
Indonesia Broadband Plan Arah serta Kebijakan dan Strategi pengembangan broadband Rencana pembangunan yang memerlukan dukungan anggaran pemerintah (APBN)
Indonesia Broadband Plan mengelaborasi rencana pembangunan broadband nasional untuk mencapai visi pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam RPJPN dan MP3EI. Arah pembangunan, kebijakan dan strategi IBP disusun dengan memperhatikan RPJMN dan sebaliknya juga digunakan untuk memperkaya penyusunan RPJMN periode selanjutnya. Pengalokasian APBN untuk mendukung pembangunan broadband (bila diperlukan) dilakukan melalui mekanisme RKP dan RAPBN. 12
KERANGKA DISAIN IBP Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
VISI INDONESIA 2025
Mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju melalui pengembangan dan pemanfaatan broadband sebagai
VISI
BROADBAND INDONESIA TUJUAN
BROADBAND INDONESIA PILAR UTAMA PRINSIP DASAR 13
meta-infrastructure 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing bangsa 2. Mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia 3. Menjaga kedaulatan bangsa
INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN
ADOPSI DAN UTILISASI KREATIF
LEGISLASI DAN REGULASI
PENDANAAN
Prinsip dasar dan persyaratan pengembangan broadband nasional
PRASYARAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI IBP Pengembangan broadband Indonesia akan dilakukan secara bertahap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari strategi pembangunan nasional. Untuk merealisasikan potensi broadband, beberapa prasyarat harus dipenuhi, yaitu adanya: 1. Kepemimpinan Pemerintah (government leadership) dalam memberikan arah dan panduan; 2. Komitmen nasional untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan program pengembangan broadband nasional; 3. Koordinasi dan sinergi multi sektor untuk menjamin harmonisasi program dan penggunaan sumber daya secara efisien. 4. Kerjasama Pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha sesuai dengan tugas pokok, kewenangan, dan kapasitas masing-masing.
14
KEBIJAKAN UTAMA PEMBANGUNAN BROADBAND NASIONAL Infrastruktur: Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur broadband untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan layanan dengan berorientasi locally integrated, globally connected Pemanfaatan: Perluasan adopsi dan peningkatan kualitas utilisasi broadband baik di sektor pemerintahan, ekonomi, pertahanan dan keamanan, maupun sosial budaya Kerangka Regulasi: Regulasi (sektor dan lintas sektor) yang memfasilitasi pengembangan pasar dan menekan regulatory cost sehingga memungkinkan dunia usaha untuk menjadi aktor utama dalam pengembangan broadband nasional Pendanaan: Pendanaan pemerintah digunakan untuk akselerasi, fungsi fill in the gap, dan debottlenecking pembangunan broadband tanpa mengambil alih peran atau berkompetisi dengan penyelenggara 15
STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN BROADBAND NASIONAL
1. Aspek Supply/Infrastruktur:
2. Aspek Demand/Utilisasi dan Adopsi:
availability, accessibility, affordability
awareness dan ability
Kompetisi dalam penyelenggaraan wireline
broadband
Optimalisasi pemanfaatan spektrum Optimalisasi pemanfaatan right of ways
Infrastructure sharing Teknologi netral Open access Keamanan jaringan dan sistem
Literasi digital (e-literacy) Aggregating demand, antara lain: E-government E-education E-health E-procurement E-logistic Green ICT dan Green with ICT
didukung oleh: 3. Aspek Pendanaan
Optimalisasi penggunaan Dana USO dan PNBP sektor ICT Kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership) Perencanaan dan pendanaan ICT dalam APBN yang lebih efisien dan efektif
4. Aspek Kerangka Regulasi dan Kelembagaan 16
Kebijakan dan kerangka regulasi untuk menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif Kelembagaan pengawas dan pelaksana implementasi Indonesia Broadband Plan
TAHAPAN
TARGET 2014 100% wilayah USO dijangkau layanan telepon dan internet
RPJMN 2020-2025: TRANSFORMASI
88% kab/kota dijangkau layanan
broadband
Tingkat penetrasi broadband: 30% populasi
Tingkat penetrasi TV digital: 35% populasi Indeks e-government nasional: 3,0 dari 4,0
