DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Nasional P4-IP di Perkotaan Denpasar, 28-30 Agustus 2013
Pada Tahun 2013, Pemerintah telah menetapkan berbagai Program untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin akibat perubahan besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM); Salah satu Program Kompensasi Pasca Kenaikan BBM tersebut adalah Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) di Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU; Program P4-IP dalam mendukung PNPM Mandiri Perkotaan dimaksudkan sebagai upaya memberikan kemudahan akses penyediaan infrastruktur permukiman di perkotaan, terutama bagi masyarakat miskin, yang berbasis pemberdayaan masyarakat; Melalui penyediaan infrastruktur Permukiman di Perkotaan tersebut diharapkan masyarakat miskin di wilayah sasaran dengan cepat dapat memulihkan kembali kondisi kesejahteraan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya; Program P4-IP di Perkotaan akan dilaksanakan di 1.800 Kelurahan/desa, 218 Kabupaten/Kota dan 33 Provinsi.
Memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar permukiman di perkotaan; Mendorong roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dengan terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur yang baik.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, proses pelaksanaan menempatkan masyarakat sebagai Subyek Pembangunan, mulai dari Pengambilan Keputusan, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring hingga Pemanfaatan dan Pemeliharan hasil-hasil pembangunan; SINERGI STAKEHOLDER, proses pelaksanaan merupakan proses kemitraan yang Sinergis antar seluruh stakeholder pembangunan, baik masyarakat, pemerintah maupun kelompok peduli (Swasta/LSM/Universitas, dll); KETERPADUAN PEMBANGUNAN TINGKAT LINGKUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN TINGKAT KAWASAN, keterpaduan Infrastruktur yang dibangun masyarakat dengan Infrastruktur yang atau akan dibangun di tingkat kawasan.
Partisipatif, setiap tahapan kegiatan dalam program P4-IP di Perkotaan (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban) melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat; Transparan dan Akuntabel, dimana setiap tahapan kegiatan dalam program P4-IP di Perkotaan dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; Sederhana dan Mudah Dikerjakan, artinya jenis kegiatan dan proses pelaksanaannya diupayakan semudah mungkin dan sistematis serta bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan yang dipersyaratkan; Berkualitas secara layak, agar pelaksanaan program P4-IP di Perkotaan tetap mengacu pada kualitas standar teknis pekerjaan umum (PU) dan petunjuk teknis pelaksanaan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan.
Lokasi sasaran program P4-IP di Perkotaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 314/KPTS/M/2013 Tanggal 29 Juli tahun 2013 dengan jumlah lokasi 1.800 kelurahan/desa yang tersebar di 218 Kota/Kabupaten dan 33 Provinsi. Lokasi sasaran program P4-IP di Perkotaan terbagi 2 (dua) kategori : ― Kategori 1 : Kelurahan/desa yang telah memiliki BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 1.753 kelurahan/desa ; ― Kategori 2 : Kelurahan/desa yang belum atau sudah memiliki kelembagaan masyarakat lain selain BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 47 kelurahan/desa.
Komponen program P4-IP di Perkotaan yang dibiayai oleh APBNP 2013 adalah : Penguatan kapasitas perencanaan masyarakat. Program ini akan mendukung dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merencanakan, melaksanakan, mengelola dan memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 250 juta/kel termasuk didalamnya untuk BOP BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan sebesar 5% dari pagu BLM Komponen pendampingan digunakan mendukung pelaksanaan program seperti pengadaan fasilitator dan askot berikut gaji dan BOP Tim Faskel dan BOP Satker PBL Propinsi untuk sosialisasi, koordinasi pengendalian pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program BOP untuk Satker PIP Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa diharapkan dapat disediakan Pemerintah Kab/Kota minimal 5% dari total pagu BLM Kab/Kota
Manfaat melibatkan BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan dalam pelaksanaan P4-IP Di Perkotaan adalah sebagai berikut : 1. Lebih Partisipatif dan Mewakili Masyarakat, karena BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan benar-benar representasi masyarakat, yang dipilih langsung oleh masyarakat dan melaksanakan program yang ditetapkan seluruh masyarakat
2. Lebih Tepat Sasaran ke warga miskin, karena BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai data base keluarga miskin di wilayahnya (beserta nama dan alamatnya) yang disepakati dan ditetapkan oleh seluruh masyarakat setempat
3. Lebih Efektif dan Lebih Terarah, Karena BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai Perencanaan Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM PRONANGKIS) yang up to date dan telah berbasis Millenium Development Goals (MDGs) serta disusun dan ditetapkan seluruh masyarakat setempat
4. Lebih Transparan dan Akuntabel, karena BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan dikelola dengan prinsip-prinsip good governance, standard pembukuan bankable, diaudit setiap tahun dan open management
5. Mengeliminasi kemungkinan terjadinya penyimpangan, salah sasaran dan penyelewengan, karena BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan merupakan board of trustee dengan basis kepedulian dan kejujuran serta BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan dikelola dengan basis prinsip universal kemasyarakatan seperti kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan, keikhlasan dan dapat dipercaya.
Sumber Pembiayaan BLM dan bantuan teknis program P4-IP di Perkotaan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013
1. Biaya pengembangan kapasitas (Pelatihan, Sosialisasi, dll) 2. BLM Program P4-IP di Perkotaan, terdiri dari: – BLM Infastruktur permukiman @ Rp 250 juta per Kelurahan/Desa ; – BOP BKM maximal 5 % dari pagu BLM/kelurahan untuk Biaya Koordinasi, Monitoring, Pelaporan, Audit, dll
3. Biaya Bantuan Teknis Pendampingan, terdiri dari: – Remunerasi Fasilitator tambahan sesuai ketentuan, di bawah koordinasi Tim Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan setempat ; – Tambahan BOP untuk Tim Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan setempat ; – Remunerasi Askot Teknis, khusus lokasi yang tidak terdapat BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan ; – BOP Koordinasi, Monitoring dan Pelaporan di tingkat Pusat dan Propinsi.
1. Kelembagaan Masyarakat, melalui penguatan BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan setempat atau penyiapan kelembagaan masyarakat di Lokasi yang tidak terdapat BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan ; 2. Fasilitasi Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan dalam program P4-IP di Perkotaan pada tingkat masyarakat kelurahan/desa, oleh Tim Fasilitator setempat yang didukung fasilitator khusus program P4-IP di Perkotaan; 3. Dukungan Bantuan Teknis oleh KMW/OSP dan KMP PNPM Mandiri Perkotaan, untuk efektifitas program P4IP di Perkotaan; 4. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan, KAK, Modul dan Materi Sosialisasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan; 5. Dukungan Teknis Monev dan Operasional lain sesuai kebutuhan