RPJMN 2010-2014: KONEKTIVITAS
17
Menyediakan konektivitas dasar melalui penutupan blank spot dan memulai modernisasi infrastruktur ICT
Visi RPJPN 2025: Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
RPJMN 2015-2019: INOVASI
Menyelesaikan modernisasi konektivitas nasional melalui penggelaran broadband ke kab/kota, sekolah, dan fasilitas publik; Meningkatkan konektivitas pemerintah (government connectivity) melalui konsolidasi fasilitas data dan informasi pemerintah; Meningkatkan adopsi dan kualitas utilisasi
broadband
TARGET 2013 – 2017*
2013
2017
Infrastruktur
Infrastruktur (minimal)
Fixed broadband :
Fixed broadband :
15% rumah tangga (1Mbps) , 30% gedung (100 Mbps), dan 5% populasi;
40%-75% rumah tangga (2Mbps), 50%80% gedung (1 Gbps), dan 25% populasi;
Mobile broadband :
Mobile broadband :
12% populasi (512 kbps)
75% populasi (1 Mbps)
Prioritas Utilisasi/Adopsi: e-Government; e-pendidikan; e-kesehatan; e-logistik, e-procurement * Target 2019 sedang dalam perhitungan
18
AKSELERASI BROADBAND INDONESIA Intervensi Pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan broadband Indonesia
2012
19
2015
2025
Pengembangan broadband di Indonesia bertumpu kepada mekanisme pasar yang berbasis investasi dunia usaha (swasta/ BUMN). Intervensi Pemerintah akan dilakukan untuk (1) mempercepat/akselerasi pertumbuhan broadband; (2) mengisi ruang yang tidak dilakukan dunia usaha (fill in the gap); dan (3) membuka sumbatan (debottlenecking). Intervensi dilakukan dalam ruang lingkup: (1) percepatan dan pemerataan penggelaran infrastruktur; serta (2) agregasi demand, percepatan adopsi, dan peningkatan kualitas utilisasi. Intervensi dilakukan melalui instrumen: (1) kebijakan/regulasi; dan/atau (2) pendanaan.
INSTRUMEN AKSELERASI: REGULASI
20
Kebijakan dan regulasi pengembangan broadband nasional dimaksudkan untuk memastikan layanan broadband dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau.
Kebijakan dan regulasi tersebut dapat bersifat sektoral (pengaturan dalam sektor ICT), lintas sektor (pengaturan oleh sektor lain), maupun regional (pengaturan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota). Untuk itu diperlukan harmonisasi antarkebijakan dan regulasi.
Secara spesifik, kebijakan dan regulasi pengembangan broadband nasional ditetapkan untuk: 1.
Menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan menekan regulatory cost dan menciptakan insentif;
2.
Menciptakan kompetisi, open access, mencegah terjadinya perilaku monopoli, dan menghilangkan barrier to entry;
3.
Memastikan pengalokasian dan penggunaan sumber daya (infrastruktur, spektrum frekuensi) secara efektif dan efisien, serta memastikan tidak terjadinya pemusatan sumber daya terbatas;
4.
Memungkinkan penggunaan berbagai teknologi dengan mendorong teknologi netral;
5.
Mendukung pengembangan aplikasi, konten, dan industri ICT dalam negeri serta penggunaannya;
6.
Memberikan perlindungan konsumen atas keamanan data/informasi dan kualitas layanan.
INSTRUMEN AKSELERASI: PENDANAAN Dukungan pendanaan Pemerintah diberikan dengan memperhatikan: 1. Kondisi dan kapasitas keuangan negara. Pemberian dukungan pendanaan diutamakan berasal dari PNBP sektor ICT seperti Dana USO dan BHP Frekuensi. 2. Kemampuan pasar. Pembangunan broadband dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah dan dunia usaha. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengambil alih peran dan tidak bersaing dengan penyelenggara. Pemberian dukungan pendanaan Pemerintah harus dipastikan tidak menimbulkan kegagalan pasar. 3. Skema pendanaan yang sesuai yaitu tepat sasaran (efektif), tanpa duplikasi investasi (efisien), dan menjamin keberlanjutan. 4. Inovasi model bisnis dengan pengelolaan risiko yang proporsional dan tidak hanya berbasis aset. Sesuai dengan trend global yang beralih dari belanja modal (capex) ke belanja operasional (opex) menuntut Pemerintah untuk teliti dalam melakukan investasi. 21
TINDAK LANJUT 2013
Penyusunan Indonesia Broadband Plan dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2013 dan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Timeline pekerjaan sebagai berikut.
Penyusunan Konsep Dokumen: Kebijakan dan Rencana Pembangunan
Jan-Mei
Perbaikan dokumen termasuk melalui diskusi dengan sektor lain dan industri
√ Jun-Jul
Konsultasi publik (forum dan online) 22
Agst-Okt
dalam proses
Nov-Des
Proses Perpres/ Inpres dan
√
Launching Dokumen
PENUTUP
23
24
Pembangunan broadband suatu negara tidak dapat dipisahkan dari strategi negara tersebut untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, pembangunan broadband akan menjadi salah satu agenda pembangunan nasional 2015-2019.
Hal ini sejalan dengan fokus RPJMN 2015-2019 yaitu pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis kepada tiga pilar yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kemampuan iptek.
Pembangunan pita lebar (broadband) sangat relevan dengan ketiga pilar tersebut. Pembangunan broadband lima tahun ke depan akan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia dengan memperhatikan aspek pembangunan yang berkeberlanjutan dan menumbuhkan kekuatan industri ICT dalam negeri.
Untuk itu diperlukan ekosistem broadband yang kokoh baik dalam aspek supply (infrastruktur), demand (industri, aplikasi, layanan, konten), maupun pendukung (kebijakan, regulasi, dan pendanaan).
25
Untuk mempercepat pertumbuhan broadband, Pemerintah harus berperan lebih dari sekedar fasilitator. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pengembangan broadband tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada dunia usaha terutama dalam perekonomian global saat ini. Pemerintah harus berperan lebih aktif sebagai katalisator tanpa mengambil alih atau bersaing dengan penyelenggara.
Pola pembangunan yang inovatif, komprehensif, dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekosistem broadband nasional dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Tanpa adanya terobosan, Indonesia akan mengalami potential loss yang besar, tertinggal dari negara lain.
Dalam implementasinya, pembangunan ekosistem broadband memerlukan komitmen nasional yang kuat dan konsisten baik dari perencana dan pelaksana pembangunan, pemeriksa, maupun penegak hukum, serta dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha.
Sebagai bentuk affirmative action, Pemerintah perlu memberikan insentif dan/atau dukungan pendanaan secara selektif. Kementerian Kominfo memiliki sumber pendanaan yang berkelanjutan yaitu Dana USO. Kami mendorong agar Dana USO dapat segera ditransformasikan untuk mendukung pengembangan broadband nasional secara utuh (tidak saja infrastruktur).
TERIMA KASIH Kementerian PPN/BAPPENAS Jl. Taman Suropati No.2, Menteng, Jakarta 10310 Email:
[email protected] 26
LAMPIRAN
27
INFRASTRUKTUR: KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN 1
2
STRATEGI
Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) menjadi
Menyusun ulang definisi dan ruang lingkup Universal Service Obligation (USO) untuk mengakomodasi broadband
broadband-ready
Memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO
Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas
Melakukan reformulasi kebijakan penggunaan USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem broadband (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan tidak hanya pada daerah perdesaan)
Melakukan spectrum refarming (penataan ulang) alokasi frekuensi seefisien dan seoptimal mungkin dengan prinsip netralitas teknologi Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless instansi Pemerintah eksisting dengan implementasi konsep government radio network (GRN) Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang fair Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan
28
INFRASTRUKTUR: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (2) 2
KEBIJAKAN
STRATEGI
Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas (lanjutan)
Mempercepat ketersediaan spektrum di sub- 1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi
broadband Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: spectrum sharing, spectrum consolidation, mobile virtual network operator (MVNO) Memfasilitasi netralitas teknologi agar industri dapat menggunakan teknologi wireless yang paling efisien dengan ekosistem yang mendukung dengan memperhatikan efisiensi spektrum Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum
29
INFRASTRUKTUR: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (3) KEBIJAKAN 3
Mendorong pembangunan
fixed/wireline broadband
STRATEGI Mendorong pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif seperti dark fiber, duct, tiang, menara, right of way, fasilitas pusat data (data center) dan pemulihan data (data recovery center) Mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dan BUMD dalam pembangunan infrastruktur pasif yang dikoordinasikan dengan penyelenggara telekomunikasi Memastikan tidak terjadinya perilaku monopoli dalam penyelenggaraan infrastruktur yang berstruktur monopoli alamiah Memastikan open access
Mendorong pemanfaatan teknologi netral Mendorong terjadinya kompetisi Mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (renewable energy) sebagai sumber energi terutama di daerah yang belum dialiri listrik PLN 30
INFRASTRUKTUR: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (4) KEBIJAKAN 4
STRATEGI
Mendorong dunia usaha sebagai aktor utama dalam pembangunan
Menciptakan iklim berusaha yang kondusif melalui pengaturan yang jelas, konsisten, berkelanjutan (tidak disruptive), dan transparan termasuk berkemampuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi baru
broadband
Mengoptimalkan bauran teknologi (technology mix) serta multi moda backbone dan akses yang memungkinkan penggunaan berbagai teknologi baik berbasis fixed maupun spektrum termasuk satelit Menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan memperhatikan ketepatan pengelolaan risiko Menyederhanakan perizinan Memberikan insentif untuk mendorong pembangunan infrastruktur broadband ke daerah marginal Pemerintah tidak melaksanakan fungsi operasi untuk keperluan komersial
31
INFRASTRUKTUR: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (5) KEBIJAKAN 5
6
32
Membangun infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara
Memberikan perlindungan kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan
STRATEGI Membangun jaringan broadband sebagai sabuk pengaman informasi di daerah perbatasan negara melalui kerjasama dengan penyedia right of way sektor lain seperti jalan, tiang listrik Membangun hub/simpul sebagai opsi gateway internasional
Memastikan pemenuhan komitmen pembangunan penyelenggara
Memastikan pemenuhan tingkat layanan yang diperjanjikan penyelenggara Memastikan terlindunginya aset strategis seperti infrastruktur serat optik dari segala bentuk gangguan (bencana, vandalisme) serta data pengguna dari penyalahgunaan
UTILISASI/ADOPSI: KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
1
STRATEGI
Mempercepat implementasi e-
Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-government di seluruh instansi pemerintah
government
Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama
dengan mengutamakan Mendorong pengembangan e-government yang berbasis kemitraan baik prinsip keamanan, interope antar instansi pemerintah maupun dengan badan usaha Menerapkan prinsip penggunaan bersama (sharing): rabilitas, dan cost
effective
Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi Menggunakan aplikasi umum yang telah ada dan terbukti berjalan baik untuk interoperabilitas dan mempercepat roll out aplikasi Menyimpan aplikasi dalam repositori bersama sehingga dapat digunakan, didistribusikan, dikustomisasi untuk kepentingan e-
government Memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan e-government Memastikan adanya unit kerja di setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan e-government 33
UTILISASI/ADOPSI: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (2) KEBIJAKAN 2
Pemerintah sebagai fasilitator untuk mendorong penggunaan
broadband
STRATEGI Mengkoordinasikan potensi demand penggunaan ICT di sektor pemerintah Memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik (egovernment) di seluruh instansi pemerintah Memastikan penggunaan pengadaan berbasis elektronik (eprocurement) di seluruh instansi pemerintah Memastikan sinkronisasi kebijakan, peraturan, dan program ICT pemerintah lintas sektor Memfasilitasi tersedianya dukungan ICT untuk mendukung pengembangan sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan Memfasilitasi penyediaan akses ICT sebagai fasilitas publik
34
UTILISASI/ADOPSI: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (3) KEBIJAKAN
STRATEGI
3
Mendorong tingkat literasi ICT
Memastikan aparatur pemerintah dan siswa Indonesia paham ICT
4
Mendorong inovasi
Mendorong tumbuhnya inovasi ICT di masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dengan mengoptimalkan penggunaan PNBP di sektor ICT
Memastikan terciptanya digital inclusion antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat luas di bidang ICT
Mengoptimalkan penggunaan Dana USO untuk mendukung pengembangan aplikasi
35
